KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tekan Korupsi, Ganjar Rombak Birokrasi

JOGLOSEMAR.CO – Senin, 22/07/2013 

Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo

SEMARANG–Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah terpilih, mengaku siap melakukan reformasi birokrasi, di antaranya dengan menerapkan konsensus politik yang transparan.

“Yang bisa dilakukan birokrasi adalah pencegahan dan pencegahan yang bagus dengan penataan atau reformasi birokrasi,” kata Ganjar Pranowo, di Semarang, Minggu (21/7).

Pernyataan Ganjar tersebut disampaikan di sela diskusi bersama dengan tema Beranikah Jateng Mboten Korupsi di Kantor Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng.

Ganjar menjelaskan, dengan adanya konsensus politik, publik akan dilibatkan dalam membuat pola anggaran atau ada ruang publik.

Hal lain yang akan diterapkan adalah dengan menjadikan pelayanan publik di Jateng satu atap karena selama ini kritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelayanan publik di Jateng tidak mau membuat pelayanan satu atap.

Ganjar mengaku banyak menerima masukan dari masyarakat pentingnya perbaikan infrastruktur yang jika dilihat dari anggarannya sangat kurang. Oleh karena itu, lanjut Ganjar, pihaknya akan melakukan optimalisasi pendapatan, melakukan efisiensi belanja pegawai, dan memaksimalkan pemasukan dari BUMD.

“Dua tahun terakhir belanja pegawai tinggi karena bersembunyi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) sehingga hal yang tersembunyi harus menjadi lebih transparan,” tandasnya.

Terkait dengan mengoptimalkan pemasukan dari BUMD, Ganjar berencana menerapkan lelang jabatan, misalnya untuk Dirut Bank Jateng adalah yang mampu menghasilkan pendapatan dengan nominal tertentu.

Ganjar menegaskan, dengan adanya penambahan anggaran atau pendapatan, pembangunan di Jateng akan meningkat dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. “Selain pelayanan masyarakat meningkat, mereka yang bekerja tidak hanya kerja rodi, tetapi kesejahteraan juga meningkat,” tukas Ganjar.  Ant

Sumber : http://joglosemar.co/2013/07/tekan-korupsi-ganjar-rombak-birokrasi.html

22 Juli 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Ganjar Pranowo Siap Reformasi Birokrasi

REPUBLIKA ONLINE – Minggu, 21 Juli 2013

Antara/R. Rekotomo
Pasangan cagub dan cawagub Jateng nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) dan Heru Sudjatmoko (kanan) saat mengikuti debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jateng, di Semarang, Jumat (10/5) malam.
Pasangan cagub dan cawagub Jateng nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) dan Heru Sudjatmoko (kanan) saat mengikuti debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jateng, di Semarang, Jumat (10/5) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo, mengaku siap melakukan reformasi birokrasi, di antaranya dengan menerapkan konsensus politik yang transparan.

“Yang bisa dilakukan birokrasi adalah pencegahan dan pencegahan yang bagus dengan penataan atau reformasi birokrasi,” kata Ganjar Pranowo di Semarang, Ahad (21/7).

Pernyataan Ganjar tersebut disampaikan di sela diskusi bersama dengan tema “Beranikah Jateng ‘Mboten’ Korupsi” di Kantor Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng.

Ganjar menjelaskan, dengan adanya konsensus politik, publik akan dilibatkan dalam membuat pola anggaran atau ada ruang publik.

Hal lain yang akan diterapkan adalah dengan menjadikan pelayanan publik di Jateng satu atap karena selama ini kritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelayanan publik di Jateng tidak mau membuat pelayanan satu atap.

Ganjar mengaku banyak menerima masukan dari masyarakat pentingnya perbaikan infrastruktur yang jika dilihat dari anggarannya sangat kurang.

Oleh karena itu, lanjut Ganjar, pihaknya akan melakukan optimalisasi pendapatan, melakukan efisiensi belanja pegawai, dan memaksimalkan pemasukan dari BUMD.

“Dua tahun terakhir belanja pegawai tinggi karena bersembunyi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sehingga hal yang tersembunyi harus menjadi lebih transparan,” katanya.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/13/07/21/mqahrf-ganjar-pranowo-siap-reformasi-birokrasi

22 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Ganjar Pranowo Siap Reformasi Birokrasi

TRIBUN JATENG – Minggu, 21 Juli 2013 

Ganjar Pranowo Siap Reformasi Birokrasi

Ganjar Heru

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah terpilih, mengaku siap melakukan reformasi birokrasi, di antaranya dengan menerapkan konsensus politik yang transparan.

“Yang bisa dilakukan birokrasi adalah pencegahan dan pencegahan yang bagus dengan penataan atau reformasi birokrasi,” kata Ganjar Pranowo di Semarang, Minggu (21/7/2013), seperti dikutip Antara.

Pernyataan Ganjar tersebut disampaikan di sela diskusi bersama dengan tema “Beranikah Jateng ’Mboten’ Korupsi” di Kantor Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng.

Ganjar menjelaskan, dengan adanya konsensus politik, publik akan dilibatkan dalam membuat pola anggaran atau ada ruang publik.

Hal lain yang akan diterapkan adalah dengan menjadikan pelayanan publik di Jateng satu atap karena selama ini kritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelayanan publik di Jateng tidak mau membuat pelayanan satu atap.

Ganjar mengaku banyak menerima masukan dari masyarakat pentingnya perbaikan infrastruktur yang jika dilihat dari anggarannya sangat kurang.

Oleh karena itu, lanjut Ganjar, pihaknya akan melakukan optimalisasi pendapatan, melakukan efisiensi belanja pegawai, dan memaksimalkan pemasukan dari BUMD. “Dua tahun terakhir belanja pegawai tinggi karena bersembunyi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sehingga hal yang tersembunyi harus menjadi lebih transparan,” katanya.

Terkait dengan mengoptimalkan pemasukan dari BUMD, Ganjar berencana menerapkan lelang jabatan, misalnya untuk Dirut Bank Jateng adalah yang mampu menghasilkan pendapatan dengan nominal tertentu.

Ganjar menegaskan bahwa dengan adanya penambahan anggaran atau pendapatan, pembangunan di Jateng akan meningkat dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik.”Selain pelayanan masyarakat meningkat, mereka yang bekerja tidak hanya kerja rodi, tetapi kesejahteraan juga meningkat,” demikian Ganjar Pranowo.

Sementara itu, KP2KKN mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng terpilih, akan bebas korupsi. Koordinator KP2KKN Jawa Tengah Oly Viana Agustine di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa dorongan bebas korupsi tersebut sesuai dengan moto yang diusung Ganjar Pranowo bersama pasangannya saat kampanye Pilgub Jateng, yakni “Mboten Ngapusi lan Mboten Korupsi”.

Tidak sekadar mendorong, lanjut Oly, tetapi KP2KKN juga menyodorkan peta korupsi di Jawa Tengah sejak 2011, 2012, hingga pertengahan 2013 sehingga dapat menjadi acuan dalam pencegahan hingga penegakan hukum. Oly mengemukakan bahwa KP2KKN mencatat hingga pertengahan tahun 2013 (1 Januari hingga 30 Juni) ada sebanyak 143 kasus dengan 194 pelaku (tersangka/terdakwa/terpidana).

“Jumlah tersebut memang cukup tinggi dibandingkan dengan catatan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ada 84 kasus korupsi dengan 91 pelaku, sedangkan data Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang terdapat 52 kasus korupsi dan 52 pelaku,” katanya.

Dari kasus tersebut, kata dia, lima besar sektor yang menjadi ladang korupsi adalah anggaran (52 kasus), infrastruktur (37 kasus), hibah/bansos (20 kasus), pengadaan barang dan jasa (15 kasus), dan pendidikan (12 kasus).

Sementara itu, jika dilihat sebaran pelaku korupsi, KP2KKN mencatat pegawai negeri sipil (PNS) paling mendominasi (61 pelaku), DPRD (38 pelaku), swasta (30 pelaku), dan perangkat desa (26 pelaku).

Jika lihat dari pelaku korupsi, baik data di Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kata Oly, pelaku dari eksekutif atau PNS paling banyak. Untuk sektor korupsi, lanjut dia, hingga pertengahan tahun 2013, dibandingkan dengan peta korupsi pada tahun 2011 dan 2012, tidak jauh berbeda, yakni paling banyak pada anggaran dan infrastuktur.

“Begitu juga aktornya juga banyak dari PNS dan DPRD sehingga dengan seluruh peta korupsi yang disodorkan KP2KKN Jateng, pemerintahan di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo dapat lebih baik,” demikian Oly Viana Agustine. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2013/07/21/ganjar-pranowo-siap-reformasi-birokrasi

22 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Ganjar: Kadinas Naik Harley Pasti Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 21 Juli 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Korupsi terjadi setiap hari di setiap daerah di Jawa Tengah. Meski rakyat bisa mencium gelagat korupsi dari tongkrongan mewah pejabat, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

Hal itu disampaikan Calon Gubernur Jateng terpilih Ganjar Pranowo dalam diskusi dan buka bersama di Kantor KP2KKN, Minggu (21/7). Ganjar berbincang hangat tentang persoalan korupsi dengan para aktifis antikorupsi Jateng. Hadir juga Ketua KPU Jateng Fajar Saka, Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah, Dewan Etik KP2KKN yang juga Mantan Wakil Wali Kota Semarang Mahfudz Ali, Ketua GP Anshor Jateng Jabir Alfaruqi dan Pengamat Politik Undip Budi Setiyono.

Diskusi diawali dengan cerita Ganjar soal gaji kepala dinas di lingkungan Pemprov Jateng. “Saya tanya gajinya, dia jawab antara Rp 6 juta dan Rp 7 juta. Wah, saya bilang orang ini pasti potensi korupsinya besar, wong gaji segitu bisa nangkring di atas harley (motor Harley Davidson),” katanya.

Maka hal pertama yang ia lakukan setelah dilantik sebagai gubernur adalah menjalankan reformasi birokrasi. Ganjar telah meminta KPK memberi masukan dalam penyusunan blue print reformasi birokrasi itu. Termasuk sistem lelang jabatan yang akan diterapkan di semua sektor.

Selain itu, keterlibatan LSM dan akademisi mutalk diperlukan. Terutama dalam merancang sistem pencegahan dan pengendalian korupsi sejak dini. “Saya menantang KP2KKN untuk membuat sistem pencegahan korupsi. Pencegahannya meliputi korupsi kepala daerah, korupsi anggaran, dan korupsi bantuan sosial (bansos),” tandasnya.

Namun meminta pegawai bekerja lebih keras juga harus disertai pemberian insentif yang memadai. Ganjar tak ingin PNS di Jateng seperti kerja rodi karena tak sebandingnya pendapatan dengan beban kerja. “Jakarta kan insentifnya tinggi sekali.”

Untuk mendapatkan dana insentif, Pemprov Jateng harus memaksimalkan pendapatan daerah. Sumbangan pendapatan terbesar yang masih dari pajak harus diimbangi sumber-sumber pendapatan lain dan meminimalkan kebocoran. Salah satunya dengan pemantauan online, langsung dari meja kerja gubernur.

“Saya ingin setiap pemasukan pendapatan dilaporkan transparan dan online bisa saya pantau tiap hari. Saya sudah konsultasikan dengan tim IT dan seharusnya bisa,” katanya.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/07/21/165404/Ganjar-Kadinas-Naik-Harley-Pasti-Korupsi

22 Juli 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Cegah APBD bocor, Ganjar gandeng komite pemberantasan KKN

MERDEKA.COM – Senin, 22 Juli 2013 

Cegah APBD bocor, Ganjar gandeng komite pemberantasan KKN

Ganjar Pranowo. ©2012 Merdeka.com

Jargon atau tage line ‘mboten korupsi mboten ngapusi’ yang disuarakan gubernur Jateng terpilih, Ganjar Pranowo akan benar-benar diwujudkan menjadi program nyata di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jateng.

Saat menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Ganjar secara terang-terangan meminta KP2KKN Jateng untuk membuatkan sistem pencegahan korupsi, yang nantinya akan diterapkan ke semua instansi-instansi dan dinas-dinas.

“Saya menantang KP2KKN untuk membuat sistem pencegahan korupsi. Pencegahannya meliputi korupsi kepala daerah, korupsi anggaran, dan korupsi bantuan sosial (bansos),” kata Ganjar di Semarang, Minggu (21/7).

Lebih jauh, Ganjar mengutarakan bahwa nanti dalam sinerginya bersama KP2KKN Jateng, dirinya akan memerintahkan kepala instansi dan dinas untuk mempersilakan KP2KKN Jateng masuk dan melakukan edukasi pencegahan korupsi.

“Baru satu-satunya ini ada gubernur yang berani melakukan hal seperti ini, dan kami menyambut sinergi ini dengan positif. Kami jadi bisa bekerja lebih baik dalam hal mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi,” kata Koordinator KP2KKN Jateng Eko Haryanto.

Rencananya, KP2KKN Jateng dalam seminggu ke depan akan menggodok sistem pencegahan korupsi yang akan diterapkan di pemerintahan Jateng yang baru.

Termasuk di dalamnya pengawasan terhadap aliran keuangan untuk belanja daerah yang akan dimonitor penggunaan dan penganggarannya.

[cob]

22 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Koruptor Sebaiknya Jangan Diberi Remisi

KORAN JAKARTA – Senin, 22 Juli 2013
Revisi PP 99/2012
Koruptor Sebaiknya Jangan Diberi Remisi

ISTIMEWA

JAKARTA – Koruptor tidak perlu lagi diberikan remisi atau pengurangan masa hukuman. Pasalnya, koruptor itu sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan mengorupsi uang rakyat dan tidak adil bila diberi pengurangan hukuman lagi.

Penegasan tersebut diungkapkan Direktur Monitoring Peradilan dan Aparat Penegah Hukum KP2KKN (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme) Eko Haryanto saat dihubungi Koran Jakarta, Minggu (21/7).

Menurut Eko, sudah seharusnya koruptor tidak diberikan remisi. “Kalau mau memberi jera para koruptor, jangan memberi remisi kepada mereka. Selama ini, mereka seakan diberi kemewahan dengan diberi remisi, padahal kejahatan yang mereka lakukan sangat menyengsarakan masyarakat,” kata Eko.

Menurut Eko, terlebih hal itu perlu diterapkan karena saat ini, timbul fenomena dimana peradilan hanya menghukum ringan para koruptor. Sehingga bila diberikan remisi, semakin membuat nyaman koruptor saat menjalani hukuman penjara.

Ditanya tentang anggapan segelintir orang kalau tidak diberikan remisi seperti membuat koruptor itu dihukum dua kali, Eko mengatakan, anggapan itu tidaklah benar. “Justru merekalah (koruptor) itu yang melanggar HAM rakyat banyak, karena mereka itu merampok uang rakyat. Untuk apa kita pikirkan HAM untuk satu orang, tetapi malah mengorbankan HAM seluruh rakyat,” tukas Eko.

Sementara itu, Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Muji Rahayu Kartika mengatakan pengetatan pemberian remisi diatur dalam Laporan Peer Review Implementasi Konvensi Anti Korupsi, dimana penekanannya pada pengurangan hukuman bagi koruptor yang mau bekerja sama untuk mengungkap korupsi yang lebih besar. “Di dalam PP No.99 Tahun 2012, hal tersebut dapat ditemukan pada Pasal 34 A Ayat 1 Huruf a,” kata Muji.

Dijelaskannya, dengan begitu, adanya PP bukanlah untuk memperberat syarat pemberian remisi, tetapi justru memperingan. “Orang bisa mendapat remisi tanpa perlu membayar, hanya perlu kerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap mafia kejahatannya,” ujar Muji.

Sebelumnya, pengamat hukum sekaligus pengajar Ilmu Kajian Kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi, narkoba, dan teroris sudah seharusnya diperketat, bukan malah sebaliknya. Alasannya, kejahatan yang dilakukan oleh terpidana ketiga jenis kejahatan tersebut termasuk sangat luar biasa (extra ordinary crime).

Menurut Bambang, besar-kecilnya pemberian remisi seharusnya berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan terpidana tersebut. “Pemberian remisi kepada koruptor tentu jauh berbeda dengan remisi yang diberikan kepada maling ayam. Karena kejahatan yang dilakukan oleh koruptor tersebut tergolong kejahatan yang sangat luar biasa, karena itu perlu dipertimbangkan pemberian remisinya,” tukas Bambang.

Tidak hanya terhadap koruptor saja, pemberian remisi terhadap gembong narkoba atau tokoh teroris juga sudah seharusnya diperketat. Terkait dengan pemberian remisi itu sendiri, kata Bambang, seharusnya diperhatikan dan diberantas praktik-praktik jual-beli pemberian remisi.

“Jadi jangan masalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Remisi itu yang selalu dikedepankan tetapi berantaslah praktik-praktik jual-beli remisi. Tidak mungkin ada SK (surat keputusan) tentang kelakuan baik bila tidak ada embel-embel lainnya, jadi perbaikilah sistem itu,” ujar Bambang. eko/P-3

Sumber : http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/124657

22 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KPK Lakukan Riset Hitung Biaya Sosial Akibat Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 21 Juli 2013

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang melakukan riset untuk menghitung biaya sosial yang ditimbulkan akibat korupsi. Riset akan menjadi acuan untuk menyusun guideline atau buku panduan untuk menentukan hukuman dan denda bagi para koruptor.

Demikian disampaikan pakar kriminalitas ekonomi UGM Rimawan Pradiptyo PhD kepada wartawan di ruang sidang pimpinan UGM. Sebagai salah satu tim riset KPK. Dia mengungkapkan korupsi telah menimbulkan biaya sosial di masyarakat. Karena itu, diperlukan metoda untuk menghitung biaya sosial yang ditimbulkan akibat korupsi.

Baginya, hukuman bagi para koruptor selama ini terlalu ringan bila dibanding dengan kerugian negara yang dikorupsi. Hukuman hanya berdasar kerugian eksplisit, sementara biaya antisipasi dan reaksi terhadap korupsi belum diperhitungkan.

Korupsi kelas gurem yang menilep kurang dari 10 juta dituntut jaksa hukuman 28 bulan, kemudian diputus pengadilan negeri dan diperkuat keputusan MA 18,42 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Korupsi besar untuk kasus 1 miliar hingga kurang dari 25 miliar, dituntut jaksa 66 bulan atau 5 tahun 6 bulan, namun dalam faktanya putusan MA hanya 40,6 bulan atau 3 tahun 6 bulan.

Sementara koruptor kakap dengan kasus korupsi 25 miliar keatas dituntut 102 bulan atau sekitar 8 tahun, namun pada akhirnya diputus pengadilan sekitar 69 bulan atau 6 tahun.

“Yang perlu diingat ini baru diketok, nanti tentunya masih ada grasi, remisi dan sebagainya dan dimanapun di dunia pasti masih dipotong keringanan hukuman sekitar 40-50 persen,” kata peneliti di P2EB FEB UGM.

Memang tidak adil nilep uang negara 168,19 triliun, maka hukuman finansial hanya 15,09 triliun. Itupun sudah termasuk denda dan biaya pengganti. “Lalu siapa yang menanggung sisanya, ya tentu kita semua. Indonesia memang hebat, bukan hanya orang kaya saja yang mendapat subsidi, karena mengkonsumsi BBM bersubsidi, tapi para koruptor pun disubsidi, itu menjadi program-program paling dahsyat sedunia,” tambahnya.

Dikatakan, rakyat adalah pihak yang paling dirugikan akibat korupsi. Karena uang negara yang dikorupsi berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat pada negara. Melalui estimasi biaya sosial maka diharapkan hukuman dan denda bagi koruptor akan lebih maksimal.

“Karena itu diperlukan estimasi biaya sosial korupsi di Indonesia karena tingkat korupsi di Indonesia sudah sangat kronis dan dengan estimasi biaya sosial korupsi dapat dipergunakan untuk penentuan hukuman kepada koruptor,” tambahnya.

( Bambang Unjianto / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/07/21/165345/KPK-Lakukan-Riset-Hitung-Biaya-Sosial-Akibat-Korupsi

22 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim Sarankan Widodo Banding

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 20 Juli 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) DKI Jakarta, Sudharmawati Ningsih menyarankan agar menyarakan terdakwa, Team Leader Sumatera Light North (SLN) Kabupaten Duri, Riau PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Widodo untuk mengajukan banding.

Widodo divonis bersalah dan dijatuhi dua tahun penjara terkait kasus korupsi proyek pemulihan lahan tercemar minyak atau bioremediasi. Kuasa hukum Widodo, Dasril mengaku mendapatkan saran dari Sudharmawati agar perkara Widodo diuji kembali di tingkat banding.

“Ada hal yang kami cermati, di akhir persidangan, ketua majelis sampaikan, ketika nanti banding untuk kembali memeriksa perkara,” ujar Dasril ketika dihubungi, Sabtu (20/7).

Dasril menilai pernyataan Sudharmawati merupakan keraguan seorang hakim atas putusannya.

“Dari nada seperti itu, ada indikasi ketidakpercayaan diri  hakim memutus, sehingga ini harus diuji ditingkat banding, mereka berharap ada putusan lebih baik di banding dan kasasi,” ujarnya.

Dasril mengatakan, pihaknya akan menjalankan saran dari Sudharmawati untuk banding. Pihaknya akan mengajukan banding karena hakim keliru menilai fakta dan keterangan saksi di antaranya tentang OE yang disetujui BP Migas disusun sebelum penyusunan harga, tapi majelis hakim berpendapat itu harus dilakukan sebelum lelang.

Kemudian, dakwaan seperti hasil copy paste, tanpa melihat bukti, sehingga ini dibantah dengan adanya dissenting opinion.

( Nurokhman / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/07/20/165311/-Hakim-Sarankan-Widodo-Banding

22 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Selamatkan Rp 29,79 M Uang Negara

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 21 Juli 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pada semester pertama tahun 2013 ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 29,79 miliar. Uang negara itu tercatat sebagai kerugian yang diakibatkan dari kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejati sejak Januari hingga Juni 2013.

“Untuk semester satu ini, Kejati Jawa Tengah  mendapat peringkat pertama se-Indonesia dalam penanganan perkara korupsi,” kata Kepala Kejati Jawa Tengah, Armold BM Angkow dalam siaran persnya, Minggu (21/7).

Sampai penutupan bulan Juni 2013, Kejati mencatat masih menyelidiki 57 perkara korupsi dan menyidik 89 perkara korupsi. Sementara, perkara yang sudah sampai di tingkat penuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang mencapai 72 berkas. Sebanyak 23 perkara berasal dari penyidikan polisi dan 49 perkara dari penyidikan kejaksaan.

Pemerhati Kinerja Penegak Hukum dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengatakan kinerja Kejati tetap perlu diawasi. “Kelihatannya banyak kasus yang ditangani. Tapi yang macet juga banyak,” kata Eko.

Berdasar catatan KP2KKN, setidaknya ada 14 kasus yang penanganannya tersendat di jajaran kejaksaan di Jawa Tengah. Diantaranya adalah kasus GLA Karanganyar tahun 2006-2007, kasus APBD Sragen tahun 2003-2010, kasus bantuan sosial profinsi Jateng tahun 2010-2011, pengadaan buku ajar dan kasus bantuan sosial Wonosobo, kasus pembangunan Pasar Kliwon Temanggung tahun 2002-2003, serta kasus dana tali asih DPRD Wonogiri tahun 2004.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/07/21/165403/Kejati-Selamatkan-Rp-2979-M-Uang-Negara

22 Juli 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Rp 29,79 M Uang Negara Diselamatkan

SUARA MERDEKA – Senin, 22 Juli 2013

SEMARANG – Semester pertama ini, Kejati Jateng menyelamatkan uang negara Rp 29,79 miliar. Uang negara itu tercatat sebagai kerugian yang diakibatkan dari kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejati sejak Januari hingga Juni 2013.

”Jateng mendapat peringkat pertama se-Indonesia dalam pe­nanganan perkara korupsi,” kata Kepala Kejati Jateng, Arnold BM Angkow dalam siaran persnya, kemarin.

Sampai penutupan bulan Juni 2013, Kejati mencatat masih menyelidiki 57 perkara korupsi dan menyidik 89 perkara korupsi. Sementara, perkara yang sudah sampai di tingkat penuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang mencapai 72 berkas. Sebanyak 23 perkara berasal dari penyidikan polisi dan 49 perkara dari penyi­dikan kejaksaan.

Selain penyelamatan kerugian negara dari kasus korupsi, Kejati Ja­teng telah memulihkan Rp 9,2 miliar uang negara dari bi­dang perdata dan tata usaha negara.

Tercatat 10 nota kesepahaman dengan BUMN telah ditandata­ngani. Selain itu telah diterbitkan 24 surat kuasa khusus, enam pe­layanan legal opinion, 14 legal assistence dan 24 pelayanan hu­kum lain.

Hingga Juni 2013, tercatat 4.335 Surat Pemberitahuan Di­mu­lainya Penyidikan perkara dari Kepoli­sian masuk ke Kejati. Di­tambah sisa tahun lalu sebanyak 597 surat. Dari jumlah tersebut, yang telah dilimpahkan ke pengadilan ber­jumlah 4.440 perkara dan sisanya masih dalam proses.

Perlu Diawasi

Disisi lain, bidang Intelijen Ke­jati juga gencar melaksanakan penerangan hukum. Tak kurang 76 kegiatan sudah dilakukan dalam rangka sosialisasi hukum. Intelijen juga menjalin kerja sama khusus bidang penerangan hu­kum dengan Badan Pimpinan Dae­rah gabungan Pelaksana Konstruksi nasional Indonesia dan PT Bank Pemba­ngunan Daerah Jawa Tengah.

Pemerhati Kinerja Penegak Hu­kum dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Ko­lusi dan Nepotisme (KP2­KKN) Jawa Tengah, Eko Har­yanto me­ngatakan kinerja Kejati tetap perlu diawasi. ”Kelihatan­nya banyak kasus yang ditangani. Tapi yang macet juga banyak,” kata Eko.

Berdasar catatan KP2KKN, setidaknya ada 14 kasus yang pe­nanganannya tersendat di jajaran kejaksaan di Jawa Tengah. Di antara­nya adalah kasus GLA Karanganyar tahun 2006-2007, kasus APBD Sragen tahun 2003-2010, kasus bantuan sosial provinsi Jateng tahun 2010-2011, pengadaan buku ajar dan kasus bantuan sosial Wonosobo, kasus pembangunan Pasar Kliwon Temang­gung tahun 2002-2003, serta kasus dana tali asih DPRD Wonogiri tahun 2004. (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/22/231709/Rp-2979-M-Uang-Negara-Diselamatkan

22 Juli 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: