KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Cegah Pihak Swasta

SUARA MERDEKA – Jum’at, 22 November 2013

  • Terkait Kasus Alkes

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah pihak swasta, Agus Marwan, bepergian ke luar negeri, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012.

Dia dicekal sejak 20 November hingga enam bulan kedepan. “Terkait dengan penyidikan kasus Alkes Tangsel dengan tersangka DP (Dadang Priatna), KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan kepada Imigrasi atas nama Agus Marwan dari swasta,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, kemarin.

Terkait kasus yang sama, KPK juga telah mencegah Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan Mamak Jamaksari terhitung sejak 16 November.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu, yaitu suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Komisaris PTMikkindo Adiguna Pratama Dadang Priatna dan Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Mamak Jamaksari.

Penyidikan kasus Tangsel dilakukan setelah melakukan permintaan keterangan terhadap 16 orang dan berdasarkan hasil ekspose (gelar perkara) oleh tim penyidik, direktur penyelidikan, direktur penyidikan, direktur penuntutan dan pimpinan KPK, sehingga dianggap telah memenuhi unsur dua alat bukti yang cukup.(ant-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/22/243966/KPK-Cegah-Pihak-Swasta

23 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Alkostar Momok Para Koruptor

SUARA MERDEKA – Jum’at 22 November 2013

Di Balik Sidang

SOSOK Artidjo Alkostar bukan hanya pendekar hak asasi manusia semata. Pria berperawakan ceking ini juga bernyali besar untuk membabat praktik korupsi dan ketidakadilan.

Lagi-lagi, Artidjo Alkostar membuat publik tercengang. Hakim agung kelahiran Situbondo, Jawa Timur pada 22 Mei 1948 itu menghukum koruptor Angelina “Angie” Sondakh dengan hukuman yang lebih berat.

Angie yang sebelumnya divonis 4 tahun 6 bulan ditingkat Pengadilan Negeri Tipikor itu, hukumannya diganda oleh trio majelis kasasi yang terdiri atas Artidjo, MS Lumme, dan Mohammad Askin, menjadi 12 tahun. Sebelumnya, trio hakim agung (Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Mohammad Askin) ini juga memperberat hukuman bagi Tommy Hindratno, pegawai pajak pada Kantor Pajak Sidoarjo, dari 3 tahun 6 bulan menjadi 10 tahun.

Trio ini juga memperberat hukuman Zen Umar, Direktur PTTerang Kita atau PTTranka Kabel, dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Vonis hukuman naik tiga kali lipat lebih tinggi dari hukuman semula dan merupakan rekor saat ini.

Rekor sebelumnya hukuman naik dua kali lipat dan itu pun juga dipegang oleh Artidjo bersama Suryajaya, Abdul Latief, Krisna Harahap, dan MS Lumme yang memperberat hukuman Anggodo Widjojo dari lima tahun menjadi 10 tahun penjara.

Sebelum menjadi hakim agung, Artidjo aktif sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan advokat.

Sebagai seorang advokat, Artidjo pernah menangani beberapa kasus penting, di antaranya Anggota Tim Pembela Insiden Santa Cruz di Dili (Timor Timur 1992), dan Ketua Tim Pembela gugatan terhadap Kapolri dalam kasus Pelarungan Darah Udin (wartawan Bernas Fuad M Syafruddin).

Menutup Kantor

Alumnus FH UII angkatan 1976 ini juga pernah menjadi Direktur LBH Yogyakarta pada 1983-1989. Dia juga pernah menempuh pendidikan untuk lawyermengenai hak asasi manusia di Columbia University selama enam bulan. Artidjo juga bekerja di Human Right Watch divisi Asia di New York selama dua tahun.

Pulang dari Negeri Paman Sam, Artidjo lalu mendirikan kantor pengacara yang dia namakan Artidjo Alkostar and Associates. Namun pada 2000, pria berdarah Madura ini harus menutup kantor hukumnya karena terpilih sebagai hakim agung.

Saat awal menjadi hakim agung, Artidjo bahkan sering naik bajaj atau taksi untuk menuju Gedung Mahkamah Agung. Hal itu karena di awal kariernya, hakim agung belum mendapatkan kendaraan dinas.

Bahkan karena belum juga mendapat fasilitas rumah dinas, Artidjo mengontrak sebuah rumah di perkampungan di Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, di belakang deretan bengkel las. Kesederhanaan dan kejujuran telah menempa Artidjo.

Berpijak dari kesederhanaan dan kejujuran itu kini Artidjo menjadi hakim agung yang tanpa ampun menghukum koruptor. Vonis ringan yang dijatuhkan hakim di bawahnya selalu dirombak dengan argumen hukum yang kuat. ( Budi Yuwono- 25)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/22/243965/Alkostar-Momok-Para-Koruptor

23 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Delapan Sertifikat Tanah Rina Disita

SUARA MERDEKA – Jum’at, 22 November 2013

SEMARANG – Penyidik Kejatj Jawa Tengah menyita sekurangnya delapan sertifikat tanah milik Bupati Karanganyar Rina Iriani. Penyitaan itu didapat dari penggeledahan di Rumah Dinas Bupati di Jalan Lawu Karanganyar, Rabu (20/11). “Jika nanti pengadilan membuktikan dakwaan jaksa, kan ada pidananya. Salah satunya pidana pengembalian uang negara senilai yang dikorupsi atau dinikmati terdakwa. Penyitaan itu arahnya untuk penyelamatan uang negara,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni, Kamis (21/11).

Pihaknya belum  mengetahui pasti nilai aset Rina yang disita itu. Selain menyita tanah Rina, penyidik juga menyita 10 dokumen lain terkait dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera. Di antaranya, disposisi kepada KSU Sejahtera untuk melaksanakan pembangunan perumahan Griya Lawu Asri di Dukuh Jeruksawit, Gondangrejo, Karanganyar.

Dokumen-dokumen yang disita itu akan menjadi alat bukti untuk diuji di persidangan. Untuk memperkuat bukti, Kejati saat ini telah melayangkan panggilan untuk memeriksa puluhan saksi. Bupati Rina Iriani juga akan diperiksa sebagai tersangka.Terpisah pengacara Rina Iriani dari OC Kaligis dan Rekan meminta Kejati Jateng mengembalikan delapan buah sertifikat tanah milik kliennya. Delapan dokumen kepemilikan tanah itu tidak terkait dengan pokok perkara yang sekarang disidik. ”Pasal 34 KUHAP, benda yang disita adalah yang sesuai dengan pokok perkara. Sertifikat itu tidak ada kaitannya. Jadi tolong dikembalikan,” kata Slamet Yuwono dan Moch Yagari Bastara dari Kantor Pengacara OC Kaligis dan Rekan.

Sebelum Kejadian

Kepada wartawan, dia mengatakan, kepemilikan tanah itu sebelum tahun kejadian kasus dugaan korupsi tersebut. Sertifikat itu tahun 1994, 1995, 1998 2001, 2003, 2006, dan hanya satu yang 2011. Itupun sertifikat harta warisan keluarga. Pengacara Rina meminta penyidik kejaksaan menyidik dan memeriksa pejabat Kejati Jateng. Selain itu, ada dugaan kuat oknum di Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) ikut terlibat. Mereka tidak melakukan prosedur yang benar dalam penyaluran dana tersebut. ”Bagaimana mungkin anggaran Rp 35 miliar lebih digelontorkan ke KSU Sejahtera tanpa validasi. Ini yang sangat aneh,” kata dia.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengatakan Kejati harus bergerak cepat menyita aset Rina yang lain.  (H89,an-90)

23 November 2013 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Angie Perlu Dimiskinkan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 22 November 2013
  • Dihukum 12 Tahun dan Kembalikan Rp 39,98 M
image

JAKARTA – Mantan Puteri Indonesia Angelina Sondakh yang semula divonis empat tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di tingkat kasasi, hukuman Angie diperberat menjadi 12 tahun penjara. Perkara ini diputus Majelis Hakim Kasasi, Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Mohammad Askin. Putusan ini dikeluarkan 20 November 2013. Angie dijerat menggunakan Pasal 12 a Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Putusan MA ini sama dengan tuntutan jaksa sebelumnya yang meminta Angie dihukum 12 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 12 miliar dan 2,35 juta dolar AS, total, Rp 39,98 miliar. Selain menambah hukuman, Hakim Agung Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Mohammad Askin sebagai majelis hakim juga menghukum agar Angie mengembalikan uang negara yang dia korupsi sebesar Rp 12,5 miliar dan 2,3 juta dolar AS.

Dalam persidangan juga terungkap, beberapa kali Angie melakukan komunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang, terkait tindak lanjut dan perkembangan dari upaya penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang atau fee. Terdakwa lalu mendapat imbalan dari uang fee sebesar Rp 12,580 miliar dan  2,350 juta dolar AS. ’’Sehingga perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur-unsur 12 a dakwaan primair. Dengan itu kita menjatuhkan pidana 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 8 bulan kurungan,’’ jelas Artidjo di Jakarta, Kamis (21/11) kemarin.

Menurutnya, terdakwa Angelina Sondakh aktif meminta imbalan uang ataupun fee kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7 persen dari nilai proyek, dan disepakati 5 persen. Dan harusnya sudah diberikan ke Angie 50 persen pada saat pembahasan anggaran dan 50 persen setelah DIPA turun. ’’Itu aktifnya dia. Untuk membedakan antara pasal 11 dengan pasal 12 a. Kita ini kan menerapkan pasal 12 a,’’ tegasnya.

Dikatakan, terdakwa juga dinilai majelis hakim aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo kepada Haris Iskandar, sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas untuk mempermudah penggiringan anggaran di Kemendiknas. ’’ Terdakwa juga ikut mengajukan program usulan kegiatan di sejumlah perguruan tinggi. Itu sifat aktif,’’ tambahnya.

Dia menjelaskan, seolah-olah PN dan PT tidak mau menjatuhkan uang pengganti. Karena itu uangnya dari PT (Perseroan Terbatas), bukan dari keuangan negara. ’’Kan gitu. Itu salah, karena pasal 17 jelas-jelas menyebutkan terdakwa itu dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18. Jadi bisa dijatuhi uang pengganti,’’ ujar Artidjo.

Angelina Sondakh merupakan terpidana dalam kasus korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kemenpora. Dia adalah mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. MA mempersilakannya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) jika merasa tidak puas atas putusan kasasi ini. ’’Ini upaya terakhir Angelina. Kalau belum puas dengan ini bisa PK,’’ kata Kasubag Humas dan Profesi MA Rudi Sudianto di kantornya.

Yurisprudensi

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap putusan kasasi MA terhadap mantan wakil sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh dapat menjadi yurisprudensi atau diikuti hakim dan badan peradilan lain dalam memutus perkara serupa. ’’Semoga sejumlah vonis hakim kasasi ini menjelma menjadi yurisprudensi permanen yang diikuti hakim lainnya karena alasan di atas. Perlu pimpinan MA meresponnya menjadi yurspdnsi tetap,’’ kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Dia berpendapat, putusan kasasi MA ini mencerminkan rasa kepekaan dan keadilan sosial. Apalagi, vonis tersebut diputuskan di tengah-tengah pusaran pemikiran hukum para penegak hukum yang masih bermazab ultrakonservatif positivistik dan tandus dari roh keadilan, seperti tecermin dalam rendahnya beberapa vonis terdakwa korupsi. ’’Koruptor bukan saja berwatak kejahatan ekstra ordinari tetapi juga kejahatan pembunuhan pelan-pelan atas rakyat sebagai korban terparah korupsi,’’ tegas Busyro.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya berharap putusan terhadap Angie bisa menjadi rujukan utama dalam memutus perkara sejenis. ’’Semoga kelak menjadi konvensi lalu menjadi yurisprudensi,’’ ujar Bambang.

Dia menambahkan, putusan kasasi ini menunjukkan masih adanya harapan untuk pemberantasan korupsi yang tegas untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Anggota Komisi III DPR Nurdirman Munir merasa belum cukup dengan hukuman itu, ia mengusulkan agar para koruptor termasuk Angie juga dimiskinkan. “Jangan hanya berani lewat hukuman, mulai berani dari sudut penyitaan negara yang dikorupsi itu kembalikan ke negara efek jera selain hukuman,” ujar Nudirman Politikus asal Partai Golkar ini.

Dengan begitu, orang akan mengurungkan niatnya jika ingin melakukan korupsi. (D3,J13,viva-25,80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/22/244020/Angie-Perlu-Dimiskinkan-

23 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Istri Anas Dicekal

SUARA MERDEKA – Jum’at, 22 November 2013
image

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat permintaan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Athiyyah Laila, istri mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Surat tersebut dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Athiyyah dilarang meninggalkan Indonesia terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana kepada wartawan, Kamis (21/11).

Menurutnya, surat permintaan cegah oleh KPK berdasarkan surat bernomor SKEP KPK No KEP-828/01/11/2013 tanggal 20 Nov 2013. Pihaknya langsung menindaklanjuti dengan surat edaran larangan ke luar negeri pada tanggal yang sama dan berlaku enam bulan ke depan. ’’Cegah terkait proses penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan tersangka Machfud Suroso,’’ katanya.

Menyita Uang

Seperti diketahui, Athiyyah telah dipanggil penyidik KPK pada Senin (18/11) lalu. Namun, dia batal diperiksa karena mengaku sakit. KPK juga telah menggeledah kediaman milik Athiyyah di empat lokasi berbeda sekaligus. Yakni di di Teluk Semangka Blok C9 Kavling Nomor 1 dengan SHM 4747, jalan Selat Makassar Perkav AL Blok C9 Nomor 22 Duren Sawit Nomor SHM 4914, jalan Selat Makassar Perkav AL Blok C9 Duren Sawit dengan di SHM 6251, dan jalan Teluk Langsa Raya C4 Nomor 7 dengan Nomor SHM 6240. KPK juga menyita uang Rp 1 miliar yang diamankan penyidik dari sebuah lemari kamar pribadi di lantai dua rumah dan bukan di kantor PPI. Uang ditemukan di rumah Jln Selat Makassar Perkav AL Blok C9 Duren Sawit. KPK juga menyita paspor milik Athiyyah. KPK beralasan Athiyyah diduga pernah bepergian ke luar negeri dengan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Penyidik juga menyita empat buah telepon pintar merek BlackBerry dan satu ponsel lainnya.

Satu di antara handphone tersebut diketahui adalah milik Anas. Adapun Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang.  Mahfud diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian uang negara. Ia dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP.(J13-25,80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/22/244021/Istri-Anas-Dicekal-

23 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pemilih Inginkan Imbalan saat Nyoblos

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 November 2013

  • Survei Pemilu 2014

GROBOGAN – Politik uang diprediksi marak terjadi pada Pemilu Legislatif 2014. Hal itu terindikasi dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Peng­kajian Pembangunan Dae­rah (LPPD) Jateng pada Oktober 2013. Hasil survei dengan metode wawancara itu menyebutkan, 20,9 persen dari 6.000 responden se-Jateng mengaku menunggu diberi uang sebagai imbalan mencoblos.

”Budaya kapitalis masuk ke pemilu. Seperti proses jual beli, mereka menawarkan suara untuk memperoleh untung yang banyak,” kata Direktur Eksekutif LPPD Teguh Yuwono pada acara semiloka dan kerja sama peningkatan partisipasi pemilih di kantor KPU Grobogan, kemarin.

Serangan Fajar

Ia memaparkan, 58,8 persen responden mengatakan bahwa bentuk imbalan yang diinginkan berupa uang. Adapun 38,6 persen meng­inginkan bantuan kolektif seperti pembangunan masjid, jalan, dan modal usaha bersama.

Soal pilihan, 1,8 persen responden menyebutkan tidak ada caleg yang menjanjikan, 1,8 persen me­ngatakan program calon kurang bagus, 9,4 persen menunggu arahan tokoh, 4,3 persen menunggu arahan perangkat desa.

Sebanyak 5,6 persen belum me­nen­tukan pilihan, 17,8 persen bi­ngung, 0,3 persen mengaku tidak akan mencoblos, 6,3 persen tidak ta­hu, dan 17,2 persen tidak menjawab. Margin error dalam survey itu 2,9 per­sen.

Kandidat doktor Ilmu Pemerin­tah­an dan Analis Politik Undip itu menjelaskan, sebenarnya hanya sekitar lima persen masyarakat yang benar-benar terindikasi kuat akan golput. Adapun pemilih yang menunggu ”serangan fajar” dinilai menjadi faktor lain penentu tinggi rendahnya angka partisipasi.

”Budaya uang lahir karena faktor pemilih dan calon yang akan dipilih. Seperti ayam dan telur, duluan mana? Tapi ini semestinya tidak boleh. Mereka harus diberi kesadaran tentang demokrasi,” kata Teguh. (H81-59)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/23/244129/Pemilih-Inginkan-Imbalan-saat-Nyoblos

23 November 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Kapolda: Salim Segera Ditahan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 November 2013

SEMARANG – Bupati Rembang Mochamad Salim dipastikan segera ditahan menyusul status tersangka yang disandangnya dalam kasus dugaan korupsi dana APBD untuk penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Surat izin penahanan yang diajukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng kepada presiden telah sampai dan diterima Sekretariat Negara (Setneg).

Kapolda Jateng Irjen Dwi Priyatno mengungkapkan, penahanan Salim akan dilakukan tak lama lagi. Begitu menerima surat balasan dari presiden, pihaknya akan langsung menahan yang bersangkutan. ”Begitu surat itu turun, kami langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jateng,” ungkapnya, Jumat (22/11).

Surat tersebut diajukan kepada presiden pada 28 Oktober 2013 dan diterima Sekretariat Negara pada 1 November. Sebelumnya, Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Agus Setyawan mengatakan, bila dalam 60 hari tidak surat balasan atau persetujuan, kepolisian berwenang langsung menahan Salim. ”Izin penahanan diajukan karena tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti,” katanya.

Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Kons­titusi September lalu, izin dari presiden itu dipangkas menjadi 30 hari. Dengan demikian, jika sampai 28 November mendatang presiden belum membalas surat itu, Polda bisa menahan Salim.

Pembelian Tanah

Menurut Kompol Agus, Salim mempunyai peran uta­ma dalam pemberian persetujuan penyertaan modal kepada PT RBSJ. Penyertaan modal dari APBD Rem­bang 2006-2007 tersebut merugikan negara lebih ku­rang Rp 4,19 miliar. Berdasar perhitungan kerugian ne­gara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terung­kap dana Rp 1,8 miliar digunakan untuk pembelian tanah.

Sisa dana dipakai untuk operasional SPBU. Pengelola SPBU tercatat atas nama PT AHK. Sementara, pembelian tanah atas nama pribadi Direktur PT RBSJ Siswadi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam beberapa kali kesempatan, Salim membantah keterlibatannya. Menurut dia, penyertaan modal itu tidak merugikan keuangan daerah. (K44,H74-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/23/244127/Kapolda-Salim-Segera-Ditahan-

23 November 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Gayus Tetap Dihukum 30 Tahun Penjara

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 November 2013
image

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh mantan pegawai pajak, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

’’Menolak permohonan kuasa pemohon Untung Sunaryo terhadap pemohon Gayus Halomoan Partahanan Tambunan,” ujar putusan yang dilansir dari website Mahkamah Agung, Jumat, (22/11).

Majelis Hakim yang menolak perkara bernomor 38 PK/Pid.Sus/2013 itu terdiri atas MS Lumme, Sri Murwah­yuni, ser­ta Komariah Emong Sapardjaja. Perkara itu sendiri diputus pa­da 30 Juli 2013 lalu. Dengan ditolaknya PK tersebut, maka total hu­­kuman penjara yang harus dijalani oleh Gayus adalah 30 tahun.

Sebelumnya, pengajuan kasasi Gayus juga ditolak. Putusan kasasi itu terdaftar dengan No 52 K/PID.SUS/2013. Dengan putusan itu, Gayus dihukum delapan tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan untuk dapat kabur dari tahanan. Adapun hukuman 30 tahun itu adalah akumulasi dari beberapa kasus seperti kasus suap.

Gayus terbukti bersalah menerima suap Rp 925 juta dari Roberto Santonius selaku konsultan PT Metropolitan Retail­mart. Selain itu, Gayus juga terbukti memberikan uang suap kepada sejumlah petugas rumah tahanan negara Mako Brimob De­pok sekitar tahun 2010, termasuk kepada Kepala Rutan (Ka­rutan) Mako Brimob, Kompol Iwan Siswanto.

Tidak hanya itu, Gayus juga telah dinyatakan terbukti ber­salah menyuap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Muhtadi Asnun sebesar 30.000 dolar AS, dan 10.000 dolar AS kepada hakim anggota lainnya.

Beri Apresiasi

Gayus juga terbukti bersalah menyuap penyidik kepolisian Arafat Enanie dan Sri Sumartini masing masing 2.500 dolar AS dan 3.500 dolar AS. Sedangkan, Haposan Hutagalung sebagai penasihat hukum juga diberi Rp 800 juta dan 45.000 dolar AS.

Ada juga masalah gratifikasi. Saat menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen pajak, Gayus terbukti menerima gratifikasi sebesar 659.800 dolar AS dan 9,6 juta dolar Singapura. Selama persidangan, Ia gagal membuktikan kekayaannya berupa uang Rp 925 juta, 3,5 juta dolar AS, 659.800 juta dolar Singapura, Rp 9,6 juta dan 31 keping logam mulai masing-masing 100 gram bukan berasal dari hasil tindak pidana.

Kasus pajak. Karena dinilai lalai dalam menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT). Hakim menilai Gayus tidak teliti, cermat, sehingga Keberatan Pajak PT Surya Alam Tunggal dikabulkan dan berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 570 juta. Menurut hakim, terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga merugikan keuangan negara. Gayus juga terlibat dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya.

Mengenai putusan MA terhadap terpidana korupsi Angelina Sondakh menjadi 12 tahun kurungan dan denda Rp 500 juta, Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri memberikan apresiasi kepada majelis hakim Mahkamah Agung (MA). “Putusan ini menjadi obat bagi publik yang kecewa dengan berbagai putusan pengadilan sebelumnya,” jelas Taufiqurrahman Syahuri yang Ketua Bidang Rekrutmen Hakim di Jakarta.

Menurut dia, mudah-mudahan putusan ini sebagai preseden yang nanti akan dikembangkan di pengadilan negeri. Walau demikian, Taufiqurrohman mengatakan sejatinya hukuman Angie tersebut bisa diperberat menjadi 20 tahun atau hukuman seumur hidup.(D3,ant,dtc-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/23/244144/Gayus-Tetap-Dihukum-30-Tahun-Penjara

23 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ada Upaya Pembelokan Opini Jelek soal Rina

SUARA MERDEKA.com – Jum’at. 22 November 2013

KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Pengacara Rina iriani dari OC Kaligis dan Rekan, Moch Yagari Bastana dan Slamet Yuwono melihat ada upaya pembentukan opini masyarakat yang jelek, yang sudah memposisikan kliennya, Bupati Rina Iriani sebagai pihak yang bersalah. Padahal sampai saat ini proses hukum belum berjalan, karena baru akan mulai.

“Kami melihat ada pihak tertertentu yang sengaja mengeluarkan pernyataan untuk membelokkan opini masyarakat, bahwa klien kami sudah tervons bersalah, melakukan korupsi. Kami hanya mengingatkan, setiap pernyataan bisa berimplikasi hukum. Jadi jangan asal mengeluarkan pernyataan, apa lagi dasarnya hanya opini tanpa pijakan hukum,” kata dia.

Kedua pengacara muda itu meminta semua pihak menghormati asas praduga tidak bersalah, dan juga sas kesamaan di depan hukum. Bahwa status tersangka itu bukan vonis, bukan keputusan hukum tetap, karena harus dibuktikan di pengadilan.

Karena itu sebaiknya semua menunggu proses hukum. Jika sudah ada putusan dan kekuatan hukum yang tetap, baru bisa memberikan komentar. Sekarang ini, bisa saja nanti di pengadilan tidak terbukti, bisa juga terbukti.

“Kami siap, jika memang terbukti, kami akan mengikuti proses hukum secara baik dan kooperatif. Namun kami juga meminta semua pihak bersikap profesional dan proporsional, jika tidak terbukti, maka semua harus dihentikan, diterbitkan SP3. Jangan bekerja berdasarkan tekanan, permintaaan, dan lainnya. Apalagi dengan membentuk dan mengarahkan opini masyarakat,” kata mereka.

Sampai saat ini pihaknya hanya berusaha mengimbau saja agar siapapun yang berkomentar, sebaiknya didasarkan pada fakta hukum. Bukan hanya karena opini apalagi ada tendensi lain yang ingin memengaruhi proses peradilan.

“Siapapun berhak mengeluarkan pendapat karena dilindungi undang-undang. Namun pernyataan itu juga berimplikasi pada hukum, sehingga bisa saja suatu saat diperkarakan. Karena itu kami mengimbau saja semua menghormati proses hukum,” tegasnya.

( Joko Dwi Hastanto / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_solo/2013/11/22/180533/Ada-Upaya-Pembelokan-Opini-Jelek-soal-Rina

23 November 2013 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: