KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Penahanan Rina Tinggal Tunggu Waktu

KORAN SINDO – Sabtu, 16 November 2013

SEMARANG –Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengisyaratkan segera menahan Bupati Karanganyar Rina Iriani, tersangka kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp18,4 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jateng Eko Suwarni mengatakan penahanan Rina tinggal menunggu waktu saja. “Gak usah terburu-buru. Sabar saja ya. Yang penting dia sudah jadi tersangka. Nanti kalau kita mau tahan, kita akan press realise lagi,” kata Eko kemarin. Desakan terhadap Kejati agar segera menahan Rina disuarakan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto mengatakan, atas fakta maka Kejati Jateng bersikap tegas dan tidak mengulur-ulur waktu menahan Rina.

Penahanan harus dilakukan agar tidak menghambat proses hukum, termasuk dikhawatirkan akan memengaruhi saksi. Eko menjelaskan, Rina secara hukum memenuhi syarat ditahan berdasarkan dua alat bukti pendukung yang dimiliki penyidik Kejaksaan Tinggi Jateng. Informasi yang diperoleh, terdapat 100 item barang bukti terkait kasus Rina Iriani berdasarkan hasil penyidikan Jaksa Penyidik Istiyas Joni.

Sementara itu, massa dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menamakan diri Aliansi LSM Karanganyar kemarin mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar. Mereka mendesak Kejati segera menahan Rina Iriani setelah menetapkannya sebagai tersangka. Ketua Gertak Agung Sutrisno mengatakan aktivis antikorupsi di Karanganyar mengapresiasi langkah Kejati menetapkan Rina sebagai tersangka.

Penetapan tersebut harus ditindaklanjuti dengan mengungkap otak di balik kasus GLA yang merugikan negara senilai Rp18 miliar lebih. Kepala Kejari Karanganyar Usman menjelaskan, aspirasi tersebut akan disampaikan ke Kejati Jateng karena proses pengusutan kasus GLA sepenuhnya ditangani Kejati.

Rina Pasrah 

Bupati Karanganyar Rina Iriani pasrah dengan status tersangka yang telah ditetapkan Kejati Jateng kepadanya. Meski demikian, Rina tetap mengungkapkan keheranannya atas status tersangka tersebut dan membantah telah melakukan korupsi. “Saya juga heran, baru diklarifikasi sekali kok langsung tersangka. Saya kanbelum bicara apa-apa, baru diklarifikasi,” ujar Rina kemarin. Rina membantah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan perumahan GLA dan berupaya menjalankan setiap kebijakan menyangkut pembangunan perumahan GLA sesuai aturan yang berlaku.

“Demi Allah, selama memimpin Karanganyar tidak pernah ada di mulut dan hati saya untuk korupsi. Dilihat seperti apa itu korupsi. Apakah (kebijakan) itu masuk korupsi atau pinjam meminjam ke Pak Tony (mantan suami Rina),” katanya. Rina menegaskan kesiapannya menjalani proses hukum, termasuk terkait pencekalan yang dikenakan padanya. Dia tidak akan ke mana-mana dan akan datang jika nanti dipanggil penyidik Kejati. “Saya ini tidak akan ke manamana yaAllah. Mau diapakan saya manut, monggo,” ucapnya.

Rina mengaku sudah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada pengacaranya. Dia juga menjamin penetapannya sebagai tersangka tidak akan sampai memengaruhi roda pemerintahan. “Alhamdulillah biasa saja. Saya berserah diri pada Allah,” kata Rina. Rina kemarin memang terlihat menjalankan tugas kedinasannya seperti biasa. Selain datang ke kantornya di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) pagi hari, Rina juga mengikuti dan membuka kegiatan Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo XVIII di Taman Makam Pahlawan, Bejen sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Jateng akhirnya menetapkan Rina Iriani Sri Ratnaningsih sebagai tersangka kasus korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp18,4 miliar. Penetapan tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor 37/ 0.3/ vd.1/11 Tahun 2013. Dari hasil penyelidikan telah diperoleh cukup alat bukti untuk menetapkan mantan Ketua Dewan Pengawas KetuaKoperasiSerbaUsaha(KSU) Sejahtera tersebut sebagai tersangka.

Rina diduga berperan memberikan rekomendasi kepada KSU Sejahtera untuk menyalurkan subsidi program Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) itu tanpa verifikasi dan rekomendasi Dinas Koperasi Karanganyar. Rina diduga menikmati uang sekitar Rp11,1 miliar dari kerugian negara yang terjadi. Bantuan tersebut dikucurkan melalui KSU Sejahtera senilai Rp15,7 miliar pada 2007 dan Rp20 miliar pada 2008. yos naiobe/ farid firdaus

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/344874

16 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Bupati Rina Kaget Dituduh Korupsi

JOGLOSEMAR.co – Sabtu, 16/11/2013 

Rina IrianiBupati Karanganyar

Rina Iriani
Bupati Karanganyar

KARANGANYAR—Bupati Karanganyar, Rina Iriani membantah sangkaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi subsidi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar. Rina bahkan membantahnya dengan mengatasnamakan Tuhan dan mengaku belum mengetahui secara resmi dirinya telah dijadikan tersangka.

“Demi Allah saya selalu ikhlas untuk rakyat selama memimpin Karanganyar. Yang namanya korupsi itu insya Allah tidak ada di hati dan mulut saya, apalagi untuk mengajak korupsi. Sejak awal saya memimpin Karanganyar, siapa yang korupsi pasti saya sikat,” kata Rina, Jumat (15/11).

Ia mengaku sejauh ini dirinya belum mendapatkan informasi resmi dari Kejati tentang penetapan statusnya menjadi tersangka. Ia malah tahu semua itu dari pemberitaan di media massa. Namun demikian, ia menegaskan siap untuk dipanggil dan akan memberikan keterangan segamblang-gamblangnya kepada penyidik Kejati terkait kasus tersebut.

“Saya kaget kok tiba-tiba dituduh korupsi. Kalau saya dikatakan korupsi, korupsi yang mana? Tapi saya siap dipanggil. Mau diapakan saja nurut, silakan. Jika kepentingan membela negara atau Karanganyar saya rela. Dibunuh atau ditembak pun saya rela,” ujar Rina yang akan mengakhiri masa jabatannya akhir tahun ini.

Mengenai pencekalan terhadap dirinya, Rina mengaku heran karena selama ini dirinya selalu berada di Karanganyar untuk menjalankan tugas sebagai bupati. “Saya nggak akan pergi ke mana-mana kok dicekal segala. Saya tidak tahu apa-apa,” tukasnya sembari mengatakan telah menunjuk OC Kaligis dan Rudy Alfonso sebagai kuasa hukumnya menghadapi kasus itu.

Kejati Jateng telah menetapkan Rina sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi subsidi Perumahan GLA Kabupaten Karanganyar tahun 2007-2008 senilai Rp 18,4 miliar. Kejati menilai telah memiliki alat bukti yang mencukupi untuk menyidik Rina dalam penyimpangan dana tersebut.

Sementara itu, penetapan tersangka terhadap Rina disambut gembira oleh warga Karanganyar. Sedikitnya enam LSM se-Kabupaten Karanganyar mendatangi kantor Kejari Karanganyar sambil membawa nasi tumpeng, kemarin. Hal itu dilakukan sebagai dukungan terhadap Kejati Jawa Tengah agar segera melakukan eksekusi terhadap Rina.

“Kami memberikan support sekaligus penghargaan terhadap Kejati atas keberaniannya menetapkan status tersangka terhadap Rina. Tumpeng ini sekaligus desakan terhadap Kejari Karanganyar untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Kejati agar segera melakukan eksekusi terhadap Rina,” papar koordinator aksi, Agung Deglok.

Selain penetapan status tersangka dan pencekalan terhadap Rina, mereka mendesak Kejati melakukan pemblokiran seluruh rekening pribadi Rina. Pemblokiran dimaksudkan agar Rina tidak mengalihkan ke nomor rekening lainnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Karanganyar, Usman mengatakan akan meneruskan usulan tersebut ke Kejati Jateng. “Usulan itu akan kami sampaikan kepada Kejati, termasuk penahanan. Karena kasusnya sudah ditangani Kejati, maka kami hanya menunggu perintah dari Kejati,” pungkasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mendesak Kejati mempercepat proses penyidikan dan menahan Rina. “Kejati harus mempercepat penyidikan terhadap Bupati Rina untuk mengamankan saksi kunci itu,” katanya.

Menurutnya, percepatan proses hukum terhadap Rina bisa dengan mencekal yang bersangkutan supaya tidak kabur ke luar kota maupun luar negeri. Eko berharap desakannya ini direalisasikan pihak Kejati secepatnya. “Kalau perlu, dia langsung ditahan saja,” tegasnya.

Eko menduga kasus yang menjerat Rina juga melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), selaku penyalur anggaran perumahan bersubsidi tersebut. “Kami menduga ada Mr X di Kemenpera yang turut terlibat dengan membantu mencairkan dana bantuan. Dan Mr X itu selama ini sering bertemu dengan Rina,” pungkasnya. Ahmad Rodif H | Fariz Fardianto | Detik

Sumber : http://joglosemar.co/2013/11/bupati-rina-kaget-dituduh-korupsi.html

16 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Rina: Tembak Saya Jika Terbukti Korupsi

KASUS GLA
Bupati Rina Iriani (JIBI/Sunaryo Haryo Bayu/dok)

Bupati Rina Iriani (JIBI/Sunaryo Haryo Bayu/dok)

SOLOPOS.COM – Jumat, 15 November 2013

Solopos.com, KARANGANYAR--Suasana kantor Setda Karanganyar tak seperti hari biasa pascapenetapan Bupati Karanganyar, Rina Iriani sebagai tersangka kasus korupsi proyek perumahan Griya Lawu Asri (GLA). Hanya terdapat beberapa mobil yang diparkir di halaman kantor Setda Karanganyar. Lorong utama yang menghubungkan ruangan Bupati Karanganyar dengan ruangan lainnya tampak sepi. Namun, sejumlah staf pribadi Rina Iriani tetap beraktivitas di dalam ruangannya.

Tepat pukul 09. 17 WIB, orang nomor satu di Bumi Intanpari tersebut keluar dari ruang kerjanya. Sementara wartawan yang telah menunggu berjam-jam langsung mencegatnya. Rina yang memakai baju kebaya bewarna hijau lengkap dengan kain jarik berjalan pelan menghampiri para wartawan.

Rina tak dapat menutupi kesedihannya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Guratan sedih kian terpancar ketika ia menjawab berondongan pertanyaan dari para kuli tinta. Rina sempat menitikkan air matanya.

Kendati demikian, dia dengan tegar memberikan tanggapan ihwal statusnya sebagai tersangka kasus koruspi GLA. Bahkan, Rina siap dibunuh atau ditembak sekalipun apabila terbukti melakukan korupsi proyek perumahan GLA. Menurutnya, dia bekerja selama 10 tahun memimpin Karanganyar demi menyejahterakan masyarakat dan membangun Karanganyar.

“Bunuh aku, tembak aku karena semua yang saya lakukan untuk rakyat Karanganyar. Demi Allah, saya bekerja ikhlas untuk rakyat,” ujarnya saat ditemui wartawan, Jumat (15/11/2013).

Rina mengaku kaget setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi GLA. Pasalnya, dia baru sekali dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng. Tiba-tiba, dia menerima kabar telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejakti. Menurutnya, proses penetapan tersangka harus berdasarkan alat bukti kuat termasuk keterangan dari para saksi.

Dia siap membuka kasus tersebut secara blak-blakan sehingga terkuak siapa dalang kasus korupsi itu. “Saya kaget karena baru sekali dimintai klarifikasi oleh penyidik Kejakti. Nanti saya buktikan apa yang dituduhkan kepada saya. Korupsi yang mana, pinjam meminjam dengan Pak Tony [Tony Iwan Haryono] yang bagaimana, nanti saya jelaskan,” terang Rina.

Soal pencekalan, Rina menjelaskan dirinya tak akan pergi kemanapun apalagi ke luar negeri. Rina juga siap dipanggil oleh penyidik Kejakti untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Lebih lanjut, Rina menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada para kuasa hukumnya. “Alhamdulillah saya selalu siap dipanggil. Mau diapakan monggo, manut kulo.”

Kuasa hukum Rina, Rudi Alfonso saat dihubungi solopos.com mengungkapkan dalam putusan majelis hakim mulai dari persidangan di PN Karanganyar hingga tingkat kasasi, tidak ada yang menyebut Rina terlibat dalam kasus GLA. Artinya, kasus tersebut tak dapat disidangkan kembali. “Putusan majelis hakim sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Tak bisa disidangkan kembali,” paparnya.

Sementara sejumlah LSM gabungan di Karanganyar menyerahkan nasi tumpeng ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar. Nasi tumpeng tersebut sebagai bentuk apresiasi atas penetapan dan pencekalan Rina sebagai tersangka kasus korupsi GLA. Mereka juga menuntut agar pihak Kejaksaan segera menahan orang nomor satu tersebut.

“Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan. Kami juga meminta agar Rina Iriani segera ditangkap dan ditahan sehingga otak intelektual kasus GLA segera terungkap,” terang koordinator LSM di Karanganyar, Agung Sutrisno.

Sumber : http://www.solopos.com/2013/11/15/kasus-gla-rina-tembak-saya-jika-terbukti-korupsi-465672

16 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Kejakti Didesak Segera Tahan Bupati Rina

KASUS GLA KARANGANYAR

Rina Iriani (Dok/JIBI/Solopos)

Rina Iriani (Dok/JIBI/Solopos)

SOLOPOS.COM – Jumat, 15 November 2013

Solopos.com, SEMARANG — Komisi Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jawa Tengah segera menahan Bupati Karanganyar Rina Iriani.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto di Semarang, Jumat (15/11/2013), mengatakan langkah penahanan terhadap Bupati Karanganyar pascaditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek perumahan Griya Lamu Asri (GLA) mendesak dilakukan.

“Penahan terhadap Rina ini supaya yang bersangkutan tidak menghilangkan bukti korupsi,” katanya. Penyidik Kejakti Jateng, lanjut dia, supaya langsung melakukan penahanan terhadap Rina saat kali pertama diperiksa sebagai tersangka.

Kalau tidak ditahan, dikhawatirkan Rina yang masih aktif menjabat sebagai Bupati Karanganyar berupaya menghilangkan bukti-bukti dirinya dan pihak lain dalam korupsi GLA. Sebab, menurut Eko, aktor korupsi GLA yang menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp18,4 miliar disinyalir melibatkan pejabat di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

“Dalam persidangan terdakwa Tony Iwan Haryono, Handoko Mulyono, dan Fransika Rianasari disebutkan adanya mester X,” ungkapnya. Mester X yang melakukan pertemuan beberapa kali di Karanganyar dengan Rina tersebut, ujar dia, disinyalir merupakan pejabat Kemenpera.

Menurut Eko, tidak mungkin Kementerian Perumahan Rakyat menyalurkan bantuan dana miliaran rupiah kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera, Karanganyar untuk proyek pembangunan perumahan bersubsidi. “Penyaluran ke KSU Sejahtera ini patut diduga ada kongkalikong atau persekongkolan antara mester X dengan Bupati Karanganyar, Rina,” bebernya.

Karena, imbuh dia, Rina yang berperan merekomendasikan KSU Sejahtera kepada Kemenpera sebagai pihak yang berhak menyalurkan bantuan subsidi perumahan GLA kepada Menteri Perumahan Rakyat. Saat itu yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera Karanganyar, adalah Tony Haryono Iwan yakni suami Rina.

“Dengan adanya kongkalikong Rina dan mester X itu, KSU Sejahtera bisa menyalurkan bantuan subsidi perumahan GLA dari Kemenpera pada 2007-2008 senilai Rp35,7 miliar,” papar Eko.

Itulah pasalnya, KP2KKN juga mendesak kepada Kejakti untuk mengusut keberadaan mester X tersebut yang merupakan aktor intelektual korupsi GLA. “Pemeriksaan kasus GLA jangan berhenti pada Rina saja, tapi juga aktor intelektuanya yakni master X,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu Eko, memberikan apresiasi kepada Kepala Kejakti, Babul Khoir Harapan yang belum genap 100 hari menduduki orang nomor satu di kejaksaan Jateng telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pemberantasan korupsi. ”Kasus dugaan korupsi Rina ini sudah tiga tahun tidak ada kepastian, sejak jaman Kejakti Jateng, Salman Maryadi, baru sekarang Babul Khoir berani menetapkan tersangka Bupati Karanganyar yang masih aktif sebagai tersangka,” ungkapnya.

Sumber : http://www.solopos.com/2013/11/15/kasus-gla-karanganyar-kejakti-didesak-segera-tahan-bupati-rina-465735

16 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Pemberian Bansos dan Hibah Harus Tercantum di APBD

BERITA PAGI – Rabu, 13 Juni 2012

Penyaluran  dana hibah dan bantuan sosial oleh  pemerintah daerah kepada masyarakat, individu, dan lembaga non pemerintah terus jadi sorotan. Hal ini karena sejumlah penyelenggara Negara di tingkat pemerintah daerah masih sering menyalahgunakan peraturan yang ada.

Saat ini, sebelum hibah dan bansos diberikan, kepala daerah  wajib mencantumkan  daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan social. Daftar ini harus tercantum dalam lampiran  Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Kecuali  bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pada proses pemberian hibah maupun bansos, penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. Kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Demikian hasil sosialisasi Permendagri 39 tahun 2012 pengganti Permendagri no 32 tahun 2011 yang digelar Pemkab Muba, kemarin (12/6) di Sekayu. Narasumber meliputi dua orang dari Direktorat Anggaran Daerah Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yaitu Mukjizat S.Sos M.Si dan Riki SSTP, M.Si serta Kepala DPPKAD Muba H Hazuar Bidui S.Sos, M.Si.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Wakil Bupati Muba Beni Hernedi. Hadir dalam acara tersebut pimpinan DPRD Muba, serta pimpinan SKPD,  LSM, dan ormas.  Beni Hernedi, menyatakan sosialisasi digelar  agar tidak muncul permasalahan dikemudian hari.

Saat sosialisasi disinggung pula pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). Sedangkan  bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

Hal lain yang juga sangat penting adalah tata cara penganggaran hibah dan bansos. Disebutkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur  dengan peraturan kepala daerah.

Peraturan kepala  daerah  dibuat paling lambat sebelum ditetapkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. /arf

Sumber : http://beritapagi.co.id/read/2012/06/pemberian-bansos-dan-hibah-harus-tercantum-di-apbd.html

16 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hibah Sam Poo Kong Salahi Permendagri

SUARA MERDEKA – sabtu, 16 November 2013

SEMARANG – Pemberian dana hibah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Yayasan Sam Poo Kong dinilai menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Hal itu dikatakan oleh Sekre­taris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto. Dalam Pasal 4 ayat 4 huruf (b) peraturan tersebut, tertera pemberian dana hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran.

“Nah, hibah Sam Poo Kong itu turun tahun 2011 dan 2012, berturut-turut. Itu sudah menyalahi aturan. Artinya, siapa saja yang menyetujui pemberian dana hibah itu harus diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi. Kalau terbukti ada kesepakatan, bisa jadi tersangka,” tandas Eko, Jumat (15/11).

Menurut Permendagri tersebut, model penganggaran dana hibah diawali dengan usulan pemohon hibah kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah lalu me­nunjuk satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan evaluasi usulan. Satuan Kerja merekomendasikan hasil evaluasi kepada Tim Ang­garan.

Tak Selesai

Kemudian masuk ke anggaran disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kepala Daerah menunjuk pejabat berwenang yang menandatangani NPHD. Penyerahan hibah kepada pemohon itu sendiri dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan berpedoman pada NPHD.

“Rangkaian penganggaran itu kan melibatkan beberapa pejabat, termasuk kepala daerah. Dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah. Bagaimana usulan dana hibah dari Yayasan Sam Poo Kong untuk yang kedua disetujui, padahal Permendagri nyata-nyata mengatakan tidak boleh terus-menerus,” lanjut Eko.

Tahun 2011, Yayasan Sam Poo Kong menerima hibah Rp 4,5 miliar. Tahun 2012 kembali menerima hibah dalam jumlah yag lebih besar, Rp 10 miliar. Penerimaan itu sedianya untuk pembangunan Kelenteng Sam Poo Kong. Namun hingga tahun anggaran 2012 berakhir, pembangunan tak rampung.

Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Te­ngah menemukan adanya tiga jenis pekerjaan yang tak selesai. Mei 2013 cek fisik dilakukan, pekerjaan yang belum selesai adalah gedung gapura, pengecatan gedung, dan pembangunan pendopo.

Dalam kasus ini, Ketua Ya­ya­san Sam Poo Kong Tutuk Kurnia­wan ditetapkan sebagai tersangka. Tutuk membantah melakukan penyelewengan. Hal itu hanya kesalahan administrasi.  (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/16/243372/Hibah-Sam-Poo-Kong-Salahi-Permendagri

16 November 2013 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Calo Korupsi Bansos Divonis 1 Tahun 6 Bulan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 16 November 2013

SEMARANG – Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman satu tahun dan enam bulan penjara kepada terdakwa korupsi bantuan sosial keagamaan di Kabupaten Magelang, Muhammad Jafar Nasir.

Majelis hakim yang diketuai Ifa Sudewi juga mendenda Jafar Nasir Rp 50 juta setara dengan dua bulan kurungan. Putusan itu dibacakan dalam sidang, Kamis lalu.

Jafar Nasir dinyatakan terbukti terlibat dalam pemotongan bantuan sosial untuk 18 masjid dan mushala tahun 2008. “Menyata­kan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider,” demikian Hakim Ifa Sudewi.

Dalam dakwaan subsider, Jafar Nasir dijerat Pasal 3 Un­dang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Hakim tak menja­tuhkan pidana tambahan pengembalian uang negara kepada Jafar.

Aktor Intelektual

Dalam persidangan, terung­kap Jafar bersama Wakil Ketua (nonaktif) DPRD Jawa Tengah, M Riza Kurniawan dan Imam San­toso memotong bantuan sosial untuk masjid dan mushala. Jafar terbukti menjadi perantara para pengurus masjid dan mushala untuk mengajukan permohonan dana bantuan sosial.

Proposal-proposal itu dikum­pulkannya bersama Imam Santo­so, lalu diserahkan kepada Riza. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lalu mengabulkan 18 proposal permohonan. Masing-masing masjid dan mushala menerima Rp 100 juta. Dana dicairkan ke rekening pengurus masing-masing masjid dan mushala.

Jafar juga terbukti menjadi perantara pemotongan dana bantuan. Setelah bantuan turun, Jafar Nasir bersama Imam Santoso mendatangi pengurus dan meminta 60 hingga 70 persen dana yang telah turun ke rekening pengurus 18 masjid dan mushala.

Total dana yang terpotong mencapai Rp 1,152 miliar. Pemo­tong­an itu dengan dalih untuk diberikan ke masjid lain yang belum mendapat jatah bantuan. Kenyataannya, dana hasil potongan mengalir ke kantong Riza Kurniawan.

Riza dinilai hakim sebagai aktor intelektual  kasus ini. Sebab Riza adalah angota DPRD Jateng yang mempunyai wewenang dalam aturan serta mempunyai akses besar untuk ke arah penyimpangan. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/16/243374/Calo-Korupsi-Bansos-Divonis-1-Tahun-6-Bulan

16 November 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Pengusaha Konstruksi Ditahan Kejati

SUARA MERDEKA – Sabtu, 16 November 2013

  • Kasus Korupsi di Jepara

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan seorang pengusaha konstruksi di Jepara, Sandy Nugroho, Kamis (14/11) petang. Sandy diduga terlibat dalam korupsi pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (MP ESDM) Jepara tahun 2009-2010.

”Ia telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Oktober 2013 dan ditahan di LP Kedungpane, kemarin,” demikian Kepala Seski Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni, Jumat (15/11).

Proyek pemeliharaan itu ada dalam dua tahun anggaran. Tahun 2009 dianggarkan pemeliharaan jalan dan jembatan di 87 titik dengan dana Rp 9 miliar. Sementara tahun 2010 pada 57 titik dengan anggaran Rp 8 miliar. Jenis pekerjaannya adalah penambalan dan penghalusan jalan serta perbaikan gorong-gorong pada jembatan.

Penyidikan

Kenyataanya seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh perusahaan pemenang lelang. Bahkan 15 perusahaan yang tertera dalam daftar pelaksana proyek merupakan hasil penunjukan langsung oleh Kepala BMPESDM Edy Sutoyo.

Penunjukan itu dibuat seolaholah hasil lelang. Dalam sidang terungkap sejumlah perusahaan tersebut tidak pernah menandatangani kontrak.

Kontrak ditandatangani oleh perusahaan milik Sandy Nugroho yang  menerima aliran dana Rp 163 juta, padahal tidak mengerakkan proyek.

”Tersangka (Sandy-red) ditahan selama 20 hari untuk keperluan penyidikan. Jika belum selesai akan diperpanjang,” kata Eko Suwarni. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/16/243378/Pengusaha-Konstruksi-Ditahan-Kejati

16 November 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Djoko Tjandra Belum Terdeteksi

SUARA MERDEKA – Sabtu, 16 November 2013

JAKARTA – Keberadaan Djoko Su­giarto Tjandra, buron kasus hak tagih Bank Bali Rp 546 miliar, belum bisa dideteksi oleh Kejaksaan Agung.

Terpidana dua tahun pe­njara, denda Rp 15 ju­ta, dan membayar uang pengganti Rp 546 mi­liar itu me­ninggalkan In­do­ne­sia dengan pe­sawat sewaan dari Ban­­dara Halim Per­danakusuma Ja­kar­ta ke Port Mo­res­by, Papua Nu­gini pada 10 Juni 2009, sehari sebe­lum Mah­kamah Agung me­ngeluarkan putusan perkaranya.

Jaksa Agung Ba­srief Arief mengungkapkan, tim pemburu koruptor belum berhasil mendeteksi keberadaan Djoko yang ditetapkan sebagai buron sejak 2009. Sebab, jabatan ketua tim pemburu koruptor yang dipe­gang wakil jaksa agung ma­sih kosong. Pre­siden Susilo Bambang Yudho­yono be­lum me­nunjuk pengganti Dar­mono yang purnatugas dari posisi wakil jaksa agung sejak 1 Juli 2013.

”Berkaitan dengan Djoko, tim terpadu di ba­wah koordinasi ketuanya, wakil jaksa agung, se­karang masih vakum,” ujar Ba­srief di Kejaksaan Agung, Jumat (15/11).

Tetap Melacak

Kendati demikian, Basrief menegaskan, kekosongan wakil jaksa agung atau ketua tim pemburu koruptor tidak mempengaruhi pengejaran Djoko. Sebab, tim tetap melacak keberadaannya.

Menurutnya, tim pemburu koruptor merupakan tim terpadu pencarian terpidana dan aset-asetnya di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan. Pihaknya masih berkoordinasi aparat penegak hukum pihak luar negeri untuk memburu Djoko.

Seperti diketahui, Djoko kabur dan menjadi warga negara Papua Nugini menggunakan dokumen palsu. Kejaksaan Agung telah berkoordinasi dengan pemerintah Papua Nugini untuk bekerja sama dalam pemulangan Djoko. Namun, keberadaan buron itu hingga kini belum diketahui.

Pemerintah RI dan Papua Niugini telah menandatangani nota kesepahaman me­ngenai perjanjian ekstradisi kedua negara di Istana Merdeka, Senin (17/6). Perjanjian tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar dalam proses pemulangan Djoko Tjandra yang berlarut-larut. (K24-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/16/243381/Djoko-Tjandra-Belum-Terdeteksi

16 November 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MAKI Desak Ganjar Umumkan Calon Direksi Bank Jateng

SUARA MERDEKA – Sabtu, 16 November 2013

  • 10 Calon Dikirim ke Bank Indonesia

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sepuluh nama calon direksi Bank Jateng akan segera dikirim ke Bank Indonesia untuk mengikuti fit and proper test. Mereka merupakan perasan dari 44 pendaftar yang telah lolos seleksi administrasi. Namun Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak calon tetap diumumkan.

“Sepuluh calon direksi Bank Jateng sudah ada, nanti segera kita kirim ke Bank Indonesia,” kata Ganjar di Kantor Gubernuran, Semarang, Jumat (15/11).

Kendati demikian, Ganjar belum dapat menyebutkan satu persatu nama kesepuluh calon direksi Bank Jateng yang akan dikirim ke Bank Indonesia itu. “Nama-namanya saya tidak hafal,” katanya.

Tidak dipublikasikannya nama-nama calon menjdai pertanyaan beberapa kalangan. Sebab sebelumnya seleksi direksi Bank Jateng diulang oleh Ganjar dengan alasan prosesnya yang tertutup. Ganjar meminta seleksi diulang dari tahap pendaftaran untuk menghapus aroma calon titipan. Ganjar mengungkapkan, seleksi ulang penjaringan calon anggota direksi Bank Jateng tersebut telah disepakati dan mendapat dukungan oleh seluruh pemegang saham.

Transparansi

Sebagai pemegang saham pengendali di Bank Jateng, sebenarnya dirinya bisa saja langsung memilih orang-orang tertentu untuk duduk di jajaran direksi. “Mau milih siapa saja sambil tutup mata itu urusan saya dan tidak ada aturan yang dilanggar, tapi saya ingin tunjukkan kepada publik jika cara saya bagian dari transparansi,” katanya.

Ketika soal publikasi nama ini dipersoalkan, Ganjar menyatakan bahwa hal itu belum perlu dilakukan. “Nanti sajalah hasil akhirnya kita umumkan,” katanya.

Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Ganjar tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Seharusnya, nama-nama hasil seleksi diumumkan agar publik bisa mengetahui. Meskipun tidak ada regulasi yang mengatur pengumuman itu, namun Ganjar sendiri pernah berkomitmen untuk transparan. Lagipula, dengan diumumkan maka masyarakat bisa memberi masukkan tentang track record calon-calon direksi itu kepada BI. “Sekarang menjadi harus diumumkan, aturannya ya komitmen Ganjar itu sendiri,” katanya.

Jika saat ini tidak diumumkan, maka masyarakat akan memiliki kesan, pembatalan seleksi sebelumnya dikarenakan kepentingan Ganjar sendiri. “Dulu seleksi diulang karena Ganjar ingin keterbukaan dan mencegah tuduhan dia punya orang untuk dimasukkan, sekarang ya masyarakat jadi berpikiran sebaliknya,” tukasnya.(H68,J17-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/16/243385/MAKI-Desak-Ganjar-Umumkan-Calon-Direksi-Bank-Jateng

16 November 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: