KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Surga Korupsi, 756 Koruptor Cuma Divonis 2-5 Tahun

FORUM KOMPAS.COM – Senin, 12 Desember 2013


Indonesia boleh dijuluki surga bagi para koruptor. Pasalnya, hukuman di negeri ini kerap kali amat ringan. Berdasarkan data lembaga anti-korupsi Indonesia Corruption Watch, ada 756 pelaku korupsi yang dijatuhi vonis super ringan, yakni cuma 2 sampai 5 tahun penjara. Itu data tiga tahun terakhir.

Vonis ringan itu, kata peneliti Divisi Hukum ICW, Tama Satya Langkun, itu tidak menghasilkan efek jera. Sudah hukuman ringan, para terpidana kasus korupsi juga kerap kali mendapatkan “bonus” remisi atau potongan hukuman.

Dari 756 terpidana korupsi, menurut Tama, hanya enam orang yang divonis di atas lima tahun. Salah satunya adalah Zulkarnaen Djabar yang terbelit korupsi pengadaan Al-Quran dan Laboratorium Komputer di Kementerian Agama. Djabar divonis 15 tahun penjara. Selain itu juga ada nama Angelina Sondakh yang dihukum 12 tahun oleh Mahkamah Agung. “Harapan kami Peraturan Presiden 99 Tahun 2012 yang mengatur persyaratan remisi itu betul-betul dijalankan. Jadi ketat, tidak sembarangan orang bisa mendapatkan remisi,” kata Tama, seperti dikutip PortalKBR.com.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim sudah menuntut terdakwa kasus korupsi dengan ancaman penjara rata-rata selama 10 tahun. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan dalam sejumlah kasus KPK justru mengenakan pasal pencucian uang bagi terdakwa. Menurutnya, berat atau ringan hukuman tergantung penilaian hakim.

“Tuntutan kita rata-rata kan cukup tinggi, tetapi memang tergantung dari hakim, bagaimana menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh Jaksa. (Artinya KPK sudah maksimal melakukan tuntutan?) Kami berusaha untuk semaksimal mungkin ya, sekarang tuntutannya di atas 10 tahun,” kata Johan kepada KBR68H. (Baca: Inilah Negara-negara Paling Korup)

ICW, menurut Tama kepada Tempo, mencatat ada 12 noda hitam pemberantasan korupsi 2013. Dosa itu antara lain banyaknya jumlah koruptor yang masih buron, adanya vonis bebas bagi koruptor buron, pemberian remisi bagi koruptor, kasus korupsi besar belum tuntas, eksekusi perdata yang tak selesai, tunggakan uang pengganti korupsi, dan Ketua Mahkamah Konstitusi jadi tersangka korupsi.

Beberapa koruptor yang dihukum di bawah lima tahun antara lan Hartatai Murdaya. Pengusaha ini divonis 2 tahun 8 bulan karena menyuap Bupati Buol. M. Nazaruddin, terpidana kasus Wisma Atlet SEA Games juga sempat divonis 4 tahun penjara. Lalu, Mahkamah Agung mengubahnya menjadi hukuman 7 tahun.

Sumber : http://forum.kompas.com/nasional/310509-surga-korupsi-756-koruptor-cuma-divonis-2-5-tahun.html

12 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KP2KKN: 14 Kasus Korupsi Besar Jadi PR Pada 2014

KORUPTOR INDONESIA.CO. ID – Rabu, 11 Desember 2013

Semarang-KIC: Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah menyebutkan ada 14 kasus korupsi besar yang menjadi pekerjaan rumah (PR) kejaksaan dan kepolisian pada 2014.

“Kami menyebut besar untuk kasus korupsi yang nilainya di atas Rp1 miliar,” kata Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto di Semarang, Selasa.

Eko menyebutkan sejumlah kasus korupsi yang menjadi pekerjaan rumah tersebut di antaranya kasus dana kas Sragen dengan nilai Rp11,2 miliar yang kasusnya berhenti di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, padahal sudah ada tersangka.

Kemudian kasus buku ajar Pemalang dengan nilai Rp11,3 miliar, kasus buku ajar Wonosobo (Rp7,3 miliar), kasus dana bagi hasil cukai tembakau di Karanganyar (Rp5,6 miliar).

Selain itu ada juga kasus pengambilalihan Pasar Sampang Cilacap yang nilainya Rp7,5 miliar, kasus pembangunan Pengadilan Agama Blora (Rp1,3 miliar), dan kasus Pasar Kliwon Temanggung (nilainya Rp2,5 miliar) yang kasusnya berhenti dan belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Sementara untuk kasus yang ditangani kepolisian juga ada sekitar empat kasus yang nilai korupsinya besar di atas Rp1 miliar,” katanya.

Eko menyebutkan kasus yang ditangani kepolisian di antaranya kasus yang melibatkan Bupati Rembang Salim dan masih ada sejumlah kasus lain seperti terpidana korupsi yang belum tertangkap.

“Masih banyak yang masih buron. Oleh karena itu, kinerja Kejaksaan dan Kepolisian pada 2014 harus ditingkatkan,” demikian Eko Haryanto.(ant)

12 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Rektor Unsoed Didakwa Korupsi Rp 2,154 Miliar

INDOPOS.COM – Kamis, 28 November 2013

DIKAWAL KETAT: Rektor Unsoed, Edi Yuwono keluar dari Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (27/11). Edi didakwa oleh jaksa dengan pasal berlapis terkait kasus dugaan korupsi dana CSR dari PT Antam dengan kerugian negara sebasar Rp 2,154 miliar.

SEMARANG – Rektor nonaktif Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Dr Edy Yuwono PhD tidak mampu berkata-kata saat sejumlah awak media mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Dia didakwa terlibat kasus korupsi dana hibah PT Aneka Tambang (Antam) Persero 2012- 2013 sebesar Rp 5,860 miliar. Edy tidak menggubris sejumlah wartawan yang mengerumuninya setelah sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang Rabu (27/11).

Dia hanya melambaikan tangan saat dimintai tanggapan perihal dakwaan jaksa dari Kejari Purwokerto. Termasuk uang hasil korupsi Rp 2,154 miliar yang didakwakan jaksa Hasan Nurodin Achmad dijadikan bancakan petinggi di kampus yang dipimpinnya dan pejabat PT Antam. Edy bersama Pembantu Rektor (PR) IV Unsoed Budi Rustomo dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan Winarto Hadi dihadirkan sebagai terdakwa di pengadilan rasuah itu. Oleh jaksa Hasan, mereka didakwa melakukan korupsi dana hibah yang dikucurkan PT Antam melalui program corporate social responsibility (CSR).

Awalnya Unsoed melakukan kerja sama dengan PT Antam untuk pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat sekitar penambangan besi. “Dari kerja sama tersebut, PT Antam mengucurkan dana sebesar Rp 5,860 miliar,” kata Hasan. Dana tersebut diberikan untuk pengembangan bidang peternakan dan pertanian. Edy bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan penanggung jawab, Budi Rustomo selaku ketua pelaksana program, dan Winarto Hadi selaku bendahara. “Realita di lapangan ternyata ditemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK).

Yakni tidak ada pos keamanan, sumur peternakan itik, tempat pakan ayam, kandang pengembangbiakan ternak sapi, dan bak penyemaian ikan,” paparnya. Uang yang diduga dinikmati oleh tiga terdakwa dan Suatmadji sebagai assistant senior manager postmining PT Antam sebesar Rp 550 juta. “Terdakwa memalsukan laporan progres pelaksanaan program sehingga seolah- olah telah sesuai dengan dana yang dikucurkan oleh PT Antam,” ujar Hasan.

Menanggapi dakwaan tersebut, Edy yang didampingi penasihat hukumnya, Sugeng Riyadi, mengajukan keberatan. Menurut dia, dakwaan jaksa patut ditolak lantaran jaksa dinilai tidak mengerti proses pelaksanaan program dan hanya membenturkan perkara dengan proyek pengadaan jasa di pemerintahan. Menurutnya, program dan proyek pengadaan barang dan jasa berbeda. Program yang dijalankan Unsoed tidak hanya diukur secara fisik dalam arti pembangunan semata.

Sugeng mengatakan, progam yang dilaksanakan Unsoed tersebut adalah jangka panjang. Imbasnya tidak hanya pembangunan fisik, melainkan menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Paling tidak, lanjut Sugeng, hasilnya baru bisa dirasakan setelah berjalan lima tahun. “Sebab, yang dibangun dalam program ini adalah mental masyarakat untuk bisa mengubah menjadi berkembang dan maju,” tambahnya. Selain itu, dana Rp 5,860 miliar murni dari PT Antam yang dikucurkan melalui program CSR sehingga tidak bisa dikatakan merugikan negara. (bud/ton/ce1/c1/agm/jpnn)

Sumber : http://www.indopos.co.id/2013/11/rektor-unsoed-didakwa-korupsi-rp-2154-miliar.html

12 Desember 2013 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Konsistensi Pemiskinan Koruptor

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Desember 2013

  • Oleh Jabir Alfaruqi

ADA dua hal menarik dalam penegakan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi. Pertama; keberanian hakim MA memutus hukuman untuk Angelina Pinkan Sondakh, dengan mendasarkan pada Pasal 12 Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan amar putusan itu, Angie harus membayar uang pengganti Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dolar AS. Hukuman ini jauh berbeda dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang ’’hanya’’4 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 250 juta, tanpa uang pengganti.

Pasal 12 tersebut bisa dikatakan belum pernah diterapkan oleh hakim sebelumnya. Hukumannya tinggi dan dendanya pun setara. Karena itu, publik berharap putusan itu bisa menjadi yurisprudensipada semua level.

Kedua; instruksi Jaksa Agung Basrief Arief kepada jajarannya supaya menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  (PPTPPU) dalam penanganan korupsi. Ikhtiar itu guna memiskinkan koruptor (SM, 27/11/13).

Ketika korupsi sebegitu menggurita dan vonis tidak mampu menimbulkan efek jera mengingat vomis itu terlalu ringan maka muncul banyak gagasan memperberat hukuman. Gagasan yang mengemuka dari perlunya menerapkan hukuman mati, jenazah koruptor tak perlu dishalati (usulan sekelompok agamawan), dan memiskinkan koruptor.

Vonis yang bisa membikin koruptor miskin, bahkan lebih melarat dari sebelumnya adalah terobosan hukum yang paling mungkin diterapkan di Indonesia. Soalnya berbagai macam hukuman yang ditawarkan, sulit diterapkan. Hukuman mati memang bisa menimbulkan efek jera tapi sulit diterapkan karena dinilai bertentangan dengan HAM.

Larangan menshalati jenazah koruptor pun tidak bisa berjalan efektif. Bahkan jumlah orang yang menshalati jenazah koruptor lebih banyak ketimbang yang menshalati jenazah orang miskin yang tidak pernah korupsi.

Kurang lebih 10 tahun lalu, ketika banyak vonis korupsi tidak mencerminkan rasa keadilan, Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum Undip gencar melontarkan gagasan perlunya hukuman yang memiskinkan koruptor. Pada awalnya gagasan itu dianggap lucu dan kurang direspons. Namun seiring perkembangan waktu dan makin sulitnya mengerem budaya korupsi, muncullah gagasan perlunya UU tentang pencucian uang.

Pemberlakuan UU pemberantasan korupsi dengan vonis berat disertai pemberlakuan UU pencucian uang, bisa menciptakan hukuman yang berefek jera. Kita bisa mencontoh China yang menghukum mati koruptor, Saudi memotong jari tangan, dan kita sudah mulai melangkah dengan membuat miskin koruptor. Masyarakat melihat koruptor sekarang ini makin percaya diri. Saat disorot kamera wartawan televisi, justru tampil seperti selebriti, lengkap dengan senyum dan lambaian tangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerapkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semisal dalam kasus yang menjerat Ahmad Fathanah. Publik bisa melihat siapa saja yang mendapatkan aliran dana dari kasus impor daging sapi tersebut.  Keterlacakan siapa saja yang menerima aliran uang dari kasus korupsi akan membuat orang tak mau sembarangan menerima transfer dari orang lain.

Vonis Ringan

Bila upaya memiskinkan koruptor diterapkan secara konsisten pada semua lini penegak hukum, dapat berdampak positif bagi pengurangan perilaku korup. Banyak analisis menyebutkan bahwa korupsi adalah  kejahatan kalkulatif. Orang tergoda korupsi puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, karena tahu vonisnya paling 10 tahun. Dipotong remisi bisa tinggal 7 tahun. Bahkan karena uangnya masih segudang, ia bisa  mengendalikan bisnis dari dalam lembaga pemasyarakatan. Bisa jadi korupsi adalah kejahatan yang disengaja guna memperbesar modal usaha lewat cara mencuri uang rakyat. Sebelum korupsi, mereka sudah mengalkulasi plus minusnya, termasuk kalkulasi sisa uang yang tersisa sekeluarnya dari lembaga pemasyarakatan.

Apabila analisis itu memang benar adanya maka tidak ada hukuman yang menurunkan kejahatan korupsi selain hukuman yang memiskinkan koruptor. Lama-kelamaan orang akan berpikir buat apa korupsi kalau akhirnya menjadi miskin.

Selama ini korupsi masih jadi ’’cita-cita’’ bagi mereka yang memiliki peluang karena dengan korupsi bisa kaya raya. Dengan uang yang bertumpuk-tumpuk, koruptor bisa membeli apa saja, dari keadilan sampai kehormatan. Menjadi tidak aneh di sebuah daerah di Jateng seorang terpidana korupsi yang keluar dari penjara setelah selesai menjalani hukuman, disambut layaknya pahlawan dengan berbagai kemeriahan.

Korupsi hanya bisa berkurang dengan penciptaan kondisi yang bisa mengubah paradigma pelaku korupsi. Penciptaan kondisi itu yakni menjadikan seseorang kembali miskin setelah perilaku jahatnya itu terungkap di meja hijau. (10)

— Drs Jabir Alfaruqi, Koordinator Komite Penyelidikan dan Pengawasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng 2008-2010, Ketua PW GPAnsor Jateng

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/12/07/245542

12 Desember 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Diskusi Pelajar AntiKorupsi

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (belakang, kedua kiri) mengepalkan tangan bersama sejumlah pelajar SMP saat deklarasi pelajar antikorupsi, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Semarang, Sabtu (7/12). Dalam deklarasinya para pelajar bertekad akan menyebarkan cinta dan pesan damai bahwa korupsi menghancurkan keluarga, tanah air, nusa dan bangsa. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/tom/13.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (belakang, kedua kiri) mengepalkan tangan bersama sejumlah pelajar SMP saat deklarasi pelajar antikorupsi, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Semarang, Sabtu (7/12). Dalam deklarasinya para pelajar bertekad akan menyebarkan cinta dan pesan damai bahwa korupsi menghancurkan keluarga, tanah air, nusa dan bangsa. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/tom/13.

ANTARA JATENG.com – Sabtu, 07 Desember 2013

12 Desember 2013 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

HARI ANTI KORUPSI

HARI ANTI KORUPSI

Foto Berikutnya
ANTARA FOTO.com – Senin, 09/12/2013
Foto Sebelumnya
hari anti korupsiSejumlah mahasiswa melakukan aksi teatrikal Saat memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di Makassar, Sulsel, Senin (9/12). Mereka menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/ed/Spt/13

Sumber : http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1386579922/hari-anti-korupsi

12 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

HARI ANTI KORUPSI

HARI ANTI KORUPSI

Foto Berikutnya
ANTARA FOTO.com –  Senin, 9/12/2013
Foto Sebelumnya
hari anti korupsiPetugas Kejaksaan Negeri menunjukkan stiker anti korupsi yang akan dibagikan ke masyarakat ketika memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Palembang, Sumsel, Senin(9/12). ANTARA FOTO/ Feny Selly/ss/Spt/13

 

Sumber : http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1386597621/hari-anti-korupsi

12 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

HARI ANTIKORUPSI: INDONESIA BUKAN MILIK PARA KORUPTOR

HARIAN JOGJA.COM – Senin, 9 Desember 2013 | Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja

Sebuah stiker bertema antikorupsi dipasang pada jilbab seorang mahasiswa dalam Aksi Lawan Korupsi yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jogja di Perempatan Kantor Pos Besar Senin (9/12/2013). (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Sebuah stiker bertema antikorupsi dipasang pada jilbab seorang mahasiswa dalam Aksi Lawan Korupsi yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jogja di Perempatan Kantor Pos Besar Senin (9/12/2013). (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)

12 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MCW Akan Gagalkan CPNS Titipan

TRIBUNnews.com – Minggu, 01 Desember 2013

TRIBUNNEWS.COM, MALANG – Malang Corruption Watch (MCW) akan meneliti kelengkapan administrasi empat honorer peserta tes Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) yang diduga titipan di Pemkab Malang. Langkah ini diambil dalam kapasitas MCW sebagai pengawas eksternal penerimaan CPNS kategori dua (K2).

Menurut Koordinator Advokasi MW, Zainuddin, MCW akan berkirim surat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, Senin (2/12/2013), agar semua berkas empat CPNS yang dicurigai diperiksa ulang.

“Fungsi kami sebagai pengawas eksternal dikuatkan dengan SK Kemenpan (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). BKD harus patuh dengan SK tersebut,” ujar Zainuddin, Sabtu (30/11/2013).

Dengan SK yang dipegang MCW, BKD tidak boleh tertutup dan semua dokumen akan dibuka dan diumumkan secara terbuka. Jika BKD tidak terbuka, maka MCW akan menyengketakan. Bukan hanya BKD, namun hingga Sekda dan Bupati.

MCW bersama Ombudsman Jawa Timur serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memanggil Bupati. Jika masih tidak memungkinkan, MCW secara resmi akan memberikan laporan ke Kemenpan. “Kalau memang tidak ada PNS titipan, tentu mereka akan bersikap terbuka. Tidak perlu ada yang ditutupi,” tambah Zainuddin.

Jika memang lolosnya empat tenaga honorer yang dicurigai sebagai titipan tetap dipaksakan, MCW akan melakukan penangguhan melalui konsorsium LSM yang digandeng Kemenpan. Konsorsium LSM ini yang akan meneruskan ke Kemenpan.

Bahkan, lanjut Zainudin, MCW bersama konsorsium LSM memungkinkan untuk membatalkan empat CPNS tersebut. Karena itu, Zainuddin berharap pihak terkait tidak mempersulit verifikasi ulang. “Jika proses verifikasi dihalangi, kami akan gagalkan empat CPNS tersebut,” tegasnya.

Dalam uji publik honorer K2, April 2013, nama keempatnya memang tidak tercantum, namun tiba-tiba muncul pada bulan September. Karena itu diduga empat honorer tersebut dimasukan setelah uji publik.

“Semua harus dibuktikan dulu secara terbuka. BKD harus menunjukan berkas administrasi mereka, jika tidak mau dikatakan kecolongan,” tandas Zainuddin.

Sumber : TRIBUNnews.com ; http://id.berita.yahoo.com/mcw-akan-gagalkan-cpns-titipan-192550202.html

12 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PEKAN ANTI KORUPSI

PEKAN ANTI KORUPSI

Foto Berikutnya
ANTARA FOTO.com – Rabu, 11 Desember 2013
Foto Sebelumnya
pekan anti korupsi

Pengunjung berfoto layaknya Presiden di stan ICW dalam acara Pekan Anti Korupsi, Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12). Acara itu diikuti oleh 90 peserta pameran dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/ama/13.

Sumber : http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1386754822/pekan-anti-korupsi

12 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: