KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kampanye lewat Dana Aspirasi

KORAN SINDO – Rabu, 02 Oktober 2013

SEMARANG– Anggota DPRD Kota Semarang diduga banyak yang memanfaatkan bantuan aspirasi untuk berkampanye menjelang pemilu legislatif (pileg) 2014.

Dugaan ini didasarkan adanya permintaan kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur publik cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. “Kami belum bisa menghitung perbandingan angka aspirasi itu, namun kecurigaan kenaikan itu ada,” kata Divisi Monitoring pada Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto, kemarin.

Modus yang dilakukan oleh anggota Dewan biasanya mendompleng program dinas/ instansi terkait untuk mengalokasikan program pembangunan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. “Biasa juga dengan memperlancar pengajuan proposal dari masyarakat. Atau memesan program secara formal,” ungkapnya. Bantuan aspirasi ini, menurut Eko, untuk membangun citra anggota Dewan yang hendak mencalonkan kembali sebagai wakil rakyat.

Tak jarang mekanisme pembangunan fasilitas umum lewat dana aspirasi itu rawan dikorupsi. Selain di Kota Semarang, kondisi serupa kemungkinan juga terjadi di daerah lain. “Tahun 2013 adalah tahun politik, mesin birokrasi dan legislatif dimanfaatkan oleh partai untuk mencari simpati publik,” ujarnya. Seorang sumber yang meminta disembunyikan identitasnya, menyebutkan bahwa anggaran aspirasi yang dialokasikan ke beberapa anggota DPRD mencapai Rp1 miliar per orang.

Padahal sebelumnya rata-rata anggota Dewan mendapat alokasi anggaran aspirasi sekitar Rp300 juta per orang. Dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang Wachid Nurmianto membantahnya. “Legislatif tak memiliki kewenangan mengeksekusi anggaran. Sistem penganggaran dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan aspirasi masyarakat. Memang ada aspirasi demi kepentingan masyarakat, yang melalui jalur Dewan. Tapi itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan anggaran. Dan eksekutornya eksekutif,” katanya.

“Saya juga tidak tahu persis berapa alokasi anggaran untuk aspirasi. Karena itu berdasar jumlah proposal yang masuk dari masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” paparnya. Senada juga disampaikan Plt Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono. Menurutnya, tiap tahun pengajuan aspirasi dari warga melalui wakil rakyat jumlahnya hampir sama. Namun eksekusi dan pengkajiannya tetap di eksekutif.

“Dewan hanya memfasilitasi. Tiap tahun hampir sama besaran dan jumlahnya. Paling banyak pengajuan pembangunan fisik, seperti talut, hibah fasilitas umum, tempat ibadah dan perbaikan jalan,” katanya. Sementara itu, Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto menjelaskan, adatigajaluraspirasiyangbisa dilakukan masyarakat. Pertama, melalui musyawarah rencana pembangunan(Musrenbang) dari mulai tingkat kelurahan hingga pemkot.

Kedua, melalui SKPD dan walikota(kebijakanwalikota), dan ketiga aspirasi yang disampaikan melalui Dewan (melalui reses dll). Naiknya pengajuan anggaran aspirasi, khususnya infrastruktur yang untuk masyarakat luas, kata Sekda, merupakan imbas dari Permendagri No 32 yang mengatur tentang hibah.

“Pergeseran ini yang menjadikan banyak permohonan pengajuan aspirasi. Persentase serapan dari Musrenbang di APBD memang meningkat. Halitu juga dimungkinkan karena kemampuan keuangan Pemkot Semarang yang membaik,” katanya tanpa menyebut angka atau jumlah anggaran terkait dana aspirasi. m abduh

2 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Dana Aspirasi untuk Kampanye

SUARA MERDEKA – Rabu, 02 Oktober 2013

  • Per Anggota DPRD Rp 1 M

SEMARANG- Pengajuan bantuan aspirasi dari warga, diduga dimanfaatkan oleh mayoritas anggota DPRD Kota Semarang untuk kampanye menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

Dugaan itu muncul seiring tingginya permintaan kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur publik mendekati 2014. ”Kami belum bisa menghitung perbandingan angka aspirasi itu, namun kecurigaan kenaikan itu ada,” kata Eko Haryanto, Divisi monitoring, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Jawa Tengah, Selasa (1/10).

Dia menyatakan, modus yang dilakukan oleh anggota dewan biasanya dengan mendompleng program dinas dan instansi terkait untuk mengalokasikan program pembangunan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

”Bisa juga dengan memperlancar pengajuan proposal dari masyarakat atau memesan program secara formal,” katanya. Menurut Eko, kepentingan apsirasi ini untuk membangun citra anggota dewan yang hendak mencalonkan kembali sebagai wakil rakyat.

Mekanisme pembangunan fasiltas umum lewat dana aspirasi itu rawan dikorupsi. Sumber Suara Merdeka menyebutkan, anggaran aspirasi yang dialokasikan ke beberapa anggota DPRD mencapai Rp 1 miliar/orang. Padahal, sebelumnya rata-rata anggota dewan mendapat alokasi aspirasi sekitar Rp 300 juta/orang.

Ketika dikonfirmasi, beberapa anggota DPRD Kota membantah. Salah satu yang menyampaikan bantahan adalah anggota badan anggaran DPRD Kota, Wachid Nurmianto. ”Legislatif tak memiliki kewenangan mengeksekusi anggaran. Sistem penganggaran dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan aspirasi masyarakat.

Memang ada aspirasi demi kepentingan masyarakat, yang melalui jalur dewan. Tapi itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan anggaran. Dan eksekutornya eksekutif. Saya juga tidak tau persis berapa alokasi anggaran untuk aspirasi. Jumlah proposal yang masuk dari masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” katanya.

Pembangunan Fisik

Hal senada juga disampaikan Plt Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono. Menurutnya, tiap tahun pengajuan aspirasi dari warga yang lewat wakil rakyat jumlahnya hampir sama, tapi eksekusi dan pengkajiannya tetap di eksekutif.

”Dewan hanya memfasilitasi. Tiap tahun hampir sama besaran dan jumlahnya. Paling banyak pengajuan pembangunan fisik, seperti talud, hibah fasilitas umum, tempat ibadah dan perbaikan jalan,” katanya.

Sementara Sekda Kota Semarang, Adi Tri Hananto menjelaskan, ada tiga jalur aspirasi yaitu Musrenbang (dari kelurahan hingga pemkot), dari SKPD dan Wali Kota (kebijakan wali kota), serta aspirasi yang disampaikan dari masyarakat melalui dewan (melalui reses dll). Dimungkinkan, kenaikan pengajuan anggaran aspirasi, khususnya infrastruktur yang untuk masyarakat luas, imbas dari Permendagri no 32 yang mengatur tentang hibah.

Pergeseran ini yang menjadikan banyak permohonan pengajuan aspirasi. Prosentase serapan dari Musrenbang di APBD memang meningkat. Hal itu juga dimungkinkan karena kemampuan keuangan Pemkota Semarang yang membaik,” tandasnya tanpa menyebut angka atau jumlah anggaran terkait dana aspirasi.

Menurut Eko, kondisi yang terjadi di Kota Semarang itu kemungkinan terjadi di daerah lain, dengan pertimbangan momentum saat ini mendekati pemilihan umum. ”Tahun 2013 adalah tahun politik, mesin birokrasi dan legislatif dimanfaatkan oleh partai untuk mencari simpati publik,” katanya. (H71,H35- 39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/02/238719/Dana-Aspirasi-untuk-Kampanye

2 Oktober 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Calo CPNS Jateng Libatkan Pejabat

KORAN SINDO – Rabu, 02 Oktober 2013

SEMARANG– Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menduga ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Jateng.

Modusnya, para korban diminta membayar Rp200 juta agar dapat menjadi CPNS di kabupaten/ kota di Jateng. Skema pembayaran dapat diberikan jika sudah diterima atau mendapatkan surat keputusan (SK) CPNS. Kemudian dugaan praktik kolusi dan nepotisme dalam perekrutan CPNS dosen di dua universitas negeri di Jateng, dengan indikasi hanya meloloskan orang yang memiliki kedekatan dan hubungan kekeluargaan dengan pegawai serta pejabat di lingkungan universitas tersebut.

Chafidi menambahkan, KP2KKN mengajak masyarakat terus memantau proses rekrutmen CPNS 2013 dengan harapan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi CPNS menjadi lebih transparan, akuntabel, dan minim KKN. Sejumlah kemungkinan pelanggaran di antaranya perekrutan CPNS Jateng menjadi ajang kepala daerah yang memenangi pilkada untuk “membalas budi” kepada tim sukses dan pendukungnya misalnya politisi lokal maupun nasional yang menitipkan kerabat, teman, atau pihak agar dibantu proses perekrutan.

Kemungkinan lainnya, proses perekrutan CPNS sering dijadikan sumber dana ilegal yang cukup besar melalui praktik suap, pemerasan, dan pungutan liar karena praktik tersebut sulit ditindak kecuali jika tertangkap tangan atau adanya pengakuan dari salah satu pihak. “Kami berharap proses rekrutmen CPNS di Jateng tahun ini dapat berlangsung jujur, adil, dan transparan sehingga dapat mencetak PNS yang berorientasi pada pelayanan prima, mengedepankan integritas, serta profesionalisme dalam bekerja,” kata Chafidi.

25.079 Pelamar Rebutan 212 Formasi 

Sebanyak 25.079 pelamar CPNS Pemprov Jateng telah melalukan registrasi pendaftaran online hingga penutupan pendaftaran, kemarin sore. Dengan rincian pelamar, 18.595 adalah tenaga kesehatan dan sisanya 6.484 tenaga teknis. Pelamar terbanyak untuk tenaga bidan 6.315 (8 formasi) dan perawat 6.166 orang (71 formasi).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng masih menunggu penyerahan berkas administrasi yang sudah dicap pos pada Senin (30/9) hingga Rabu (2/10). Provinsi Jateng mendapat kuota 212 formasi terdiri atas 171 tenaga kesehatan dan 40 di antaranya tenaga teknis. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Jateng Juwandi menerangkan, setelah mengisi formulir pendaftaran via online, memilih formasi, kemudian pelamar CPNS menyerahkan berkas persyaratan via pos.

Hal ini dimaksudkan agar persyaratan administrasi dari pelamar benar-benar terjamin keabsahannya dan memenuhi syarat. Jadi jika belakangan terpilih, tidak terjadi persoalan. Jika melalui pos, data-data yang diberikan ini benar adanya, bukan hasil scanning. “Pelamar juga sudah mendapatkan password untuk mengakses data persyaratan, apakah sudah memenuh syarat atau belum. Ini agar data tidak dirusak oleh pihak lain,” ujarnya. Hingga kemarin berkas persyaratan yang sudah masuk ke BKD Jateng sebanyak 15.449 pelamar. BKD menyiapkan ruang khusus yang steril dari gangguan pihak luar.

Di ruang pemeriksaan berkas, ada yang bertugas menentukan lolos dan tidaknya persyaratan. Juwandi menegaskan, bagi pelamar yang sudah mengisi form pendaftaran namun tidak menyerahkan berkas persyaratan via pos akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Untuk rekrutmen CPNS di tingkat kabupaten/ kota di Jateng, diserahkan kepada daerah masing-masing.

Dari pilihan opsi tes lembar jawab komputer (LJK) dan computer assisted test (CAT), provinsi memilih CAT karena lebih efektif dan hasilnya bisa diketahui setelah pelaksanaan tes tertulis. “Pelaksanaan tes sekitar November, kami belum dapat jadwalnya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ucapnya.

Kepala BKD Jateng Suko Mardiono menambahkan, saat ini baru proses penyerahan berkas administrasi dan finalnya pada Selasa (2/10). Masyarakat diimbau tidak percaya kepada oknum maupun lembaga yang tidak berwenang memberikan informasi rekrutmen CPNS. “Daerah tidak diberi kewenangan memberikan penilaian. Skoring akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas),” ujarnya. arif purniawan/ant

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/334033

2 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: