KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mantan Kades Reco Kretek Jadi DPO

SUARA MERDEKA.com – 05 Juli 2011

Tersangka Korupsi ADD

Wonosobo, CyberNews. Mantan kepala desa (Kades) Reco Kecamatan Kertek, Kribowo (35) secara resmi dijadikan daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo. Tersangka sudah dipanggil kejaksaan selama tiga kali namun tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

Kribowo merupakan tersangka utama kasus penyelewengan alokasi dana desa (ADD) tahun 2009 sebesar Rp 39 juta. Uang hasil korupsi tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi selama menjadi kepala desa. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonosobo, Tony Spontana,mengemukakan tersangka kasus ADD Reco, Kribowo tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

Menurutnya saat ini keberadaannya tidak diketahui sehingga ditetapkan menjadi DPO. “Statusnya tersangka utama, yang bersangkutan kami tetapkan sebagai DPO,” terangnya.

Uang dari hasil korupsi tersebut digunakan murni untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat seperti yang seharusnya dilakukan.Menurutnya kasus yang terjadi pada tahun 2009 ini dilakukan perorangan dan masih terus dikembangkan. “Tersangkanya dia sendiri,” ujarnya.

Pada tahun 2011 ini bantuan ADD yang digelontorkan pemerintah ke masing-masing desa menjadi salah satu sasaran kejaksaan karena dinilai berpotensi terjadi penyimpangan pada tingkat realisasi di lapangan. “Kami akan pantau kasus ADD di seluruh wilayah di Kabupaten Wonosobo,” imbuhnya.

Dengan penetapan DPO tersebut pihak kejari meminta bantuan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan.Kejaksaan juga mengimbau kepada masyarakat luas yang mengetahui keberadaan tersangka supaya melapor.

( Edy Purnomo / CN27 / JBSM )

Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/07/05/90064

26 Oktober 2013 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Status DPO Empat Tersangka Disiapkan

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 23 Oktober 2013

Kasus Korupsi BPR BKK Jati

KUDUS, suaramerdeka.com – Status daftar pencarian orang (DPO) empat tersangka kasus dugaan korupsi BPR BKK Jati, saat ini disiapkan. Aparat memutuskan menempuh kebijakan tersebut setelah dua kali pemanggilan yang sudah dilakukan sebelumnya, gagal menghadirkan tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Amran Lakoni mengemukakan, pihaknya sudah dua kali memanggil dengan alamat terakhir yang tercatat di insitutsi tersebut. ”Dua kali dipanggil, mereka tidak hadir,” katanya.

Sebelum status DPO ditetapkan, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Tujuannya, meminta bantuan terkait pencarian keempatnya. Setelah segala sesuatunya dianggap menemui jalan buntu, sepertinya status DPO tinggal menunggu waktu saja.

Secara teknis, Kejaksaan Negeri Kudus yang akan mengeluarkan status DPO. Hanya saja, institusinya akan memberi tembusan kepada aparat penegak hukum hingga di tingkat Kejaksaan Agung. ”Kami yang akan menetapkan status tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, langkah tersebut semata-mata dilakukan agar kasus tersebut dapat dituntaskan. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Kamis (29/8) menahan Mukhlas (45) dan Fahlia Fachri (41), terkait kasus dugaan korupsi di Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Jati.

Hasil penyidikan petugas diketahui Mukhlas diduga menggunakan dana sebesar Rp 513,6 juta sedangkan Fahlia, Rp 351,5 juta. Nominal tersebut didapat dari masing-masing 56 nasabah dan 44 nasabah yang ditangani keduanya. Data nasabah ada, tetapi mereka tidak mengajukan kredit.

Melalui modus serupa hal itu dilakukan oleh Kristina (Rp 1,2 miliar), Sofiyanto (Rp 372,4 juta), Saiful (Rp 121,6 juta), Setya (Rp 641,5 juta) dan Sukarno (Rp 191,2 juta). Kecuali Kristina yang merupakan mantan bendahara, empat lainnya bekas staf BPR BKK Jati. Saat ini, Saiful masih terus diproses, sedangkan empat lainnya belum diketahui keberadaannya.

( Anton WH / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/23/176761/Status-DPO-Empat-Tersangka-Disiapkan

26 Oktober 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Berkas Korupsi Pengadaan Seragam Dinas PNS Dinyatakan P21

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 24 Oktober 2013

DEMAK, suaramerdeka.com – Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas harian PNS Tahun Anggaran 2010 dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak, Rabu (23/10).

Tim penyidik Polres Demak telah menyerahkan berkas kasus korupsi itu dengan tersangka Priyono Sanjoyo, suami direktur CV Ganesha yang dinyatakan sebagai pemenang tender.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak, Zairida melalui Kasi Pidsus Dafit Supriyanto mengatakan, tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 353 juta.

Sedangkan nominal proyek pengadaan seragam dinas harian PNS ini senilai Rp 1.130.583.600. ‘’Tersangka memalsukan seluruh dokumen yang semestinya ditandatangani istrinya,’’ katanya, kemarin.

Posisi tersangka sendiri pada proyek tersebut memang tidak tercantum. Hanya saja, tersangka diduga memalsukan tanda tangan istrinya. Selain itu, terjadi penyimpangan bahwa pengadaan seragam dinas harian PNS tersebut tidak sesuai spek.

Dimungkinkan bulan depan, perkara tersebut sudah bisa disidangkan. Akibat perbuatannya itu, tersangka Priyono Sanjoyo dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

( Hartatik / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/24/176869/Berkas-Korupsi-Pengadaan-Seragam-Dinas-PNS-Dinyatakan-P21

26 Oktober 2013 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

JPU Susun Dakwaan Kumulatif Mantan Kadinas Perindagtamben

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 25 Oktober 2013

GROBOGAN, suaramerdeka.com – Dua perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kadinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Grobogan akan dijadikan satu berkas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah ditunjuk dan dakwaan tengah dalam proses penyelesaian.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) sekaligus salah satu JPU yang menangani perkara, Askari mengatakan dua perkara memang berdiri sendiri namun bisa dijadikan satu berkas. Salah satu alasannya, tersangka melakukan korupsi di satu lokasi. “Dakwaan tidak dipisah, Tapi kami susun secara kumulatif,” kata Askari, Jumat (25/10).

Thohirin dijadikan tersangka dalam dua perkara sekaligus. Pertama dugaan korupsi pembangunan kios Mandiri di Pasar Godong dan Grobogan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejaksaan, di dua pasar daerah tersebut, tersangka diduga telah menerima uang dari pedagang untuk pembangunan kios yang nominalnya Rp 161 juta. Pungutan liar dilakukan ketika tersangka masih menjabat sebagai kepala Disperindagtamben Grobogan pada 2010.

Untuk perkara ini, Thohirin akan dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf h jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kedua, adalah dugaan korupsi dana listrik Pasar Godong saat dirinya masih menduduki jabatan yang sama tahun 2010. Lantaran tidak bisa mempertanggungjawabkan, dirinya diduga menilap Rp 83 juta.

Dalam perkara ini, pria yang juga pernah menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Grobogan tersebut juga dijerat tiga Pasal yang sama. Bedanya, untuk Pasal 12 dengan huruf i.

Thohirin sendiri telah ditahan di Rutan Kedungpane Semarang semenjak 24 September. Masa penahananya juga telah diperpanjang oleh JPU selama tiga puluh hari hingga pertengahan November.

Askari mengatakan saat ini berkas sudah lengkap, namun masih dalam perbaikan. “Begitu selesai perbaikan, segera kami limpahkan ke pengadilan. Mungkin akhir Oktober atau awal November,” terangnya.

( Hanung Soekendro / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/10/25/177108/JPU-Susun-Dakwaan-Kumulatif-Mantan-Kadinas-Perindagtamben

26 Oktober 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Soal Hukuman Mati Akil, KPK Minta Kajian Kampus

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 26 Oktober 2013

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya mencari landasan agar bisa menjatuhkan hukuman mati terhadap tersangka kasus suap MK, Akil Mochtar.  Salah satunya dengan meminta bantuan kalangan akademisi untuk membuat kajian menyangkut vonis mati bagi koruptor.

“Kalau semua kampus mendukung gagasan ini, maka akan lebih mudah bagi penegak hukum menentukan sikap, ” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Yogyakarta, Jumat (25/10).

Di samping hukuman mati, lembaga anti rasuah ini juga merasa tidak sejalan dengan pengadilan soal tuntutan ganti rugi, dan pencabutan hak politik pelaku korupsi. Contohnya pada kasus yang menjerat terpidana Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Djoko Susilo.

“Kami harap dukungan dari semua kampus lewat kajian. Ini akan memudahkan kami bersikap,” tandas Adnan.

( Amelia Hapsari / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/26/177133/Soal-Hukuman-Mati-Akil-KPK-Minta-Kajian-Kampus

26 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tiga Mantan Pimpinan BPR BKK Ditahan

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 Oktober 2013

  • Kredit Fiktif Rp 6,3 Miliar

DEMAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak menahan tiga tersangka dugaan penyaluran kredit fiktif pada PD BPR BKK Demak Cabang Wonosalam, yang merugikan keuangan negara Rp 6,3 miliar, Selasa (22/10).

Ketiganya adalah Irvani (mantan pimpinan cabang), Sukisno (mantan pimpinan cabang periode 2005-2012) dan Sunaryo (mantan kasi pemasaran).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak, Zairida melalui Kasi Pidsus Dafit Supriyanto, mereka ditahan sampai 20 hari ke depan. Untuk melakukan penahanan, dibutuhkan waktu hampir lima bulan pascapenetapan status tersangka.

’’Kami anggap sudah cukup bukti untuk menahan ketiga tersangka ini. Status tahanan sementara titipan kejaksaan selama 20 hari dan bisa diperpanjang jika diperlukan sambil menunggu masa persidangan,’’ ujarnya, kemarin.

Dari penyidikan diketahui, bahwa modus yang digunakan tersangka dengan menyalahgunakan wewenang dengan kredit fiktif, peningkatan plafon kredit, penggunaan angsuran dan pelunasan nasabah serta pencairan pinjaman tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan. Adapun pembobolan PD BPR BKK Demak Cabang Wonosalam senilai Rp 6,3 miliar mulai 2010-2012.

Pinjam Nama Nasabah

Ketiga tersangka tersebut tidak menjalankan standart operation procedure (SOP) sesuai yang diatur direksi terkait penyalura kredit senilai Rp 6.360.293.000. Pada 2012, jumlah nasabah PD BPR BKK Cabang Wonosalam sebanyak 849.

Tersangka meminjam nama 349 nasabah atau sekitar 40,87% dari total nasabah dalam penyaluran kredit fiktif. Dari pengembangan penyidikan diakui ketiga tersangka, bahwa pengajuan kredit senilai Rp 6,3 miliar tidak melalui rapat komite kredit. Padahal, mekanisme penyaluran kredit semestinya melalui rapat komite dan persetujuan direksi terlebih dahulu.

’’Dalam rapat komite inilah semestinya dibahas aspek-aspek pemberian kredit seperti kelayakan debitur hingga jaminan kredit. Mekanisme tersebut, tidak ditempuh pada penyaluran kredit untuk 349 nama debitur,’’ terangnya.

Tersangka menggunakan modus ’’topengan’’ dan ’’domplengan’’ untuk memfiktifkan kredit tersebut. Nilai pinjaman fiktif yang disalurkan antara Rp 20 juta-Rp 25 juta/debitur. Dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia, diketahui kredit fiktif senilai Rp 6,3 miliar disalurkan dengan modus topengan senilai Rp 4,54 miliar.

Adapun yang disalurkan dengan modus ’’domplengan’’ dan angsuran, masing-masing senilai Rp 1,8 miliar dan Rp 10 juta

Sementara itu, satu tersangka lainnya yakni staf bagian pemrosesan kredit yakni Sugiarto yang lebih awal ditetapkan sebagai tersangka keberadaannya belum diketahui. Kejari pun telah menetapkan DPO pada yang bersangkutan. (J9-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/23/240880/Tiga-Mantan-Pimpinan-BPR-BKK-Ditahan

26 Oktober 2013 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Peserta CPNS Diminta Tak Tergoda Rayuan Oknum

SUARA MERDEKA – Jum’at, 25 Oktober 2013

GROBOGAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Sugiyanto mengatakan seleksi CPNS Honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Grobogan dipastikan sesuai dengan Pakta Integritas yang telah ditandatangani.

Tidak boleh ada suap, praktik perjokian, maupun titipan melalui pejabat daerah. Jika ada yang terbukti melanggar dan pelakukanya adalah PNS, maka akan dikenai sanksi sebagaimana PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Sanksi tegas akan dikenakan pada PNS yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Mulai dari penundaan gaji, penundaan promosi jabatan hingga pemecatan. ”Harapan kami, seleksi ini bebas dari kecurangan.

Tapi jika ada PNS yang nakal, akan dikenai sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010. Tidak ada titipan CPNS,” kata Sugiyanto seusai memimpin Rakor Persiapan Ujian CPNS di Aula Cipta Reptya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Grobogan.

Hasil Tes

Sementara itu Kepala BKD Suhadi menegaskan hanya nilai tes lah yang bisa menentukan seseorang lolos seleksi atau tidak. Oleh karenanya, para peserta seleksi diminta tidak terkecoh jika ada iming-iming seseorang bisa meloloskan dengan imbalan sejumlah uang. ”Baik saya sebagai Kepala BKD, Pak Sekda, atau Bupati sekalipun tidak akan bisa menentukan lolosnya seseorang.

Hanya hasil ujian yang bisa menentukan,” ujar Suhadi. Dalam Rakor tersebut dipaparkan jika naskah soal akan didistribusikan H-1 atau tanggal 2 November. Naskah akan ditempatkan di Gedung Riptaloka Setda Grobogan dan akan didistribusikan ke sekolah beberapa saat menjelang ujian.

Untuk keamanannya, panitia bekerja sama dengan Polres dan Satpol PP. Soal terdiri dari dua macam yakni tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Masingmasing terdiri dari 120 soal dengan waktu pengerjaan selama 120 menit. Diharapkan peserta mempersiapkan diri agar bisa mengerjakan soal sebaik mungkin. (H81- 87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/25/241053/Peserta-CPNS-Diminta-Tak-Tergoda-Rayuan-Oknum

26 Oktober 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Wakil Ketua DPRD Ditahan – Termasuk Sriyono dan Elvi Zuhroh

SUARA MERDEKA – Jum’at, 25 Oktober 2013

  • Korupsi Asuransi Fiktif 2003

SEMARANG- Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Ahmad Djunaedi bersama anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, AYSujianto ditahan oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Penahanan dilakukan Rabu (23/10) malam, usai sidang pembacaan dakwaan korupsi. Keduanya diduga terlibat korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang tahun 2003. Kasus itu merugikan kas daerah hingga Rp 1,8 miliar.

Majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik juga menetapkan penahanan atas tiga mantan anggota DPRD Semarang yang terseret kasus itu. Ketiganya adalah Sriyono, Elvi Zuhroh dan Purwono Bambang Nugroho. ”Penahanan ini merupakan kesepakatan majelis hakim. Agar persidangan berjalan lancar,” kata Hakim Erentuah. Empat terdakwa selain Elvi Zuhroh ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Kedungpane Semarang.

”Kami terima empat tahanan, dititipkan oleh jaksa Kejari Semarang tadi malam pukul 11,” kata Kepala Pengamanan LP Kedungpane, Maliki, Kamis (24/10). Sedangkan Elvi Zuhroh ditahan di LPWanita Bulu Semarang.

Korupsi yang menjerat kelima terdakwa terjadi saat mereka masih duduk di kursi dewan periode 1999-2004. Dalam sidang Rabu malam lalu, kelima terdakwa dijerat pasal berlapis yang disusun secara alternatif subsideritas.

Pada dakwaan kesatu primer, jaksa menjerat lima terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang (UU) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan UU 20 Tahun 2001. Sedangkan dalam dakwaan kesatu subsider, kelima terdakwa dijerat Pasal 3 perundangan yang sama.

Untuk dakwaan kedua primer, terdakwa dikenakan Pasal 12 (b), subsider Pasal 5 ayat (2) dan lebih subsider Pasal 11 UU 31/1999. Lalu untuk dakwaan ketiga, para terdakwa dikenakan Pasal 8 juncto Pasal 18 UU 31/1999. Dan pada dakwaan keempat terdakwa dijerat Pasal 12 (b) ayat (2) junctoPasal 12 (c).

Bocor

Pos anggaran asuransi jiwa untuk 45 anggota DPRD Kota Semarang tahun 2003 bocor. Pagu anggaran asuransi jiwa itu mencapai Rp 1,836 miliar untuk pembayaran premi asuransi jiwa ke perusahaan asuransi Pasaraya Life. Tertanggungnya adalah 45 anggota DPRD Semarang saat itu, dengan jangka waktu hingga akhir periode jabatan tahun 2004. Dari pagu anggaran, cair dana Rp 1,728 miliar. Namun dana itu tak disetorkan ke Pasaraya, malah dibagi merata ke 45 anggota dewan.

”Seharusnya dana digunakan untuk membayar premi asuransi. Akan tetapi justru dibagikan kepada anggota DPRD Kota Semarang, termasuk para terdakwa,” demikian Jaksa Penuntut Umum Ardito Muwardi membacakan dakwaan dalam sidang. Pembagian uang itu diserahkan oleh tiga pimpinan dewan saat itu, Ismoyo Subroto, Hamas Ghani dan Humam Mukti Azis. Berdasar dakwaan jaksa, sebelumnya ada rapat di antara ketiganya yang menyepakati pembagian dana tersebut. Masing-masing anggota dewan terlapor menerima Rp 38 juta.

Nyatanya yang diterima adalah Rp 36 juta. ”Selisih dua juta per anggota dewan tersebut mengalir kepada tiga pimpinan dewan, pimpinan Asuransi Pasaraya Life dan dua pegawainya,” lanjut Ardito. Semestinya dana tersebut tidak diterimakan tunai. Dan ketika tidak ada klaim sesuai dengan ketentuan produk asuransi jiwa itu, maka seharusnya dana asuransi kembali ke kas daerah. Atas dakwaan tersebut, Penasihat hukum lima terdakwa Kairul Anwar menyatakan menerima dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan.

Sidang akan dilanjutkan pekan mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Wachid Nurmiyanto Ketua DPD PAN Kota Semarang yang juga anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Semarang mengatakan, dirinya belum mengetahui secara persis soal penahanan salah satu kadernya Ahmad Junaedi dan anggota DPRD Kota dari PPP AY Sujianto. Penahanan dua anggota DPRD Kota Semarang juga mendapat tanggapan dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Menurut pria yang biasa disapa Hendi ini, dirinya memang belum tahu persis soal penahanan tersebut. ”Kami harapkan jajaran DPRD tetap bisa menjalankan tugasnya, tanpa terganggu adanya masalah ini,” tegasnya. (H89,H71,H35-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/25/241082/Wakil-Ketua-DPRD-Ditahan

26 Oktober 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Dakwaan untuk Thohirin Disusun

SUARA MERDEKA – Sabtu, 26 Oktober 2013

GROBOGAN – Dua perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kadinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Grobogan, Thohirin, akan dijadikan satu berkas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah ditunjuk dan dakwaan tengah dalam proses penyelesaian.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) sekaligus salah satu JPU yang menanganai perkara, Askari mengatakan, dua perkara memang berdiri sendiri namun bisa dijadikan satu berkas. Salah satu alasannya, tersangka diduga melakukan korupsi di satu lokasi. “Dakwaan tidak dipisah, tapi kami susun secara kumulatif,” kata Askari, kemarin.

Thohirin dijadikan tersangka dalam dua perkara sekaligus. Pertama dugaan korupsi pembangunan kios Mandiri di Pasar Godong dan Grobogan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejaksaan, di dua pasar daerah tersebut, tersangka diduga telah menerima uang dari pedagang untuk pembangunan kios yang nominalnya Rp 161 juta. Pungutan liar dilakukan ketika tersangka masih menjabat sebagai kepala Disperindagtamben Grobogan pada 2010.

Diperpanjang

Untuk perkara ini, Thohirin akan dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf h jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kedua, adalah dugaan korupsi dana listrik Pasar Godong saat dirinya masih menduduki jabatan yang sama tahun 2010. Lantaran tidak bisa mempertanggungjawabkan, dirinya diduga menilap Rp 83 juta. Dalam perkara ini, pria yang juga pernah menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Grobogan tersebut juga dijerat tiga Pasal yang sama. Bedanya, untuk Pasal 12 dengan huruf i.

Thohirin sendiri telah ditahan di Rutan Kedungpane Semarang semenjak 24 September. Masa penahananya juga telah diperpanjang oleh JPU selama tiga puluh hari hingga pertengahan November.

Askari mengatakan saat ini berkas sudah lengkap, namun masih dalam perbaikan. “Begitu selesai perbaikan, segera kami limpahkan ke pengadilan. Mungkin akhir Oktober atau awal November,” terangnya. (H81-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/26/241200/Dakwaan-untuk-Thohirin-Disusun

26 Oktober 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Mantan Kepala Bidang Pertamanan Diperiksa

SUARA MERDEKA – Sabtu, 26 Oktober 2013

SEMARANG – Mantan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang, Sujadi diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polrestabes Semarang, Jumat (25/10). Pemeriksaan perdana itu untuk meminta keterangan terkait dugaan korupsi belanja sarana prasarana taman oleh DKP sebesar Rp 744 juta pada APBD Semarng 2012.

Dalam pemeriksan pertanggungjawaban belanja, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tidak menemukan bukti belanja. Namun BPK menemukan nota kuitansi pemeliharaan sarana taman kota Rp 418.003.202 yang disimpan Sujadi. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Wika Hardianto SH SIK mengatakan, mantan kepala bidang pertamanan itu diperiksa enam jam oleh pihaknya.

”Kami minta keterangan terkait proses anggaran dana belanja dari awal hingga realisasi dan alokasi dana tersebut di lapangan,” ungkapnya, Jumat (25/10).

Keterangan itu nantinya digunakan pihaknya untuk pengembangan kasus korupsi anggaran yang diduga dilakukan oleh Sujadi. ”Kami akan gali dan dalami supaya tidak salah langkah dalam mengambil sikap,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan tahap awal itu, Sujadi diketahui tidak dapat me­nerangkan rincian anggaran yang dialokasikan sebagai dana pemeliharan sarana prasarana taman kota. Sujadi berdalih, jika rincian anggaran masih berada di BPK.

Wika menambahkan, pemeriksaan akan terus berlanjut sampai pihaknya mendapatkan bukti-bukti, hingga dugaan korupsi itu diketahui. Selain Sujadi, lanjut dia, Kepala DKP Kota Semarang Arief Rudianto juga menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Keduanya diperiksa secara bersamaan dengan penyidik berbeda. (K44,H74-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/26/241217/Mantan-Kepala-Bidang-Pertamanan-Diperiksa

26 Oktober 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: