KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pengadaan Obat Dilaporkan ke Polres

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Oktober 2013

  • Diduga Menyalahi Aturan

SIDOREJO – Dugaan penyelewenangan pengadaan obat di RSUD Salatiga dengan kerugian miliaran rupiah telah dilaporkan ke Polres Salatiga, belum lama ini.

”Kasus itu saya yang melaporkan ke Polres Salatiga,” ujar Koordinator Gerakan Elemen Masyarakat Anti-KKN, Yohanes Baptista Maryoto, kemarin.

Ia meminta penyidik Polres Salatiga serius menangani kasus tersebut hingga tuntas, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Dikatakan, dugaan penyimpangan dalam pengadaan obat di RSUD sudah didengar sejak lama. Bahkan rumornya, hasil audit internal pun menyatakan ada kerugian sekitar Rp 4 miliar.

Hal itu ditunjang dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2012. Meskipun begitu, Maryoto menilai audit yang dilakukan BPK tampak tidak seperti biasanya. Ia merasakan hasil audit menunjukkan keraguanraguan auditor dalam menghitung pengadaan itu.

Misalnya penggalian data yang dirasa kurang, dan sebagainya. ”Harapannya kasus ini diungkap tuntas, jangan berhenti di tengah jalan atau ditangani sepotong-potong. Ini uang rakyat, korbannya adalah rakyat, apalagi berkaitan dengan obat-obatan yang akan diberikan kepada rakyat,” ucapnya.

Sebelumnya akademisi Yakub Adi Krisanto mengungkapkan dugaan pengadaan obat yang tidak prosedural, sehingga menyebabkan obatobatan itu kedaluarsa dan menimbulkan kerugian negara.

Tidak Tertib

Hal itu dapat dilakukan karena sistem pemeliharaan obat di RSUD tidak tertib. Dikatakan, berdasarkan audit BPK, terdapat sisa persediaan obat kurang lebih hampir Rp 7 miliar di RSUD dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Sistem persediaan obat yang tidak tertib dapat diduga memunculkan potensi penyelewengan dalam pengadaan obat.

Dugaan itu telah dibantah Kabag Humas Pemkot Salatiga Adi Setiarso. Menurutnya tidak benar terjadi praktikpraktik yang tidak prosedural dalam pengadaan obat. Justru saat ini RSUD tengah melakukan perbaikan manajemen obat. Kapolres Salatiga Ajun Komisaris Besar Dwi Tunggal Jaladri mengungkapkan, laporan dugaan penyelewenangan di RSUD memang telah diterimanya.

Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan dan memanggil beberapa orang untuk dimintakan keterangan. ”Kalau anggota Badan Pengawas RSUD belum ada yang dipanggil. Yang jelas laporan sudah kami terima dan saat ini masih tahap penyelidikan,” ujarnya. (J21-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/10/239561/Pengadaan-Obat-Dilaporkan-ke-Polres

11 Oktober 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

PNPM Bayat Menyimpang Rp 3,3 M

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Oktober 2013

  • Rekor Terbesar Nasional

KLATEN – Dugaan penyimpangan dana bergulir Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) dalam Program Nasional Pemberantasan Kemiskinan (PNPM) Mandiri di Kecamatan Bayat, Klaten mencapai Rp 3,3 miliar.

Angka itu menjadi rekor penyimpangan terbesar secara nasional, hingga pusat turun tangan. ”Penyimpangan dana bergulir PNPM terjadi di 37 kabupaten se-Indonesia, untuk Bayat ini rekor dari sisi jumlahnya karena di atas Rp 1 miliar.

Namun angka Rp 3,3 miliar itu baru dugaan, jumlah pastinya akan ditentukan lewat audit foreksik,” kata Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkokesra, Dr Ir Sujana Royat di rumah dinas Bupati Klaten, Rabu (9/10).

Sujana yang bertindak selaku Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri menambahkan, bahwa sejak tahun 2007 ada 5400 kecamatan yang menerima PNPM dengan jumlah total anggaran mencapai Rp 45,7 triliun. Tahun 2013, total dana PNPM yang dikucurkan Rp 11,5 triliun, sedangkan tahun 2014 mendatang mencapai Rp 13 triliun.

Dari Rp 45,7 trilun, jumlah penyimpangnnya terhitung kecil karena secara persentase kurang dari 1 persen, yakni Rp 160 miliar. Masalah penyimbangan sudah setengahnya berhasil dibereskan. Kasus yang terjadi di Bayat akan menjadi pelajaran bagi pembinaan PNPM ke depan.

Laporan Masyarakat

Kasus Bayat terendus berkat laporan masyarakat pada Juli 2013, penyimpangan diduga dilakukan pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Bayat. Dari hasil audit dan investigasi, dugaan penyimbangan dana bergulir mencapai Rp 3,3 miliar dan bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp 270 juta.

Penyimpangan dilakukan dengan merekayasa laporan keuangan dan pembentukan kelompok penerima dana fiktif, dalam 8 tahun terakhir. Saat ini, sedang dilakukan audit lanjutan untuk mengetahui kerugian dan pihak yang terlibat. Kini, dana BLM Rp 270 juta juga sudah dikembalikan.

”Adanya masalah ini, dana PNPM 2014 untuk Bayat akan dibintang (distop). Kini masyarakat, Pemkab Klaten dan tim penangangan masalah mencari jalan keluar dengan membentuk tim teknis untuk menyiapkan rencana aksi hingga Desember. Kalau ada perbaikan maka bintangnya saya cabut,” tegas Sujana.

Bupati Sunarna didampingi sejumlah pejabat sudah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah PNPM Bayat. Bahkan Bupati akan menjadi ujung tombak pengawasan, cara pengawasan itu akan dijadikan model. Namun, Bupati minta ada tahapan pemeriksaan keuangan agar bsia membenahi. (F5-61,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/10/239587/PNPM-Bayat-Menyimpang-Rp-33-M

11 Oktober 2013 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Kades Dituntut Kembalikan Uang Warga

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Oktober 2013

  • Pungli BLSM di Wonosobo

WONOSOBO – Pemerintah desa atau Kepala Desa (Kades) Gemblengan, Kecamatan Garung, Wonosobo harus mengembalikan uang warga penerima BLSM utuh sesuai haknya.

‘’Dalam bantuan BLSM tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, karena itu jelas menyalahi aturan. Jadi kades harus mengembalikan uang hasil potongan BLSM secara utuh,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Wonosobo Agus Purnomo, kemarin Dia menyatakan, hanya dengan melalui musyarawah perangkat desa tidak dibenarkan mengkoordinasi kemudian memotong dana BLSM dan dibagi-bagikan untuk warga lain. Pasalnya, dana BLSM tersebut harus sampai ke penerima secara utuh.

‘’Pengambilan dana BLSM diwakilkan saja tidak boleh, apalagi sampai dipotong,’’ ujarnya. Sejauh ini, menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Garung untuk menyelesaikan permasalahan adanya dugaan pemotongan dana BLSM tersebut. Camat Garung Santoso mengatakan, akan mengecek ke lapangan dan meminta keterangan sejumlah warga maupun perangkat.

Kepala PT Pos Wonosobo Seno Adji Nugroho mengatakan, pihaknya memastikan proses penyeluran BLSM di Desa Gemblengan sudah sesuai prosedur. Warga penerima BLSM menerima uang dari petugas PT Pos sebesar Rp 300.000 per rumah tangga sasaran (RTS).

SOP

Terkait adanya dugaan pemotongan atau kebijakan desa apapun namanya, bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Prinsipnya PT Pos hanya berpijak pada standar operasional prosedur (SOP) dalam penyaluran BLSM. Dia memastikan, proses pencairan BLSM di Desa Gemblengan, petugas PT Pos melakukan jemput bola sehingga pencairan dilakukan di balai desa.

Seluruh biaya operasional ditanggung PT Pos termasuk anggaran untuk petugas keamanan. Adapun sejumlah warga desa Gemblengan mengatakan dari total dana yang disunat sebesar Rp 70.000 tersebut, Rp 20.000 di antaranya untuk operasional dan transport pengambilan uang dari kantor pos. Seperti yang diakui warga Totok (45), sebesar Rp 20.000 menurut perangkat desa untuk ganti bensin dan snak. Padahal kantor pos sendiri yang datang ke desa dan langsung memberikan uangnya ke penerima.

Uang yang dipotong tersebut, imbuhnya, juga tidak jelas peruntukannya karena tidak dilaporkan kepada warga. “Ada warga yang bertanya namun dijawab untuk kas desa dan untuk pembelian seng,” ujarnya. Sedangkan dari keterangan Kades Gemblengan Topo berbeda, permasalahan terkait BLSM terjadi di desanya bukan merupakan pemotongan atau pungutan, tetapi merupakan hibah atau bantuan kerelaan dari warga sendiri tanpa ada paksaan.

Sebelum BLSM dibagi telah disetujui adanya uang sumbangan sukarela atau hibah sebesar Rp 70.000 per RTS, yang dialokasikan Rp 50.000 diberikan kepada warga miskin yang tidak masuk daftar penerima BLSM dan sisanya untuk operasional di lapangan.Jika dihitung dana hasil potongan Rp 70.000 untuk 421 RTS adalah sebesar Rp 29.470.000. Dana tersebut dibagikan termasuk kepada warga mampu.(H67-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/11/239689/Kades-Dituntut-Kembalikan-Uang-Warga

11 Oktober 2013 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Dana BLSM Disunat Kades

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Oktober 2013

  • Antisipasi Kecemburuan Sosial

WONOSOBO – Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ratusan warga Desa Gemblengan, Kecamatan Garung diduga disunat oknum kepala desa. Pemotongan dana BLSM ini dilakukan setiap kali pencairan.

Adapun besaran nominal dana yang dipotong masingmasing warga penerima dana bantuan kompensasi kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) itu bervariasi, yakni antara Rp 50.000- Rp 70.000.

Alasan oknum perangkat desa dalam memotong dana BLSM warga adalah uang yang terkumpul akan dibagikan kepada warga miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Namun warga menduga, sebagian dana yang terkumpul tidak diserahkan kepada warga miskin yang tidak menerima BLSM melainkan masuk ke kantong oknum perangkat desa itu, termasuk untuk operasional pencarian.

Informasi yang dihimpun di sejumlah dusun, Rabu (9/10) menyebutkan, jumlah penerima BLSM di Desa Gemblengsari mencapai 421 rumah tangga sasaran (RTS) yang tersebar di lima dusun.

Pencairannya dilakukan di kantor desa setempat. Penyunatan dana dilakukan setelah seluruh warga mencairkan bantuan tersebut. Teknisnya, warga dikumpulkan oleh oknum perangkat desa dan mereka diminta menyerahkan sebagian dana bantuan itu dan besaran nominal pemotongan tidak sama.

Ada lima warga yang ditemui mengaku pemotongan tersebut dengan paksaan dan diancam, serta dilarang melapor kepada siapapun. Nur Khotib (60) warga RT 4 RW 4, Dusun Kasiman, Desa Gembelangan mengaku, setiap pencairan BLSM dipotong sebesar Rp 70.000. Uang tersebut dipotong oleh panitia yang terdiri atas oknum perangkat desa.

“Inginnya ya menerima utuh. Tapi karena semua penerima BLSM dipotong, akhirnya dengan terpaksa saya menuruti,” katanya. Salah seorang warga Dusun Bedilon, HS (45) mengaku para perangkat desa berinisial TB (40) mengancam tidak memberi BLSM jika ada yang melapor ke media.

Menurutnya hal itu sudah menjadi kesepakatan perangkat sehingga mau tidak mau harus mengikuti aturan.”Banyak warga mampu yang juga dapat uang dari BLSM warga miskin,” katanya. Kepala Gemblengan Topo membantah kalau ada penyunatan BLSM namun istilahnya hibah.

Menurutnya, dana penerima dikurangi didasarkan pada kesepakatan warga dan untuk mengantisipasi kecemburuan sosial lantaran ada warga miskin yang tidak menerima bantuan tersebut. Dijelaskan, setiap penerima BLSM dipotong Rp 70.000 kemudian dihibahkan kepada warga non kuota BLSM sebesar Rp 80.000/orang. “Warga sudah sepakat memotong sendiri dana BLSM yang diterima untuk diberikan kepada warga miskin yang tidak mendapatkannya.

Kami para perangkat tidak melakukan pemotongan secara langsung,”ujarnya. Menurutnya, pemotongan dana BLSM sebenarnya sudah dimusyawarahkan warga dan diketahui oleh BPD. (H67-45,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/10/239569/Dana-BLSM-Disunat-Kades

11 Oktober 2013 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Kedukaan Terberat Bangsa

SUARA MERDEKA – Rabu, 09 Oktober 2013

  • Oleh : Ihwan Sudrajat

SUSAH menjelaskan perasaan saya saat ini sejak mendengar tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rasa kecewa, getir, dan masygul campur-aduk begitu kuat. Saya hanya bisa terkesima, bengong, lutut pun lemas dan tangan gemetaran, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat.

Saya tak mempunyai hubungan apa pun dengan Yang Mulia Akil Mochtar. Ia bukan kenalan, apalagi punya hubungan darah. Sa­ya pun tak peduli ia mau dituntut hukuman mati atau seumur hidup ditambah denda. Saya hanya mengandaikan bila semua perkara di MK diselesaikan dengan cara seperti itu, bagaimana jadinya bangsa ini?

Bangsa Indonesia sedang mengalami kedukaan terberat, benteng hukum terakhir yang paling diandalkan untuk membuat bangsa ini lebih tertib dan adil, ternyata tidak steril dari jerat korupsi. Kebanggaan diri karena prestasi yang dihasilkan dari  kompetensi pribadi ternyata tidak layak ditonjolkan pada saat masyarakat lebih menghargai atribut-atribut materialisme.

Hampir seluruh aktivitas kehidupan kita dimaknai secara ekonomi, sulit menemukan ketulusan dalam pelayanan. Ke mana pun Anda pergi, apabila ingin mendapat pelayanan baik, hasil yang diharapkan maka Anda tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan diri tetapi juga kemampuan untuk memberi.

Anda pun tidak cukup untuk mengatakan kepada aparat bahwa ini sudah menjadi tugas Anda sebagai aparat yang digaji dengan uang rakyat. Senyuman mereka tidak akan lebar mungkin hanya disunggingkan sedikit sebagai bentuk cibiran karena Anda tidak mau mengerti.

Seseorang harus menjadi kaya kalau ingin dihormati atau pun dipuji, rasanya hidup menjadi bermakna ketika kita mempunyai banyak atribut yang menandakan bahwa kita berhasil sebagai manusia. Hampir semua pemuas nafsu terpajang di depan mata, daya tariknya selalu diperbarui. Persaudaraan dan kegotongroyongan yang selalu menjadi bagian dari dimensi kultur kehidupan kita makin sering ditinggalkan, rasa syukur yang harusnya kita sampaikan kepada Sang Khalik tertutup rasa haus untuk memupuk harta.

Hal itu membuat hati kita menjadi tidak peka, mata sulit terbuka dengan lingkungan, pendengaran ditulikan sehingga berita, hujatan dan kehancuran koruptor, yang dulu pejabat dimulyakan, yang dipertontonkan media cetak dan visual tidak mengurungkan koruptor-koruptor lain untuk bertobat. Karena, mereka telah menjadi bagian dari seorang Qorun, yang memupuk harta dan terkubur hartanya sendiri.

Akibatnya, buku-buku yang memotivasi seseorang menjadi kaya dalam 5 menit, atau kaya tanpa harus kerja keras sangat laris terjual. Judulnya pun makin beragam. Bagaimana mungkin Anda bisa mempunyai rumah tanpa harus keluar uang, menjadi kaya tanpa harus bekerja.

Tak hanya buku, makin banyak manajemen investasi yang bermunculan, menawarkan pendapatan yang cepat. Manusia kehilangan akal sehat, akal yang oleh Allah diberikan kepada manusia untuk membedakannya dari binatang, ternyata tertutup nafsu sehingga kita tidak lebih dari binatang.

Tumbuh Ketidakadilan

Seperti dikatakan Allah dalam firman-Nya, ‘’saat engkau diberi harta berlimpah sebenarnya itu ujian’’. Dengan demikian bila kita ingin lulus ujian, jalani proses dengan benar, mempersiapkan diri dengan baik, rajin berlatih, dan selalu berdoa supaya Tuhan selalu meringankan perjuangan. Jangan sekali pun Anda menyontek karena berarti tidak memanfaatkan akal yang diberikan oleh Tuhan sesuai perintah-Nya.

Korupsi berarti sama dengan menyontek, Anda mendapat nikmat tanpa harus bekerja keras, Anda mendapat pengembalian yang jauh lebih besar tidak seimbang dengan apa yang Anda lakukan. Korupsi sama saja dengan membantu menumbuhkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan, dan menghambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Mari kita yakini Indonesia masa depan adalah Indonesia yang bersih dari korupsi, bisa menjadi teladan bagi bangsa lain. Langkah KPK memberantas korupsi harus mendorong seluruh elemen bangsa ini memurnikan atau memperkuat jati diri kebangsaan menuju bangsa yang adil dan beradab serta berketuhanan.

Seperti dikatakan Gede Prama, tak satu pun putaran di mana kehidupan hanya berisi ke­bahagiaan. Ia mencontohkan AS yang harus melalui proses sejarah berdarah-darah sebelum menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia. China, kekuatan ekonomi ke-3 du­nia saat ini, beberapa puluh tahun lalu, makan nasi bagi rakyat negeri itu terhitung mewah.

Jepang, negara yang sangat memengaruhi dan memberi inspirasi bagi dunia, bangkit setelah Hiroshima dan Nagasaki hancur oleh bom atom. Mari kita bersama-sama berharap, pengungkapan kasus-kasus korupsi besar oleh KPK, mempercepat bangsa ini untuk lahir kembali menjadi bangsa besar yang dapat memengaruhi dunia.

Saya teringat kata-kata Harry S Truman, mantan Presiden AS, saat meninggalkan Gedung Putih dan menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya, Eleanor Rosevelt. “Kalau kita melakukan yang benar, dunia itu seperti surga,” kata Harry kepada istri. Mengapa kita tidak menciptakan surga di dunia sehingga tidak ada lagi kedukaan menyelimuti bangsa tercinta ini. (10)

 

— Ihwan Sudrajat, Staf Ahli Gu­bernur Jateng

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/09/239522/Kedukaan-Terberat-Bangsa

11 Oktober 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Wadah Praktik Politik Bunglon

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Oktober 2013

  • Oleh : Sri Suwartiningsih

“Rakyat butuh tindakan berlandaskan kejujuran dan keikhlasan, bukan praktik bunglon apa pun wujudnya”

MASA menjelang pemilu, termasuk pilkada, dicirikan oleh kemunculan aktivis dan partisipan politik. Sejumlah orang mendeklarasikan di depan publik sebagai aktivis dan partisipan, sembari memperkenalkan jargon serta visi dan misi. Mereka acap muncul melalui partai politik, wadah menyalurkan aspirasi mereka. Karena itu, partai senantiasa mensyaratkan kejelasan visi dan misi.

Di Inggris misalnya, Partai Buruh bangkit di bawah sayap liberalisme, bahkan menggantikan Partai Liberal sebagai partai yang menyatakan reformis. Partai Demokrat di Amerika Serikat pun sejatinya mengadaptasi banyak kebijakan sosialisme  Eropa, dan tentu saja liberalisme. Dalam perjuangannya untuk memimpin negara, parpol punya kejelasan arah dan tujuan sehingga bisa menggalang massa untuk terlibat di dalamnya.

Bagaimana dengan partai di negara kita? Sampai saat ini partai belum menampakkan perbedaan visi dan misi mendasar sehingga rakyat yang merupakan massa potensial tak bisa membedakan antara satu partai dan partai yang lain. Padahal masing-masing partai punya identitas, semisal ciri keagamaan, paham kebangsaan, pembelaan terhadap kaum miskin/buruh, persatuan, dan sebagainya.

Apakah partai seperti itu dapat mempengaruhi dinamika berbangsa dan bernegara, dengan nyata-nyata membela rakyat, yang sudah memilihnya, seperti di Barat, bahkan beberapa negara tetangga. Tidakkah setelah memenangi pemilu, partai dan semua partisipan seperti hilang ditelan bumi kemenangan, dan kembali muncul menjelang pemilu atau pilkada berikutnya?

Saat ini, di Indonesia, tiap kita keluar rumah di sepanjang jalan, taman, dan  trotoar terpasang baliho para calon anggota legislatif, calon gubernur, calon bupati, dan sebagainya. Jumlahnya begitu banyak, dan tampil dalam ketidakteraturan. Bahkan kadang mengundang bahaya, semisal spanduk robek dan menutupi jalan, patahan tiang bendera dari bambu yang bisa melukai orang. Seandainya ditimbang, berapa ton sampah anorganik yang dihasilkan dari pembuangan alat peraga kampanye tersebut? Di balik media pengenalan, ternyata ada beban tambahan yang harus ditanggung oleh lingkungan.

Sedari awal kita sudah dikagetkan oleh wajah-wajah yang ‘’sama’’ tetapi muncul dengan nama partai berbeda. Wajah calon anggota legislatif dan calon kepala daerah itu sama-sama menebar senyum. Tampak seragam, terlihat monoton, terasa artifisial senyum dan dandanan mereka.
Adakalanya calon diusung oleh partai berbeda, bukan seperti pada awal ia memasuki dunia politik. Ada pula duet calon kepala daerah, berganti pasangan sebelum masuk ke pelaminan baru politik. Sejumlah pertanyaan kenapa orang berganti-ganti partai, dan partai berganti-ganti orang. Lebih parah lagi, pemilih pun tertular sehingga menjadi plin-plan. Semua seperti bersepakat mempraktikkan politik bunglon.

Menyibukkan Rakyat

Hampir tiap tahun bangsa Indonesia punya hajat politik, dari pemilihan kepala daerah, anggota DPRD/DPR, hingga presiden/wakil presiden. Frekuensi pesta demokrasi itu teramat menyibukkan rakyat. Frekuensi tinggi pemilu, termasuk pilkada, mengeskalasi praktik politik bunglon.
Pemirsa televisi dikejutkan oleh tokoh politik yang identik dengan satu partai pada pemilu sebelumnya, tiba-tiba muncul dalam partai yang berbeda. Para kandidat pasti ingin memenangi kontestasi itu. Janji-janji kampanye mereka yang terdengar impresif dalam retorika pemilu dapat berbalik menjadi bencana atau kemalangan ketika sudah menjabat, terkait dengan kebijakan mereka.

Kenneth Minogue dalam buku Sekilas tentang Politik (2006) menukilkan bahwa dalam permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Ia mengajak semua pihak untuk mendedah bagaimana cara meraih kemenangan itu, dan bagaimana pihak yang kalah menyikapi kekalahan.
Tidak dapat disepelekan kekhawatiran Presiden SBY mengenai hasil penyelenggaraan pemilu. Saat menggunakan hak pilih sebagai warga Bogor berkait Pilgub Jabar pada Februari 2013, SBYmengimbau rakyat selalu menggunakan hak pilih dalam tiap jenjang pemilu (SCTV, 24/2/13). Imbauan itu searas dengan fakta politik yang menunjukkan tren makin tingginya angka golput dalam tiap pemilu.

Tentu semua pihak harus mencari jawab kecenderungan peningkatan angka golput. Bila rakyat bingung melihat calon wakil rakyat dan calon pemimpin yang berpolitik ala bunglon, salahkan mereka bila tidak memilihnya? Rakyat tak butuh janji kosong, hanya kata-kata dalam alat peraga kampanye. Rakyat butuh tindakan konkret tanpa kemunafikan, yakni tindakan berlandaskan kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan, bukan praktik bunglon apa pun wujudnya.

Demi keadilan pula, rakyat yang menjalankan praktik bunglon, dalam wujud aktivitas apa pun, tak pantas hidup di negeri ini mengingat negara membutuhkan rakyat yang bertanggung jawab. Bangsa besar adalah bangsa yang jujur dan bertanggung jawab, serta memegang kebenaran. (10)

— Dr Ir Sri Suwartiningsih MSi, dosen Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW Salatiga, Ketua Prodi Hubungan Internasional

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/11/239753/Wadah-Praktik-Politik-Bunglon

11 Oktober 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Dua Hakim MK Diperiksa

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Oktober 2013

  • Rekening Akil Diblokir, Istri Dicekal

JAKARTA – Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), semalam. Mereka diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Akil Mochtar. ”Kami akan menggali segala sesuatu atau keterangan terkait ada hal-hal atau perilaku yang masuk dalam klasifikasi adanya dugaan pelanggaran etik,” kata Harjono, anggota MKMK sebelum sidang digelar di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (10/10).

Dua hakim yang diperiksa MKMK, yaitu Maria Farida dan Anwar Usman. Keduanya merupakan tim panel bersama Akil Mochtar dalam menangani suatu perkara. Sidang yang dijawalkan pukul 19.00 itu, baru dimulai sekitar pukul 20.10. Sidang digelar secara terutup. Hakim Maria mengatakan, dirinya tidak membuat persiapan apa-apa dalam menghadapi pemeriksaan.Selain dua orang hakim, MKMK juga memeriksa panitera, Kasianur Sidauruk, serta dua panitera pengganti, yaitu Saiful Anwar dan Wiwik Budi Wasito.

Hakim MK Anwar Usman mengatakan, dirinya ditanya terkait keputusan yang diambil sebagai tim panel. Dia diperiksa tertutup dari pukul 20.00 hingga 21.05. Anwar mengaku Akil tak pernah memengaruhinya mengambil sebuah keputusan dalam sidang. Menurut Anwar, dirinya tak bisa mengomentari apakah Ketua MK nonaktif Akil menerima suap atau tidak. Namun dia dapat memastikan jika dia tak pernah ditawari untuk memenangkan suatu perkara. ”Nggak akan ada yang mau mendekati saya dan nggak mungkin berani,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Akil sebagai tersangka di kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Bateng, sejak Kamis (3/10). Akil diduga menerima Rp 3 miliar untuk kasus Pilkada Gunung Mas dan Rp 1 miliar (Lebak, Banten). KPK juga menemukan uang Rp 2,7 miliar di rumah Akil dalam bentuk dolar AS dan rupiah. Akil dijerat Pasal 12 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP atau Pasal 6 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Baik hakim Maria maupun Anwar, merupakan anggota tim panel bersama Akil yang menangani kasus perselisihan hasil pemilihan umum di dua kabupaten tersebut.

Dicekal

Sementara itu, setelah menyita mobil mewah, KPK melakukan pemblokiran sejumlah rekening milik Akil. Lembaga antirasuah itu juga melarang bepergian ke luar negeri (dicekal) istri Akil, Ratu Rita dan sopir pribadi Akil, Daryono. ‘’Memang benar, ada pemblokiran rekening milik tersangka AM,’’ kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, kemarin. Namun, Johan menyatakan belum tahu secara detail tentang pemblokiran rekening tersebut.

Terpisah, pengacara Akil, Otto Hasibuan mengungkapkan, seluruh rekening Akil sudah diblokir oleh KPK, di antaranya rekening di BRI tempat Akil menampung seluruh gajinya. ‘’Semua rekening dia. Yang satu dilaporkan Pak Akil dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), itu juga diblokir. Padahal, itu kan berasal dari gaji dia. Murni dari gaji dia di MK,’’ ujarnya.

Sementara informasi pelarangan bepergian ke luar negeri Ratu Rita dan Daryono diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Menurutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) telah mengeluarkan surat cegah atas nama Ratu Rita dan Daryono. (J13,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/11/239764/Dua-Hakim-MK-Diperiksa

11 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anak Buah Hotma Didakwa Menyuap

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Oktober 2013

JAKARTA – Pengacara yang tergabung dalam firma hukum Hotma Sitompoel & Associates, Mario Cornelio Bernardo mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dia didakwa memberikan uang Rp 150 juta kepada Suprapto selaku panitera pengganti pada Mahkamah Agung (MA) melalui Djodi Supratman selaku pegawai negeri pada MA.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antonius Budi Satria mengatakan, uang Rp 150 juta itu untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito agar dalam tingkat kasasi bisa dihukum penjara sesuai memori kasasi JPU dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Antonius menjelaskan, kasus ini berawal dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, tertanggal 19 November 2012 yang membebaskan Hutomo dari segala tuntutan hukum. Kemudian, pihak berperkara, yaitu Sasan Widjaja sepengetahuan Koestanto Harijadi Widjaja meminta bantuan hukum ke pengacara Hotma Sitompoel & Associates terkait perkara penipuan yang dilakukan Hutomo.

Selanjutnya, terdakwa Mario menghubungi Djodi Supratman untuk menanyakan perihal kasasi Hutomo. Bahkan, menyampaikan keinginan agar Hutomo dihukum penjara dengan berjanji bersedia memberikan sejumlah uang. ‘’Djodi memberikan informasi melalui pesan singkat bahwa perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya, nomor kasasinya MD Reg.No.521 K Pid 2013 dengan majelis hakim Prof Dr Gayus Lumbun, Dr. H Abdi Abu Ayyub Saleh dan Dr. H.M Zaharuddin Utama, SH MM’’ ujar Antonius saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10).

Antonius menambahkan, Djodi menemui Suprapto dan meminta bantuan sesuai permintaan terdakwa Mario, yaitu agar Hutomo di hukum penjara atau putusan kasasi sesuai dengan kasasi yang diajukan JPU. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara terdakwa dengan Koestanto dan Sasan, maka pada tanggal 1 Juli 2013, terdakwa meminta separuh dari fee lawyer dan biaya operasional yang telah disepakati Rp 1 miliar. Kemudian pada sore harinya bertempat di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura Nomor 3 Jakarta Pusat, terdakwa menyerahkan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2012 kepada  Djodi Supratman.

Pada 24 Juli 2013 di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates, terdakwa menyerahkan uang  Rp 50 juta kepada Djodi melalui Deden.
‘’Setelah menerima uang, Djodi pulang ke kantor MA. Namun  ketika tiba di sekitar Monas, Djodi ditangkap, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang Rp 29 juta dan sebuah amplop berisi uang Rp 50 juta di dalam tas milik Djodi,’’ ujar Jaksa. Jaksa menilai, terdakwa Mario mengetahui  perbuatannya untuk membantu mengurus perkara pidana atas nama Hutomo.(J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/11/239763/Anak-Buah-Hotma-Didakwa-Menyuap

11 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Orang Dekat Ratu Atut Ditahan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Oktober 2013

JAKARTA – Orang dekat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Ratu Irma Suryani ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Banten di Rumah Tahanan (Rutan) Kota Serang, Kamis (10/10). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, Ratu Irma ditetapkan sebagai tersangka korupsi Program Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang di Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Banten untuk tahun anggaran 2012. ”Nilai proyek sekitar Rp 5.649.721.000 dan dugaan awal telah merugikan negara sekitar Rp. 1,8 miliar,” ujar Untung di Kejaksaan Agung, Kamis (10/10).

Untung mengatakan, tersangka  diduga sebagai perantara dari proyek sekaligus pengendali di belakang kegiatan tersebut. ”Selain melakukan penahanan, tim penyidik juga melakukan penggeladahan pada beberapa rumah tersangka serta menyita sejumlah dokumen yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka,” ujarnya.

Untung mengatakan, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Serang itu dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20/2003 jo Pasal 55 KUHP. (K24-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/11/239762/Orang-Dekat-Ratu-Atut-Ditahan

11 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terima Rp 95 Juta, Pejabat Kemenkumham Mundur

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Oktober 2013

  • KPK Kaji Dugaan Suap

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM mengungkap dugaan gratifikasi terhadap Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lilik Sri Haryanto. Gratifikasi senilai Rp 95 juta itu diduga terkait dengan penempatan notaris di beberapa wilayah.  Setelah kasus itu terungkap, Lilik mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, penerimaan uang itu terungkap dari laporan masyarakat kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham. ”Tim pemeriksa menanyakan soal laporan penyerahan uang kepada Direktur Perdata. Direktur Perdata mengonfirmasi, telah menerima amplop cokelat berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya,” jelas Amir, Rabu (9/10).

Dia menambahkan, proses investigasi dilakukan sejak Jumat (4/10). Dari investigasi, diketahui bahwa staf Direktorat Perdata menerima amplop coskelat dari seseorang untuk diserahkan kepada Lilik. Kemudian, tim pemeriksa memeriksa Lilik pada Sabtu (5/10) dini hari di apartemennya. Tim pemeriksa juga menghitung uang dalam amplop yang diterima Lilik, yang ternyata berjumlah Rp 95 juta. ”Jadi tidak benar berita yang menyatakan Direktur Perdata Lilik Sri Haryanto tertangkap tangan oleh Wamenkumham Denny Indrayana sedang menerima suap pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 berkenaan dengan proses pengangkatan notaris di Jakarta,” tegas Amir.

Lapor KPK

Atas kejadian tersebut, Menteri Amir memerintahkan Lilik melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga memastikan telah mengambil langkah penertiban internal. ”Langkah penertiban terus dilakukan, sambil tetap memastikan pelayanan publik di Direktorat Perdata tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lebih profesional serta bersih,” ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, lanjut Amir, Lilik mengundurkan diri dari jabatannya. Amir masih mempertimbangkannya. Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo mempersilakan Lilik ataupun Kemenkumham melaporkan penerimaan uang itu. KPK akan mengkaji apakah uang tersebut gratifikasi (hadiah) atau suap. “Sampai hari ini kami belum terima laporan,” ujar Johan. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/10/239635/Terima-Rp-95-Juta-Pejabat-Kemenkumham-Mundur-

11 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: