KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

DPRD Jateng Bancakan Dana Aspirasi Rp633 M

KORAN SINDO – Sabtu, 05 Oktober 2013

SEMARANG– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng mulai bermanuver menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Mereka mulai kasak- kusuk menyiapkan dana aspirasi.

Rencananya, setiap anggota Dewan akan mendapat dana aspirasi Rp4 miliar yang akan dimasukkan dalam APBD 2014. Dengan angka tersebut, jika dana diberikan kepada 97 anggota Dewan yang ada saat ini maka dibutuhkan anggaran Rp388 miliar. “RAPBD 2014 belum dibahas, tapi informasinya (aspirasi) Rp4 miliar. Kurang lebih sama dengan tahun ini,” ujar salah satu sumber di internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng kepada KORAN SINDO JATENG kemarin.

Dana tersebut akan digunakan untuk mengakomodasi permintaan konstituen para anggota legislatif, baik berupa proposal pembangunan jalan, tempat ibadah, dan lainnya. “Aspirasi lewat legislatif didapat dari hasil reses yang dilakukan dari awal 2013 sampai akhir tahun,” kata sumber tersebut. Hasil reses tersebut kemudian akan diusulkan dalam pembahasan anggaran untuk disinkronkan. “Jadi agar tidak ada rebutan maka dibatasi masing- masing dijatah Rp4 miliar. Karena kalau lebih, bisabisa pegawai tidak gajian,” papar dia.

Informasi yang dihimpun, selain dana Rp4 miliar, masih ada tambahan berdasarkan dana yang dikucurkan di masingmasing Komisi. Untuk Komisi A Rp20 miliar, Komisi B Rp20 miliar, Komisi C Rp30 miliar, Komisi D Rp30 miliar, dan Komisi E Rp20 miliar. Dana berdasarkan Komisi itu dibagikan kepada masingmasing anggota komisi sesuai jumlahnya.

Khusus pimpinan masih memungkinkan muncul angka yang berbeda. Untuk Ketua senilai Rp25 miliar, Wakil Ketua Rp20 miliar, Ketua Komisi Rp2 miliar, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Rp1 miliar. Salah satu anggota Banggar DPRD Jateng Abdul Aziz menyatakan, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai RAPBD 2014.

Politikus PPP itu enggan berkomentar banyak terkait dengan dana aspirasi tahun depan. Menurutnya, justru yang lebih penting saat ini masyarakat Jateng menginginkan adanya perbaikan infrastruktur. “Ah..(Rp4 Miliar) itu tidak benar. Infrastruktur ini yang harus ditangani lebih serius dan ditingkatkan anggarannya,” ucapnya dengan diplomatis.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jateng Sri Puryono mengaku, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai RAPBD 2014. “Belum (dibahas), minggu-minggu depan baru dibahas,” paparnya.

Sekretaris Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto khawatir dana aspirasi tersebut disalahgunakan untuk kepentingan kampanye oleh anggota legislatif karena sebagian besar juga mencalonkan lagi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. “Ini sangat jelas, ada kaitan antara aspirasi ini dengan kampanye. Jadi dipolitisasi, seolaholah ini jasanya dia (anggota DPRD). Padahal itu hasil pajak dari rakyat yang sudah seharusnya memang dikembalikan ke masyarakat,” tandasnya.

Menurut Eko, masyarakat selama ini tidak mengetahui jika dana tersebut bersumber dari APBD. Mereka tahunya hanya menerima bantuan dari anggota legislatif dari partai merah, kuning, dan lainnya. “Mendekati pemilu, biasanya aspirasi ini ditambah. Kami tidak ikhlas karena ini digunakan untuk kepentingan pribadi kampanye,” ujarnya. arif purniawan/ muh slamet

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/335012

5 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mobil Adik Ratu Atut: Lamborghini Rp 12,2 Miliar

TEMPO.CO – Sabtu, 05 Oktober 2013

TEMPO.CO, Jakarta – Deretan mobil mewah terlihat di rumah adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Werdana alias Wawan, saat digerebek penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu malam lalu, 2 Oktober 2013. Setidaknya ada 11 mobil yang berada di rumah tersebut. Salah satunya adalah Lamborghini Aventandor seharga Rp 12,2 miliar. Lainnya Nissan GTR yang dibandrol Rp 2,2 miliar.

Wawan yang tersangkut kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar merupakan suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. KPK menggeledah rumah Airin dan Wawan di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Di rumah ini, KPK menemukan koleksi mobil mewah di dua garasi.

Lamborghini Aventador milik Wawan berpelat nomor B 888 WAN. Di bagian bawahnya tertulis angka 06-17 yang menunjukkan bulan dan tahun pembelian, yaitu Juni 2012.

Aventador merupakan sport car yang diluncurkan pada ajang Geneva Motor Show 2011. Mobil mewah ini ditunggu penggemarnya di seluruh dunia karena diplot sebagai pengganti varian legendaris Murcielago.

Sosok eksotik Aventador terwakili oleh desain bodi dengan sudut tajam dan kaku. Tak hanya bentuk bodi, lampu-lampu hingga pelek dan kisi udara di bumper depan dan samping pintunya juga bersudut tajam.

Situs resmi Lamborghini menulis bahwa model ini memiliki mesin berkonfigurasi V12 48 silinder DOHC dengan kapasitas 6,5 liter. Tak tanggung-tanggung, mesin yang ditanam di belakang kokpitnya ini bisa menggelontorkan tenaga hingga 700 dk (tenaga kuda) pada putaran mesin 8.250 rpm dan torsi 509 ft-lbs pada 5.500 rpm.

Diperkuat transmisi 7-speed automated manual, Lamborghini mengklaim dapur pacu tersebut mampu digeber dari posisi diam menuju 100 km/jam hanya dalam 2,9 detik saja.

Di Indonesia, Aventador dilepas dengan harga US$ 1,088 juta atau saat ini sekitar Rp 12,2 miliar.

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/mobil-adik-ratu-atut-lamborghini-rp-12-2-061645687.html

5 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penangkapan Akil, Kintil Koleksi Mewah Wawan

Oleh 

DI antara aksi luar biasa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada minggu ini, tertangkapnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, berpotensi jadi kisah panjang. Apalagi, KPK ikut cekal Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, kakak kandung Wawan, ke luar negeri demi kepentingan penyelidikan.

Penangkapan Wawan ini terkait dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada sidang sengketa Pilkada Kabupaten Lebak. Pasangan Partai Golkar kalah. Tak senang, kasusnya digugat dan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini kemudian memutuskan keharusan pemungutan suara ulang.

Wawan dikaitkan dengan kasus ini. KPK masih menyimpan perannya. Namun disebutkan, ada uang Rp 1 miliar yang diduga disiapkan untuk Akil, yang saat ini meringkuk di tahanan KPK.

Asal tahu saja, Ketua DPD Golkar Banten adalah Hikmat Tomet, suami Atut Chosiyah atau kakak ipar Wawan.

Tampaknya kasus Wawan, suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, tidak berhenti sampai di situ. Indikasinya bisa dilihat dari pencekalan Gubernur Atut dan temuan sementara berupa 11 mobil mewah di kediaman megah Wawan yang berdiri di kawasan mahal Jakarta, Mega Kuningan.

Garasi rumah mewah itu laksana gerai kendaraan mewah. Tinggal sebut saja. Ferrari, Bentley, Lamborghini, ada. Roll Royce juga tampak. Begitupun dengan Toyota Camry atau Land Cruiser. Semua bisa ditemui di sini. Tak terkecuali, motor gede Harley Davidson ikut terparkir di gerainya.

Tentu layak disebut sebagai kolektor mobil mewah. Jangan bingung bagaimana menggilir  tunggangan mewah itu. Setidaknya, laiknya kolektor, ya dilihat-lihat, dielus-elus, atau ditunjukan kepada rekan sejawat sebagai bukti kelas dalam selera.

Pertanyaannya, dari mana semua koleksi ini?

Publik menyebut Wawan sebagai pengusaha. Tentu bukan usaha kecil atau menengah untuk bisa memiliki koleksi mobil mewah seperti itu, serta aset rumah megah di kawasan elit.

Semua ini akan menjadi pintu masuk KPK. Mengintil dan menelusuri koleksi serta aset Wawan, dari mana asal-muasalnya. Tentu termasuk sumber dana Rp 1 miliar yang diduga untuk suap itu.

Penelusuran ini akan menarik, mengingat wilayah Banten “dikuasai” oleh kerabat Wawan, yang kini jadi tersangka suap dan mendekam di tahanan KPK. Potensi kerja sama keluarga dalam proyek pemerintah daerah sangat mungkin terjadi.

Bayangkan, istri Wawan, Airin Diany adalah Walikota Tangerang Selatan. Kakaknya: Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Provinsi Banten dan Ratu Tatu Chasanah, Wakil Bupati Kabupaten Serang. Ibu tirinya, Heryani, saat ini sebagai Wakil Bupati Pandeglang. Ada juga Tb Khaerul Zaman, kakak tirinya yang menjabat Wakil Walikota Serang.

Belum selesai jejaringnya. Di wilayah politik, Wawan punya banyak kerabat. Ada Hikmat Tomet (Kakak Ipar, Anggota DPR RI), Andika Hazrumy (Keponakan, Anggota DPD), Adde Rossi Khairunnisa (istri Andika, Wakil Ketua DPRD Serang), serta Aden Abdul Khaliq (adik ipar, tahun ini dicopot dari DPRD Banten karena ikut Pilkada Kabupaten Tangerang).

Apa hubungan semua ini dengan Wawan yang hartanya – berdasarkan laporan istrinya, Airin Diany, sebagai pejabat pemerintah – lebih dari Rp 100 miliar itu?

Jejaring birokrasi dan kekuasaan politik di Banten, bisa menjadi ruang penjelas tentang kekayaan Wawan. Dengan anggaran proyek di Banten – lebih dari sebagian pemerintahannya diisi kerabat – yang bernilai triliunan, potensi terjadinya “kerja sama” saling menguntungkan antarkerabat sangat mungkin terjadi.

Akhir bulan lalu misalnya, sejumput masyarakat sudah menyuarakan model kerja sama keluarga itu. PT Buwana Wardana Utama yang disinyalir milik Wawan, diprotes lantaran empat proyek Provinsi Banten yang dikerjakan tak beres.

Aksi mereka mengacu pada audit Badan Pemeriksa Keuangan yang muncul di pemberitaan bahwa ada potensi kerugian negara dari sejumlah proyek pemerintah daerah yang dikerjakan perusahaan tersebut. Proyeknya, dari irigasi hingga pengadaan alat kesehatan.

Karena itu, kemenangan konco menjadi penguasa, seperti lewat jalur pemilihan kepala daerah di Lebak, menjadi penting. Seperti itulah, satu di antara cara mafioso berbisnis seperti pada film legendaris “The Godfather”.

Investasi pada birokrasi dan politik melalui suntikan dana saat pemilihan kepala daerah, tentu bisa menjadi modus dalam berbisnis. Kalau perlu, suap mungkin saja dilakukan. Karena itu, menjadi sangat penting penelusuran kekayaan Wawan agar bisa masuk lebih dalam dan mengungkap lebih luas.

Mari tunggu babak selanjutnya dari KPK. Walau bukan tak mungkin juga, bisa-bisa Wawan malah bebas di pengadilan kelak.

Herry Gunawan, Pendiri Plasadana.com

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/penangkapan-akil–kintil-koleksi-mewah-wawan-101250103.html

5 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejagung Minta Bareskrim Lengkapi Berkas Surat Palsu MK

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 Oktober 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Agung, Basrief Arief mengungkapkan, jaksa peneliti Kejaksaan Agung masih menunggu penyidik Polri melengkapi berkas perkara pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tersangka mantan panitera MK, Zainal Arifin Husein sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan.

Namun hingga kemarin, penyidik Bareskrim Polri belum melengkapi berkasnya. “Sudah dikembalikan kepada penyidik dan belum dikembalikan lagi,” ujar Basrief di Kejaksaan Agung, Jumat (4/10).

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Agus Rianto mengaku tidak mengetahui perkembangan terkahir berkas perkara tersebut. “Belum dapat informasi, saya coba cek dulu terimakasih,” ujar Agus ketika ditanya apakah penyidik Polri telah menghentikan kasus tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Seperti diketahui, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Sutarman saat baru menjabat menegaskan, dalam pemalsuan surat MK tersebut ada pembuat, pemesan dan pengguna. Namun hingga saat ini penyidik belum berhasil mengungkap pemesan dan pengguna surat palsu tersebut.

Sementara itu, dalam kasus ini, baru Masyhuri Hasan yang telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, 1,5 tahun penjara.

Mashyuri divonis bersalah memalsukan surat MK tertanggal 14 Agustus 2009. Surat  itu merupakan jawaban atas surat pertanyaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang putusan MK Nomor 84 sengketa Pemilukada Daerah Pemilihan (Dapil) I,  Sulawesi Selatan.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya mantan hakim konstitusi MK, Arsyad Sanusi dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati.

( Nurokhman / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/05/174562/Kejagung-Minta-Bareskrim-Lengkapi-Berkas-Surat-Palsu-MK

5 Oktober 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Janedri Konfirmasi Penemuan Obat Terlarang di Ruangan Akil

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 Oktober 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Temuan penyidik KPK berupa ganja dan pil inex saat ruang kerja Ketua MK Akil Mochtar digeledah. Narkoba itu sudah dikirim ke Badan Narkotika Nasional untuk diteliti. Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Ghaffar mengonfirmaskan hal tersebut.

“Berdasarkan berita acara KPK, barang yang diduga narkoba dan obat terlarang di ruang kerja Pak Akil. Berdasarkan berita acara yang diduga narkoba dan obat terlarang itu, berupa ganja dan inex,” kata Janedjri di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/10).

Dia menambahkan, atas perintah Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dan Majelis Kehormatan Hakim MK, barang terlarang itu diserahkan ke BNN. “Apakah barang tersebut ganja dan inex, saya tidak dalam kapasitas mengatakan barang yang diduga barang ganja dan inex tersebut milik Bapak Akil. Harus dipastikan dulu ganja dan inex, apakah benar milik Pak Akil,” ujarnya.

Janedjri berjanji akan segera menyampaikan hasil penyelidikan BNN terhadap barang-barang tersebut. “Menurut laporan KPK, di laci sebelah kiri meja kerja beliau. Meja ini tidak terkunci, memang tidak ada kuncinya,” tegasnya.

Mengenai rincian barang haram tersebut, Janedjri menyebutkan terdiri dari dua linting ganja, dan satu linting ganja bekas pakai. “Inexnya warna hijau dan ungu, dua  butir. Ya semuanya di laci, semuanya dibungkus rokok,” ujarnya.

Janedjri menyatakan sejak dua tahun yang lalu Akil berhenti merokok. “Saya tidak bisa menilai apakah barang itu milik Pak Akil atau bukan. Ini akan ditelusuri oleh Majelis Kehormatan Hakim MK.”tandasnya.

Alasan diserahkan barang itu ke BNN, kata Janedjri, karena KPK tidak mengurusi kasus narkotika.  “Tidak dibawa oleh KPK karena bukan domainnya KPK. Ini ada barang tolong ditindaklanjuti, kata KPK begitu,” ujarnya.

Untuk menyelidiki pemilik barang itu, Janedjri mengungkapkan, Majelis Kehormatan Hakim MK akan memeriksa sejumlah saksi. “Semua staf beliau, ajudan, sopir, sekretarisnya, satpam, resepsionis, semuanya akan diperiksa,” paparnya.

( Budi Yuwono / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/05/174552/Janedri-Konfirmasi-Penemuan-Obat-Terlarang-di-Ruangan-Akil

5 Oktober 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Presiden Diminta Segera Tetapkan Darurat Hukum

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 Oktober 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar telah ditetapkan menjadi tersangka penerima suap. Dipastikan dia tidak sendirian, ada hakim lain yang diduga terlibat dalam persekongkolan ini.  Hal itu diungkapkan pengamat Soegeng Sarjadi Sindycate (SSS) Jusuf Suroso di Jakarta Jumat (4/10).

Menurutnya, kasus ini mengonfirmasi kredibilitas lembaga peradilan di negara ini telah berada di titik nadir.  “Tidak ada lagi lembaga peradilan yang dapat dipercaya oleh rakyat, kecuali KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum Kepolisian ( kasus rekening gendut perwira polisi, kasus Irjen Djoko Susilo, Labora Sitorus dan 33 perwira polisi), dan kasus suap  pengurusan kasasi tindak pidana penipuan dengan tersangka pengacara Mario C Bernardo dan Djodi Supratman (tertangkap tangan KPK), diduga melibatkan tiga Hakim Agung MA.

Presiden bersama DPR dan Mahkamah Agung (MA) harus segera menetapkan darurat hukum. Pasalnya, kinerja lembaga peradilan sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, buruk, terlalu lemah, tidak adil, korup dan tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya.

Penetapan darurat hukum bertujuannya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan sesuai penetapan Presiden, DPR dan MA. “Membentuk tim independen yang terdiri dari para ahli hukum untuk mengambil alih tanggung jawab dan kewenangan lembaga peradilan yang ada yang ditengarai tidak layak lagi menjalankan tugas konstitusionalnya,” papar Jusuf.

Darurat hukum diakui peneliti SSS itu memang tidak popular. Tapi perlu melalui trobosan hukum yang tidak lazim, kemungkinan ada pengurangan hak individu warga negara, terkait dengan jalannya proses hukum dan peradilan, percepatan penanganan dan hukuman berat bagi koruptor yang melibatkan aparat penegak hukum. “Termasuk kemungkinan diberlakukannya hukuman mati,” tegasnya.

( A Adib / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/05/174550/Presiden-Diminta-Segera-Tetapkan-Darurat-Hukum

5 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Akil Pernah Dilaporkan Terima Gratifikasi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 04 Oktober 2013

BANDUNG, suaramerdeka.com – Catatan tentang Akil Mochtar yang ditangkap basah KPK dalam kasus dugaan suap terus bermunculan. Jauh sebelum Akil Mochtar menjadi Ketua MK, ICW menyatakan pernah melaporkan Akil ke KPK terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator ICW, Danang Widoyoko di Bandung, Jumat (4/10) sore. Pada saat itu, Akil masih menjadi wakil rakyat.

“Pada 2006, kami pernah melaporkan Akil Mochtar soal gratifikasi ke KPK terkait pemekaran wilayah Kalbar. Dia masih menjadi anggota Komisi II di DPR,” katanya.

Saat itu, belum banyak anggota dewan yang terjerat kasus korupsi mengingat pada saat itu baru periode pertama KPK. Kendati sudah disampaikan, laporan tersebut pun seperti menguap.

Bahkan, imbuh Danang, tiga anggota ICW yang melaporkan kasus tersebut ditetapkan polisi sebagai tersangka pencemaran nama baik.

Merujuk kasus tersebut, Danang menilai peristiwa menyedihkan yang melibatkan Akil sebagai buah dari proses rekrutmen bermasalah. Kecenderungan ini pun masih terjadi hingga kini lewat kehadiran Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi belum lama ini.

“Proses transparan dan akuntable cenderung dilewati bahkan oleh Presiden. Makanya ICW menggugat ke PTUN tentang SK penunjukan Patrialis Akbar. Dulu ada tahapan panitia seleksi, pengumuman, fit and proper test, sebelum dikirim ke Presiden, tapi proses itu dilewati,” jelasnya.

Selain itu, proses pengawasan internal MK juga menyisakan celah yang harus diperbaiki. Tak heran, laporan Refly Harun tentang dugaan suap di MK tempo hari dan juga ICW tak terlalu dianggap.

“Refly Harun jadi korban karena diminta membuktikan omongannya. Memberantas korupsi bukan seperti itu, seharusnya komplain masyarakat harus diterima. Mengintimiadi pelapor belum tentu akan membersihkan korupsi,” jelasnya.

Terkait hukuman yang pantas terhadap Akil karena terjerat kasus korupsi, Danang mendukung pernyataan mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Bahwa perlu pendekatan progresif dalam perkara Akil sebagai pimpinan lembaga peradilan tertinggi.

“KPK bisa meminta lebih dari apa yang diminta. Karena kan kalau pasif menerima suap maksimal 5 tahun, kemudian kalau ikut mengatur dalam urusan suap paling 20 tahun, belum diskon selama menjalani hukuman. Tapi jangan hukuman mati, namun  seumur hidup,” kata Danang Widoyoko.

( Setiady Dwi / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/04/174532/-Akil-Pernah-Dilaporkan-Terima-Gratifikasi

5 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sejumlah Pihak Sudah Tengarai Kecurangan Akil

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 Oktober 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Rebublik Indonesia, Akil Mochtar mencengangkan publik. Tapi beberapa pihak sudah menengarai kecurangan Akil sebelum tertangkap. Belasan jam sebelum penangkapan, akun twitter@JOKO91428420 mengunggah cuitan soal penyuapan terhadap Akil.

Beberapa hari sebelumnya, akun itu mengulang-ulang cuitan yang mengatakan Akil terus berhubungan telepon dengan beberapa kepala daerah di Kalimantan, bahkan sudah menerima uang miliaran rupiah terkait perkara. Akun itu menyayangkan ternyata integritas Akil tak seperti Mahfud MD yang digantikannya.

Ketua Biro Hukum dan Pembelaan PPP Jawa tengah, Mohamad Syahir juga sudah menduga “permainan” Akil sejak lama. “Tahun 2004 kami pernah mengajukan sengketa Pemilu. Saat itu bagus. Tahun 2009 kami mengajukan lagi hasil Pemilu Legislatif. Tapi sudah mulai kacau,” kata Syahir, Jumat (4/10).

Tahun 2009 merupakan awal karir Akil Mochtar sebagai Hakim Kosntitusi. Pada Juni 2009, PPP Jawa Tengah tercatat mengajukan dua perkara sengketa Pemilu. Sengketa di Daerah Pemilihan (Dapil) IX DPR RI, yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, dan sengketa di Dapil IV DPRD Kabupaten Pekalongan.

Meliputi Kecamatan Buwaran, Karangdadap, Wonopringgo,Karangdadap dan Kedungwuni. Kedua perkara itu menyoal hal yang sama, yakni kekeliruan penghitungan suara. Majelis hakim yang memeriksanya juga sama, diketuai Akil Mochtar, bersama Hakim Maruarar Siahaan dan Achmad Sodiki.

Pada perkara Dapil IX, MK menyimpulkan suara yang tidak sah dari dua tempat pemungutan suara (TPS). Namun putusan dikabulkan, dengan menyatakan sah suara dari TPS lainnya. Kejanggalan ditemukan dalam putusan MK pada perkara Dapil IV.

Dalam perkara Dapil IV, enam suara dari TPS V di Desa Kedung Kebo, Kecamatan Karangdadap Pekalongan dinyatakan tidak sah. Namun hal itu turut menggugurkan perolehan sisa suara dari TPS lain. “Akibatnya saat itu kami kehilangan 54 suara,” kata Syahir.

Ia menyesalkannya karena, jika mengacu pada perkara Dapil IX, harusnya suara yang dinilai tidak sah pada satu TPS, tidak menggugurkan perolehan suara di TPS lain. Saat itu, PPP memiliki selisih suara yang tipis dengan partai Golkar. Hanya 12 suara. Tapi karena kehilangan 54 suara, PPP gagal memperoleh kursi selanjutnya dan jatuh ke Partai Golkar.

“Kami tidak bisa protes lagi. Mau protes kemana? Karena MK itu tidak tersentuh, oleh Komisi Yudisial sekalipun. Putusannya juga sudah final, tidak bisa dibanding ataupun kasasi,” tandas Syahir.

( Eka Handriana / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/05/174548/Sejumlah-Pihak-Sudah-Tengarai-Kecurangan-Akil

5 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MK Harus Pecat Akil

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 Oktober 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Majelis Kehormatan Hakim diminta untuk secepatnya menghentikan dengan tidak hormat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Oleh karenanya, tidak perlu lagi menghentikan sementara dengan mengajukan surat ke presiden.

“Hal itu mengingat Akil sudah berstatus tersangka dan terkena operasi tangkap tangan. Selanjutnya, MK harus secepatnya menetapkan ketua yang baru,” kata Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefuddin, Jumat (4/10).

Menurutnya, MK juga tidak perlu menunggu jumlah hakim lengkap menjadi sembilan orang. Sebab, bila harus menunggu adanya pengganti hakim konstitusi yang baru dan datang dari DPR, akan memerlukan waktu berbulan-bulan. “MK harus bekerja cepat. Harus secepatnya ada ketua baru definitif yang mampu memimpin keberlanjutan kinerja lembaga itu di tengah tumpukan kasus yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Hal itu sekaligus untuk memulihkan kembali citra MK, yang kini jatuh terpuruk. Semua pihak juga wajib menjaga institusi MK. “Jangan karena ketua MK, menyebabkan lembaga itu kehilangan kepercayaan di mata publik. Meski demikian, harus diakui bahwa tertangkapnya Akil menyebabkan runtuhnya bangunan penegakan konstitusi kita,” sesalnya.

Namun demikian, lanjutnya, kondisi itu tidak boleh berlarut. Sebab, MK harus segera bangkit membenahinya. “Sekecewa dan semarah apapun terhadap perilaku Akil, tak boleh lalu membuat kita emosional. Bagaimanapun, wacana pembubaran/penghentian aktivitas MK, mengurangi kewenangan MK dan menuntut mundurnya seluruh hakim MK, justru akan menimbulkan persoalan baru,” tandasnya.

Bahkan politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menilai, tuntutan tersebut hanya akan membuat sistem ketatanegaraan menjadi lebih pelik. Oleh karenanya, hal tersebut harus segara dihentikan.

( Saktia Andri Susilo / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/05/174557/MK-Harus-Pecat-Akil

5 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MK Kirim Surat Pemberhentian Akil ke Presiden

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 Oktober 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memberhentikan Akil Mochtar sebagai ketuanya setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tindak lanjut kejadian tersebut menyebabkan Mahkamaj Konstitusi melayangkan surat pemberhentian Akil ke Presiden SBY. “Hari ini (kemarin-red), Insya Allah saya kirim (ke presiden),” ujar Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/10).

Dia menambahkan, Kamis (3/10) malam internal MK telah berkumpul untuk sekadar urun rembuk terkait masalah yang sedang menerpa lembaga konstitusi itu. Selain hakim konstitusi. Dalam pertemuan ini hadir juga mantan hakim Arif Hidayat, Mahfud MD.

“Masalah hukum biar KPK, kami buka akses pada KPK untuk lakukan tindakan pada KPK info yang dibutuhkan. Masalah yang terkait etik kita serahkan pada majelis kehormatan. Kami akan urus tanggung jawab MK yang bebannya berat. Setelah ini, hakim akan konsen penuh untuk jalankan amanat negara dan bangsa. Itu janji kami,” jelas Hamdan.

Menurut Hamdan, mekanisme pemberhentian hakim MK ada dua cara. Pertama, kalau hakim konstitusi dihukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diberhentikan. “Kedua melalui Majelis Kehormatan Konstitusi yang akan segera melakukan pemeriksaan. Jadi ini proses yang lebih cepat. Penyelesaian hukum oleh KPK, administrasi oleh Majelis Kehormatan Konstitusi. Sedangkan para hakim kembali fokus pada penyelesaian-penyelesaian sidang yang menjadi tugas kami,” tegasnya,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua MK Akil Mochtar sebagai tersangka. Akil diduga menerima suap sebesar Rp 4 miliar dalam perkara 2 Pilkada yang disidang di Mahkamah Konstitusi.

( Budi Yuwono / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/05/174559/MK-Kirim-Surat-Pemberhentian-Akil-ke-Presiden

5 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: