KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kegelisahan atas mafia hukum dalam “Sastra Jurnalistik”

ANTARA JATENG.com – Sabtu, 19 Oktober 2013 

Semarang (ANTARA News) – Kegelisahan atas praktik mafia hukum di Indonesia mendorong Teguh Hadi Prayitno, jurnalis televisi swasta di Semarang, meluncurkan buku “Sastra Jurnalistik: Menyelisik Mafia Hukum”.

Peluncuran buku telaah atas novel “Abal-Abal” itu, digelar di bekas gedung Fakultas Ilmu Budaya Undip, Pleburan, Semarang, Jumat malam, diawali dengan pementasan teatrikal yang dibawakan oleh dua seniman.

Dengan permainan cahaya yang minim, seorang seniman perempuan bertopeng tampak asyik menari mengikuti irama dengan latar belakang cover buku yang disorot lampu hingga membentuk bayang-bayang hitam yang atraktif.

Saat hampir bersamaan, tampak seorang laki-laki seperti sedang gelisah duduk agak menjauh dari penari bertopeng itu, tak lama kemudian seniman tersebut melepaskan sepatu, baju, dan celana panjang yang dikenakannya.

Hanya mengenakan kaos dan celana pendek, Adhitia Armitrianto, seniman itu, kemudian membuka lembar demi lembar buku yang dipegangnya, dan tiba-tiba berteriak “Abal-Abal…!”, sembari menggelengkan kepala.

Itulah petikan adegan teatrikal pembuka peluncuran buku “Sastra Jurnalistik” yang diakui Teguh, penulisnya, berangkat dari novel “Abal-Abal” karya Arswendo Atmowiloto yang ditulis semasa mendekam di balik penjara.

Sebagai suatu kritik terhadap lembaga pemerintahan, kata dia, tema yang diusung novel itu boleh dibilang tidak akan pernah lekang oleh waktu, terutama soal mafia hukum yang kemudian dikenal dengan makelar kasus.

Pada novel Abal-Abal yang ditulis antara 1990-1994, kata mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Sosial Undip itu, sudah diceritakan soal mafia hukum atau makelar kasus yang kemudian biasa disebut dengan “markus”.

Teguh menjelaskan bukunya itu sebenarnya merupakan hasil tesisnya di Magister Ilmu Susastra Undip yang menelaah bagaimana Arswendo melakukan proses investigasi atas praktik mafia hukum semasa di penjara.

“Saya kira ini menjadi kegelisahan bersama atas praktik mafia hukum. `Abal-Abal` bercerita bagaimana proses investigasi partisipatif yang dilakukan Arswendo yang kemudian saya sebut `Sastra Jurnalistik`,” katanya.

(U.KR-ZLS/B/M029/M029) 18-10-2013 23:05:45

Sumber :  http://www.antaranews.com/berita/401121/kegelisahan-atas-mafia-hukum-dalam-sastra-jurnalistik

19 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Sarpras, Suko Santoso Dituntut 2 Tahun Penjara

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 16 Oktober 2013

JEPARA, suaramerdeka.com – Kepala Seksi Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Jepara, Suko Santoso dituntut pidana penjara selama dua tahun.

Kejaksaan Negeri Jepara juga menuntut denda Rp 60 juta setara dengan lima bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negri Jepara menilai Suko terlibat dalam korupsi pemeliharaan jalan tahun 2009-2010. JPU tak menuntut pidana tambahan berupa kewajiban mengganti kerugian negara. Sebab dalam persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa Suko turut menggunakan dana proyek untuk kepentingannya.

“Perbuatan terdakwa (Suko -red) telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsider,” kata Jaksa MA Munir membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (16/10).

Dalam dakwaan subsider, JPU menilai Suko melanggar Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Tiga terdakwa lain, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Son Anjar Kumara, dan Kepala UPT Wilayah III Kecamatan Pecangaan dan Kedung Abdur Rochim, serta pensiunan DPU Wagiran Martono. Ketiganya bakal menyusul suko mendengarkan tuntutan hukum dari JPU.

Suko bersama tiga terdakwa lain itu didakwa bersama-sama menandatangi berita acara pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan jalan di Jepara. Padahal rekanan tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut. Tandatangan Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut digunakan untuk mencairkan pembayaran termin kepada rekanan senilai Rp 2,5 miliar.

Berita acara pemeriksaan dibuat fiktif, sehingga seolah-olah pekerjaan selesai dikerjakan, padahal belum selesai. Penasihat hukum Suko, Yohanes Winarto mengaku keberatan dengan tuntutan JPU itu. Menurutnya dalam kasus ini tidak ada kerugian negara. “Proyek sudah dilaksanakan, dan uang sudah dibayarkan. Tidak ada keugian neagra yang dikeluarkan pihak yang berwenang,” kata Yohanes.

Meurutnya, penilaian JPU yang menganggap proyek itu rugi total sebesar Rp 2,5 miliar tidak berdasar. Karena uang sudah dibayaran kepada rekanan. Dalam kasus ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Jepara Edy Sutoyo juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan tengah menyusun dakwaan untuk Edy, guna menuntutnya di pengadilan.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/16/175984/Korupsi-Sarpras-Suko-Santoso-Dituntut-2-Tahun-Penjara

19 Oktober 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Dana Rp 1 Miliar Dibantah Ngendon di Kejaksaan

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 16 Oktober 2013

KUDUS, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri Kudus membantah rumor miring seputar dana pengembalian kerugian negera, terkait dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan empat wakil rakyat periode 1999-2004. Dana tersebut ditegaskan tidak pernah ngendon di institusi tersebut melainkan sudah diserahkan ke kas daerah.

Kajari Amran Lakoni melalui Kasi Pidsus Paidi, mengemukakan hal itu kepada suaramerdeka.com, Rabu (16/10). Ditambahkannya, tidak benar bila ada anggapan pengeluaran SP3 kasus dugaan korupsi APBD 2002-2004 senilai Rp 18,6 miliar karena dana disetor ke Kejaksaan. “Tidak benar bila ada yang beranggapan seperti itu,” jelasnya.

Pihaknya mengaku mempunyai bukti terkait penyetoran dana kepada kas daerah. Hal itu dilakukan dengan mengedepankan mekanisme yang ada. “Silahkan cek ke bank yang menyetorkan dana ke kas daerah,” paparnya.

Pihaknya juga mempunyai bukti-bukti penyetoran dana dugaan kerugian negara dari empat wakil rakyat tersebut. Total dana yang disetor mencapai Rp 1 miliar. “Semua bukti-bukti sudah kami siapkan bila diperlukan,” jelasnya.

Sedangkan untuk wakil rakyat lainnya yang hingga saat sekarang masih berstatus sebagai tersangka, pihaknya mengaku masih terus menunggu kabar dari Kejati. Satu hal yang pasti, Paidi menepis tudingan ada upaya mempersulit pengeluaran SP3 seperti empat anggota DPRD yang saat ini sudah “terbebas” dari status tersangka.

“Tidak ada upaya mempersulit, justru kami berharap hal tersebut dapat dipercepat,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat anggota DPRD periode 1999 – 2004, Hamdan Suyuti, Wiyono, Djayusman Arief dan Muhammad Dwi Santiko akhirnya dapat bernapas lega. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap mereka akhirnya turun. Hal tersebut sebenarnya sudah dikeluarkan pada bulan Mei lalu, tetapi entah mengapa baru Senin (16/9) Kejaksaan Negeri Kudus merilis keterangan tersebut.

Alasan dikeluarkannya SP3 karena empat wakil rakyat tersebut sudah mengembalikan kerugian negara. Alasan lain, sebagian sudah tua dan kondisinya tidak sehat. Keempatnya merupakan anggota Panitia Anggaran ketika itu.

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/16/175964/Dana-Rp-1-Miliar-Dibantah-Ngendon-di-Kejaksaan

19 Oktober 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Selidiki Selasar Kartini, Kejari Panggil Beberapa Pihak

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 16 Oktober 2013 

 
SALATIGA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri Salatiga telah memanggil dan meminta keterangan beberapa pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Selasar Kartini. Hal tersebut dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Darmo Wijoyo dalam percakapan dengan suaramerdeka.com, Rabu (16/10).

“Sudah, kami sudah meminta keterangan beberapa orang untuk penyelidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Agustus lalu, Darmo mengatakan penyelidikan Selasar Kartini yang dibangun dengan anggaran Rp 7,676 miliar dilakukan, setelah mendapatkan petunjuk Kejaksaan Tinggi Jateng. Menurutnya, dalam penyelidikan, pihaknya harus cermat dan berhati-hati, agar bila ditingkatkan ke penyidikan tidak ada penghentian perkara.

Selasar Kartini merupakan satu di antara beberapa proyek besar di Salatiga yang dibangun tahun 2012. Proyek besar lainnya tahun lalu seperti, pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Salatiga, gedung rawat inap untuk pasien miskin RSUD Salatiga, dan penataan kawasan Jalan Jendral Sudirman.

Informasi yang didapat suaramerdeka.com, penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Selasar Kartini telah dinaikkan ke tahap penyidikan, awal bulan ini. Setelah dinaikkan ke penyidikan, kejaksaan berencana memanggil beberapa saksi.

Namun informasi itu dibantah Darmo. “Belum penyidikan, masih lid (penyelidikan),” katanya.

Bahkan, lanjut dia, kejaksaan belum berencana menggelar perkara internal, untuk menaikkan dugaan korupsi itu ke penyidikan. Kejaksaan, kata Darmo, akan memproses kasus tersebut sebagaimana kasus-kasus lainnya, tanpa misalnya membuat prioritas khusus.

“Untuk Selasar Kartini, tidak ada prioritas. Kami samakan dengan perkara lain, kalau cukup bukti naik, tergantung pembuktiannya. Tidak ada prioritas,” tandas mantan Kajari Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung itu.

( Wahyu Wijayanto / CN38 / SMNetwork

 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/16/175954/Selidiki-Selasar-Kartini-Kejari-Panggil-Beberapa-Pihak

19 Oktober 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Korupsi Tanah Perumnas Tlogosari – Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 13 Oktober 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Berkas perkara dugaan korupsi tanah Perumnas Tlogosari dilimpahkan ke pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang telah mencatat berkas ketiga terdakwa dalam buku register perkara. Ketiga terdakwa dalam kasus ini adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Priyambodo Prawirohardjo, mantan lurah Tlogosari Kulon Sri Widodo dan mantan Kepala Unit Perumnas Tlogosari, Muhammad Yusuf.

“Kami sudah berkasnya pekan lalu. Tinggal menunggu jadwal sidang dan penetapan majelis hakim dari pimpinan,” kata juru bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Togar Minggu (13/10).

Berkas Priyambodo terdaftar dengan nomor perkara 132/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Semarang. Berkas M Yusuf dengan nomor perkara 133/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Semarang. Sedangkan berkas Sri Widodo dengan nomer perkara 134/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Semarang.

Ketiga terdakwa saat ini ditahan di rumah tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, maka Kejaksaan Negeri Semarang juga menyerahkan kewenangan penahanan ketiga terdakwa kepada pengadilan.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Semarang telah menyita tanah seluas 3.526 m2 di Jalan Arteri Soekarno-Hatta atas nama Priyambodo Prawirohardjo. Sebagian dari tanah itu diduga didapat dari hasil penyerobotan tanah negara saat pembukaan kawasan Perumnas Tlogosari pada 1996-1997. Sebelumnya, 1.500 m2 bagian dari tanah itu dimiliki Liem Wie Chen. Liem menjualnya kepada Ngari Siran.

Priyambodo lalu membeli tanah 1.500 m2 itu dari Ngari Siran dengan bukti kepemilikan Buku C Desa. Kendati telah dibeli, Priyambodo tak langsung memohonkan sertifikat untuk tanah tersebut. Belakangan, sertifikat tanah Priyambodo terbit namun dengan luasan 3.526 m2, bukan 1.500 m2.

Diduga, tanah seluas 2.020 m2 di luar tanah yang dibeli dari Ngari Siran itu merupakan tanah milik Perumnas Tlogosari. Mantan lurah Tlogosari Kulon Sri Widodo dan mantan Kepala Unit Perumnas Tlogosari, Muhammad Yusuf diduga terlibat dalam rekayasa dokumen hingga sertifikat atas nama Priyambodo terbit.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/13/175622/Berkas-Dilimpahkan-ke-Pengadilan

19 Oktober 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Normalisasi Bronjong, Ketua Golkar Purbalingga Dibekuk

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 17 Oktober 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang menangkap Ketua DPD Golkar Purbalingga, Sudono, Rabu (16/10) pagi.

Sekitar pukul 05.00 Sudono dibekuk di rumahnya, lalu dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Batang. Sudono adalah terpidana korupsi proyek normalisasi bronjong Kali Belo Bendung Bandung Desa Boja, Kecamatan Tersono, Batang.

Penangkapan Sudono itu merupakan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 9 Mei 2012, atas kasus korupsi tersebut. “Yang bersangkutan (Sudono – red) ditangkap di rumahnya di Purbalingga, untuk dilakukan eksekusi oleh Kejari Batang di LP Batang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni kemarin.

Melalui putusan Pengadilan Negeri Batang nomor 163/Pid.Sus/2010/PN BTG tanggal 25 Maret 2011, Sudono dihukum setahun penjara dengan denda Rp 50 juta setara dengan sebulan kurungan. Sudono dibebaskan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada 22 Juli 2011 melalui putusan banding nomor 176/Pid.Sus/2011/PT SMG. Tapi Mahkamah Agung membatalkan ptusan banding itu dan menjatuhkan vonis sama seperti Pengadilan Negeri Batang kepada Sudono.

Proyek normalisasi bronjong itu dilaksanakan tahun 2009 dengan dana Rp 1,57 miliar. Sudono adalah rekanan proyek, berperan sebagai Direktur PT Wira Remaja. Hakim menilai ada penyimpangan dalam proyek tersebut, dimana hasilnya tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya. bagian bronjong dinilai tidak sesuai dengan perencanaan.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut Sudono tidak turun langsung. Sudono mempercayakan pekerjaan yang seharusnya dilakukannya kepada Kristiyono. Menurut hakim, hal yang dilakukan Kristiyono merupakan tanggungjawab Sudono. Ketidaksesuaian pekerjaan denganperencanaan itu sendiri dinilai merugikan negara hingga Rp 77 juta. Sementara Sudono sendiri menerima keuntungan Rp 35 juta.

( Eka Handriana / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/17/175997/Korupsi-Normalisasi-Bronjong-Ketua-Golkar-Purbalingga-Dibekuk

19 Oktober 2013 Posted by | BATANG, PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Kepala Lapas Kedungpane Dimutasi

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 16 September 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Kedungpane Semarang diganti. Pejabat lama, Imbu Chuldun dimutasi karena mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan KEmenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Ibnu digantikan oleh Tedja Sukmana, mantan Kepala Lapas Klas I Cirebon.

Pergantian pejabat tersebut tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Amir Syamsudin, Nomor M.HH – 28.KP.03.03 Tahun 2013, tertanggal 27 Agustus 2013. Serah terima jabatan Kepala Lapas Kedungpane Semarang itu dilaksanakan Senin (16/9) dibawah pimpinan Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Rinto Hakim.

“Ini merupakan bagian dari reposisi untuk memperkuat kinerja di lembaga pemsyarakatan khususnya di Jawa Tengah, Ada pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya, tidak semata-mata mengacu pada masa tugasnya,” kata Rinto Hakim.

Menurut Rinto, tantangan berat yang harus dihadapi petugas lapas adalah tanggungjawab untuk membuat terpidana kembali diterima masyarakat. “Bagaimana menghilangkan kesan bahwa warga binaan itu membebani masyarakat,” lanjut Rinto.

Tedja Sukmana sendiri menyatakan kesiapannya menjabat Kepala Lapas Kedungpane Semarang. Ia mengakui ada beberapa persoalan di Lapas Kedungpane yang harus diselesaikan. “Salah satunya adalah kelebihan kapasitas. Disini (Lapas KEdungpane – red) kapasitasnya kelebihan 100 persen. Tentunya hal itu membutuhkan tenaga ekstra dalam hal pembinaan dan pengawasan,” kata Tedja.

Saat ini narapidna dan tahanan yang menghuni Lapas Kedungpane mencapai sekurangnya 1.060 orang, padahal kapasitasnya hanya untuk menampung 530 penghuni. Tedja mengatakan akan terus meningkatkan model pembinaan dan pengawasan yang sudah diterapkan pejabat sebelumnya. “Tentunya akan ada upaya peningkatan,” katanya.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/09/16/172232/Kepala-Lapas-Kedungpane-Dimutasi

19 Oktober 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kemenko Polhukam Bahas Optimalisasi Putusan KIP

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 25 September 2013

Terkait Sengketa Informasi

SEMARANG, suaramerdeka.com – Asisten Deputi Informasi Publik dan Kehumasan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Fathnan Harun melakukan kunjungan kerja ke kantor Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng, Jl Tri Lomba Juang, Semarang, Rabu (25/9).

Kehadiran asisten deputi didampingi stafnya Zulkomar ini untuk membahas kelembagaan sekaligus optimalisasi hasil putusan sidang sengketa informasi. Sebagaimana diketahui, adanya keterbatasan kewenangan menjadikan KIP sulit memantau hasil putusan sidang.

Menurut Fathnan, hasil audiensi dengan jajaran KIP Jateng ini akan dibawa dalam rapat kerja dengan Kementerian Kominfo dan Komisi Informasi.

Persoalan ini akan dicarikan solusinya supaya Undang-Undang Nomor 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bisa diimplementasikan dengan baik.

“Yang saya ketahui, sidang sengketa informasi di Jateng ini malah alurnya jelas. Setelah putusan sidang, pihak yang keberatan selanjutnya mengajukan keberatan atas hasil keputusan sengketa ke PTUN atau bahkan Mahkamah Agung,” katanya di hadapan Ketua KIP Jateng Rahmulyo Adiwibowo didampingi Komisioner KIP Ahmad Labib dan Sekretaris KIP Edy Supriyanta.

Berbeda dengan provinsi lain, setelah putusan sidang sengketa informasi malah tidak jelas arah dan tindaklanjutnya seperti apa.

Pihaknya mengatakan, lahirnya UU 14/2008 ini menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kenyataannya, ruang ini belum bisa dimanfaakan maksimal oleh masyarakat, terkecuali bagi mereka yang tinggal di kawasan perkotaan.

KIP Jateng merupakan salah satu dari 10 provinsi yang menjadi sampel Kemenko Polhukam dalam mendorong peningkatan pelayanan informasi supaya lebih baik.

Sementara itu, Rahmulyo menjelaskan, KIP sudah menggelar sebanyak 235 sengketa informasi sejak 2010 hingga September 2013.

Terakhir, komisinya memenangkan gugatan calon kades Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Sumadi yang tidak mendapatkan transparansi karena tidak bisa memperoleh akses undangan dan daftar hadir soal pilkades Mojodoyong 6 Maret lalu.

“Kami sulit memantau hasil sidang sengketa informasi karena kewenangan KIP memang terbatas,” tandasnya.

Menurut Edy, sebanyak 33 dari 35 kabupaten/ kota se-Jateng sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Dua daerah yang belum membentuk ialah Kota Tegal dan Kabupaten Magelang.

( Royce Wijaya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/09/25/173356/Kemenko-Polhukam-Bahas-Optimalisasi-Putusan-KIP

19 Oktober 2013 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Tangkap Pelaku Politik Uang, Ganjar Pranowo Janjikan Rp 2 Juta

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 13 Oktober 2013

image

GEMBLENG: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku kader PDI Perjuangan, menggembleng pendukung pasangan Zamzam untuk memenangi Pilbup Magelang 27 Oktober 2013. (suaramerdeka.com/Tuhu Prihantoro)

MERTOYUDAN, suaramerdeka.com – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku kader PDI Perjuangan, menjanjikan hadiah Rp 2 juta kepada kader partai berlambang banteng moncong putih yang menangkap pelaku politik uang dalam Pilbup Magelang.

“Itu uang pribadi saya, bukan selaku gubernur,” katanya, Minggu (13/10), dalam kampanye pilbup untuk pasangan Zamzam di GOR New Armada, Mertoyudan.

Acara itu diikuti lebih dari 5000 kader dan simpatisan partai serta pendukung pasangan Zamzam, yakni Zaenal Arifin SIP dan HM zaenal Arifin SH. Cabup dan cawabup itu diusung PDI Perjuangan. Hadir caleg DPR RI Sujadi, Wakil Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih, MM Restu Hapsari, Ketua DPC Ir H Singgih Sanyoto, Ketua PC NU KH Afiffudin Lc.

Ganjar mengemukakan, alasannya memerangi praktek politik uang dalam pilbup, karena ekses yang ditimbulkan merusak bangsa dan negara. Langkahnya itu merupakan bagian dari gerakan moralitas untuk membangun bangsa yang demokratis.

Sebelum itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Idham Samawi juga menjanjikan stimulan Rp 2 juta yang berasal dari koceknya. Kader partai berlambang banteng moncong putih yang menemukan kasus politik uang harus dilaporkan polisi. Bukti laporan polisi tadi bisa ditukarkan uang kepada Idham Samawi, mantan Bupati Bantul, DIY.

Menurut Idham, pilbup merupakan sarana untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. “Jangan meraih kemenangan dengan melakukan praktek politik uang,” pintanya.

Pada kesempatan itu, para kader dan simpatisan PDI Perjuangan, serta pendukung pasangan ZamZam, menyatakan siap memenangi pilbup satu putaran untuk pasangan Zamzam. “Target kami bisa meraih 40 persen suara,” kata Drs H Subagijo MPd, ketua Tim Sukses Pasangan Zamzam.

Tekad untuk memenangkan Zamzam digemakan tiga organisasi sayap partai, Banteng Muda Indonesia (BMI), Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) dan Taruna Merah Putih.

Wakil Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih, MM Restu Hapsari, mengatakan, anggota Taruna Merah Putih berasal dari kalangan pemilih pemuda. Ganjar mengajak para pendukung Zamzam untuk memanfatkan sisa waktu dua pekan menjelang pilbup, secara efektif dan efisien. Karena kemenangan, tak bisa diraih tanpa kerja keras secara sinergis.

“Semua elemen pendukung pasangan Zamzam hendaknya menguatkan jalinan koordinasi dan komunikasi. Karena hanya dengan begitu, bisa meraih dukungan lebih dari 40 persen,” katanya.

( Tuhu Prihantoro / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/13/175619/Tangkap-Pelaku-Politik-Uang-Ganjar-Pranowo-Janjikan-Rp-2-Juta

19 Oktober 2013 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Dinilai Langgengkan Praktik Money Politik, Spanduk Liar Diturunkan

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 17 Oktober 2013

TEGAL, suaramerdeka.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tegal menurunkan sejumlah spanduk liar yang berisi tentang melanggengkan praktik money politik.

Divisi Hukum KPU, Agus Wijanarko SH mengatakan, pihaknya menyayangkan adanya pemasangan spanduk tersebut. Sebab, isinya justru terkesan melanggengkan money politik. Hal itu bertengtangan dengan upaya dari KPU dan Panwaslu untuk memerangi praktik monel politik dalam pilkada Kota Tegal.

Dia mengemukakan, dari hasil rapat koordinasi antara KPU, Panwaslu dan instansi terkait ternyata pemasangan spanduk di tiga  titik strategis yaitu di pertigaan Pius, Tegalsari, dan perempatan Maya tidak ada izin. Selain itu, pemasangan yang yang mengatasnamakan Masyarakat Pantura Peduli Pilkada ternyata tidak jelas alamatnya. “Karena itu disepakati untuk diturunkan,” katanya.

Menurut dia, dalam spanduk tersebut dinilai justru akan menyuburkan praktik money politik. Olah karena itu, dimasyarakat diimbau tidak terpengaruh terhadap adanya spanduk tersebut. Sebab, apapun bentuknya menerima money politik merupakan bentuk pelanggaran aturan. Selain itu, juga melanggar keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena money politik merupakan kategori dosa.

( Wawan Hudiyanto / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/17/176011/Dinilai-Langgengkan-Praktik-Money-Politik-Spanduk-Liar-Diturunkan-

19 Oktober 2013 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: