KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mahasiswa IAIN Walisongo Tuntut Transparansi

SUARA MERDEKA – Kamis, 25 Juli 2013

SEMARANG- Puluhan mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Transparansi Anggaran menggelar aksi di depan kantor Dekanat Fakultas Syariah, Rabu (24/7).

Mereka menuntut adanya transparansi anggaran dan efisiensi kegiatan yang dilakukan oleh pihak fakultas. Korlap aksi Siham Muhammad mengatakan, salah satu bentuk ketidaktransparanan angggaran terlihat dari biaya praktik pengalaman lapangan (PPL). Mahasiswa Fakultas Syariah ditarik biaya Rp 750 ribu dan itu dinilai terlalu besar. “Biaya itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya PPL fakultas lain. Bahkan menjadi yang termahal.

Meski sudah bayar mahal tapi tidak ada transparansi,” kata Siham, kemarin. Tuntutan kedua adalah pembubaran kegiatan pelepasan wisuda fakultas yang biayanya jauh lebih besar dari wisuda institut. Pada wisuda institut, calon wisudawan dibebani biaya Rp 300 ribu, sementara pada pelepasan wisuda fakultas dibebani biaya Rp 318 ribu.

Padahal kegiatan pelepasan banyak yang berteletele dan seremonial belaka. Di sisi lain, penyelenggaraan pelepasan wisuda fakultas tidak sesuai dengan aturan dimana IAIN yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Menurut dia, seharusnya fakultas tidak boleh mewajibkan mahasiswa mengikuti pelepasan.

Jika diadakan maka penyelenggaranya adalah alumni, bukan pihak fakultas. “Kenyataannya pelepasan wisuda fakultas diselenggarakan oleh fakultas dan sifatnya wajib. Kami memiliki buktinya,” katanya. Tuntutan ketiga adalah terwakilinya mahasiswa pada kegiatan perumusan anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kegiatankegiatan yang tidak terlalu penting. Tujuannya agar tidak memberatkan mahasiswa dari sisi anggaran. Dalam audiensi, Wakil Dekan II Fakultas Syariah Muhammad Saifullah tidak mempermasalahkan jika kedapan pelepasan wisuda fakultas dihilangkan, asalkan keputusan bersama. Pasalnya penyelenggaraan pelepasan wisuda fakultas dulunya merupakan keputusan bersama.

Terkait dengan biaya PPL, kata dia, itu tidak bisa diubah. Itu sesuai dengan ketentuan BLU dimana patokan biaya sudah ditetapkan. “Jika ingin ikut dalam perumusan anggaran, silakan. Nanti akan kami undang,” katanya. (H81- 39)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/25/232015/Mahasiswa-IAIN-Walisongo-Tuntut-Transparansi

25 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Audit Proyek Infrastruktur

SUARA MERDEKA – Kamis, 25 Juli 2013

  • Oleh : Tasroh

PEMBERITAAN minor seputar dugaan korupsi dalam pembangunan dan rehab jalan di jalur pantura Jawa yang kini sedang diselidiki aparat hukum, termasuk kemungkinan oleh KPK, sebenarnya bukanlah kabar baru. Beberapa waktu lalu, laporan BPK sering menyebut besarnya anggaran dan pembiayaan proyek infrastruktur, khususnya di jalur pantura, tidak paralel dengan mutu infrastruktur itu.

Buktinya, tiap tahun jalur itu lebih sering rusak jauh sebelum usia pakai (life time). Bahkan catatan BPK menyebutkan dengan anggaran rata-rata Rp 2,8 triliun per tahun, jalur pantura tercatat sebagai jalur yang paling cepat hancur, dengan penuh lubang di sana-sini dalam waktu ”hanya” kurang dari setahun (Jawa Pos, 19/7/13)

Menteri PU Djoko Kirmanto berapologia bahwa banyak faktor penyebab kemembengkakan anggaran dan pembiayaan proyek infrastruktur, khususnya di jalur pantura. Selain nilai proyek yang terus berkembang, jumlah kendaraan yang melewati  jalur tersebut tiap tahun bertambah sehingga mempercepat kerusakan infrastruktur secara keseluruhan.

Benarkah mudah rusaknya jalan itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran negara untuk membiayai pembangunan dan perawatan, ditambah tidak disiplinnya pengguna jalan semisal melanggar batas tonase? Apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pembiayaan proyek infrastruktur di negeri ini?

Sinyalemen awal KPK menemukan fakta berkebalikan dengan apa yang disebutkan oleh jajaran Kementerian PU dan rekanan mereka. Yakni, tidak benar bahwa mudah rusaknya infrastruktur di Indonesia disebabkan keminiman pembiayaan infrastruktur. Pasalnya  dibanding praktik di negara-negara maju, semisal Jepang, biaya yang dikeluarkan untuk proyek infrastruktur di Indonesia termasuk boros dan mahal  tetapi ironisnya bermutu jelek.

Pakar konstruksi infrastruktur Jepang Tadaki Toru dalam Beyond  Infrastructure Budget (2008) menyebut bahwa penyebab mudah rusaknya jalan adalah ”murni” lantaran kualitas pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan proyek tersebut, yang bisa diatasi dengan strategi Developing, Cons­tructing, and Maintenance (DCM), dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek.

Mutu pekerjaan proyek ditentukan oleh pertama; siapa yang mengerjakan, kedua; teknologi yang dipakai, dan ketiga; bahan (material) yang digunakan. Ketiganya ditentukan sepenuhnya oleh pejabat pengadaan barang/ jasa pemerintah. Adapun komponen pembiayaan akan meng­ikuti secara si­multan tiga prasyarat mutu proyek yang hendak dilakukan.

Mencermati implementasi konsep MDC dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia seperti hasil riset Fitra (2012), jauh panggang dari api. Temuan Fitra justru menyebutkan bahwa anggaran proyek infrastruktur (khususnya jalan) sarat KKN, sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.  Indikasinya adalah biaya besar yang dikeluarkan pemerintah lewat APBN/ APBDD atau dana swasta-asing tidak pernah paralel dengan mutu yang dijanjikan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan tersebut.

Lebih parah lagi, pengerjaan seperti disengaja berbarengan dengan detik-detik tingginya kepadatan lalu lintas, yaitu masa mudik Lebaran. Pemilihan waktu pengerjaan yang terburu-buru itu ternyata alibi untuk mempercepat pengerjaan proyek, dengan risiko hasil pengerjaan itu jauh dari standar mutu. Hal ini diperparah dengan keminiman iptek dan material pendukung yang dipakai.

Audit Pembiayaan

Padahal mulai tahun ini hingga 2014 pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur Rp 755 triliun guna mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pem­bangunan Ekonomi Indonesia (MP3I). Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan dari jumlah itu, Rp 544 triliun berasal dari pemerintah, dan Rp 211 triliun dari public private partnership.

Adapun Rp 143 triliun digunakan untuk membangun jalan, Rp 138 triliun untuk jalur kereta api, dan Rp 49 triliun untuk membangun pelabuhan.

Dana sebesar itu tak bisa disebut minim karena berdasarkan pakar infrastruktur Jepang, untuk ukuran mutu jalan di Indonesia, bisa dianggarkan dengan cukup 50% dana dan dengan teknologi memadai. Padahal usia rata-rata jalan dan infrastruktur di Negeri Sakura rata-rata 15-30 tahun, bandingkan dengan usia jalan di Indonesia yang rata-rata 1-2 tahun.

Di Jepang, dana pembangunan jalan dan infrastruktur sepenuhnya dipakai untuk meningkatkan kualitas proyek.

Hal itu berbeda dari di Indo­nesia, anggaran pembiayaan infrastruktur yang direncanakan dalam APBN/ APBD hanya dipakai 65%, dan 35% untuk kepentingan bisnis pri­badi, setoran dan/ atau biaya kongkalikong dengan berbagai pihak (Fitra, 2012).

Kemelemahan pengawasan dan pengendalian, khususnya pada masa audit pembiayaan, terbukti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk mengeruk untung bagi diri dan kelompok mereka.

Karena itu, sebelum KPK menyelidiki kasus jalur pantura,  audit pembiayaan infrastruktur seperti direkomendasikan BPK harus menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti Ke­menterian PU. (10)

 

— Tasroh SS MPA MSc, alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/25/232068/Audit-Proyek-Infrastruktur

25 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Spirit Juang Memerangi Korupsi

SUARA MERDEKA – Kamis, 25 Juli 2013

  • Oleh : Jamal Ma’mur

“Muslim yang berjuang memberantas korupsi adalah orang yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat”

 

PERISTIWA turunnya Alquran yang kita peringati tiap tanggal 17 Ramadan menandakan awal era kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Pesan moral, intelektual, dan keadilan sosial bergema dengan deras dalam Alquran (Fazlur Rahman, 1979:32) untuk memulai babak baru kehidupan yang penuh risiko dan dinamika.

Perintah membaca memulai babak baru peradaban manusia yang mengandalkan keunggulan intelektual religius. Wahyu kedua yang langsung turun memerintah gerak ofensif untuk memberantas kejahatan dan menancapkan pintu-pintu kebaikan. Pengetahuan yang disertai kekokohan iman adalah modal utama menggerakkan transformasi sosial pada semua aspek kehidupan.

Transformasi vertikal dan horizontal menjadi tujuan utama Islam (Asghar Ali Engeneer, 1997). Transformasi tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita sosial Islam, yaitu kesejahteraan lahir dan batin dari tingkat keluarga hingga masyarakat (M Quraish Shihab, 2007:378-381).

Alquran mengajarkan spirit juang yang besar bagi umat Islam untuk menumpas segala macam kemungkaran.

Alquran melarang umat Islam bermalas-malasan, menunda-nunda pekerjaan, dan mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak berguna (Wahbah Zuhaili, 2009:9:331). Umat Islam harus mengobarkan spirit juang itu guna memberantas korupsi yang jadi musuh besar bangsa ini.

Korupsi menjadi penyakit kronis yang mampu melumpuhkan dan menghancurkan sel-sel kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berdiri kokoh dengan sistem yang sudah mapan.

Korupsi lahir dari ketidakmampuan seseorang menahan diri dari segala godaan dunia yang bersifat materialistik, hedonistik, dan permisif yang bersumber dari nafsu.

Spirit puasa korupsi didukung oleh Alquran yang mengandung banyak doktrin progresif untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Di antara doktrin itu, pertama; pencuri harus diputus tangannya supaya tak mengulangi perbuatannya (al-Maidah 38). Tangan adalah simbol kekuatan sehingga pencuri harus dilumpuhkan kekuatannya supaya tak lagi dimanfaatkan untuk mencuri yang merugikan orang lain.

Kedua; kezaliman dan kesalahan dalam bentuk apa pun harus dibalas setara (as-Syura 40). Kezaliman adalah merampas hak orang lain dan menerjang ketentuan Allah.

Jika kezaliman yang dilakukan ringan maka hukumannya ringan, namun jika berat dan menyengsa­rakan jutaan rakyat, seperti korupsi maka hukumannya sangat berat.

Ketiga; kerusakan di muka bumi harus dihentikan karena mengganggu stabilitas publik (al-Qashas 77). Kerusakan ada yang bersifat material, seperti eksploi­tasi sumber daya alam tanpa kenal batas, dan ada yang bersifat mental dan sosial, seperti eksploitasi korupsi, pornografi, dan pornoaksi.

Memiliki Keutamaan

Keempat; pemimpin harus bertindak adil dan tidak boleh dikalahkan oleh kekuatan hitam yang ingin membelokkan kebenaran (an-Nisa 58). Jika pemimpin tidak berani memberantas kekuatan hitam maka masa kehancurannya sangat dekat. Kelima; kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh ulah manusia yang bertindak keji dan tak mengindahkan suara kebenaran dan keadilan universal.

Lima doktrin preventif korupsi dalam Alquran harus menginspirasi seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kerja sama tiga lembaga negara itu menjadi kekuatan besar untuk memberantas korupsi yang banyak dilakukan pejabat negara atau oknum yang dekat dengan kekuasaan, termasuk pengusaha yang kongkalikong dengan pejabat dan makelar yang tiap saat mencari proyek.

Kasus Ahmad Fathanah seyogianya menyadarkan bangsa ini bahwa masih banyak oknum menggerogoti jalannya pemerintahan dengan membeli proyek yang bernilai besar lewat cara-cara korup. Praktik semacam ini membuat kaya segelintir orang dan menyengsa­rakan jutaan rakyat.

Alquran menjelaskan bahwa orang-orang yang berjuang menegakkan keadilan dan memberantas kemungkaran mempunyai keutamaan dibanding orang-orang yang duduk manis berpangku tangan (an-Nisaí 95).

Orang-orang yang berjuang memberantas korupsi adalah orang yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa ini dari segala aspek, khususnya pendidikan dan ekonomi. Pejuang antikorupsi dibutuhkan sepanjang zaman karena program yang bagus tidak akan banyak bermanfaat jika pelaksanaannya terjerembab korupsi.

Demokrasi kapital yang selama ini menjadi sumber korupsi harus kembali ditata karena terbukti menghancurkan bangsa ini dalam gurita korupsi berkepanjangan yang bersifat masif dan eskalatif. Alquran yang menjadi panduan utama umat Islam telah mengajarkan kepada muslim bahwa korupsi adalah penyakit yang akan menggerogoti suatu bangsa, dan menjadikannya tidak berdaya di tengah arus persaingan bebas pada level dunia. (10)

 

— Jamal Ma’mur, peneliti Fiqh Sosial Institute Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah (Staimafa) Pati, mahasiswa S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/25/232067/Spirit-Juang-Memerangi-Korupsi

25 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Administrasi MA Amburadul

SUARA MERDEKA – Kamis, 25 Juli 2013

  • Kasus Salah Ketik Putusan Kasasi

JAKARTA – Administrasi Mahkamah Agung (MA) dinilai amburadul. Komisi Yudisial (KY) akan menelusuri kasus salah ketik putusan kasasi terhadap Yayasan Supersemar dan kasus narkoba di Purworejo.

Menurut Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, pihaknya menyesalkan terjadinya kasus salah ketik tersebut dan ia berharap hal tersebut menjadi pelajaran bagi para hakim untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat putusan.

Dia berharap kasus serupa tidak terulang lagi di masa mendatang, sebab jika ada kesalahan, apalagi sampai mengubah makna pasti akan merugikan para pihak serta merendahkan wibawa pengadilan. ”Selain itu juga menyesalkan salinan putusan baru diterima dan diketahui setelah sekian lama. Ironisnya diketahui oleh para pihak itu sendiri,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/7).

Asep mengatakan pembenahan administrasi perkara memang mendesak perlu dilakukan. ”Bagi KY, sekali pun kesalahan ketik itu menunjukan ketidakprofesionalan perilaku hakim,” tandasnya.

Dikatakan, apabila memang ada laporan yang membuktikan kesa­lahan ketik, maka KY akan memberikan teguran kepada para hakim tersebut. Pihaknya akan mengumpulkan segala bentuk informasi terkait ‘sulap’ Rp 185 miliar menjadi Rp 185 juta. Alasan MA yang menyatakan terjadi kesalahan ketik dapat ditolak.

”Kami akan mencari tahu. Kami minta putusan dan penjelasan meski hakim sudah pensiun. Masalahnya bukan sudah pensiun tapi masalah institusional,” kata Ketua KY Suparman Marzuki.

Kesalahan ketik dalam sejumlah putusan lainnya yang telah ditandatangani majelis hakim yang memutus kerap terjadi. KY melihat kesalahan ketik tidak bisa lagi dianggap remeh oleh MA. ”Itu dia, makanya perlu diselidiki. Jangan anggap enteng,” tegas Suparman.

Dia menandaskan, KY mengingatkan MA bahwa koreksi putusan bukan seperti koreksi skripsi mahasiswa sehingga jika terus terjadi kesalahan pengetikan dan ditandatangani majelis hakim, maka bisa diartikan hakim tersebut mencederai orang lain. ”Putusan hakim menyangkut hidup orang banyak.”

Kejaksaan Agung menggugat Ya­yasan Supersemar untuk me­ngembalikan 420 juta dolar AS dan Rp 185 miliar. Dalam amar pu­tus­an kasasi dengan majelis Harifin Tum­pa, Dirwoto dan Rehngena Purba menghukum untuk me­ngembali­kan 75 persen 420 juta do­lar AS dan 75 persen dari Rp 185 juta.

Tegur Panitera

Sementara itu, Kepala Biro Hu­kum dan Hubungan Masyarakat MA Ridwan Mansyur menya­ta­kan, pihak panitera telah diberi sank­si teguran keras terkait kasus salah ketik dalam putusan perkara Supersemar.

Dalam putusan tersebut seharusnya angka nominalnya adalah Rp 185 miliar tapi ditulis da­lam amar kasasi Rp 185 juta. ”Itu ada peringatan keras, tapi itu kan sifat­nya internal, menjadi konduite yang bersangkutan,” ujarnya terpisah.

Menurut dia,  kesalahan itu hanya salah pengetikan, sedangkan amar putusan dan pertimbangan tidak salah.

”Ya habis mau gimana nama­nya manusia. Tapi selama ini kan bisa mengganti dengan putusan baru untuk hakim aktif, tapi kan belum ada yang dirugikan gara-gara itu kan. Artinya tetap bisa dijalankan, persoalan hukumnya tidak berhenti, ada upaya yang bisa dilakukan,” tandasnya.

Menurut Ridwan, biasa dalam kasus seperti itu putusan masih bisa diganti, namun hakim yang memutus kasus itu juga sudah pensiun sehingga tidak bisa membuat putusan baru atau renvoi. Meski demikian masih ada cara untuk memperbaiki yakni dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

”Jaksa sudah mengajukan PK. Jaksa akan PK atas putusan amar kasasi itu dan itu akan prioritas cepat,” ujar Ridwan Mansyur.(D3-25,80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/25/232050/Administrasi-MA-Amburadul

25 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Fahriyanto dan Sureni Dituntut Empat Tahun

SUARA MERDEKA – Kamis, 25 Juli 2013

SEMARANG – Mantan wali kota Magelang, Fahriyanto dan mantan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sureni Adi, dituntut pidana penjara masing-masing empat tahun. Keduanya juga dituntut denda Rp 50 juta setara enam bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang Widodo menilai mereka terlibat dalam bocornya dana subsidi pembangunan Pasar Gotong Royong Magelang. “Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” demikian Jaksa Widodo di hadapan majelis hakim yang diketuai Noor Edyono.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang, Rabu (24/7), di Pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa masih menuntut pidana tambahan terhadap Fahriyanto berupa kewajiban mengganti kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar, dengan pengganti penyitaan harta benda atau 3 tahun penjara. Nasib Sureni lebih mujur, lantaran tak dituntut pidana tambahan oleh jaksa.

Pada tahun 2007 dilaksanakan proyek pembangunan pasar baru di Pasar Gotong Royong. Selama pembangunan, pedagang lama yang ada di pasar tersebut dialihkan ke penampungan. Untuk kembali memasuki pasar, mereka harus membeli los dan kios di pasar tersebut, dengan status hak guna bangunan.

Pemerintah Kota Magelang menggelontor bantuan Rp 2,827 miliar untuk subsidi uang muka pembelian los dan kios. Target penerimanya adalah 617 pedagang lama yang akan kembali menempati los dan kios mereka. Proyek pembangunan itu dilaksanakan oleh PT Yoga Guna Sakti. Dana subsidi uang muka bagi pedagang sedianya baru bisa dicairkan oleh PT Yoga saat pembangunan pasar mencapai 70 persen. Namun, saat PT Yoga Guna Sakti baru menyelesaikan 51 persen bangunan, dana bantuan pedagang itu sudah dicairkan.

Pencairan tersebut berdasarkan nota dinas yang diterbitkan Sureni Adi. Dana dari kas daerah itu dicairkan dalam tiga tahap. Namun, dana yang sudah cair tidak disalurkan kepada pedagang, melainkan ditampung di rekening Bendahara Pembantu, Sudarwastuti. Dari rekening itu dana mengalir kepada Fahriyanto. Ada kuitansi penerimaan atas nama Setyo Raharji yang dibubuhi paraf Fahriyanto. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/25/232048/Fahriyanto-dan-Sureni-Dituntut-Empat-Tahun

25 Juli 2013 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

KPK Raih Penghargaan Magsaysay

SUARA MERDEKA – Kamis, 25 Juli 2013

MANILA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih penghargaan bergengsi di Asia, yakni Ramon Magsaysay Award 2013, atas upayanya memerangi korupsi di Indonesia.

KPK dinilai sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan berani menindak pejabat negara yang terlibat skandal korupsi. Lembaga ini juga dinilai berprestasi karena berhasil mengembalikan uang negara senilai 80 juta dolar AS atau setara dengan Rp 820 miliar.

“KPK diberi penghargaan atas kampanye pemberantasan korupsi yang sukses dan independen. KPK menggabungkan penindakan yang tak kenal kompromi terhadap pejabat berkuasa yang bersalah dengan reformasi yang baik dalam sistem pemerintahan, serta sosialisasi yang edukatif atas kesiagaan, kejujuran, dan partisipasi aktif masyarakat Indonesia,” kata Direktur Komunikasi Ramon Magsaysay Award Foundation (RMAF) Manuel H Hizon, kemarin.

Selain KPK, RMAF juga memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh dan lembaga lainnya, yakni Ernesto Domingo dari Filipina, Lehpai Seng Raw dari Myanmar, Habiba Sarabi dari Afganistan, dan organisasi Shakti Samuha dari Nepal.

Presiden RMAF Carmencita Abella mengatakan, peraih penghargaan Ramon Magsaysay merupakan individu dan organisasi yang luar biasa. Mereka terlibat dalam memberikan solusi yang berkelanjutan atas permasalahan sosial yang mengakar di negaranya masing-masing.

Permasalahan ini termasuk konflik bersenjata, penyakit yang mematikan, eksploitasi dan perdagangan manusia, korupsi dengan impunitas, serta instabilitas politik dan sistem tata pemerintahan yang buruk.

Luar Biasa

“Mereka menolak menyerah, kendati menghadapi kesulitan dan penentangan yang luar biasa. Kita harus belajar banyak dari mereka dan menghormati keberaniannya,” kata Carmencita.

Atas prestasi itu, para pemenang berhak atas uang sebesar Rp 513 juta yang akan diberikan pada upacara serah terima hadiah 31 Agustus di Manila, Filipina.

Shakti Samuha dari Nepal, salah satu penerima penghargaan, dikenal getol melawan perdagangan manusia dan membantu membangun kembali kehidupan ribuan orang korban perdagangan manusia termasuk mengatasi perempuan korban kekerasan.

Adapun Habiba Sarabi (57), gubernur Provinsi Bamyan, Afghanistan, dianugerahi Ramon Magsaysay Award, karena dianggap berani melawan berbagai rintangan besar di wilayahnya.

Sarabi melakukan upaya luar biasa dengan membantu rakyat Afganistan di kamp-kamp pengungsi, menyediakan perawatan kesehatan, dan secara diam-diam mengawasi program aksara di pemerintahan Taliban pada 1990-an.

“Saya bukan panglima perang, saya hanya seorang perempuan modern,” ucap Sarabi yang menjadi gubernur sejak 2005.

Sementara itu Lahpai Seng Raw dianugerahi Magsaysay karena upayanya menginspirasi kepemimpinan terbuka di tengah konflik etnis. Janda berusia 64 tahun ini adalah pendiri kelompok masyarakat sipil terbesar di masa rezim junta militer Myanmar.

Dia bergerak tanpa henti membantu orang-orang yang kehilangan tempat tinggal di samping mendirikan sekolah dan klinik bagi pengungsi. Dia pernah mendekam di dalam bui karena diduga melakukan kontak dengan saudara laki-lakinya yang memberontak pasukan Myanmar. (rtr-mn-66)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/25/232085/KPK-Raih-Penghargaan-Magsaysay

25 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rekanan Pengadaan Kapal Divonis Empat Tahun

SUARA MERDEKA – Kamis, 25 Juli 2013

SEMARANG – Direktur PT Marintek Ja­ya Utama (MJU), Sunar Wibowo divonis em­pat tahun penjara oleh majelis hakim Peng­adilan Tipikor Semarang. Majelis hakim yang diketuai Winarto menyatakan Sunar terbukti terlibat dalam korupsi proyek pengadaan ka­pal untuk perikanan tangkap pada Dinas Kela­utan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah.

”Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata hakim Winarto saat membacakan putusan, Rabu (24/7) petang.

Selain pidana badan, hakim juga menja­tuhkan pidana denda Rp 100 juta kepada Su­nar. Hukuman itu setara dengan tiga bulan kurungan. Pada 2011, Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng memiliki proyek pembelanjaan tujuh kapal ikan. Kapal-kapal ikan itu akan disumbangkan ke Kelompok Usaha Ber­sama (KUB) Nelayan di Cilacap dan Ke­bumen. Proyek pembelanjaan kapal itu dikerjakan oleh PT Marintek Jaya Utama dengan kontrak Rp 10,9 miliar dengan batas waktu 18 De­sember 2011.

Hingga tenggat berakhir, pekerjaan PT Ma­rintek hanya mencapai 93,54 persen. Se­dia­nya, jaminan proyek sebesar Rp 550 juta di­cairkan dan dimasukkan ke kas daerah. Na­mun Sunar bersama Pejabat Pembuat Komit­men proyek tersebut, Bambang Santoso, justru membuat adendum secara tidak benar hingga seolah-olah kontrak diperpanjang.

Di sisi lain, Nugroho Joko Kresnanto sela­ku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak melakukan pemeriksaan lapangan.  Tanpa pemeriksaan, Nugroho menandatangani dokumen pembayaran yang menyatakan proyek selesai 100 persen.

Akibat dokumen yang tidak sesuai kenyataan itu, PT Marintek menerima pembayaran penuh yang dicairkan oleh Bendahara Pe­ngeluaran Pembantu Hayuning Lestantun. Padahal, nilai proyek yang belum diselesai­kan Rp 706 juta. Total kerugian negara dalam kasus itu Rp 1,256 miliar. (H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/25/232087/Rekanan-Pengadaan-Kapal-Divonis-Empat-Tahun

25 Juli 2013 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

50 Kepala MTs-MA Diperiksa

SUARA MERDEKA – Kamis, 25 Juli 2013

  • Dugaan Korupsi Pengadaan Laboratorium IPA

DEMAK – Selama dua hari (24-25/7), 50 kepala madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA) di Demak, Pati, Jepara, Grobogan, dan Kudus diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.

Pemeriksaan itu terkait ka­sus dugaan korupsi proyek peng­adaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) terpadu MTs dan MA ta­hun anggaran 2010 di Kemente­rian Agama. Empat jaksa dari Satuan Khu­sus Tindak Pidana Korupsi (Satsus Tipikor) diterjunkan Kejagung pada peme­riksaan yang dilakukan di Kejaksaan Ne­geri Demak.

Mereka ada­lah Mur­­­­tanto se­laku ke­tua tim, Gatot Gu­no Sem­bo­do, Sa­nin, dan Ali Nurudin. Me­nurut Ali Nu­­ru­din, ke­marin 31 kepala MTs/­MA me­menuhi panggilan peme­riksaan. Hari ini (25/7), pemeriksaan di­lanjutkan terhadap 19 kepala MTs/­MA lainnya.

’’Status mereka saksi untuk me­mastikan apa­kah peralatan laboratorium yang diterima se­suai atau ti­dak dengan kontrak peng­adaan,’’ je­las Ali di sela-sela pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan secara acak, mengingat ada 400 MA dan 250 MTs se-Indonesia yang mendapat bantuan dari proyek tersebut. Proyek yang menelan ang­garan negara Rp 71,5 miliar itu semestinya berupa bantuan langsung tunai (block grant) kepada masing-masing madrasah. Tapi, menurut Ali, pengadaan justru dikondisikan oleh Kemenag.

Madrasah menerima barang tanpa mengetahui nilai peralatan itu. Hal itu dinilai menyalahi Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

‘’Jadi, MTs dan MA hanya menerima barang yang dikirim Kemenag. Kami ingin mengecek silang apakah barang-barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja atau tidak, baik volume maupun spesifikasinya,’’ imbuh Ali.

Kejagung telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus tersebut (lihat grafis). Mereka diduga menggelembungkan harga barang hingga menimbulkan kerugian negara Rp 17,913 miliar. Nilai pengadaan alat laboratorium IPA MTs tahun anggaran 2010 itu Rp 27,5 miliar, sedangkan pengadaan untuk MA Rp 44 miliar. Madrasah penerima bantuan merupakan sekolah swasta yang tercantum dalam SK Dirjen Pen­didikan Islam Ke­menag.

”Tidak se­mua ma­dra­sah swas­ta me­nerima bantuan pengadaan alat laboratorium IPA terpadu, hanya yang tercantum dalam SK Dirjen,”imbuhnya.

Khusus Demak, ada 10 kepala madrasah yang dimintai keterangan. Mereka adalah kepala MTs Takhasus Quran Bonang, MTs Miftahul Salam 01 Wonosalam, MA Matholiul Falah Bonang, MA Manbaul Ulum Karanganyar, MA Fathul Huda Sayung, MA Hidayatul Mubtadiin Sayung, MA Tarbiyatul Muhtadiin Gajah, MA Nahdlatus Syuban Sayung, MTs Miftahul Huda Dempet, dan MTs Mazroatul Huda Karanganyar.

Waspadai Ancaman

Pemeriksaan itu akan ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan secara acak. Tujuannya untuk mengetahui kuantitas dan spesifikasi barang dan disesuaikan dengan dokumen kontrak kerja. Menurut Ali Nurudin, pemeriksaan dilakukan di Kejari Demak dengan pertimbangan di kota itu terdapat banyak madrasah yang menerima bantuan dari proyek tersebut. Selain itu, Demak berdekatan dengan Grobogan, Pati, Jepara, dan Kudus.

Kepala MA Nahdlotus Syuban Sayung, Fathoni mengatakan, dia ditanya seputar alat laboratorium, apakah sesuai atau tidak dengan daftar penerimaan barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Menurutnya, ada 449 item barang yang tertera dalam daftar. Namun, ada satu yang belum diterima, yakni yang tertulis ‘’pembuatan website help desk nasional’’.

”Barang kami terima pada 30 Januari 2011. Setelah kami cek, satu item tersebut sampai saat ini belum diterima,”jelasnya.

Di Jakarta, Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam kasus itu Rp 17, 913 miliar. Salah satu bentuk penyimpangan adalah jumlah alat yang diterima tidak sesuai dengan dokumen. “Misalnya yang seharusnya diterima sepuluh alat, tapi yang diterima kurang dari itu,” ujar Adi di Kejaksaan Agung.

Ia menambahkan, tim jaksa penyidik dikerahkan ke Jawa Tengah untuk mengecek silang fakta di lapangan, sekaligus me­meriksa kepala sekolah dan mengge­ledah sejumlah madrasah. Adi meminta para saksi untuk memberitahukan hal-hal yang diketahui secara jelas dan jujur kepada penyidik. Dia juga mengimbau para saksi waspada jika ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi atau mengancam mereka agar menyerahkan sesuatu, atau mengancam akan menetapkan saksi menjadi tersangka.

“Jika ada yang menakut-nakuti agar menyerahkan sesuatu, laporkan. Nanti kami tangkap,” tegasnya. (J9,K24-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/25/232097/50-Kepala-MTs-MA-Diperiksa-

25 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: