KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejati Jateng Buru 32 Buronan Kasus Korupsi

KORAN JAKARTA – Selasa, 19 November 2013
Kejati Jateng Buru 32 Buronan Kasus Korupsi

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng memburu 32 orang buronan kasus korupsi yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Saya targetkan bisa menangkap para buron itu. Ada 32 orang yang dinyatakan buron dan masuk DPO untuk seluruh wilayah hukum Kejati Jateng,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Babul Khoir Harahap, seusai media gathering dengan pemimpin redaksi, kepala biro, dan jajaran media di Semarang, Senin (18/11).

Babul berharap agar ada sinergi yang positif dengan insan pers. Dia juga berharap agar para wartawan profesional dan proporsional dalam bekerja. Menurutnya, dari DPO yang ada, terdapat dua orang yang tak lagi bisa dieksekusi yakni satu DPO karena sakit jiwa dan dirawat di RSJ dan satu DPO lainnya terkena stroke.

“Salah satu DPO yang banyak disebut terpidana kasus korupsi buku ajar tahun 2004, yakni mantan Bupati Semarang Bambang Guritno (BG). Padahal, sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 21 April 2010, BG seharusnya divonis 1 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah atas kasus korupsi senilai 5,8 miliar rupiah.” n SM/N-1

Sumber : http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/133798

19 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Komitmen Ganjar soal Pemilihan Direksi Bank Jateng Dipertanyakan

KOMPAS.com – Sabtu, 16 November 2013 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. | KOMPAS.com/Icha Rastika
 

SEMARANG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta tetap konsisten untuk melakukan seleksi jajaran direksi Bank Jateng secara terbuka. Hal ini terkait dengan keengganannya atau belum diumumkannya calon direksi Bank Jateng.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mengatakan keterbukaan tersebut penting untuk mengetahui latar belakang calon. “Sehingga harusnya diumumkan saja sesuai dengan janji gubernur,”katanya Sabtu (16/11/2013).

Sebelumnya, Ganjar meminta seleksi ini dilakukan terbuka sebagai bentuk ‘Good Corporate Governance’. Ia kemudian meminta seleksi ulang penjaringan calon direktur utama (dirut) dan jajaran direksi Bank Jateng periode 2014-2017. Sebab pada seleksi sebelumnya ia menilai penjaringan belum dilakukan secara terbuka.

Namun dalam perkembangannya, Gubernur justru enggan mengumumkan 44 nama calon pada seleksi ulang tersebut. Bahkan Gubernur juga sudah mengantongi 10 nama calon jajaran direksi dan tetap belum diumumkan. Kesepuluh nama tersebut yang sudah lolos seleksi administrasi dan segera dikirim ke Bank Indonesia untuk mengikuti “fit and proper test”.

Eko menyayangkan sikap Ganjar yang tidak terbuka dengan seleksi tersebut. Ia menilai apa yang disampaikan gubernur tidak sesuai dengan kenyataannya. “Jangan hanya omong kosong, padahal omongan gubernur akan menjadi pegangan masyarakat. Kalau begini terus kepercayaan masyarakat akan hilang,” katanya.

Diumumkannya nama-nama itu, ujar Eko, sangatlah penting untuk mengetahui apakah calon direksi tersebut pernah tersangkut masalah hukum atau tidak. Sebab itu jika Ganjar ingin memperbaiki Jawa Tengah, Eko mengatakan komitmen Ganjar harus bisa dibuktikan.

Menurut dia ketidakterbukaan ini menyiratkan adanya calon yang sudah dijagokan gubernur. “Kalau ini benar terjadi, tentu bertentangan dengan slogannya yang ‘mboten korupsi mboten ngapusi’ (tidak korupsi tidak berbohong),” tandasnya.

Gubernur sebagai pemegang saham pengendali Bank Jateng sebenarnya memang memiliki wewenang untuk menunjuk langsung para direksi. Namun, komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi itulah yang membuat seleksi diminta untuk dilakukan secara terbuka.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2013/11/16/2019152/Komitmen.Ganjar.soal.Pemilihan.Direksi.Bank.Jateng.Dipertanyakan

19 November 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Kecewa Seleksi Direksi Bank Jateng Tertutup

JOGLOSEMAR.co – Sabtu, 16/11/2013 

 

Eko Haryanto

Eko Haryanto

SEMARANG-Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), Jateng Eko Haryanto mengaku kecewa karena seleksi calon anggota direksi Bank Jateng berjalan tidak transparan serta tidak sesuai dengan pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya. “Sebagai seorang gubernur, Ganjar jangan hanya omong kosong terkait dengan transparansi calon direksi Bank Jateng karena akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat,” katanya di Semarang, Sabtu (16/11).

Hal tersebut disampaikan Eko menanggapi keengganan Ganjar Pranowo menyebutkan ke masyarakat sepuluh calon direksi Bank Jateng yang lolos seleksi administrasi dan segera dikirim ke Bank Indonesia untuk mengikuti fit and proper test.

Sebelumnya, Ganjar selaku pemegang saham pengendali Bank Jateng meminta agar seleksi calon direksi bank milik Pemerintah Provinsi Jateng itu dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Bahkan, Ganjar sempat memutuskan untuk melakukan seleksi ulang penjaringan direksi Bank Jateng agar menjadi lebih transparan dan terbuka sebagai bentuk good coorporate government.

Dalam perkembangannya, Ganjar enggan membuka 44 nama orang yang telah mendaftar sebagai direksi Bank Jateng dan justru telah mengantongi sepuluh nama yang lolos seleksi administrasi tanpa bersedia menyebutkan ke masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, Eko meminta Ganjar membuka nama kesepuluh nama calon direksi Bank Jateng agar masyarakat dapat memberikan masukan. Menurut dia, transparansi calon direksi Bank Jateng ini penting untuk mengetahui apakah yang bersangkutan terlibat pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

Eko menilai, ketidaktransparan nama calon anggota direksi Bank Jateng ini mengindikasikan jika Ganjar sudah mempunyai calon favorit dan tidak bisa memegang komitmen. “Ketidaktransparan tersebut bagian dari nepotisme dan bertentangan dengan slogan Ganjar yakni mboten korupsi lan mboten ngapusi,” ujarnya.  Ant

Sumber : http://joglosemar.co/2013/11/kp2kkn-kecewa-seleksi-direksi-bank-jateng-tertutup.html?switch_theme=mobile

19 November 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Terkait Seleksi Direksi Bank Jateng, KP2KKN: Ganjar Omong Kosong

AKTUAL.co – Sabtu, 16-11-2013

Terkait Seleksi Direksi Bank Jateng, KP2KKN: Ganjar Omong Kosong : aktual.co

Bank Jateng (Foto: Istimewa)
Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mengaku kecewa karena seleksi calon anggota direksi Bank Jateng berjalan tidak transparan serta tidak sesuai dengan pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya.

“Sebagai seorang gubernur, Ganjar jangan hanya omong kosong terkait dengan transparansi calon direksi Bank Jateng karena akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat,” katanya di Semarang, Sabtu (16/11).

Hal tersebut disampaikan Eko menanggapi keengganan Ganjar Pranowo menyebutkan ke masyarakat sepuluh calon direksi Bank Jateng yang lolos seleksi administrasi dan segera dikirim ke Banka Indonesia untuk mengikuti “fit and proper test”.

Sebelumnya, Ganjar selaku pemegang saham pengendali Bank Jateng meminta agar seleksi calon direksi bank milik Pemerintah Provinsi Jateng itu dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Bahkan, Ganjar sempat memutuskan untuk melakukan seleksi ulang penjaringan direksi Bank Jateng agar menjadi lebih transparan dan terbuka sebagai bentuk “good coorporate government”.

Dalam perkembangannya, Ganjar enggan membuka 44 nama orang yang telah mendaftar sebagai direksi Bank Jateng dan justru telah mengantongi sepuluh nama yang lolos seleksi administrasi tanpa bersedia menyebutkan ke masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, Eko meminta Ganjar membuka nama kesepuluh nama calon direksi Bank Jateng agar masyarakat dapat memberikan masukan.

Menurut dia, transparansi calon direksi Bank Jateng ini penting untuk mengetahui apakah yang bersangkutan terlibat pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

Eko menilai, ketidaktransparan nama calon anggota direksi Bank Jateng ini mengindikasikan jika Ganjar sudah mempunyai calon favorit dan tidak bisa memegang komitmen.

“Ketidaktransparan tersebut bagian dari nepotisme dan bertentangan dengan slogan Ganjar yakni ‘mboten korupsi lan mboten ngapusi’,” ujarnya.
(Ant)

Sumber : http://www.aktual.co/ekonomibisnis/202628terkait-seleksi-direksi-bank-jateng-kp2kkn-ganjar-omong-kosong

19 November 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Polisi Butuh Tambahan Keterangan

SUARA MERDEKA – Selasa, 19 November 2013

  • Kasus Pemalsuan Surat KONI

MAPOLRES – Polres Sala­tiga masih menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan terpidana terpidana korupsi Jalan Lingkar Ar­gomulyo-Sidorejo (JLA) tahun 2005, Nugroho Budi Santoso.

Penyidik masih memerlukan tambahan pemeriksaan beberapa pihak sebelum menentukan kelanjutan kasus tersebut. Hing­ga kini banyak pihak yang telah diklarifikasi termasuk Se­kretaris Komite Olahraga Nasional In­donesia (KONI) Salatiga Dance Ishak Palit.

”Pak Dance sudah kami periksa, dan ada beberapa lagi lainnya,” ujar Kepala Satuan Re­serse Kriminal Polres Salatiga kepada Suara Merdeka.

Laporan dugaan pemalsuan domuken dilaporkan Nugroho, melalui surat pada awal Juli lalu. Laporan dibuat, karena ia merasa tidak pernah menandatangi surat KONI untuk keperluan pengucuran dana dari Pemkot Salatiga tahun 2010 dan 2011.

Meski dipenjara dan kini me­ringkuk di Lembaga Pemasya­rakatan Su­ka­miskin, Bandung, Nugroho hingga kini masih menjabat ketua KONI Salatiga.

Dana Hibah

Sebagaimana pernah diberitakan, laporan pemalsuan dokumen bermula saat ia diperiksa penyidik Unit Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polres Salatiga, di Lapas Sukamiskin, Juni lalu.

Kala itu, mantan calon wali kota Salatiga tersebut dipe­riksa sebagai saksi dugaan ko­rupsi dana hibah APBD Per­ubahan 2010 dan APBD Pene­tapan 2011 untuk Persatuan Sepakbola Indonesia Salatiga (PSISa).

Saat diperiksa, penyi­dik me­nunjukkan surat-surat tentang permohonan dana KONI kepada Pemkot tahun 2010 dan 2011.

Ketika ditunjukkan suratnya, Nugroho mengaku tidak pernah menandatangi surat yang dimaksud. Memang dalam surat ditulis atas nama dirinya, namun menurutnya bukan ia yang menandatangi.

Merasa tanda tangannya di­pal­su, Nugroho kemudian membuat laporan polisi.

”Kami akan mengumpulkan keterangan terlebih dahulu, apakah sudah cukup bukti atau masih membutuhkan bukti lain. Sebelum menentukan sikap kami akan gelar perkara internal terlebih dahulu,” ucap Andie.

Dikatakan, dengan keterbatasan penyidik, di lain sisi banyak laporan masyarakat yang harus ditangani, diakui membuat tidak semua perkara selesai cepat. Meski banyak pekerjaaan yang harus dituntaskan, tambahnya, polisi tetap fokus menyelesaikan berbagai tunggakan per­kara. (J21-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/19/243589/Polisi-Butuh-Tambahan-Keterangan

19 November 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Panwascam Terancam Dilengser

SUARA MERDEKA – Selasa, 19 November 2013

GROBOGAN – Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Grobogan masih melakukan klarifikasi dan mengumpulkan bukti terkait dugaan ndhomplengnya kampanye caleg pada acara yang diselengggarakan oleh Panwas Ke­camatan (Panwascam) Pulokulon. Jika terbukti Pan­was­cam tidak netral, maka anggota Panwascam akan diganti.

Ketua Panwaslu Kabupaten Grobogan Suaf Mohyunaefi mengatakan pihaknya juga telah menyampaikan kejadian tesebut pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng. ”Kami masih melakukan klarifikasi dan mencari bukti. Jika nantinya ada (anggota) Panwas yang tidak netral, maka akan di-PAW (Pergantian Antar Waktu),” kata Suaf, kemarin.

Dugaan adanya izin kampanye terselubung caleg dari Panwascam sangat kuat. Pasalnya pada acara jalan sehat, Minggu (10/11), yang diselenggarakan di Lapangan Desa Panunggalan tersebut ditemukan setidaknya 30 umbul-umbul, lima spanduk, dan dua baliho yang bergambar Caleg J Dwi Hartanto. Gambar Caleg DPR RI dari Partai Golkar itu juga terpampang menjadi background panggung utama berdampingan dengan lambang Panwaslu. Meskipun akhirnya dilepas, setelah menuai protes peserta jalan sehat.

Tak hanya itu sejumlah stiker bergambar Caleg Dwi Hartanto juga diterima oleh peserta jalan sehat. Gambar-gambar caleg tersebut menimbulkan kejanggalan, lantaran acara jalan sehat sebenarnya diselenggarakan oleh Panwascam. Tujuannya pun untuk sosialisasi Pemilu.

Suaf menegaskan, prinsip utama yang harus dipegang semua anggota Panwas adalah netral. Tidak memihak salah satu peserta pemilu. ”Netralitas adalah prinsip. Tidak bisa ditawar,” katanya. Sosialisasi pemilu, katanya, merupakan program Panwas kabupaten. Namun terkait teknis pelaksanaannya diserahkan pada panwascam sepenuhnya. Hanya saja dirinya berharap, sosialisasi tidak dilakukan secara formal dalam bentuk seminar.  (H81-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/19/243599/Panwascam-Terancam-Dilengser

19 November 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Kacabjari Lelang Kayu Rp 2,1 M

SUARA MERDEKa – Selasa, 19 November 2013

SEMARANG – Barang rampasan negara dari kasus kepabean dan tindak pidana kehutanan berupa kayu, dilelang oleh Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kayu yang dipatok senilai sekitar Rp 463 juta terjual dengan nilai Rp 2,1 miliar.

Kacabjari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Budhi Purwanto mengatakan, kayu tersebut berasal dari tujuh perkara sejak 2009 hingga 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penuntasannya dilakukan pelelangan kayu yang uangnya dimasukkan ke kas negara. “Dari hasil lelang, berjumlah fantastis. Melebihi ekspektasi kami,” ujarnya, Senin (18/11).

Nilai perkiraan lelang ditentukan berdasar koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kemudian dijalankan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang de­ngan juru lelang dari PT Tri Agung Lu­mintu. “Jumlah peserta lelang 150-an orang. Lelang terbuka dan transpa­ran,” paparnya.

Sebelum lelang, peserta telah ditunjukkan kayu yang akan dilelang, sehingga tidak akan membeli barang yang tidak diketahui kondisinya.

Ketujuh paket kayu dan barang yang dilelang yakni 27 meter persegi cambur jenir bengkirai, lima batang kayu bengkirai dan 96 batang kayu ulin, 151 keping kayu meranti, 1,16 meter kubik kayu bengkirai dan 0,14 meter kubik kayu ulin.

Lalu 9,02 meter kubik kayu log bengkirai, 1 unit truk mercedes, dan 295,32 meter kubik kayu sono ke­­ling dan 19,7 meter kubik kayu ebony. Pe­­serta lelang yang diwajib­kan mem­ba­yar dalam batas waktu lima hari. Ji­ka tidak, kata Budhi, uang yang di­ja­min­kan sebagai syarat mengikuti le­lang akan disita negara.  (H74,K44-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/19/243622/Kacabjari-Lelang-Kayu-Rp-21-M

19 November 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Adpel : Pelindo Langgar Prosedur

SUARA MERDEKA – Selasa, 19 November 2013

SEMARANG – Monopoli PT Pelindo III Tanjung Emas terhadap pelabuhan dalam terus berlanjut. Pelindo dinilai telah melanggar sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang di pelabuhan oleh Administrator Pelabuhan (Adpel) atau Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) .

Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Emas, Carolus Sangaji mengatakan, pelanggaran dilakukan karena Pelindo mengizinkan KM Mitra Usaha yang membawa kayu log, sandar, dan melakukan bongkar muat di pelabuhan dalam sebelum waktunya. Kapal tersebut memotong antrean kapal lain yang juga akan sandar.

“Seharusnya kapal tersebut masih dalam daftar antrean untuk sandar. Tapi dibolehkan sandar oleh Pelindo karena kapal tersebut membawa muatan yang akan dibongkar oleh Pelindo sebagai perusahaan bongkar muat (PBM). Jadi untuk kepentingan Pelindo sendiri,” katanya, kemarin.

Kejadian ini membuat Adpel menjatuhkan sanksi dengan menghentikan aktivitas bongkar muat KM Mitra Usaha mulai Sabtu (16/11) malam. Kapal tersebut sandar dan bongkar muat sejak Jumat (15/11) hingga Sabtu (16/11) malam. Sementara enam kapal lain saat ini sedang dalam antrean.

Menurut Carolus, seharusnya Pelindo menghormati peraturan dalam menjalankan tugas sebagai operator pelabuhan dan tidak bertindak arogan. Dengan mengizinkan kapal yang akan dibongkar muatan oleh Pelindo sandar lebih dulu, memotong antrean, sama saja BUMN tersebut tidak menghargai regulator, yakni pemerintah dan pengguna jasa yaitu perusahaan bongkar muat swasta lain.

“Jika hal ini dibiarkan, pelabuhan dalam bisa dikuasai Pelindo untuk bongkar muat kayu log. Sebab Pelindo telah bekerja sama dengan perusahaan kayu log,” tandasnya.

Belum Diizinkan

Saat ini di pelabuhan dalam, selain kayu log, beberapa kapal bermuatan sembako juga melakukan bongkar muat di sana. Adpel khawatir lama-lama perusahaan kayu log nantinya tidak mau menggunakan jasa PBM swasta, karena Pelindo memberikan kepastian sandar lebih cepat.

Hal itu bisa mematikan PBM swasta. “Pelindo bisa melakukan itu, karena punya pemandu kapal. Dia kadang-kadang melanggar prosedur,” ujarnya.

Terkait sanksi terhadap Pelindo, Carolus mengaku hanya menteri yang bisa memberikan. Namun, pihaknya telah mengirimkan surat peringatan pada Pelindo dan sedang berkoordinasi. Sanksi terhadap KM Mitra Usaha tidak akan dicabut, sebelum ada jalan keluar atau pertemuan dengan Pelindo. “Pejabat PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas sedang luar kota,” ujarnya.

General Manager PT Pelindo III Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Tri Nurhadi mengakui melanggar aturan bongkar muat. Sebelumnya pihaknya telah mengajukan izin sandar, tetapi belum juga disetujui oleh Adpel. Sebelumnya, Pelindo telah membuat perpanjian dengan KM Mitra Usaha untuk bongkar muat. “Kalau molor dari jadwal, kami menanggung kerugian perusahaan,” katanya.

Sebelumnya, saat bongkar muat kayu log pihaknya juga diizinkan. Tetapi kali ini belum mendapat izin dalam waktu lama, meskipun telah disampaikan.

Pihaknya masih berusaha berkomunikasi dengan Adpel agar kembali mengizinkan kapal muatan kayu dari Kalimantan itu. “KM Mitra Usaha sebelumnya juga sudah beberapa kali bongkar log di pelabuhan dalam,” paparnya. (J8,H74-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/19/243624/Adpel-Pelindo-Langgar-Prosedur

19 November 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Wacana Sekolah Gratis Membingungkan

SUARA MERDEKA – Selasa, 19 November 2013

SEMARANG – Wacana wajib belajar (wajar) gratis 12 tahun ak­hirnya tidak bisa terealisasi tahun ini. Wacana itu baru bisa direalisasikan 2014.

Beberapa pihak menilai, wa­ca­na ini sempat membuat bingung masyarakat karena apa yang dibahas di pemerintahan, ternyata ber­beda dengan realisasi di lapangan. Beberapa sekolah masih melaku­kan penarikan pungutan yang be­sar­annya memberatkan wali murid.

Ketua Komite Pendidikan Anti-Korupsi (KPAK) Kota Semarang, BS Wirawan mengatakan, pemerintah harus tegas dalam membuat kebijakan, termasuk tentang kebijakan penarikan biaya sekolah di tingkat SMA-SMK.

“Jangan membuat bingung masyarakat. Jika ada kebijakan tertentu, harus segera disampaikan kepada masyarakat.

Dan, jika ada pelanggaran yang dilakukan sekolah, harus ada sanksi,” katanya.

Sekretaris Komisi D Fajar Adi Pamungkas menegaskan, penarikan pungutan yang bisa dilakukan sekolah hanyalah pembayaran SPP dengan rata-rata Rp 60 ribu/siswa/bulan. Itu pun harus dapat persetujuan dinas dan hanya diperuntukan kepada siswa mampu, sementara siswa miskin gratis.

“Dana itu untuk membayar GTT dan PTT yang ada di sekolah,” paparnya.

Fajar menegaskan, tidak dibenarkan pula pihak SMA/SMK melakukan penarikan sumbangan pengembangan institusi (SPI). Sebab, semua sudah didanai oleh APBN maupun dana pendamping BOS melalui APBD Kota.

Dalam sebuah pembangunan, kata dia, seharusnya sudah ada perencanaan matang. Anggaran dari pemerintah pusat akan mengikuti kebutuhan sekolah. “Seandainya memang terjadi kekurangan, seharusnya tidak minta kepada wali murid tapi minta ke pemkot untuk dianggarkan.”

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi berharap, Dinas Pendidikan memberikan sanksi tegas bagi kepala sekolah yang melanggar aturan. Khususnya yang masih melakukan penarikan di luar yang telah ditentukan. “Kalau memang terbukti bersalah, copot saja dari jabatannya dan dijadikan guru biasa,” katanya.

GTT dan PTT

Penganggaran kebutuhan gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sendiri hingga kini masih menjadi perdebatan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang optimistis kebutuhan GTT/PTT bisa ditutup melalui APBD tahun 2014. Namun Komisi D yang membidangi masalah pendidikan masih meminta Disdik mengkaji lebih dalam terkait kebutuhan tersebut.

Dalam paparan Dinas Pendidikan Kota Semarang beberapa waktu lalu, kebutuhan anggaran untuk GTT dan PTT sebesar Rp 9.862.800.00. Namun plafon anggaran hanya Rp 8.432.000.000, sehingga ada kekurangan anggaran Rp 1.430.800.000.

’’Berdasar kesepakatan, tahun ini kekurangan GTT/PTT masih bisa melibatkan partisipasi masyarakat dengan besaran iuran yang disepakati. Tapi untuk 2014 kebutuhan GTT/PTT akan dibantu APBD,’’ kata Bunyamin Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Seperti diketahui, jika anggaran untuk gaji GTT/PTT tersebut dapat dicakup oleh APBD 2014, pihak sekolah, terutama SMA/SMK tidak diperkenankan menarik iuran. (H71,H35-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/19/243633/Wacana-Sekolah-Gratis-Membingungkan

19 November 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

BOS Tidak Danai GTT/ PTT

SUARA MERDEKA – Selasa, 19 November 2013

  • Tingkat SMA/SMK

SEMARANG – Dana  bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dapat digunakan untuk membayar gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di jenjang SMA/SMK.

Karena itu sekolah melibatkan orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan un­tuk menutup kekurangan tersebut.

Disamping itu, dana pendamping BOS dari APBD Kota Semarang 2013 juga belum mampu menanggung kebutuhan tersebut. Pemerintah dan dinas pendidikan memperbolehkan sekolah untuk menarik pungutan kepada orang tua siswa, asalkan nilainya wajar dan sudah dilaporkan di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) BOS SMA/SMK 2013, hanya 10 komponen pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh dana BOS, di antaranya penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan/­ujian, pembelian peralatan pendidikan, pembelian bahan habis pakai.

Kemudian, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakulikuler, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah, langganan daya dan jasa lainnya. Juga kegiatan penerimaan siswa baru, serta penyu­sunan dan pelaporan sekolah kepada pihak berwenang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin mengatakan, Juknis BOS SMA/SMK memang berbeda dengan Juknis BOS SD dan SMP. Sebab, pada BOS SD dan SMP terdapat 13 komponen pembiayaan pendidikan yang boleh ditanggung dana tersebut.

’’Kalau di SD dan SMP dana BOS boleh untuk bayar GTT/PTT serta bisa digunakan untuk pengembangan profesi guru juga membantu siswa miskin, pada SMA/SMK tidak bisa. Sehingga pada tahun ajaran 2013/2014 ini siswa SMA/SMK masih dilibatkan untuk membiayai komponen-komponen yang tidak bisa ditanggung BOS agar pembelajaran dapat tetap berjalan,’’ ungkapnya saat ditemui, Senin (18/11).

Selain itu, lanjut dia, dana pendamping BOS dari APBD Kota Semarang 2013 ju­ga belum cukup menanggung biaya ter­sebut. ’’Maka untuk tahun ini kekurangan GTT/PTT memang disepakati me­libatkan partisipasi masyarakat dengan besaran iuran yang tidak begitu besar. Namun, tahun 2014 kebutuhan GTT/PTT akan ditanggung APBD,’’ katanya.

Dalam rapat pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2014 bersama Komisi D, belum lama ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin menyatakan, kebutuhan anggaran untuk GTT dan PTT sebesar Rp 9.862.800.00. Namun plafon anggaran hanya menyebutkan Rp 8.432.000.000, sehingga ada kekurangan senilai Rp 1.430.800.000.  Kini, pihaknya juga sedang mengusulkan supaya kebutuhan itu bisa tercukupi melalui APBD.

Harapannya bila ketersediaan anggaran mencukupi, tahun depan sudah tidak ada permintaan sumbangan sekolah kepada orang tua siswa. ’’Kami memang berkeinginan jika tahun depan anggaran dari pemerintah tercukupi harus diikuti juga dengan peniadaan iuran. Tahun ini kami memang memperbolehkan sekolah meminta iuran karena kondisinya untuk memenuhi operasional GTT/PTT,’’ katanya. (K3,H41-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/19/243643/BOS-Tidak-Danai-GTT-PTT

19 November 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: