KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dilimpahkan, Korupsi Tanah Perumnas Tlogosari

SUARA MERDEKA – Senin, 14 Oktober 2013

SEMARANG – Berkas perkara dugaan korupsi tanah Perumnas Tlogosari dilimpahkan ke pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang telah mencatat berkas ketiga terdakwa dalam buku register perkara.

Ketiga terdakwa dalam kasus ini, adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Priyambodo Prawirohardjo, mantan lurah Tlogosari Kulon Sri Widodo, dan mantan kepala Unit Perumnas Tlogosari, Muhammad Yusuf. ”Kami sudah limpahkan berkasnya pekan lalu. Tinggal menunggu jadwal sidang dan penetapan majelis hakim dari pimpinan,” kata juru bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Togar kemarin.

Berkas Priyambodo terdaftar dengan nomor perkara 132/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Semarang, berkas M Yusuf bernomor perkara 133/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Semarang, dan Sri Widodo bernomer 134/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Semarang.

Ketiga terdakwa saat ini ditahan di rumah tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, maka Kejaksaan Negeri Semarang juga menyerahkan kewenangan penahanan ketiga terdakwa kepada pengadilan.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Semarang telah menyita tanah seluas 3.526 m2 di Jalan Arteri Soekarno-Hatta atas nama Priyambodo Prawirohardjo. Sebagian dari tanah itu diduga didapat dari hasil penyerobotan tanah negara saat pembukaan kawasan Perumnas Tlogosari pada 1996-1997. Sebelumnya, 1.500 m2 bagian dari tanah itu dimiliki Liem Wie Chen. Liem menjualnya kepada Ngari Siran.

Priyambodo lalu membeli tanah 1.500 m2 itu dari Ngari Siran dengan bukti kepemilikan Buku C Desa. Kendati telah dibeli, Priyambodo tak langsung memohonkan sertifikat untuk tanah tersebut. Belakangan, sertifikat tanah Priyambodo terbit namun dengan luasan 3.526 m2, bukan 1.500 m2.

Diduga, tanah seluas 2.020 m2 di luar tanah yang dibeli dari Ngari Siran itu merupakan tanah milik Perumnas Tlogosari. Mantan lurah Tlogosari Kulon Sri Widodo dan mantan Kepala Unit Perumnas Tlogosari, Muhammad Yusuf diduga terlibat dalam rekayasa dokumen hingga sertifikat atas nama Priyambodo terbit. (H89-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/14/239990/Dilimpahkan-Korupsi-Tanah-Perumnas-Tlogosari

16 Oktober 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Uang Sertifikasi Ribuan Guru Kesingsal

SUARA MERDEKA – Minggu, 13 Oktober 2013

WONOGIRI – Uang tunjangan sertifikasi bagi ribuan guru di Kabupaten Wonogiri untuk tahun 2012 masih kesingsal satu bulan. Artinya, dana tunjangan sertifikasi para guru yang seharusnya diterima 12 kali selama tahun 2012, baru dibayarkan 11 kali atau kurang satu bulan.

Besarnya uang tunjangan guru, setara dengan satu kali gaji setiap bulannya. Para guru khawatir, pemerintah abai membayarkannya, mengingat tahun 2012 telah terlewatkan lama, dan tahun 2013 usianya tinggal 2,5 bulan lagi. “Tolong Mas wartawan, masalah uang tunjangan sertifikasi para guru 2013 yang kesingsal satu bulan ini, dapat ditulis di koran, biar ada perhatian dari pemerintah,” ujar Marso, salah seorang guru SD di Kabupaten Wonogiri.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Wonogiri, Drs Siswanto MPd, membenarkan bahwa memang masih ada kekurangan pembayaran uang tunjangan sertifikasi para guru, untuk satu bulan di tahun 2012. “Terkait ini, ponsel saya sering menerima SMS dari guru, yang mengeluhkan masalah ini,” ujarnya.

Menyikapi ini, Siswanto, akan mengusahakan kekurangan satu bulan itu segera terbayarkan dalam tahun 2013 ini juga. Sumber dananya, akan diambilkan dari pengumpulan sisa anggaran di tahun 2011 dan 2012, yang untuk sementara ini telah terkumpul Rp 15 miliar serta penambahan dari anggaran tahun 2013 sebanyak Rp 9 miliar. “Dengan begitu, tanpa harus meminta kiriman transfer dana tambahan lagi dari pusat, insya Allah akhir bulan ini kekurangan itu akan segera terealisasikan,” tegas Siswanto.

Menurut perhitungan, untuk setiap triwulan jumlah pembayaran uang tunjangan sertifikasi para guru di Kabupaten Wonogiri mencapai Rp 59 miliar lebih. Atau setiap bulannya diperlukan dana Rp 19 miliar lebih. Untuk pembayaran uang tunjangan sertifikasi para guru di Kabupaten Wonogiri tahun 2013 realtif lancar. Meskipun pada pembayaran untuk triwulan kedua 2013 sempat terlambat.

Terlambat Transfer

Ini disebabkan karena transfer dana dari pusat memang terlambat. Untuk triwulan ketiga, transfernya relatif lancar, sehingga untuk tahun 2013 ini, tidak mengalami permasalahan. Data guru penerima uang tunjangan sertifikasi di Kabupaten Wonogiri, jumlahnya selalu bertambah, ini sesuai dengan penambahan susulan secara bertahap, tentang jumlah guru yang lulus pendidikan latihan profesi guru (PLPG).

Total guru di Kabupaten Wonogiri yang telah bersertifikasi, jumlahnya sekarang mencapai 5.135 guru. Jumlah ini baru sekitar 65 persen dari total guru. Ketua Pengurus Daerah (PD) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Wonogiri, Drs Tunggal Widodo MPd, menyatakan, melalui organisasi PGRI kini tengah diperjuangkan agar uang tunjangan sertifikasi para guru, dapat menyatu dengan pembayaran gaji setiap bulannya. “Harapannya, kelak realisasi pembayarannya dapat lebih lancar,” tegasnya. Kata Tunggal, jumlah guru yang menjadi anggota PGRI di Wonogiri ada sebanyak 8.638 orang. (P27-86)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/13/239905/Uang-Sertifikasi-Ribuan-Guru-Kesingsal

16 Oktober 2013 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Pengerjaan Jembatan Pemali Gunakan Gas Bersubsidi

SUARA MERDEKA – Rabu, 14 Oktober 2013

BREBES -Pengerjaan proyek perbaikan Jembatan Pemali di jalur Pantura Brebes, diduga menyalahi aturan karena diketahui menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram. Gas elpiji itu digunakan sebagai bahan bakar pengelasannya.

Penggunaan gas elpiji tersebut mendapat sorotan dan sangat disayangkan oleh anggota DPRD Kabupaten Brebes. Mengingat, gas elpiji bersubsidi itu seharusnya dialokasikan untuk warga dari golongan rumah tangga tidak mampu. Diduga penggunaan gas elpiji 3 kilogram, dilakukan karena harganya dirasa lebih murah ketimbang harga gas elpiji ukuran lainnya.

“Kami menyayangkan proyek sebesar ini menggunakan gas 3 kilogram untuk pengelasannya. Ini jelas menyalahi peruntukan penggunaan gas elpiji bersubsidi,” tandas Ketua Fraksi PDIP DPRD Brebes Drs H Agus Khaerul Anwar MSi, yang melihat langsung penggunaan gas elpiji 3 kilogram tersebut.

Dia mengatakan, terkait itu pihaknya sesegera mungkin akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mengetahui soal penyaluran gas bersubsidi itu, sehingga bisa dipakai dalam pengelasan proyek tersebut. Sebab, kondisi itu jelas tidak tepat sasaran. “Ya, kami akan segera memanggil pihak terkait untuk meminta kejelasan mengenai masalah ini,” ujarnya.

Tidak Mengetahui

Sementara itu, sejumlah pekerja proyek perbaikan Jembatan Pemali saat dimintai konfirmasi, menolak untuk menjelaskan perihal penggunaan gas elpiji 3 kilogram yang digunakan sebagai bahan bakar pengelasan jembatan.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen Perbaikan Jembatan Pemali dari Bina Marga Jateng wilayah Tegal, Sumarjono mengaku, pihaknya tidak mengetahui persis soal adanya penggunaan gas elpiji 3 kilogram tersebut.

Sebab, tanggung jawab di lapangan soal pengerjaan proyek jembatan Pemali adalah pihak kontraktor. “Saya belum tahu itu, justru saya tahu dari Anda (wartawan-red),” ujarnya singkat kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon. (H38-49,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/14/239968/Pengerjaan-Jembatan-Pemali-Gunakan-Gas-Bersubsidi

16 Oktober 2013 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Mahar Politik Pembusuk Demokrasi

SUARA MERDEKA – Rabu, 16 Oktober 2013

  • Oleh : Tasroh

SUNGGUH terasa memprihatinkan memaknai pernyataan Presiden PKS Anis Matta yang menganggap wajar mahar politik Rp 8 miliar. Uang itu untuk menggerakkan tim kampanye guna memenangkan Ilham Arief Sirajuddin (Wali Kota Makassar) dalam Pilgub Sulawesi Selatan pada akhir 2012 (SM, 27/9/13).

Itu diperkuat oleh rekaman di persidangan perkara impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah yang menguak banyak kebusukan praktik politik. Tak hanya berkait suap, gratifikasi, dan pencucian uang, skandal Fathanah mengungkap praktik yang selama ini jadi bahan pergunjingan: mahar politik dalam pilkada.

Semua itu membuat politik berbiaya tinggi, merusak kaderisasi partai dan tradisi bersih berpolitik. Fathanah ikut mengatur pencalonan Ilham, melalui PKS, dalam Pilgub Sulawesi Selatan. Dalam persidangan terungkap Ilham yang waktu itu menjabat Wali Kota Makassar dimintai Rp 10 miliar tapi hanya menyanggupi Rp 8 miliar, itu pun dicicil dua kali melalui Fathanah.

Setelah itu, barulah ia memperoleh dukungan yang diteken Presiden (waktu itu) PKS Luthfi Hasan Ishaaq. (Koran Tempo, 23/9/13). Dalam dokumen persidangan terungkap Fathanah juga menjajakan rekomendasi dalam pilkada lain. Itu senapas dengan pernyataan Yusuf Supendi, yang pernah mengungkapkan penarikan mahar oleh petinggi PKS dalam Pilgub DKI Jakarta 2007. Praktik seperti itu memang tidak hanya dilakukan oleh PKS.

Tradisi saling memberi dan menerima diikuti sejumlah janji dan komitmen di antara para pelaku lapangan, master mindhingga jejaring para decision maker dalam berbagai jenjang, sudah dianggap lumrah, keniscayaan. Misal seperti diungkapkan Anis Matta, yang menyebutkan mahar politik Rp 8 miliar dalam jual beli dukungan untuk cagub usulan DPWpartainya adalah hal wajar. Ungkapan seorang politikus dari partai yang mengklaim partai dakwah tidak hanya mengacak-acak syariat dan nilai Islam.

Praktik itu sekaligus memberi konfirmasi kebenaran sangkaan publik bahwa praktik politik dan demokrasi yang hari-hari ini dibanggakan sebagai the third wave of modernization ternyata pembusukan belaka. Ada dua hal mendasar yang menguatkan hal itu. Pertama; asal-usul mahar politik.

Seandainya itu memang jadi salah satu media kekinian ”silaturahmi” dan dari duit halal, mungkin ceritanya lain. Tetapi kita paham bahwa duit mahar itu dari uang negara lewat proyek-proyek di kementerian yang dipimpin menteri kader partai, atau sumber ilegal yang diharamkan oleh syariat. Kedua; merusak citra dan kredibilitas umat dan keyakinan beragama.

Sepak-terjang Fathanah kini menjadi bahan olok-olok publik secara sosial keagamaan. Hal ini tidak sekadar berbau politik tetapi sekaligus ekspresi gugatan kebencian sosial. Seandainya dibiarkan menggelinding liar, bukan tidak mungkin merusak sendi-sendi ajaran agama itu sendiri.

Padahal bila sudah sampai titik itu, perpecahan dan destruksi sosial menjadi ancaman serius kehidupan beragama dan bermasyarakat secara keseluruhan. Karena itu, upaya pengungkapan secara terang-benderang dengan menyeret semua pihak, perlu dilakukan. Upaya itu bertujuan untuk menyetop tabiat, mental, dan perilaku busuk: mahar politik.

Sanksi Sosial

Untuk alasan tersebut, praktik bersih berpolitik ala Jepang layak menjadi rujukan. Semasa kepemimpinannya, PM Kakuei Tanaka mengatakan bahwa yang dapat menyetop perilaku korup hanyalah dua pihak. Pertama; parpol dan elite pengambil kebijakan politik, dan kedua; pemerintah berkuasa dalam menerapkan hukuman menjerakan.

Untuk yang disebut terakhir, pemerintah Jepang menerapkan sanksi sosial ketat dan hukuman berat bagi pelanggar. Politikus dan siapa pun yang terlibat perselingkuhan politik, apalagi korupsi, akan dikucilkan dari kehidupan sosial dan dipecat dari jabatan publik. Untuk menuju arah tersebut, masyarakat mengharapkan peran dan kerja keras parpol dan jejaringnya untuk menjadi pelopor perubahan menghapus mahar politik.

Partai dan elite perlu didorong untuk mengajukan kader berkualitas. Bahkan mereka wajib mengajukan calon yang bersih, cerdas, dengan rekam jejak dan prestasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tak kalah strategis adalah tugas dan tanggung jawab hukum dan moral parlemen. Pemerintah bersama DPR bisa menyetop permainan itu lewat UU Pemda, UU Pilpres, UU Parpol, dan UU Pemilu.

Calon yang terbukti memberikan mahar politik harus didiskualifikasi dari pemilihan. Parpol dan elite yang terkait dengan permainan itu pun harus mendapat sanksi hukum tegas. Tanpa perubahan aturan main, pembiaran percaloan politik ala Fathanah dan jejaringnya maka tradisi mahar politik makin mengecambah. Bahkan melahirkan ”generasi baru Fathanah” yang terus menjajakan dukungan partai melalui ikatan mahar politik bibit pembusuk demokrasi.

Padahal modus semacam itu terbukti menghancurkan moral dan adab politik nasional kita. Menjelang Pemilu 2014, banyak pihak sejak dini menyinyalir permainan mahar politik bakal berkembang- biak. Rakyat pun makin muak dengan perilaku dan moral politik busuk demikian. Bagaimana kita bisa berharap partisipasi politik rakyat secara maksimal dalam pemilu? (10)

—Tasroh SS MPA MSc, pegiat Banyumas Policy Watch, alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/16/240130/Mahar-Politik-Pembusuk-Demokrasi

16 Oktober 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Transparansi Anggaran Setengah Hati

SUARA MERDEKA – Rabu, 16 Oktober 2013

Tajuk Rencana

Pemerintah provinsi maupun 35 pemerintah kota/ kabupaten di Jawa Tengah dinilai masih setengah hati untuk membuka pengelolaan anggaran. Dianggap setengah hati karena dokumen anggaran baru dibuka setelah menjadi dokumen APBD, sedangkan penyusunannya terkesan tertutup. Keterbukaan anggaran atau transparansi anggaran memang sangat penting.

Akuntabilitas anggaran publik secara transparan itu akan sangat membantu pencegahan korupsi. Penilaian setengah hati yang dikemukakan Fitra tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Transparansi anggaran merupakan salah satu isu besar dalam pengelolaan pemerintahan di berbagai negara.

Sedemikian pentingnya sehingga International Budget Partnership (IBP) secara konsisten memonitor dan memeringkat praktik transparansi anggaran pada 100 negara di dunia dan merilis Open Budget Index Score sebagai indikator keterbukaan. Semua pihak pasti sepakat, transparansi anggaran tidak hanya setelah dokumen anggaran pemerintah disahkan sebagai APBD.

Keterbukaan anggaran meliputi seluruh rangkaian proses. Rencana anggaran seharusnya diungkap ke publik, disederhanakan penyampaiannya, disebarluaskan, sehingga bisa dipahami dan dianalisis oleh para wakil rakyat maupun warga masyarakat. Warga bisa membahas dan menyampaikan umpan balik kepada pemerintah. Dalam keseluruhan rangkaian proses itu, keterbukaan anggaran adalah langkah awal menuju demokratisasi proses anggaran.

Melalui proses yang terbuka itu, warga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai perumusan kebijakan dan alokasi sumber daya yang digunakan pemerintah. Perlu diketahui, pengungkapan dokumen anggaran memang tidak melulu melalui situs internet. Ada banyak kanal untuk membuka akses. Di situ pula terletak salah satu persoalan.

Pihak pemerintah atau parlemen biasanya berdalih bahwa sidang di parlemen bersifat terbuka dan warga bebas mendengarkan serta mengikuti proses perdebatan dalam penyusunan anggaran. Dokumen-dokumen parlemen juga terbuka untuk diakses oleh publik. Pada kenyataannya, hanya segelintir warga yang memahami dan mengetahui perihal akses dokumen tersebut sehingga kesan tertutup masih kuat. Edukasi publik tentang literasi anggaran mutlak dibutuhkan.

Tentu harus dipahami, transparansi anggaran bukanlah tujuan utama dari literasi anggaran. Keterbukaan anggaran adalah salah satu prasyarat bagi terwujudnya partisipasi publik dan akuntabilitas. Anggaran yang tidak transparan tidak dapat dianalisis secara tepat. Akibatnya, penggunaan anggaran dan hasilnya tidak dapat dimonitor dan dievaluasi. Itulah celah bagi praktik korupsi.

(/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/16/240124/Transparansi-Anggaran-Setengah-Hati

16 Oktober 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Pemilu 2014 Terancam

SUARA MERDEKA – Rabu, 16 Oktober 2013

JAKARTA – Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang terkesan kejar tayang dinilai dapat membuat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 terancam. DPT kejar tayang itu juga belum menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk memilih. “Hal itu jelas merupakan indikasi awal bahwa Pemilu 2014 akan mengulang berbagai kelemahan Pemilu 2009,” kata Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo, Selasa (15/10).

Padahal, menurutnya, pemerintah seharusnya meletakkan seluruh penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai prestasi demokrasi, terutama dalam transisi kepemimpinan 2014 yang akan datang. “Sayang, proyek E-KTP yang menghabiskan anggaran rakyat Rp 5,8 triliun praktis tidak memberikan perubahan yang fundamental terhadap terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Dengan terulangnya masalah DPT tersebut, maka proses transisi kepemimpinan 2014 semakin kritis dan mengandung risiko politik yang besar,” ujarnya.

Karena itu, dia meminta Komisi Pemilihan Umum benar-benar memastikan bahwa temuan Badan Pengawas Pemilu terkait dengan DPT bermasalah telah ditindaklanjuti. Selain itu, KPU harus dapat memastikan bahwa DPT dinyatakan bersih dari masalah. “Khususnya dari berbagai bentuk manipulasi, sebagaimana terjadi pada 2009. Selain itu, legalisasi Lembaga Sandi Negara sebagai bentuk campur tangan intelijen negara harus diakhiri,” tandasnya.

Lebih dari Sekali

Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian kerja sama (memorandum of understanding/MoU) KPU dengan Lemsaneg seharusnya batal demi tegaknya demokrasi yang jujur dan adil. Di luar hal tersebut, PDIP juga melihat persoalan lain yang sangat krusial. “Yaitu terkait dengan adanya dalil hukum baru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan gubernur Bali. Sebab, ada ketentuan yang mengatur bahwa pemilih dapat memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan selama tidak ada keberatan,” ujarnya.

Menurutnya, alasan bahwa hal itu pernah dilakukan dalam pemilu sebelumnya dan tidak dimanipulasi, merupakan dalil hukum yang mematikan demokrasi itu sendiri. Apalagi dengan dalil hukum tersebut, keputusan MK adalah final dan mengikat. “Maka, Pileg mendatang bisa terancam batal gara-gara dalil hukum MK yang sangat bertentangan dengan prinsip satu orang satu suara. Terkait keputusannya mengenai Pilgub Bali, MK harus berani melakukan eksaminasi dan mengganti dalil hukum yang mengancam demokrasi itu,” tegasnya.

Sebab, jika dalil hukum MK tersebut tidak diganti, maka sama saja Pemilu 2014 akan sia-sia dan dipastikan menciptakan masalah besar.
“Buat apa ada pemilu bila orang yang diizinkan mencoblos 40 surat suara sekaligus. Hal itu justru dilegalkan sebagaimana terjadi di Pilgub Bali,” katanya.(H28,J22-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/16/240176/Pemilu-2014-Terancam

16 Oktober 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Polri Belum Temukan Bunda Putri

SUARA MERDEKA – Rabu, 16 Oktober 2013

JAKARTA – Polri hingga kemarin belum menemukan sosok Bunda Putri yang disebut-sebut sejumlah saksi dalam kasus suap impor daging sapi. Meskipun sudah ada perintah pelacakan Bunda Putri dari Presiden SBY, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan masih bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melacak wanita itu. “Proses itu (menyangkut nama Bunda Putri) sedang berjalan dalam persidangan. Tentu KPK yang menangani,” kata Timur usai Shalat Idul Adha di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Ia menyatakan, Polri siap bersinergi dengan KPK untuk melacak Bunda Putri. “Kalau perlu bantuan pasti kami bantu. Kerja sama terus dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, beredar foto Bunda Putri bersama Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dipo menyatakan tak kenal Bunda Putri. Sebagai pejabat publik, Dipo terbiasa menerima tawaran orang untuk berfoto bersama. “Sebagai pejabat publik, saya nggak bisa nolak ada orang mau motret,” kata Dipo.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terdakwa kasus suap impor daging sapi dan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq menyebut Bunda Putri merupakan sosok yang punya pengaruh di pemerintahan. Bahkan wanita yang disebut-sebut istri seorang dirjen di Kementerian Pertanian itu bisa mengetahui siapa saja menteri yang bakal digeser oleh SBY. Pengakuan itu membuat SBY marah besar dan menuding Luthfi berbohong.

Berdampak Negatif

Tidak akan diungkapnya identitas Bunda Putri yang sebenarnya oleh Istana dinilai akan berdampak negatif. Hal itu sekaligus membuat publik berasumsi bahwa Bunda Putri bukan orang sembarangan. “Tidak diungkapnya jati diri Bunda Putri mengonfirmasi bahwa dia memang bukan orang sembarangan,” kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Menurut dia, publik tentu masih ingat ketika pekan lalu SBY marah dan geram. Bahkan, Luthfi dituding 2.000 persen berbohong karena mengaitkan Bunda Putri dengan SBY. “Saat itu, SBY berjanji kepada rakyat Indonesia akan mengungkap kepada publik siapa sebenarnya Bunda Putri dalam waktu satu-dua hari. Tapi mengapa tiba-tiba SBY melalui juru bicara dan staf khususnya mengatakan tidak akan mengungkap ke publik,” ucapnya.
Menurutnya, hal itu janggal, karena mengungkap sosok dan peran Bunda Putri bukanlah hal sulit. Apalagi, foto, alamat, dan sosoknya sudah hadir di ruang publik sejak kali pertama muncul di pengadilan, dua bulan lalu. (H28, J22,dtc-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/16/240174/Polri-Belum-Temukan-Bunda-Putri-

16 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bunda Putri Sengaja “Disembunyikan”

SUARA MERDEKA – Senin, 14 Oktober 2013

JAKARTA – Tak tersentuhnya sosok Bunda Putri yang sampai hari ini, dinilai karena ada pihak tertentu yang memberinya imunitas. Akibatnya, sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kabinet sudah dilecehkan, tidak mudah untuk meminta klarifikasi dari wanita tersebut.

”Bahkan, para pembantu dan orang-orang kepercayaan presiden sekalipun tampak tak berdaya,” kata anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya, Minggu (13/10).

Menurutnya, kantor presiden mestinya segera merespons masalah tersebut sejak Agustus 2013. Khususnya setelah kesaksian yang disampaikan oleh Ridwan Hakim dan pemutaran rekaman pembicaraan telepon antara Ridwan, Bunda Putri dan Luthfi Hasan Ishaaq di Penga­dilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

”Rekaman pembicaraan itu diperdengarkan dalam sidang kasus suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fatha­nah. Selain itu, sekretariat negara dan sekretaris kabinet mestinya tidak tinggal diam,” ucapnya.

Sebab, persoalannya sudah memunculkan asumsi bahwa kabinet bisa diintervensi kartel impor daging sapi. Dalam logika politik, lanjutnya, asumsi itu amat sensitif karena menyangkut wibawa presiden dan kabinet.

”Hal itu juga berkait langsung dengan persepsi publik tentang bersih atau tidak bersihnya pemerintahan saat ini. Selain itu, penuturan Luthfi mestinya tidak membuat heboh, apalagi membuat SBY marah karena isinya kurang lebih sama,” sindirnya.

Namun menurutnya, kini muncul lagi keanehan baru. Untuk mendapatkan deskripsi tentang Bunda Putri, presiden harus bergerak sendiri mencari informasi. ”Yang menjadi pertanyaan, dimanakah intelijen dan apa saja yang dilakukan para pembantu presiden ? Sebab, ke­pala negara sampai tidak memiliki informasi apapun tentang Bunda Putri,” ujarnya balik bertanya.

Padahal, Bunda Putri sudah menjadi faktor yang berpotensi mengganggu kredibilitas presiden dan kabinet. Politikus Partai Golkar itu menambahkan, men­teri pertanian pernah bertemu dengan Bunda Putri.

Sementara, Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan bekas Menpora Andi Malarangeng diketahui per­nah berfoto bersama. ”Mesti­nya tidak sulit mengungkap dan menghadirkan Bunda Putri. Tetapi, mengapa perempuan ini sengaja disembunyikan terus,” tukasnya.

Bereaksi

Menurutnya, bila Bunda Putri tidak pernah dimunculkan untuk membuat klarifikasi, artinya semua pihak berwenang di negara ini memberi imunitas kepada perempuan tersebut. ”Padahal, dia telah melecehkan presiden dan kabinetnya,” imbuh Bam­bang.

Dipo Alam pun bereaksi atas beredarnya foto dirinya dengan seorang perempuan yang disebut-sebut sebagai Bunda Putri. Foto itu beredar sejak Jumat (11/10) malam di internet.

”1) Soal photo saya yg dikatakan beredar dengan orang yg dikatakan sebagai Bunda Putri saya tidak tau photo siapa, dalam event apa, & kapan?” tulis Dipo di akun Twitter-nya, Sabtu (12/10).

Dalam foto yang beredar tersebut, tampak pria yang disebut sebagai Dipo Alam dan seorang perempuan yang disebutkan sebagai Bunda Putri di sebelah kirinya. Dipo tampak mengenakan pakaian safari berwarna abu-abu tua, sedangkan perempuan berambut pendek tersebut me­ngenakan setelan berwarna hi­tam dan berkacamata.

”2) Sebagai pejabat publik saya banyak berfoto dgn masyarakat, yg pasti saya tdk tau & kenal siapa Bunda Puteri, dan tdk berurusan dgn dia,” kata Dipo. (H28,J22-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/14/240076/Bunda-Putri-Sengaja-Disembunyikan

16 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kandidat Diminta Hindari Politik Uang

SUARA MERDEKA – Minggu, 13 Oktober 2013

  • Musda Partai Demokrat

SEMARANG – Musyawarah Daerah (Musda) harus dijadikan momentum untuk mengembalikan citra Partai Demokrat. Caranya, dengan menyelenggarakan musda secara bersih, tanpa politik uang. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) menyatakan, petinggi PD di Jateng harus belajar dari mencuatnya dugaan bagi-bagi uang dalam kongres PD 2011.

Sebuah pemilihan ketua partai yang dilakukan dengan kompetisi kotor tidak akan pernah melahirkan politikus, kader, dan program yang bersih.
“Begitu juga di Jateng, dari musda ini akan muncul program dan pejabat partai. Kalau awalnya sudah tidak fair, selanjutnya tidak akan pernah melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” kata Koordinator KP2KKN Oliviana Agustine.

Musda juga diharapkan menjadi titik balik bagi kader partai untuk menjalankan strategi politik sehat dan positif. Jika memungkinkan, penyelenggaraan musda pun diharapkan melibatkan masyarakat.

Persaingan Sehat

Oly menambahkan, KP2KKN juga akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan musda yang sinyalnya digelar dalam waktu dekat ini. “Kita akan mencermati, kira-kira seperti apa nanti hiruk pikuk dan bagaimana aroma kompetisi di situ,” katanya.

Salah satu calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah PD Jateng, Prajoko Haryanto menyatakan, dirinya sangat setuju jika musda harus dibersihkan dari politik uang. Dengan tanpa bagi-bagi uang, persaingan akan berlangsung sehat dan benar-benar melahirkan pemimpin yang terbaik. “Saya sendiri adalah calon dari kader marjinal. Tidak akan pakai uang-uang seperti itu karena memang tidak punya, mau uang dari mana,” kata Wakil Ketua DPD PD Jateng itu.

Bupati Pekalongan Amat Antono yang disebut-sebut sebagai salah satu calon menyatakan, musda harus berjalan demokratis. Kompetisi menuju ketua selayaknya dilakukan secara sehat dan dijadikan momentum penyatuan seluruh elemen partai. (H68-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/13/239916/Kandidat-Diminta-Hindari-Politik-Uang

16 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Salah Pemilih

SUARA MERDEKA – Minggu, 13 Oktober 2013

PARODI
  • PRIE GS

PEMERIKSAAN Gubernur Banten Ratu Atut sebagai saksi oleh KPK, menyadarkan kita mengenai gejala baru yang berpotensi marak pada masa depan. Tak kurang, Presiden SBY perlu berkomentar mengenai hal tersebut. Intinya, pemusatan kekuasaan pada sekelompok orang, apalagi mereka saudara dan keluarga, rawan penyelewengan.

Selain itu, ada pula stasiun televisi yang menayangkan skema kekuasaan Ratu Atut dan kerabatnya. Yang menarik bukan soal gambar skema melainkan gaya presenter televisi itu membaca beritanya. Sebuah gaya yang mengingatkan kita pada pernyataan Donald Trump saat ia mengkritik gaya seorang pembicara. ”Bukan soal apa yang dia katakan, tapi soal bagaimana dia mengatakannya,” katanya.

Jadi gaya itu memang lebih mengatakan hal yang sesungguhnya ketimbang kata. Gaya presenter televisi itu memang tidak melarang, tidak mengkritik, dan tidak mengutuk politik dinasti. Tapi mudah merasakan itulah gaya yang diam-diam menolak praktik politik dinasti, setidak-tidaknya secara moral. Dan malangnya itulah gaya presenter yang diam-diam kita setujui.

Tapi yang penting kita ingat bersama bahwa kita yang sedang tidak setuju tersebut adalah kita yang membuatnya menjadi. Inilah yang ajaib dari demokrasi. Inilah sistem tata negara yang membuat penyebab dan akibat bisa berkumpul di satu pribadi. Kita adalah pembenci politik uang tapi sangat menyukai uang walau ia berasal dari pemberian politik. Jika seorang calon politikus mendatangi kampung kita  dan sekonyong-konyong hendak mengaspal jalan, kita menyambutnya sebagai seorang dermawan. Kita sangat membenci korupsi, tetapi juga sangat menyukai korupsi dalam praktik hidup sehari-sehari. Jumlah pelanggar lalu-lintas yang mengajak damai jangan-jangan lebih banyak dari yang memilih sidang. Jumlah pencari SIM tembakan, jangan-jangan jauh lebih besar ketimbang yang menempuh ujian.

Kemarakan penerima suap, pasti bukan karena mereka menyukai suap, tetapi juga karena banyak pihak yang gemar melakukan suap. Seorang pelaku dan penerima siap bisa mengomel tentang betapa telah rusak budaya suap-menyuap di sekitarnya. Seorang narapidana bisa mengkritik habis-habisan pelanggaran hukum di dalam tahanan sampai lupa bahwa ia sendiri masuk tahanan juga karena melanggar hukum. (62)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/13/239926/Salah-Pemilih

16 Oktober 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: