KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kerugian Lelang UN Rp 14,49 M

SUARA MERDEKA – Jum’at, 20 September 2013

  • Posisi M Nuh Aman

JAKARTA – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2012 dan 2013 menemukan kerugian negara sebesar  Rp 14,49 miliar. Kerugian tersebut disebabkan karena penyimpangan pengelolaan keuangan, penyimpangan proses lelang pencetakan dan distribusi naskah soal, kegiatan fiktif, hingga penggelembungan anggaran (mark-up). ”Kami temukan ada hal fiktif dan kerugian negara, walau jumlahnya tidak sedahsyat yang selama ini dikabarkan,” ujar anggota BPK Rizal Djalil, saat jumpa pers di Gedung BPK, Kamis (19/9).

Dia menyebutkan, kerugian negara pada penyimpangan proses lelang pencetakan naskah UN 2012 sebesar Rp 8,155 miliar. Sedangkan, penyimpangan dalam proses lelang tahun 2013 senilai Rp 6,348 miliar. Kerugian negara yang disebabkan karena penyimpangan pengelolaan keuangan penyelenggaraan UN tahun 2012 dan 2013, sebesar Rp 2,6 miliar. ”Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan UN tahun 2012 dan tahun 2013 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,6 miliar yaitu pemotongan belanja Rp 888,6 juta, dan kegiatan fiktif serta mark-up sebesar Rp 1,7 miliar,” ungkapnya.

Selain itu, tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah, dalam hal menentukan porsi pembiayaan penyelenggaraan UN yang ditanggung oleh APBN dan APBD. Hal tersebut menyebabkan terjadinya dobel anggaran. Kondisi ini berakibat potensi duplikasi anggaran APBN dan APBD sekurang-kurangnya sebesar Rp 62,2 miliar. Sementara itu Kasub Auditorat VI BPK, Achsanul Khaq menyatakan, terdapat indikasi penggiringan pemenang tender yang berpotensi merugikan negara. ”Iya, terdapat itu (penggiringan pemenang lelang), tapi saya tidak mau sebutkan siapa yang terlibat,” sebutnya.

Tindak Lanjut

Rizal enggan menyebut pihak mana yang mungkin terseret dalam penyimpangan tersebut. ”Yang jelas Menteri (Mendikbud-red) tidak terlibat dalam proses pelelangan,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan wamen ataupun dirjen? ”Saya tidak mau komentar!” jawabnya.

BPK, kata Rizal, memberikan waktu 60 hari kepada Kemdikbud untuk melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Terkait tindak pidana korupsi, sambung dia, menjadi wewenang aparat hukum. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Mendikbud untuk tetap melaksanakan perencanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan evaluasi atas UN.

Pihaknya juga meminta kepada Mendikbud untuk mengevaluasi keberadaan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Keberadaan lembaga tersebut dinilai tidak efektif. Sementara itu, Irjen Kemdikbud, Haryono Umar berharap  laporan BPK tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum. (K32, dtc-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/20/237450/Kerugian-Lelang-UN-Rp-1449-M

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Zainuddin Dicecar soal Kunju

SUARA MERDEKA – Sabtu, 21 September 2013

  • Kasus Suap PON Riau

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota Komisi X DPR dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. Kali ini giliran politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Zainuddin yang dipanggil. Dalam pemanggilan pekan lalu, Zainuddin tidak datang.

”Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi, Jumat (20/9).

Penyidik mencecar Zainudin soal kunjungan Panitia Kerja (Panja) PON DPR ke Pekanbaru, Riau.

”Saya ditanya seputar kunjungan ke Riau pada bulan Februari,” ujar Zainuddin usai pemeriksaan.

Ia mengaku tidak mengikuti kunjungan Panja pada Februari, tapi ikut gelombang kunjungan pada Juli.

”Saya baru aktif di Panja PON pada bulan Juli. Bulan Juli saya ikut,” imbuhnya.

Zainuddin juga mengaku tidak mengetahui mengenai aliran uang kepada anggota DPR seperti terungkap dalam persidangan. Dia membantah kecipratan dana.

Dalam sidang korupsi PON terungkap, Komisi X DPR menerima uang Rp 9 miliar. Dana itu diberikan Pemprov Riau untuk meloloskan anggaran APBN untuk PON Riau senilai Rp 250 miliar.

Hal itu disampaikan saksi Lukman Abbas dengan terdakwa Eka Dharma di PN Pekanbaru, Kamis (2/8/2012). Lukman Abbas yang juga berstatus tersangka menjelaskan, pihaknya memberikan uang kepada Komisi X. Uang itu untuk meloloskan mata anggaran APBN untuk PON Riau senilai Rp 250 miliar. Uang diberikan langsung di Jakarta.

”Uang itu diantar sopir saya ke DPR dan diterima oleh Kahar Muzakir,” kata Lukman Abbas.

Empat BUMN

Masih menurut Lukman, dana Rp 9 miliar itu dikumpulkan dari empat BUMN yang menggarap proyek venue dan penunjang PON, yakni Adhi Karya, Wijaya Karya, Pem­bangunan Perumahan, dan Waskita Karya.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa, diantaranya, Menteri Koordinator Kesejah­teraan Rakyat Agung Laksono, mantan Men­teri Pemuda dan Olahraga Andi Malla­rangeng, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar Kahar Muzakir, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Yuli Mumpuni Wi­darso,  mantan Ketua Komite Olahraga Na­sional (KONI) Pusat, Rita Subowo, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Rully Chairul Azwar, anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh, Deputi V Menko Kesra yang membidangi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Sugihatanto, dan Staf Direktorat Anggaran Daerah Ditjen Anggaran Daerah Kemendagri Musa.

KPK juga telah menggeledah ruang kerja Kahar Muzakir dan Setya Novanto. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen yang ditengarai terkait dengan tersangka Rusli. (J13,dtc-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/21/237524/Zainuddin-Dicecar-soal-Kunjungan-Panja

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Komisi Yudisial Akan Panggil Politikus PKB

SUARA MERDEKA – Senin, 23 September 2013

  • Terkait Lobi di Toilet

JAKARTA- Komisi Yudisial akan memanggil politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bahruddin Nasori terkait pertemuannya dengan calon hakim agung Sudrajat Dimyati di toilet Gedung Nusantara II DPR RI saat fit and proper test Hakim Agung, Rabu (18/9).

Bahrudin akan dimintai keterangan sebagai saksi. ”Pekan depan kami akan panggil semua saksi, Bahrudin, dan terakhir kami akan periksa Sudrajat,” kata Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, Minggu (22/9). Dia menilai, ada kejanggalan dalam pertemuan Bahruddin dengan Sudrajat.

Bahruddin mengaku, hanya menanyakan soal hakim karier dan non karier kepada Sudrajat di toilet. ”Saya rasa aneh. Seharusya dia tidak perlu lagi bertanya, apalagi ke calon hakim agung terkait masalah karier dan non karier. Saya dulu juga bekas anggota DPR dan semua data ada di sekertariat, jadi tak perlu lagi bertanya,” kata Imam.

Bahruddin mengaku bertemu dengan Calon Hakim Agung Sudrajat Dimyati di toilet gedung Nusantara II. Politikus PKB itu membantah keras bila dirinya sedang melakukan lobi atau melakukan transaksi suap terkait pemilihan hakim agung.

”Saya pipis kemudian dia (Sudrajat) sudah ada. Lalu saya keluarkan (kertas), saya mau tanya calon hakim agung ini yang non karier mana, kemudian ditunjukkan, untungnya ini (kertas) enggak disentuh,” sangkal Bahruddin. Bendahara Umum PKB itu pun berani bersumpah tidak menerima suap dari calon hakim agung tersebut.

Tinjau Ulang

Terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie mensinyalir ada kesepakatan di balik pemilihan pejabat publik di DPR, seperti pemilihan hakim agung, pimpinan komisi negara, atau lembaga negara. Oleh karena itu, Marzuki mengusulkan peninjauan ulang kewenangan DPR dalam menentukan pejabat di sejumlah institusi negara tersebut.

”Jika yang hendak dipilih satu, serahkan satu saja ke DPR. Jika (jumlah yang dikirim) lebih atau ada pilihan, pasti muncul deal politik, apakah deal uang atau deal komitmen,” kata Marzuki, Sabtu lalu. Wacana peninjauan ulang seleksi pejabat oleh DPR muncul setelah ada dugaan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat pernah mencoba menawarkan uang masing-masing Rp 200 juta kepada tujuh unsur pimpinan Komisi Yudisial (KY).

Peristiwa ini terjadi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung tahun 2012. Dalam uji seleksi calon hakim agung di DPR, Rabu lalu, juga terjadi pertemuan anggota DPR dengan peserta seleksi di toilet DPR. Terkait dugaan percobaan suap oleh oknum anggota DPR kepada komisioner KY, Marzuki meminta KY menyampaikan informasi itu ke Badan Kehormatan (BK) DPR agar dapat ditindaklanjuti. ”Kami mungkin akan memanggil pimpinan KY. Jika memang ada suap, kami teruskan ke BK. Jika benar terjadi, silakan ditindak.

Kami konsisten dan berkomitmen menegakkan kebenaran di DPR,” tutur Marzuki. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corrption Watch (ICW) Emerson Yuntho juga menyatakan, uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR untuk memilih pejabat negara terus digugat. Seleksi itu disinyalir kerap terjadi penyimpangan. ‘

‘Yang terjadi justru fee and property test bukan Fit and proper test,” kata Emerson Yuntho kepada Suara Merdeka, Minggu. Dia mencontohkan, dalam seleksi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia juga terungkap adanya suap yang menjerat lebih dari 30 anggota DPR ke penjara. Yang terakhir adanya dugaan upaya penyuapan terkait pemilihan hakim agung. (D3,J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/23/237652/Komisi-Yudisial-Akan-Panggil-Politikus-PKB

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Hakim Agung Diduga Terlibat

SUARA MERDEKA – Selasa, 24 September 2013

  • Kasus Suap Pengurusan Kasasi

JAKARTA – Setelah nama panitera, kubu Djodi Supratman kini juga menyeret nama hakim agung dalam kasus dugaan pemberian hadiah kepada pegawai negeri terkait pengurusan kasasi tindak pidana penipuan atas nama Hutomo Wijoyo Ongowarsito di Mahkamah Agung (MA). Tidak hanya hanya satu, kali ini Djodi menyebut dua hakim agung.

“Nanti kami buka, ada yang selain AA (Andi Abu), ada juga (Terlibat),” kata Jusuf Siletty, pengacara Djodi di Gedung KPK, Senin (23/9).

Dia menyatakan, KPK juga telah memiliki bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan dari rekaman sadapan KPK, antara kliennya dan staf Kepaniteraan MA Suprapto. ”Dalam (rekaman) telepon disebutkan. Yang menyebutkan ya Suprapto,” kata Jusuf.

Namun, Jusuf tidak mau membeberkan isi sadapan tersebut. Jusuf hanya memastikan, pihaknya akan membeberkan di hadapan persidangan.  ”Nanti ada di BAP. Pokoknya nanti dibuka. Yang jelas, saya belum lihat rekamannya, tapi yang jelas disampaikan kepada Djodi bahwa menyanggupi mengurus perkara ini. Bahkan ada yang minta jatah. Hal ini akan kami buka di pengadilan. Kalau nggak seperti itu mana bisa disampaikan ke Djodi kan,” paparnya.

Selesaikan Berkas

Menurutnya, inisial dari para hakim agung yang terlibat dalam perkara kliennya sudah diserahkan ke penyidik KPK dalam pemeriksaan. ”Kami sudah sampaikan inisial itu ke KPK, termasuk janji-janjinya. Kini, tergantung KPK gimana mau menindaklanjutinya,” ujar Jusuf.

Seperti diketahui, hakim yang menangani perkara kasasi HWO ini ditangani oleh hakim P1 T Gayus Lumbuun, hakim P2 Andi Abu Ayyub Saleh, hakim P3 Zaharuddin Utama H dengan panitera pengganti M Ikhsan Fathoni.

Sementara KPK telah menyelesaikan berkas penyidikan Djodi. ”Hari ini, penyerahan dari penyidik KPK ke jaksa. Iya P-21,” kata Djodi yang juga staf pendidikan dan pelatihan (diklat) MA usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Dalam kasus itu, Mario C Bernardo yang merupakan pengacara di kantor Hotma Sitompoel diduga memberikan sejumlah uang kepada Djodi terkait pengurusan kasasi tindak pidana penipuan atas nama Hutomo Wijoyo Ongowarsito di MA.

Diduga ada dana Rp 200 juta yang disebut-sebut sebagai uang komitmen yang dijanjikan pengacara Mario kepada pegawai Djodi terkait pengurusan perkara tersebut. Saat terjadi penangkapan pada 25 Juli 2013, itu merupakan upaya penyerahan kali kedua.

Sebelumnya, Djodi menerima Rp 50 juta.  Saat operasi tangkap tangan, Kamis lalu, KPK menemukan uang sekitar Rp 78 juta di dalam tas Djodi. Saat menggeledah rumah Djodi, penyidik juga menemukan uang senilai Rp 50 juta.(J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/24/237868/Dua-Hakim-Agung-Diduga-Terlibat

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Haris : Banyak Mafia Anggaran di DPR

SUARA MERDEKA – Selasa, 24 September 2013

  • Wakil Sekjen MKGR Ditahan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tersangka kasus suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 untuk tiga Kabupaten di Nangroe Aceh Darussalam, Haris Andi Surahman, Senin (23/9).

Wakil sekjen ormas Musya­wa­rah Keluarga Gotong Royong (MKGR) itu  ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama tujuh jam sebagai tersangka.

”Dia ditahan selama 20 hari ke depan,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP di kantornya. Haris rencananya akan ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.

Haris Andi yang mengenakan baju tahanan ke luar dari gedung KPK sekitar pukul 17.15. Dia menyatakan pasrah dengan penahanan yang dilakukan KPK. Pa­dahal, dia mengklaim sebagai pi­hak yang kali pertama melapor­kan mafia anggaran di DPR. ”Ya kami jalani saja. Apa maunya KPK,” ujar Haris Andi Surahman.

Menurut dia, sampai saat ini, ma­­sih banyak mafia anggaran yang berkeliaran di DPR. Dia pun siap mengungkap semuanya di KPK.

Haris ditetapkan sebagai tersangka kasus yang juga menjerat mantan anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati dan pengusaha Fahd El Fouz.

Kasus Buol

Dalam kasus ini, Haris Andi Surahman diduga bersama-sama Fahd El Fouz memberikan uang senilai Rp5,5 miliar kepada Wa Ode agar Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, dapat dialokasikan sebagai daerah penerima DPID 2011.

Selain Haris Andi, KPK juga menahan satu lagi tersangka kasus korupsi pengurusan hak guna usaha perkebunan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Totok Les­tyo. Mantan anak buah Hartati Murdaya itu juga ditahan selama 20 hari pertama setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK. ”Yang bersangkutan ditahan di Rutan Cipinang,” ujar Johan.

Mantan Direktur PT Hardaya Inti Plantations (HIP) itu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi terkait pengurusan hak guna usaha perkebunan di Kabupaten Buol.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, dan keempatnya sudah diputus bersalah di pengadilan. Yaitu, Hartati Murdaya, Amran Batalipu, Yani Anshori dan Gondo Sudjono.

Totok diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Ta­hun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (viva-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/24/237869/Haris-Banyak-Mafia-Anggaran-di-DPR

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rasa Hambar Sidang Fathanah

SUARA MERDEKA – Rabu, 25 September 2013

Di Balik Sidang

PERSIDANGAN Ahmad Fathanah menarik diikuti. Bagai­mana tidak ? Sebagai seorang ”cassanova”, sidang Fathanah kerap dihadiri perempuan-pe­rempuan cantik sebagai saksi. Terakhir adalah hadirnya Vitalia Shesa.

Namun pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Senin (23/9), terasa hambar. Persi­dang­an kali ini tidak bertabur saksi wanita seperti persidangan sebe­lumnya. Justru didominasi pria. Salah satunya adalah Ali Imron yang merupakan Sopir Luthfi Hasan Ishaaq.

Dari Ali Imron terungkap, ka­lau mantan presiden Partai Ke­adilan Sejahtera ini memiliki se­deret mobil mewah. Luthfi bahkan sampai memiliki dua sopir. ”Ada beberapa, Toyota Alphard, VW Caravele, Toyota FJ Cruiser ada dua. Yang putih, Mazda Cx9,” ujar Ali Imron dengan wajah yang lugu.

Ali Imron mengaku sudah bekerja pada Luthfi selama ber­ta­hun-tahun. Sejawatnya yang juga sopir Luthfi adalah Heri Naldi yang memberikan kesaksian sama. Ali Imron menerang­kan kalau selain empat mobil tersebut ternyata di rumah Luthfi juga terdapat Toyota Avanza. Dia me­mas­tikan mobil terakhir merupakan milik Lusi Triana salah se­orang istri Luthfi.

Asal Uang

Luthfi Hasan Ishaaq diketahui memiliki tiga istri. Pendamping pertama bernama Sutiana Astika dan dikaruniai 12 orang anak. Istri kedua, Lusi Tiarani dengan tiga orang anak. Istri ketiga, Darin Mumtazah, yang hingga belum pernah muncul ke publik sejak Luthfi jadi tersangka.

Persidangan ini juga makin mengungkap kedekatan Ahmad Fathanah dengan Luthfi. Suami Sefti Sanustika ini bahkan sampai  mengurusi pendanaan tunjangan sopir, ajudan dan petugas ke­amanan Luthfi.

Ali Imron menjelaskan kalau pada 2012 pernah mendapatkan transfer Rp 50 juta dari Fathanah. Selain itu Fathanah juga pernah menitip uang 2 .000 dolar AS.

”Yang Rp 50 juta itu sepengetahuan Pak Luthfi. Beliau bilang nanti akan masuk Rp 50 juta dari rekening Pak Ollong,” ujar Imron.

Ollong adalah sapaan akrab Fathanah. Dikatakan Imron kalau uang dimaksud dibagi-bagikan kepada rekan-rekannya yang lain.

Imron mengaku tidak mengetahui dari mana Fathanah mendapatkan uang tersebut. Dia juga tidak bertanya apa-apa ketika Luthfi memerintahkannya me­nerima uang dari Fathanah. (Budi Yuwono-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/25/237971/Rasa-Hambar-Sidang-Fathanah-

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Dirut Kliring Berjangka Indonesia

SUARA MERDEKA – Rabu, 25 September 2013

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia Persero Surdiyanto Suryidarmo dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penepatan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

”Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (24/9).

Sebelumnya, mantan pemilik Bank Century Robert Tantular menuding ambruknya bank miliknya disengaja oleh pihak tertentu. Tujuannya agar ada dana talangan atau bail out yang digelontorkan untuk menyelamatkan Bank Century.

Kalah Kliring

”Kalau dari pihak Pak Robert melihat kronologi terjadinya kolaps atau kalah kliring dari Bank Century adalah wajar apabila saya menduga ada invisible hand yang dengan sengaja menyebabkan kolaps dan kalah clearing-nya. Mungkin ini terkait dengan konsekuensinya karena apabila Bank Century dapat dikolapskan atau dapat dibuat kalah clearing ada campur tangan pemerintah dan akhirnya ada dana sampai Rp 6,7 triliun yang bisa digelontorkan,” tuding pengacara Robert, Andi Sima­ngunsong di Gedung KPK, Jumat lalu.

Karenanya, menurut Simangunsong, hal itu harusnya menjadi fokus dari pemeriksaan KPK. Apakah betul kalah clearing atau kolapsnya Bank Century dibuat secara sistematis oleh pengaruh invisible hand! ”Kami lihat kronologinya tanggal 29 Oktober 2008 sudah ada permintaan dana Rp 1 triliun untuk menyelamatkan Bank Century itu tapi tidak dikabulkan hingga akhirnya pada tanggal 13 November 2008 Bank Century kalah clearing dan kolaps. Saya tidak tahu terpaksa beneran atau diskenariokan untuk melakukan bail out Rp 6,7 triliun,” ujarnya. (J13-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/25/237972/KPK-Panggil-Dirut-Kliring-Berjangka-Indonesia-

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Surat Izin Penggeledahan Hambalang Bocor

SUARA MERDEKA – Rabu, 25 September 2013

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan ada surat permohonan penetapan pengadilan untuk melakukan penggeledahan di rumah seseorang di Manado Sulawesi Utara terkait penyidikan KPK dalam kasus pengadaan sarana dan prasarana Hambalang.

Namun surat tersebut telah ter­sebar diberbagai media di Su­la­wesi Utara sebelum pengge­le­dahan dilakukan.

Kepala Biro Humas KPK, Jo­han Budi Sapto Prabowo me­ne­gaskan, beredarnya surat ini bisa mengganggu upaya yang akan dilakukan oleh KPK dalam melakukan penggeledahan. Saat ini, KPK baru mengajukan surat  permohonan izin penetapan yang di­sampaikan ke pengadilan di Ma­nado. ”Iya dong (surat itu rahasia, red) karena penggeledahan kan belum dilakukan. Kalau kami mau geledah besok, sementara sudah disebarkan kami mau ge­ledah gimana itu,”’ kata Johan, Selasa (24/9).

Ditanya rumah siapa yang akan digeledah, Johan enggan menjelaskan. Menurutnya, hal itu be­lum bisa disampaikan karena peng­geledahan belum dilakukan. Johan mengatakan, Deputi Pe­nindakan KPK masih mendisk­u­sikan lang­kah apa yang akan dilakukan ter­kait hal ini. Tetapi tidak menutup kemugkinan pihaknya akan ber­koordinasi dengan pihak Penga­dilan di Manado. Johan pun tidak mau buru-buru menyimpulkan apakah ada upaya kesengajaan untuk menghalangi proses penyi­dikan. ”Kita liat dulu ini motifnya. Saya tidak bisa memutuskan pe­nyidikan terhambat atau tidak. Tapi paling tidak penggeledahan itu sudah terpublikasi ke luar,” kata Johan.

Izin

Sebelumnya, beredar surat dengan kop KPK Nomor R-1146/20-2/09/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang permintaan izin penggeledahan tiga ru­mah milik politikus senayan. Orang yang dimaksud diduga Olly Dondokambey yang juga Bendahara Umum PDI-Per­ju­ang­an. Dalam surat yang ditanda tangani oleh Deputi Penindakan KPK Warih Sadono tersebut me­nyebutkan bahwa rumah atau pekarangan tertutup diduga sebagai tempat disembunyikan ba­rang bukti sehubungan dengan tindak pidana korupsi.

Sementara, dalam penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusdiklat Olahraga di Ham­balang dengan tersangka mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, KPK me­mang­gil Direktur Utama PT Msons Capital Munadi Her­lambang.  ”Diperiksa untuk tersangka AU (Anas Urbaningrum, red),” ujar Johan.

Sebelumnya, Munadi juga pernah diperiksa dalam penyidikan dugaan korusi dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Ham­balang, Sentul, Jawa Barat. Da­lam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Andi Alifian Mallarangeng, Deddy Kusdinar, Teuku Bagus Muham­mad Noer. (J13-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/25/237973/Surat-Izin-Penggeledahan-Hambalang-Bocor

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penyimpangan Kebijakan, Tren Korupsi di Daerah

SUARA MERDEKA – Kamis, 26 September 2013

JAKARTA – Praktik penyimpangan kebijakan yang dilegalkan menjadi tren korupsi penguasa di daerah. Bahkan, cara baru itu dinilai lebih dahsyat dan rapi.

”Sebab, uang yang diraup sulit terdeteksi secara hukum,” kata pengamat politik Boni Hargens dalam diskusi dialog Memberantas Korupsi di Daerah, di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Menurutnya, praktik korupsi kini tidak lagi menggunakan cara-cara lama, misalnya mark up pengadaan barang.

”Korupsi di daerah tidak lagi dengan cara lama, tetapi melalui kebijakan yang dibuat secara legal. Meski kebijakannya legal, tetapi uangnya menguap dan tidak terdeteksi,” ujarnya.

Dia menambahkan, praktik korupsi di daerah berbanding lurus dengan korupsi politik anggaran. Sebab, penguasaan politik yang diperoleh melalui pilkada secara bersamaan diikuti dengan penguasaan sumber-sumber ekonomi. ”Itulah faktanya. Pola korupsi yang dibangun bahkan sudah dirancang sejak sebelum proses pilkada digelar.

Keterlibatan konglomerat, birokrat, dan sejumlah preman sipil berupaya menciptakan sistem oligarki lokal untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di daerah,” tandasnya. Kemudian setelah pemerintahan terbentuk, sumber-sumber ekonomi itu dikuasai oleh segelintir orang tersebut. ”Merekalah yang kemudian disebut sebagai bosbos lokal.”

Anggota DPD dari Provinsi Riau Instsiawati Ayus mengakui korupsi di daerah sangat sistematis. Biasanya, sumber ekonomi yang digerogoti adalah sumber daya alam. ”Regulasi perizinan yang dibagi-bagi menjadi modus yang paling banyak digunakan. Ada ruang kewenangan yang sudah dikaveling antara bupati dan gubernur,” katanya.

Dikuasai Pejabat

Dia memaparkan, di daerah pemilihannya di Provinsi Riau, ada area yang perizinannya dikuasai banyak pejabat. Izin tersebut diberikan oleh gubernur ataupun para bupati. ”Penyimpangan melalui kebijakan yang dilegalkan itu seperti kasus s u a p penerbitan izin tambang. Yang paling banyak ditemui di sektor kehutanan, perkebunan, dan tambang,” tuturnya.

Aktivis antikorupsi Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Muhammad Daulat mengungkapkan, daerahnya menjadi contoh kekeliruan elite politik lokal dalam memaknai kewenangan otonomi daerah. Wakatobi baru sepuluh tahun menjadi daerah otonom. ”Tahun 2006 kami punya dana hibah dari pusat Rp 1,6 miliar.

Tapi uang itu habis hanya dibagikan kepada orang per orang. Tapi pemerintah pusat ketika itu menilai tindakan tersebut bukan pelanggaran pidana korupsi,” tuturnya. Faktanya, kata dia, praktik korupsi masih terus terjadi hingga saat ini di daerah tersebut.

Bahkan, ada satu program pembuatan kapal ikan dalam skala besar yang menelan biaya hingga Rp 7 miliar. ”Program tersebut dikelola oleh adik seorang penguasa lokal. Sayang, kapal itu hanya berumur lima hari, karena saat akan digunakan tenggelam,” ucapnya.

Dia menambahkan, praktik korupsi sudah di luar logika. Sebagai contoh, untuk menggenjot pariwisata Wakatobi, ada pejabat yang menjamu 21 tamu asing dalam acara Sail Komodo, beberapa waktu lalu. ”Namun dana yang dianggarkan Rp 15 miliar. Anehnya, selama tujuh tahun ini penyimpangan itu diselesaikan di bawah tangan,” katanya. (H28,J22-25,59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/26/238028/Penyimpangan-Kebijakan-Tren-Korupsi-di-Daerah

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejagung Selidiki Rekening Mencurigakan di Kemdikbud

SUARA MERDEKA – Kamis, 26 September 2013

JAKARTA – Jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyelidiki rekening mencurigakan milik sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Adapun penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menetapkan lima tersangka dalam kasus proyek pendataan dan pemetaan satuan pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud tahun anggaran 2010 dan 2011.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, penyelidikan rekening mencurigakan tengah diintensifkan. Namun, dia belum bersedia mengungkap nilai rekening tersebut. ”Masih dalam penyelidikan,” ujar Untung ketika ditanya apakah kasus itu terkait dengan perkara yang ditangani Kejati DKI Jakarta.

Rp 135 Miliar

Kepala Kejati DKI Jakarta M Adi Toegarisman mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi proyek PDSP di Kemdikbud.

Lima tersangka tersebut adalah Kepala Biro Pendataan Aset sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suhenda, panitia pemeriksaan dan penerimaan barang Effeny Hutagalung, Manajer Proyek PT Surveyor Indonesia Yogi Paryana Sutedjo, Direktur Operasi PT Surveyor Indonesia Mirma Fadjarwati Malik, dan Presiden Direktur Utama (Dirut) PT Sucofindo (Persero) Fahmi Sidiq. ”Nilai proyek Rp 135 miliar,” ujar Adi, Rabu (25/9).

Ia menambahkan, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Dalam kasus itu jaksa penyidik telah memeriksa 60 saksi. ”Kerugian negara masih diaudit BPK,” ujarnya. Penyidik juga menyita sejumlah surat dan dokumen. (K24-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/26/238030/Kejagung-Selidiki-Rekening-Mencurigakan-di-Kemdikbud

1 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: