KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Didatangi LSM, Sejumlah Sekolah di Solo Resah

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 31 Juli 2013

SOLO, suaramerdeka.com – Sejumlah sekolah di Solo, diresahkan kedatangan pihak yang mengaku dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka meminta data Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun data lain, namun tidak jelas untuk keperluan apa. Semua jenjang sekolah didatangi, dari SD, SMP hingga SMA.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta Etty Retnowati mengaku menerima laporan dari beberapa sekolah yang didatangi sejumlah orang dari LSM.

“Mereka ngakunya LSM dari Jakarta, mendatangi sekolah-sekolah minta data BOS atau DAK. Tidak tahu untuk apa. Tapi sekolah sudah saya minta untuk tidak memberikan data. Jika didatangi orang dari LSM, sekolah kami minta untuk mengarahkannya ke dinas,” kata Etty.

Etty juga bercerita, belum lama ini ada tiga orang mengaku dari sebuah LSM datang ke Dikpora. Sama ketika mendatangi sekolah, mereka juga meminta data BOS dan DAK ke Dikpora.

“Saya katakan pada mereka, data akan diberikan jika Pak Wali (Wali Kota, Red) sudah dhawuh. Mereka saya minta menunjukkan surat izin dari Wali Kota. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan,” tuturnya.

Menurutnya, peristiwa seperti itu sering terjadi belakangan ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dikpora melaporkan kejadian tersebut ke Inspektorat, untuk ditindaklanjuti.

Wali Kota FX Hadi Rudyatmo mengakui, ada sekolah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surakarta yang didatangi sejumlah orang dari LSM.

“Saya mengimbau ke semua sekolah maupun SKPD, untuk tidak menanggapi permintaan atau ajuan apapun dari pihak-pihak yang mengatasnamakan LSM, maupun wartawan yang tidak jelas medianya. Kalau mereka minta data-data, harus izin Wali Kota,” tegasnya.

Dikatakannya, LSM tersebut meminta data BOS, DAK maupun RKA (Rencana Kerja Anggaran) sekolah. “Saya minta sekolah maupun SKPD tidak perlu takut. Pembinaan dan pendampingan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beberapa waktu lalu menegaskan, sekolah dan SKPD tidak perlu takut jika tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan,” tandasnya.

Soal permintaan data, menurut Rudy, tidak bisa serta merta diberikan. Sebab data-data yang mereka minta merupakan bagian dari administrasi negara.

( Irfan Salafudin / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/07/31/166568/Didatangi-LSM-Sejumlah-Sekolah-di-Solo-Resah

31 Juli 2013 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Zaenuri Bebas Bersyarat

SUARA MERDEKA – Rabu, 31 Juli 2013

  • Masih Berstatus PNS

SEMARANG – Setelah menjalani masa hukuman atas kasus suap anggota Dewan terkait pengesahan RAPBD Kota Semarang 2012, mantan Sekda Kota Semarang, Akhmat Zaenuri tanggal 29 Juli akhirnya bebas bersyarat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang, Ibnu Chuldun menyatakan telah menerima surat pembebasan bersyarat atas Zaenuri.

”Kemarin (Senin, 29/7) kami terima surat atas Akhmat Zaenuri. Surat Pembebasan Bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM,” kata Ibnu, Selasa (30/7). Zaenuri telah divonis dua tahun dan enam bulan penjara melalui putusan kasasi Mahkamah Agung. Hukuman itu lebih berat satu tahun dari hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

Menurut Ibnu Chuldun, masa penjara Zaenuri dikurangi potongan remisi tahun lalu. ”Yang bersangkutan dipandang sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapat pembebasan bersyarat,” kata Ibnu. 21 Bulan Hingga mendapat surat pembebasan bersyarat Senin lalu, Zaenuri terhitung sudah menjalani 21 bulan masa penjara. ”Harusnya hanya 20 bulan karena ketentuannya menurut PP 99 tahun 2012, adalah jika menjalani 2/3 dari hukuman berhak mendapat pembebasan bersyarat.

Selain itu perilaku Pak Zaenuri kooperatif sejak penyidikan hingga persidangan jadi berhak dapat bebas bersyarat,” kata penasihat hukum Zaenuri, Umar Ma’ruf, Selasa (30/7). Menurut dia, Zaenuri sudah dijemput keluargaya, Senin (29/7). Perihal Peninjauan Kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung Februari lalu, Umar belum mengetahui apakah akan dilanjutkan atau tidak oleh kliennya.

Senin lalu, pihak Lapas langsung mengantarkan Zaenuri ke Balai Pemasyarakatan Semarang. Setelah sebelumnya meminta pengawasan dari Kejaksaan Negeri Semarang. Kepala Balai Pemasyarakatan Semarang, Budi Yuliarno membenarkan telah menerima Zaenuri sebagai klien mereka. ”Tugas kami adalah melakukan pembimbingan kepada klien.

Seminggu setelah diterima, klien harus melapor. Lalu petugas kami akan melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi klien, sosialisasi dengan keluarga, dan masyarakatnya bagaimana,” kata Budi. Zaenuri dikenakan kewajiban lapor secara berkala. Rentang waktu laporannya akan ditentukan kemudian.

Kendati masa hukuman Zaenuri berakhir tahun 2014 mendatang, namun dia masih menjadi klien Balai Pemasyarakatan hingga 2015. Satu tahun sisanya itu adalah masa percobaan bagi Zaenuri, di mana ia tak diperbolehkan melanggar ketentuan sebagai klien Balai Pemasyarakatan. ”Termasuk ketentuan melanggar pidana yang sama ataupun pidana lain,” kata Budi. Ketika hendak dikonfirmasi Akhmat Zaenuri belum bisa ditemui.

Terpisah, Bambang Kono, Kepala BKD Pemkot Semarang mengatakan, pihaknya sedang memproses status kepegawaian Ahmat Zaenuri. Secara jabatan, yang bersangkutan memang sudah diberhentikan dari jabatan lamanya, Sekda Kota Semarang. ”Tapi secara kepegawaian dirinya masih berstatus pegawai negeri sipil,” katanya. Sebagaimana diketahui, mantan Sekretaris Kota Semarang Akhmat Zaenuri yang menjadi terpidana kasus suap anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD 2012, sempat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas perkaranya. (H71,H35,H89-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/31/232650/Zaenuri-Bebas-Bersyarat

31 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Tersangka Suap Pengurusan Kasasi Diperiksa

SUARA MERDEKA – Rabu, 31 Juli 2013

JAKARTA – Komisi Pem­­be­rantasan Korupsi (KPK) meme­riksa salah satu tersangka dalam kasus pemberian hadiah kepada pegawai negeri terkait pengurusan kasasi tindak pidana peni­puan atas na­ma Hutomo Wi­joyo Ongo­war­sito di Mahka­mah Agung.

KPK, kemarin, memeriksa staf Pendidikan dan Pelatihan (Dik­lat) Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Mario C Bernardo yang merupakan pengacara di Kantor Hotma Sitompoel.

‘’Djodi Supratman diperiksa sebagai saksi,’’ kata Kepala Ba­gian Pemberitaan dan In­formasi KPK Priharsa Nu­graha, Selasa (30/7).

Djodi yang hadir di kantor KPK sekitar pukul 09.30, enggan ber­komentar soal peme­riksaan­nya. Seperti diketahui, Mario di­duga memberi suap kepada Djodi untuk pengurusan kasasi tindak pidana penipuan atas nama terdakwa Hu­tomo Wijaya Ongo­warsito. KPK terus mengembangkan kasus tersebut, baik dari pihak pemberi maupun penerima.

Uang Komitmen

Diduga ada dana Rp 200 juta disebut-sebut sebagai uang ko­mitmen yang dijanjikan pengacara Mario kepada pegawai Djodi terkait pengurusan perkara di MA. Saat terjadi penangkapan pada 25 Juli, itu  merupakan upa­ya pe­nyerahan kali kedua. Sebe­lumnya Djodi telah menerima Rp 50 juta.

Saat operasi tangkap tangan, Kamis lalu, KPK menemukan uang sekitar Rp78 juta di dalam tas Djodi. Rinciannya, Rp 50 juta 1 bundel, di bawahnya ada lagi uang Rp 28 juta. Saat meng­geledah rumah Djodi, penyidik juga menemukan uang sebesar Rp 50 juta. (J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/31/232680/Tersangka-Suap-Pengurusan-Kasasi-Diperiksa

31 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Petugas Pajak Terima Suap 600 Ribu Dolar Singapura

SUARA MERDEKA – Rabu, 31 Juli 2013

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipi­kor) Jakarta kembali menggelar si­dang kasus suap terkait penanganan perkara pajak yang melibatkan pegawai Di­rektorat Jenderal (Ditjen) Pa­jak Kemen­terian Keuangan.

Kali ini, pemilik sekaligus Di­rektur Keuangan PT The Master Steel Manufactory, Diah Soe­medi, bersama dua anak buahnya, Manajer Akun­tansi Effendy Ko­mala dan Supporting Accoun­ting  Teddy Muliawan didakwa me­nyuap dua pegawai pajak sebesar 600 ribu dolar Singapura (SGD) agar penyidikan perkara pajak PT Master Steel dihentikan.

Dalam surat dakwaan dipaparkan Diah bersama Effendy dan Teddy memberikan uang 600 ribu SGD atau setara dengan Rp 4,8 miliar (nilai jual SGD Rp 8.100) kepada pe­nyidik PNS di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur, Eko Dar­mayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuqisra.

‘’Pemberian uang 600 ribu SGD agar Eko dan Dian mengupayakan penghentian pe­nyidikan perkara pajak PT The Master Steel,’’ ujar jaksa pe­nuntut umum pada KPK, Ahmad Bur­hanuddin membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/7).

Dia mengungkapkan, pada Januari 2011, kantor DJP Jaktim melakukan pemeriksaan pajak PT Master Steel pada 2008 dan menemukan bukti permulaan kesalahan, berupa pelaporan pajak transaksi Rp 1,003 triliun yang dicatatkan sebagai pinjaman dari Angel Sitoh.

Padahal, uang itu merupakan transaksi penjualan kepada pihak ketiga dan seharusnya dicatat sebagai penerimaan.

Diah mengakui kesalahan tersebut dan membayar pajak terhitung ditambah denda 150 persen sebesar Rp 165 miliar pada Juni-Juli 2011.

Setelah ada pembayaran, tim bukti permulaan melapor­kan hasil pemeriksaan kepada Ka­kanwil DJP Jaktim. Kemu­dian meminta dilakukan pengujian transaksi penjualan terhadap dokumen dan proses transaksi.

Menindaklanjuti arahan Ka­kanwil DJP Jaktim, pada De­sember 2012, Eko dan Dian berupaya meminta keterangan, na­mun pihak PT Master Steel tidak bersedia memberi keterangan.

Kanwil Pajak Jak­tim lalu menerbitkan surat perintah pe­nyidikan pada 2 April 2013. Pada 25 April 2013, Diah bertemu dengan Eko, Dian dan Ruben Hutabarat yang menjadi konsultan pajak PT Master Steel.

Janjikan Imbalan

Dalam pertemuan di Res­toran Hotel Borubudur, Diah menjanjikan imbalan Rp 40 miliar. ”Agar pidana perpajakan dihentikan,” kata Bur­hanuddin.

Pemberian uang dilakukan dua kali, yakni 7 Mei 2013 dan 15 Mei 2013, masing-masing sebesar 300 ribu SGD. Diah memerintahkan Effendi Ko­mala, Manajer Akun­tansi PT Master Steel menemui Eko un­tuk menyerahkan uang dengan cara meletakkan uang di kolong jok sopir mobil Honda City milik Eko yang terpakir di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

Penyerahan uang 300 ribu SGD pada 15 Mei 2013 dilakukan Teddy Mulyawan, pe­ga­wai accounting PT Master Steel. Teddy meletakan uang di mobil Avanza B-1696-KKQ di parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Atas dakwaan ini, Diah dan tim penasihat hukumnya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). (J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/31/232679/Petugas-Pajak-Terima-Suap-600-Ribu-Dolar-Singapura

31 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Manajer PLN Jateng-DIY Didakwa Korupsi

SUARA MERDEKA – Rabu, 31 Juli 2013

  • Proyek SUTET Klaten

SEMARANG – Mantan ma­najer Proyek Prokitring PT PLN (Persero) Jateng dan DIY, Bam­bang Supriyanto menghadapi sidang perdana atas kasus korupsi yang menjeratnya. Dalam sidang Selasa (30/7), Bambang mende­ngarkan dakwaan yang dibaca­kan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Bambang diduga terlibat ko­rupsi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstratinggi (SUTET) 500 KV dan 150 KV di Desa Krakitan, Kecamatan Ba­yat, Klaten.

Pada Oktober 2006 hingga Januari 2007 saat Bambang bertugas di wilayah Jateng dan DIY, menyetujui pengeluaran dana pembayaran ganti rugi tanaman warga yang diterjang proyek SUTET. Pembayaran ganti rugi itu sendiri oleh jaksa dinilai menyalahi aturan.

Sebagai manajer proyek, seharusnya Bambang memenuhi ketentuan Pasal 13 UU No 15/­1985 tentang Ketenagaan Listrik. Dalam pembayaran ganti rugi, aturan yang harus dipenuhi adalah Keputusan Menteri Pertam­bangan dan Energi No 975/471/­mpe/­1999 11 Mei 1999 jo Pera­turan Menteri Pertambanggan dan Energi 01.p/47/mpe/­1992 tentang Ruang Bebas Saluran Tegangan Tinggi dan SUTET.

Di dalamnya diatur perihal tanaman yang boleh diganti rugi. Jalur di bawah SUTET harus bebas, sehingga tanaman warga harus diganti, Namun, saat dilakukan survei untuk proyek tersebut, penanaman baru dilakukan. (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/31/232697/Eks-Manajer-PLN-Jateng-DIY-Didakwa-Korupsi

31 Juli 2013 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: