KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sebarkan Stiker Ketua KPPS Terancam Sanksi Tegas

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 26 Oktober 2013

BOROBUDUR, suaramerdeka.com – Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Desa Giripurno, Riyanto, terancam sanksi tegas. Dia diduga kuat tidak bisa menjaga netralitasnya dalam Pilbup Magelang.

“Kami sudah klarifikasi pada Riyanto dan yang bersangkutan mengakui telah membagikan lima lembar stiker, yang nota bene alat peraga kampanye, kepada warga Dusun Parakan,” kata Azizs Dwi, Ketua Panwascam Borobudur, Sabtu (26/10).

Usai rapat koordinasi dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Borobudur, ia mengemukakan, stiker pasangan calon  itu diberikan kepada empat warga, yakni Bakir, Ahmad Yusuf, Wiyono dan Habib. Hal itu dilakukan bersamaan dengan pembagian undangan untuk calon pemilih.

Ketua PPK Borobudur, Faizatul Umayah, mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari Panwascam terkait kasus penyebaran stiker paslon di Giripurno. Laporan itu diteruskan ke KPU Kabupaten Magelang.

Menurut Wardoyo, anggota Panwalu Kabupaten Magelang, perbuatan Riyanto merupakan pelanggaran kode etik. Sebagai penyelenggara Pemilu, tugasnya menertibkan bukan malah membagikan alat peraga kampanye, selama masa tenang.

“Sanksi atas pelanggaran berat begitu, bisa diberhentikan. Atau dinonaktifkan dulu, tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaran pilbup,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Magelang, Makmun Rahmatullah, mengatakan, segera menjatuhkan sanksi kepada Riyanto, setelah menerima laporan resmi dari Panwaslu.

Mengenai bentuk sanksi, disesuaikan dengan bobot kesalahan pihak terlapor.

( Tuhu Prihantoro / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/26/177201/Sebarkan-Stiker-Ketua-KPPS-Terancam-Sanksi-Tegas

29 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Empat Paslon Didesak Serahkan Laporan Dana Kampanye

SUARA MERDEKA – Selasa, 28 Oktober 2013

TEGAL, suaramerdeka.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal mendesak empat pasangan calon (paslon) wali kota/wakil wali kota untuk segera menyerahkan laporan dana kampanye. Pasalnya, sesuai aturan batas akhir menyerahkan laporan dana kampanye, Rabu (30/10).

Menurut Anggota KPU, Agus Wijanarko SH, Senin (28/10), laporan dana kampanye bersifat wajib. Apabila tidak menyerahkan maupun ditemukan kejanggalan dana kampanye atas rekomendasi akuntan publik bisa dibatalkan. “Karena itu kami meminta seluruh pasangan calon segera menyerahkan,” katanya.

Agus mengemukakan, meski pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, KPU Kota Tegal mendapatkan tambahan pengamanan dari Brimob. Setiap hari di Kantor KPU dijaga 10 personel kepolisian untuk pengamanan. “Kami berharap seluruh pasangan calon dan tim suksesnya tetap menjaga situasi dan kondisi aman dan tertib,” ujarnya.

( Wawan Hudiyanto / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/28/177373/Empat-Paslon-Didesak-Serahkan-Laporan-Dana-Kampanye

29 Oktober 2013 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Panwaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Kasus Sokorini

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 29 Oktober 2013

MAGELANG, suaramerdeka.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magelang mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) 10 di Semawe, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan.

Kajian ini dilakukan setelah Panwaslu secara resmi menerima laporan dugaan pelanggaran dari Panwascam Muntilan Senin (28/10) sekitar pukul 12.30 WIB. Kendati demikian, Panwaslu masih meminta pelapor untuk melengkapi surat laporan terutama jumlah saksi.

Menurut Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Magelang Wardoyo laporan dugaan pelanggaran minimal disertai dua saksi. “Saksi yang disampaikan baru satu, kami minta untuk dilengkapi,” jelas Wardoyo.

Disebutkan bahwa laporan yang diterima Panwaslu berupa pembagian kartu bergambar pasangan Zaenal Arifin-Zaenal Arifin kepada para pemilih. Gambar tersebut dibagikan oleh Tatik, salah seorang warga Kecamatan Muntilan.

Aksi Tatik ini diketahui oleh saksi Ismail, juga warga Kecamatan Muntilan. Oleh warga, barang bukti kemudian diserahkan ke Panwascam Muntilan. “Informasi dugaan pelanggaran ini sudah kami ketahui saat pemilihan. Namun, Panwascam secara resmi melapor baru hari ini (kemarin),” ujar Wardoyo.

Atas laporan ini, kata Wardoyo, Panwaslu akan melakukan kajian dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Panwasli akan meminta keterangan sejumlah saksi, dan selanjutnya memanggil terlapor. “Kami tetap melakukan tindakan bagi semua laporan yang kami terima,” lanjutnya.

Menurut Wardoyo, pelanggaran dugaan pembagian kartu bergambar paslon tersebut akan dikaji atas pasal yang dikenakan. Yakni pasal 116 (1) UU 32 Tahun 2004 tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal, serta pasal 117 (2) uu 32 Tahun 2004 tentang setiap orang yang memberikan atau menjanjikan uang dan materi lain untuk mempengaruhi suara.

Wardoyo menjelaskan, jika dugaan pelanggaran tersebut merupakan pidana, maka dimungkinkan akan mempengaruhi ketetapan paslon terkait. Sebab, pasal 117 (2) yang mengarah kepada tindakan money politic dapat menggugurkan paslon.

“Hal itu nanti jika memang sudah punya kepastian hukum tetap, dalam hal ini vonis persidangan. Sekarang baru kami kaji,” jelas dia.

Sementara itu, pasangan Susilo-Mujadin Putu Murja (PAN dan PPP) akan melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye. Untuk itu, tim sukses paslon SM sudah mendatangi Kantor Panwaslu Kabupaten Magelang, kemarin.

Tim Sukses SM Wasit Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sedikitnya delapan dugaan pelanggaran di sejumlah TPS. Diantaranya di Kecamatan Secang, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Muntilan, dan Ngluwar.

“Kami menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon. Saat ini kami masih mengumpulkan data, dan barang bukti. Kamis nanti akan kami laporkan ke Panwaslu,” tandasnya.

( MH Habib Shaleh / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/29/177475/Panwaslu-Kaji-Dugaan-Pelanggaran-Kasus-Sokorini

29 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

“Nama Saya Dipakai Pak Lurah”

SUARA MERDEKA – Selasa, 29 Oktober 2013

  • Korupsi Tanah Nyatnyono

SEMARANG – Dua terdakwa korupsi ruilslag tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Rustamadji, Direktur III PT Handayani Membangun. Keduanya adalah Pamong Desa Nyatnyono, Haryanto, dan pialang tanah bernama Karyono. Kesaksian mereka didengar dalam sidang in absentia (tanpa kehadiran terdakwa), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/10).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Jhon Halasan Butarbutar, Haryanto menyatakan sama sekali tak menerima uang dari hasil penjualan tanah hak milik nomor 1055 atas namanya. Tanah seluas 21.250 meter persegi di Desa Nyatnyono itu dibeli PT Handayani pada tahun 2003. Terdakwa Rustamadji diduga mengurus pembelian tanah itu, bahkan mengurus pembuatan sertifikat atas Haryanto.

Usut punya usut, tanah dalam sertifikat 1055 itu adalah bagian dari tanah hak pakai 5/1983 DPU Jawa Tengah. “Saya tidak tahu kalau nama saya dijadikan sertifikat. Nama saya dipakai Pak Lurah, saya tidak tahu apa-apa. Bahkan melihat sertifikat atas nama saya itu pun tidak pernah. Yang menjual tanah itu Pak Lurah kepada Rustamadji selaku PT Handayani,” kata Haryanto dalam sidang.

Pak Lurah yang disebut Haryanto adalah Kepala Desa Nyatnyono saat itu, Trisyanto (almarhum). Dalam sidang, Haryanto mengaku pernah dititipi cek sebesar Rp 200 juta dari Rustamadji untuk diberikan kepada Trisyanto. Itu merupakan uang muka pembelian tanah dalam serifikat 1055, yang totalnya disepakati seharga Rp 1,828 miliar. Sebenarnya uang muka yang dikeluarkan PT Handayani Rp 250 juta. Pada persidangan terdakwa lain dalam kasus ini terungkap, uang Rp 50 juta dibawa oleh Rustamadji.

Uang Rp 200 juta itu dibagi-bagi ke beberapa pihak. Trisyanto menerima Rp 40 juta. Sebesar Rp 160 juta dibawa pialang tanah bernama Karyono. Karyono memberikan Rp 70 juta kepada Priyantono Djarot Nugroho, pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Tengah saat itu. Sisanya dibawa Karyono. Namun dalam kesaksiannya kemarin, Karyono mengaku telah mengembalikan uang Rp 160 juta kepada Rustamadji. ”Karena ada masalah, tanah itu ternyata kayanya tanah pemerintah, lalu dilakukan ruilslag. Sewaktu ada masalah itu, saya diminta mengembalikan Rp 160 juta. Demi Allah saya tidak makan uang itu seratus perak pun. Saya justru tombok,” kata Karyono.

Kerugian Negara

Setelah mengembalikan Rp 160 juta, Karyono masih dikejar-kejar PT Handayani untuk mengembalikan lagi uang Rp 250 juta. “Katanya yang Rp 250 juta itu uang muka yang dibayar untuk pembelian tanah. PT Handayani nagih terus ke saya, katanya untuk bantu ruilslag, menukar tanah pemerintah,” jelas Karyono.

Tahun 2005, kenyataan bahwa tanah tersebut adalah Hak Pakai DPU 5/1983 terungkap. Bermula dari kesepakatan antara Trisyanto dengan Djarot Nugroho untuk menjual 3,2 hektare tanah DPU itu. Trisyanto merekayasa Buku C Desa, menyatakan tanah tersebut dibeli Karyono dari Slamet dan Sulaiman tahun 1981.

Tanah itu lalu dimohonkan sertifikat. BPN Kabupaten Semarang menerbitkan dua sertifikat tanah diatas tanah tersebut. Yakni sertifikat 872 seluas 5.072 meter persegi atas nama Karyoni dan sertifikat 1055 seluas 21.250 meter persegi atas nama Haryanto. Mengetahui adanya tumpang tindih sertifikat itu, BPN melakukan klarigikasi dan memblokir kedua sertifikat.

Namun tanah dalam sertifikat 1055 sudah jatuh ke tangan PT Handayani dan telah dikembangkan menjadi kawasan perumahan hingga kini.
Pada 2006, diadakan kesepakatan tukar guling atau ruilslag antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT Handayani. Tanah seluas 21.250 meter persegi dalam sertifikat 1055 di Desa Nyatnyono, ditukar oleh PT Handayani dengan tanah seluas 41.000 di Desa Nyatnyono. Kendati luasan lebih besar, namun nilai tanah itu diduga tak sebanding. Selisih nilai dua bidang tanah itu terhitung menjadi kerugian negara.
Sayang dalam sidang kemarin hakim tak dapat meminta konfirmasi Rustamadji terkait keterangan Haryanto dan Karyono. Pasalnya, Rustamadji hingga kini masih berstatus buron. Sidang pembacaan dakwaan kasus ini sempat mengalami penundaan. Hakim meminta jaksa mencari Rustamadji. Namun hingga ditunda tiga kali, Rustamadji tak ketemu. Alhasil, pekan lalu pembacaan dakwaan berlangsung tanpa kehadiran terdakwa. Begitu pula dalam pemeriksaan saksi dalam sidang kemarin.

Dalam kasus ini, Karyono telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara berdasar putusan banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang. Haryanto dituntut empat tahun penjara dan sedang menunggu vonis hakim. Djarot Nugroho masih menjalani proses sidang. Sedangkan, proses hukum Komisaris PT Handayani, Endang Sri Handayani tak jelas. Endang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun berkas kasusnya tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. (H89-94)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/29/241486/Nama-Saya-Dipakai-Pak-Lurah

29 Oktober 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pangkat Sutarman Masih Komjen

SUARA MERDEKA – Selasa, 29 Oktober 2013

JAKARTA – Pangkat Kapolri Sutarman sampai Senin (28/10), belum naik masih bintang tiga atau komisaris jenderal (Kom­jen).

Hari pertama bertugas, Sutarman masih tampak menggunakan tanda kepangkatan bintang tiga yang melekat di pundaknya. Hal itu terlihat saat menerima naskah jabatan kapolri dari Kapolri sebelumnya, Jen­deral Timur Pradopo. Upa­cara serah terima naskah jabatan kapolri itu dilakukan di ruang Rapat Utama Mabes Polri. Selanjutnya, Selasa (29/10) ini, rencananya dilak­ukan upacara serah terima jabatan kapolri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Ronny Franky Sompie membenarkan pangkat Sutar­man belum naik, masih Komjen.

Menurutnya, yang memutuskan kenaikan pangkat untuk perwira tinggi, termasuk Kapolri adalah Presiden. ”Soal kenaikan pangkat diputuskan oleh Pre­siden, bukan Polri,” ujar Ronny di Mabes Polri, Senin (28/10).

Ronny mengatakan, naskah yang telah diserahkan ke Sutar­man tersebut berisi 10 program revitalisasi Polri yang salah satunya berisi tentang program pengamanan Pemilu 2014 yang telah disiapkan oleh Timur se­belum pensiun.

”Ada 10 program revitalisasi, seperti yang disampaikan dalam visi misinya. Ada yang berhasil, ada juga yang perlu dilengkapi serta cukupi, yang mana menjadi bagian untuk ditindaklanjuti oleh Kapolri baru,” katanya.

Kasus Penembakan

Ronny mengatakan, untuk prosesi penyerahan tongkat komando dan bendera pataka akan dilaksanakan hari itu juga di Mako Brimob. Acara tersebut merupakan puncak terakhir serah terima jabatan (Sertijab) Kapolri baru.

”Besok baru penyerahan tongkat komando dan bendera pataka sebagai legitimasi,” katanya.

Terpisah, seusai acara, Timur berharap Sutarman dapat me­lanjutkan tugas Kapolri sebagaimana yang tertera dalam naskah jabatan Kapolri yang telah diserahkannya.

”Tentunya sudah banyak hal yang saya laksanakan, banyak juga yang belum. Itu nanti yang akan dilanjutkan oleh Tarman (Sutarman),” kata Timur.

Ia telah memberikan naskah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pejabat baru termasuk memberikan arahan program kerja Polri. ”Dari yang saya sampaikan tadi, Pak Tar­man bagian dari pelaksana tu­gas yang saya laporkan. Semo­ga lebih nyambung, gampang, lebih akselerasi dan langsung untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan serta yang masih belum dilaksana­kan.”

Timur juga berpesan kepada Sutarman untuk segera menyelesakan tugas yang belum terselesaikan di antaranya mengungkap kasus penembakan anggota Polri di wilayah Jakarta dalam dua bulan terkahir.

Dalam kesempatan yang sama, Sutarman mengatakan, akan segera  memperbaiki citra Pol­ri di mata masyarakat.  (K24-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/29/241499/Pangkat-Sutarman-Masih-Komjen

29 Oktober 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

“Bunda Putri” Datangi KPK

SUARA MERDEKa – Selasa, 29 Oktober 2013

JAKARTA – Gedung Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/10), digegerkan de­ngan kedatangan seorang pe­rempuan paruh baya. Menge­na­kan baju putih dan kerudung hi­tam, wanita itu mengaku sebagai Bunda Putri, sosok yang selama ini tengah dicari-cari.

Datang ke KPK sekitar pukul 12.40, langsung me­nyalami orang di kantor tersebut. “Saya ini Bunda Putri, saya anak jenderal,” ujarnya di KPK.

Ia sendiri bernama asli Ratu Eryeni Meliana, namun kerap dipanggil Bunda Putri maupun Bunda Ratu. Sekilas wajah perempuan ini memiliki kemiripan dengan foto-foto yang tersebar dengan identitas Bunda Putri. Namun ia lebih tampak tua dibanding sosok wanita dalam pusaran kasus yang melibatkan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. “Saya ini adalah Bunda Putri, tetapi bukan Bunda Putri yang di kasus itu,” kata wanita yang mendatangi KPK bersama seorang pria bernama Ade, suaminya.

Menurut Ade, kedatangan istrinya ke KPK untuk melaporkan tuduhan orang-orang yang menganggap dia adalah Bunda Putri dalam kasus suap tersebut. ”Banyak bupati dan wali kota kenalan ibu menduga hal itu, makanya ibu ingin luruskan di KPK,” ujar Ade.

Ratu Eryeni mengakui ada kemiripan dirinya dengan Bunda Putri. Bahkan ia pun mengaku kenal dekat dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Ibas Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta mantan menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng. Sebab, dia menyebut dirinya guru spiritual sejumlah tokoh seperti mantan Presiden Soeharto.

Tunjukkan Nomor Telepon

Untuk membuktikan ucapannya, ia menunjukkan nomor telepon sejumlah tokoh di telepon selulernya, termasuk no­mor yang disebut milik Ani Yudhoyono. Namun ia membantah ikut dalam pusaran suap kuota impor daging. Malahan m­e­nuding Ani Yudhoyono menyembunyikan Bunda Putri yang terkait kasus suap itu, sehingga ia ingin membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menguak aib istrinya itu. “Dia ada bersama dengan Ibu Ani di Cikeas,” katanya.

Perempuan yang mengaku pernah menjadi anggota DPR di zaman Orde Baru itu juga memberi pernyataan aneh lainnya, bahwa dirinya akan diangkat menjadi penasihat KPK karena banyak mengetahui rahasia lembaga antikorupsi itu. “Saya ini penasihat spiritual KPK sejak zaman Antasari Azhar,” ujar dia.

Sosok Bunda Putri mencuat dalam persidangan kasus suap impor daging. Dia disebut-sebut sebagai orang yang dekat dengan Istana. Bahkan diduga ikut berperan dalam mengatur kabinet Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono meskipun belakangan Istana membantahnya. Namun Bunda Putri ini belum juga diperiksa KPK hingga saat ini.(dtc-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/29/241501/Bunda-Putri-Datangi-KPK

29 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bank Jateng Diminta Buka Data Pelamar

SUARA MERDEKA – Selasa, 29 Oktober 2013

  • Ganjar Serang Balik Dewan

SEMARANG – Gubernur Ganjar Pranowo mempertanyakan sikap DPRD yang membiarkan Bank Jateng dikelola secara biasa. Ganjar menantang lembaga perwakilan rakyat itu untuk berani memanggil pimpinan bank pelat merah tersebut agar mau transparan atas proses seleksi direktur utama (dirut).

Tantangan itu merupakan tanggapan atas pernyataan Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo. Poli­tikus Partai Demokrat itu menduga, penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikarenakan Ganjar ingin memasukkan calon dirut dari eksternal yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI). RUPSLB ini sedianya dilaksanakan pada Jumat (25/10), tapi akhirnya diundur Kamis (31/10).

Ganjar minta disampaikan pada Bambang bahwa dirinya memang ingin menitipkan sesuatu. “Pada anggota dewan yang terhormat, saya mau nitip lebih banyak. Titipan saya, hei publik siapa yang mau jadi dirut bank Jateng silahkan mendaftar,” katanya, Senin (28/10).

Penundaan, lanjut Ganjar, dikarenakan dirinya ingin seleksi dirut dilaksanakan secara objektif dan transparan. Kenyataanya, ada aroma tidak sehat dalam pemilihan direksi. Indikatornya, Bank Jateng tidak pernah mengumumkan secara terbuka pada publik soal seleksi dirut, dan mekanisme seleksi tidak jelas.

Tidak Kenal

Ganjar langsung meminta nama-nama calon ditinjau ulang ketika mengetahui pendaftar dari eksternal tak ada satu pun yang lolos. “Yang ada hanya orang glenak-glenik dan menentukan yang lolos ini dan ini. Saya tanya, da­sarmu apa dul, nggak ada dasar­nya,” kata Ganjar.

Ganjar mempertanyakan sikap DPRD yang malah menuding dirinya intervensi saat sedang mengkritisi pemilihan direksi Bank Jateng.  Di sisi lain, DPRD selama ini membiarkan Bank Jateng dikelola secara asal sehingga perkembangannya tidak menggembirakan. Bank Jateng tertinggal oleh Bank Jatim dan Jabar yang sudah meluncurkan IPO (Initial Public Offering) . “Masak DPRD tidak memantau ini. Masak membiarkan Bank Jateng minta duit rakyat terus?” tanyanya.

Ganjar mengungkapkan, pemilihan direksi Bank Jateng bagaikan kampanye pemilu. Banyak yang sudah datang pada dirinya dan meminta dukungan. Namun ia tak pernah berpihak pada satu pihak. Termasuk pen­daftar dari BNI yang bahkan ia tidak kenal. “Bau aroma orang berebut di Bank Jateng, siapa orang dan pendukungnya itu rakyat sudah ngerti, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.

Ganjar bahkan tidak tahu berapa dan siapa saja pendaftar calon direksi. Maka ia setuju jika ada permintaan bahwa Bank Jateng harus transparan dan membuka data-data pendaftar. “Sekarang saya menantang harus terbuka. DPRD harusnya panggil Bank Jateng dan buka semua data,” tegasnya.(H68,J17-94)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/29/241522/Bank-Jateng-Diminta-Buka-Data-Pelamar

29 Oktober 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Marzuki Alie: Semua Kepala Daerah Korupsi

SUARA MERDEKA – Selasa, 29 Oktober 2013

image

SEMARANG- Banyaknya kasus korupsi yang menjerat ratusan kepala daerah di Indonesia menjadi perhatian serius dan keprihatinan bagi semua kalangan. Salah satunya Ketua DPR RI, Marzuki Alie.

Ia mengungkapkan, ko­rupsi dilakukan kepala daerah untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan saat kampanye pemenangan. Dana tersebut bisa mencapai puluhan miliar rupiah sementara gaji yang mereka terima jauh dari harapan untuk bisa menutupinya. Katakanlah, rata-rata pendapatan mereka Rp 50 juta/bulan, dalam lima tahun baru terkumpul sekitar Rp 3 miliar.

”Untuk memenangi pilkada saja paling nggak butuh Rp 10 miliar-Rp 20 miliar. Dari mana bisa me-ngembalikan? Adapun gajinya saja kalau dikum­pul­kan lima tahun masih belum cukup. Cost politik mahal, gaji kecil.  Hipo­tesis­nya, ya, semua kepala daerah itu korup, yang sudah tertangkap mungkin apes tapi yang belum nasib aja masih beruntung,” ujar Mar­zuki di sela kunjungannya ke kantor Suara Mer­deka Jalan Raya Kaligawe, Senin (28/10). Dalam kesempatan ini Mar­zuki ditemui oleh Pemred Amir Machmud dan jajaran redaksi.

Dari 500-an kepala daerah, kata dia, sedikitnya 300 di antaranya tersangkut kasus korupsi. Kalau tidak korupsi, kepala daerah bisa saja me­ngembalikannya dalam bentuk lain kepada pengusaha atau investor yang dulu membantu memenangkannya.

Semangat Baru

Menurutnya, tak heran jika banyak sumber kekayaan alam semakin habis terjual kepada pengusaha akibat kebijakan kepala daerah memberi izin pengelolaan sumber daya atau kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut.

”Banyak kebijakan dijual untuk membayar investasi yang sudah dikeluarkan pengusaha. Salah satunya izin pengelolaan sumber daya,” papar Marzuki yang sebelumnya turun ke masyarakat untuk pembuatan video sosialisasi UU No 13/2011 tentang Pe­nanganan Fakir Miskin.

Terkait Hari Sumpah Pe­muda, semangat juang para pemuda zaman dahulu itu bisa diaplikasikan untuk memberikan semangat baru. De­ngan Tanah Air yang meng­hidupi, bangsa yang antikorupsi, bahasa untuk silaturahmi, Sumpah Pemuda akan menjadi spirit keberagaman di daerah. (J14-94)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/29/241523/Marzuki-Alie-Semua-Kepala-Daerah-Korupsi

29 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

3.149 PNS Perebutkan 85 Kursi

SUARA MERDEKA – Selasa, 29 Oktober 2013

SEMARANG – Lelang jabatan yang didengung-dengungkan Gubernur Ganjar Pranowo akhirnya resmi diluncurkan pada Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10).

Pada tahap pertama, lelang akan menyasar 85 kursi yang akan diperebutkan 3.149 pe­gawai negeri sipil (PNS) di eselon III dan IV. Sebenarnya ada 90 jabatan kosong per November 2013. Selain 85 eselon III dan IV, ada empat jabatan eselon II dan satu eselon I yang kosong. Namun Gubernur menyadari, melaku­kan promosi dan mutasi di level atas pada masa pergantian ke­pe­mim­pinan sangat riskan. “Biar mereka bekerja dan me­nun­juk­kan prestasinya untuk me­nyusun RPJMD dan APBD 2014. Nanti mana yang profesional dan leda-lede kelihatan,” katanya, ke­ma­rin.

Kembali di Buka

Lelang jabatan eselon III dan IV ini hanya boleh diikuti oleh PNS di lingkungan Pemprov Ja­teng. Level ini menggunakan mo­del pemetaan potensi atau talent scouting. PNS yang meme­nuhi sya­rat akan dipanggil untuk mengikuti seleksi. Sedangkan untuk eselon I (jabatan Sekda) dan II, bisa diikuti oleh semua PNS yang ada di kabupaten/kota di Ja­teng dan di luar Jateng. “Jadi awal ini kita buka untuk yang meme­nuhi syarat dan khusus dari internal, kan kasian sudah lama meniti karier,” kata Ganjar.

Ganjar mengakui ketentuan promosi jabatan terbuka belum ada pedoman teknisnya. Namun ia tidak ragu memulainya se­hing­ga dapat mengetahui formula yang tepat dalam evaluasinya nanti.

Kepala BKD Suko Mardi­yono menambahkan, pada masa lalu promosi jabatan di tiap SKPD dimulai dari pengusulan langsung tiga pegawai untuk setiap posisi, kemudian dibahas oleh Badan Pertimbangan Ja­batan dan Ke­pang­katan (Baper­jakat). Dengan sistem baru, semua PNS yang memenuhi syarat diberi kesempatan men­daftar seleksi.

Sementara itu, terkait Desk Pemantauan CPNS, Suko mengaku telah membuka kembali ruang desk dan memindahkannya ke lantai satu Kantor BKD Jateng.  Selain pada jam kerja, posko dibuka  24 jam melalui e-mail forma­sibkd­@­ja­teng­prov.go.id dan pesan singkat ke (024) 70034563. (H68,J17-94)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/29/241524/3.149-PNS-Perebutkan-85-Kursi

29 Oktober 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

PPATK: Akil Cuci Uang Rp 100 M

SUARA MERDEKA – Selasa, 29 Oktober 2013

image

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku menemukan transaksi yang diduga terkait Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar senilai Rp 100 miliar.

Transaksi itu terdapat dalam rekening pribadi Akil maupun usaha yang dimilikinya. ”PPATK sudah melaporkan transaksi Akil sejak tahun 2010, nilainya sekitar Rp 100 miliar,” kata Wakil Kepala PPATK Agus Santoso disela-sela pembukaan Legal Ekspo di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (28/10).

Dia menambahkan, pihaknya telah menyerahkan Laporan hasil Analisis (LHA) terkait Akil kepada KPK sejak 2012. Menurutnya, jika PPATK sudah melaporkan dalam bentuk LHA, artinya sudah menduga kuat bahwa yang bersangkutan itu melakukan pencucian uang dengan tindak pidana hasil dari korupsi. ”Tentu setelah kita serahkan, KPK akan mempelajari itu, dan kami selalu berkoordinasi sangat baik. Nanti KPK meminta info pendalaman kepada PPATK,” ujarnya.

Calon Kepala Daerah

Masih dalam kasus Akil, pihaknya pun menduga ada calon-calon kepala daerah dalam transaksi yang diduga melakukan transaksi. Hal ini, lanjut Agus ditemukan dalam penyadapan transaksi yang dilakukan PPATK. ”Saya cuma tahu ada hubungan transaksi dari beberapa kepala daerah dengan AM ini.

Saya tidak boleh sebut nama, karena itu kan kewenangannya penyidik. Tapi yang sudah diketahui itu di luar Jawa,” ujarnya.

Sementara terkait Provinsi Banten, Agus mengaku telah menyerahkan tiga bulan sebelum KPK melakukan tangkap tangan terhadap Akil dan Tubagus Chaeri Wardana, adik kandung Ratu Atut Chosyiah. ”Pokoknya ginilah kalau saya terlibat dugaan korupsi dan pencucian uang di Pemda Banten itu sudah saya serahkan sebelum proses tangkap tangan itu, kira-kira tiga bulan yang lalu saat bulan puasa,” ujarnya.

Pria kelahiran Purwokerto Jawa Tengah menjelaskan, pencucian uang itu ada beberapa ciri proses. Di antaranya jika seseorang mencoba mengalihkan menyamarkan harta kekayaannya itu sudah salah satu ciri itu namanya proses menyamarkan.

”Jadi kalau tersangka itu sudah mengatasnamakan rumah mewahnya, mobil mewahnya, rekeningnya kepada orang lain atau mempunyai perusahaan, nah biasanya perusahaannya itu menjadi sarana untuk melakukan pencucian uang. Memang nanti yang membuktikan penyidik, maka ada tindak pidana pencucian uang. Tapi aktivitas itu semua sudah terduga melakukan pencucian uang,” paparnya.

Keterlibatan Istri

Sementara itu KPK pun mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus pencucian termasuk istri Akil, Ratu Rita.

”Sepanjang dia memenuhi unsur Pasal 5 UU TPPU terpenuhi,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat ditanya apakah akan juga menjerat istri Akil dalam kasus TPPU.

Pasal 5 ayat (1) UU 8 Tahun 2010 menyebutkan, setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, maka dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1 miiliar.

Ratu Rita diketahui menjabat komisaris pada perusahaan Akil di Pontianak, CV Ratu Samagat yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Perusahaan ini dicurigai menampung uang hasil penerimaan suap Akil. Namun, hal ini dibantah oleh Akil. Menurut Ketua MK nonaktif itu, keuntungan perusahaan didapat dari hasil usaha yang dia jalankan.

KPK pun telah mengajukan surat pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap Ratu Rita Akil dan Daryono, sopir pribadi Akil Mochtar. Permohonan cegah itu tertuang dalam Surat Keputusan KPK Nomor Kep709/01/10/2013, pada 9 Oktober 2013. Keduanya dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK pun telah memeriksa Ratu Rita dan Daryono. (J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/29/241526/PPATK-Akil-Cuci-Uang-Rp-100-M-

29 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: