KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Penanganan Korupsi Masih Lambat

KORAN SINDO – Senin, 22 Juli 2013

SEMARANG- Hari ini kejaksaan merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-53. Di Jawa Tengah, sejumlah catatan kritis dari pegiat antikorupsi patut direnungkan, dan ditindaklanjuti dari Korps Adyaksa.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MaKI) Boyamin Saiman menyebutkan, banyak tunggakan penanganan kasus korupsi di Kejaksaan wilayah Jawa Tengah. Hal ini, kata dia, disebabkan kejaksaan belum menunjukan kinerja yang baik dalam menangani perkara korupsi di Jateng. ”Kejaksaan seharusnya memberikan prioritas dan tolok ukur yang jelas dalam menangani kasus korupsi,” katanya. Dia menambahkan, ketidakseriusan pihak kejaksaan dalam menangani perkara itu dilihat dari adanya tekanan massa dari media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

”Jika sudah ada tekanan publik baru kejaksaan bergerak,” jelasnya. Untuk itu, ke depan kejaksaan harus membenahi mental sumber daya manusia (SDM) dengan cara pendidikan dan pelatihan. Tidak kalah pentingnya, dalam hal rekruitmen harus memperhatikan aspek profesionalisme. ”Mereka yang direkrut harus bermental antikorupsi dan tidak kenal kompromi dengan koruptor,” tegasnya. Dalam kaitannya dengan pembinaan mental tersebut, Boyamin memberikan masukan agar dalam hal mutasi dan promosi jabatan di kejaksaan harus dengan seleksi ketat.

”Jaksa yang yang memiliki catatan buruk tidak boleh dipromosikan,” bebernya. Sementara itu, aktivis Komite Penyidik Pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto mengatakan, kejaksaan dituntut untuk menyelsaikan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Jateng. ”Para pemimpin daerah yang terduga melakukan tindak pidana korupsi ini, ada yang masih aktif, namun tidak sedikit yang sudah nonaktif atau dinonaktifkan. Momentum Ulang Tahun Kejaksaan ini, tentu harus menjadi pelecut untuk segera menyelesaikan perkara yang ditangani,” katanya kemarin.

Sepanjang tahun 2013 KP2KKN Jateng mencatat, kepala daerah yang masih aktif itu antara lain, Bupati Rembang M Salim status tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dari APBD 2006 dan 2007 senilai Rp4,1 miliar. Bupati Karanganyar Rina Iriani diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp21,9 miliar. Status tersangka berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejagung pada 13 Oktober 2010.

Kasus lain juga ditangani Kejati Jateng, seperti dugaan korupsi penyimpangan proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung tahun 2002-2003 senilai Rp2,5 miliar. Kasus ini, diduga melibatkan Wakil Bupati Temanggung Budiarto. Tak ketinggalan, kasus dugaan korupsi dana kas daerah Sragen 2003-2010 senilai Rp1,1 miliar yang diduga melibatkan Bupati Sragen Agus Fatturachman. Kasus dugaan korupsi di Universitas Jenderal Soerdirman (Unsoed) juga masih ditunggu.

Sejumlah tersangka telah ditetapkan, salah satunya Rektor Unsoed. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Arnold BM Angkouw mengakui perlunya peningkatan kinerja aparat kejaksaan. Meski demikian dia mengklaim ada prestasi dan kemajuan yang ditorehkan Kejati Jateng. ”Baik dari sisi penanganan perkara maupun keberhasilan dalam memulihkan keuangan negara atau daerah dari kerugian,” akunya.

Dia mencatat prestasi yang diraih sepanjang tahun ini yaitu berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp29,792 miliar. Hingga pertengahan 2013, Kejati telah melakukan 89 penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Sebanyak 49 perkara di antaranya telah dilimpahkan ke penuntutan dan dalam proses persidangan. Untuk perkara pidana khusus, sebanyak 4.338 pekara masuk di pidana umum. Sedikitnya 4.440 perkara di antaranya telah dilimpahkan dan selesai disidangkan.

”Kini masih sisa 1.019 perkara. Namun sudah tahap dua dan segera kami limpahkan Pengadilan Negeri setempat,” bebernya. Data yang diperoleh pada bagian Intelejen, dalam penyelesaian perkara di tingkat Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), berhasil melakukan pemulihan keuangan daerah Rp9,219 miliar. Dari jumlah ini Rp3,426 miliar berhasil diselamatkan Kejati Jateng. yos naiobe

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/318062

23 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejari Salatiga Janji Tingkatkan Kinerja

SUARA MERDEKA – Selasa, 23 Juli 2013

TINGKIR – Kejaksaan Negeri Salatiga berjanji meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana khusus dan umum. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya mendasarkan undang-un­dang, namun juga hati nurani, sehingga tidak akan ada penyimpangan yang dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan Kajari Salatiga Darmo Wijoyo terkait komitmen peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-53, 22 Juli, kemarin. Peringatan HBA di seluruh Indonesia tahun ini mengangkat tema, ”Mari Kita Terus Tingkatkan Integritas Moral dalam Pelaksanaan Tugas Menuju Pemulihan Kembali Kepercayaan Masyarakat”.

Menurut Darmo, untuk melaksanakan tugas-tugas itu, seluruh personil kejaksaan mesti bekerja sama antarfungsi, tidak terkotak-kotak dalam fungsi masing-masing. Misalnya dalam penanganan tindak pidana korupsi atau pidana khusus, maka jaksa di bagian perdata dan tata usaha negara mesti mengikuti, karena tidak tertutup kemungkinan masalah yang muncul merupakan perkara perdata dan tata usaha negara.

Demikian pula dengan penyidikan pidana umum yang harus diikuti jaksa pidana khusus, karena tidak menutup kemungkinan ada tindak pidana lainnya, dan seterusnya. Intelejen kejaksaan sebagai mata hati adhyaksa wajib mengikuti seluruh penanganan perkara di kejaksaan.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, intelejen bukan hanya berfungsi dalam proses penyelidikan, namun ia harus mengikuti hingga perkara tersebut diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.

”Fungsi intel itu sangat penting, ia adalah mata hati kejaksaan. Ia harus mengetahui semua yang terjadi dalam penanganan perkara di kejaksaan,” ujar Darmo.

Dalam peringatan HBA 2013, berbagai kegiatan dilakukan. Kemarin, setelah upacara di halaman Kejari Salatiga, dilaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dharma.

Tiga Perintah

Dalam upacara di kantor Kejari Salatiga, Darmo yang berperan sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis Jaksa Agung Basrief Arief.

Beberapa hal diungkapkan dalam amanat tertulis itu, termasuk tiga perintah harian Jaksa Agung. Yaitu setiap insan kejaksaan harus menjaga diri dan institusi, sadar bahwa apa ayang dilakukannya bukan hanya mempengaruhi citra dirinya sendiri, namun juga citra kejaksaaan.

Lalu mengambil bagian dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, sebagai bentuk partisipasi kejaksaan di tengah-tengah masyaraklat. Terakhir aparat kejaksaan diminta mempersiapakan diri dalam menyongsong Pemilu 2014, melalui pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan. (J21,H32-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/23/231799/Kejari-Salatiga-Janji-Tingkatkan-Kinerja

23 Juli 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Pejabat dan Anggota DPRD Dilarang Terima Parsel

SUARA MERDEKA – Senin, 22 Juli 2013

SOLO – Pejabat di lingkungan Pemkot Surakarta dilarang menerima bingkisan Lebaran alias parsel, pada momen Idul Fitri tahun ini. Surat Edaran (SE) terkait larangan tersebut, akan segera disebar ke Satuan Kerja Pe­rangkat Daerah (SKPD) dalam waktu dekat. Hal itu ditegaskan Wali Kota FX Hadi Rudyatmo, kemarin. “Kebijakan ini sudah diterapkan setiap tahun,” katanya.

Dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga disebutkan, Pe­gawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima pemberian dalam arti luas, berupa uang, komisi, tiket perjalanan, biaya penginapan, maupun parsel. Menurut Wali Kota, instruksi larangan tersebut disampaikan untuk menghindari pejabat menerima gratifikasi. “Kami berharap masyarakat ikut meng­­awasi, agar tidak terjadi pelanggaran,” tegasnya.

SE yang akan disebar, menurut Wali Kota, berisi larangan menerima dan memberi parsel, baik sesama pejabat, atau dari masyarakat ke pejabat. Jika ada masyarakat atau pejabat yang berniat memberi parsel, lebih baik diberikan kepada kaum duafa yang lebih membutuhkan. “Kami tidak ingin, hal-hal seperti ini nantinya menjadi persoalan. Daripada jadi ma­salah, lebih baik diantisipasi. Kalau ada yang nekat memberi, kami akan minta dibawa pulang balik saja. Jika kepala dinas memberi ke anak buah, itu bo­leh. Tapi kalau anak buah ke atasan, tidak boleh,” tandasnya.

Wali Kota menambahkan, penolakan gratifikasi tergantung moral masing-masing pejabat. Jika ada pejabat masih menerima gratifikasi, tentu akan terkena sanksi moral. Ketua DPRD YF Sukasno me­negaskan, larangan menerima parsel ataupun gratifikasi lain, juga berlaku bagi semua anggota DPRD. “Kami melarang pemberian parsel dari pejabat Pemkot ke anggota legislatif. Agar tidak menjadi persoalan di belakang hari, kami meminta agar tidak ada pemberian dari pejabat dan tidak ada anggota DPRD yang menerima,” imbuhnya. (H44-26)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/22/231683/Pejabat-dan-Anggota-DPRD-Dilarang-Terima-Parsel

23 Juli 2013 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Dana Block Grant Lab Batik Disidik

SUARA MERDEKA – Selasa, 23 Juli 2013

  • Kejaksaan Tetapkan Satu Tersangka

PEKALONGAN – Pembangunan Laboratorium Batik dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Tata Kecantikan Rambut di SMK I Pekalongan, yang dibiayai dengan dana bantuan  block grant  APBD Provinsi Jateng tahun anggaran 2006 sebesar Rp 470 juta, diduga menyimpang.

Kasusnya kini tengah dinaikkan statusnya, dari penyelidikan ke penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan. Kejari juga telah menetapkan satu orang tersangka.

Kajari I Gede Gunawan Wibi­sana, mengata­kan, ’’Berda­sarkan hasil pemeriksaan serta pe­ngumpulan data-data terkait pembangunan Lab Batik dan TUK Tata Kecantikan Rambut diduga ada  penyimpangan tindak pidana korupsi.’’ Dijelaskan, sejak 1 Juli 2013, Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan No PRINT : 02/O.3.12/07/2013.

Kemudian, per 19 Juli 2013, kasusnya ditingkatkan pada tingkat penyidikan, sebagaimana dalam surat penyidikan No. PRINT 02/O.3.12/Fd.1/07/2013.

“Berdasarkan dari hasil penelusuran, dan data-data yang ada. Pembangunan gedung yang bersumber dari bantuan  block grant  Provinsi Jateng tahun 2006 itu ada indikasi penyimpangan. Kejaksaan telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial S,” terang Kajari, dalam konferensi pers usai upacara peringatan Hari Bakti Adhyaksa Ke-53 yang digelar di halaman Kantor Kejari Kota Pekalongan, Senin (22/7).

Harus Dikembalikan

Dijelaskan, dalam pembangunan Laboratorium Batik dan TUK itu dikerjakan secara swakelola oleh SMK I Pekalongan. Untuk itu ditunjuk seseorang selaku pelaksana pembangunan gedung tersebut. ‘’Dalam pembangunan gedung itu, berdasarkan hasil evaluasi hanya menghabiskan dana Rp 347 juta saja.’’

Oleh karena itu, akibat ada penyimpangan dalam proyek tersebut negara diperkirakan mengalami kerugian Rp 123 juta. “Pekerjaan swakelola, mestinya tidak diperbolehkan ada keuntungan. Jika, ada kelebihan dana dari hasil pembangunan, maka sisa dana tersebut, harus dikembalikan kepada negara. Tetapi, kenyataannya, dana sisa pembangunan, justru diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka S,” ujar Kajari. Bahkan, lanjut dia, gedung Laboratorium Batik dan TUK, belum dimasuk­kan dalam daftar inventaris dari SMK I Pekalongan. Kendati de­mikian, dalam penanganan kasus tersebut, pihaknya menyatakan tetap mengedepankan asas pra­duga tak bersalah.

Ditam­bah­kan, dalam Peringat­an Hari Bakti Adhya­ksa Ke-53 dan Ikatan Adhyaksa Dharma Karini Ke-23, Ke­­jari Kota Pekalongan menggelar berbagai kegiatan. (H63-49,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/23/231769/Dana-Block-Grant-Lab-Batik-Disidik-

23 Juli 2013 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Dua Tersangka Kembalikan Fee

SUARA MERDEKA – Selasa, 23 Juli 2013

  • Dugaan Korupsi Proyek PPID

REMBANG – Dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek percepatan pembangunan infrastruktur desa (PPID) mengembalikan uang fee proyek kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang.

Kepala Kejari Sudirman Syarif mengemukakan, uang yang di­kem­balikan ke kas negara Rp 22 juta. Uang sebesar itu dikembali­kan oleh Pejabat Pembuat Ko­mitmen (PPK) Abdul Muttaqin Rp 2 juta dan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Agus Su­piryanto sebesar Rp 20 juta.

“Uang fee proyek yang diserahkan nantinya akan dikembalikan ke kas negara,” ungkapnya saat menggelar syukuran peringatan Hari Bakti Adiyaksa, Minggu (21/7) sore.

Proyek PPID yang dikerjakan Dinas ESDM senilai Rp 1,4 miliar untuk peningkatan jalan Tegal­dowo-Wonokerto-Tahunan sepanjang 6,9 kilometer. Dalam pelaksanaannya diduga terjadi mark up jumlah pekerja sehingga memunculkan adanya upah fiktif.

Pelaksana proyek melaporkan adanya 370 pekerja yang terlibat. Namun, fakta yang terungkap diketahui hanya ada 20-30 pekerja. Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan, nilai kerugian negara atas kasus ini Rp 200 juta.

Berjalan Terus

Namun dari investigasi internal kejaksaan, nilai kerugiannya mencapai Rp 800 juta. Meski fee proyek sudah dikembalikan, Sudirman menegaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi proyek itu tak lantas berhenti.

“Pengusutan kasus itu masih berjalan terus. Pengembalian uang itu hanya akan menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman pada saat di pengadilan nanti,” ungkapnya.

Sudirman menegaskan, Kejari Rembang tak akan pandang bulu mengusut setiap kasus dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Rembang. Saat ini ada tiga kasus yang sedang dalam pemeriksaan.

Pemberkasan kasus dugaan buku ajar di lingkungan Dinas Pendidikan, PPID di lingkungan ESDM dan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di lingkungan Dinas Per­tanian dan Kehutanan (Distan­hut).

Sudirman mengungkapkan, sudah ada tersangka yang ditetapkan pada setiap kasus itu. Namun berkas pemeriksaan masih perlu dilengkapi lagi.

Ditargetkan pemberkasan ketiga kasus itu akan rampung Agustus mendatang dan akan langsung dilimpahkan ke Penga­dilan Tipikor Rembang. (H62-57,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/23/231776/Dua-Tersangka-Kembalikan-Fee

23 Juli 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Kasus Mantan Bupati Bantul – Ketua DPRD: Hibah KONI Disetujui Gubernur

SUARA MERDEKA – Minggu, 21 Juli 2013

BANTUL- Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Tustiyani menyatakan menghormati proses hukum yang tengah ditangani Kejati DIY atas penetapan tersangka mantan pejabat Pemkab Bantul.

Menurutnya, APBD 2011 dalam proses awal penyusunan, pencermatan hingga penetapan telah berjalan sesuai mekanisme dan tata aturan yang berlaku. Dikatakan, alat kelengkapan Dewan dalam proses pembahasan seluruh dana hibah 2011 telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang mengikat.

’’Dari awal kami tidak menemukan ada yang menyalahi peraturan dari dana hibah APBD tahun kemarin,’’ kata Tusti kemarin. Pendapat Ketua DPRD Bantul ini, juga dikuatkan dengan tidak adanya revisi atau rekomendasi yang diberikan Gubernur DIY dalam tahap konsultasi Rancangan APBD.

Aritinya, menyangkut alokasi anggaran program SKPD termasuk hibah KONI maupun Persiba secara tidak langsung telah disetujui Gubernur DIY untuk ditetapkan sebagai produk hukum peraturan daerah yang sah dan dapat diberlakukan. Secara terpisah, juru bicara Fraksi Karya Bangsa (FKB) DPRD Bantul Aslam Ridlo mengakui RAPBD Bantul telah melalui prosedur dan perencanaan yang matang dan berdasar tata aturan penganggaran, termasuk mengonsultasikan ke Gubernur DIY sebelum diputuskan dan berlaku untuk kurun waktu satu tahun.

Masih Rancangan Hanya saja, lanjut Aslam, tahap konsultasi ke Gubernur DIY masih berupa rancangan dan tidak sampai pada tahap analisis mendalam ada tidaknya proyeksi penyimpangan. Mengenai hibah KONI dan mengalir ke Persiba yang disoal penegak hukum, menurut Aslam pada tingkatan pelaksanaan APBD berjalan. ’’Mungkin saja karena Persiba itu sudah berbadan hukum, namun masih dapat alokasi,’’ katanya.

’’Beda halnya kalau hibah bantuan untuk sepakbola kampung yang belum berbadan hukum sepertinya malah memungkinkan dialokasikan menurut tata aturan,’’ tuturnya. Sementara EBW salah satu tersangka pemberian dana hibah KONI kepada Persiba mengaku, dirinya tidak bersalah walaupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Di samping itu, mantan Kepala Kantor Pora Bantul ini juga masih belum mengetahui jika dirinya telah disangka turut bersalah. ’’Saya sekarang masih berada di Jakarta,’’ katanya ketika dikonfirmasi wartawan kemarin. Meski demikian, dia menegaskan siap memberikan keterangan sepulang dari perjalanan dinasnya di Jakarta.(sgt-28)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/21/231598/Ketua-DPRD-Hibah-KONI-Disetujui-Gubernur

23 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Kepala Kemenag Kebumen Ditahan

SUARA MERDEKA – Selasa, 23 Juli 2013

  • Pemalsuan Data Tenaga Honorer

KEBUMEN – Mantan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kebumen Drs H Bambang Soecipto MPdI bersama dua bekas stafnya Sugeng dan Masmudin ditahan di Mapolres Kebumen.

Bambang Soecipto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kemenag Banyumas itu menjadi tersangka dalam perkara pemalsuan data tenaga honorer kategori I (K-1)  yang dimasukan ke dalam entre data CPNS Kemenag Kebumen.

Wakil Kepala Polres Kebumen Komisaris Polisi (Kompol) Hendro Purwoko SIK membenarkan adanya penahanan tersebut. Dia menyampaikan, penahanan mantan orang nomor satu di jajaran Kemenang Kebumen bersama dua anak buahnya itu dilakukan, Kamis (18/7) lalu. Hingga Senin (22/7), ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

”Ketiganya masih ditahan di tahanan Mapolres Kebumen,” ujar Hendro Purwoko SIK kepada wartawan usai pemusnahan minuman keras di halaman Mapolres Kebumen, Senin (22/7).

Lebih lanjut, dia menjelaskan perkara itu terjadi pada 2006 lalu. Adapun modus operandi yang dilakukan ialah dengan memalsukan data tenaga honorer. Berkas yang memenuhi syarat seharusnya sebanyak 63 orang tetapi yang diajukan lebih dari 145 orang. ”Dalam kasus ini honorer yang masuk 63 orang tersebut banyak yang tidak ikut ajukan. Sedangkan yang bukan honorer justru dimasukkan dalam entre data,”ujarnya. (J19-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/23/231784/Mantan-Kepala-Kemenag-Kebumen-Ditahan

23 Juli 2013 Posted by | KEBUMEN | Tinggalkan komentar

Akuntabilitas Pilkades

SUARA MERDEKA – Selasa, 23 Juli 2013

  • Oleh : A Zaini Bisri

MAKIN banyak persoalan terkait pemilihan kepala desa (pilkades). Sebagian dari persoalan yang tidak terselesaikan itu kemudian menjadi konflik yang berkepanjangan. Desa yang secara gineologis merupakan struktur sosial yang harmonis berubah menjadi medan konflik kekuasaan.

Perebutan kekuasaan di desa bermula dari jabatan kepala desa dengan fasilitasnya yang menarik perhatian warga. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari otonomi desa, yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, status otonomi desa itu dirinci lebih jauh dengan penjelasan tentang struktur organisasi desa dan mekanisme pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa tergambarkan sebagai miniatur dari sistem pemerintahan demokratis di tingkat nasional.

Kepala desa sebagai penanggung jawab pemerintahan desa yang dibantu aparat desa bertindak sebagai eksekutif pemerintahan, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislatif. Kepala desa dan BPD secara bersama-sama menyusun peraturan desa dan RAPBDes. Desa juga mempunyai kewenangan mengelola keuangan sendiri dan membentuk badan usaha milik desa (BUMDes).

Rezim Pilkades

Penyebab berbagai kasus pilkades dapat dipetakan menjadi tiga kategori: aturan main, kelembagaan, dan aktor. Tiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi kunci pemecahan berbagai persoalan pilkades. Kasus Pilkades Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, jelas mengacu pada aturan main. Dalam empat kali pemungutan suara ulang, bumbung atau kotak kosong selalu menang. Calon tunggal yang merupakan incumbent (petahana) selalu kalah. Tidak ada opsi lain untuk menyelesaikan kasus ini, kecuali pilkades terus diulang sampai calon tunggal menang.

Opsi itu jelas menutup rapat alternatif lain, boros biaya, dan menimbulkan kesan represif. Namun, itulah konsekuensi dari aturan main yang ada dalam Perda Nomor 11 Tahun 2006. Penyusun perda ini tampaknya tidak mempertimbangkan kemungkinan terjadinya eskalasi pemilihan, yang akhirnya menimbulkan kebuntuan.

Kualitas perda seperti itu sudah menjadi sorotan penelitian Litbang Kementerian Dalam Negeri (2009). Baik perda maupun keputusan kepala daerah, sebagai derivasi dari peraturan di tingkat nasional, belum mampu mengakomodasi kebutuhan hukum pilkades dalam tataran teknis dan operasional. Padahal, rezim pilkades tidak berbeda dari rezim pemilu. Tidak seharusnya pilkades diperlakukan secara diskriminatif.
Dalam kasus lain, ada perda yang mengatur pendaftaran pemilih pilkades dengan sistem stelsel aktif. Entah dengan pertimbangan apa sistem itu diperkenalkan, tetapi filosofi sistem itu terkesan tidak dikuasai dengan baik.

Stelsel aktif, sebagaimana diterapkan di Australia, berkaitan dengan status pemilih. Di Negeri Kanguru, memilih bukan hak melainkan kewajiban, sehingga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya akan terkena sanksi. Pemilih harus aktif mendaftarkan dirinya kepada panitia pemilihan.

Penyelesaian Sengketa

Ketiadaan payung hukum yang memadai berakibat sengketa dan konflik pilkades sulit diselesaikan. Mendasarkan solusi pada mekanisme musyawarah di tingkat desa saja tidak cukup. Pilkades, sebagaimana pemilu, adalah konflik yang direkayasa. Penyelesaiannya membutuhkan perangkat aturan main yang lengkap, detail, dan mengandung sanksi bagi yang melanggar. Hal ini diperlukan untuk mencegah pemberlakuan hukum rimba.

Aturan main membutuhkan lembaga pelaksananya dan aktor yang bertanggung jawab atas pemberlakuan peraturan tersebut. Ketika terjadi kasus revisi perda pilkades di Klaten, tidak ada aktor penanggung jawab. DPRD hanya mengatakan, mengubah perda lagi butuh waktu lama. Kejadian ini menunjukkan proses penyusunan perda mungkin tidak melalui serangkaian uji publik. Begitu pula kasus pilkades di Desa Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Ratusan pendukung kepala desa terpilih demo di balai desa.

Mereka menuntut kepastian pelantikan kepala desa terpilih oleh bupati setelah 40 hari pilkades, sesuai bunyi aturan. Kasus tersebut menunjukkan masih ada inkonsistensi dalam penerapan aturan pilkades. Apa pun kendalanya, baik karena birokrasi pemerintahan maupun keabsahan hasil pemilihan, ketentuan harus ditaati. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, batas waktu pelantikan kepala desa terpilih bahkan hanya 30 hari.

Komplikasi persoalan hukum itu, sebagaimana hasil kajian Litbang Kementerian Hukum dan HAM (2011), menyebabkan ketiadaan jaminan politik atas hasil pilkades. Kebuntuan penyelesaian sengketa bukan saja mempertajam konflik melainkan bisa membuat para aktor frustrasi.
Bayangkan, ada calon kepala desa yang mengaku telah habis biaya Rp 1 miliar untuk ikut pilkades.

Kesimpulannya, akuntabilitas pilkades masih rendah. Demokrasi di desa masih semu dan sulit diharapkan menopang otonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Solusinya adalah rekonstruksi pilkades dengan memperlakukannya sebagai rezim pemilu, lengkap dengan perangkat aturan dan mekanisme yang imparsial sehingga ada jaminan kepastian hukum. (10)

— A Zaini Bisri, wartawan Suara Merdeka, mahasiswa program doktor Universitas Diponegoro

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/23/231830/Akuntabilitas-Pilkades

23 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Tantangan Ganjar dan Realitas Korupsi

SUARA MERDEKA – Selasa, 23 Juli 2013

TAJUK RENCANA

Pernyataan menggelitik disampaikan oleh calon gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo dalam diskusi dengan para aktivis antikorupsi di kantor KP2KKN, belum lama ini. Dia menceriterakan tentang gaji kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng. “Saya tanya gajinya, dia jawab antara Rp 6 juta dan Rp 7 juta. Wah, saya bilang orang ini pasti potensi korupsinya besar, wong gaji segitu bisa nangkring di atas Harley (motor Harley Davidson),”  kata Ganjar.

Realitas mengenai gelagat korupsi digambarkan bisa dicium oleh rakyat dari tongkrongan mewah pejabat, tetapi rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Kondisi ini menunjukkan rangkaian yang saling bertaut antara jabatan, peluang, dan gaya hidup. Ironi antara kondisi riil gaji dengan tampilan, bisa mengundang kecurigaan gaya hidup itu “terjembatani” oleh pemanfaatan jabatan dan kewenangan. Kasus patgulipat pajak Gayus Tambunan menjadi contoh nyata perilaku itu.

Jika realitas semacam itu menjadi “bacaan” keseharian rakyat, lalu Ganjar mengilustrasikan sebagai gambaran kondisi birokrasi pemerintahan, lalu sikap apa yang akan dirumuskan untuk membangun kultur baru? Dia menjanjikan, setelah dilantik 23 Agustus mendatang akan menjalankan reformasi birokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah diminta untuk memberi masukan penyusunan blue print reformasi birokrasi, termasuk lelang jabatan yang akan diterapkan di semua sektor.

Tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sejauh ini masih beredar lebih sebagai jargon politik ketimbang kredo profesional. Membangun budaya birokrasi yang benar-benar bertanggung jawab untuk pelayanan rakyat jelas butuh komitmen dan waktu, karena selama ini mentalitas apa-rat pemerintahan telah terkultur ke dalam sistem dan struktur yang korup. Tekad Ganjar, dari sisi komitmen akan diuji mulai dari pengenalan konsep lelang jabatan.

Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melakukan ge-brakan mencairkan kebekuan budaya birokrasi dengan gaya-gaya radikal. Ahok menargetkan pelayanan cepat dengan menghapus sekat-sekat kultural yang cenderung lambat dan “menjual jasa layanan”. Awalnya, gaya Ahok menimbulkan resistensi. Syarat untuk sikap demikian adalah ke-beranian untuk populer di lingkungan aparat birokrasi, tetapi pasti akan mendapat dukungan rakyat.

Kita support tekad kerja sama Ganjar Pranowo dengan para aktivis antikorupsi dan akademisi di provinsi ini untuk merancang sistem pencegahan dan pengendalian korupsi. Tiga hal akan dikonsentrasikan, yakni pencegahan korupsi kepala daerah, korupsi anggaran, dan korupsi bantuan sosial. Jika mengadopsi kiprah duet Joko Widodo – Ahok di Jakarta, pembagian tugas dalam reformasi birokrasi ini juga harus me-maksimalkan peran Heru Sudjatmoko, wakil gubernur terpilih.

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/23/231839/Tantangan-Ganjar-dan-Realitas-Korupsi

23 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Andi Siap Ditahan setelah Lebaran

SUARA MERDEKA – Sabtu, 20 Juli 2013

JAKARTA –  Mantan menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng menyatakan siap ditahan setelah Idul Fitri 1434 H.

Hal itu diungkapkannya usai  diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang di gedung Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7) kemarin.

”Dari awal dia sudah katakan dan tunjukkan kalau dia sangat siap. Mulai dari dinyatakan sebagai tersangka dia langsung mengundurkan diri secara sukarela, kalau pemanggilan dia juga datang,” ujar Kuasa Hukum Andi, Luhut Pangaribuan.

Meski demikian, menurut Luhut dalam undang-undang disebutkan bahwa seorang tersangka tidak harus ditahan. Tersangka bisa ditahan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pembe­rantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan Anas Urbaningrum dan Andi Malla­rangeng akan ditahan setelah  Idul Fitri 1434 H. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek sarana dan prasarana pusat olahraga di Hambalang.

Informasi Baru

Usai menjelani pemeriksaan selama dua jam dalam penyidikan kasus dugaan korupsi  Hambalang,  Andi  mengaku ditanya soal informasi terbaru yang diterima KPK dalam kasus Hambalang.

Ditanya apakah informasi itu soal kerabat istana yang disebut-sebut dalam kasus Hambalang, dia enggan berkomentar.  Dia juga tidak menjawab pertanyaan soal kerabat istana yang pernah diperiksa KPK bernama Silviana Solehah. ‘’Itu saja, ya,’’ kilah Andi.

Mesti kemarin tidak ditahan, namun semua tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK pasti dilakukan penahanan, Andi mengaku menyerahkan kepada KPK. Menurut Andi, kapan pun, dirinya selalu memenuhi panggilan penyidik KPK. Dia pun mengaku sejak dulu dirinya siap bekerja sama penuh dengan KPK untuk menuntaskan kasus ini.’’Saya siap kerja sama penuh,’’ katanya.

Sebelumnya, Wisler Manalu, Ketua Panitia Lelang Proyek Hambalang yang pernah diperiksa dalam kasus yang sama pernah meng­aku diperiksa penyidik soal Silviana, yang selama ini lebih dikenal dengan panggilan Ibu Pur. ‘’Pernah ditanya. Sepintas saja. Lupa kapan,’’ kata Wisler.

Menurut Wisler, ia sama sekali tidak kenal dengan perempuan yang diduga dekat dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono itu.  ‘’Pernah penyidik tanya soal Ibu Pur,” ujar Wisler. (J13,viva-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/20/231574/Andi-Siap-Ditahan-setelah-Lebaran

23 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: