KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pengelolaan Pelabuhan Dipertanyakan


SUARA MERDEKA – Jum’at, 15 November 2013

  • Tidak Transparan

REMBANG – Warga Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Rembang mempertanyakan pengelolaan Pelabuhan Umum Tanjung Bonang yang mereka nilai tidak transparan.

Saat beraudensi dengan anggota DPRD Rembang, Kamis (14/11), warga menilai, pelabuhan yang mendapat kucuran Rp 60 miliar dari APBN itu pengelolaannya seolah-olah berada dalam kekuasaan oknum tertentu saja.

Ketidakjelasan setoran pajak juga mendapat sorotan. Warga mempertanyakan peryataan Bupati Rembang Moh Salim yang mengemukakan, pelabuhan di Desa Sendangmulyo itu sudah menghasilkan Rp 1 miliar per bulan. “Uang sebanyak itu mengalir ke mana? Apakah masuk ke kas daerah atau kemana,” ujar Widodo, warga.

Dia juga mengungkapkan, pelabuhan sering dimanfaatkan oknum tertentu. Baru-baru ini ada kapal bermuatan besi bekas yang merapat. Salah seorang karyawan pelabuhan mengungkapkan, jika muatan milik Direktur PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) Prilistiyo. “Jika pelabuhan semua dikatakan atas kekuasaan Pak Tiyo (Prilistiyo-Red), urusan tenaga kerja di pelabuhan dikuasai Gunasih,” ujarnya.

Gunasih yang disebut tak lain anggota DPRD asal Partai Demokrat dari Desa Sendangmulyo. Warga juga menyoroti legalitas PT PRK sebagai operator pelabuhan. Sebab sebelumnya diberitakan, jika pengelola pelabuhan adalah perusahaan lain.

“Banyak kejanggalan lain yang jika diungkap akan sangat panjang. Termasuk izin prinsip operasional pelabuhan, tanah siapa yang digunakan menguruk pelabuhan. Pajak galian dibayar atau tidak, hingga BBM yang dipakai kapal,” paparnya.

Sayang pada audensi itu, puluhan warga yang datang kurang mendapat penjelasan gamblang terkait dengan pendapatan dari operasionalisasi pabrik. Jawaban yang disampaikan dinas terkait banyak yang masih mengambang.

Kantongi Izin

Kepala Dishubkominfo Suyono mengungkapkan, pelabuhan sudah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan sebagai pelabuhan pengumpan. Saat ini tengah diajukan izin ke Gubernur untuk peningkatan status pelabuhan.

Area pelabuhan juga tak semua dibiayai negara. Anggaran Rp 60 miliar dari negara untuk membangun dermaga di barat. Karena dermaga tak mampu digunakan bersandar kapal dengan kapasitas di atas 1000 dwt, konsorsium yang terdiri atas PT RBSJ, BRTK, dan Bangun Arta Kencana membangun pelabuhan baru di sisi timur. Konsorsium menanamkan insvestasi pembangunan hingga Rp 70 miliar. Semula PTRBSJ ditunjuk Pemkab sebagai pengelola pelabuhan.

Namun karena operator pelabuhan harus memiliki izin khusus, konsorsium perusahaan itu membentuk PT PRK. Direktur PT RPK Prilistiyo membantah adanya pemasukan hingga Rp 1 miliar per bulan seperti yang disampaikan Bupati. (H62-57,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/15/243154/Pengelolaan-Pelabuhan-Dipertanyakan

15 November 2013 - Posted by | REMBANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: