KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

DANA ASPIRASI DEWAN- Kontroversial, Bancakan Rp633 Miliar Akhirnya Dihapus

KORAN SINDO – Selasa, 08 Oktober 2013

SEMARANG– Dana Rp663 miliar akhirnya batal menjadi bancakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng.

Mereka akhirnya sepakat membatalkan penjatahan dana aspirasi tersebut dalam RAPBD 2014 karena dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dan bisa mengganggu postur APBD. “Ini wacana yang muncul, biar pun intinya ingin meningkatkan aspirasi yang sangat besar, tapi tidak mungkin diakomodir. Ya, seperti yang ditulis di media kemarin itu,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setya Budi kemarin. Menurut Rukma, karena saat ini sudah memasuki tahun politik, muncul keinginan dari anggota fraksi-fraksi untuk menambah dana aspirasi. Sebab, para wakil rakyat itu dikejar-kejar konstituen di daerah.

“Tampaknya sulit. Yang bisa menjelaskan kepada fraksi-fraksi teman di Banggar,” ucapnya. Seperti diberitakan, DPRD Jateng berencana menganggarkan dana aspirasi Rp4 miliar untuk setiap anggota Dewan. Tak hanya itu, masih akan ada dana khusus Ketua Dewan Rp25 miliar, Wakil Ketua Rp20 miliar, Ketua Komisi Rp2 miliar. Tak ketinggalan Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi masing-masing Rp1 miliar. Dana untuk anggota biasa masih akan ditambah lewat Komisi. Dari Komisi A rencananya dianggarkan Rp20 miliar, Komisi B (Rp20 miliar), Komisi C (Rp30 miliar), Komisi D (Rp30 miliar), dan Komisi E Rp20 miliar.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya menolak pemberian dana aspirasi dengan model penjatahan kepada masing-masing anggota Dewan. “Cara kita berkompromi dalam pembahasan, mana yang jadi prioritas yang diakomodir APBD 2014, jadi bukan seperti dibagi-bagi di DPRD begitu,” tandas Ganjar. Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto, sangat tidak pantas para anggota Dewan menggunakan APBD untuk kepentingan pencalonan.

“Kami tidak ikhlas uang rakyat dari membayar pajak dijadikan alat untuk kampanye pribadi anggota DPRD Jateng yang mayoritas mencalonkan lagi,” ujarnya. arif purniawan

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/335613

7 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Atasi Percaloan Seleksi CPNS

KORAN JAKARTA – Senin, 07 Oktober 2013

SEMARANG – Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) mendesak Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, segera mengambil langkah guna menyikapi maraknya percaloan dalam proses seleksi CPNS tahun 2013. Banyak laporan percaloan dalam proses seleksi penerimaan di sejumlah daerah, antara lain di Kabupaten Grobogan, Kendal, dan Pemalang.

“Kami menerima sejumlah laporan adanya percaloan dalam proses seleksi CPNS di daerah, salah satunya Grobogan. Ada oknum pejabat yang diduga sengaja bermain dalam seleksi CPNS kali ini,” kata Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah, Eko Haryanto, di Semarang, Minggu (6/10).

Menurutnya, dilaporkan peserta seleksi yang ingin lolos menjadi PNS dapat membayar uang pelicin dengan kisaran 50 juta hingga 75 juta rupiah melalui oknum pejabat yang dimaksud. “Informasi ini beredar di lingkungan SMA Negeri Kradenan, Kabupaten Grobogan, dan yang melaporkan atas nama Ahmad Fauzi,” katanya.

Di Kabupaten Kendal, warga juga meminta gubernur mengawasi adanya indikasi oknum-oknum yang memanipulasi data hingga ada CPNS yang mendapat Nomor Induk Kepegawaian, meski tidak ikut seleksi. Laporan dari masyarakat Pemalang, terdapat beberapa CPNS Kategori II di Kabupaten Pemalang dijanjikan diangkat menjadi CPNS, namun dengan sejumlah persyaratan tertentu. SM/P-3

Sumber : http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/130541

7 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Diminta Pantau Rapat Banggar

SUARA MERDEKA – Minggu, 06 Oktober 2013

  • Terkait Bagi-Bagi Dana Aspirasi

SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan pemantauan atau supervisi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan terhadap APBD Jateng 2014. Tidak harus turun ke lapangan, KPK juga bisa mensupervisi lewat perekaman selama proses rapat banggar. Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menyatakan, KPK perlu melanjutkan pelaksanaan supervisi terhadap anggaran di daerah. “KPK pernah di Jateng untuk memantau proses penganggaran, ini harus terus dilanjutkan.

Sebab, ada nilai positifnya ketika KPK turun ke lapangan, rapat Banggar akan serius,” tandasnya. Supervisi dari KPK juga akan menghindarkan bentuk penyimpangan dalam proses penganggaran. Diberitakan sebelumnya, para wakil rakyat disebut-sebut sedang merencanakan bancakan duit APBD 2014 sebagai bekal pencalonan kembali pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Dana ini dibagikan kepada seluruh anggota Dewan yang berjumlah 97 orang. Kabar beredar, terdapat dana ratusan miliar rupiah yang sudah disetujui dalam rapat Banggar, Kamis (29/9).

Berdasarkan data yang diperoleh Suara Merdeka, dana aspirasi untuk anggota masing- masing mendapat Rp 4 miliar. Para anggota juga masih mendapat pembagian jatah yang diberikan untuk komisi, yakni Komisi ARp 20 miliar, Komisi B Rp 20 miliar, Komisi C Rp 30 miliar, Komisi D Rp 30 miliar, dan Komisi E Rp 20 miliar.

Tambahan dana juga diberikan untuk ketua DPRD Rp 25 miliar, wakil ketua masing-masing Rp 20 miliar, ketua komisi Rp 2 miliar, wakil ketua komisi Rp 1 miliar, dan sekretaris komisi Rp 1 miliar. Diperoleh informasi, bagi-bagi dana aspirasi ini ada bukti perekamannya. Sebab itu, Eko meminta penggunaan dana aspirasi ini harus diawasi supaya tidak digunakan untuk kampanye.

Dana aspirasi hendaknya digunakan untuk pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan. “Kalau mereka (anggota Dewan-Red) berkampanye dengan uang rakyat, saya rasa tidak pantas dipilih lagi menjadi anggota Dewan,” tegasnya.

Dibongkar

Pada kesempatan lain, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta bagi-bagi dana aspirasi agar dibongkar apabila hal itu benar. “Saya kemarin di-tweet, kalau memang itu benar ya dibongkar saja. Saya ngecek di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak begitu adanya, yang saya minta justru anggaran dialokasikan prioritas untuk infrastruktur, jembatan, kekurangan air, dan desa,” ungkapnya.

Ganjar meminta kepada siapa pun yang memiliki bukti dan fakta supaya menginformasikan kepadanya. “Saya tidak ada itung-itungan (dana aspirasi-Red) seperti itu. Ceritakan kalau itu benar, tidak apa-apa maka dibongkar saja,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Juliari P Batubara melarang kadernya di DPRD Jateng menyelewengkan dana aspirasi untuk kepentingan kampanye pileg.

“Seberapa pun nominalnya, dana aspirasi tidak boleh digunakan untuk kampanye. Kalau dibuat kampanye ya itu melanggar, berarti korupsi berjamaah,” jelas caleg DPR RI Dapil I Jateng. Menurut dia, calon anggota legislatif tidak boleh menerima sumbangan dari siapa pun sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum.

“Yang boleh menerima sumbangan hanya partai politik dan caleg hanya boleh gunakan dana pribadi atau dana bantuan yang diperoleh dari parpol,” ujarnya di Semarang, Sabtu (5/10). (J17, H68-85)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/06/239195/KPK-Diminta-Pantau-Rapat-Banggar

7 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Perlu Supervisi Rapat Banggar DPRD Jateng

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 06 Oktober 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terus melakukan pemantauan atau supervisi dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan terhadap APBD Jateng 2014. Tidak harus turun ke lapangan, KPK juga bisa mensupervisi lewat perekaman selama proses rapat banggar.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menyatakan, KPK perlu melanjutkan pelaksanaan supervisi terhadap anggaran di daerah. “KPK pernah di Jateng untuk memantau proses penganggaran, ini harus terus dilanjutkan. Sebab, ada nilai positifnya ketika KPK turun ke lapangan, rapat Banggar akan serius,” tandasnya. Supervisi dari KPK juga akan menghindarkan bentuk penyimpangan dalam proses pengganggaran.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, para wakil rakyat disebut-sebut sedang merencanakan bancakan duit APBD 2014 sebagai bekal pencalonan kembali pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Dana ini dibagikan kepada seluruh anggota Dewan yang berjumlah 97 orang. Kabar beredar, terdapat dana ratusan miliar yang sudah disetujui dalam rapat Banggar, Kamis (29/9). Berdasarkan data yang diperoleh Suara Merdeka, dana aspirasi untuk anggota masing-masing mendapat Rp 4 miliar.

Para anggota juga masih mendapat pembagian jatah yang diberikan untuk komisi, yakni Komisi ARp 20 miliar, Komisi B Rp 20 miliar, Komisi C Rp 30 miliar, Komisi D Rp 30 miliar dan Komisi E Rp 20 miliar. Tambahan dana juga diberikan untuk ketua DPRD Rp 25 miliar, wakil ketua masing-masing Rp 20 miliar, ketua Komisi Rp 2 miliar, wakil ketua Komisi Rp 1 miliar, dan sekretaris Komisi Rp 1 miliar. Diperoleh informasi, bagi-bagi dana aspirasi ini ada bukti perekamannya.

Oleh sebab itu, Eko meminta penggunaan dana aspirasi ini harus diawasi supaya tidak digunakan untuk kampanye. “Dana aspirasi hendaknya digunakan untuk pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan. “Kalau mereka (anggota Dewan- ) berkampanye dengan uang rakyat, aku rasa tidak pantas dipilih lagi menjadi anggota Dewan,” tegasnya. Di kesempatan lain, Gubernur Ganjar Pranowo meminta bagi-bagi dana aspirasi agar dibongkar apabila hal itu benar.

“Saya kemarin di tweet, kalau memang itu benar ya dibongkar saja. Saya ngecek di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah- ) tidak begitu adanya, yang saya minta justru anggaran dialokasikan prioritas untuk infrastruktur, jembatan, kekurangan air, dan desa,” ungkapnya. Ganjar meminta kepada siapa pun yang memiliki bukti dan fakta supaya menginformasikan kepadanya. “Saya tidak ada itung-itungan (dana aspirasi- ) seperti itu. Ceritakan kalau itu benar, tidak apa-apa maka dibongkar saja,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Juliari P Batubara melarang kadernya di DPRD Jateng menyelewengkan dana aspirasi untuk kepentingan kampanye pileg. “Seberapa pun nominalnya, dana aspirasi tidak boleh digunakan untuk kampanye. Kalau dibuat kampanye ya itu melanggar, berarti korupsi berjamaah,” jelas caleg DPR RI Dapil I Jateng.

Menurut dia, calon anggota legislatif tidak boleh menerima sumbangan dari siapa pun sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum. “Yang boleh menerima sumbangan hanya partai politik dan caleg hanya boleh gunakan dana pribadi atau dana bantuan yang diperoleh dari parpol,” ujarnya di Semarang, Sabtu (5/10).

( Royce Wijaya / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/10/06/174660/KPK-Perlu-Supervisi-Rapat-Banggar-DPRD-Jateng

7 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Ganjar Tolak Penjatahan Dana Aspirasi untuk Dewan

KORAN SINDO – Senin, 07 Oktober 2013

SEMARANG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah keberatan jika dana aspirasi yang dimasukkan dalam RAPBD 2014 dibagi-bagi dalam jumlah tertentu untuk anggota Dewan.

Aspirasi yang dinilai menjadi prioritaslah yang akan masuk dalam APBD. “Kalau itu memang benar, bongkar saja. Setahu saya tidak ada hitung-hitungan seperti itu. Cara kita berkompromi dalam pembahasan, mana yang jadi prioritas yang diakomodasi dalam APBD 2014, jadi bukan seperti dibagi-bagi di DPRD begitu,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ditemui usai upacara HUT ke- 68 TNI dan HUT ke-63 Kodam IV/Diponegoro di Lapangan Pancasila Semarang, kemarin.

Sumber di internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng sebelumnya membenarkan ada rencana untuk memasukkan dana aspirasi setiap anggota Dewan Rp4 miliar. Bukan itu saja, informasi yang diperoleh, untuk ketua senilai Rp25 miliar, wakil ketua Rp20 miliar, ketua komisi Rp2 miliar, wakil ketua komisi dan sekretaris komisi masingmasing Rp1 miliar. Selain kepada personel, dikabarkan juga diberikan untuk komisi-komisi.

Komisi A Rp20 miliar, Komisi B Rp20 miliar, Komisi C Rp30 miliar, Komisi D Rp30 miliar, dan Komisi E Rp20 miliar. Menurut Ganjar, aspirasi masuk melalui pintu Dewan itu adalah hal yang pasti karena DPRD merupakan wakil rakyat. Namun, yang perlu dicatat apakah dalam musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya sudah ada perencanaan apa belum. Jika pun masuk di tengah jalan, anggarannya ada atau tidak. “Kalau tidak ada, ya tidak bisa.

Hari ini siapa ada aspirasi dimasukkan dulu,” ucapnya. Ganjar bercerita, waktu berkampanye, dia justru mengurangi bantuan sosial dan hibah. Semua bantuan harus masuk dalam konteks reguler agar tidak ada cerita-cerita yang mengerikan karena itu berbahaya. Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto mengatakan, jika benar setiap anggota Dewan mendapat jatah aspirasi Rp4 miliar, patut diduga akan digunakan untuk alat kampanye.

“Saya minta dikurangi atau minimal tetap sama dengan tahun sebelumnya. Masih banyak kebutuhan dasar masyarakat seperti sektor kesehatan dan pendidikan yang lebih membutuhkan anggaran,” paparnya. Dana aspirasi yang muncul dalam jumlah besar menjelang pemilu legislatif (pileg) juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Para wakil rakyat yang mencalonkan lagi menjadi calon anggota legislatif mendompleng aspirasi untuk kampanye.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Jateng Rukma Setya Budi justru heran dengan adanya kabar jatah aspirasi bagi wakil rakyat. Selama ini dia tidak mengetahui kenapa bisa muncul dana sebesar itu. “Itu tidak benar, sampai sekarang juga belum ada pembahasan RAPBD 2014,” ujarnya. Sementaraitu, WakilBendahara DPP PDIP Juliari P Batubara mengingatkan agar Fraksi PDIP di DPRD Jateng tidak menyalahgunakan dana aspirasi untuk kampanye pribadi.

Dalam Pileg 2014, seorang caleg tidak diperkenankan untuk mendapatkan sumbangandanakampanye. Sumbangan dana kampanye hanya untuk partai politik. “Aspirasi untuk membantu kelompok masyarakat, itu boleh. Tapi untuk kampanye dilarang,” katanya. arif purniawan

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/335103

7 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejari-Pemkot Saling Bertentangan

KORAN SINDO – Senin, 07 Oktober 2013

SEMARANG– Pemkot Semarang akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang yang menyatakan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Rusdiana memberi jaminan kepada Lilik Purno Putranto sehingga bisa jadi tahanan kota.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang Abdul Haris kemarin menyatakan, Lilik yang menjadi tersangka dugaan kasus korupsi proyek aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online 2011 itu menjadi tahan kota karena jaminan keluarga. “Bu Rusdiana hanya menindaklanjuti jaminan yang diajukan oleh keluarga tersangka kepada pengadilan. Jadi, yang mengajukan adalah istri tersangka. Bu Rusdiana sifatnya hanya memberitahukan jaminan dari istrinya Lilik,” papar Abdul Haris kemarin.

Lilik adalah seorang pegawai negeri sipil atau abdi negara. Seorang pegawai negeri hanya bisa diberi pendampingan hukum oleh pemkot ketika masih menjadi saksi dalam kasus yang dihadapinya. Adapun Lilik sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan jadi tahanan titipan kejaksaan di Rutan Kelas 1 Kedungpane, Semarang. Ketika sudah menjadi terdakwa, pemerintah kota tidak bisa memberikan pendampingan hukum atau advokasi.

Hal itu karena pegawai negeri tidak bisa menjadi advokat. Yang dapat memberikan jaminan kepada tersangka Lilik untuk jadi tahanan kota adalah keluarganya. “Dan itu sudah dilakukan oleh istrinya,” ujar Abdul Haris. Sementara itu, Rusdiana menepis tudingan telah memberi jaminan atas bebasnya Lilik. Dia menyatakan bahwa yang memberikan jaminan adalah pihak keluarga Lilik. Saat tersangka Lilik akan diperiksa, Rusdiana harus memberikan izin. “Pelayanan di kantor tetap berjalan lancar meski sekretaris saya jadi tersangka,” paparnya.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang menyatakan Lilik yang merupakan Sekretaris Dinas Pertanian bisa “bebas” dari Rutan Kelas 1 Kedungpane dan menjadi tahanan kota karena ada jaminan dari Rusdiana. Selain itu, ada jaminan pengembalian kerugian uang negara serta jaminan dari istrinya. Mereka juga menjamin Lilik akan bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri.

Pernyataan itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khususnya Kejari Kota Semarang ER Chandra akhir pekan lalu. “Selain ada jaminan pengembalian uang kerugian negara, juga ada jaminan dari Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang (Rusdiana) sehingga kami berani mengalihkan tahanan tersangka Lilik dari tahanan rutan menjadi tahanan kota,” ungkap Chandra.

Selain jaminan Kepala Dinas Pertanian, istri tersangka juga bersedia menjadi jaminan bebasnya Lilik. Mereka menjamin Lilik akan bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri. “Namun yang terpenting adalah adanya pengembalian uang negara dari tersangka, karena pemidanaan menurut kami bukanlah tujuan utama dari pemberantasan korupsi,” katanya Chandra menambahkan, meski Lilik dialihkan menjadi tahanan kota, proses hukum terhadap tersangka Lilik maupun Vendra tetap berjalan.

Keduanya tetap akan menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Semarang. “Kasus ini tidak akan berhenti hanya karena mereka menjadi tahanan kota, saat ini berkas dakwaan sudah hampir rampung. Dalam pekan ini berkas akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang,” paparnya.

Di lain sisi, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menilai Kejari terlalu gegabah melepaskan tersangka dari dalam penjara. Meskipun sudah mengembalikan uang kerugian negara, mereka semestinya tidak boleh membebaskan tersangka kasus korupsi.

“Tersangkanya harus tetap ditahan meskipun sudah mengembalikan uang yang ia korupsi. Jika kejaksaan membuat kebijakan seperti itu, bisa-bisa semua tersangka akan menjadi tahanan kota semua,” ujar Kepala Divisi Monitoring KP2KN Jateng Eko Haryanto. m abduh

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/327184

7 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: