KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ganjar: Tak ada Tempat bagi yang Lambat

Pelantikan Gubernur Jateng

TRIBUN JATENG.com – Sabtu, 24 Agustus 2013

Ganjar: Tak ada Tempat bagi yang Lambat

Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
SUMPAH – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (kanan) membacakan naskah sumpah jabatan saat proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (berbaju putih kiri) – Heru Sudhatmoko, di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Jumat (23/8/2013).

 

SEJAK masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub), Ganjar Pranowo, selalu meyodorkan gagasan reformasi birokrasi sebagai kredo utama pemerintahannya. Dalam berbagai kesempatan, dia menyatakan, para pejabat dan jajaran birokrat harus menjadi babu atau pelayan bagi rakyat.

Langkah-langkah cepat macam apakah yang akan diambilnya untuk merealisasikan reformasi birokrasi? Bagaimana Ganjar menjawab ekspektasi masyarakat Jateng yang demikian tinggi terhadap pemerintahannya? Berikut wawancara Tribun Jateng dengan Ganjar Pranowo.

Pernyataan Anda bahwa pejabat adalah babu kabarnya menuai resistensi di kalangan pejabat Pemprov. Apa tanggapan Anda?
Apakah ada yang salah dengan pernyataan saya? Bukankah pejabat memang seharusnya menjadi melayani rakyat dengan sebaik-baiknya?

Siapa pun yang menjadi pejabat, memang harus siap menjadi pelayan. Pelayan itu ya sama saja dengan bedinde, babu. Bukan sebaliknya, minta dilayani. Mau masuk mobil saja, minta dibukakan pintu. Bagi saya, tidak ada tempat bagi pejabat yang tidak mau menjadi pelayan bagi masyarakat.

Memang, saya mendengar kabar bahwa ada yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan saya itu. “Ya, jangan terlalu keras seperti itu lah, Mas,” ada yang bilang begitu. Tapi bagi saya, yang penting esensinya, setiap pejabat harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jajaran kepolisian saja berani memasang slogan melayani masyarakat, masak Pemprov Jateng tidak berani?

Apa upaya yang Anda tempuh untuk mewujudkan “pejabat adalah babu bagi rakyat” itu?
Hal yang terpenting dari konsep itu adalah quick response, respons yang cepat. Menurut saya, kecepatan seorang pejabat dalam menanggapi persoalan dan kemudian menyelesaikannya bisa diukur.

Di sisi lain, birokrasi yang melayani akan terwujud jika terpenuhi dua hal: pucuk pimpinannya memberi contoh dan mau menunggui. Saya akan berupaya untuk memenuhi kedua hal itu. Saya siap memberikan contoh sekaligus menunggui supaya para pejabat di lingkungan Pemprov bisa mewujudkan sosok birokrasi yang melayani.

Jika mau menjadikan Provinsi Jateng ini menjadi lebih baik, mau tidak mau, leadernya harus memberi contoh. Misalnya, tidak hidup bermewah-mewahan. Jauh-jauh hari saya sudah sampaikan, kalau memang harus pengadaan mobil dinas baru, bagi saya cukup Kijang.

Tak perlu membeli mobil dinas baru yang berharga miliaran rupiah. Anggaran yang dihemat, bisa dialokasikan untuk hal lain. Jika masih bisa memakai mobil dinas gubernur yang lama, malah lebih hemat lagi, karena tidak perlu melakukan pengadaan baru.

Nah, sekarang saya tanya, kira-kira rakyat lebih senang pejabat memakai mobil mewah atau mobil sederhana. Kalau gubernur, wakil gubernur, dan sekda menggunakan mobil sederhana, saya kira yang lain akan menyesuiakan. Jika masih ada pejabat yang mengeluh, ya rasakna ketemu gubernur kaya aku.

Anda yakin, jajaran birokrasi di Pemprov Jateng bisa mengikuti perubahan itu?
Saya sadar betul reformasi birokrasi ini bakal menuai banyak protes. Terutama untuk birokrat yang hanya mau dilayani masyarakat dan dibukakan pintu mobilnya.

Protes ini bagian dari wajar, karena adanya arus yang berubah dari kebiasaan. Tapi ini harus dimulai, dan birokrat juga harus merespons cepat.

Penyesuaian inilah, yang diperkirakan nantinya akan menimbulkan resistensi. Namun, saya mempersilahkan untuk birokrat mundur bila ternyata tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

Namun, adanya reformasi birokrasi ini yang terutama pemimpinnya mau menunggui proses untuk menyeleksi birokratnya. Saya punya kewenangan, kalau mereka tidak responsif.

Jika ternyata seret?
Menurut saya, tidak perlu terburu-buru melakukan perubahan frontal. Copot sana copot sini. Saya memang telah memperoleh masukan dari sejumlah pihak mengenai kondisi Pemprov. Tapi saya pastikan, saya tidak akan membuat gempa atau tsunami birokrasi.

Langkah pertama yang akan saya ambil melakukan pemetaan atas kondisi existing para pejabat kita sekarang. Langkah itu untuk mengetahui tepat tidaknya mereka yang saat ini menjabat dengan kemampuan, keterampilan, serta kompetensinya.

Sesudah itu, saya akan melakukan re-assesment atau evaluasi ulang, yang dimulai dari para birokrat yang saat ini tengah menjabat. Upaya itu dilakukan untuk mengetahui knowledge, skill, dan attitude. Pengetahuan, keterampilan, dan juga kebiasaan.

Mereka yang sudah tepat pada posisinya, sesuai kemampuan dan kompetensinya, bisa saja dipertahankan. Yang belum, bisa dilakukan upaya peningkatan kapasitas mereka.

Untuk pengisian posisi-posisi yang memang diperlukan, bisa melalui langkah talent scouting. Saya akan meminta bantuan profesional untuk mencari dan menyeleksi bakat-bakat terbaik. Sesudah diseleksi, pada tahap akhir tentu menjadi hak end user-nya, yaitu gubernur. Setelah proses seleksi yang berlangsung dengan pertimbangan-pertimbangan objektif, pada tahap akhir saya bisa memilih dengan pertimbangan subjektivitas saya.

Saya yakin saya bisa independen untuk melakukan ini karena tidak memiliki kedekatan khusus terhadap birokrat di Jawa Tengah.

Selain dari sisi SDM, bagaimana implementasi reformasi birokrasi dalam kelembagaan Pemprov?
Dari sisi kelembagaan dari reformasi birokrasi ini menjadi responsif terhadap masyarakat. Semuanya, kembali untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara teknis ini saya ingin semuanya nanti akan berbasis IT (information technology).
Tidak perlu jauh-jauh harus rapat dengan kabupaten/kota yang lokasinya berada jauh di Semarang. Misalnya, bupati Cilacap tak perlu datang ke Semarang, cukup mengikuti rapat dari kantornya. Cukup lewat teleconference atau video call.

Saya akan membuka rapat, lalu saya tanya, persoalan yang muncul di tiap-tiap daerah. Lantas para bupati/wali kota bisa menyampaikan persoalannya. Kalau perlu penyelesaian cepat.

“Sekarang Sampean atasi dulu, misalnya perlu dana pakai dana Pemkab/Pemkot dulu, karena persoalan harus diatasi secepat mungkin. Nanti saya akan meluncur atau kirim tim untuk membantu penyelesaiannya.” Begitu kan enak?

Kalau memang diperlukan, saya tidak akan segan sowan kepada para bupati atau wali kota. Saya yang akan datang. Tidak apa-apa to, kalau Gubernur yang sowan bupati.

Nah, sambil menyelam minum air, saya ingin setiap berkunjung ke daerah-daerah bisa sekaligus mendatangi sekolah. Saya ingin membuat Gubernur Mengajar, datang ke sekolah, masuk kelas, bertemu dengan para siswa untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman.

Bagaimana bisa mewujudkan birokrasi yang berbasis IT itu?
Langkah yang sederhana, tapi saya kira penting, adalah membiasakan para pejabat untuk akrab dengan teknologi informasi. Masak saya dengar ada pejabat yang tidak punya email. Saya minta mereka semua punya email.

Nanti, saya akan minta bupati/wali kota untuk mengirimkan laporan cepat lewat emai. Kalau perlu setiap hari harus mengirim email kepada saya, meskipun mungkin hanya berisi, “Apa kabar, Pak?”

Situs resmi Pempprovinsi, juga bisa dimanfaatkan semua birokrat, sehingga mereka diharuskan memiliki ID pemprov, agar memudahkan komunikasi. Misalnya, ganjarpranowo@jatengprov.go.id. Jadi kalau terima email itu, orang jadi ngeh, “O, ini Ganjar yang gubernur Jateng, bukan yang lain.”

Tentang Agenda 18 yang sering Anda sampaikan, bagaimana penjabarannya?
Semua rencananya dalam membangun Jawa Tengah yang lebih baik, tertuang dalam agenda 18. Ada frame ideologis, platform partai yang diimplentasikan ke dalam agenda itu. Sudah ada guidance, yang sebenarnya harus dipahami para kepala daerah dari PDIP.

Intinya, menjadi pejabat publik sama halnya menjadi pelayan publik yang excelence, seperti saya sampaikan di awal.

Selain itu masih ada kemiskinan, pengangguran, infrastruktur menjadi tiga hal poin penting dalam agenda 18. Sebab, ketiga hal itu yang dinilai paling menyentuh dan dekat dengan masyarakat. Walaupun, bukan berarti mengenyampingkan, kesehatan ibu dan anak, perspektif gender, perdagangan, dan ekonomi.

Saya ingin konsepsi politik untuk mengakomodir dalam mengambil kebijakan teknokrasi. Partisipasi masyarakat ikut terlibat dan spirit perjuangan itu ada. Saya sadar sepenuhnya, tak mungkin kami, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan semua pihak, mulai dari birokrasi, pakar, kampus, LSM, media massa, dan juga masyarakat.

Anda sudah pernah mengupas agenda 18 ini dengan siapa saja?
Terkait program tersebut, saya juga telah berkoordinasi dengan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Teman-teman Pattiro dan KP2KKN, yang sering bersikap kritis, juga saya ajak bicara.

Para rektor dari bebagai perguruan tinggi juga siap memberikan masukan. Lembaga pendidikan ini menjadi bagian yang partisipasi. Walaupun tidak semuanya mampu menjawab tantangan dari kami, namun ada beberapa yang sudah tunjuk jari.

Perguruan tinggi mana saja yang sudah siap bekerja sama?
Ini hanya contoh. UNS, misalnya, siap bermitra menghandle untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Saya juga setuju karena sebelumnya UNS pernah mendapatkan reward yang berkaitan dengan UMKM.
Ketika berbicara mengenai politik pangan, mana perguruan tinggi yang punyai kemampuan terbaiknya dalam menjawab hal itu.

Para pakar memberikan yang luar biasa. Mereka menjawab siap untuk membantu kami, UKSW, Unika Soegijapranata, dan universitas lainnya yang siap untuk membantu menyelesaikan pekerjaan besar ini. Juga Unsoed siap membantu dalam peningkatan pertanian. Lalu Undip siap untuk persoalan-persoalan berkait dengan perikanan dan kelautan. Dan masih banyak lagi.

Bagaimana realisasi kemitraan Pemprov dan universitas?
Tentunya, ada memorandum of understanding dulu untuk itu. Namun secara teknis kemitraan ini bisa dibangun. Secara politik, saya kira hal itu memungkinkan. Tinggal teknisnya saja yang diatur.
Taruh kata, budgeting untuk membangun pekerjaan ini bersama perguruan tinggi, Rp 1 miliar cukup tidak?

Saat ini, informasi yang saya terima, untuk riset daerah cuma diberikan dana Rp 100 juta. Saya berani berikan lebih untuk ini.
Saya siap berembug dengan siapapun dan berdiskusi untuk membawa Jawa Tengah ini menjadi lebih baik. (Raka F Pujangga/Achiar M Permana)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2013/08/24/ganjar-tak-ada-tempat-bagi-yang-lambat

24 Agustus 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Dua Tersangka Korupsi Melenggang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 24 Agustus 2013

 

  • Kasus Korupsi PBB Online

SEMARANG – Dua tersangka yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang pada Senin (19/8) lalu, sudah melenggang keluar sel tahanan, Jumat (23/8). Keduanya adalah Sekretaris Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang, Lilik Purno Putranto dan Direktur PT Adora Integrasi Solusi, Vendra Wasnury.

Dua orang itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Semarang. Kasus itu diduga merugikan negara hingga Rp 3,1 miliar. Sejak penyidikan dan penetapan tersangka atas Lilik dan Vendra, Oktober 2012 silam, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak menahan keduanya.

Lilik dan Vendra baru ditahan oleh Jaksa Penuntut Kejari Semarang 19 Agustus 2013 lalu, namun hanya berlaku empat hari. ”Ya benar, dua tahanan Kejari Semarang keluar hari ini karena beralih status menjadi tahanan kota,” kata Kepala Pengamaman Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, Maliki kemarin.

Penahanan Lilik dan Vendra sejak Senin lalu itu masih akan berlangsung hingga 7 September 2013 mendatang. Itu untuk keperluan penyusunan dakwaan, sebelum jaksa penuntut melimpahkan perkara ke pengadilan dan penahanan menjadi kewenangan hakim. Kejari Semarang berdalih, pemenuhan permohonan pengalihan tahanan rutan menjadi tahanan kota itu karena kerugian negara dalam kasus ini telah pulih. ”Sebelumnya dikembalikan separuh, tapi kini sidah kembali seluruhnya, Rp 3,1 miliar.

Kami mengutamakan recovery asset, jadi uang negara bisa pulih,” kata Kepala Kejari Semarang, Muhamad Rum kemarin. Menurut Rum, yang mengembalikan kerugian negara adalah pihak yang diduga menikmati hasil korupsi. Yakni PT Adora. PT Adora adalah pelaksana proyek yang didanai dari APBD Semarang tahun 2011 tersebut.

Kongkalikong

Saat itu, Lilik masih mnejabat sebagai Kepala Bagian Pajak Daerah DPKAD Semarang. Dalam kasus ini, Lilik berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).

Lilik dan Vendra diduga kongkalikong untuk mencairkan anggaran sebesar Rp 4,17 miliar. Dana tersebut sedianya cair setelah pekerjaan pengadaan aplikasi PBB online selesai dikerjakan. Namun nyatannya, pekerjaan belum selesai seluruhnya, tapi anggaran sudah dicairkan. Lilik diduga menandatangani berita acara serah terima barang dan laporan hasil pekerjaan yang dinyatakan telah selesai 100 persen.

Padahal, hingga masa kontrak sesuai surat perintah pekerjaan (SPK) berakhir pada 15 Desember 2011, proyek masih belum selesai. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas APBD Kota Semarang tahun 2011, ada dana proyek senilai Rp 3,16 miliar yang belum diselesaikan. (H89-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/24/234517/Dua-Tersangka-Korupsi-Melenggang

24 Agustus 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Indikasi Pejabat Tak Netral Mulai Tercium

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 Agustus 2013

 

SLAWI – Penjabat (Pj) Bupati Tegal Ir Satriyo Hidayat mulai mencium adanya indikasi pejabat di lingkungan Pemkab yang mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 27 Oktober mendatang. Pj bupati memperingatkan agar pejabat yang ingin mendukung pasangan calon, diminta untuk mengundurkan diri.

’’Saya sudah mendengar ada beberapa pejabat yang terindikasi ikut mendukung pasangan calon,’’ kata Satriyo Hidayat saat memberikan sambutannya di acara sosialisasi Pilkada Tegal di Pendapa Ki Gede Sebayu Slawi, kemarin. Ditegaskan, jika pejabat ingin mendukung salah satu pasangan calon, maka diminta untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Jika sudah mengundurkan diri, maka dukungan yang diberikan secara pribadi. Dikatakan, dalam perhelatan Pilkada Tegal ada dua pejabat Pemkab Tegal yang ikut mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati. Namun demikian, netralitas PNS harus tetap dijaga. ’’Jika ada pejabat yang ketahuan mendukung salah satu pasangan calon, maka akan menjadi catatan tersendiri,’’tandas Satriyo Hidayat.

Pelayan Masyarakat

Menurut dia, jika kinerja pejabat bagus, maka yang bersangkutan tak perlu khawatir akan disingkirkan. Ia juga yakin bupati terpilih akan memilih pejabat yang mempunyai kinerja memuaskan. Netralitas PNS juga ditekankan kepada para camat dan perangkat desa. Mengingat, mereka merupakan pelayan masyarakat yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

’’Biarkanlah para calon yang kampanye,’’ imbuh Satriyo Hidayat. Ia juga meminta kepada penyelenggara dan semua lapisan masyarakat untuk ikut mencermati setiap tahapan pilkada.

Beberapa tahapan yang rawan, menurut dia, di antaranya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kurang baik, manajemen logistik yang kurang tepat, pelanggaran yang masih terjadi, perhitungan suara yang terkendala kemampuan, tudingan penggelembungan suara, dan keterlambatan tim koordinasi dalam membuat pelaporan hasil pilkada.

’’Saya berharap agar beberapa permasalahan tersebut tidak terjadi pada Pilkada Tegal, agar penyelenggaraan dapat berjalan lancar aman dan terkendali,’’ujar dia. Sementara itu, dalam sosialisasi Pilkada Tegal yang dilaksanakan Pemkab Tegal itu, ada tiga pemateri yakni Sekda Haron Bagas Prakosa, Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Tegal Sri Anjarwati, dan Kapolres AKBPTommy Wibisono SIK. (H64-74)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/23/234394/Indikasi-Pejabat-Tak-Netral-Mulai-Tercium

24 Agustus 2013 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Berkas 14 Tersangka Segera Dilimpahkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 24 Agustus 2013

 

  • Pungutan Dana Block Grant

PEMALANG – Berkas 14 tersangka tindak pidana korupsi (tipikor) pemungutan dana blockgrant 2012 di 125 sekolah dasar (SD) segera dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang ke Pengadilan Tipikior di Semarang.

Menurut sumber di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang, pelimpahan berkas perkara dan 14 tersangka kepada Pengadilan Tipikor Semarang akan dilakukan September. Sedangkan sekarang sejumlah tersangka masih berada di luar, tidak ditahan.

Karena yang bersangkutan berjanji tidak akan melarikan diri. Kepala Kejari Pemalang Bambang Supriyambodo SH melalui Kasi Pidsus Marvelous SH ketika dimintai konfirmasi belum bisa menjelaskan secara rinci. Marvelous beralasan saat ini dirinya masih dalam masa cuti lebaran pulang ke Padang.

‘’Saya memang sudah tahu akan adanya pelimpahan berkas perkara kasus pungutan dana blockgrant tersebut. Karena hal itu memang sudah dijadwalkan,’’ ujarnya singkat. Menurutnya, kini pihaknya sudah selesai memeriksa kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat tersebut.

Penyidikan berlangsung cukup lama karena banyaknya jumlah tersangka. Serta butuh ketelitian dalam pengumpulan barang bukti dan saksi. Seperti pernah diberitakan harian ini, kasus itu terungkap ketika terjadi pemungutan dana blockgrant kepada tiap sekolah yang mendapatkannya.

Pemeriksaan kepada 14 tersangka tersebut dimulai akhir tahun 2012. Keterangan mereka dicek silang satu dengan lainnya menyangkut pemungutan dana itu. Dana blockgrant merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 28 miliar. Dana tersebut sesuai juklak digunakan untuk pembangunan dan rehab lokal kelas SD. Tiap sekolah mendapatkannya bantuan yang jumlahnya variatif.

Ada yang mendapatkan rehab 6 lokal kelas dan ada pula yang mencapai 45 lokal kelas. Sebanyak 14 tersangka pada saat terjadi kasus itu masih menjabat Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK).

Peranan mereka dalam kasus tersebut diduga mengkondisikan tiap SD di wilayahnya yang mendapatkan dana tersebut. Kini sebagian mereka sudah ada yang dimutasi ke bagian lain. (sf-48,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/24/234496/Berkas-14-Tersangka-Segera-Dilimpahkan

24 Agustus 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Uang Buruh Rp 400 Juta Diduga Diselewengkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 24 Agustus 2013

 

  • PUK Anggap Sesuai Aturan

KUDUS- Mantan buruh PT Djarum Brak Sudimoro, Darus Achroni dan buruh harian PT Djarum Brak Pengkol, Nur Wakit Jumat (23/8) mendatangi Satreskrim Polres Kudus untuk mengadukan dugaan penyelewengan uang pekerja Rp 400 juta.

Aduan ditujukan kepada Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Djarum, Agus Purnomo. Keduanya mengklaim aduan tidak hanya dilakukan pelapor tetapi juga rekan-rekan buruh lainnya.

Darus dan Nur yang ditemui Suara Merdeka dan juga awak media lainnya di depan ruangan Satreskrim Polres Kudus menyatakan, aduan didasarkan atas laporan Musyawarah Unit Kerja (Musnik) periode 2009-2012. Uang buruh harian dan borong PT Djarum yang dipungut serikat pekerja selama periode tersebut Rp 2,4 miliar. Jumlah sebanyak itu masih ditambah bantuan perusahaan Rp 55 juta.

Disalahgunakan

”Kami menduga Rp 400 juta dari total keseluruhan uang buruh disalahgunakan untuk kepentingan di luar pekerja,” katanya. Menurutnya, buruh harian dan borong setiap bulan dikenakan potongan upah Rp 2 ribu. Adapun jumlahpekerjasaatitusekitar60ribu orang.

Sesuai press release yang disampaikan kepada awak media, pelapor menyebut selama kepemimpinan Agus Purnomo, buruh tidak pernah mendapatkan laporan terkait keuangan organisasi. Agus Purnomo yang dihubungi Suara Merdeka menegaskan, segala sesuatunya telah sesuai ketentuan. Saat digelar Musnik, semua pihak juga sudah menerima pertanggungjawaban tersebut.

Bila polisi meminta keterangan darinya, dia akan memberikan keterangan yang diperlukan. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Reskrim Polres Kudus, Ipda Sucipto, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya aduan tersebut. Pihaknya akan meminta klarifikasi dari semua pihak. (H8-42,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/24/234489/Uang-Buruh-Rp-400-Juta-Diduga-Diselewengkan

24 Agustus 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Keberanian Kejaksaan Dipertanyakan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 24 Agustus 2013

 

  • Kejelasan Status Kasus APBD

KUDUS Saksi pelapor kasus dugaan korupsi APBD 2002 – 2004 (SM 23/8), Kunarto mempertanyakan sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus yang tidak juga menentukan status kasus yang dilaporkannya sejak 2004 silam. Rentang waktu tersebut dianggap terlalu lama karena hingga saat ini pun tidak ada perkembangan berarti terkait dugaan penyalahgunaan dana publik sebesar Rp 18,6 miliar itu.

Kunarto menyatakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Jumat (23/8). Seharusnya, aparat tidak selama itu menentukan kelanjutan kasus yang dilaporkannya. ”Saya menyebutnya kejaksaan tidak mempunyai nyali,” imbuhnya. Bila sudah memasuki tahap penuntutan, sebaiknya segera diputuskan kejelasannya.

Bila dianggap ada indikasi seperti yang dilaporkan, tentu dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan. Sebaliknya, bila insitusi tersebut tidak melihat adanya indikasi korupsi dapat langsung dihentikan penuntutannya. ”Bola tentu berada di kejaksaan.” Tentu saja, jelas dia, masing-masing sikap yang dipilih aparat harus didasarkan atas bukti-bukti. Sebagai pelapor kasus itu, bila memang ada alasan yang tepat dia dapat menerimanya.

Setelah kasus itu dilaporkan ke Kejari Kudus, persoalan apakah kasus harus dihentikan atau diteruskan tentu menjadi kewenangan aparat dan bukan pada saksi pelapor. Mengenai sejumlah anggota DPRD periode 1999-2004 yang akhirnya dibebaskan, Kunarto tidak banyak memberi komentar.

Hanya saja, dia melihat masih ada celah pelanggaran untuk anggaran tahun 2003 dan 2004. Terpisah, Kajari Amran Lakoni, di hadapan awak media sempat menyatakan, pihaknya masih membutuhkan kajian untuk menentukan kelanjutan proses hukum tersebut. Hal itu dilakukan dengan mengirim permintaan pertimbangan dari Kejaksaan Tinggi di Semarang. (H8-42,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/24/234490/Keberanian-Kejaksaan-Dipertanyakan

24 Agustus 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kepala Bappebti Tersangka

SUARA MERDEKA – Sabtu, 24 Agustus 2013

 

  • Kasus Suap Lahan Makam

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Syahrul R Sampurnajaya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin lokasi pembangunan tempat permakaman bukan umum di Bogor.

‘’Dari hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus lahan makam seluas satu juta meter persegi di Desa Antajaya, Bogor, penyidik menetapkan SRS sebagai tersangka,’’ kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Jumat (23/8).

Menurut Johan, Syahrul diduga mempunyai kepemilikan atas perusahaan yang mendapat izin untuk membangun tanah makam mewah itu. Syahrul diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korup­si jo pasal 55 ayat satu ke-1 KUHP.

”SRS diduga sebagai pemberi (suap),’’ imbuh Johan.

Rp 1 Miliar

Kasus ini berawal saat KPK menangkap tujuh orang di rest area Sentul, Jawa Barat, Selasa (16/4). Dalam penangkapan tersebut KPK menyita uang Rp 800 juta sebagai barang bukti. Seba­gian di antaranya kemudian di­tetapkan sebagai tersangka, yakni pegawai Pemkab Bogor Usep Jumeno, pegawai honorer di Pem­kab Bogor Listo Wely Sabu, Nana Supriatna (makelar), dan Direktur PT Gerindo Perka­sa Sentot Susilo (penyuap).

Penangkapan dimulai sekitar pukul 11.00. Sentot mencairkan uang Rp 1 miliar di bank, kemudian bertemu Usep dan Welly di rest area Sentul, sekitar pukul 15.00. Sentot ditemani Nana dan sopir­nya. Setelah makan, Usep, Sentot, dan Nana mendatangi mobil Sentot, sedangkan Wely menunggu di dalam mobil lain.

Saat Usep keluar dari mobil dengan membawa tas besar berisi uang Rp 800 juta, penyidik KPK menangkap mereka. Wely yang diduga memiliki hubungan dengan DPRD Bogor ikut ditangkap. Sehari kemudian KPK menangkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher bersama asistennya. Iyus juga ditetapkan sebagai tersangka. (J13-25,59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/24/234563/Kepala-Bappebti-Tersangka-

24 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Tunggu Salinan Putusan Sudjiono

SUARA MERDEKA – Sabtu, 24 Agustus 2013

 

JAKARTA – Kejaksaan Agung belum menentukan langkah hukum atas putusan bebas dalam peninjauan kembali atas perkara terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sudjiono Timan. Pasalnya, kejaksaan belum menerima salinan petikan putusan majelis PK Mahkamah Agung (MA) tersebut.

Jaksa Agung Basrief Arief mengungkapkan, akan mempelajari dan mengeksekusi sesuai putusan PK. Menurut dia, aset Sudjiono yang telah disita kini sudah masuk ke kas negara. Pihaknya akan membahas dengan Kementerian Keuangan apakah aset tersebut harus dikembalikan kepada Sudjiono.

MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan Sudjiono dan membebaskannya dari seluruh tuduhan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menemukan kekeliruan dalam putusan kasasi yang memvonis Sudjiono 15 tahun penjara.

Perkara ini diputus oleh majelis PK pada 13 Juli 2013. Sudjiono Timan adalah Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Tindakannya dinilai merugikan negara 120 juta dolar AS dan Rp 98,7 juta.

Sebelumnya, hakim PN Ja­karta Selatan memvonis bebas Sudjiono. Jaksa mengajukan kasasi dan me­nuntut hu­kuman delapan tahun penjara, denda Rp 30 juta, serta membayar uang pengganti Rp 1 triliun.

Di tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan jaksa. Majelis kasasi menjatuhkan vonis 15 tahun dan den­da Rp 50 juta kepada Sudjiono serta membayar uang pengganti Rp 369 miliar. Namun, hingga saat ini kejaksaan belum dapat mengeksekusi Sudjiono Ti­man. Sebab, sejak 7 Desember 2004 dia buron. (K24-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/24/234562/Jaksa-Tunggu-Salinan-Putusan-Sudjiono

24 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mega: Politik Uang Cuma Keuntungan Sesaat

SUARA MERDEKA – Sabtu, 24 Agustus 2013

 

SURABAYA – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kader agar menolak politik uang dalam Pilgub Jatim. Menurutnya, politik uang hanya mendatangkan untung sesaat, namun membawa kerugian dalam jangka panjang. Hal itu dikatakannya saat berkampanye untuk pasangan Bambang DH-Said Abdullah di lapangan Flores, Surabaya, Jumat (23/8).

”Tolak politik uang. Junjung tinggi harga diri. Tunjukkan kita bisa berdiri di kaki sendiri. Kita harus cerdas, jangan mau tertipu,” ujar Mega berapi-api. Sementara itu, DPW PKS Jatim menyatakan siap memberikan 1 juta juta suara di seluruh Jatim untuk pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atau KarSa.

Hal itu dikatakan Ketua PKS Jatim Hammy Wahyunianto saat mendampingi cawagub Gus Ipul dalam kunjungannya di Kota Malang. ”Kami berjanji pada KarSa untuk mendukung penuh seperti yang kami lakukan saat KarSa memenangi Pilgub Jatim periode pertama lalu,” kata Hammy. Ia mengutarakan, tak sulit mengarahkan massa dan simpatisan PKS untuk mendukung pasangan nomor urut 1 itu.

”Kami punya 60 ribu kader terbina di seluruh Jatim,” tuturnya. Soal suara NU, Gus Ipul mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam ormas itu merupakan hal biasa. Warga NU diberi kebebasan memilih calon gubernur yang dinilai layak memimpin Jatim lima tahun ke depan. ”Perbedaan itu biasa, itulah demokrasi,” ujar Gus Ipul.

Asuransi Petani

Di sisi lain, cagub yang diusung PKB Khofifah Indarparawansa menjanjikan asuransi untuk petani dan nelayan. ”Di Jatim ada 1.106.000 hektare lahan pertanian. Nanti kami akan berikan asuransi Rp 6 juta per hektare, karena itu kita butuh anggaran Rp 760 miliar.

Asuransi ini dimaksudkan agar ketersedian pupuk dijamin pemerintah dan Kadin sehingga sektor pertanian meningkat,” katanya ketika berkampanye di Kabupaten Mojokerto.

Asuransi, tambahnya, bisa memaksimalkan pengelolaan lahan pertanian sehingga masa tanam hingga panen lebih maksimal. Asuransi juga memberi tiga nilai tambah untuk petani, nelayan, dan pedagang. (G14-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/24/234540/Mega-Politik-Uang-Cuma-Keuntungan-Sesaat

24 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Angelina Sondakh dan Eko Patrio Cs Muluskan Hambalang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 24 Agustus 2013

 

  • Penyimpangan Uang Negara Rp 463,67 Miliar
image

JAKARTA – Investigasi tahap II proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang menyeret 15 nama anggota Komisi X DPR. Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, keterlibatan mereka diduga untuk memuluskan dana proyek Hambalang.

Ketua BPK Hadi Poernomo saat konferensi pers menyatakan, pihaknya telah menemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 463,67 miliar. Nilai itu diperoleh dari nilai total dana yang telah dikeluarkan oleh negara untuk pembayaran proyek tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 471,71 miliar, dikurangi dengan nilai uang yang masih berada pada KSO AW sebesar Rp 8,03 miliar.

Kerugian tersebut juga diduga disebabkan tidak adanya pengawasan dalam pengucuran dana anggaran proyek P3SON Hambalang oleh DPR. Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang, 15 anggota DPR itu yakni MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, MI, JA, UA, MI, EHP, MY, MHD, HLS. Sesuai penelusuran di lapangan, mereka adalah Mahyudin NS, Rully Chaerul Azwar, Heri Akhmadi, Utut Adianto, Eko ’’Patrio’’ Hendro Purnomo, Juhaini Alie, Anggelina Patricia Pingkan Sondakh, Abdul Hakam Naja, Muhammad Hanief Dhakiri.

Selanjutnya Wayan Koster, Kahar Muzakir, Mardiana Indraswati, dan Machmud Yunus. Dalam serah terima LHP di ruang rapat pimpinan DPR Gedung Nusantara III, Hadi didampingi Ali Masykur Musa dan Agung Firman. Pimpinan DPR diwakili Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan didampingi Ketua Komisi X Agus Hermanto, dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Yahya Sacawirya.

Hadi menjelaskan, BPK menemukan ada indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang mengandung unsur pidana, seperti menemukan kejanggalan di Kementerian Keuangan terkait persetujuan anggaran tahun jamak bagi proyek tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan BPK adalah pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 56/2010 yang kemudian diganti dengan PMK No 194/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. ’’Yang paling menyolok adalah terkait rekomendasi. Di PMK 56 diwajibkan adanya rekomendasi dan pendapat teknis dari menteri teknis.

Nah, pada PMK 194 sudah tidak ada lagi,’’ujar Hadi. Menurutnya, perubahan substansi PMK itu diduga menurunkan makna dan substansi dalam proses Kementerian Keuangan menyutujui atau tidak kontrak tahun jamak pada sebuah proyek. Dengan kata lain, perubahan aturan itu berpotensi melegalisasi penyimpangan semacam kasus Hambalang di tahun-tahun mendatang. ’’PMK 194 ini bertentangan dengan UU tentang Perbendaharaan Negara,’’ tambahnya.

Dokumen Rahasia

Ketua DPR Marzuki Alie sendiri meminta BPK tidak mengeluarkan hasil investigasi soal Hambalang ke publik, khususnya soal keterlibatan nama-nama yang ada di audit investigasi tersebut. ’’Ini bukan dokumen publik, tapi dokumen rahasia. Kalau sifatnya rahasia dilanggar, kami akan dapat sanksi bila mengungkap siapa-siapa yang terlibat.

Kami tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan,’’ tuturnya. Senada dengan Marzuki, Hadi Poernomo juga tidak mau menyebutkan siapa-siapa saja yang terkait dalam hasil invenstigasi tersebut. Sebab, hasil ini akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

’’Kami ingin sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pasal 7 ayat 1 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemeriksaan investigasi itu dirahasiakan. Karena ketentuan itu kami tidak bisa umumkan secara terbuka,’’tukasnya. Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto mengaku belum mengetahui adanya nama beberapa anggota Komisi X DPR yang disebut bertanggungjawab atas proyek Hambalang dari hasil audit investigasi BPK. Namun, sesuai dengan mekanisme yang ada, audit tahap II BPK ini akan dibahas lagi oleh panitia kerja (Panja) Hambalang yang telah dibentuk Komisi X DPR setelah kasus ini muncul.

Adapun anggota Badan Kehormatan (BK) DPR, Ali Masykur Musa menyatakan, pihaknya masih menunggu laporan masyarakat untuk memeriksa kelimabelas anggota DPR yang disebut dalam LHP BPK. ’’Kami tunggu laporan dari masyarakat, jika hari ini ada laporan langsung kita tindak lanjuti. Kalau tidak ada yang melaporkan, kita tunggu satu minggu, dua minggu, kalau masyarakat resah, ramai di masyarakat, itu akan kita panggil,’’ katanya.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memanggil tersangka kasus Hambalang. “Minggu depan Insya Allahkami akan lakukan pemanggilan tersangka Hambalang,” ujar Ketua KPK, Abraham Samad di kantonya. Menurut Abraham, setelah menerima hasil audit, tim dari KPK akan langsung melakukan penelaahan terhadap temuan tersebut. Pendalaman terhadap audit BPK akan selesi dalam waktu satu atau dua hari.

Kucurkan Dana

Mengenai penahanan teradap para tersangka, ketua KPK itu belum bisa memastikan. Kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet Hambalang, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng, pejabat pembuat komitmen (PPK) Deddy Kusdinar dan mantan direktur operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mohamad Noor. Dari ketiga tersangka itu, baru Deddy Kusdinar yang sudah ditahan.

Di hari yang sama Direktur Operasional I PT Adhi Karya yang juga tersangka kasus Hambalang Teuku Bagus Mohamad Nor diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan hadiah untuk tersangka Anas Urbaningrum. Dalam kesempatan itu, dia mengakui, perusahaannya telah mengucurkan dana sebesar Rp 80 miliar untuk bisa menjadi pelaksana proyek Hambalang. Namun Teuku enggan menjelaskan kepada siapa uang tersebut diberikan. ’’Sudahlah, Rp 80 miliar.’’

Seperti diketahui, dalam kasus Hambalang, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Andi Alifian Mallarangeng, Deddy Kusdinar, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohamad Nor, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Anas menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 1999-2004 dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.(J22,H28,J13,dtc-25,90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/24/234549/Angelina-Sondakh-dan-Eko-Patrio-Cs-Muluskan-Hambalang

24 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: