KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Awas! Ada 9 Pasal dalam RUU KUHP dan KUHAP yang ‘Membunuh’ KPK

detikNews – Selasa, 01/10/2013

Jakarta – DPR diam-diam bergeliat untuk kembali ‘mengkerdilkan’ kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini upaya tersebut dilakukan melalui revisi UU Kitab UU Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan RUU KUHP.

Gerilya ini bahkan disebut akan mencapai titik akhir pada bulan Oktober ini. DPR segara akan melakukan ketok palu untuk segera mereliasasikan hal tersebut.

“Ini sama dengan pembunuhan terhadap KPK,” kata Koordinator Indonesia Corrupt Watch (ICW), Emerson Yuntho di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, (1/10/2013).

Ada 9 pasal yang diduga dihadirkan untuk melemahkan KPK. Berikut isi pasal-pasal tersebut dan efeknya:

1. Pasal 3 ayat 2 ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain.

Dampak dari Pasal 3 ayat 2 yaitu Ketentuan ini bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi yang saat ini digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Pasal 44 tentang penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.

Dampak dari Pasal 44 yaitu penuntutan kasus korupsi yang ditangani KPK dapat dihentikan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

3. Pasal 58 intinya tentang Penentuan penahanan pada tahap penyidikan yang melebihi 5×24 jam.

Dampak dari Pasal 58 yaitu KPK dapat dianggap tidak memiliki kewenangan. Di sini, hanya disebutkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri atau penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

4. Pasal 67 tentang penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa.

Dampaknya dari Pasal 67 yakni Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menangguhkan penahanan yang dilakukan oleh KPK.

5. Pasal 75 intinya tentang penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Dampak dari Pasal 75 yakni Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menolak memberikan persetujuan penyitaan, barang yang disita harus dikembalikan kepada pemilik.

6. Pasal 83 intinya tentang penyadapan pembicaraan harus mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Dampak dari Pasal 83 yakni penyadapan pembicaraan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari hakim.

7. Pasal 84 intinya tentang dalam keadaan mendesak, penyidik dapat menyadap tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Dampak dari Pasal 84 yakni jika Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberi persetujuan penyadapan, maka penyadapan KPK akan dihentikan.

8. Pasal 240 intinya tentang terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas.

Dampak dari Pasal 240 yakni kasus korupsi yang diajukan oleh KPK, jika divonis bebas ditingkat pertama atau banding, maka tidak dapat dikasasi.

9. Pasal 250 intinya tentang Putusan MA mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.

Dampak dari Pasal 250 yakni kasus korupsi yang diajukan oleh KPK jika divonis berat ditingkat pertama atau banding, maka dapat dipastikan divonis lebih rendah jika dikasasi.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/10/01/145213/2374411/10/1/awas-ada-9-pasal-dalam-ruu-kuhp-dan-kuhap-yang-membunuh-kpk

4 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bahaya! RUU KUHAP Beri Celah Tersangka Koruptor Tak Ditahan KPK

detikNews – Selasa, 01/10/2013

 
 
 

Jakarta – Salah satu pasal di RUU KUHAP menyebutkan tersangka atau terdakwa kasus korupsi memberikan uang jaminan untuk menangguhkan penahanan badan oleh KPK. Pasal ini amat menguntungkan koruptor yang memiliki banyak uang.

Padal 67 RUU KUHAP disebutkan: (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangan hakim Pemeriksaa Pendahuluan atau Hakim Pengadilan Negeri dapat menangguhkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.

“Pasal itu sangat menguntungkan koruptor yang memiliki banyak uang,” ujar Koordinator Indonesia Corrupt Watch (ICW), Emerson Yuntho di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2013).

Tidak hanya itu, dengan lahirnya UU. Di dalam revisi KUHP yang baru, berdasarkan ketentuan peralihan maka UU di luar ini termasuk UU Tipkor akan diberikan waktu transisi selama 3 tahun untuk menyesuaikan.

“Artinya upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan penegak hukumlain dipastikan akan mengalami kemunduran,” ucapnnya.

Jika dibandingkan dengan UU Tipokor dengan RUU KUHP maka banyak jenis korupsi yang tidak dimasukkan ke dalam RUU baru itu. Hanya ada 14 pasal (pasa 688-702) yang mengatur soal korupsi.

“Bandingkan dengan UU Tipikor yang saat ini berlaku terdiri dari 31 jenis tindak pidana korupsi. Berdasar aspek pemidanaan, hukuman pidana dalam RUU KUHP lebih rendak daripada UU Tipikor yang berlaku,” terangnya.

 
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/10/01/155536/2374519/10/bahaya-ruu-kuhap-beri-celah-tersangka-koruptor-tak-ditahan-kpk?utm-source=topshare

4 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Total Uang Akil Mochtar yang Disita KPK Senilai Rp 7,2 M

detikNews – Jumat, 04/10/2013

Jakarta – KPK telah menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dari dua penggeledahan itu, KPK total menyita uang dengan jumlah Rp 7,2 miliar.

Dari data yang dihimpun detikcom, Jumat (4/10/2013), pada saat operasi tangkap tangan terhadap Akil di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Rabu (2/10) sekitar pukul 22.00 WIB, penyidik berhasil menyita uang sekitar Rp 4 miliar. Uang tersebut terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22 ribu dolar Amerika.

“Dan uang dalam travel bag biru dengan total Rp 1 miliar,” ujar Ketua KPK Abraham Samad saat konpers di Gedung KPK, Kamis (3/10). Samad menyebut jika ditotal secara keseluruhan uang itu berjumlah Rp 3 miliar dari Pilkada Gunung Mas dan Rp 1 miliar dari Pilkada Lebak.

Tidak selesai disitu, penyidik KPK kembali menggeledah rumah dinas Akil dan berhasil menemukan uang senilai Rp 2,7 miliar. Uang tersebut ditemukan di dalam dua tas yang berbeda.

Selain di rumah dinas, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di Gedung MK, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam ruang kerja Akil, penyidik berhasil menyita Rp 500 juta.

“Nilainya lebih dari Rp 500 juta yang ditemukan di dua buah koper,” bisik sumber detikcom yang enggan disebutkan namanya. Uang itu kini diamankan KPK. Belum diketahui apakah uang itu terkait dengan Pilkada Lebak, Gunung Mas, atau kasus lainnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/10/04/071156/2377495/10/total-uang-yang-disita-kpk-akil-mochtar-senilai-rp-72-m

4 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ini Alasan Ratu Atut Dicekal…

KOMPAS.COM – Jumat, 4 Oktober 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sudah dimintakan tindakan pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bepergian ke luar negeri, Kamis (3/10/2013). Respons berupa pencegahan juga sudah diberikan Kementerian Hukum dan HAM yang membawahkan imigrasi.

“Maksudnya jika sewaktu-waktu yang bersangkutan akan diperiksa, yang bersangkutan tidak sedang di luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/10/2013) dini hari. Ke depan, ujar dia, ada kemungkinan Atut akan diperiksa KPK untuk dugaan suap terkait sengketa pilkada Lebak, Banten.

Dalam kasus itu, adik Atut bernama Tubagus Chaery Wardana alias Wawan telah ditangkap dan ditahan KPK dengan dugaan memberikan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
“Tentu akan dilakukan (pemeriksaan) tetapi mengenai itu belum tahu kapan karena belum terjadwal,” jelas Johan.

Dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara sengketa pilkada Lebak, KPK menetapkan Wawan dan Akil sebagai tersangka. Wawan diduga hendak memberikan uang sebesar Rp 1 miliar melalui pengacara yang dekat dengan Akil, Susi Tur Andayani.

Wawan ditangkap di rumahnya, di Jalan Denpasar IV Nomor 35 Jakarta Selatan. Sementara Susi ditangkap di Lebak, Banten, pada saat yang bersamaan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/10/04/0620299/Ini.Alasan.Ratu.Atut.Dicekal.

4 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KP2KKN: Seleksi Hakim Konstitusi Harus Lebih Ketat

ANTARA JATENG.com – Kamis, 03 Oktober 2013 

 

Semarang, Antara Jateng – Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai seleksi hakim konstitusi harus lebih ketat dan ada akses bagi masyarakat ikut melakukan pengawasan dalam setiap tahapan.

“Kami juga menolak hakim konstitusi berasal dari orang partai karena akan sarat kepentingan,” kata Kepala Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto di Semarang, Kamis.

Eko mengatakan jika seleksi hakim konstitusi dapat diawasi, diharapkan sumber daya mansuia (SDM) yang lulus berkualitas dan memiliki integritas baik sehingga dapat membangun lembaga yang dapat menegakkan konstitusi secara adil.

“Penangkapan Ketua MK ini menunjukkan korupsi di negara ini sudah paripurna dan menunjukkan tidak ada ruang yang tidak ada korupsi. MK yang seharusnya bisa menjaga konstitusi, menjadi contoh karena menjadi lembaga yang bersih di zaman Mahfud MD selain KPK,” katanya.

Akibat penangkapan Ketua MK Akil Mochtar, lanjut Eko Haryanto, menjadikan kepercayaan masyarakat semakin merosot.

“Dewan Kehormatan MK harus bertindak cepat, jangan sampai kepercayaan masyarakat terus merosot. Harus ada pembenahan di tubuh MK. KPK juga harus terus bekerja untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus ini,” katanya.

Saat ini, lanjut Eko Haryanto, masyarakat hanya percaya kepada KPK yang keberadaannya juga terus diganggu agar hanya menjadi komisi pencegahan korupsi.

“Menurut kami, jika KPK hanya menjadi komisi pencegahan korupsi seperti yang diharapkan para anggota dewan, buat apa ada KPK. Jika sekadar pencegahan korupsi, lebih baik diserahkan saja kepada NGO yang jelas telah memiliki basis massa,” katanya.

Pada Rabu (2/10) Ketua MK Akil Mochtar ditangkap penyidik KPK. Akil Mochtar diduga menerima suap terkait dengan sengketa Pilkada di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=85312/KP2KKN:-Seleksi-Hakim-Konstitusi-Harus-Lebih-Ketat#.Uk4ddNKNkqM

4 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KP2KKN Terima Pengaduan Praktik Percaloan CPNS

LOWONGAN CPNS 2013 

Lowongan CPNS 2013
Ilustrasi tes CPNS (JIBI/Harian Jogja/Antara)
SOLOPOS.COM – Kamis, 3 Oktober 2013

Solopos.com, SEMARANG – Masyarakat mengadukan dugaan praktik percaloan penerimaan CPNS ke posko Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng.

Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan masyarakat dari beberapa daerah.

“Sudah ada beberapa masyarakat yang mengadu ke ke posko penerimaan calon pegawai negeri sipil [CPNS] KP2KKN,” katanya di Semarang, Kamis (5/10/2013).

Pengaduan itu, lanjut dia antara lain, dari warga Grobogan yang mengungkapkan adanya indikasi percaloan CPNS untuk tenaga honorer K2.

Di mana ada orang yang menjanjikan tenaga honorer bisa lolos menjadi CPNS bila bersedia membayar Rp50 juta-Rp75 juta.

Sedang warga Pemalang mengadukan adanya beberapa tenaga honorer calon dijanjikan diangkat menjadi CPNS dengan cara menyerahkan uang muka senilai Rp3 juta, ijazah asli S1 sebagai jaminan.

Setelah lolos CPNS, ijazah S1 akan dikembalikan, tapi harus melunasi sejumlah uang senilai Rp72 juta, sehingga total Rp75 juta.

“Laporan dari masyarakat yang masuk, kami tindaklajuti dengan melakukan verifikasi dan cross check di lapangan,” tandasnya.

Eko mengajak kepada masyarakat untuk memantau proses rekrutmen CPNS 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Masyarakat dapat melaporkan ke posko pengaduan KP2KKN di Jl Lempong Sari Timur III/22, Kota Semarang  Fax : (024) 8316112 ; Telp (024) 70788126, dan  Email : kp2kkn@yahoo.com.

”Publik juga dapat melaporkan ke http://pantaucpns.net dan http://siduta.menpan.go.id,” kata Eko.

Menurut dia, titik-titik rawan seleksi CPNS, di antaranya,  diskriminasi pada seleksi administrasi bagi pelamar tertentu terkait dengan nomor ujian dan lokasi ujian.

Sementara, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menyatakan akan mengawasi secara langsung proses penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Jateng sebagai salah satu bentuk antisipasi praktik percaloan.

“Kalau ada yang terbukti melakukan percaloan pada selekni penerimaan CPNS akan saya kenai sanksi serius,” tandas dia.

Seperti diketahui pada seleksi penerimaan CPNS 2013, Provinsi Jateng mendapatkan kuota lowongan sebanyak 692 formasi, dengan perincian 212 formasi untuk lingkungan Pemprov Jateng dan sisanya 480 dibagi di 12 pemerintah kabupaten/kota.

Sumber : http://www.solopos.com/2013/10/03/lowongan-cpns-2013-kp2kkn-terima-pengaduan-praktik-percaloan-cpns-453286

4 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: