KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mengawal Program Infrastruktur

SUARA MERDEKA – Sabtu , 31 Agustus 2013

TAJUK RENCANA

Kondisi infrastruktur, khususnya jalan, di Indonesia memang masih buruk dan sangat tertinggal dengan negara-negara di kawasan ASEAN sekalipun. Padahal, infrastruktur merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Peningkatan stok infrastruktur sebesar satu persen akan mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar satu persen. Dengan demikian, sangat tepat apabila perbaikan infrastruktur menjadi prioritas bagi Jateng.

 

Awal pemerintahan ini, Gu­bernur Ganjar Pranowo ingin fokus pada pembenahan infrastruktur terutama pada perbaikan jalan. Jawa Tengah, dalam posisi di tengah-te­ngah antara Jawa Barat dan Jawa Timur, menjadi sangat strategis dalam kaitan dengan kelayakan infrastruktur jalan. Kelayakan itu bukan hanya untuk kenyamanan transportasi warga, tetapi juga kelayakan bagi tranportasi barang yang sangat vital bagi kondisivitas iklim investasi.

 

Berbagai penelitian menunjukkan, kondisi infrastruktur yang buruk menyedot 17 persen dari pengeluaran rata-rata setiap peru­sa­haan sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Iklim investasi menjadi tidak menarik dan dunia bisnis tidak bisa bergerak cepat. Pada akhirnya, konsumen dan warga yang paling dirugikan dan menanggung beban paling berat akibat stagnasi itu. Namun, proyek infrastruktur selalu terhambat oleh keterbatasan anggaran.

 

Untuk wilayah Jateng, Dinas Bina Marga menyebut angka Rp 1,1 triliun untuk perbaikan jalan. Jumlah tersebut jauh dari anggaran yang diterima Dinas Bina Marga setiap tahunnya. Pada APBD 2013, Bina Marga hanya mendapat alokasi Rp 685 miliar. Ironisnya, pada APBD Perubahan 2013, jatah anggaran itu bukannya ditambah melainkan justru dikurangi Rp 26 miliar. Keterbatasan anggaran itu menghadapkan kita pada pilihan kualitas atau cakupan proyek.

 

Repotnya, penurunan kualitas pengerjaan jalan karena keterbatasan anggaran ditengarai pula kebablasen akibat praktik-praktik korup. Dengan demikian, komitmen untuk fokus pada perbaikan jalan berarti komit pula untuk fokus pada pengawalan anggaran. Dana yang terbatas itu harus terserap 100 persen untuk mencapai target program, tanpa ada uang tercecer di sana-sini. Menjaga komitmen itu tetap tegak sudah pasti bukan hal yang mudah.

 

Perlu dipikirkan pula bahwa kelayakan jalan bukan sekadar layak dari segi konstruksi. Infra­struktur jalan semestinya dirancang secara holistik agar mampu berfungsi sebagai penghubung aktivitas angkutan barang dari satu titik ke titik lain, mulai dari pabrik, titik bongkar-muat, hingga terminal penghubung ke konsumen. Kadin Provinsi Jateng seharusnya bisa berperan proaktif untuk mendorong tercapainya fokus program perbaikan jalan.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/31/235240/Mengawal-Program-Infrastruktur

31 Agustus 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Empat Tersangka Dimasukkan DPO

SUARA MERDEKA – Sabtu, 31 Agustus 2013

BPR BKK Jati Masih Jalan Terus

KUDUS – Drama pengungkapan kasus dugaan korupsi di BPR BKK Jati (Suara Merdeka, Jumat 30/8), sepertinya masih akan berlangsung lama. Selain memastikan masih memproses seorang tersangka lagi, empat lainnya diupayakan masuk daftar pencarian orang (DPO). Jika ditemukan bukti-bukti baru, tidak menutup kemungkinan muncul tersangka baru pada kasus tersebut.

Anggota jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus tersebut, Ulinuha, kepada Suara Merdeka, Jumat (30/8) menyatakan lima tersangka sejak beberapa waktu yang lalu sudah tidak diketahui keberadaannya. Untuk dapat memproses mereka sehingga masuk menjadi DPO, ada serangkaian tahapan yang harus dilakukan. ‘’Kewenangan untuk menetapkan sebagai DPO berada di Kejagung,’’ ujarnya.

Jika segala sesuatunya sudah siap, pihaknya akan mengirim panggilan kepada tersangka. Panggilan akan dilayangkan tiga kali. Bila masih belum datang, maka pihaknya akan meminta keterangan ahli warisnya. Keterangan yang sudah dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) itu akan menjadi salah satu berkas yang dikirim ke Kejagung melalui Kejati.

Menunggu

Selanjutnya, pihaknya tinggal menunggu keputusan Kejagung terkait status DPO itu. Bila sudah diperoleh, maka dapat digunakan untuk proses persidangan in absentia tanpa harus menghadirkan tersangka. ‘’Tahapan tetap harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada,’’ ungkapnya.

Soal aksi lima tersangka, dia menyebutkan, memang bekerja sendiri-sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan ada komunikasi di antara mereka. Disinggung soal apakah ada otak utama dari kasus tersebut, Ulinuha belum dapat memberitahukan lebih lanjut. Dia hanya menyatakan keterangan dari mantan bendahara bernama Kristina sangat penting. Artinya, dari yang bersangkutan dapat dikorek aliran dana yang diduga diselewengkan itu. ‘’Sudah diupayakan pencarian terhadap mereka tetapi mereka sudah tidak ada,’’ ungkapnya tanpa merinci lebih lanjut.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Eko Djumartono menegaskan, kasus tersebut sudah terjadi lama. Hingga  sekarang, BPR BKK Jati masih berjalan dengan baik. Nasabah diminta tidak resah karena kasus itu tidak sampai mengusik likuiditas bank tersebut.   (H8)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/31/235200/Empat-Tersangka-Dimasukkan-DPO

31 Agustus 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Muncul Sosok “Bunda Putri”

SUARA MERDEKA – Sabtu, 31 Agustus 2013

  • Rekaman Percakapan Luthfi

JAKARTA – Muncul sosok ”Bunda Putri” dalam kasus  suap impor daging. Pengusaha itu memiliki peranan penting dalam pusaran perkara tersebut.

Hal itu terungkap saat Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Ahmad Fa­thanah.

Ridwan mengungkapkan wa­nita itu disebut-sebut memiliki peran penting. Bahkan, dia bisa memanggil Luthfi Hasan Ishaaq ke kediamannya saat kasus ini bergulir. Dia menyebut Bunda Putri sebagai guru bisnis. Dia mengenal pengusaha perkebunan pinang itu sejak 2010.

Saat penangkapan Ahmad Fathanah, Ridwan berada di rumah Bunda Putri di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ridwan pun diminta Bunda Putri agar menghubungi Luthfi Hasan untuk meminta kejelasan terkait masalah tersebut.

Luthfi kemudian datang ke rumah pengusaha tersebut. Di situ Luthfi menjelaskan permasalahan Fathanah adalah suap antara swasta dan swasta. “Saya sudah cek, itu swasta ke swasta, tidak ada hubungannya dengan partai dan menteri,” kata Ridwan menirukan penjelasan Luthfi.

Dalam rekaman percakapan yang diputar jaksa KPK, terung­kap Bunda Putri adalah seorang pengambil keputusan. “Sementa­ra bunda yang mengkondisikan desicion maker, pekerjaannya kan lebih berat dibanding desicion maker karena harus kondisikan desicion maker,” kata Luthfi kepada Bunda Putri di telepon.

Terancam

Sementara itu, Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) meng­kaji permintaan hakim untuk memidanakan Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin dengan pasal memberikan keterangan palsu.

”Saya akan tunggu laporan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Pimpinan akan mengkaji dan mempertimbangkan apa yang dikemukakan hakim,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan sing­katnya, Jumat (30/8).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Ko­rup­si Jakarta meminta JPU untuk melakukan penyidikan atas dugaan kesaksian palsu yang dilakukan Ridwan. Hal ini dilakukan ma­jelis hakim setelah beberapa kali mengingatkan putra keempat Hilmi itu untuk jujur saat bersaksi dengan terdakwa Ahmad Fatha­nah.

”Sebenarnya yang diperde­ngarkan tadi (rekaman), tanpa kami menanyakan kepada sau­dara, kami bisa memaknai. Tetapi, kami menanyakan ke saudara, karena kami masih ingin Anda berkata jujur,” kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango di Penga­dilan Tipikor Jakarta, Ka­mis (29/8).(J13,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/31/235254/Muncul-Sosok-Bunda-Putri

31 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kekayaan Hakim Tak Wajar

SUARA MERDEKA – Sabtu, 31 Agustus 2013

Kasus PK Sudjiono Timan

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) menilai kekayaan salah satu anggota majelis hakim pengadil Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sudjiono Timan, tidak wajar.

Sebab, jumlahnya tidak sesuai dengan penghasilan yang didapat. “Itu kan tidak wajar,” kata Ko­misioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (30/8).

Meski demikian, dia enggan menyebut nama dan nilai harta sang hakim tersebut. Menurut dia, KY kini tengah memeriksa kasus kejanggalan putusan PK tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, KY menemukan indikasi adanya dugaan suap dalam kasus tersebut.

Untuk itu, pihaknya akan memeriksa dua orang saksi yang mengetahui kronologi kejadian di balik putusan PK Sudjiono Timan.

Bentuk Tim

Taufiq ditunjuk memimpin tim panel pemeriksaan atas kasus ini bersama Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim dan Inves­tigasi Eman Suparman serta Komisioner KY Bidang Hu­bung­an Antarlembaga, Ibrahim.

Mereka tengah mengumpulkan data adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan PK itu.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) juga membentuk tim yang terdiri atas beberapa ketua kamar untuk memeriksa anggota majelis hakim PK tersebut. “Pimpinan sudah menetapkan beberapa orang ketua kamar di MA kecuali Artidjo Alkostar karena dia pada waktu itu memutus perkara Kasasi,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur.

Terpisah, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Peman­tau Peradilan (KPP) melaporkan majelis hakim yang menangani PK Sudjiono Timan ke KY. Mereka menemukan adanya kejanggalan dalam putusan itu.

Gabungan LSM itu terdiri atas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Legal Roundtable.

“Kami melaporkan beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Sebab, putusan bebas Sudjiono Timan melanggar prosedur karena diajukan oleh istrinya,” ujar Koor­di­nator Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar. (D3-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/31/235253/Kekayaan-Hakim-Tak-Wajar

31 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

297 Kepala Daerah Terlibat Kasus Korupsi

SUARA MERDEKA – Sabtu, 31 Agustus 2012

SOLO – Sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dituding sebagai penyebab semakin banyaknya kepala daerah, anggota DPRD, dan PNS yang terbelit kasus korupsi. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik dan Antarlembaga Drs Reydonnyzar Moenek MDevt M menyebutkan, terakhir tercatat 297 kepala daerah yang menjadi tersangka, terpidana atau saksi dalam kasus korupsi.

Selain itu, berdasarkan data di Kemendagri, sejak 2004 hingga 2013, terdapat 1.367 PNS dan 2.545 anggota DPRD yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan evaluasi, sebagian besar berkait dengan sistem pilkada langsung.

“Pilkada langsung ternyata membawa implikasi, distorsi serta bias yang begitu tinggi. Biaya pilkada yang harus ditanggung para pasangan calon sangat tinggi. Semua itu, akhirnya membawa implikasi yang tidak mudah,” papar Reydonnyzar saat menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 2014 bagi SKPD Kabupaten Grobogan yang difasilitasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS di Hotel Sahid Jaya Solo, Kamis (29/8) malam.

Politik Transaksional

Dia mencontohkan Pilkada Jatim yang menghabiskan biaya hampir Rp 970 miliar. Belum lagi Pilkada DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang kemungkinan tak jauh dari angka tersebut. Di sisi lain, rekrutmen terbuka yang terlalu mudah membuat calon yang minim kapasitas dan kapabilitas memiliki peluang maju asal memperoleh dukungan parpol atau gabungan parpol. Akhirnya, mau tidak mau, calon tersebut terikat politik transaksional.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri kini terus mencoba mereformasi konsep dan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung yang begitu mahal biayanya. Hal itu dilakukan menyusul bertambahnya bupati/wali kota dan anggota DPRD serta PNS  yang terseret kasus korupsi. “Ini menjadi keprihatinan sehingga Kemdagri mencoba mereformat kembali dalam memaknai pilkada langsung yang begitu mahal,” jelasnya.

Kemdagri juga berencana merevisi tiga UU, yakni aturan tentang pemerintahan daerah, pilkada, dan desa. Hal itu bertujuan untuk menekan politik uang dan memangkas besarnya biaya yang dikeluarkan para calon dalam pilkada langsung melalui DPRD atau gubernur dipilih melalui DPRD, sementara bupati/wali kota dipilih secara langsung. “Kami ingin mereformat pemaknaan pilkada langsung. Itu dilakukan semata-mata untuk menekan besarnya biaya pilkada. Semua itu digagas Mendagri yang diusulkan dalam rancangan undang-undang,” tambah Donny.

Selain itu, pemilihan kepala daerah diformatkan tidak pasangan calon. Jadi wakilnya akan dicari pejabat birokrasi yang punya kepangkatan dan kecapakan yang cukup tinggi.(G18-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/31/235221/297-Kepala-Daerah-Terlibat-Kasus-Korupsi

31 Agustus 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

9.531 Orang Meninggal Masuk Daftar Pemilih

SUARA MERDEKA – Sabtu, 31 Agustus 2013

  • Data Pemilu Legislatif 2014

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menemukan 141.307 nama dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 bermasalah. Jumlah itu termasuk 9.531 orang yang telah meninggal tapi datanya belum dihapus.

Hal yang sama terjadi pada 220 penderita sakit jiwa, 2.386 anak di bawah 17 tahun, 9.907 pemilih ganda, 52.627 orang yang pindah alamat, 42.306 orang tanpa nomor induk kependudukan (NIK), 85 anggota TNI, dan 82 anggota Polri.

Adapun mereka yang belum terdaftar dalam DPSHP adalah 17.191 pemilih pemula, 6.907 orang yang telah menikah, 37 pensiunan TNI, dan 28 pensiunan Polri. Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, temuan itu berdasarkan data per Rabu (28/8).

Pihaknya mendesak KPU segera menghapus data pemilih bermasalah itu. Mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus didaftarkan. Dengan demikian, semua masyarakat Jateng yang memiliki hak pilih terakomodasi dalam Pileg 2014.

”Kami sudah sampaikan temuan ini kepada KPU. KPU masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki DPSHP,” tandasnya.

Ia menambahkan, KPU Jateng dan KPU kabupaten/kota perlu memfasilitasi pertemuan dengan partai politik peserta pemilu serta pemangku kepentingan lain untuk menyosialisasikan daftar pemilih tersebut. Selain itu, KPU perlu meminta masukan dan tanggapan partai.

Sengketa DCT

Terkait daftar calon tetap (DCT) pileg, KPU telah menetapkan dan mengumumkan lewat surat kabar pada 23-25 Agustus lalu. Setelah penetapan tersebut, Bawaslu didatangi banyak petinggi parpol yang menanyakan tata cara pengajuan sengketa DCT. Teguh menegaskan, Bawaslu sangat terbuka pada partai peserta pemilu yang punya hak untuk mengajukan sengketa.

”Yang penting jangan sampai ke­daluwarsa,” tandasnya.

Menurut dia, sengketa ini bisa terjadi antarpeserta pemilu, atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Batas waktu pendaftaran adalah tiga hari setelah peserta pemilu menerima surat keputusan KPU tentang DCT dan dibuktikan dengan tanda terima. Hal ini sesuai dengan keputusan Bawaslu Nomor 734/KEP-Tahun 2013 yang mengatur jangka waktu pengajuan sengketa pemilu terkait DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sementara itu, anggota KPU Jateng Andreas Pandiangan mengaku belum menerima data DPSHP bermasalah dari Bawaslu.

”Saya di kantor sampai pukul 17.00 (Kamis, 29/8), belum ada data itu. Secara prinsip data ini akan kami perbaiki menjadi DPSHP akhir hingga DPT (daftar pemilih tetap),” jelasnya.

Menurut dia, masukan Bawaslu dan masyarakat sangat diharapkan untuk menghasilkan pendataan yang akurat. (J17,H68-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/31/235233/9.531-Orang-Meninggal-Masuk-Daftar-Pemilih-

31 Agustus 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Berkas Pemeriksaan Tak Diserahkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 31 Agustus 2013
  • BPK Soal 30 Anggota DPR
image

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak menyerahkan kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang merupakan berkas pendukung dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit Hambalang tahap II kepada DPR maupun KPK. Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan, sesuai dengan UU No 15/2006 tentang BPK yang telah direvisi, lembaga auditor negara itu tidak bisa menyerahkan begitu saja berkas KKP kepada pihak lain. Ada mekanisme khusus penyerahannya. ’’KPK bisa meminta kepada BPK, dan BPK bisa menyerahkannya dengan izin pengadilan,’’ kata Hadi, Jumat (30/8).

Di dalam KKP itu, berisi berita acara pemeriksaan 30 anggota DPR oleh BPK. Hadi juga tidak mau membe berkan nama 30 anggota DPR tersebut. Dia juga tidak merinci dari komisi mana para legislator itu berasal. “Ini semata-mata karena keterbatasan peraturan perundang-undangan. Bukan kami menutup-nutupi,’’ kata Hadi.

Hadi juga membantah tudingan yang menyebutkan BPK diintervensi. ’’Kami tidak diintervensi,” kata Hadi.

Hadi juga menegaskan, pihaknya hanya membuat satu laporan resmi. “Laporan BPK, semua, yang ke KPK dan ke DPR sama,” katanya.

Hadi menegaskan laporan resmi dari BPK adalah yang disampaikan ke DPR pada Jumat (23/8) lalu. Dan laporan yang sama, pada hari itu juga, diserahkan ke KPK. Adapun mengenai laporan yang beredar di kalangan wartawan, Hadi enggan berkomentar. “Saya tidak tahu,” ujarnya.
Begitu pun saat ditanya soal perbedaan keterangan dari DPR mengenai data yang ada di dalam laporan itu. DPR menyebut tidak ada 15 inisial nama anggota DPR yang disebut meloloskan anggaran Hambalang. Sedangkan keterangan dari KPK, ada 18 nama yang disebut dalam audit itu. ’’Saya minta maaf karena memang kami tidak boleh buka. Tanya saja ke KPK. Yang jelas, BPK tidak pernah menyebut (15 nama itu),’’ kata Hadi.

Seperti diketahui, BPK menyerahkan audit tahap II Hambalang kepada pimpinan DPR, Jumat (23/8). Sebelum audit diserahkan secara resmi ke DPR, sudah ada terlebih dulu bocoran dokumen ringkasan hasil audit setebal 77 halaman yang diterima wartawan. Dalam audit tersebut, terdapat 15 nama anggota DPR yang terlibat dalam proses penganggaran proyek Hambalang. Mereka dianggap menyetujui anggaran Hambalang meski proses penganggaran belum melalui rapat dengan kementerian.

Lima belas anggota DPR itu disebut dengan inisial yaitu MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Ternyata, audit yang diterima DPR berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian 15 nama itu hilang. Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto meminta Pimpinan DPR untuk mengklarifikasi ke BPK atas beredarnya 15 nama tersebut. Terkait hal ini, Hadi menyatakan siap menjelaskannya ke DPR. ’’Siap, kami siap menjelaskan kenapa tidak. BPK siap ditanya apa saja,’’ katanya.

Sudutkan DPR

Ketua DPR Marzuki Alie merasa lembaganya disudutkan lantaran anggotanya disebut-sebut ’’bermain’’ pada proyek Hambalang. Marzuki meminta sejumlah kalangan tidak asal menuding 15 anggota DPR terlibat memuluskan anggaran. ’’Ada 18 nama dalam laporan BPK, tapi bukan anggota DPR. Jadi jangan menduga-duga itu anggota DPR. Semuanya DPR, seolah-olah DPR itu paling bobrok,’’ gugat Marzuki di Gedung DPR.

Sebelumnya beredar kabar ada 15 inisial nama anggota DPR yang terlibat kasus proyek Hambalang. Namun laporan resmi BPK yang diterima DPR tak menyebutkan hal itu, melainkan ada 18 inisial nama yang, menurut Marzuki, bukan anggota DPR. “Kenapa DPR jadi seksi betul selalu disudutkan. Korupsi itu bukan di sini tapi di pengelola anggaran,’’ ucap Marzuki.

Dirinya menyatakan tak ada perbedaan laporan BPK antara yang diterima DPR dengan yang diterima KPK. ’’Nggak mungkin beda. Memangnya BPK lembaga abal-abal,” ujarnya.

Marzuki pun mengomentari soal dugaan aliran duit yang mengalir ke sejumlah anggota DPR. Dirinya mengatakan jumlah uang yang dirumorkan diterima anggota DPR tak sebanyak jumlah duit yang dirumorkan diterima pihak lain. ’’Kerugian negara (dari kasus Hambalang) itu Rp 400 miliar lebih. Yang disebut-sebut mengalir ke DPR Rp 17 miliar. Mayoritas di mana ? Rp 350 miliar lebih di mana? Kok yang dituduh DPR terus. Ini Rp 350 miliar hampir Rp 400 miliar (mengalir) ke luar. Kok nggak disebut-sebut,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini bahkan menyatakan berbagai kasus korupsi bukan dimulai dari jajaran legislatif, melainkan dari jajaran eksekutif. Untuk itu, dirinya menyeru agar eksekutif jangan mengajak anggota DPR untuk korupsi. Audit tahap II Hambalang mengundang tanda tanya. Pasalnya, ada dua versi laporan audit. Laporan audit yang bocor di kalangan wartawan mencantumkan 15 nama anggota DPR. Sementara, audit yang diterima DPR dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak mencantum nama-nama tersebut.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menyatakan pihaknya membuka peluang memanggil nama-nama anggota DPR yang tercantum dalam hasil pemeriksaan investigasi proyek Hambalang. KPK juga akan mengecek perbedaan laporan yang diterima oleh DPR dan KPK. (dtc,viva,ant-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/31/235256/Berkas-Pemeriksaan-Tak-Diserahkan

31 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mendagri Siap Beber Rekening

SUARA MERDEKA – Sabtu, 31 Agustus 2013
  • Laporkan Nazaruddin ke Polisi
image

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi siap membeberkan daftar transaksi keuangan pribadi  untuk membuktikan dia tidak pernah menerima transfer dana proyek KTP Elektronik (E-KTP). “Kalau Nazaruddin bilang ada transfer ke rekening saya, silakan dicek saja. Nanti saya perlihatkan cetak rekam rekening saya,’’ kata dia, Jumat (30/8).

Gamawan meminta mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazaruddin, untuk membuktikan tudingannya bahwa ada sejumlah uang imbalan yang masuk ke rekening dia. ’’Kalau ada transfer ke rekening saya, kapan, tanggal berapa, jam berapa, ke rekening nomor berapa, jelaskan itu,’’ tegasnya.

Kemarin, Gamawan resmi melaporkan Muhammad Nazaruddin ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nazar dilaporkan atas pernyataannya yang menuding Gamawan telah menerima aliran dana dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Nazar dijerat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Gamawan datang ke Mapolda Metro Jaya mengenakan kemeja berwarna cokelat. Dia datang mengendarai mobil dinas B-1524-RFS, pukul 09.30.

Gamawan mengungkapkan, telah melaporkan Nazar ke polisi karena menuduhanya telah menerima suap tanpa didasari dengan alat bukti yang kuat. Dia menilai tuduhan Nazar tersebut hanya sebuah fitnah. “Saya merasa Nazar telah menghina saya secara pribadi dan laporan ini saya harap diproses segera secara hukum,” ujarnya.

Dia menegaskan, proyek E-KTP sejak awal sudah sesuai prosedur, di antaranya mulai dari berkonsultasi dengan KPK untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi, sebelum tender proyek dimulai. Gamawan menegaskan, tidak ada penggelembungan harga barang dalam proyek tersebut. Selain itu, juga sesuai dari  hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Perbankan (BPKP) saat proses lelang.

Fakta

Menurutnya, banyak ketidaksesuaian antara keterangan Nazar dan fakta, di antaranya proyek itu ditandatangani pada 1 Juli 2011. Sementara, Nazar sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Wisma Atelt dan dicekal sejak 24 Mei. “Saat proyek, Nazar sudah dipenjara,” tandasnya.

Dia mengatakan, proyek tersebut berjalan saat Ketua Banggar DPR, Harry Azhar Azis bukan Melchias Markus Mekeng, seperti keterangan Nazar. Kendati demikian, Gamawan menegaskan siap diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan Nazar tersebut.

Kemudian, Gamawan menjelaskan saat penandatanganan kontrak tender E-KTP pada tanggal 1 Juli 2011 lalu, Nazar sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet. Gamawan juga memaparkan posisi Nazar yang mengaku sebagai pelaksana proyek e-KTP.
“Bahkan sehari sebelum proyek tersebut ditandatangani, Nazar sudah lari ke luar negeri. Tanggal 24 Mei itu Nazar sudah dicekal, sementara kemarin dia mengaku pelaksana pryoek. Saya nggak ngerti pelaksana itu apa yang dia maksud. Setahu saya pelaksana adalah pengelola proyek, kemudian setelah ditunjuk pemenang maka yang bertanggung jawab pemenang itu,” paparnya lagi.

Atas pelaporan tersebut pihak Nazar menyatakan menghormatinya. “Kami hormati haknya,” kata pengacara Nazar, Elza Syarief.
Dia yakin laporan Gamawan tak akan diproses. “Paling diterima saja. Kalau diproses, kan mesti didahulukan kasus korupsinya,” jelasnya.
Menurut dia, data-data tentang E-KTP itu sudah dipegang KPK. “Nazar dan KPK sudah klop-klopan soal data itu. Kita lihat saja, siapa yang terlibat,” tuturnya.(K24,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/31/235257/Mendagri-Siap-Beber-Rekening

31 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PPATK Curigai Transaksi SKK Migas

SUARA MERDEKA – Sabtu, 31 Agustus 2013

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan di SKK Migas.  Wakil Kepala PPATK Agus Santoso enggan menjabarkan lebih detail transaksi yang dimaksudkannya itu. “Kaitan transaksi yang satu dan transaksi lain. Pokoknya transaksi mencurigakan yang kami temukan sudah kami pertukarkan dengan KPK, supaya lebih cepat dan akurat,” jelas dia usai bertemu dengan pimpinan KPK, Jumat (30/8).

Agus datang untuk menyerahkan data laporan transaksi mencurigakan para tersangka kasus suap, terutama mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Namun ketika disinggung ke mana saja aliran dana dalam kasus SKK Migas, Agus juga belum bersedia membeberkan secara rinci. ’’Kalau terlalu menjurus saya tidak bisa jawab, tapi kami kerja sama supaya lebih fokus dan lebih cepat. Kalau substansi itu KPK, nanti tanya KPK,’’ kata dia.

Kasus suap SKK Migas terungkap setelah KPK menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Status Cegah

Dia diduga menerima suap dari komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya melalui seorang kurir bernama Deviardi alias Ardi. Ardi juga merupakan pelatih golf Rudi. Sekarang ini Rudi, Simon, dan Ardi berstatus tersangka dan ditahan di Rutan KPK. Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengenakan status cegah atau pelarangan bepergian ke luar negeri kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno.

Permohonan cegah ini diterbitkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) pada 29 Agustus 2013.
’’Pencegahan (Waryono Karyo-red) dilakukan karena ada permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),’’ kata Kabag Humas dan TU Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Heriyanto ketika dihubungi, kemarin.

Pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan. Seperti diketahui, dalam penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan suap kepada Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, KPK menemukan uang sebesar 200.000 dolar AS di ruang kerja Waryono Karyo di Jalan Medan Merdeka, Jakarta.

Tak Sendiri

Menteri ESDM Jero Wacik sempat menanggapi temuan tersebut merupakan uang operasional di kementerian. Sebelumnya, KPK sudah mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri, yaitu Febri Setiadi dari swasta, Kepala Divisi Komersil Minyak SKK Migas Agoes Sapto Rahardjo, Kadiv Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman, dan Kadiv Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersil SKK Migas Popi Ahmad Nafis. Serta, Presiden Direktur PT Parna Raya Grup Artha Meris Simbolon.

Saat menggeledah kantor SKK Migas sejak Rabu (14/8/2013) malam hingga Kamis (15/8/2013) sore, KPK menemukan sejumlah uang dan emas di ruangan Rudi. Nilai uang yang ditemukan sekitar 60.000 dollar Singapura, 2.000 dolar AS, dan kepingan emas seberat 180 gram. KPK juga menyita uang dalam deposit box milik Rudi yang berada di Bank Mandiri, Jakarta, senilai total 350.000 dolar AS.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas menyatakan, KPK meyakini Rudi Rubiandini tidak bermain sendiri dalam kasus suap kegiatan di SKK Migas 2012-2013. ’’Kalau melihat praktik korupsi itu sistemik, rasa-rasanya tidak mungkin hanya satu orang yang menerima itu. Tapi semua kan yang berbicara bukti,’’ ujar dia. Busyro mengatakan KPK akan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membidik kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini. (J13,viva,dtc-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/31/235258/PPATK-Curigai-Transaksi-SKK-Migas

31 Agustus 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rawan KKN, Lelang Jabatan di Jateng Dikawal

KBR68H – Kamis, 29 Agustus 2013

KBR68H, Jawa Tengah -Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah bakal mengawal proses lelang jabatan sekda yang dibuka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ketua KP2KKN Jawa Tengah Eko Haryanto mengatakan, lembaganya  siap membeberkan rekam jejak calon-calon sekda yang ikut dalam lelang jabatan. KP2KKN mewaspadai format lelang jabatan sekda yang menerima pejabat di luar birokrat. Dikhawatirkan, hal ini  jadi peluang Gubernuir Jawa Tengah membawa orang-orang yang berjasa pada saat Pilgub.

“Harus kita waspadai ini membuka peluang di luar birokrat jangan sampai timbul di masyarakat orang-orang berjasa terhadap Ganjar, jangan sampai akademisi, profesional, akan ikut di situ semacam nepotisme” ujar Eko Haryanto

Hingga kini belum ada satupun nama yang mendaftar ikut lelang jabatan sekda jateng. Sejumlah nama birokrat yang memenuhi syarat birokrasi di antaranya Plt Sekda Jateng Sri Puryono, Kepala Dinas Perkebunan Jawa Tengah Teguh Winarno, dan Sekertaris DPRD Jawa Tengah Priyo Anggoro

Sumber : http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/2911271_4262.html

31 Agustus 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: