KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Perlu 26.000 Penyidik untuk Awasi 5,2 Juta PNS

TRIBUNJATENG.COM – Kamis, 29 Agustus 2013

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Minimnya jumlah penyidik dibandingkan pihak yang perlu diawasi, dalam hal ini aparatur negara, menjadi kendala klasik yang harus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supriandono, mengatakan, idealnya KPK memiliki sekitar 26.000 penyidik.

“Sekarang saja, jumlah penyidik yang kita punya tidak sampai 100 orang. Sehingga, banyak kasus korupsi yang masih menunggu untuk kita tangani,” katanya di sela-sela seminar bertajuk ‘Forum Strengthening Collective Action in Addressing Corruption and Bribery’ di Hotel Century Atlet Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Dari mana angka itu berasal? Giri terlebih dulu bertutur tentang Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong. ICAC memiliki jumlah pegawai sebanyak 1.300 orang dan 900 orang di antaranya adalah penyidik. Setiap penyidik, lanjutnya, ditugaskan mengawasi 200 orang pegawai pemerintah.

“Kalau kita mau pakai rasio itu, tahu tidak pegawai negeri sipil kita ada sekitar 5,2 juta. Artinya kita butuh sekitar 26.000 penyidik,” jelasnya.

Giri mengatakan, untuk dapat memiliki penyidik dalam jumlah besar bukanlah perkara yang mudah. Ada sejumlah kendala yang harus dihadapi KPK seperti minimnya anggaran serta tidak adanya prasarana gedung yang memadai sebagai tempat para penyidik bekerja.

Namun, menurutnya, hal itu bisa dilakukan jika ada komitmen seperti di Hong Kong. Ia mengatakan, anggaran untuk pemberantasan korupsi yang digelontorkan pemerintah Hong Kong mencapai 0,5 persen dari total anggaran pendapatan belanja negara.

“Kalau mau ideal mengikuti Hongkong, seharusnya dana pemberantasan korupsi Rp 3 triliun. Tapi ternyata anggaran pemberantasan korupsi kita tidak sampai segitu,” ujarnya.

Selain itu, kendala lain yang menjadi catatan Giri adalah adanya sejumlah penyidik yang kembali ke instansi awal mereka. Seperti diketahui, sejumlah lembaga penegak hukum, seperti Polri dan Kejaksaan Agung, menempatkan sejumlah penyidik yang mereka miliki untuk diperbantukan di KPK.

“Tahun kemarin ada pengangkatan penyidik KPK sendiri. Ada sekitar 26 penyidik yang kita angkat,” katanya.

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2013/08/29/kpk-perlu-26000-penyidik-untuk-awasi-52-juta-pns

29 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jangan Ada Lagi Hakim Pelaku Korupsi

Jangan Ada Lagi Hakim Pelaku Korupsi

Courtesy of infokorupsi

Courtesy of infokorupsi

 

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan menyerahkan hasil penelusuran terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor kepada Mahkamah Agung, yang diwakili oleh oleh Ketua Muda MA Bidang Pidana Khusus (Tuada Pidsus) Artidjo Alkostar pada Selasa (20/8) lalu di kantor Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Koalisi berharap hasil penelusuran dapat menjadi bahan masukan untuk MA agar dapat memilih hakim yang benar-benar berintegritas.

“Sejumlah vonis bebas dan ringan bagi para koruptor sungguh mengkhawatirkan,” tukas Emerson Yuntho, peneliti ICW. Ia mengakui, sejumlah pengadilan tipikor di daerah memberikan vonis bebas dan ringan bagi para terpidana korupsi. “Kami khawatir koruptor menguasai Pengadilan Tipikor.”

“Koalisi menuntut MA untuk tegas dan selektif. Jangan sampai hakim ad hoc tipikor malah jadi pelaku korupsi. Kalau perlu, MA tak usah meloloskan semuanya sampai evaluasi menyeluruh pengadilan tipikor seluruh Indonesia,” tegas Emerson. Menurut dia, dari seluruh calon hakim ad hoc tipikor yang berjumlah 40 orang, memang tidak ada yang benar-benar layak diloloskan.

Dalam catatan ICW hingga 20 Agustus 2013, sedikitnya ada 89 terdakwa  korupsi yang telah dibebaskan oleh pengadilan tipikor di seluruh daerah. “Ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung harus benar-benar teliti memilih hakim ad hoc tipikor. Jangan sampai, ada calon hakim yang malah nantinya makin merusak wajah Pengadilan Tipikor,” tandas Emerson.

Setidaknya, akhir-akhir ini, ada 5 hakim tipikor yang telah diperiksa, didakwa dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi. Setyabudi Tejocahyono, hakim Tipikor dari Bandung Jawa Barat, adalah contoh terbaru hakim yang malah melakukan tindak pidana korupsi. Setyabudi ditangkap KPK karena menerima suap Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Bandung.

Kasus vonis bebas terakhir yang menggegerkan ada di Pengadilan Tipikor Medan, terhadap Rahudman Harahap, wali kota Medan nonaktif, Kamis (15/8) lalu. Rahudman menjadi terdakwa perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) 2005. “Padahal sebelumnya, tidak ada satu pun terdakwa korupsi yang lolos dari vonis bersalah sejak pengadilan Tipikor medan berdiri pada 2011 lalu,” ujar Emerson prihatin.

Ada dua kecurigaan terhadap vonis bebas Ruhudman. Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Setdakab Tapsel Amrin Tambunan yang telah divonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan juga terlibat. Pengadilan Tinggi Medan di tingkat banding mengubah hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Lalu  Mahkamah Agung memperberatnya menjadi 4 tahun penjara. Dalam persidangan, Amrin mengaku diperintah Rahudman untuk melakukan perbuatannya.

Kedua, majelis hakim perkara Rahudman yang diketuai Sugiyanto, pernah membebaskan dua terdakwa korupsi sebelumnya ketika kasus korupsi masih diadili oleh Pengadilan Negeri Medan. Kedua vonis bebas adalah perkara korupsi tukar guling (ruilslag) lahan Kebun Binatang Medan (KBM) pada Jumat, 27 Mei 2010. Majelis hakim yang diketuai Sugiyanto membebaskan Ramli Lubis (56), mantan Sekda dan Wakil Wali Kota Medan.  Perkara lain yang divonis bebas yaitu kasus korupsi pembangunan gedung Politeknik Kesehatan (Poltekes) Medan. Saat itu, Kamis 7 Oktober 2010, majelis hakim yang juga diketuai Sugiyanto membebaskan terdakwa Koesman Wisohudiono.

Hasil penelusuran terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor dapat dibaca di sini.

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/jangan-ada-lagi-hakim-pelaku-korupsi

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Meragukan, Kualitas Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Courtesy of inilahcom)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Courtesy of inilahcom)

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyita perhatian publik karena tren vonis bebas dan ringan bagi para koruptor, selain juga deretan hakimnya yang bermasalah. Kini, Pengadilan Tipikor membutuhkan sekitar 70 hakim baru di seluruh Indonesia. Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan menelusuri rekam jejak 40 calon hakim ad hoc tipikor, sebagai rekomendasi bagi Mahkamah Agung selaku Panitia Seleksi (Pansel).Dan sayangnya, kualitas 45% calon hakim ad hoc tipikor meragukan.

Penelusuran dilakukan di tingkat pertama dan banding, baik di Jakarta dan beberapa daerah lain dengan dukungan mitra kerja koalisi. Emerson Yuntho, peneliti ICW, mengatakan, “Kami menggunakan metode investigasi, obeservasi, studi dokumen/CV, penelusuran media dan wawancara. Karena alasan waktu dan sumber daya yang terbatas maka tidak semua metode tersebut digunakan untuk seluruh calon,” jelasnya.

Hingga Agustus 2013, Pansel MA telah meluluskan 40 calon yang lulus seleksi administratif dan tertulis. Selanjutnya mereka akan mengikuti proses seleksi profile assesment dan wawancara. Berikut hasil penelusuran koalisi terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor. 

Rincian Temuan Koalisi terhadap Rekam Jejak 40 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Profil Jumlah
Punya afiliasi dengan partai politik 7 calon (17.5%)
Pengalaman di bidang hukum kurang dari 15 tahun 2 calon (5%)
Pernah terlibat dalam kasus korupsi baik sebagai kuasa hukum, maupun namanya disebutkan dalam dakwaan jaksa atau BAP 4 calon (10%)
Gelar pendidikannya diragukan 2 calon (5%)
Pernah mengikuti seleksi pejabat publik lainnya (jobseeker) 3 calon (7.5%)

Tabel 1. Profil para calon hakim ad hoc tipikor

“Jumlahnya sangat mungkin bertambah karena kami masih menunggu informasi atau proses klarifikasi,” jelas Emerson lagi. Sedangkan, aku Emerson, 22 orang (55%) calon diragukan kredibilitasnya. “Kami belum menemukan catatan buruk 22 orang ini. Tapi kami juga tidak menemukan kontribusi signifikan mereka untuk upaya pemberantasan korupsi,” Emerson menekankan.

Komposisi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Berdasarkan Profesi

Profesi Jumlah
Advokat 24 calon (60%)
Dosen 8 calon (20%)
PNS 4 calon (10%)
Militer 3 calon (7.5%)
Purnawirawan Polri 1 calon (2.5%)

Tabel 2. Komposisi calon hakim ad hoc tipikor berdasarkan profesi

Banyak calon hakim ad hoc yang memasuki usia tidak produktif, namun tetap. Berikut rinciannya:

Usia Jumlah
40-45 tahun 14 calon (35%)
46-50 tahun 9 calon (22.5%)
51-55 tahun 8 calon (20%)
di atas 55 tahun 4 calon (10%)

Tabel 3. Komposisi hakim ad hoc tipikor berdasarkan usia

Koalisi menegaskan bahwa dari total 40 orang calon, tidak ada calon yang memenuhi kriteria. “Sangat riskan untuk tetap meloloskan hakim ad hoc yang kualitasnya meragukan. MA tidak perlu memaksakan diri, karena banyak calon yang kualitas dan integritasnya lemah,” ungkap Emerson.

Emerson yakin, bahkan dalam kondisi khusus, MA bisa saja tidak meloloskan seluruh calon. “Supaya tidak ada lagi hakim tipikor yang malah melakukan tipikor, atau putusan-putusan kontroversial,” tegas Emerson. Koalisi bahkan mendorong moratorium (penghentian sementara) seleksi maupun penempatan hakim ad hoc tipikor, sampai ada evaluasi menyeluruh terhadap Pengadilan Tipikor.

Calon hakim tipikor harus sesuai standar

Secara umum, mandat pengangkatan hakim ad hoc tercantum dalam UU No. 46 Tahun 2009. Kriteria pengangkatannya, diatur dalam Pasal 12 huruf a hingga k. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 tahun

2. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat proses pemilihan

3. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

4. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan beberapa kriteria lain untuk Mahkamah Agung, agar dapat menyeleksi para hakim yang lebih berkualitas, yaitu:

Usulan Kualifikasi Alasan
Sudah berpengalaman selama 15 tahun di bidang hukum. Menjadi hakim ad hoc tipikor butuh pemahaman mendalam tentang hukum. Bukan sekadar punya gelar sarjana hukum selama 15 tahun. Pengalaman 15 tahun di bidang hukum paling tidak dapat menjamin bahwa calon memiliki pemahaman yang sudah cukup dalam tentang hukum.
Independen dan imparsial. Jaminan calon tidak akan “main mata” dengan para makelar kasus, mafia pengadilan, maupun parpol. Jangan sampai ada hakim-hakim yang justru “dititipkan” parpol untuk menyelamatkan kader-kader yang terjerat kasus korupsi.
Memiliki komitmen dan orientasi pemberantasan korupsi. Rekam jejak dan motivasi para calon hakim yang tidak jelas boleh jadi mencerminkan mereka hanya sekadar menjadi jobseeker atau menunda masa pensiun.
Integritas. MA harus meneliti betul apakah para calon pernah menjadi kuasa hukum terdakwa kasus korupsi, menjadi saksi dalam persidangan, atau namanya disebutkan dalam dakwaan jaksa, maupun BAP. Tentu akan keliru jika hakim ad hoc yang akan menjadi pemutus dalam kasus korupsi, justru pernah menjadi kuasa hukum koruptor, dan bahkan diduga terlibat dalam kasus korupsi—ini potensi malapetaka bagi pemberantasan korupsi.
Kualitas pendidikan Indikasi beberapa calon beli ijazah palsu menunjukkan pentingnya penelusuran mendalam tentang pendidikan calon.Beberapa lembag diduga kerap jualbeli ijazah dan gelar, sehingga calon-calon yang pernah menempuh pendidikan di lembaga semacam itu, kualitasnya kami ragukan.

Tabel 4. Rekomendasi Kriteria  Hakim Ad Hoc Tipikor oleh Koalisi

Saat ini, Pengadilan Tipikor tercemar korupsi akibat ulah para hakimnya. Sudah ada 5 hakim tipikor yang telah diperiksa, didakwa dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi. Berikut daftarnya:

Hakim Kasus
Hakim tipikor Semarang Pragsono dan hakim ad hoc Tipikor Palu, Asmadinata. Keduanya menjadi tersangka perkara dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pengembangan penyidikan perkara suap hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna.
Kartini Julianna Marpaung, Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang Kartini divonis 8 tahun penjara karena dianggap menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis M Yaeni di Pengadilan Tipikor Semarang.
Heru Kisbandono. hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat. Perkara Kartini juga menjerat Heru yang akhirnya divonis 6 tahun penjara. Heru dianggap terbukti menyuap Kartini untuk mempengaruhi putusan perkara yang melibatkan M Yaeni.
Setyabudi Tejocahyono, hakim Tipikor dari Bandung Jawa Barat. Setyabudi ditangkap KPK karena menerima suap Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Bandung.

Tabel 5. Daftar Hakim Tipikor yang Terjerat Kasus Korupsi

“Ini sungguh memalukan. Mereka adalah hakim yang sebelumnya bertugas memeriksa serta mengadili pelaku korupsi, namun justru terlibat melakukan korupsi,” ujar Emerson. Kartini dan Heru bahkan telah diadili rekan sejawat mereka di Pengadilan Tipikor Semarang dan dinyatakan terbukti sebagai koruptor. Sedang Setyabudi, Asmadinata dan Pragsono segera menyusul diadili.

Publik tentu berharap seleksi hakim ad hoc tipikor menghasilkan para pengadil yang berintegritas dan berkualitas. “Berdasarkan hasil seleksi sebelumnya, cukup sudah kita terkecoh oleh seleksi hakim Tipikor yang ternyata menghasilkan beberapa orang koruptor,” tandasnya.

(Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI)-FHUI, dan Indonesia Legal Roundtable).

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/meragukan-kualitas-calon-hakim-ad-hoc-tipikor

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Awas (Calon) Koruptor Jadi Hakim Ad Hoc Tipikor!

-45 persen calon hakim adhoc tipikor bermasalah dan 53 persen diragukan kredibilitas-
Pernyataan Pers Koalisi

Meski Pengadilan Tipikor dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak mendapatkan sorotan luas dari publik -karena adanya vonis bebas, ringan dan hakim tipikor yang bermasalah- namun Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2013 tetap melakukan proses seleksi calon hakim tipikor. Proses seleksi dilakukan karena beberapa Pengadilan Tipikor di Indonesia masih kekurangan hakim ad hoc tipikor untuk memerika dan mengadili perkara korupsi. Saat ini kebutuhan hakim adhoc di seluruh Indonesia mencapai sedikitnya 70 orang.

Hingga per Agustus 2013, calon yang lulus seleksi administratif dan tertulis berjumlah 40 orang, dan selanjutnya akan mengikuti proses seleksi profile assesment dan wawancara untuk dipilih menjadi menjadi hakim adhoc.

Berdasarkan pemetaan Koalisi, dari keseluruhan 40 calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ini, komposisi profesi tertinggi dipegang oleh advokat sebanyak 24 calon (60%); Dosen 8 calon (20%); PNS 4 calon (10%); Militer 3 calon (7.5%); dan Purnawirawan Polri hanya 1 calon (2.5%). Selain itu, banyak pula calon hakim ad hoc yang memasuki usia tidak produktif, namun tetap melamar menjadi hakim ad hoc.

Sedangkan prosentase pelamar berdasarkan usia: 40-45 tahun sebanyak 14 calon (35%); 46-50 tahun sebanyak  9 calon (22.5%); 51-55 tahun sebanyak 8 calon (20%); dan di atas 55 tahun sebanyak 4 calon (40%).

Secara umum, mandat pengangkatan Hakim Ad Hoc tercantum dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, kriteria pengangkatannya secara jelas diatur dalam Pasal 12 huruf a hingga k. Syarat-syarat tersebut antara lain, berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun; berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan; tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Namun demikian hingga proses seleksi berjalan, publik sendiri tidak mengetahui selain kriteria normatif yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor kriteria seperti apa yang dibutuhkan oleh MA untuk mendapatkan hakim adhoc tipikor yang ideal (parameter yang jelas tentang kebutuhan hakim ad-hoc tersebut). Berangkat dari kerancuan kerangka berpikir demikian, yang pasti: publik tentu saja berharap seleksi hakim ad hoc tipikor yang dilakukan oleh MA ini menghasilkan para pengadil yang berintegritas dan berkualitas. Berdasarkan hasil seleksi sebelumnya, cukup sudah terkecoh oleh seleksi hakim Tipikor yang ternyata menghasilkan beberapa orang koruptor!

Institusi Pengadilan Tipikor saat ini reputasinya tercemar korupsi akibat ulah para hakimnya. Sudah ada 5 hakim tipikor yang telah  diperiksa, didakwa dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi. Mereka antara lain Hakim tipikor Semarang Pragsono dan hakim ad hoc Tipikor Palu, Asmadinata sebagai tersangka dalam perkara suap. Keduanya menjadi tersangka perkara dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah.

Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan perkara suap yang menjerat hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna Marpaung. Pada April 2013, Kartini telah divonis 8 tahun penjara karena dianggap menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis M Yaeni di Pengadilan Tipikor Semarang.

Perkara suap ini juga menjerat hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat, Heru Kisbandono. Heru akhirnya divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap Kartini untuk mempengaruhi putusan dalam penanganan perkara yang melibatkan M Yaeni.

Selain keempat orang tersebut, skandal suap juga menimpa Setyabudi Tejocahyono, hakim Tipikor dari Bandung Jawa Barat. Setyabudi ditangkap oleh KPK karena menerima suap Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Bandung.

Proses hukum terhadap kelima hakim Pengadilan Tipikor ini sungguh memalukan dan sekaligus memprihatinkan. Ironis karena mereka adalah hakim yang sebelumnya bertugas memeriksa serta mengadili pelaku korupsi namun sekarang justru terlibat sebagai pelaku korupsi. Kartini dan Heru bahkan telah diadili oleh rekan sejawat mereka di Pengadilan Tipikor Semarang dan dinyatakan terbukti sebagai koruptor. Sedangkan Setyabudi, Asmadinata dan Pragsono segera menyusul untuk segera diadili.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan beberapa kriteria lain di luar yang diatur dalam Pasal 12 huruf a hingga k, yang harus juga dimiliki oleh calon yaitu:

  1. Sudah berpengalaman selama 15 Tahun di bidang hukum. Hal ini perlu, mengingat menjadi hakim ad hoc tipikor membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum, bukan sekadar memiliki gelar sarjana hukum yang sudah diperoleh selama 15 tahun. Pengalaman 15 tahun di bidang hukum paling tidak dapat menjamin bahwa calon memiliki pemahaman yang sudah cukup dalam tentang hukum.
  2. Independen dan imparsial. Independensi dan imparsialitas calon adalah nilai penting dan mutlak, bahwa ada jaminan calon tidak akan “main mata” dengan para makelar kasus, mafia pengadilan, maupun parpol. Jangan sampai ada hakim-hakim yang justru “dititipkan” partpol untuk menyelamatkan kader-kader parpol yang terjerat kasus korupsi.
  3. Memiliki komitmen dan orientasi pemberantasan korupsi. Tidak jelasnya rekam jejak dan motivasi para calon hakim menjadikan poin ini krusial, karena dapat terjadi pula yang melamar menjadi calon hakim adhoc hanya sekadar menjadi jobseeker atau menunda masa pensiun calon.
  4. Integritas. Hal ini berkaitan erat dengan rekam jejak calon, apakah ybs pernah menjadi kuasa hukum terdakwa kasus korupsi, menjadi saksi dalam persidangan, atau namanya ada disebutkan dalam dakwaan jaksa, maupun BAP. Bagaimana logikanya, seorang yang akan menjadi pemutus dalam kasus korupsi, justru pernah menjadi kuasa hukum koruptor, dan bahkan diduga terlibat dalam kasus korupsi? Hal ini akan menjadi malapetaka besar bagi pemberantasan korupsi.
  5. Kualitas pendidikan calon. Ditemukannya beberapa calon yang diindikasikan membeli ijazah palsu menjadikan pentingnya melakukan rekam jejak yang lebih jauh terhadap calon, termasuk apakah pendidikan dan lembaga pendidikan calon memang mumpuni? Beberapa lembaga pendidikan diduga kerap memperjual belikan ijazah dan gelar, sehingga calon-calon yang pernah menempuh pendidikan di lembaga semacam itu, dipertanyakan pula kualitasnya.

Hasil Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Adhoc Tipikor2013
Untuk memberikan masukan kepada Pansel MA, Koalisi Masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradikan (MaPPI)-FHUI, dan Indonesia Legal Roundtable (ILR) melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 40 orang calon Hakim adhoc Tipikor ditingkat pertama dan banding. Selain di Jakarta, kegiatan penelusuran juga dilakukan di beberapa daerah dengan dukungan mitra kerja Koalisi. Metode yang digunakan adalah investigasi, obeservasi, studi dokumen/CV, penelusuran melalui media dan proses wawancara. Karena alasan waktu dan sumber daya yang terbatas maka tidak semua metode tersebut digunakan untuk seluruh calon hakim ad hoc tipikor.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil penelusuran sementara, Koalisi Masyarakat Sipil kemudian menemukan 18 orang (45 persen) dari 40 calon hakim adhoc tipikor diduga bermasalah.

Secara terperinci temuan Koalisi menemukan  antara lain: Berdasarkan kriteria normatif di atas, terdapat 7 calon (17.5%) yang punya afiliasi dengan parpol dan sebanyak 2 calon (5%) pengalamannya di bidang hukum kurang dari 15 tahun. Selain dua hal tadi, terdapat beberapa kriteria tambahan mengenai ketidak layakan calon yaitu, pernah terlibat dalam kasus korupsi baik sebagai kuasa hukum, maupun namanya disebutkan dalam dakwaan jaksa atau BAP sebanyak 4 calon (10%); gelar pendidikannya diragukan sebanyak 2 calon (5%); dan pernah mengikuti seleksi pejabat publik lainnya (Jobseeker) ada 3 calon (7.5%); (Catatan: Jumlah tersebut sangat mungkin bertambah karena kami masih menunggu informasi atau proses klarifikasi ).

Sedangkan selebihnya 22 orang atau 55 persen calon hakim ad hoc Tipikor diragukan kredibilitasnya. Keraguan ini ini didasarkan pertimbangan bahwa calon sementara ini tidak ditemukan catatan buruk dan juga tidak ditemukan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di antara 40 calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor ini, Koalisi tidak menemukan adanya calon yang memenuhi kriteria untuk diloloskan menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tipikor. Dilihat dari banyaknya calon yang tidak jelas rekam jejaknya terutama di bidang pemberantasan korupsi, pernah terlibat atau menjadi kuasa hukum dalam kasus korupsi, serta berafiliasi dengan parpol tertentu, tentulah sangat riskan untuk tetap meloloskan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor yang sudah pasti diragukan kualitasnya. Kita tentu tidak ingin adanya Kartini Marpaung atau Asmadinata baru dalam Pengadilan Tipikor.

Berdasarkan hal itu maka kami meminta MA selaku panitia Seleksi tidak perlu memaksakan dalam pemilihan Hakim  Ad Hoc Pengadilan Tipikor, karena banyak calon yang diragukan kualitas dan integritasnya. Bahkan dalam kondisi khusus, MA bisa saja tidak meloloskan seluruh calon hakim ad hoc tipikor yang ikut proses seleksi. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi hakim tipikor yang ditangkap oleh penegak hukum atau munculnya putusan-putusan yang dinilai kontroversial. Koalisi bahkan mendorong adanya moratorium (penghentian sementara) seleksi maupun penempatan hakim adhoc tipikor sebelum adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap eksistensi Pengadilan Tipikor.

Jakarta, 18 Agustus 2013

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan
Masyarakat Pemantau Peradikan (MaPPI) FHUI-
Indonesia Legal Roundtable – Indonesia Corruption Watch

Lampiran Tambahan
Jenis Kelamin

 

 

Alasan Ketidaklayakan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/awas-calon-koruptor-jadi-hakim-ad-hoc-tipikor

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Korupsi Tanah Perumnas Tlogosari, Kejari Tahan Priyambodo

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 29 Agustus 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang menahan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Priyambodo Prawiroharjo, Rabu (28/8) siang.

Priyambodo disangka kuat terlibat dalam kasus korupsi penyerobotan tanah negara di Perumnas Tlogosari Semarang. Penahanan kemarin diawali dengan pemeriksaan Priyambodo sebagai tersangka. Pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 09.30 hingga 13.00.

“Setelah diperiksa, kami lakukan penahanan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari kedepan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Semarang ER Chandra.

Priyambodo dititipkan di rumah tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang. Sedianya pihak Kejari kemarin juga memanggil tersangka Sri Widodo, mantan Lurah Tlogosari, untuk diperiksa. Namun Sri Widodo tak hadir dengan alasan sakit. “Ada surat keterangan dokter, untuk tersangka Sri Widodo. Kuasa hukumnya memberikan surat dokter kepada kami. Sri Widodo disarankan istirahat dua hari,” lanjut Chandra.

Kasus yang menjerat Priyambodo ini terjadi pada tahun 1996-1997. Saat itu ia masih menjabat di Dinas Bina Marga Kota Semarang. Terkait kasus tanah di Perumnas Tlogosari itu, Priyambodo berlaku sebagai pimpinan proyek pembebasan tanah untuk Perumnas Tlogosari, yang merupakan proyek pemerintah Kota Semarang.

Mulanya, Priyambodo membeli tanah warga yang lokasinya berada di lahan calon Perumnas Tlogosari. Tanah itu milik warga bernama Ngari Siran. Luas tanah yang dibeli 1.500 meter persegi dengan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Leter C Desa. Namun, Priyambodo tidak langsung mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut. Jadi, kepemilikan tetap atas nama Ngari Siran.

Belakangan, sertifikat terbit dan tertera luasan tanah 3.520 meter persegi. Priyambodo diduga memerintahkan Kepala Perumnas Tlogosari saat itu, Muhammad Yusuf dan Lurah Tlogosari saat itu, Sri Widodo untuk mengubah luasan tanah pada buku C Desa. Kelebihan tanah 2.020 meter persegi itulah yang merupakan tanah negara.

Dalam kasus ini, Muhamad Yusuf telah lebih dulu ditahan pekan lalu. Selanjutnya, penyidik akan menyelesaikan dan melengkapi berkas penyidikan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk ditahan.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/08/29/169948/Korupsi-Tanah-Perumnas-Tlogosari-Kejari-Tahan-Priyambodo

29 Agustus 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Penerima BSM Mulai Buka Rekening

SUARA MERDEKA – Kamis, 29 Agustus 2013

ARGOMULYO – Wali murid sekolah dasar calon penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kecamatan Argomulyo mulao mengisi formulir pembuatan rekening bank.

Pembuatan rekening agar BSM untuk anak-anak mereka dapat dicairkan. Rabu (28/8) kemarin, sekitar 300 wali murid penerima BSM di Kecamatan Argomulyo mengisi formulir pembuatan rekening di UPTD Disdikpora Argomulyo dan SD 2 Ledok.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga Tedjo Supriyanto menuturkan, pengisian formulir pembuatan rekening bank, dilakukan secara bertahap hingga Sabtu ini. Setelah Argomulyo, Kamis hari ini dilanjutkan dilaksakan di Kecamatan Sidmukti, lalu Kecamatan Tingkir, dan terakhir hari Sabtu di Kecamatan Sidorejo.

BSM merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna menjamin siswa miskin tetap dapat bersekolah. Bantuan ini dikucurkan untuk siswa miskin SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Untuk MI, MTs, dan MA, pencairannya dilaksanakan Kantor Kementerian Keagamaan.

Pemegang KPS

Tedjo menuturkan, syarat penerima BSM telah diatur pemerintah. Di antaranya adalah siswa dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial, anak yatim/yatim piatu, anak dari keluarga tidak mampu yang terancam putus sekolah, anak dari keluarga korban bencana alam, dan lainnya. Dikatakan, penerima BSM untuk murid SD akan menerima bantuan Rp 225.000 setiap semester, SMP Rp 375.000, dan SMA Rp 500.000.

Tedjo menambahkan, hingga kini yang sudah dipastikan akan cair baru tingkat SD,sehingga bekerjasama dengan Bank Jateng pihaknya meminta wali murid membuat rekening. Dari kuota 2.153 penerima BSM untuk siswa SD di Salatiga, hingga kini terdapat 1.358 yang sudah terdaftar.

Kuota untuk SMP sebanyak 1.188 dan SMA/SMK 1.120. Untuk jumlah keseluruhan siswa SD di Salatiga adalah 16.960, lalu SMP 8.818, SMA 4.146, serta SMK 9.082. ”Dengan adanya BSM ini kami berharap tidak ada lagi siswa dari keluarga miskin yang tidak bisa sekolah atau putus sekolah,” tutur Tedjo. (J21-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/29/234989/Penerima-BSM-Mulai-Buka-Rekening

29 Agustus 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Tidak Berijazah, Kades Terpilih Tak Bisa Dilantik

SUARA MERDEKA – Kamis, 29 Agustus 2013

BOYOLALI- Tuntutan ratusan warga Desa Tarubatang, Kecamatan Selo agar kades terpilih Purwanto segera dilantik, dipastikan tak bisa dipenuhi. Pasalnya, Purwanto tidak memiliki ijazah.

“Sebenarnya mudah saja, kalau bisa menunjukkan ijazah maka yang bersangkutan bisa langsung dilantik,” ujar Bupati Seno Samodro. Dijelaskan, saat ini yang berperan justru panitia pilkades setempat. Panitia bisa mengambil langkah dengan menetapkan bahwa kades terpilih tidak bisa dilantik, meskipun pelaksanaan pilkades dinyatakan sah.

Surat tanda serta belajar (STSB) milik Purwanto tak bisa dijadikan dasar pelantikan. “Apalagi surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait pemakaian STSB untuk pencalonan sudah ditarik.”

Namun demikian, pihaknya tidak akan bertindak gegabah dan terburu-buru. Termasuk mendesak kepada panitia pilkades agar secepatnya menetapkan bahwa kades terpilih tidak bisa dilantik. Panitia diminta melihat suasana kondusif desa. Apakah hal itu berarti bakal ada pilkades ulang? Bupati menyatakan, hal tersebut menjadi kewenangan panitia pilkades.

Ibarat dalam lomba lari, para juara telah ditetapkan. Namun belakangan diketahui juara pertama menggunakan doping. “Tentu saja juara pertama dialihkan kepada juara kedua. Nah, apakah dalam pilakdes itu juga berlaku demikian atau ada pilkades ulang, semua terserah panitia.”

Pelayanan Lancar

Disinggung tentang pelayanan kepada masyarakat Desa Tarubatang, Bupati menjamin tetap berjalan lancar. “Roda organisasi Pemerintah Desa Tarubatang tetap berjalan seperti biasa.

Pelayanan tidak terganggu karena ada pelaksana tugas kades.” Sebelumnya, Purwanto menyatakan, pihaknya menyerahkan semua persoalan kepada masyarakat. Dia juga mengakui hanya melampirkan surat tanda serta belajar (STSB) saat pencalonan. “Dulu, saya juga pernah nyalon menggunakan STSB tetapi kalah dan tidak masalah.

Mengapa kini saat menang jadi masalah?” Seperti diberitakan, massa pendukung Purwanto menggelar aksi di Balai Desa Tarubatang, Kecamatan Selo dan Pemkab Boyolali. Mereka menuntut kepastian pelantikan Purwanto sebagai kades terpilih. Namun massa tak bisa masuk kompleks kantor karena pintu gerbang ditutup petugas. (G10-26,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/29/235018/Tidak-Berijazah-Kades-Terpilih-Tak-Bisa-Dilantik

29 Agustus 2013 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

Siswa Desak Koruptor Dihukum Mati

SUARA MERDEKA – Kamis, 29 Agustus 2013

TEGAL- Siswa SMA 4 Tegal, Dimas Gilang Maulana mendesak agar Pemerintah menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Dia geram karena yang terjadi saat ini koruptor justru diberi pengurangan hukuman.

Dia menyontohkan Singapura dan Hongkong yang menerapkan hukuman mati, ternyata kedua negara itu kini dikenal sebagai negara kaya. ’’Apakah hukuman mati takut diterapkan karena dituduh melanggar HAM?’’ tanyanya dalam acara Sosialisasi Pendidikan Anti-korupsi di SMA4, kemarin.

Ida, siswi SMK Astrindo pun menuding penerapan hukuman tidak adil. Kuruptor dihukum ringan bahkan penjara bagi mereka terbilang mewah. Menjawab pertanyaan itu, Moh Khamim SH MH dari Universitas Pancasakti (UPS) mengutip pendapat seorang kiai yang menyatakan bahwa koruptor tak layak dishalati saat meninggal.

Tentang hukuman mati dikatakan itu tak melanggar HAM sehingga dia sependapat dengan Dimas. ’’Namun kayaknya penerapan hukuman mati di sini dianggap seperti lelucon,’’jawabnya. Khoirul Iman dari SMA Muhammadiyah menanggapi pernyataan Khamim, jenazah koruptor tetap perlu dishalati. Ini karena hukumnya fardu khifayah, sebab jika tidak dishalati orang sekampung akan menanggung dosa. Khamim menjawab, masalah tersebut perlu fatwa dari ulama.

Tidak Nyontek

Kepala Dinas Pendidikan Dra Titik Andarwati meminta agar siswa tak melakukan tindakan yang terindikasi korupsi seperti, membolos, dan merekayasa nilai ujian nasional. ’’Jangan menyalahgunakan uang SPP, jujurlah saat makan di kantin. Tepatnya, jangan melakukan tindakan seperti syair lagi Kisah Kasih di Sekolah.’’

Lagu yang hits di era 80-an itu mengisahkan anak yang membolos namun ketahuan gurunya. Titik juga meminta agar guru jangan menaikan siswa yang akan pindah, padahal dia tak layak naik kelas. Saat menjadi pelajar, Titik mengaku pernah dipalak, sehingga dia minta siswa jangan melakukan hal seperti itu. (aj-48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/29/235012/Siswa-Desak-Koruptor-Dihukum-Mati

29 Agustus 2013 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Bermasalah, Modal Rp 15 M Gagal Didapat

SUARA MERDEKA – Kamis, 29 Agustus 2013

REMBANG- DPRD Kabupaten Rembang menolak rencana penambahan penyertaan modal di PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 15 miliar di Perubahan APBD 2013.

Pasalnya, PT RBSJ sampai sekarang dinilai belum sehat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Puji Santosa mengatakan, penyertaan modal Rp 15 miliar itu tidak akan terlalu bermasalah bila PT RBSJ dalam kondisi sehat. ”Kalau dalam kondisi sedang kena masalah, bahkan ada masalah hukum, tentu sangat tidak pantas bila diberi penyertaan modal tambahan,” terang dia.

Bahkan, anggota panitia khusus (pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Rembang yang tengah dibahas DPRD ini mengatakan, selama dua tahun belakangan kontribusi PT RBSJ ke pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rembang sangat minim. ”Lebih baik PT RBSJ disehatkan dulu.

Kalau sudah sehat, baru mengajukan penambahan modal,” tegas dia. Ketua Komisi A Ridwan SH mengatakan, daripada untuk memberi tambahan modal ke PTRBSJ, sebagian anggota pansus lebih memilih untuk memberikan penyertaan modal kepada perusahaan daerah lainnya.

Prospek Bagus

Dia menyebut, ada beberapa perusahaan daerah yang memiliki prospek bagus bila ditambahi penyertaan modal. ”Misalnya BPD Jateng. Sejauh ini penyertaan modal Pemkab Rembang ke Bank Jateng masih sangat kurang,” jelas dia.

Anggota pansus Raperda Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menerangkan, sesuai dengan MoU antara Pemkab Rembang dan Pemprov Jateng dan Bank Jateng, dari tahun 2011 hingga 2017 mendatang Pemkab Rembang harus menyertakan modal Rp 26 miliar lebih. Sampai tahun ini, modal yang telah disertakan oleh Pemkab Rembang baru sekitar Rp 6 miliar. (H19-42,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/29/235008/Bermasalah-Modal-Rp-15-M-Gagal-Didapat

29 Agustus 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

KPK Tak Anggap Remeh

SUARA MERDEKA – Kamis, 29 Agustus 2013

Uang 100 Dolar AS di Nota Pleidoi Irjen Djoko

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan, pihaknya tidak menganggap remeh temuan uang 100 dolar AS yang terselip dalam lampiran nota pembelaan terdakwa korupsi pengadaan simulator SIM, Irjen Djoko Susilo. Menurut Bambang, pihaknya menganggap serius hal tersebut, karena kasus ini kali pertama terjadi dalam sejarah peradilan di Indonesia. ”Tindakan itu bukan sekadar contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan) atau pencemaran pada jaksa KPK, melainkan juga melecehkan para pencari keadilan dan upaya pemberantasan korupsi,” kata Bambang di KPK, kemarin.

Konfirmasi Hakim

Uang tersebut ditemukan jaksa KPK saat membuka lampiran nota pembelaan yang diserahkan Djoko Susilo kepada jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (27/8). Majelis hakim mengonfirmasi temuan uang tersebut kepada Djoko. Mantan kepala Korlantas Polri tersebut langsung membantah sengaja menyelipkan uang itu dalam buku lampiran yang diserahkan kepada jaksa.

Semula jaksa menolak mengembalikan uang tersebut, karena akan dilaporkan lebih dulu kepada pimpinan KPK dan mengusut motif di balik dolar itu. Namun, Ketua Majelis Hakim Suhartoyo memerintahkan jaksa mengembalikan kepada terdakwa karena tidak terkait dengan perkara.
Sebagai tindak lanjut, KPK berencana meminta konfirmasi kepada majelis hakim yang menangani perkara Djoko Susilo. (F4-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/29/235057/KPK-Tak-Anggap-Remeh

29 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: