KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pengoplosan Urea Dibongkar

SUARA MERDEKA – Senin, 09 September 2013
  • Dua Tersangka Ditahan

GROBOGAN – Aksi pengoplosan pupuk urea, yang merugikan para petani di Grobogan, terungkap. Petugas Polres Grobogan berhasil membongkar kasus itu di sebuah gudang yang dijadikan tempat pembuatan sekaligus penyimpanan urea oplosan di Jl Raya Kuwu-Wirosari, Kecamatan Kradenan, Sabtu (7/9) sore.

Di tempat tersebut, polisi juga menemukan dan menyita 2.342 karung seberat 116,1 ton pupuk urea bersubsidi dan nonsubsidi. Diamankan pula, satu unit truk K-1579-QF, 130 jirigen cairan H2O2 (Hydrogen peroksida), sebuah mesin jahit, pengemas karung, empat rol benang jahit, 300 karung kosong bertulis pupuk urea nonsubsidi merek PT Kujang, 300 karung kosong bertulis pupuk urea nonsubsidi merek PT Pusri.

Polisi juga berhasil mengamankan dua orang, yakni Mulyani (44) sebagai pemilik dan Agus Siswanto (26) pegawai gudang.

Kapolres Grobogan AKBP Langgeng Purnomo menyatakan, pihaknya berhasil membongkar gudang pengoplosan itu berkat bantuan masyarakat. Pihaknya terus mengembangkan laporan tersebut dan setelah data cukup kuat, baru dilakukan penggerebekan.

’’Ini cukup meresahkan petani, jika beredar luas bisa merugikan,’’ tandas Kapolres usai memintai keterangan kedua tersangka.

Langgeng mengatakan, kepada petugas Mulyani mengaku mendapatkan pupuk urea bersubsidi dari pengecer di Grobogan, Demak, Sragen dan Blora. Per karung seberat 90 kg dibeli dengan harga Rp 90.000. Adapun modusnya, pupuk urea bersubsidi dicampur dengan pupuk urea nonsubsisi. Kemudian, dicampur dengan cairan H2O2 dan bahan pemutih pakaian.

’’Lalu pupuk oplosan itu dijemur hingga kering sehingga tampak seperti pupuk urea bersubsidi,’’ jelas Kapolres.

Tersangka, tandas Kapolres, dijerat Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 2 Perpres RI No 77 Tahun 2005 tetang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Pengawasan, jo Pasal 4 Ayat 1 Perpu No 8 Tahun 1962. Selain itu juga jo Permendagri No 17 Tahun 2011 tetang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian.

’’Ancaman hukumannya, enam tahun penjara,’’ katanya.

Mulyani, salah satu tersangka mengaku menjual pupuk tersebut ke Gresik, Jatim dengan harga Rp 125.000 perkarungnya. Namun, dia mengaku lupa berapa lama telah melakukan pengoplosan pupuk itu.

’’Baru sebentar kok. Cuman kapan mulainya saya lupa,’’ ujar Mulyani.(H85-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/09/236217/Pengoplosan-Urea-Dibongkar-

10 September 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Rp 320 Miliar untuk Betonisasi

SUARA MERDEKA – selasa, 10 September 2013

DEMAK – Penyelesaian betonisasi jalan kabupaten sepanjang 160 kilometer membutuhkan anggaran sebesar Rp 320 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Pemukiman dan Energi (DPUPPE) Demak, Budi Haryanto mengatakan, jalan kabupaten yang sudah terbeton sepanjang 265 kilometer. ‘’Hingga kini, sudah ada 10 ruas baru yang sudah selesai dibeton,’’ katanya, kemarin.

Ada dua ruas jalan yang akan selesai dikebut, yakni WonokertoTambak Bulusan dan Onggorawe-Sidodadi. Adapun luasan jalan terpanjang yang belum dibeton antara lain Cangkring-Karangrejo, Kalikondang-Tlogoboyo dan Wonosalam-Sidodadi.

Dari sekian ruas jalan tersebut, betonisasi jalan diprioritaskan pada jalur tengah yang merupakan lintas kabupaten. Seperti jalur pantura dan jalur lintas

Demak-Purwodadi. Jika seluruh ruas jalan di jalur perlintasan ini sudah terbeton maka bukan tidak mungkin perekonomian di daerah bisa tumbuh dan berkembang.

Bahkan, perkembangan darah itu bisa melebihi kecamatan kota. ‘’Butuh pemahaman dan dukungan proses politik (DPRD) yang sejalan, agar infrastuktur jalan kabupaten secara keseluruhan bisa terbeton,’’ pungkasnya. (J9-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/11/236290/Rp-320-Miliar-untuk-Betonisasi

10 September 2013 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Berantas Korupsi dari Berbagai Sisi

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013

JABATAN Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang akan segera lengser dari genggaman AKBP Harryo Sugihhartono. Mulai Selasa (10/9), alumnus Akedemi Polisi (Akpol) tahun 1996 akan mendapat tugas baru menjadi Kapolres Kendal menggantikan AKBP Asep Jaenal Ahmadi.

Masa pengabdian Harryo di Polrestabes Semarang bisa dibilang pendek. Dia hanya delapan bulan menjabat sebagai Kasat Reskrim. Namun dalam hitungan bulan itu, berbagai tindak kriminal baik pidana maupun perdata dapat diselesaikan dengan mulus oleh suami dari Wendi Ferdasari. Bahkan kasus korupsi peninggalan pendahulunya yang sempat macet dapat terungkap dan naik ke meja persidangan.

Ayah dari Zyahda Fania Wardani dan Mohamad Rajendra Mahardika itu, tak pernah takut melangkah untuk menuntaskan semua kasus yang ditangani. Pria kelahiran Semarang 4 Juli 1973 lalu itu terus memegang teguh kebenaran untuk keperluan orang banyak. Ditangan Harryo berbagai kasus korupsi akhirnya dapat terangkat kepermukaan dan diselesaikan secara baik.

“Fokus saya lebih ke tindak pidana korupsi meski tidak mengesampingkan tindak pidana lain,” ungkapnya.

Menurut dia, tidak pidana korupsi jika tidak diberantas akan terus mengakar dan menjadi pemicu tindak kriminal lain. “Korupsi paling bahaya, tak memandang apa dan siapa,” ujarnya.

Selagi masih diberi kekuatan, dia mengaku akan terus mengusut tuntas kasus korupsi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Di tempat kerja baru saya juga akan mengacu ke tindak korupsi,” terangnya. Bagi perwira polisi yang sebelumnya bergelut di dunia Reskrim selama 12 tahun dan terjun di bagian Intelkam 6,5 tahun itu, korupsi merupakan tindakan yang sangat tidak beradab dan sudah seharusnya ditumpas. “Pada prinsipnya polisi sudah dibekali interaksi peningkatan kemampuan baik penyidikan secara umum atau terkait korupsi,” terang pria yang hobi golf.

Apalagi, lanjut dia, korupsi itu lebih condong ke uang negara yang seharusnya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat. “Kegiatan kepoli­sian, pemerintah baik fisik atau non fisik pasti menggunakan uang negara. Kalau sudah digunakan untuk keperluan pribadi itu sudah salah besar,” ungkapnya.

Selain itu, Kapolri juga sudah mencanangkan zona integritas korupsi. Dalam artian, setiap wilayah hukum yang menjadi tempat tugas harus bebas korupsi.

Kerja Keras

Di tempat barunya nanti, Harryo juga akan menanamkan kerja keras untuk memberantas korupsi. “Saya akan memberi pembelajaran motivasi yang menitik beratkan dan mengedepankan satu fungsi dan meninggalkan fungsi lain,” paparnya.

Selama Harryo bertugas menjadi Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, sedikitnya ada tiga kasus korupsi yang tuntas dan dinyatakan P-21 oleh pihak kejakasaan. Selain itu, beberapa kasus pembunuhan, perampokan dan terungkap dalam jangka waktu dekat. Sikap dan sepak terjangnya pun baik di mata pimpinan anggota maupun pihak terkait lain. Apakah Kasat Reskrim yang baru akan mewarasi kebijakan dan keluwesan seperti Harryo? Ditunggu saja.(Erry Budi Prasetyo,Zakki Amali-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236308/Berantas-Korupsi-dari-Berbagai-Sisi

10 September 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Banyak Tower di Lapangan yang Ajukan Izin Sedikit

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013

SEMARANG – Meski di lapangan sering ditemui pembangunan tower, ternyata yang mengajukan izin ke Pemkot hanya sedikit. Hal itu diungkapkan Kepala BPPT Sri Martini, usai talk show tentang perizinan di Hotel Quest, Senin (9/9). Martini mengungkapkan, pada tahun ini hingga Juni lalu, pihaknya hanya menerima tujuh pengajuan izin tentang tower.

“Dari tujuh pengajuan itu, baru empat yang sudah disetujui. Jadi jumlahnya sedikit. Bahkan sejak saya memimpin BPPT, seingat saya tak lebih dari 25 perizinan pendirian tower yang telah saya tanda tangani,” ungkap Martini yang menjadi kepala di badan tersebut sejak tahun lalu.

Dia mengatakan, biasanya pihak swasta sedikit nakal atau memang tak mengerti aturan. Mereka misalnya, menganggap surat rekomendasi ketinggian sebagai bentuk perizinan. Dengan dalih itu, mereka kemudian langsung membangun tower. Padahal setelah surat rekomendasi keluar, mereka tetap harus mengurus izin pendirian hingga lengkap sebelum bisa membangun.

Ditindak

Martini juga menjelaskan, secara umum ada tiga bidang perizinan yang dilayani, yakni pembangunan, perekonomian, dan kesra serta lingkungan. Dari ketiganya pengajuan izin di bidang perekonomian tercatat yang paling banyak diajukan. Perizinan terbanyak di bidang itu adalah menyangkut izin usaha perdagangan atau SIUP.

“Sekarang pengusaha dengan modal kecil juga banyak yang mengajukan SIUP ke kami. Mungkin karena izin tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman bantuan modal. Hingga pertengahan tahun ini, kami sudah menyetujui lebih dari 2.000 izin di bidang itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Jateng, Akhmad Zaed yang juga menjadi pembicara pada talk show itu mengungkapkan, jika pihaknya sering mendapat laporan mengenai pendirian tower yang tak berizin. Bahkan, menurutnya, laporan yang masuk mencapai lebih dari 100.

Di tempat sama, Ketua Komisi A DPRD Agung Prayitno menegaskan, seharusnya pemerintah bertindak lebih tegas menyangkut pelanggaran perizinan. Aparat penegak perda harus lebih berani menindak pelanggaran yang terjadi. Selain itu, menyangkut perizinan, dia juga berharap efektivitas pelayanan terus ditingkatkan. (H35,H71-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236316/Banyak-Tower-di-Lapangan-yang-Ajukan-Izin-Sedikit

10 September 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Jaringan Distribusi Diselidiki

SUARA MERRDEKA – Selasa, 10 September 2013
  • Pengungkapan Pupuk Oplosan

GROBOGAN – Tim Reskrim Polres Grobogan masih mengembangkan pengungkapan kasus pupuk urea oplosan ke Gresik, Jawa Timur. Hal itu dilakukan didasarkan pengakuan tersangka, Mulyani (44), pengoplos pupuk urea subsidi dengan nonsubsidi.

‘’Kami masih mendalami peng­a­kuan tersangka, dengan melakukan penyelidikan kepada jaringan distribusi ke Gresik. Tidak menutup kemungkinan, ada sindikasi dalam kasus itu,’’ kata Kapolres AKBP Langgeng Purnomo kepada Suara Merdeka di Mapolres, Senin (9/9).

Sementara ini, pihaknya belum menemukan tersangka lainnya. Hanya saja, para pelaku merupakan pemain lama. Dengan begitu, para tersangka patut dicurigai dalam melakukan pengoplosan itu melibatkan pelaku lainnya.

Seperti diberitakan SM (9/9), aksi pengoplosan pupuk urea diungkap Polres Grobogan. Dibawah pimpinan Kapolres AKBP Langgeng Purnomo, petugas Polres membongkar gudang yang dijadikan tempat pembuatan dan penyimpanan urea oplosan di Jl Raya Kuwu-Wirosari, Kecamatan Kradenan, Sabtu (7/9) sore.

Di tempat tersebut, disita 2.342 karung berisi 116,1 ton pupuk urea bersubsidi dan nonsubsidi. Diamankan pula, barang bukti sebuah truk K-1579-QF, 130 jirigen cairan hydrogen peroksida, sebuah mesin jahit, pengemas karung, empat rol benang jahit, 300 karung kosong bertulis pupuk urea nonsubsidi merek PT Kujang, 300 karung kosong bertulis pupuk urea nonsubsidi merek PT Pusri.

Polisi juga menahan dua orang tersangka, yakni Mulyani (44) sebagai pemilik usaha oplosan pupuk dan Agus Siswanto (26), pegawai gudang. Hingga kini, mereka masih dalam pemeriksaan secara intensif.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, yang membedakan urea subsudi dan nonsubsidi adalah warnanya. Urea yang nonsubsidi berwarna putih sedangkan yang subsidi berwarna merah muda (pink). Perbedaan warna itu sebagai sebenarnya upaya perlindungan pemerintah bagi pupuk bersubsidi. Sebelum dioplos, urea bersubsudi diberikan cairan hydrogen peroksida dan pemutih pakaian agar warna pink berubah menjadi putih, layaknya pupuk urea nonsubsidi. Setelah itu, urea bersubsidi yang berubah warna itu dijual dengan harga sesuai HET urea nonsubsidi.

’’Kalau pelaku beli pupuk urea bersubsidi Rp 90.000 per zak dijual seharga pupuk nonsubsidi Rp 125.000 per zak, maka pelaku sudah untung besar. Selain merugikan petani di sisi harga, juga bisa terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani,’’ katanya.

Kasus itu, lanjut Kapolres sangat membutuhkan perhatian Komisi Pengawas Kabupaten (KPK). Seharusnya, penjualan pupuk itu disesuaikan dengan pembagian rayon di kabupaten.

’’Seharusnya, pupuk yang dijual di Demak tidak boleh dijual di Grobogan karena ada wilayahnya sendiri-sendiri. Tetapi, kenyataannya, pelaku bisa membeli pupuk bersubsidi dari Demak atau derah lain. Pupuk itu kemudian dioplos dengan pupuk nonsubsidi. Menurut pengakuan tersangka, pupuk itu dijual ke Gresik Jawa Timur,’’ paparnya.

Sementara itu, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinpertan TPH) Kabupaten Grobogan melakukan pengecekan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Hal ini menyusul pengungkapan pengoplosan urea, Sabtu (7/9) lalu.

“Pengecekan ini untuk mengetahui apakah petani mengalami kekurangan pupuk urea berubsidi atau tidak,” kata Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinpertan TPH Grobogan, Djono. Dia mengatakan, sejauh ini belum ada laporan dari kelompok tani terkait kekurangan atau kesulitan mendapatkan pupuk. Kendati demi­kian pihaknya tetap melakukan pengecekan ke lapangan.

’’Kemungkinan bocor di tingkat pengecer, sangat kecil. Sebab pengajuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi berdasar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),’’ jelas Djono, kemarin. Dikatakan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kelompok petani mengajukan jumlah kebutuhan ke pengecer. Kemudian, pengecer mengajukan ke distributor lalu ke dinas. ’’Kami hanya mengawasi pemakaian di tingkat kelompok tani saja. Untuk pengecer dan distributor wewenang Dinas Perdagangan,’’ ujar dia.

Dengan adanya kasus ini, pihaknya akan secara ketat mengawasi penggunaan pupuk oleh petani agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Apalagi pada Oktober nanti memasuki masa tanam pertama oleh petani. Saat itulah kebutuhan pupuk sangat tinggi. Di Kabupaten Grobogan sendiri, terdapat 1.600 gapoktan yang ada di 19 kecamatan. Djono mengungkapkan, untuk alokasi pupuk bersubdisi di Grobogan sendiri di 2013 ini lebih kecil dibanding tahun lalu.

Ia meminta agar petani ikut mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jateng, Agus Eko Cahyono bersyukur dengan pembongkaran pengoplosan pupuk ini. “Jika hal itu dibiarkan, bisa terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani. Akibatnya, berdampak terhadap hasil panen padi dan palawija,” ujar Agus.

Untuk itu, pihaknya juga akan ketat mengawasi distribusi tertutup RDKK ini.

Alokasi Tertinggi

Sementara itu, Perwakilan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) Jateng Anton Sujatmoko mengungkapkan, Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi pupuk subsidi tertinggi di Jateng. Tahun ini jumlahnya mencapai 69.250 ton urea hanya di wilayah itu saja, sedangkan provinsi Jateng mendapat alokasi pusat sebesar 795.000 ton. Hingga 6 September kemarin, sudah disalurkan sebanyak 44.345 ton di Grobogan atau sekitar 64% dari total yang dikucurkan provinsi.

Alokasi yang cukup besar ini dipengaruhi oleh luasnya areal pertanian padi dan tanaman lainnya seperti jagung, hortikultura, kacang tanah dan kedelai. Komuditas jagung sendiri membutuhkan pupuk jauh lebih besar dibandingkan tanaman lainnya.

’’Wilayah lain musim kering mungkin jarang ditanami, tapi di Grobogan sebagian besar ditanami jagung sehingga tidak heran kebutuhannya tinggi,’’ papar Anton. Terkait dugaan terjadinya pengoplosan pupuk, pihaknya masih menunggu pengecekan langsung oleh perwakilan Pusri yang berada di Grobogan dan juga Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) setempat mengenai detail dan kronologis kejadian.

Anton menjelaskan, seharusnya pupuk bersubsidi harus sampai ke tangan petani melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah.

Dalam hal ini para petani yang bergabung dalam Gapoktan menghitung kebutuhan pupuk termasuk juga data pelengkap lainnya seperti luas areal dan komoditas yang digarap dalam sebuah RDKK dengan pendampingan petugas PPL. Setelah dihitung dan ditandatangani kepala desa, lalu diajukan ke pengecer selanjutnya ke distributor baru ke PT Pusri.

’’Dokumen RDKK ini penting untuk kontrol kebutuhan pupuk. Di Grobogan kami memiliki sekitar 16 distributor dan 500-an pengecer,’’ terangnya.

Dengan HET pupuk subsidi sebesar Rp 1.800/kg sedangkan non-subsidi mengikuti harga pasar di kisaran Rp 3.000-an per kilogram, bisa jadi mendorong oknum tertentu untuk menye­lewengkannya. Pupuk urea ber­subsidi pertanian dulunya me­mang berwarna putih namun sudah berganti warna menjadi merah muda (pink).

’’Secara teknis pengaruhnya bagaimana kalau dioplos kami belum tahu dan digunakan untuk apa juga belum jelas. Namun karena selisih subsidi dan non-subsidi cukup lumayan, ya mungkin ada oknum yang me­nyalahgunakan untuk dijual kembali,’’ imbuh Anton. (H85,J14,G5-72,64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236327/Jaringan-Distribusi-Diselidiki-

10 September 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Pemprov Diminta Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013

PEMALANG –  Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, diharapkan memberi perhatian lebih baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian pengusaha dan pekerja konstruksi di wilayahnya.

’’Selama ini pengusaha dan pekerja konstruksi asal Jawa Tengah sudah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian masyarakat di daerahnya maupun nasional. Selain itu, kualitas dari hasil pekerjaan mereka diakui masyarakat internasional, khususnya Asia Tenggara,’’ kata Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (DPP Gapensi) Ir H Soe­harsojo di sela sela pertemuan anggota dan Pengurus Gapensi se-wilayah Pekalongan, Jum’at (6/9).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD)  Gapensi Jawa Tengah Djoko Ory­xahadi, Sekretaris Umum  BPD Gapensi Jawa Tengah Kelik Setiyono, sejumlah Ketua Badan Pengurus Cabang Gapensi dari Solo, Pema­lang,Batang, Tegal, dan Berebes.

’’Selama ini banyak pekerja konstruksi asal Jawa Tengah bekerja di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan ke negara-negara Timur Tengah. Hasil pekerjaan mereka bagus dan dipuji para pengusaha dan pemilik bangunan di negara negara tersebut. Nah, kalau para pekerja ini diberikan perhatian yang lebih baik, dengan cara diberikan pelatihan pelatihan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, tentu mereka akan punya jenjang karir dan masa depan yang lebih baik,’’ papar Soeharsojo.

Pendekatan

Lebih lanjut Soeharsojo menuturkan, yang dimaksud pemberian pelatihan pada jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik yaitu pemberian pelatihan secara intensif baik di bidang keterampilan teknik membangun yang baik, maupun pelatihan manajemen, sehingga masyarakat Jawa Tengah yang selama ini bekerja sebagai asisten tukang, dapat  beralih menjadi tukang. Dari segi penghasilan ada peningkatan, sedangkan yang menjadi tukang dapat meningkat menjadi mandor.

Bagi mereka yang sudah menggeluti usaha di bidang konstruksi dengan membuka perusahaan kontraktor bangunan dapat terus ditingkatkan, perusahaan dan manajemennya sehingga menjadi perusahaan kontraktor skala menengah dan mitra dari perusahaan kontraktor besar. (G2-74,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236352/Pemprov-Diminta-Tingkatkan-Kualitas-SDM-Konstruksi

10 September 2013 Posted by | PEMALANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Warga Tuntut Transparansi

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013
  • Praktik Galian C Desa Somosari

JEPARA – Karang taruna bersama warga Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Jepara menutup palang pintu jalan desa untuk menghalangi truk-truk pengangkut galian C di area desa itu lewat, kemarin.

Aksi tersebut dilakukan tidak untuk menolak praktik galian C, tetapi untuk menuntut transparansi pengelolaan dana dari palang pintu setiap ada truk pengangkut lewat.

Aksi itu membuat beberapa dump truck berjajar di jalan desa itu karena tak bisa melintas. Kelompok paguyuban pengelola palang pintu dan penambang galian C bernegosiasi dengan warga. Terjadilah perang mulut antara sopir truk dan warga, karena pihak sopir tak terima kendaraannya digedor-gedor.

Meski demikian, hal itu tidak sampai merembet ke kontak fisik. Beberapa personel Kepolisian Sektor (Polsek) dan Camat Batealit Mahmud Hartono melerai kedua pihak. Camat pun mengimbau agar negosiasi dilakukan di Balai Desa Somosari yang  tak jauh dari palang pintu.

Fatkhul Abidi, warga RT 6 RW 1, anggota Karang Taruna, mengungkapkan, sebelum ada aksi kemarin, sepekan sebelumnya, Karang Taruna meminta kejelasan soal dana surat pertanggung jawaban (SPj) palang pintu yang dikelola Paguyuban Galian C. Tetapi, saat itu SPj yang diberikan tidak memuaskan. Akhirnya, Karang Taruna bersama warga memberi waktu sepekan untuk membuat SPj ulang.

“Apabila SPj belum dibuatkan paguyuban, bilang palang pintu masuk truk silakan ditutup,” tandasnya kepada wartawan.

Langkah penutupan palang pintu ditempuh, karena hingga kemarin SPj juga belum diterima Karang Taruna. Akhirnya Karang Taruna dibantu warga melakukan aksi penutupan palang pintu ke arah wilayah penambangan.

Pengaspalan Jalan

Dengan kondisi itu, akhirnya dicari solusi dalam negosiasi di Balai Desa. Negosiasi itu dipimpin Petinggi Desa Somosari Nur Ali, Camat Batealit Mahmud Hartono, Kapolsek Batealit Maryono, dan perwakilan Koramil Batealit Suyono. Suasana kondusif tampak dalam negosiasi itu.

Nur Ali menekankan, hasil rapat pengelolaan palang pintu masuk truk tidak lagi dikelola Paguyuban Galian C, tetapi kelompok Karang Taruna Somosari.

Para anggota Karang Taruna Somosari dan warga menerima SPj palang pintu sepuluh bulan sejak Oktober sampai Agustus oleh Paguyuban Galian C di Desa Somosari. Selain itu, juga ada kesepakatan untuk pengaspalan jalan di sepanjang jalan menuju ke lokasi galian C. Yaitu mulai Dukuh Somosari hingga Dukuh Tumpukan dengan jarak sekitar dua kilometer.

“SPj bisa diterima warga karena setelah dijelaskan truk yang lewat saat musim hujan lebih sedikit. Berbeda dari saat kemarau, sehingga tidak bisa disamakan dalam satu tahun,” ujarnya.

Saat kemarau dump truck yang beroperasi 104-130. Berbeda ketika musim hujan, di bawah seratus. Tiap dump truck saat masuk palang pintu ditarik Rp 15.000. “Jumlah itu peruntukannya Rp 5.000 paguyuban, Rp 5.000 kas desa, dan Rp 5.000 pajak,” imbuhnya. (H75-57,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236346/Warga-Tuntut-Transparansi-

10 September 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Pedemo Kirim “Uang” ke Kantor RTMM

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013
  • Kasus Penggunaan Dana Buruh

KUDUS – Penggunaan dana pekerja yang sudah dilaporkan di Polres Kudus (SM 23/8), hingga kemarin masih terus bergulir. Tidak cukup melaporkan ke aparat kepolisian, Senin (9/9) pelapor Darus Achroni dan rekan-rekannya mendatangi Kantor Pengurus Unit Kerja (PUK) Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK RTMM SPSI) PT Djarum sambil menggelar aksi teaterikal.

Mereka memulai aksinya di Alun-alun Simpang Tujuh dengan berjalan kaki sejauh sekitar 750 meter. Di perjalanan, dua pendemo memeragakan seseorang algojo yang mengikat leher ‘’buruannya’’. Di bagian belakang buruh tadi diikatkan nampan berisi ‘’uang’’ kertas.

Saat berada di depan Kantor PUK RTMM Darus secara lantang meminta Agus Purnomo yang diduga melakukan penyelewengan untuk keluar. Mantan buruh brak Sudimoro tersebut selanjutnya mempertanyakan serangkaian hal yang dianggapnya perlu penjelasan.

‘’Terutama penggunaan dana pekerja,’’ paparnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan tidak dirasakan pekerja. Salah satunya, terkait dana advokasi pekerja. Pihaknya menilai selama periode 2009-2012 tidak ada persoalan buruh yang memerlukan advokasi.

Uang buruh harian dan borong PT Djarum yang dipungut serikat pekerja selama periode tersebut sebesar Rp 2,4 miliar. Jumlah sebanyak itu masih ditambah bantuan perusahaan Rp 55 juta.

‘’Kami menduga Rp 400 juta dari total keseluruhan uang buruh disalahgunakan untuk kepentingan di luar pekerja,’’ imbuhnya.

Kondusif

Buruh harian dan borong setiap bulan dikenakan potongan upah sebesar Rp 2 ribu. Adapunn jumlah pekerja saat itu sekitar 60 ribu orang. Sesuai pres rilis yang disampaikan kepada awak media, pelapor menyebut selama kepemimpinan Agus Purnomo, buruh tidak pernah mendapatkan laporan terkait keuangan organisasi. Setelah menyerahkan replika uang, pedemo pun akhirnya membubarkan diri.

Sementara itu, dalam rilisnya yang diterima Suara Merdeka, kemarin,  FSP RTMM menegaskan, segala sesuatunya telah sesuai ketentuan. Saat digelar Musnik, semua pihak juga sudah menerima pertanggungjawaban tersebut.  (H8-42,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236342/Pedemo-Kirim-Uang-ke-Kantor-RTMM

10 September 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Bantuan Disunat Wali Murid Datangi Sekolah

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013

KULONPROGO – Para wali murid siswa SD Dukuh di Dusun XII, Desa Krembangan, Panjatan, Kulonprogo mendatangi kepala sekolah, Senin (9/9).

Mereka mempertanyakan pe­mo­tongan dana bantuan siswa miskin (BSM) hingga 50% oleh pihak sekolah tanpa ada penjelasan pasti.

Salah satu wali murid, Riyanto (36) mengungkapkan, tahun ini keseluruhan siswa yang mendapat BSM di SD Dukuh sebanyak 8 anak. Dana yang diperoleh seharusnya Rp 360 ribu per anak, tetapi ternyata yang diberikan hanya Rp 180 ribu, sedangkan setengahnya diambil pihak sekolah.

”Kepala sekolah mengancam, kalau yang Rp 180 ribu itu diurus (para orang tua siswa-red), bantuannya malah akan ditarik, tidak dapat bantuan lagi. Dulu waktu mau diberi bantuan itu, yang datang ke sekolah ibu-ibu sehingga tidak berani (membantah),” ungkapnya.

Para wali murid penerima BSM itu mendatangi sekolah didampingi Kepala Dusun XII, Syamsi, dan Kepala Desa, Samiran. Mereka diterima oleh Kepala Sekolah, Trisukismiyatun yang kemudian memaparkan duduk persoalannya.

Trisukismiyatun mengakui, pihak sekolah memang memotong 50% dana BSM tersebut. Namun dana itu digunakan untuk memberi bantuan bagi enam siswa miskin lainnya yang memang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, kebijakan yang diambil sekolah ini sudah dimusyawarahkan dengan wali murid dan sesuai arahan dari Dinas Pendidikan.

”Yang Rp 180 ribu (dari masing-masing 8 anak) itu diberikan kepada enam siswa lain yang benar-benar membutuhkan, dalam bentuk tabungan maupun perlengkapan sekolah. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ini dengan para wali murid, mereka menerima,” jelasnya.

Ditarik

Dia menegaskan, dirinya juga tidak pernah mengatakan kalau ada orangtua siswa yang mena­nyakan atau mengurus pemo­tongan Rp 180 ribu itu maka bantuan akan ditarik kembali. ”Tidak pernah saya mengatakan seperti itu,” katanya.

Dia menambahkan, dari 40 siswa yang diusulkan mendapat BSM, hanya 8 siswa itu yang disetujui. Padahal ada siswa-siswa lain yang sebenarnya lebih tidak mampu.

Persoalan kurang tepatnya sasaran BSM ini terjadi juga di sekolah-sekolah lain. Informasi dari Dinas Pendidikan, lanjutnya, pusat hanya mengambil nama-nama yang sejak dulu sudah tercantum.  (H87-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236340/Bantuan-Disunat-Wali-Murid-Datangi-Sekolah

10 September 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Resmi Banding Vonis Irjen Djoko

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korpsi (Tipikor) Jakarta pada tingkat pertama dengan terdakwa Irjen Djoko Susilo. Meski demikian, KPK menyatakan tetap menghormati putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman 10 tahun kepada mantan kepala Korps Lalu Lintas Polri itu. ”KPK resmi menyatakan banding terhadap kasus Djoko Susilo. Tapi KPK tetap menghormati putusan hakim di tingkat pertama,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Senin (9/9).

Dia mengatakan, pengajuan banding dilakukan setelah mempelajari putusan hakim. Ada beberapa hal yang menjadi alasan pengajuan banding, di antaranya hukuman 10 tahun terhadap Djoko tidak sampai 2/3 dari tuntutan jaksa, 18 tahun penjara. Ditolaknya pencabutan hak politik Djoko oleh hakim juga menjadi alasan pengajuan banding oleh KPK. Memori banding akan diserahkan dalam waktu paling lama 14 hari ke depan.

Uang Pengganti

Apakah salah satu poin lainnya terkait tidak dikabulkannya pembebanan uang pengganti sebesar Rp 32 miliar? Johan menyatakan tidak tahu pasti. ”Saya tidak membaca memori bandingnya. Tapi, di antaranya yang telah disebutkan tadi,” katanya.

Sebelumnya majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Irjen Djoko Susilo. Dia terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengadaan driving simulator SIM dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Jenderal bintang dua itu juga diminta membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Namun, hakim menolak tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Djoko. Majelis hakim menilai tuntutan pencabutan hak politik terdakwa Djoko sangat berlebihan.

Hakim juga tidak membebankan membayar uang pengganti dengan alasan telah melakukan perampasan untuk negara atas sejumlah aset yang dimiliki terdakwa Djoko terkait tindak pidana pencucian uang. Atas putusan itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi  mengajukan banding atas vonis Irjen Djoko Susilo. Dia menilai vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terlalu ringan. Hal itu tidak sesuai dengan nilai kerugian yang ditanggung negara.”Kerugian negara mencapai Rp 32 miliar,” ujar Mahfud.

Koordinator Hukum dan Pemantau Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menyatakan kecewa atas vonis tersebut. Dia membandingkan dengan vonis hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya yang berani menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada jaksa Urip Tri Gunawan (UTG).  ”Jaksa UTG dituntut 15 tahun, tapi hakim berani jatuhkan hukuman 20 tahun. Salah satu alasan penting adalah karena UTG penegak hukum. Seharusnya demikian juga dengan penegak hukum dari institusi lain seperti Polri,” tegasnya. (J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236335/KPK-Resmi-Banding-Vonis-Irjen-Djoko

10 September 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: