KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

PMII Adakan Dialog Anti Korupsi

SOEARA MOERIA ONLINE – Rabu, 27 November 2013

JeparaPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jepara mengadakan Dialog Publik Pendidikan Anti Korupsi “Lawan Budaya Korupsi demi Kesejahteraan Masyarakat” bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara, Senin (25/11) kemarin. Dalam kegiatan yang dihadiri 250 peserta dari pelajar, santri, mahasiswa dan unsur pemerintah menghadirkan Guntur K (KPK), Eko Haryanto (KP2KKN Jateng), Mayadina Rohma Musfiroh (Fitra Jateng) dan Ginung Partidina (Kejaksaan Negeri Jepara).
Syaifur Rohim ketua PMII Cabang Jepara menjelaskan melalui dialog tujuannya masyarakat semakin menyadari bersama dan melawan segala bentuk korupsi.
“Kami mengadakan seminar ini mengacu isu nasional atas maraknya kasus korupsi. Selain itu juga karena di Jepara ada pengungkapan kasus korupsi. Semoga kedepan bisa menjadi pelajaran berharga untuk Jepara yang lebih baik,” jelasnya.
Salah satu pemateri, Guntur K menyampaikan potensi kekayaan bangsa Indonesia sangat beragam mulai dari pangan, perikanan, hutan industri, sektor tambang hingga migas. Tetapi 30.02 juta masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan.
Tidak hanya itu, ada hutang pada luar negeri, kerusakan alam, sumber energi dan listrik masih menyisakan masalah. Masalah-masalah itu menurut Deputi Fungsional Pencegahan KPK tidak lepas dari dampak korupsi yang dilakukan massal oleh para pejabat.
“Korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan juga merusak moral dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
Karenanya, tegas Guntur pemberantasan korupsi menjadi cara dan pilihan tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab masih menurutnya akibat dari problem itu semakin memudarnya sikap masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Meski demikian pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Membangun budaya anti korupsi perlu sistem, penegakan hukum, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan yang sejalan. Sehingga sebutnya perlu adanya peran banyak pihak untuk menuntaskan masalah tersebut.
Pembicara lain Eko Haryanto menambahkan masyarakat harus berpandangan korupsi adalah musuh utama bangsa dan harus diperangi. Masyarakat ungkap anggota Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) tidak perlu takut karena ada landasan hukum bagi mereka yang berperan serta memberantas korupsi.
Oleh sebab itu, Eko mengajak masyarakat untuk mengambil peran dalam membangun komunitas anti korupsi. (Syaiful Mustaqim)

28 November 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kepala Dintankannak Ditahan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 November 2013

  • Dugaan Korupsi Jitut/Jides

BANJARNEGARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarnegara menahan lagi satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) tahun 2011, kemarin.

Tersangka yang ditahan tersebut yakni Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Dintankannak) Kabupaten Banjarnegara, Dwi Atmadji.

”Dasar penahanan yakni surat perintah penahanan Nomor 2176/03.36­/FD1/11/2013 tanggal 22 November 2013. Tersangka ditahan di rumah ta­han­an (rutan) Banjarnegara,” kata Kajari Sri Astuti Yulia SH melalui Kepala Sek­si Pidana Khusus, R Bondan Agung SH, kemarin sore.

Dikatakan, penahanan itu dipandang perlu untuk dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan demi kepentingan penyidikan. Penahanan dila­kukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi. Dalam menetapkan tersangka dan melakukan penahanan, dikatakan penyidik tidak gegabah dan sudah melandaskan semua pada prosedur yang berlaku.

Ditambahkan, Kepala Dintankannak tersebut sebelumnya menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 mengenai beberapa hal dalam kaitannya dengan kasus jitut dan jides. Adapun penahanan dilakukan sekitar pukul 12.30.

”Beliau selama pemeriksaan sangat kooperatif demikian pula ketika akan dilakukan penahanan,” ungkap Bondan.

Empat Tersangka

Sebelumnya, Dwi Atmadji sempat mempertanyakan alasan kenapa dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Meski demikian dirinya tetap menyerahkan pada proses hukum.

Pada Jumat (22/11) kemarin, sedianya penyidik Kejari Banjarnegara memanggil juga mantan pegawai Dintankannak, Sairan. Namun yang bersangkutan tidak bisa hadir dengan alasan sakit.

Dengan penahanan terhadap Kepala Dintankannak tersebut, maka kini sudah empat tersangka yang ditahan. Tiga tersangka lainnya yakni Lutfi, Priyo dan Edi Yusmianto bahkan sudah melalui tahap persidangan. Untuk tersangka Lutfi dan Priyo rencananya pekan depan akan menjalani persidangan dengan agenda putusan hakim.

Total dana program Jides dan Jitut tahun 2011 sebesar Rp 4 miliar dan bersumber dari APBN Perubahan 2011. Ada sebanyak 79 kelompok tani yang menerima dana itu dengan besaran antara Rp 50 juta – Rp 60 juta. Namun dalam perjalanannya kemudian ada pungutan. Perkiraan kerugian negara dalam kasus itu Rp 659 juta. (H25-14,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/23/244077/Kepala-Dintankannak-Ditahan

28 November 2013 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

Otak-atik “Bailout”

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 November 2013

  • Oleh Jusuf Suroso

DRAMA penanganan skandal Bank Century baru dimulai setelah penahanan tersangka kasus itu, mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya oleh KPK. Budi sudah beberapa kali diperiksa untuk keperluan penyidikan, terkait dugaan kejahatan yang dilakukan secara kolektif kolegial tahun 2008.

Selama 5 tahun itu pula masyarakat dan pegiat antikorupsi tak henti-hentinya menyoal penanganan skandal Century yang tak kunjung selesai. Tahun 2010, DPR mengangkatnya menjadi hak angket DPR, guna meminta keterangan secara terbuka kepada siapa saja yang diduga mengetahui pemberian dana talangan (Bailout) Rp 6,7 triliun untuk bank tersebut.

Puluhan koli dokumen sudah disita penyidik, puluhan orang yang diduga mengetahui ihwal pengambilan keputusan terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Rp 638,9 miliar dan bailout Rp 6,7 triliun, sudah ditanya KPK. Setelah 5 tahun, komisi antikorupsi itu baru bisa meningkatkan status kasus ke penyidikan, setelah menahan dan menetapkan Budi Mulya (15/11/13) sebagai tersangka.

Apa yang membuat begitu lama dan berkesan rumit menemukan pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab. Ibarat menangkap pencuri bunga, menjadi tak mudah ketika pencuri bukan hanya mengambil setangkai yang ada di taman, melainkan menguasai taman bunga itu. Termasuk ’’mencuri’’ penjaga taman bunga itu.

Dengan kata lain yang ”sistemik” adalah bagaimana rancang bangun menggelapkan duit triliunan itu. Bukan mengapa harus FPJP dan Century harus di-bailout, seperti yang sering disampaikan mantan gubernur BI Boediono (kini Wapres) dan mantan menkeu, Sri Mulyani Indrawati bahwa Century bank gagal dan berdampak sistemik.

Berdampak sistemik seperti apa yang bisa mengguncang perekonomian nasional? Adakah  kajian komprehensif berkait kondisi perbankan nasional, situasi ekonomi nasional saat itu, hingga kegagalan bank itu jadi hantu yang menakutkan, berdampak sistemik. Benarkah dana talangan itu Rp 6,7 triliun, ketika Robert Tantular (pemilik bank itu) mengaku hanya butuh Rp 2,5 triliun.

’’Penumpang Gelap’’

Padahal Century tak memenuhi syarat untuk mendapat dana talangan karena tidak memenuhi kriteria terkait rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02%. Demikian pula berdasarkan peraturan yang ada, batas CAR bagi bank yang ingin mendapatkan FPJP adalah 8%. Hasil audit BPK atas Century menyimpulkan, secara terselubung BI mengubah peraturan yang mereka tentukan sendiri agar Century mendapat FPJP. Caranya, mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP, dari semula dengan CAR 8% menjadi CAR positif, dan  Century layak mendapat fasilitas pendanaan tersebut.

Pengucuran dana segar dilakukan secara bertahap pada 23/11/08 sebesar Rp 2,7 triliun, tahap kedua pada 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,02 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun, dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar. Perkembangan selanjutnya menjadi tidak masuk akal jika Boediono dalam kapasitasnya sebagai gubernur BI tidak bertanggung jawab. Merujuk UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan atau pengambilan keputusan adalah Gubernur BI. Bab VII Pasal 43 Ayat 3 regulasi itu menyatakan;  ”Pengambilan keputusan rapat dewan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, gubernur menetapkan keputusan akhir”.

Pasal ini pula yang menuntun KPK meminta pertanggungjawaban Boediono. Dalam keterangan pers seusai diperiksa KPK (23/11/13), Boediono mengakui ada ”penumpang gelap” yang memanfaatkan keputusan BI terkait Bailout bank itu. Sayang, Boediono belum merinci siapa yang dimaksud.

Padahal Pasal 9 Ayat 2 UU itu jelas menyatakan,’’ BI wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya’’. Antara kebenaran fakta ada ”penumpang gelap” yang memanfaatkan kebijakan itu dan ada persekongkolan untuk menggelapkan duit itu, hanya beda tipis. Merujuk amanat UU Nomor 23 Tahun1999 dan keterangan para saksi yang sudah ditanya KPK, Boediono sulit melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai gubernur BI.

Hanya karena masalah protokoler dan prosedur pengamanan jabatan, saat ini penyidik KPK mengalami kesulitan bila membutuhkan keterangan Boediono. Akibatnya, proses penegakan hukum di negara ini pun terganggu. Sebagai pejabat tinggi negara, dengan level negarawan semestinya Boediono memberi contoh baik. Ia bisa mengambil cuti, menonaktifkan diri, atau mundur dengan alasan untuk kepentingan penegakan hukum. Bukan sebaliknya, malah berlindung di balik jabatannya itu. Pendek kata, jangan mendalihkan pada aturan protokoler dan pengamanan jabatan sebagai tameng tak bisa tersentuh hukum.

Sebagai penyelenggara negara seharusnya ia paham hakikat bernegara itu berkonstitusi. Berkonstitusi, menjadi parameter seberapa besar ketaatan penyelenggara negara terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. (10)

— Jusuf Suroso, peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/28/244650/Otak-atik-Bailout

28 November 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

E-government untuk Jateng

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 November 2013

  • Oleh Monica Elvina S

“Informasi lelang lewat situs Pemprov sangat kedaluwarsa dengan unggahan data terakhir Februari 2013”

Internet dewasa ini bukan lagi sarana terbatas yang hanya dimanfaatkan golongan tertentu, melainkan semua golongan dan lapisan umur telah terlibat secara luas. Karena itu, e-government menjadi keniscayaan saat ini, website (situs) pemerintah menyediakan informasi tentang kebijakan publik dan peraturan pemerintah.

Kini, masyarakat pun lebih mudah memperoleh informasi penting secara lengkap. Situs juga menyediakan form dan aplikasi yang dapat diunduh oleh warga. Pemerintah membuka akses komunikasi dua arah. Pemerintah dapat meminta masukan tentang kebijakan, peraturan, dan program yang diputuskan pemerintah. Pemberian sertifikat, lisensi, dan perizinan, serta transfer uang pun dapat dilakukan melalui situs.
E-government mengubah orientasi, semula berpusat pada pemerintah (dalam arti warga harus datang ke kantor pemerintah, antre, dan menghadapi birokrasi panjang) menjadi berpusat pada warga. Kecepatan pelayanan, keterbukaan informasi, dan penyederhanaan prosedur pada gilirannya memacu partisipasi warga yang amat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa.

Korsel memiliki system e-participation yang disebut Cheonman-sangsang Oasis. Sejak 2006 sebanyak 50.896 warga negeri itu menjadi anggota, dan menghasilkan 122.211 proposal ke pemerintah. Survei yang dilakukan Universitas Idaho menunjukkan bahwa warga merasakan memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, bahkan mereka mendapat  pembelajaran melalui proses e-participation.
Sementara kita melihat banyak situs pemerintah di Indonesia didominasi komunikasi searah. Kolom Q&A (pertanyaan dan jawaban) pada situs Kementerian Perdagangan misalnya, hanya berisi pertanyaan textbook yang dijawab sendiri, semisal apa itu revitalisasi pasar, putaran Doha, dan FTA.

Gambaran e-government dan kinerja birokrat Indonesia pada umumnya, bisa kita lihat pada suatu pagi 18 Oktober lalu di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Waktu itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sidak dan mengisi formulir permohonan SIUP. Ia meminta penjelasan tata cara pengajuan surat izin itu, yang dijelaskan petugas dengan sedikit terbata-bata. Apalagi terkendala petugas yang tak berada di tempat dan data tidak bisa diinput di komputer oleh rekannya karena persoalan password. Kinerja semacam itu dan lamanya pengurusan perizinan yang katanya sampai 3 hari membuat marah Jokowi.

Untuk Provinsi Jateng, beberapa situs terasa membantu masyarakat seperti http://dppad.jatengprov. go.id/pajak_kendaraan.html. Lewat situs itu warga dapat memperoleh informasi besarnya pajak kendaraan sehingga membantu proses pembayaran.  Menarik pula menyimak situs Badan Penanggulangan Bencana Daerah, http://bpbdjateng.info/  yang dikunjungi 2,2 juta pengunjung. Selain berita yang dimuat cukup update, situs itu menyediakan form laporan kejadian bencana.

Situs Pemprov Jateng, http://www.jatengprov.go.id memuat artikel kegiatan terbaru SKPD, namun pada bagian lain, yaitu informasi lelang, sangat kedaluwarsa dengan unggahan informasi terakhir pada Februari 2013. Kekurangan lain adalah tak berfungsinya beberapa link di pojok ”Tautan”, yaitu link ke Biro Otonomi dan Kerja Sama, juga link ke Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Dapat Perhatian

Ke depan seharusnya e-goverment mendapat perhatian lebih besar dengan terus diperbarui, diupayakan melibatkan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat  sebagai pengawas jalannya pemerintahan bisa mendorong  jajaran birokrat makin berbenah menuju kinerja profesional, bersih, dan berkualitas.

Kementerian Kesehatan telah memberi teladan dengan menyajikan laporan neraca keuangan  dan laporan rencana anggaran tingkat kementerian. Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah melakukan langkah besar dengan menyediakan fasilitas pendaftaran paspor secara online, sehingga membatasi gerak calo dan mempersingkat waktu pembuatan. (10)

— Monica Elvina Saputra, mahasiswa Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang, penerima beasiswa unggulan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemdikbud.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/28/244647/E-government-untuk-Jateng

28 November 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Vonis Kasasi Angie

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 November 2013

  • Oleh Hifdzil Alim

TERDAKWA Angelina Pinkan Sondakh alias Angie dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Mahkamah Agung. Tak hanya itu, mantan wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat tersebut diwajibkan membayar uang pengganti Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dolar AS. Hukuman ini jauh berbeda dari putusan pada tingkat pertama, mengingat majelis hakim menjatuhkan pidana ”hanya” 4 tahun 6 bulan penjara, serta denda Rp 250 juta, tanpa uang pengganti.

Ada tiga hal besar dapat menjadi periksa dari vonis kasasi Angie. Pertama; majelis hakim MA memutuskan Angie terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal dimaksud berbunyi, ìpegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.î

Artinya, Pasal 12 Huruf a menempatkan oknum PNS atau penyelenggara negara, seperti Angie, sebagai pihak yang aktif korupsi. Dalam kerangka pembahasan kebijakan, tentunya kewenangan ada pada pembuat kebijakan. Semua proyek pemerintah, termasuk proyek pembangunan wisma atlet di Palembang, muncul karena kebijakan yang disepakati antara pejabat eksekutif dan legislatif. Adapun pihak swasta berposisi menerima atau tidak menerima tawaran melaksanakan kebijakan itu.

Dengan demikian, oknum PNS atau penyelenggara negara memiliki kekuasaan besar untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas proyek tersebut. Tentunya ia dapat mengendalikan proyek tersebut sesuai keinginannnya. Tinggal berapa ”harga korupsi” tertinggi yang mau diajukan oknum swasta kepadanya. Hal itu tampaknya tidak dibaca oleh majelis hakim pada tingkat pertama.

Dari sisi ancaman hukuman, Pasal 12 Huruf a memiliki substansi lebih berat dibandingkan Pasal 11, yang dikenakan terhadap Angie pada pengadilan tingkat pertama. Perbuatan yang melanggar Pasal 12 Huruf a diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Adapun Pasal 11 hanya berisi ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 250 juta. Ke depan, bila ada kasus korupsi yang unsurnya mirip dengan kasus Angie, majelis hakim pada tiap tingkatan perlu dan harus menerapkan Pasal 12 Huruf a, bukan Pasal 11.

Kebijakan Kolektif

Kedua; dengan pola korupsi aktif yang dilakukan oleh Angie, penting kiranya mengembangkan pemeriksaan terhadap oknum lain. Apabila mencermati lagi, kasus Angie dibongkar secara berurutan dengan kasus M Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat. Maknanya, keterlibatan aktif, bukan pasif, juga dilakukan oleh pelaku lain dalam objek kasus sama.

Dalam kelembagaan DPR berkait dengan pembahasan anggaran, kebijakan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat tersebut mustahil dilakukan sendiri. Putusan terhadap kebijakan diambil secara kolektif. Setidak-tidaknya, ada satu orang sebagai ujung tombak dan oknum wakil rakyat lainnya berada di belakangnya. jadi, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa nama-nama yang disebut dalam putusan perkara Angie ataupun perkara Nazaruddin. Seperti halnya pada perihal pertama, ancaman untuk oknum lain itu pun harus dikenakan ketentuan Pasal 12 Huruf a, bukan Pasal 11.

Ketiga; dalam pemahaman saya, tatkala tiga pemegang kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedang berkorupsi dalam waktu bersamaan maka kekuasaan yang harus dibersihkan terlebih dahulu adalah kekuasaan yudisial. Alasannya sederhana, semua kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pemegang kekua­saan legislatif, eksekutif, bahkan yudisial akan diperiksa dan muara pemeriksaannya berakhir di tangan kekuasaan yudisial.

Adalah sebuah kerugian bila pemeriksaan kasus korupsi yang dilakukan dengan ngotot, tetapi akhirnya berantakan di tangan kekuasaan yudisial melalui putusan yang ringan, atau pertimbangan putusan yang tidak masuk akal, gara-gara majelis hakimnnya ìmasuk anginî. Vonis kasasi Angie semoga menjadi pintu masuk bagi pemegang kekuasaan yudisial, khususnya MA, menyingkirkan penyakit ìmasuk anginî di tengah terpaan dugaan kasus suap dan pemerasan para hakim dan hakim agungnya. (10)

 

– Hifdzil Alim, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Ketua Bidang Nonlitigasi LPBH PWNU DIY

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/26/244443/Vonis-Kasasi-Angie

28 November 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Blunder Kebijakan Tenaga Honorer

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 November 2013

TAJUK RENCANA

Status pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi primadona. Ga­ji naik hampir setiap tahun, tunjangan ja­batan, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, gaji ke-13, remunerasi, dan mendapat bera­gam fasilitas. Benarkah pendapatan itu telah memotivasi PNS untuk bekerja secara profesional sebagai abdi negara? Ke­menterian Penda­ya­gu­naan Aparatur Negara dan Refor­masi Birokrasi menyebut, separuh PNS berkualitas rendah, dan hanya lima persen dari 4,7 juta pegawai yang punya kompetensi khusus.

 

Nyatanya, berbagai upaya me­motivasi dan meningkatkan kualitas kinerja PNS belum membuahkan hasil memadai. Negara telah menghabiskan 30 persen APBN, bahkan 70 persen APBD kota/ kabupaten untuk membayar gaji dan tunjangan. Beban ang­garan negara dan daerah untuk belanja pegawai melampaui batas kewajaran. Porsi belanja pegawai gaji yang besar, terutama di sejumlah daerah, menyulitkan daerah membiayai pembangunan sektor lain, seperti pelayanan publik dan infrastruktur.

 

Salah satu penyebab rendahnya kualitas profesional, kompetensi, dan personal PNS adalah ketidakter­kendalian sistem perekrutan. Kini sedang disorot kebijakan perekrutan tenaga honorer yang terkesan asal-asalan, diduga sarat dengan kolusi dan nepotisme. Kewenangan instansi dan pejabat daerah tidak terkontrol. Mereka tidak memiliki konsep dalam rekrutmen pegawai tidak tetap. Terkesan asal comot, kental kolusi, jumlahnya besar, mengabaikan penataan formasi dan aspek kualitas.

 

Blunder itu memucak pada 2005. Berdalih empati pada tenaga honorer yang telah lama mengabdi, pemerintah Susilo Bambang Yu­dhoyono mengangkat besar-be­saran tenaga honorer manjadi PNS hingga habis pada 2009. Selain kualitas tidak memadai, jumlahnya sangat besar, dan ratusan ribu honorer pun hingga kini tidak bisa diangkat. Kebijakan politis ini membengkakkan jumlah PNS menjadi 4,7 juta dengan tingkat pertumbuhan rerata kisaran 4 persen melebihi pertumbuhan penduduk.

 

Sudah saatnya kita membangun budaya birokrasi yang terukur, salah satunya dengan mengendalikan mutu perekrutan tenaga honorer. Kasus pungutan pada SMA/ SMK di Kota Semarang untuk biaya honorer guru tidak tetap dan pe­gawai tidak tetap (GTT/ PTT) patut jadi bahan eva­luasi. Jumlah tenaga honorer membengkak hampir di semua tingkat sekolah dan intansi pemerintah daerah. Sistem pe­re­krutan perlu diarahkan ke stan­dar baku yang mengedepan­kan pro­fesionalitas.

 

Reformasi birokrasi membutuhkan pegawai yang memiliki integritas dan kompetensi. Pela­yanan publik berkorelasi dengan kapabilitas, trans­paransi, dan akun­tabilitas se­hingga membutuhkan pegawai profesional, jujur, dan adil. Ubahlah sikap abdi negara dan pelayan masyarakat, dengan mind set tidak melulu berpikir tentang materi dan uang, tetapi mena­namkan nilai-nilai budaya birokrasi yang beradab dalam melayani masyarakat, amanah, bersih dan bertanggung jawab.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/26/244441/Blunder-Kebijakan-Tenaga-Honorer

28 November 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Setitik Nyala dari Kasasi Angie

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 November 2013

TAJUK RENCANA 

Keputusan kasasi Mahkamah Agung yang memperberat hukuman Angelina Patricia Sondakh, ibarat setitik nyala bagi harapan tumbuhnya progresivitas hukum dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa skandal suap proyek pembangunan di Kemendikbud dan Kemenegpora itu divonis 12 tahun penjara dan wajib mengembalikan harta hasil korupsinya sebesar Rp 39,98 miliar. Vonis itu jauh dari keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang hanya menjatuhkan pemenjaraan 4,5 tahun.

Salah satu titik lemah yang menggerogoti semangat perang melawan korupsi, sejauh ini adalah rerata rendahnya vonis untuk para koruptor. Realitas itu, oleh para aktivis antikorupsi dianggap sebagai masalah dalam penciptaan atmosfer penjeraan, tidak membuat takut para “calon koruptor”. Vonis rendah, lalu peluang mendapat remisi, dan “hak-hak istimewa” di dalam penjara menyebabkan proses penghukuman lebih dipahami sebagai sekadar “risiko kecil” dibandingkan dengan keuntungan material yang telah dijarah.

Terus berkembang ironi dalam mind set penghukuman  koruptor. Sudah adakah “efek traumatis” yang ditimbulkan? Padahal kita tahu kejahatan itu telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korban langsung korupsi adalah rakyat. Guru Besar Emeritus Undip Satjipto Rahardjo (alm) mengkategorikan korupsi sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi. Keluarbiasaan itulah yang mestinya mengonstruksi sikap progresif, antara lain melalui pemberatan hukuman. Salah satu yang digaungkan adalah wacana pemiskinan koruptor.

Vonis-vonis rendah untuk kejahatan berskala tinggi ini, menggambarkan kemandekan visi out of the box penegakan hukum. Dari sisi praktik berpemerintahan dan ketatanegaraan, malah muncul momen yang memperburam langit keadilan: koruptor seperti Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, dan beberapa lainnya dengan justifikasi normatif mendapatkan hak pensiun sebagai anggota DPR. Maka pemberatan vonis Angie oleh Mahkamah Agung, bagaimanapun menumbuhkan kembali nyala semangat yang cenderung memadam.

Kita tentu berharap tempat bergantung para pencari keadilan seperti Mahkamah Agung membaca fenomena anjloknya kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga peradilan, lalu mengambil langkah progresif. Setelah Mahkamah Konstitusi terpuruk hingga ke titik nadir, betapa tidak mudah memulihkan kepercayaan itu. Pembuktian bahwa masih ada harapan bagi tegaknya keadilan, akan terbangun dari seberapa jauh keberpihakan lembaga-lembaga reguler dalam menangani proses-proses hukum terutama perkara korupsi.

Penegakan hukum kita butuh percepatan pemulihan dan komitmen membangun kepercayaan rakyat. Vonis kasasi kasus Angie mungkin juga bisa dilihat belum sepenuhnya bakal mendorong ikhtiar penciptaan efek jera, namun setidak-tidaknya kekagetan dan skeptisitas publik terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding bisa dijawab dengan sikap yang lebih masuk akal. Dalam kondisi sekarang, kita butuh lebih banyak pikiran, sikap, dan tindakan yang menguatkan visi untuk melawan kejahatan luar biasa itu.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/23/244054/Setitik-Nyala-dari-Kasasi-Angie

28 November 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Kebocoran-Kebocoran BUMN

SUARA MERDEKA – Jum’at, 22 November 2013
Tajuk Rencana

Kasus penyimpangan keuangan negara pada semester I 2013 ternyata mencapai Rp 2,69 triliun. Angka itu muncul dari hasil telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah yang tidak sedikit.

Di tengah upaya keras menciptakan pemerintahan yang bersih, badan-badan usaha milik pemerintah tentu wajib memberi contoh. Dalam laporan telaah itu, terdapat 21 objek pemeriksaan terkait BUMN.

Dari jumlah tersebut, terdapat 510 kasus penyimpangan. Sebanyak 234 kasus terkait kelemahan sistem pengawasan internal dan 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sebanyak 93 di antaranya merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan di BUMN senilai Rp 2,69 triliun.

Jumlah kerugian itu belum termasuk 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp 44,75 triliun di beberapa BUMN karena tidak tepat sasaran. Bagi publik awam, kategorisasi jenis-jenis penyimpangan anggaran tersebut sebetulnya sama artinya dengan malfungsi anggaran. Meskipun belum tentu berarti korupsi dalam pengertian ”kerugian negara”, masyarakat jelas-jelas sangat dirugikan karena BUMN pada hakikatnya juga milik publik.

Penyimpangan anggaran tersebut mengingatkan kita pada isu tentang BUMN sebagai ”sapi perah” yang pernah mencuat. BUMN, sejak era Orde Baru hingga sekarang ini, lebih banyak berfungsi sebagai ”mesin uang” bagi kepentingan-kepentingan politik dan pejabat pemerintah.

Tanpa dibantah pun, fenomena itu sudah bisa terlihat dari kondisi sebagian besar BUMN yang tidak sehat secara manajemen dan keuangan. Di Provinsi Jateng misalnya, mungkin hanya Bank Jateng yang bisa dikategorikan BUMN sangat sehat. Itupun masih tidak bisa lepas dari campur tangan dan kepentingan kekuasaan politik.

Temuan-temuan tersebut semestinya menjadi perhatian dan prioritas para pemangku kepentingan dan petinggi-petinggi pemerintahan untuk menempatkan prioritas menyehatkan BUMN sebagai salah satu strategi memberantas korupsi. Pada 2014, BUMN juga dikhawatirkan dijadikan target sumber dana untuk partai-partai politik.

Terkait dengan itu pula, harus dikaji dengan sungguh-sungguh cermat keinginan untuk liberalisasi BUMN dan memisahkan BUMN dari audit keuangan negara. Kita perlu mencontoh Pemerintah China, yang mampu mengubah BUMN-BUMN di negeri itu sebagai lokomotif penggerak ekonomi baik pada ranah domestik maupun global.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/22/243988/Kebocoran-Kebocoran-BUMN

28 November 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

KPU dan Kemendagri Sebaiknya Transparan Soal DPT Pemilu

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 28 November 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kisruh DPT Pemilu 2014 menimbulkan kecurigaan banyak pihak terhadap independensi KPU dalam meyelenggarakan Pemilu 2014 yang akan datang. Proses penetapan DPT sudah cukup lama, namun KPU belum menghasilkan DPT yang valid dan final. Itu artinya, KPU tidak mampu mengurusi Pemilu seperti yang diamanatkan UU No. 8 tahun 2012.

Hingga penetapan tanggal 4 November 2013 lalu, DPT Pemilu masih bermasalah karena memuat pemilih tanpa NIK, pemilih ganda dan pemilih siluman (nama  aneh). Padahal bersama-sama dengan Kemendagri, KPU sudah melalui lima tahapan untuk menyusun DPT. Kanyataannya, DPT belum beres dan harus diselesaikan hingga tanggal 4 desember 2013.

Penetapan DPT tanpa NIK jelas melanggar pasal 33 ayat (2) UU No. 8 tahun 2012 yang mengatur tata cara penetapan daftar pemilih. Disebutkan daftar pemilih harus memuat paling sedikit lima komponen, termasuk di dalamnya NIK. Kini KPU mengeluarkan DPT hasil perbaikan yang menggunakan istilah baru (DPTNIK) yang tidak diatur dalam UU.

Ketua Umum Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT), Hotland Sitorus mengatakan, KPU sangat diragukan bisa menyelesaikan kisruh DPT ini. Kisruh DPT ini tidak dapat lagi diduga sebagai suatu kelalaian, tetapi lebih kepada kesengajaan, karena KPU sudah melalui tahapan-tahapan dan pasti tau apa isi DPT itu.

“KPU tidak dapat dipercaya untuk menyelesaikan DPT tepat waktu. Bagaimana mungkin dengan waktu yang cukup lama dan melalui lima tahapan masih menghasilkan DPT yang belum beres”, sebut Hotland Sitorus.

“Kami memantau DPT secara berkala untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh KPU dan Kemendagri. Namun hingga Kamis (28/11/2013) dini hari, belum ada perubahan DPT yang signifikan seperti yang didengungkan kedua lembaga tersebut”, lanjut Hotland Sitorus.

Sebagaimana pemberitahuan KPU beberapa hari lalu yang menyatakan, telah memperbaiki sebanyak 3,1 juta DPT tanpa NIK. Demikian juga pernyataan Kemendagri yang mengatakan telah meperbaiki sekitar 5 juta data pemilih tanpa NIK.

“Kedua lembaga ini harus transparan, perihal perbaikan data pemilih tanpa NIK. Mungkinkah pembuatan NIK penduduk dapat diselesaikan dalam waktu singkat? Disamping itu, DPT kecamatan/kelurahan mana saja yang sudah diperbaiki, harusnya disebutkan”, tukas Hotland Sitorus

Senada dengan itu, Sekretaris Jendral FAIT, Janner Simarmata membeberkan hasil penelusuran DPT yang dilakukan oleh FAIT di DKI Jakarta belum ada perubahan yang berarti.

“FAIT telah melakukan penyisiran DPT Pemilu di DKI Jakarta. Kenyataannya, masih banyak ditemukan pemilih tanpa NIK dan ini hampir sama dengan data pemilih sebelum penetapan DPT.”, ungkap Janner Simarmata.

“Berdasarkan data yang kami peroleh sebanyak 40.984 pemilih tanpa NIK terdaftar sebagai pemilih di DKI Jakarta. Kota Jakarta Timur menempati urutan pertama dengan 35,8 persen. Sedangkan kelurahan yang memuat pemilih tanpa NIK terbesar adalah Cipinang Besar Utara sebanyak 9.341 atau sekitar 23 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT kelurahan tersebut”, lanjut Janner Simarmata.

“Untuk itu, KPU harus serius manangani kisruh DPT ini. Jika KPU tidak mampu menyelesaikan DPT hingga 4 Desember 2013 nanti, sebaiknya komisioner KPU mengundurkan diri saja”, pungkas Janner Simarmata.

( Rosikhan / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/28/181260/KPU-dan-Kemendagri-Sebaiknya-Transparan-Soal-DPT-Pemilu

28 November 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Hindari Calo, Urus Sendiri Perizinan UMKM ke BPMPPT

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 28 November 2013

JEPARA, suaramerdeka.com – Proses perizinan usaha –utamanya untuk Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM)– sebenarnya mudah. Untuk itu, bagi masyarakat  yang ingin membuka usaha dan yang telah membuka usaha, segera mengurus perizinan dan  datang sendiri ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terbadu (BPMPPT) Kabupaten Jepara.

“Penuhi semua persyaratan dan datang sendiri ke BPMPPT. Hindari calo,” kata Kepala Bidang Perizinan Ekonomi BPMPPT Kabupaten Jepara, Sulastri SH MH, saat memberikan materi dalam acara dialog publik yang diselenggarakan Kadin Jepara di Pasar Kerajinan Kalinyamatan, Rabu (27/11).

Nara sumber lainnya, Edi Wijayanto SH MH, dari Dinas Koperasi UMKM dan Pengelaan Pasar. Juga, H Farisal Adib SH, Komite Tetap Bidang Hukum dan HAKI Kadin Jepara. Sulastri menjelaskan, persyaratan mengurus perizinan sangat mudah dan telah ditentukan BPMPPT. Tinggal mengisi dan memenuhi persayaratan tersebut. Misalnya, mengisi formulir yang telah disediakan, foto copi KTP pemohon, akta pendirian perusahaan, NPWP, Izin gangguan  dan SPPL/UKL/UPL yang asli.

“Setelah pemohon memenuhi persyaratan tersebut, nanti tinggal diproses sesuai prosedur. Yakni, Setelah BPMPPT menerima berkas persyaratan, kemudian dilakukan peninjauan lokasi, jika sudah,dinas terkait akan menerbitkan izin,” jelasnya.

Pihaknya mengaku, sarana prasarana pelayanan perizinan sudah lengkap. Seperti loket pengajuan permohonan, pembayaran, penyerahan dan pengaduan. Menurut dia, pihaknya akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Ketua Kadin Jepara, Abdul Kohar mengatakan, kegiatan tersebut diselenggaraan sebagai upaya membantu masyarakat agar paham tentang bagaimana proses perijinan suatu usaha yang benar. “Perizinan sangat penting bagi pelaku usaha agar proses perjalanan usaha berjalan lancar dan tidak ada masalah dikemudian hari,” ujarnya.

Menurutnya, Kadin Jepara memiliki bidang Advokasi hukum dan Haki. Bidang tersebut bertujuan untuk menjembatani dunia usaha ke berbagai lembaga pemerintah dan hukum. Selain itu, juga memberikan konsultasi yang diperlukan dunia usaha Jepara.

“Kami berharap, masyarakat dan semua pihak terkait dapat bersinergi dengan semua unsur demi tercapainya landasan hukum yang membuat para pengusaha merasa aman dan nyaman berusaha di negeri sendiri,” katanya.

Dia menambahkan, Sabtu (30/11) siang. mendatang Kadin Jepara juga melaksanakan Dialog publik  dengan tema “Dampak Maraknya Toko Modern terhadap pengusaha Kecil Di Jepara Perspektif Hukum dan Etika Bisnis”. Nara sumber, Huda SH MH dari IRLE Jawa Tengah, 2 Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Yoso Suwarno 3. Samsul Arifin, SE MM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Unisnu Jepara, di Gedung Trade and Tourism Centre (JTTC), Jalan  Raya Jepara-Kudus KM 11,5  Rengging Pecangaan Jepara.

( Sukardi / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/28/181239/Hindari-Calo-Urus-Sendiri-Perizinan-UMKM-ke-BPMPPT

28 November 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: