KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

PPATK Curigai Akil sejak 2012

SUARA MERDEKA – Senin, 28 Oktober 2013

image

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sementara laporan Hasil Analisis (LHA) terkait Akil sebenarnya telah dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke KPK sejak 2012 lalu.

”PPATK sebetulnya telah menyampaikan LHA terkait AM ini kepada KPK 2012 lalu. Sebagaimana dimaklumi, PPATK berwenang ’menyadap’ transaksi keuangan, sedangkan KPK berwenang menyadap pembicaraan telepon terkait transaksi tersebut,” kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso kepada Suara Merdeka, Minggu (27/10).

Dia menambahkan, PPATK selalu mendukung KPK menjerat tersangka kasus korupsi juga dijerat dengan UU TPPU. Apalagi jika tersangka tersebut sudah dilaporkan LHA-nya oleh PPATK kepada KPK, karena artinya PPATK tentu sudah menduga kuat ada TPPU-nya. Menurutnya, melihat keberhasilan Jaksa KPK dalam proses penuntutan kumulatif korupsi dan TPPU maka PPATK terus mendorong agar proses seperti ini selalu diterapkan dalam setiap penanganan perkara Tipikor. ”Kami yakin, koruptor kakap pasti melakukan pencucian uang,” tegas Agus.

Agus berpendapat, dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU memberikan kemungkinan penerapan pembuktian terbalik di persidangan. Terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya diperoleh dari usaha yang sah. Dan apabila Terdakwa tidak bisa membuktikannya, maka harta ilegalnya dirampas untuk negara.

Proses penuntutan kumulatif dan pembuktian terbalik sudah diterapkan dalam beberapa perkara sebelumnya. Pihaknya yakin jaksa KPK dan hakim Pengadilan Tipikor tentu sudah memiliki referensi dan pengalaman yang cukup. ”Dengan penuntutan kumulatif tipikor dan TPPU, maka proses penyidikan sudah bisa mengarahkan pada proses pembuktian terbalik,” katanya.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, modus yang dilakukan dalam TPPU. Biasanya, lanjut Agus dilakukan dengan layering atau menyamarkan sementara waktu. Untuk kemudian pada saat yang tepat harta akan ”dicuci” sekali lagi dengan proses Integrasi dimana harta illegal itu akan terlihat seolah-olah legal. Dia mencontohkan, dalam beberapa kasus harta seperti rumah mewah, mobil mewah, rekening jumbo diatasnamakan staf, ajudan, atau sopirnya. ”Tentulah suatu ironi yang tidak masuk akal bila ada pejabat miskin tapi sopirnya kaya raya. Modus seperti ini merupakan salah satu ciri khas pencucian uang,” kata Agus.

Aset Kekayaan

Sementara Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan, pihaknya menelusuri aliran dana terkait tersangka Akil Mochtar. untuk itu, pihaknya akan menggandeng PPATK. ”Kami meminta bantuan PPATK menelusuri rekening tersangka terkait dengan siapa saja,” kata Johan.

Dia mengatakan, pihak yang ditelusuri bukan hanya penyetor dana ke rekening Akil. Tetapi juga pihak-pihak yang menerima dana dari mantan politikus Partai Golkar tersebut. KPK juga menelusuri aset kekayaan tersangka Akil. Aset kekayaan yang diduga terkait dengan praktik TPPU akan dilakukan penyitaan. Pada saat yang sama, KPK pun telah membekukan beberapa rekening atas nama Akil maupun yang terafiliasi dengannya. Termasuk rekening perusahaan CV Ratu Samagat milik istri Akil, Ratu Rita. ”Untuk penyitaan dan blokir belum ada yang baru selain uang, mobil dan beberapa rekening. Proses asset tracing masih dilakukan,” ujar Johan.

Seperti diketahui, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat di KPK, jumlah harta Akil seluruhnya mencapai Rp 5,1 miliar. Laporan kekayaan Akil per 3 Januari 2011 itu meliputi tanah dan bangunan di Pontianak senilai Rp 2 miliar dan alat transportasi senilai Rp 402 juta.

Harta Akil juga termasuk usaha peternakan sapi senilai Rp 30 juta, batu mulia dan barang antik senilai Rp 451 juta, serta giro dan setara kas mencapai Rp 2,2 miliar. Sementara terkait penyidikan perkara, KPK telah menyita tiga mobil mewah dari kediaman Akil. Yakni mobil Mercy S 350, mobil Toyota Crown, dan mobil Audi Q5. Untuk kepemilikan mobil Mercy, Akil mengatasnamakan supir pribadinya yang bernama Daryono. KPK juga menyita surat berharga dari kediaman pribadi Akil di Pancoran, Jakarta Selatan. Nilai surat berharga tersebut ditaksir mencapai Rp 2 miliar.

Sementara istri Akil, Ratu Rita diketahui menjabat sebagai komisaris pada perusahaan Akil di Pontianak, CV Ratu Samagat, yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Perusahaan ini dicurigai menampung uang hasil penerimaan suap Akil. Namun, hal ini dibantah oleh Akil. Menurut Ketua MK nonaktif itu, keuntungan perusahaan didapat dari hasil usaha yang dia jalankan. KPK telah mengajukan surat pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap Ratu Rita Akil. (J13-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/28/241415/PPATK-Curigai-Akil-sejak-2012

28 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

150 Anggota KPU Dilantik

SUARA MERDEKA – Senin, 28 Oktober 2013

SEMARANG –  Ketua KPU Jateng Joko Purnomo melantik 150 orang komisioner KPU periode 2013- 2018 di 30 kabupaten/ kota di kantor KPU Jateng, Jl Ve­teran, Semarang, belum lama ini. Setelah pelantikan, Joko meminta komisioner untuk bisa bersinergi dengan sekretariat KPU. Sebab, sinergisitas ini perlu dijalin supaya tidak mengganggu proses pelaksanaan dan tahapan pemilu.

”Di kabupaten/ kota di Jateng pernah terjadi persoalan dalam hubungan antara komisioner dengan sekretariat (KPU-red). Karenanya, kami menginstruksikan supaya komisioner membangun sinergi dengan sekretariat,” kata Joko, mantan ketua KPU Kabupaten Wonogiri.

Menurutnya, sekretariat KPU adalah pihak pengelola anggaran atau kuasa pengguna anggaran, sedangkan komisioner hanya melaksanakan kebijakan. Oleh sebab itu, keduanya harus bisa menjalin hubungan baik.

Pelantikan juga dihadiri Pelak­sana tugas (Plt) Ketua DPRD Ja­teng Rukma Setyabudi, Kapolda Jateng Irjen Dwi Priyatno, dan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Sunin­dyo. Komisioner dari 30 KPU kabupaten/kota itu telah menentukan ketuanya masing-masing. Surat keputusannya juga sudah dibuat per masing-masing KPU kabupaten/ kota. Adapun, penentuan ketua ini dilakukan dengan cara konsolidasi dari dan oleh anggota. (J17,H68-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/28/241346/150-Anggota-KPU-Dilantik

28 Oktober 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Akhirnya Akil Dijerat Pasal Pencucian Uang

SUARA MERDEKA – Minggu, 27 Oktober 2013

image

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, KPK menjerat Akil dengan dugaan suap terkait penanganan perkara sengketa pilkada dan gratifikasi.

’’Forum ekspose di KPK pada beberapa hari lalu setuju untuk meningkatkan sprindik (surat perintah penyidikan) TPPU atas tersangka AM. Yang saya ingat Pasal 3 UU TPPU,’’ kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada Suara Merdeka, Sabtu (26/10). Dengan demikian, Akil menghadapi ancaman hukuman tambahan yang bisa memperberat hukumannya nanti.

Dalam Pasal 3 UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,.. atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari penyuapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.”

Laporan Kekayaan

Tak hanya itu saja, Akil juga terancam mendapatkan denda maksimal Rp 10 miliar. Besaran denda ini terpisah dengan denda dan uang pengganti pada tindak pidana asal yakni suap atau korupsi.

Bambang mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan publik atas aset dan kekayaan tersangka Akil dan tersangka lainnya, seperti Tubagus Chaeri Wardana. Seperti diketahui, sebelumnya KPK terus mendalami dugaan TPPU yang dilakukan Akil. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat di KPK, jumlah harta Akil seluruhnya mencapai Rp 5,1 miliar.

Laporan kekayaan Akil per 3 Januari 2011 itu meliputi tanah dan bangunan di Pontianak senilai Rp 2 miliar dan alat transportasi senilai Rp 402 juta. Harta Akil juga termasuk usaha peternakan sapi senilai Rp 30 juta, batu mulia dan barang antik senilai Rp 451 juta, serta giro dan setara kas mencapai Rp 2,2 miliar Atas perkara tersebut, KPK telah menyita tiga mobil mewah dari kediaman Akil, yakni mobil Mercy S 350, Toyota Crown, dan Audi Q5.

Untuk kepemilikan mobil Mercy, Akil mengatasnamakan sopir pribadinya, Daryono. KPK juga menyita surat berharga dari kediaman Akil di Pancoran, Jakarta Selatan.

Nilai surat berharga tersebut ditaksir mencapai Rp 2 miliar. Sementara istri Akil, Ratu Rita diketahui menjabat sebagai komisaris pada perusahaan Akil di Pontianak, CV Ratu Samagat, yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Perusahaan ini dicurigai menampung uang hasil penerimaan suap Akil. Namun, hal ini dibantah oleh Akil.

Menurut Ketua MK nonaktif itu, keuntungan perusahaan didapat dari hasil usaha yang dia jalankan. KPK pun telah mengajukan surat pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap Ratu Rita Akil dan Daryono, sopir pribadi Akil Mochtar. (J13,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/27/241316/Akhirnya-Akil-Dijerat-Pasal-Pencucian-Uang

28 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejahatan Kehutanan Rugikan Negara Rp 691 T

SUARA MERDEKA – Senin, 28 Oktober 2013

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 124 kasus kejahatan di sektor kehutanan pada 2001-2012. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 691 triliun. Hal itu dikemukakan peneliti ICW, Lalola Easter di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (27/10). Menurut dia, kejahatan kehutanan yang merugikan negara yang sangat besar adalah ahli fungsi lahan dan hasil hutan tanpa izin, penghindaran atau manipulasi pajak, pembiaran perusahaan beroperasi tanpa izin dan penyerobotan lahan.

Namun, Lola tidak menjelaskan lebih rinci 124 kasus kejahatan kehutanan tersebut. Dia hanya menjelaskan, dari sekian banyak kasus kejahatan kehutanan itu, aktor yang paling banyak diproses secara hukum dan dijerat dengan pasal pidana adalah operator lapangan, yakni 37 orang. Kemudian direktur perusahaan sebanyak 20 orang dan pihak swasta 15 orang. Menurutnya, perkara korupsi kehutanan banyak dilakukan pejabat daerah untuk menyokong pendanaan pilkada. Dengan cara mengobral izin lahan pertambangan kepada perusahaan tambang.

Efek Jera

Untuk itu, ICW mendesak pemerintah menjerat korporasi perusak hutan, sehingga bisa membuat efek jera untuk mereka.  Sebab, tindak pidana di sektor kehutanan bukanlah hal yang baru, terutama jika melihat begitu besarnya laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia.
”Menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan kehutanan diharapkan bisa menjadi sebuah langkah maju pemberantasan kejahatan kehutanan,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, selama ini pemberantasan kejahatan kehutanan hanya fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Upaya penegakan hukum di sektor kehutanan ini dinilai cukup bermasalah. ”Terdapat sejumlah faktor, mulai dari tumpah tindih aturan, hingga lemahnya UU Kehutanan itu sendiri, baik secara norma maupun penerapan. Dalam perkembangannya digunakan UU Tindak Pidana Korupsi untuk menjawab kelemahan UU Kehutanan,” imbuhnya.

Dia menyatakan, padahal potensi kerusakan alam dan kerugian negara akibat kejahatan kehutanan dapat menjadi pintu masuk penerapan UU lain seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(D3,viva-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/28/241408/Kejahatan-Kehutanan-Rugikan-Negara-Rp-691-T

28 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pimpinan Dituntut Berani Bersihkan Lembaganya

SUARA MERDEKA – Senin, 28 Oktober 2013

JAKARTA – Pucuk pimpinan lembaga penegak hukum harus berani melakukan pembersihan ke dalam. Sebab, bila internalnya sudah dibersihkan, maka masyarakat akan yakin bahwa korupsi akan lebih mudah diberantas. “Bagaimana publik akan percaya korupsi akan hilang bila lembaga penegak hukumnya masih kotor,” kata peserta konvensi Partai Demokrat Endriartono Sutarto usai bersilaturahmi dengan jamaah majelis taklim Wilayah Jakarta Barat di Tamansari Jakarta, Minggu (27/10).

Dia menduga, koruptor masih berani melakukan tindakannya karena melihat peluang untuk korupsi. Dengan demikian, korupsi makin menjadi di semua lini.

Diekspose

“Tak heran bila Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono gusar akibat partainya dianggap sebagai partai korup. Sebab, korupsi tidak hanya dilakukan oleh kader Demokrat, melainkan juga kader parpol lain,” tuturnya.

Namun, karena Demokrat adalah partai berkuasa, lanjutnya, membuat partai tersebut lebih diekspose bila ada kadernya yang bermasalah. Apalagi, sebagai partai berkuasa, publik melihatnya berbeda dibanding parpol yang tidak sedang berkuasa. “Akibatnya, ekspose terhadap Demokrat menjadi lebih tajam, masif, dan terbuka. Sementara, lembaga penegak hukum yang belum bersih hanya akan membuat kepercayaan masyarakat tidak maksimal,” tandasnya.

Untuk itu, dia berharap Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa membuktikan bahwa lembaganya bersih.(H28,J22-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/28/241406/Pimpinan-Dituntut-Berani-Bersihkan-Lembaganya

28 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bunda Putri dan Bad Boy Koalisi

SUARA MERDEKA – Senin, 28 Oktober 2013

INDEPTH

PEKAN-pekan belakangan ini panggung politik Indonesia mempertontonkan drama suspensi penuh teka-teki mendebarkan. Aktor utamanya Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada tahun-tahun terakhir menjelang Pemilu 2014 justru compang-­camping dijerat kasus dugaan suap dan korupsi yang melibatkan kader utamanya.

Drama bertambah panas de­ngan kubu Anas Urbaningrum yang merasa terbuang dan dikorbankan demi menyelamatkan muka partai menghadapi 2014.

Perjodohan PD dan PKS dalam bahtera koalisi memang hasil ”kawin paksa” setelah Pilpres 2004 dan 2009. Pada Pilpres 2004, PKS terpaksa mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada putaran kedua setelah pa­sangan capres-cawapres mereka, Amien Rais-Siswono, tereliminasi pada putaran pertama.

Pada Pemilu 2009 , partai ber­panji bulan sabit itu tak memperoleh cukup suara untuk mengajukan capres sendiri, sehingga di­hadapkan pada situasi dilematis. Semula partai itu berharap, SBY menggandeng kader mereka se­bagai cawapres. Namun, SBY lebih memilih Boediono. Akhir­nya PKS mendukung SBY pada detik-detik terakhir pendekla­rasian di Bandung.

Hasil ”perkawinan” itu membuat perjalanan koalisi tak harmonis. Sekali pun duduk di pemerintahan, syahwat oposisi PKS terasa kental. Baru beberapa bulan ber­koalisi, November 2009, PKS memperlihatkan pembangkangannya dengan mendukung hak angket DPR untuk penyelidikan kasus Bank Century. Tidak hanya itu, dalam pembahasan Undang-Undang Keistimewaan Yogya­karta, PKS juga membelot dari pandangan fraksi-fraksi partai anggota koalisi.

Rupanya manuver PKS juga menyulut api hubungan dengan partai koalisi lainnya, yakni Partai Golkar. Pada 2010, PKS merasa Demokrat dan Golkar terlalu dominan di Setgab. PKS pun memprovokasi partai tengah da­lam Setgab mempertimbangkan berkolaborasi membentuk kekuatan baru bersama PDIP untuk mengusung capres sendiri.

”Dinamika Setgab memang lucu dan aneh. Demokrat dan Golkar yang kawin politik di te­ngah jalan, sering konflik kepentingan dan saling sandera, Tapi sering juga kolaborasi atas nama Setgab. Yang kejepit partai-partai tengah, seperti PPP, PAN, PKB, dan PKS. Maka penting bagi partai tengah melakukan konsolidasi biar nggak termarginalisasi,” ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, waktu itu.

Sikap PKS itu memicu reaksi dari sejumlah elite Partai Demo­krat yang meminta PKS keluar dari koalisi.  Pada 2011, SBY merombak Kabinet Indonesia Bersatu dengan mengurangi jatah menteri dari PKS, yaitu Menristek Suharna Surapratana. PKS keberatan dengan pergantian itu dan mengancam  keluar dari koalisi. Tetapi, mereka tak pernah benar-benar mundur dari kabinet.

Tersulut Emosi

Pada 2012, partai ini kembali bermain api dengan koalisi Setgab menjelang keputusan kenaikan harga BBM. PKS menolak ke­naikan harga BBM dan menyatakan siap berseberangan dengan Setgab. ”Jika pada akhirnya pe­merintah, para menteri yang prokenaikan harga BBM itu bersi­kukuh menaikkan harga BBM, maka kami terpaksa akan berseberangan,” kata Presiden PKS saat itu, Lutfhi Hasan Ishaq.

Saat pemerintah kembali me­naikkan harga BBM, Juni 2013, PKS kembali membangkang. Kemu­dian muncul desakan kuat agar PKS ditendang dari Setgab. Se­perti diperki­rakan, Presiden SBY tidak mengambil langkah ekstrem tersebut.

SBY baru benar-benar tersulut emosinya ketika dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Ka­mis (10/10) diperdengarkan re­kaman percakapan antara Luthfi dan Ridwan Hakim yang disadap KPK. Dalam rekaman itu muncul sosok Bunda Putri yang oleh Luth­fi digambarkan sebagai so­sok penting yang bisa memengaruhi para pengambil kebijakan. ”Bun­da Putri ini dekat dengan Presiden SBY,” sebut Luthfi.

Mendengar namanya dikait-kaitkan dengan seseorang yang tak dikenalnya, SBY gerah. Sepu­lang dari kunjungannya ke Brunei Darussalam, SBY langsung meng­­gelar jumpa pers begitu mendarat di Bandara Halim Per­danakusumah.

”Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden, seribu persen Luthfi bohong! Dia (Bun­da Putri) sangat tahu dengan kebijakan reshuffle, 2000 persen bohong!” tegas SBY.

Tampaknya, kali ini PKS ber­hasil memprovokasi Presi­den dengan cara mengusik soal pri­badinya. Sejauh mana keter­singgungan SBY ini akan ber­dampak pada ditalaknya PKS dari rumah koalisi dan diusirnya ketiga menteri tersisa dari Kabinet, wak­tu yang akan berbicara. (Fauzan Jayadi-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/28/241395/Bunda-Putri-dan-Bad-Boy-Koalisi

28 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ramai Dibicarakan, Bukan Fokus KPK

SUARA MERDEKA – Senin, 28 Oktober 2013

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain menegaskan, pihaknya tidak fokus untuk menelusuri sosok Bunda Putri yang muncul dalam persidangan Luthfi Hasan. Sebab, sosok yang ramai diberitakan media itu domainnya di luar pidana.

Meski demikian, KPK akan memproses secara pidana apabila ada kecukupan bukti keterkaitan Bunda Putri dalam kasus tersebut. Dia melihat adanya konflik kepentingan dengan kemunculan sosok yang disebut-sebut dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Masyarakat diminta untuk lebih bijaksana dalam menyikapi kemunculan Bunda Putri yang menjadi perdebatan. Tidak hanya berpikir satu sektor, tetapi juga harus terintegrasi.

Lalu siapakah Bunda Putri yang menjadi perhatian publik itu? Perempuan berambut pendek dan berkaca mata tersebut—berdasarkan foto-foto Bunda Putri yang tersebar di berbagai media—kini menjadi bahan pembicaraan, mulai dari rakyat jelata hingga orang nomor satu di Republik ini.

Bahkan Presiden SBY langsung memberikan bantahan sendiri melalui konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada 10 Oktober. “2.000 persen bohong. Kalau ada reshuffle kabinet dia tahu. Istri saya pun tidak tahu. Tidak semua menteri tahu,” kata SBY.

Dari Kuningan

Dia juga menyatakan bahwa pernyataan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor—bahwa Bunda Putri orang dekat Presiden—1.000 persen bohong.

Nama Bunda Putri muncul kali pertama, pada sidang di Pengadilan Tipikor, 29 Agus­tus. Dalam sidang itu diperdengarkan rekaman penyadapan, berupa percakapan antara Luthfi, Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin dan seseorang yang disapa “Bunda”. Akhirnya diketahui perempuan misterius itu bernama Non Saputri, berasal dari Cilimus, Kuningan, Jabar.

Penuturan lain tentang sosok Bunda Putri datang dari ekonom Faisal Basri. Melalui blognya, Faisal menyatakan mengenal Bunda Putri sejak 2007. Bunda dikenal sebagai sosok yang ramah, hangat dan lugas dalam berbicara serta mempunyai jaringan luas, baik pejabat tinggi dan petinggi perusahaan minyak Malaysia, Petronas. Pejabat Petronas demikian hormat kepada Bunda yang mengaku punya pabrik pupuk di Kalimantan Barat tersebut.

”Sudah hampir dua tahun saya tak berjumpa dengan sosok yang mendadak sontak menjadi tokoh misterius itu. Di mata saya, rasanya dia sosok yang tidak teramat misterius. Yang membuat dia semakin misterius adalah komentar Presiden yang mengatakan 2.000 persen tak mengenalnya dan para petinggi PKS yang begitu saja menelan mentah-mentah apa yang mereka dengar dari ucapan Bunda Putri. Entahlah,” ujar Faisal.

Dari pengakuan itu, timbul pertanyaan mengapa aparat sulit menghadirkan Bunda Putri? Mengapa dia tidak muncul memberikan keterangan, sehingga tidak timbul syakwasangka yang berkepenjangan. Yang jelas kita berharap misteri ini segera ter­ungkap. (Hartono Harimurti, Royce Wijaya SP, Anton Sudibyo-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/28/241394/Ramai-Dibicarakan-Bukan-Fokus-KPK-

28 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

BKD Diminta Punya Posko Aduan

SUARA MERDEKA – Senin, 28 Oktober 2013

GROBOGAN – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menginginkan transparansi dalam pelaksanaan seleksi CPNS di semua wilayah. Untuk itu setiap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di semua kabupaten/kota harus memiliki posko pengaduan. Melalui posko, peserta seleksi CPNS bisa menyampaikan keluhannya jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Pengamat maupun lembaga swadaya yang konsen dalam bidang kepegawaian pun bisa menyampaikan temuannya jika ada yang tidak beres. ”Kalau punya kesadaran untuk transparansi dan akuntabel maka semestinya BKD di kabupaten/kota memiliki posko pengaduan. Saya sudah memberikan surat edaran pada semua bupati,” kata Ganjar akhir pekan, kemarin.

Lebih jauh Ganjar menjelaskan, posko pengaduan bukan hanya buka selama proses pendaftaran. Melainkan sampai beberapa pekan setelah pengumuman.

Pengaduan

Alasannya, indikasi kecurangan atau ketidaktransparanan mengenai seleksi CPNS bisa saja terjadi dan diketahui setelah proses selesai.
Mengenai bentuk posko, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyerahkan pada BKD. Namun hendaknya pengaduan bisa dilakukan dengan langsung yakni datang ke kantor BKD. Untuk itu panitia penerima aduan harus selalu ada dan siap. Bentuk lainnya adalah membuka layanan aduan melalui website. Sehingga, tujuan transparansi bisa tercapai.

Sebagaimana diketahui, Ganjar merasa kecewa saat melakukan sidak ke posko pengaduan sleeksi CPNS BKD Jateng pekan lalu. Dikatakannya, tak ada ruangan yang jelas dan data juga tidak bisa ditunjukkan oleh pegawai BKD provinsi menjadi alasan kemarahannya. ”Kalau data saja tidak ada, bagaimana mau serius? Saya minta Kepala BKD Provinsi menghadap Senin (28/10),” tegasnya.

Terpisah, Kepala BKD Grobogan, Suhadi mengatakan sudah ada posko pengaduan yang berada di desk CPNS kantor BKD Grobogan. Keberadaan posko ini sudah diumumkan melalui website BKD, papan pengumuman BKD, serta bekerjasama dengan Dishubinfokom dan radio swasta.

”Pengaduan bisa dilakukan siapa pun dan kapan pun selama jam kerja. Petugas selalu siap. Jika memang ada aduan, akan segera kami tindak lanjuti. Agar tidak ada kekhawatiran peserta maupun masyarakat. Tapi sampai saat ini (Minggu 27/10) belum ada aduan yang masuk,” kata Suhadi. (H81-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/28/241329/BKD-Diminta-Punya-Posko-Aduan

28 Oktober 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Dana Hibah dan Bansos Sarat Aspirasi Politik

SUARA MERDEKA – Senin, 28 Oktober 2013

  • Nominal Bantuan sampai Rp 60 Juta

DEMAK – Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) melalui RAPBD Perubahan 2013 dinilai sarat aspirasi politik anggota DPRD Demak. Dari jumlah pendapatan pada RAPBD Perubahan 2013 sebesar Rp 1,34 triliun, penyaluran hibah dan bansos masing-masing mencapai Rp 108,5 miliar dan Rp 3,57 miliar atau sekitar 10 persen.

Dengan besaran sekitar 10 persen dari total RAPBD-P 2013, pengelolaan dana bansos pun berpotensi menimbulkan masalah. Selain digelontorkan oleh pejabat eksekutif, bansos juga direkomendasikan oleh DPRD selaku partner eksekutif dalam memasang pagu anggaran ini.
Sayangnya, penyaluran bansos ditunding masih sarat muatan politis. Diduga banyak aliran bansos kepada konstituen politikus. Bahkan, beredar kabar bahwa penganggaran hibah dan bansos hingga Rp 60 juta/sasaran ini sebagai kompensasi untuk memuluskan persetujuan RAPBD-P 2013. Ketika dikonfirmasi, Bupati Moh Dachirin Said membantah hal itu. “Tidak benar ada kompensasi,” ujarnya singkat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penyerapan anggaran yang tinggal tersisa dua bulan memang membutuhkan kerja ekstrakeras. Meski begitu, sudah diantisipasi sejumlah SKPD yang menjalankan proyek fisik. Upaya antisipasi itu dengan menyusun perencanaan lebih awal sehingga begitu APBDP nantinya ditetapkan maka proyek bisa langsung dilaksanakan. Guna menghindari penyimpangan terhadap aturan, mereka juga akan melakukan studi banding ke Kabupaaten Jepara, Kota dan Kabupaten Semarang.

Desak BPK

Terpisah, Pegiat Koalisi LSM Pro Demak Bersih, Ahmad Munir Yusak, mempertanyakan ketiadaan dasar atas pemberian dana hibah dan bansos hingga puluhan juta. Hal tersebut patut dicurigai bahwa hibah dan bansos bermuatan politis. “Ini tahun politik sehingga tidak mengherankan jika kebijakan yang muncul sarat muatan politis. Bagi Pemkab risikonya kecil, karena aturannya kini pertanggungjawaban bansos bukan SKPD penyalur tapi penerima itu sendiri,” katanya.

Meski begitu, pihaknya akan terus mengawasi RAPBDP 2013 sampai pada tahap penetapan. Sehubungan hal itu, ia akan berkoordinasi dengan BPK di Semarang agar mendesak Kabupaten Demak menjadi prioritas audit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyaluran hibah dan bansos berkisar Rp 5 juta-Rp 10 juta bisa dihitung dengan jari. Tapi puluhan jumlahnya untuk hibah dan bansos yang nominal besarannya mencapai Rp 50 juta.

Di Komisi B, misalnya hibah paling besar Rp 60 juta disalurkan pada Kelompok Tani Sido Bakti di Desa Undaan Lor, Kecamatan Karanganyar. Adapun Komisi D, sejumlah tempat peribadatan dan TPQ menerima hibah sebesar Rp 50 juta seperti Mushala Baitus Sa’adah di Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, TPQ Al Izza di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah, dan Mushala Darussalam Rimbu Lor, Kecamatan Karangawen.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak, Zairida melalui Kasi Pidsus Dafit Supriyanto mengatakan, jika ada penyimpangan dalam penyaluran hibah dan bansos maka SKPD terkait juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Pasalnya, SKPD memiliki fungsi sebagai pihak verifikator. (J9-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/28/241325/Dana-Hibah-dan-Bansos-Sarat-Aspirasi-Politik

28 Oktober 2013 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Bersumpah Berantas Korupsi

SUARA MERDEKA – Senin, 28 Oktober 2013

  • Anak Muda Sambut Sumpah Pemuda

SOLO – Berbagai aksi simpatik digelar berbagai elemen pemuda di Jalan Slamet Riyadi, Minggu, untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober  (28/10). Mereka berharap menjawab tantangan zaman dan melawan korupsi. Aksi yang kebetulan bersamaan dengan pelaksanaan car free day (CFD) itu, di antaranya digelar pemuda lintas agama bernama Solo Bergandeng Tangan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Yayasan Pem­binaan Anak Cacat (YPAC) Surakarta, Kelompok Kriya Mandiri dan Jawara Laweyan.

Para peserta membentangkan poster dan orasi. Mereka juga menampilkan berbagai seni yang menunjukkan jiwa kepemudaan. Koordinator Solo Bergandeng Tangan, Tiad Adhika Gilham menerangkan, aksi yang melibatkan anak muda dari berbagai agama itu, untuk mengajak para pemuda bersatu. Terutama untuk menjawab tantangan zaman yang semakin maju. Pihaknya juga menyalakan obor sebagai bentuk api semangat bagi para pemuda. “Ada 100 pemuda lintas agama yang ikut aksi. Mereka kami ajak mendukung pemberantasan korupsi yang masih marak terjadi,” terang dia keras.

Festival

Kelompok pemuda lainnya dari mahasiswa FISIP UNS pun berorasi. Koor­dinator aksi Heru Angga mengatakan, pemuda harus menjawab tantangan zaman dengan kreativitas dan menghargai sesama, meski terdapat perbedaan suku, bahasa, dan sifat. “Pemuda yang suka tawuran, hentikan. Mari jadikan Sumpah Pemuda sebagai momentum untuk membangun bangsa,” paparnya.

Kelompok Kriya Mandiri mengadakan deklarasi dan festival kreativitas pemuda. Ketua penyelenggara Joko Adiyanto menjelaskan, festival tersebut memberi kesempatan kepada pelajar untuk menyalurkan potensinya. “Seperti baca puisi, menyanyi dan pencak silat. Hilangkan rasa minder atau malu, karena itu jadi belenggu,” kata dia di sela-sela acara.

Seorang pengunjung CFD, Sri Rohmadi (47) mengharapkan Sumpah Pemuda menjadi momentum kebangkitan. Dia tidak ingin lagi mendengar atau melihat kalangan muda terlibat korupsi. Seperti yang sudah terjadi dalam satu tahun terakhir ini. “Saya mendukung anak muda sekarang untuk terus mengobarkan basmi korupsi dengan berbagai macam kegiatan yang positif,” jelasnya. (H80-26,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/28/241349/Bersumpah-Berantas-Korupsi

28 Oktober 2013 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: