KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bantuan Disunat Wali Murid Datangi Sekolah

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013

KULONPROGO – Para wali murid siswa SD Dukuh di Dusun XII, Desa Krembangan, Panjatan, Kulonprogo mendatangi kepala sekolah, Senin (9/9).

Mereka mempertanyakan pe­mo­tongan dana bantuan siswa miskin (BSM) hingga 50% oleh pihak sekolah tanpa ada penjelasan pasti.

Salah satu wali murid, Riyanto (36) mengungkapkan, tahun ini keseluruhan siswa yang mendapat BSM di SD Dukuh sebanyak 8 anak. Dana yang diperoleh seharusnya Rp 360 ribu per anak, tetapi ternyata yang diberikan hanya Rp 180 ribu, sedangkan setengahnya diambil pihak sekolah.

”Kepala sekolah mengancam, kalau yang Rp 180 ribu itu diurus (para orang tua siswa-red), bantuannya malah akan ditarik, tidak dapat bantuan lagi. Dulu waktu mau diberi bantuan itu, yang datang ke sekolah ibu-ibu sehingga tidak berani (membantah),” ungkapnya.

Para wali murid penerima BSM itu mendatangi sekolah didampingi Kepala Dusun XII, Syamsi, dan Kepala Desa, Samiran. Mereka diterima oleh Kepala Sekolah, Trisukismiyatun yang kemudian memaparkan duduk persoalannya.

Trisukismiyatun mengakui, pihak sekolah memang memotong 50% dana BSM tersebut. Namun dana itu digunakan untuk memberi bantuan bagi enam siswa miskin lainnya yang memang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, kebijakan yang diambil sekolah ini sudah dimusyawarahkan dengan wali murid dan sesuai arahan dari Dinas Pendidikan.

”Yang Rp 180 ribu (dari masing-masing 8 anak) itu diberikan kepada enam siswa lain yang benar-benar membutuhkan, dalam bentuk tabungan maupun perlengkapan sekolah. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ini dengan para wali murid, mereka menerima,” jelasnya.

Ditarik

Dia menegaskan, dirinya juga tidak pernah mengatakan kalau ada orangtua siswa yang mena­nyakan atau mengurus pemo­tongan Rp 180 ribu itu maka bantuan akan ditarik kembali. ”Tidak pernah saya mengatakan seperti itu,” katanya.

Dia menambahkan, dari 40 siswa yang diusulkan mendapat BSM, hanya 8 siswa itu yang disetujui. Padahal ada siswa-siswa lain yang sebenarnya lebih tidak mampu.

Persoalan kurang tepatnya sasaran BSM ini terjadi juga di sekolah-sekolah lain. Informasi dari Dinas Pendidikan, lanjutnya, pusat hanya mengambil nama-nama yang sejak dulu sudah tercantum.  (H87-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236340/Bantuan-Disunat-Wali-Murid-Datangi-Sekolah

3 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ratusan Warga Segel Balai Desa

SUARA MERDEKA – Kamis, 12 September 2013

  • Tuntut PJ Sekdes Dipecat

MAGELANG – Ratusan warga Desa Candiretno, Keca­matan Secang, Kabupaten Ma­gelang menyegel balai desa, Rabu (11/9). Mereka menutup pintu balai desa dengan palang kayu dan sebuah kertas besar bertuliskan ”Slamet Tidak Pantas Jadi Wakil Rakyat.” Warga menuntut Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Slamet Partono, yang juga merangkap jabatan sebagai pj Kaur Pembangunan, dan pj Sekretaris Desa (Sekdes) dipecat.

Massa yang berasal dari sembilan dusun di Desa Candiretno datang dengan mengendarai ratusan sepeda motor. Sambil mengacung-acungkan poster, mereka meminta kepala desa dan BPS segera memecat Slamen dari ketiga jabatannya tersebut. Sayangnya, warga tidak me­nemukan Slamet di balai desa. Hal ini membuat mereka marah dan menggedor-gedor pintu. Mereka kemudian menempelkan sejumlah poster di dinding kantor desa. Di antaranya berbunyi ”Slamet Tahu Ko­ruptor”, ”Slamet Tidak Pantas jadi Wakil Takyat”, ”Kami orang miskin jangan ditipu”, ”Warga (Dusun) Rejo­sari menolak Slamet menjadi Pjs Sek­des”dan lainnya.

Koordinator Aksi Maryanto membeberkan, ada tiga kesalahan besar yang dilakukan Sla­met. Pertama, Slamet mela­ku­kan penarikan iuran ilegal kepada warga yang hendak mengurus surat nikah sebesar Rp 30-Rp 100 ribu.

Curiga

Warga juga curiga Slamet korupsi uang Tim Pe­nang­gulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) sebesar Rp 40 juta. Yakni sebesar Rp 20 juta pada 2006 dan Rp 20 juta pada 2007. Selain itu, warga juga menuding Slamet terbukti memotong uang pemugaran warga miskin sebesar Rp 500 ribu per penerima. Ada 10 penerima yang se­mua­nya bertempat tinggal di Du­sun Rejosari, Kecamatan Secang. ”Slamet harus mengundurkan diri sekarang juga. Jika tidak kami akan memaksa dia turun,” tegas Maryanto, yang juga Kadus Rejosari.  (H66-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/12/236536/Ratusan-Warga-Segel-Balai-Desa

3 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Kerugian Korupsi Rp 3,3 Triliun

SUARA MERDEKA – Minggu, 15 September 2013

YOGYAKARTA – Angka kerugian negara akibat korupsi selama semester pertama 2013 mencapai Rp 3,3 triliun. Dari data dirilis Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, ada tiga kasus dengan kerugian sangat besar.

Di antaranya kasus korupsi BRI, divestasi PT Kalimantan Prima Coal milik Pemkab Kutai Timur, dan proyek pengadaan mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK). ’’Sepanjang Januari sampai Juli 2013, kami mencatat kerugian akibat korupsi sekitar Rp 3,3 triliun dari 78 perkara,’’ kata Direktur Eksekutif Pukat UGM Hasrul Halili, Rabu (11/9).

Dari puluhan perkara itu, paling banyak berasal dari kasus dengan nominal kerugian kurang dari Rp 1 miliar. Adapun modus yang digunakan pelaku kebanyakan berupa penyalahgunaan wewenang. Jumlahnya mencapai 79,5 persen.

Modus lainnya penyuapan, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan pemerasan. Secara keseluruhan, dipandang penanganan perkara rasuah tahun ini belum optimal. Upaya pemberantasan korupsi cenderung stagnan.

Jumlah kasus yang ditangani KPK sepanjang pertengahan tahun ini justru turun dibanding semester Juli-Desember 2012. Periode ini tercatat 13 perkara diperiksa lembaga anti rasuah itu, padahal semester sebelumnya mencapai 20 kasus.

Demikian halnya Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, yang tahun ini masing-masing hanya menangani 13 dan 11 perkara. Pada periode setengah tahun terakhir 2012, dua institusi itu mampu memeriksa sampai 27 dan 17 kasus.

’’Persoalan ini semakin ironi, karena vonis yang dijatuhkan rata-rata belum maksimal dan tidak mengakomodasi harapan publik. Perlu keseriusan dari semua kalangan penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi,’’ tandasnya.(J1-52)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/15/236816/Kerugian-Korupsi-Rp-33-Triliun

3 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Ketua KONI Divonis 13 Bulan

SUARA MERDEKA – Kamis, 26 September 2013

YOGYAKARTA – Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sleman, Mujiman dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi.  Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta memutuskan vonis 1 tahun 1 bulan penjara kepada Mujiman. Dia ditetapkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31/1999 se­bagaimana diubah dan ditambah dalam UU nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Menyata­kan terdakwa bersalah dengan hukuman penjara 1 tahun 1 bulan, dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim, Yanto saat sidang, Selasa (24/9) sore. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang sebelumnya mengajukan 1 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan tersebut, terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir.

Mengembalikan Uang

Dalam amar vonisnya, hakim berpendapat nilai kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 764 juta. Sementara dalam dakwaan, jaksa menyebut kerugian mencapai Rp 917,5 juta. Selama proses sidang berjalan, Mujiman sudah mengembalikan uang kerugian sesuai nominal yang tertera dalam dakwaan. Karena ada perbedaan penghitung­an, maka selisihnya akan dikembalikan kepada terdakwa.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari pengucuran hibah 2010 dan 2011 untuk KONI Sle­man. Pada 2010, dana yang disalurkan Rp 8,8 miliar dan tahun berikutnya Rp 16 miliar. Namun dari hasil pemeriksaan audit, ditemukan selisih dana bagi cabang olahraga yang laporannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam perkara korupsi ini, Kejaksaan Negeri Sleman juga menetapkan dua tersangka lain. Masing-masing Triyono (eks wakil ketua I KONI Sleman), dan Wahyu Hidayat (mantan bendahara KONI).  (J1-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/26/238051/Mantan-Ketua-KONI-Divonis-13-Bulan

3 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Warga Mranggen Masuk DPO

SUARA MERDEKA – Selasa, 01 Oktober 2013

  • Penipuan Berkedok CPNS

MAGELANG – Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota menetapkan AJ (38) alias AN sebagai buron dalam perkara penipuan berkedok penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). AN diduga sebagai otak kejahatan yang memakan 9 korban dari Magelang, Purworejo, dan Temanggung.

Kapolres Magelang Kota, AKBP Tommy Aria Dwianto mengatakan, AN yang warga Mranggen, Kabupaten Demak itu masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Bagi masyarakat yang mengetahui wajah atau identitasnya bisa segera mengubungi kepolisian setempat.

”Penetapan AN sebagai tersangka dan buron berdasar keterangan dua pelaku lain yang sudah kami tahan. Keduanya adalah Bripka EYP (26), anggota Polsek Magelang Utara asal Secang Magelang dan TM (29), guru wiyata Desa Kalegen Bandongan Magelang,” ujarnya di kantornya, kemarin.

Dia menjelaskan, ketiga pelaku ini disinyalir telah melakukan penipuan terhadap 9 korban dengan dalih mampu meloloskan korban menjadi CPNS di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Mereka adalah 7 warga Magelang, 1 war­ga Purworejo, dan 1 warga Temanggung.

Pengembangan

”Dua tersangka yang kami tahan ini merupakan hasil pengembangan dari laporan salah satu korban, yakni Slamet Ashadi, warga Jl Gowak Grabag Kabu­paten Magelang. Pemeriksaan terhadap korban mengarah pada dua tersangka ini dan satu lagi yang sekarang buron,” katanya.

Tommy mengungkapkan, pelaku melakukan penipuan dengan modus iming-iming bisa meloloskan para korban menjadi CPNS dengan syarat menyetor­kan sejumlah uang kepada pelaku sebagai pelicin.  (H88-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/01/238586/Warga-Mranggen-Masuk-DPO

3 Oktober 2013 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Penipuan CPNS Raup Rp 3,4 Miliar

SUARA MERDEKA – Senin, 30 September 2013

  • Dijanjikan Kerja di Kemenkeu

YOGYAKARTA – Sindikat penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali menelan korban. Dari dua kelompok korban di wilayah Kota Magelang dan Boyolali, Jateng, sindikat yang mengaku memiliki jaringan di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengeruk Rp 3,4 miliar dari para korban.

Aksi penipuan di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya, Jumat (27/9) dilaporkan korban, Er­naning­rum (bukan nama sebenarnya) kepada kantor Ombudsman RI Per­wakilan DIY/Jateng Selatan. Selain dirinya yang sarjana strata satu ekonomi, ibu dan suaminya juga menjadi korban oleh aksi  Anom Jatmiko (40).

Sedangkan aksi penipuan di Kota Boyolali dan sekitarnya diadukan Anjani (bukan nama sebenarnya) ke kantor yang sama pada Selasa (24/9). Warga Sawit, Boyolali yang baru lulus dari PTN di Solo itu mengadukan Wi­narno, yang mengaku mampu melo­loskan ke Ditjen Pajak lewat seleksi jalur khusus.

Kesamaan Modus

Dari perbuatannya oknum guru sebuah SD swasta di Cepogo, Boyo­lali itu bersama sindikatnya meraup uang sekitar Rp 750 juta. Sedangkan dari korban di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya sindikasi itu merengguk uang tunai Rp 2.664.000.000.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Per­wakilan DIY/Ja­teng Selatan, Budhi Masturi SH MH, terdapat kesamaan modus operandi yang dilakukan an­tara sindikasi yang beraksi di Boyolali dan Magelang.

Kelompok penipu itu menyasar warga yang mencari jalan pintas untuk jadi CPNS di Dirjen Pajak Kemenkeu dengan menyetor sejumlah uang ber­variasi sejak puluhan juta sampai lebih dari dua ratus juta rupiah perorang. An­tara kelompok pelaku Anom Jat­mi­­ko alias Aan dan Winarno sama-sa­ma mengaku panitia penjaringan dari CV CS di Serang, Kabupaten Banten.

Dalam aksinya sindikasi mendatangi masyarakat dengan mengenalkan diri sebagai orang yang akan membantu masyarakat untuk diterima jadi PNS di Kemenkeu. (P58-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/30/238444/Penipuan-CPNS-Raup-Rp-34-Miliar

3 Oktober 2013 Posted by | BOYOLALI, MAGELANG | Tinggalkan komentar

Proyek Embung Tak Jelas

SUARA MERDEKA – Senin, 30 September 2013

  • Milik Kementerian PU

TEMANGGUNG – Anggota Komisi V DPR RI, Sujadi memperlihatkan reaksi kecewa saat sidak pembangunan proyek embung di Desa Jetis, Keca­matan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Sabtu (28/9). Pasalnya, pemba­ngunan proyek bantuan dari Ke­menterian PU, yang berada pada ketinggian 1.100 dpml di lempeng Gunung Sumbing ini dinilainya tak proporsional.

Dia melihat ada beberapa kekurangan dari bangunan yang dikhawatirkan akan berdampak tidak optimalnya pemanfaatan, sesuai fungsinya, yakni untuk irigasi pertanian. “Ini kok tidak ada pagar pengaman, tanpa membran dan tidak ada aliran irigasinya. Ternyata setelah saya tanya ini pengawasannya justru bukan dari Dinas PU, yang semestinya secara teknis mampu menangani,”ujarnya.

Hadir dalam sidak proyek itu Bupati Bambang Sukarno, Camat Selopampang Agus Megantoro, dan Pejabat Sementara (PJ) Kades Jetis, Sutaat. Camat dan PJ Kades pun mengaku tidak begitu memahami pelaksanaan proyek di wilayahnya. Saat ditanya mereka bingung dengan menyebut pengawas proyek antara dari Balai Lingkungan Hidup, atau Dinas Pertanian.

Pengerjaan proyek di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum ini sendiri melalui penyedia jasa PT Tata Analisa Multimulya yang beralamat di Jalan Cempaka, 13, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Pembangunan dimulai 28 Maret 2013, dengan nilai kontrak Rp 2.799.729.368. (K41-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/30/238443/Proyek-Embung-Tak-Jelas

3 Oktober 2013 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

KPK Awasi Pilbup Magelang

SUARA MERDEKA – Kamis, 03 Oktober 2013

MERTOYUDAN – Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Magelang pada 27 Oktober 2013 menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyatakan akan mengawal Pilbup sampai proses pelantikan bupati terpilih. Kepala Biro SDM KPK Apin Aviyan mengungkapkan, KPK sebenarnya sudah mulai mengawasi sejak pendaftaran cabup dan cawabup. Pengawasan juga akan dilakukan pada sosialisasi, kampanye, pemilihan 27 Oktober, penghitungan dan proses pelantikan. “KPK akan kawal dan amati pelaksanaan Pilbup. Ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Korupsi ini mulai korupsi waktu, tempat, anggaran, dan lainnya. Perangkat desa dan PNS termasuk yang dilarang terlibat kampanye,” kata Apin Aviyan.

Disebutkan, dari ratusan Pilkada kabupaten dan kota di Indonesia, KPK memilih delapan pilkada untuk diawasi di mana salah satunya adalah Pilbup Magelang. KPK menyatakan, Kabupaten Magelang sengaja dipilih demi mewujudkan Pilkada yang bersih. “Calonnya harus bersih, mengisi dan menyerahkan LHKPN, serta mengikuti proses kampanye yang jujur. Kami harapkan semua calon tidak melakukan money politics,” tegas dia.

Terkait hal ini, KPK menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang menggelar deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Deklarasi ini disaksikan antara lain Kapolres AKBP Murbani Budi Pitono, Kasi intel Kejari Mungkid Tri Margono, Ketua Panwaslukab Affifudin, Kepala Kesbangpol dan Linmas Karya Humanita serta anggota PPK se-Kabupaten Magelang. (H66-78,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/03/238837/KPK-Awasi-Pilbup-Magelang

3 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Bupati Menuntut, Wamen ESDM Mencatat

SUARA MERDEKA – Rabu, 18 September 2013

BLORA – Bupati Djoko Nu­groho kembali menyuarakan tuntutan pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak Blok Cepu yang lebih adil untuk Kabupaten Blora.

Tuntutan kali ini disampaikan di hadapan Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Susilo Siswo­uto­mo, kemarin. Wamen pun mencatat tuntutan Bupati tersebut.

Susilo Siswoutomo bersama Bupati Djoko Nugroho hadir di acara pembukaan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Os­pek) Mahasiswa Baru Jalur Umum Akademi Minyak dan Gas-Se­kolah Tinggi Energi dan Mineral (Akamigas-STEM) Ce­pu. Acara itu dihadiri pula Bupati Bo­­jonegoro, Jawa Timur, Suyoto.

“Undang-undang (yang me­ngatur DBH-Red) itu salah. Se­mestinya memperhatikan pula aspek sosiologis, bukan hanya didasarkan letak daerah. Pak Wa­men, kami ingin undang-undang itu diubah,íí ujar Djoko Nugroho saat menyampaikan sambutan.

Undang-undang yang dimaksud Djoko Nugroho adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim­bangan Keuangan Antara Peme­rintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, antara lain diatur tentang pembagian dana bagi hasil (DBH) mi­gas. Berdasarkan un­dang-un­dang tersebut, pembagian DBH antara lain didasarkan pada keberadaan mulut sumur daerah penghasil minyak. Tam­bang minyak yang berproduksi di Blok Cepu saat ini berada di wilayah Banyuurip, Kabupaten Bojo­negoro.

Saat ini dengan kapasitas produksi minyak Blok Cepu lebih da­ri 20.000 barel per hari, Bo­jo­ne­goro memperoleh DBH Rp 400 mi­liar. Diperkirakan ketika produksi puncak Blok Cepu pada akhir 2014 sebanyak 165.­000 ba­rel per hari, Bojo­negoro bakal mendapat DBH lebih dari Rp 2 triliun.

Sementara itu Blora nol rupiah. Sampai saat ini Blora belum mendapat manfaat dari produksinya minyak di Blok Cepu. Padahal, tegas Djoko Nugroho, sebagian wilayah Blora masuk kawasan Blok Cepu. ëíTentu ini tidak adil. Bojonegoro sudah mendapat jatah (DBH-Red). Biarlah itu menjadi rezeki bagi Bojonegoro. Namun, kami ingin Blora juga mendapatkan bagian,íí tuntut Bupati.

Undang-Undang Salah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur, selain daerah penghasil, DBH minyak diberikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah satu provinsi dengan kabupaten penghasil minyak. ” Kabupateng Nga­wi, Madiun, Lamongan di Jawa Timur mendapatkan DBH dari produksi migas Blok Cepu. Tapi, Blora tidak. Sekali lagi undang-undangnya salah,”  tu­ding Djoko Nugroho yang juga mantan Komandan Kodim Rem­bang itu.

Untuk mempertegaskan argumentasi tuntutannya, Bupati lantas menunjukkan perumpamaan kawasan Blok Cepu dengan segelas air mineral. Perum­pamaan itu ditunjukan kepada seluruh ha­dirin. ”Ibaratnya gelas ini. Di dalamnya ada minyak. Minyak itu berada di dua kabupaten, yakni Bojonegoro dan  Blora. Disedot dari wilayah mana pun tentu akan membawa dampak bagi ketersedian cadangan migas di wilayah lainnya di Blok Cepu. Ini pe­rum­pamaan yang sederhana namun pas,” tandas Bupati sembari memeragakan menyedot air mineral itu dari sejumlah sisi.

Tingkah Bupati itu pun disambut tawa hadirin. “Tolong ini disampaikan ke Menteri ESDM dan Presiden supaya undang-undangnya diubah,” tambah Djoko Nugroho. (H18-57,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/18/237174/Bupati-Menuntut-Wamen-ESDM-Mencatat

3 Oktober 2013 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Transparansi Dipersoalkan sejak Awal

SUARA MERDEKA – Sabtu, 21 September 2013

  • Pembangunan Waduk Logung

KUDUS – Salah satu persoalan mendasar terkait dengan pembangunan Waduk Logung di perbatasan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo dan Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe adalah masalah transparansi. Kejelasan tentang berbagai hal mulai dari potensi dampak ataupun persoalan yang menyangkut teknis pembebasan lahan dianggap belum sepenuhnya disampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Hardjono mewakili kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Embung Logung (Forkomakembung), Jumat (20/9). Menurut pandangannya, tidak semua warga mengetahui potensi dampak dari pembangunan waduk. ‘’Termasuk yang sudah menjual tanahnya,’’ papar dia.

Semua kesalahan itu dilakukan oleh banyak kalangan. Mereka yang selama ini bersentuhan langsung dengan pemilik lahan dianggap mempunyai andil terjadinya kondisi seperti itu. Dia menyinyalir banyak yang tidak menyampaikan informasi secara tepat kepada warga. Terkait dengan tekad Pemkab Kudus yang akan tetap merealisasikan proyek tersebut, dia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada warga pemilik lahan. Namun, Hardjono memprediksi akan muncul perlawanan dari warga yang sudah telanjur kecewa tersebut. Perlawanan dimaksud misalnya dalam bentuk diam. ‘’Mereka akan diam saja terkait dengan berbagai program yang dilakukan pemerintah,’’ ungkapnya.

Lanjut

Selama ini pihaknya mengaku sudah dicap menolak program Logung. Padahal, seandainya segala tahapan dilakukan dengan sebenarnya, pihaknya juga dapat memahami pembuatan sarana pengairan yang sudah dirintis sejak 1970-an tersebut. Seperti diberitakan, Pemkab Kudus memastikan akan tetap melanjutkan pembebasan lahan untuk Waduk Logung di perbatasan Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo. Semua lahan yang akan dimanfaatkan untuk sarana pengairan tersebut diupayakan sudah dapat disiapkan pada 2014.  (H8-57,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/21/237466/Transparansi-Dipersoalkan-sejak-Awal

3 Oktober 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: