KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi DKP Jateng, Bambang Santoso Minta Bebas

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Terdakwa korupsi proyek pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Bambang Santoso minta dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Permintaan itu disampaikan oleh penasihat hukumnya, Yohanes Winarto dalam berkas duplik yang dibacakan dalam sidang Rabu (17/6). Duplik itu memperkuat pembelaan Bambang yang dibaca pekan lalu, setelah ia dituntut lima tahun penjara.

Bambang adalah Kuasa Pengguna Anggaran DKP. Menurut Yohanes, dalam proyek yang dimejahijaukan itu, Bambang tak layak dihukum. Sebab Bambang sama sekali tak menerima uang dari korupsi yang didakwakan. Tujuh unit kapal juga sudah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Cilacap dan Kebumen.

“Bahkan tujuh unit kapal itu sudah dipergunakan dan bisa menambah penghasilan nelayan. Kerugian negara juga tidak ada. BPK maupun BPKP tidak pernah melakukan audit secara khusus terhadap perkara ini,” kata Yohanes.

Kasus ini bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang menyebutkan adanya pekerjaan yang belum diselesaikan di penghujung tahun 2011. Proyek pembelanjaan kapal itu dikerjakan oleh PT Marintek Jaya Utama dengan kontrak Rp 10,9 miliar dengan batas waktu 18 Desember 2011. Hingga tenggat berakhir, pekerjaan PT Marintek hanya mencapai 93,54 persen. Pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 706 juta.

Selain itu, belum dilakukan fishing trial senilai Rp 168 juta. Dokumen kapal senilai Rp 175 juta juga belum dilengkapi. PT Marintek belum membayar denda keterlambatan proyek selama 18 hari, sebesar Rp 196,9.

Sedianya, jaminan proyek sebesar Rp 550 juta dicairkan dan dimasukkan ke kas daerah. Namun Bambang dan Direktur PT Marintek, Sunar Wibowo justru membuat adendum secara tidak benar, seolah-olah kontrak diperpanjang.

Ditegaskan Yohanes, seluruh kekurangan pekerjaan itu telah dipenuhi PT Marintek pada Februari 2012. Pemenuhan dokumen kapal terkendala karena KUB penerima bantuan kapal belum berbadan hukum. Sementara fishing trial serta penyerahan kapal mundur karena kondisi cuaca buruk berdasar data BMKG.

Pada akhirnya, lanjut Yohanes, tujuh unit kapal itu telah diserahterimakan April 2012. Karena dilaksanakan oleh Gubernur jadi menyesuaikan jadwal Gubernur Jawa Tengah.

Dalam kasus ini, Sunar Wibowo dituntut enam tahun penjara dan wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp 550 juta. Dua terdakwa lain dalam kasus ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Nugroho Joko Kresnanto dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Hayuning Les­tan­tun saat ini juga sedang menjalani proses sidang.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/07/17/164924/Korupsi-DKP-Jateng-Bambang-Santoso-Minta-Bebas

18 Juli 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Bupati Didesak Copot Kades Mlilir

SUARA MERDEKA – Kamis, 18 Juli 2013

  • Dugaan Penyimpangan Anggaran

UNGARAN – Warga Desa Mlilir, Bandungan, Kabupaten Semarang, Rabu (17/7) mendatangi Kantor Bupati Semarang, Rabu (17/7). Mereka meminta Bupati mencopot Kades Syamsul Khaeri dari jabatannya. Permintaan tersebut menurut salah satu perwakilan warga, Bambang Triohandoko (50), merupakan buntut dari dugaan keterlibatan kades terkait penyimpangan sejumlah anggaran di samping seringnya mangkir kerja.

“Kades Syamsul sudah tiga bulan ini jarang ngantor, yang bersangkutan juga diduga telah menyelewengkan anggaran desa. Bahkan, belum lama ini, dia sudah menjebloskan warga ke penjara karena dinilai menghalangi aktivitas galian C. Padahal, sesungguhnya itu ilegal mengingat tidak ada izin dari Pemkab Semarang,” katanya ketika diterima Bupati Semarang, Mundjirin, bersama sejumlah kepala SKPD terkait di ruang rapat Bupati.

Keterangan serupa disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mlilir, Mashuri. Menurut dia, bila ada permasalahan, kades Mlilir tidak menempuh jalan musyawarah dengan warga dan BPD. “Kades sudah tidak pantas menjadi panutan. Pasalnya, semua dia tangani sendiri tanpa melibatkan kami.’’ Sementara itu, Kades Mlilir, Syamsul Khaeri, ketika ditemui di rumahnya, tidak berada di tempat. Ketika dihubungi, ponselnya tidak aktif.

Keterangan Sepihak

Bupati Semarang mengaku tidak bisa memutuskan sekarang. Sebab, dirinya baru mendengarkan keterangan sepihak dari masyarakat. Untuk penanganannya, dia telah menginstruksikan Inspektorat melakukan penyelidikan. “Perihal yang bersangkutan mangkir tidak masuk kerja dan laporan dari masyarakat lainnya akan kami dalami. Mudah-mudahan ada solusi. Saya pikir, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi bila nanti timbul masalah baru itu konsekuensi dan ada sanksi yang terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan sanksi berat,” kata Bupati.

Ditambahkan Kepala Bapermasdes Kabupaten Semarang, Yoseph Bambang Tri Hardjono menyatakan, pihaknya sudah membuat konsep surat untuk Kades Mlilir dan langsung akan didinaikkan ke Bupati sebelum dikirim ke yang bersangkutan. “Selambat-lambatnya 14 hari si penerima surat harus melapor ke Bupati, tinggal diterima kapan? Yang jelas, selain kami, pihak inspektorat juga akan melakukan hal yang sama,” tandasnya. (H86-64)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/18/231311/Bupati-Didesak-Copot-Kades-Mlilir

18 Juli 2013 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Data BLSM Mendesak Diperbarui

SUARA MERDEKA – Kamis, 18 Juli 2013

BLORA – Sejumlah pihak mendesak untuk dilakukan perubahan data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Blora. Pasalnya, cukup banyak keluarga miskin di Blora yang tidak menerima dana BLSM sebagai konpensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara pada saat bersamaan  ada warga yang masuk kategori mampu yang menikmati bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut.

Desakan perbaruan data mengemuka dalam rapat dengar pendapat di DPRD Blora, Selasa (16/7). Desakan tersebut diprakarsai LSM Ampera. Para camat dan anggota DPRD yang hadir dalam rapat itu pun melakukan desakan serupa.

Singgih Hartono dari Laskar Ampera menyatakan, dimungkinkan data penerima BLSM salah dan pendataan dilakukan dengan tidak benar. Akibatnya, banyak yang tidak tepat sasaran. ”Kami minta data penerima BLSM ini diubah dalam waktu sesegera mungkin. Sehingga pada penerimaan dana BLSM periode berikutnya semua warga miskin bisa mendapatkan BLSM,” tegas Singgih.

Rapat dipimpin Ketua DPRD, H Maulana Kusnanto dan dihadiri sejumlah anggota DPRD. Selain itu hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Blora, Fenny Susanto, para camat, pejabat dinas dan instansi terkait serta sejumlah aktivis LSM Laskar Ampera. Camat Randublatung, Sudharmono, mengemukakan, karena banyaknya data yang salah membuat kades dan perangkat desa tak berani membagikan BLSM. Sementara Camat Ngawen, Sunanto, mempunyai cara lain agar BLSM tepat sasaran. Dia memberikan BLSM hanya pada yang berhak. Adapun keluarga yang mampu BLSM nya belum diberikan.

Selanjutnya keluarga mampu penerima BLSM itu diundang pertemuan dan dipertemukan dengan keluarga miskin yang tidak menerima. Tujuannya untuk membuka hati keluarga mampu penerima BLSM tersebut. ”Dengan kesadaran sendiri, BLSM dari keluarga mampu itu diberikan pada yang lebih berhak, sehingga persoalan bisa diatasi,” katanya.

Data 2011

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Blora, Fenny Susanto,  mengemukakan, pembagian BLSM 2013 didasarkan pada data 2011. Data itu diperoleh melalui pendataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia mengatakan, mestinya data warga miskin yang diperoleh dari kegiatan Survei Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 itu akan diperbarui pada 2014 nanti.

Dia menjelaskan, untuk mendapatkan data di lapangan pihaknya menerjunkan tak kurang dari 1.050 petugas. Bahkan sebelumnya dilakukan seleksi sangat ketat. Sebelum diterjunkan untuk survei, mereka juga diberi bekal pelatihan. ”Kami tidak berusaha mengelak dari persoalan ini,” tegasnya. Fenny Susanto menyatakan, masih mungkin dilakukan perubahan data penerima BLSM. Namun mekanismenya harus dilalui terlebih dahulu. Di antaranya musyawarah di desa atau kelurahan untuk menentukan keluarga penggantinya.

Ketua DPRD  H Maulana Kusnanto mengatakan, perlu pembahasan yang lebih cermat untuk menyelesaikan permasalahan BLSM. Dia menyatakan, akan mengundang sejumlah pihak terkait untuk hadir dalam di DPRD, Kamis (18/7). ”Supaya permasalahannya bisa segera diselesaikan dan tidak melanggar hukum,” ujarnya.

Karena itu pihaknya juga akan mengundang bupati, kapolres dan kejari serta kepala pengadilan negeri untuk membicarakan persoalan BLSM ini. (H18-42,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/18/231325/Data-BLSM-Mendesak-Diperbarui

18 Juli 2013 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Jawa “Stroke” dan Proyek Abadi

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

  • Oleh : Saratri Wilonoyudho

“Pertanyaannya, kenapa jalanan di negeri ini mudah rusak? Terlebih jalur sestrategis pantura Jawa?”

TIAP kali Lebaran hampir tiba, masyarakat di Pulau Jawa selalu disuguhi pemandangan perbaikan jalan, terutama di jalur pantai utara, dari Jakarta hingga Surabaya. Tiap tahun pe­merintah juga selalu berjanji, H-10 jalur pantura siap dilewati pemudik. Perta-nyaannya, kenapa jalanan di negeri ini mudah rusak? Terlebih jalur sestrategis pantura Jawa?

Jawabnya barangkali ada dua. Pertama; jalan itu sengaja dibuat  tidak awet supaya ada anggaran abadi untuk proyek itu. Siapa pun sepakat bahwa sumber korupsi berada di wilayah proyek besar seperti itu. Kedua; karena ketidaktegasan pemerintah menerapkan kebijakan kelaikan kendaraan yang melewati jalanan.

Lihat saja, jembatan timbang kini jadi sumber ‘’proyek’’ dana abadi karena hanya menarik retribusi dan denda, dan tidak berfungsi mencegah kendaraan yang lewat melebihi batasan tonase, yang berisiko merusak jalan. Lihatlah, ratusan truk tronton berbaris kayak siput dengan berat muatan di atas 30 ton tiap hari melintasi jalur pantura dan jalur strategis lain.

Akibatnya jalan cepat rusak, dan kemacetan memanjang tiap hari. Yang untung oknum pejabat yang memberi izin dan pengusaha yang membawa barang dagangan. Yang rugi masyarakat pengguna jalan lain yang harus antre di belakang tronton yang berjalan seperti siput.

Jalur jalan pantura sepanjang sekitar 1.300 kilometer lebih dari Anyer Banten hingga Banyuwangi Jatim itu menjadi jalur moda transportasi darat terpenting di Indonesia, khususnya di Jawa. Data yang ada yang menyebutkan, tiap hari tak kurang 40 ribu unit kendaraan, skala kendaraan berat dan ringan, melintas di jalan yang menyusuri garis pantai di Jawa tersebut. Kuantitas kendaraan itu tak sebanding dengan desain kapasitas badan jalan yang maksimal bisa dilintasi sekitar 25 ribu unit kendaraan tiap hari.

Karenanya, saya berharap gubernur dan bupati di Jawa, syukur mengajak Menteri PU, untuk jalan-jalan menyusuri jalanan (utama) di Jawa. Tujuannya agar mengalami sendiri betapa susahnya rakyat mencari nafkah kalau harus melewati jalan raya.

Mohon dinikmati betapa padat arus lalu lintas dan buruk mutu jalan. Lihat saja, jalanan menjadi rebutan proyek sehingga tidak pernah selesai. Akibatnya lalu lintas nyaris lumpuh karena jarak normal yang mestinya ditempuh 2 jam, bisa 4 jam atau lebih. Kenapa jalan tidak dapat dibuat bermutu dan tahan lama? Adakah kesengajaan hingga menjadi objek proyek belaka? Mengapa jalan tol lebih tahan lama dan bagus?

Belum lagi kalau kita lewat jalan antarkecamatan atau antardesa maka kita akan menyaksikan betapa sengsara bepergian di wilayah Indonesia ini. Jalan bukan lagi berlubang melainkan bagai kubangan kerbau yang membahayakan pengendara serta mengganggu kenyamanan dan keselamatan.

Nyaman Aman

Kalau kita lihat, jalanan saat ini bagaikan hutan rimba liar, Truk tronton puluhan ton melenggang, bahkan sampai di jalan kecamatan. Tampak bahwa aturan main tidak ditegakkan, di sisi lain tidak ada perencanaan dan koordinasi. Mestinya jalan dibuat awet, kalau pun diperbaiki harus ada koordinasi, semisal ada jalur alternatif yang nyaman dan aman sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Jalan ibarat urat nadi aliran darah. Jika aliran darah tidak lancar maka tubuh akan terkena sumbatan dan mengakibatkan stroke. Karena stroke itu penyakit mematikan maka jalanan di negeri ini yang jelek dan berlubang di jalan utama, juga mampu membunuh ratusan jiwa. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Naufal Yahya menyebutkan selama 2011 jumlah angka kecelakaan lalu-lintas di Jawa Tengah cukup tinggi, yakni 19.380 kasus, telah menyebabkan 4.660 orang meninggal dunia.

Kendati rakyat tidak pernah telat bayar pajak, pelayanan sosial tidak pernah beres. Terdapat minimal 10 karakteristik jalan yang demokratis, democratic street yang dikonsepsikan Francis, yakni accessibility: jalan untuk diakses siapa pun; equity: pemanfaatannya didistribusikan merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat; livable: memiliki iklim mikro yang menyamankan; publicness: membuka seluas-luasnya untuk berkembangnya budaya publik; dan vitality: memberikan tantangan untuk bereksplorasi, mengembangkan diri, dan meningkatkan kompetensi.

Kemudian identity: memberikan peluang tampilnya karakter khas; safety and child use: menjamin keselamatan dan keamanan bagi anak-anak; diversity: terbuka bagi keberadaan pemakai dari berbagai latar belakang tanpa ada dominasi kelompok tertentu atas yang lain; participation and modification: membuka kebebasan publik untuk menggunakan, mengubah, dan memberikan partisipasi; dan sense of control: menumbuhkan rasa adanya kontrol dan rasa ikut memiliki.

Sudahkah kesepuluh aspek itu muncul pada jalanan di Jawa? Silakan para pejabat jalan-jalan dulu keliling Jawa, dan jangan pakai pengawalan. Syukur kalau mau naik angkutan umum supaya dapat merasakan ‘’amanat penderitaan rakyat’’. (10)

 

— Dr Ir Saratri Wilonoyudho MSi, dosen Unnes, anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jateng

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231245/Jawa-Stroke-dan-Proyek-Abadi

18 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Akurasi Data untuk BLSM

SUARA MERDEKA – Kamis, 18 Juli 2013

  • Oleh : Kusnadi Chandrajaya

Memasuki minggu pertama Ramadan 1434 H, media massa masih saja mengungkapkan karut-marut penyampaian Kartu Perlindungan Sosial (KPS), terutama menyangkut pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 300 ribu untuk dua bulan tahap pertama dari rencana dua tahap. Yang paling banyak terungkap adalah pelaksanaan yang salah sasaran.

Ada banyak keluarga tergolong miskin tidak menerima bantuan tersebut, sebaliknya banyak keluarga berkecukupan menerima dana tunai itu. Bahkan dilaporkan ada PNS kebagian, padahal tingkat penghasilan dari gaji relatif sudah lumayan dan sebentar lagi menerima gaji ke-13. Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus terungkap perangkat desa dan pemborong menerima KPS. (SM, 10/7/13).

Di tengah masyarakat yang menghadapi efek domino dari kebijakan kenaikan harga BBM, berbagai ’’keanehan’’ terus bermunculan. Padahal pemerintah memprogramkan penerimaan tahap pertama BLSM beres pertengahan pada Juli ini. Di Brebes misalnya, ditemukan 419 KPS ganda di Wanatirta Kecamatan Paguyangan.

Ada nama penerima sama dan ada nama beda tetapi merujuk kepada satu orang. (SM, 14/7/13). Di Kabupaten Magelang muncul reaksi dari kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa se- Kabupaten Magelang. Mereka menolak disalahkan Mendagri terkait kekeliruan data penerima BLSM. Ketua paguyuban Sungkono berdalih kepala desa dan perangkat desa tak dilibatkan dalam proses pendataan dan verifikasi. (SM, 11/7/13).

Tak pelak begitu Presiden SBY mengumumkan membuka Facebook, masyarakat langsung menyampaikan kritik berkenaan dengan masalah BLSM. Data 2011 Program BLSM selain memiliki sisi negatif karena penerima menggantungkan paringan pemerintah yang tidak seberapa dan hanya enam bulan, bila tepat sasaran lumayan juga untuk meringankan pengeluaran kebutuhan mendesak warga kurang mampu. Sayang, kasus salah sasaran begitu terasa dan muncul konflik atau setidak- tidaknya kecemburuan sosial.

Faktanya tak hanya terjadi di Jateng tetapi menasional. Masalahnya berlatar belakang pada ketidakakuratan hasil pendataan dan verifikasi data. BLSM diberikan kepada rumah tangga yang tertera dalam KPS yang penyusunannya bersumber dari data rumah tangga sasaran (RTS) terakhir tahun 2011 yang tidak akurat dan sudah memunculkan aroma ketidakadilan seperti dalam pelaksanaan pembagian raskin.

Ketidakakuratan itu menajam mengingat selama hampir tiga tahun (2011-2013) pasti terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi warga. Jumlah penerima BLSM juga tidak mencerminkan keseluruhan warga kurang mampu secara nasional karena hanya 15,5 juta keluarga dan dari jumlah ini untuk Jawa Tengah 2.482.157 keluarga. Seolah-olah ingin menepis dugaan terjadi banyak salah sasaran, Menko Kesra Agung Laksono menyatakan, terjadi penerima yang sudah meninggal dunia, pindah alamat, dan beralih status ekonomi. Maksudnya barangkali, sebelumnya miskin (2011) kini sudah berkecukupan dan jumlah mereka (berdasarkan yang ditarik kembali) ’’hanya’’í sekitar 20.000 KPS. (Kompas, 1/7/13).

Karena itu ke depan, masalah bantuan kepada masyarakat kurang mampu model BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, sangat disayangkan kalau tetap saja karut-marut, tetap kisruh. Dulu pendataan warga dari bawah (oleh RT) sekarang dari atas (oleh BPS), tetapi kejanggalannya hampir sama. Perlu mencari cara yang lebih pas dengan seminimal mungkin terjadi kekeliruan.

Yang memprihatinkan, penyimpangan juga terjadi pada penyampaian dana dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya hibah seperti yang terjadi di Jateng. Maka wajar muncul gugatan dari Front Pemuda Merah Putih (FPMP) ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya, FPMP menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bertentangan dengan isi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, sedangkan program BLSM dikatakan bertentangan dengan isi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. (10)

— Kusnadi Chandrajaya, warga Semarang

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/18/231345/Akurasi-Data-untuk-BLSM

18 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Objektivitas Penelitian ICW

SUARA MERDEKA – Kamis, 18 Juli 2013

  • Oleh : Purbayu Budi Santosa

MUNCUL disharmoni tajam antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan DPR berkenaan hasil penelitian lembaga pengawas korupsi itu yang menyatakan beberapa anggota DPR tak layak kembali mencalonkan menjadi wakil rakyat karena tidak mendukung pemberantasan korupsi. Tentu saja anggota parlemen merasa tersinggung dan menyatakan tidak terima, tetapi banyak pula yang mendukung hasil penelitian ICW.

Terkait silang sengketa hasil penelitian, penulis teringat ucapan Guru Besar Fakultas Hukum Undip Prof Satjipto Rahardjo yang menyatakan ilmuwan boleh berbuat salah tetapi tak boleh berbohong. Sebaliknya politikus boleh berbohong tapi tak boleh berbuat salah. Dalihnya adalah ilmuwan mengejar kebenaran, sedangkan politikus memburu kekuasaan.

Membaca buku lama Myrdal, peraih hadiah Nobel Ekonomi, Objectivity in Social Research (1969) ternyata supaya objektif harus memakai pendekatan transdisiplin dan holistik, tak seperti layaknya ilmuwan ekonomi yang memakai model pendekatan kuantitatif. Tentunya penganut ekonomi ortodoks bisa dituduh penelitian model Myrdal bukan penelitian ekonomi tetapi sosiologis. Aspek Moralitas Membedah persoalan dengan kacamata filsafat ilmu, paling tidak ada tiga aspek penting.

Pertama; ontologi, yaitu lingkup ilmu, yang meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kedua; epistemologi, yaitu bagaimana memperoleh ilmu, dan ketiga; aksiologi; yaitu nilai ilmu, yang berkaitan tujuan ilmu. Bila disangkutpautkan dengan ontologi, rupanya penelitian ICW termasuk di dalamnya. Adapun aspek epistemologi bila mau dikaitkan dengan metode penelitian, memang perlu penelaahan mendalam. Dari indikator yang dipakai bisa diketahui ada lima, yaitu pertama; politikus yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi.

Kedua; politikus bekas terpidana kasus korupsi. Ketiga; politikus yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR. Keempat; politikus yang mengeluarkan pernyataan di media massa yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi; dan kelima; politikus yang mendukung upaya revisi UU tentang KPK yang berisiko memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

Secara jujur mengingat penulis bukan ahli hukum maka pada indikator ini apakah benar tidak ada motif tertentu yang agak memojokkan? Kemudian dari aspek aksiologi, berkaitan dengan tujuan ilmu adalah untuk mencari kebenaran dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kriteria kebenaran juga bersifat relatif mengingat senyatanya kebenaran mutlak hanya ada dan milik Tuhan. Dalam konteks ini pun ICW harus jujur, dan penelitian yang dilakukan memang demi kesejahteraan masyarakat. Nilai moralitas begitu penting dalam aksiologi ilmu meski ada juga yang berpendapat ilmu hanya untuk ilmu.

Seandainya penelitian dan aplikasinya tidak mengedepankan aspek moralitas maka nilai-nilai kemanusiaan dapat terpinggirkan, dan menghalalkan segala cara semisal korupsi, merusak lingkungan, dan berbagai dampak negatif dari perkembangan ilmu akan muncul. Persoalan Etika Terkait dengan penelitian, penyebutan nama yang bisa merugikan memang harus dipertimbangkan. Contohnya karya besar Clifford Gertz, The Religion of Java, yang sudah diindonesiakan menjadi Santri, Abangan, dan Priayi, menyebut nama daerah penelitiannya Mojokuto, padahal Pare Kediri; demikian juga nama tokoh dalam penelitian, semuanya samaran. Teman penulis meneliti kinerja suatu bank pemerintah untuk karya ilmiah memberikan simbol X.

Alasannya bila hasil penelitian itu diungkapkan akan memberikan dampak kurang baik bagi para pejabat dalam bank tersebut. Mungkin dalam konteks penelitian ICW penyebutan nama-nama terkesan kurang etis mengingat perilaku manusia mungkin saja bisa berubah. Penyebutan mantan penjahat lebih baik ketimbang mantan tokoh agama, dengan mendasarkan bahwa acap orang berbuat nekat karena sistemnya tidak baik.

Contohnya, banyak teman lulusan studi di luar negeri dulunya bekerja keras tetapi begitu kembali ke Tanah Air ikut budaya santai. Sebenarnya cukup banyak kasus tuduhmenuduh antarpihak di Indonesia. Buka saja menggunakan Google lalu cari kata ’’Kwik Kian Gie’’dan ’’Konstitusi’’. Di situ jelas terlihat penetapan harga BBM yang memakai harga New York (Nymex) jelas melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 33. Tetapi mengapa pernyataan Kwik hanya dianggap angin lalu dan diacuhkan oleh pemerintah? Semoga ’’perang’’ antara ICW dan DPR mengingatkan kita bahwa aspek moralitas begitu penting untuk memangku jabatan.

Jabatan jangan dipandang kesempatan emas untuk memperkaya diri tetapi dimaknai sebagai amanah, dalam arti harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai ada benarnya guyon kebangetan, entah dari siapa yang mengatakan bahwa satu-satunya di Indonesia yang tak mau naik pangkat adalah anggota DPR. Pasalnya bila naik pangkat nanti jadi rakyat, hidupnya penuh penderitaan dan kesengsaraan karena terbelenggu kemiskinan. (10)

— Purbayu Budi Santosa, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip, pengampu Filsafat Ilmu pada S-3 Ilmu Ekonomi

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/18/231289/Objektivitas-Penelitian-ICW

18 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Tuntutan Progresif Antikorupsi

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

TAJUK RENCANA

Sikap Mahkamah Agung terhadap permohonan uji materiil (judicial review) Peraturan Pe­merintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, akan menjadi bagian dari sejarah perang melawan korupsi. Hanya sikap progresif-sosiologislah yang akan memberi pencerahan mempertahan­kan PP tentang pengetatan remisi untuk koruptor itu. Jika ha-kim bersikap positif-legalistik, bisa dipas­tikan uji materiil itu akan dika­bul­kan.

 

Bagi para penolak PP tersebut, hak asasi manusia diajukan sebagai justifikasi tanpa memedulikan bahwa kita sedang membangun efek penjeraan yang kuat terhadap korupsi. Banyak koruptor yang dihukum ringan, dan setelah menjalani hukuman men­da­patkan keringanan dengan re­misi. Akibatnya, tidak tercipta atmosfer yang kuat dan budaya takut melakukan korupsi. Remisi akhirnya menjadi bagian proses yang justru menebar efek perasaan ”ringan” bagi koruptor.

 

Terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi, sangatlah naif jalan pikiran yang memandang pengetatan pemberian remisi itu sebagai pelanggaran HAM. Yang ingin dibangun adalah atmosfer antikorupsi lewat terciptanya efek pemidanaan yang kuat. Apalagi, jika menyimak pendapat Prof Satjipto Rahardjo (alm), korupsi merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, karena akibat dari kejahatan luar biasa itu bersinggungan dengan ketercapaian kesejahteraan umum.

 

Sikap positif-legalistik yang diajukan sebagai dalih mempersoalkan PP 90 hanya akan memperkuat lingkaran koruptor. Dan, yang memprihatinkan, perlawan­an terhadap ide pengetatan pemberian remisi itu antara lain justru muncul dari kalangan wakil rakyat. Suara-suara, bahkan sikap, dan tindakan memfasilitasi narapindana korupsi untuk mengirim surat keberatan kepada Pre­siden, misalnya, jelas sangat bertolak belakang dengan ke­hendak rakyat untuk memerangi korupsi.

 

Yang kita butuhkan dalam kon­disi sekarang ini adalah me-ngembangkan semangat untuk melawan korupsi, dan PP 90 tersebut se­harusnyalah dimaknai bagian dari spirit itu. Sekecil apa pun aspek yang memperkuat dan mengepung celah peringanan ke­jahatan tersebut, harus kita maksimalkan. Selain yang berperspektif hukum murni, juga segi-segi so­sial untuk me­nguatkan aspek hu­kumnya. Bu­kiankah remisi yang longgar terhadap koruptor haki­katnya merefleksikan sikap permisif?

 

Kita butuh progresivitas lembaga-lembaga hukum, dan itu antara lain akan diuji lewat sikap MA terhadap permohonan uji materi PP 90. Kita butuh pandangan yang jauh ke depan, bervisi melindungi generasi muda dari rongrongan terhadap keuangan negara, serta mencegah terciptanya kultur korup. Dari sikap sejumlah elite politik dan elite ke­kuasaan terhadap pengetatan remisi, kita tahu perjuangan melawan korupsi masih disibukkan oleh perlawanan-perlawanan dari dalam diri sendiri.

(/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231244/Tuntutan-Progresif-Antikorupsi

18 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Penegak Hukum Jangan Gagap Teknologi

SUARA MERDEKA – Kamis, 18 Juli 2013

  • Hakim Kasus IM2 Dilaporkan ke KY

JAKARTA- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menimbulkan salah pemaknaan oleh hakim ataupun penegak hukum lainnya. Karena itu, polisi, jaksa, dan hakim diminta terus memperluas cakrawala tentang pengetahuan baru.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki usai menerima pengaduan dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) terkait vonis terhadap sejumlah terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan jaringan 3G dalam perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), Rabu (17/7).

Vonis kasus yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu dinilai janggal. Pasalnya, hakim dinilai mengabaikan sejumlah fakta dan pertimbangan, termasuk surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama itu tidak menyalahi aturan. Dipantau Suparman menyatakan, telah lama memantau kasus tersebut.

”Sebab, kasus ini sensitif dan tergolong perkara baru dalam ranah hukum Indonesia,” ujarnya. Dalam sidang, Senin (8/7), majelis hakim yang dipimpin Antonius Widjantono menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta terhadap mantan dirut PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto.

Hakim juga mewajibkan PT IM2 membayar uang pengganti Rp 1,358 triliun dan harus dibayarkan paling lama satu tahun setelah ada keputusan hukum tetap. Indar dinilai bersalah dalam perkara penyalahgunaan jaringan 3G/HSDPA milik PT Indosat Tbk. Namun, Indar tidak terbukti memperkaya diri sendiri sehingga tidak dituntut uang pengganti. Uang pengganti dibebankan kepada korporasi. Atas vonis tersebut, Indosat akan mengajukan banding. (D3-25,59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/18/231354/Penegak-Hukum-Jangan-Gagap-Teknologi

18 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Luthfi Akui Bertemu Yudi Setiawan

SUARA MERDEKA – Kamis, 18 Juli 2013

JAKARTA- Untuk kali pertama, bekas presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq mau berkomentar banyak soal kasus yang menjeratnya. Mantan anggota Komisi I DPR itu mengaku pernah bertemu pengusaha Yudi Setiawan. Luthfi mengaku, pertemuan dengan direktur PT Cipta Inti Parmindo itu bersifat pribadi dan tidak ada kaitan dengan PKS.

Dia menegaskan, partainya tidak terkait dengan pengadaan benih di Kementerian Pertanian. Menurut Luthfi, dalam pertemuan itu, Yudi hanya memberi keterangan soal peluang bisnis sebagai pengusaha. ”Itu tidak benar, (keterlibatan PKS) itu hanya asumsi orang,” kata Luthfi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman di gedung KPK, Rabu (17/7). Luthfi menjelaskan, ia tidak pernah berdiskusi mengenai proyek benih. Dia dan Maria Elizabeth hanya bicara soal krisis dan bagaimana mengatasi krisis daging sapi.

Sebab, saat itu marak beredar daging babi. ”Kami berdiskusi soal itu saja, dua kali pertemuan soal itu dan solusi mengatasi krisis. Yang lain saya tidak tahu,” kilahnya. Soal target meraup Rp 2 triliun untuk dana pemilu PKS dari berbagai proyek di kementerian, Luthfi lagi-lagi membantah. Ia menuding itu merupakan asumsi Yudi Setiawan sebagai pengusaha. Luthfi mengaku tidak pernah merespons paparan yang disampaikan oleh Yudi Setiawan.

Ditanya mengapa Yudi bisa menyampaikan paparan soal proyek di kementerian, Luthfi mengatakan, itu hanya kebetulan. Soal dakwaan jaksa yang menyebut mantan sekjen PKS yang kini menjabat Presiden PKS Anis Matta meminta sejumlah uang, Luthfi mengaku tidak tahu. Pemberi Suap Terkait keterangan Luthfi, Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP menegaskan, pihaknya masih terus mengembangkan kasus itu. Menurutnya, ada dua fokus utama, yakni apakah ada aliran dana yang diterima pihak lain dan apakah ada pihak lain yang berperan sebagai pemberi suap.

Dalam surat dakwaan terhadap Luthfi disebutkan, Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah kerap bertemu Yudi Setiawan sejak awal 2012 sampai September 2012. Pertemuan tersebut untuk membahas proyek-proyek di Kementerian Pertanian yang akan dilelang pada 2012 ataupun yang sedang direncanakan pada 2013. Proyek yang dimaksud di antaranya pengadaan benih jagung hibrida, bibit kopi, bibit pisang dan kentang, pengadaan laboratorium benih padi, bantuan biokomposer, pupuk NPK, bantuan light trap, pengadaan traktor tangan, dan kuota impor daging sapi.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut disepakati bahwa proyek-proyek di Kementerian Pertanian akan diijon oleh terdakwa dan pelaksanaan diserahkan kepada Yudi Setiawan dengan komisi 1 persen dari nilai pagu anggaran. Pengurusan komisi dipercayakan kepada Fathanah. Dari beberapa proyek tersebut, Luthfi diduga menerima banyak komisi. Dari proyek benih kopi, Luthfi mendapat Rp 1 miliar dari Yudi Setiawan.

Terkait pengadaan dan pendistribusian benih kopi untuk 12 provinsi tahun anggaran 2012, Luthfi mendapat cek Rp 450 juta, dari uang muka biaya ijon pembelian proyek pengadaan bibit kopi 2013 memperoleh Rp 1,9 miliar, dari proyek bibit jagung Rp 2 miliar, dari proyek benih padi 2013 mendapat Rp 1,75 miliar. Selain itu, dari proyek kontingensi, yaitu proyek yang tidak jadi dilaksanakan pada 2012 dan akan digarap pada 2013, di antaranya proyek bantuan benih jagung hibrida, biokomposer, pupuk, dan light trap, Luthfi tercatat mendapat Rp 4.526.000.000 melalui Fathanah. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/18/231352/Luthfi-Akui-Bertemu-Yudi-Setiawan

18 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bambang Santoso Minta Bebas

SUARA MERDEKA – Kamis, 18 Juli 2013

  • Korupsi DKP Jawa Tengah

SEMARANG- Terdakwa korupsi proyek pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Bambang Santoso minta dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Permintaan itu disampaikan oleh penasihat hukumnya, Yohanes Winarto dalam berkas duplik yang dibacakan di sidang Rabu (17/6).

Duplik itu memperkuat pembelaan Bambang pekan lalu, setelah ia dituntut lima tahun penjara. Menurut Yohanes, dalam proyek itu dia tak layak dihukum, sebab sama sekali tak menerima uang dari korupsi yang didakwakan. Tujuh unit kapal juga sudah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Cilacap dan Kebumen. “Bahkan tujuh unit kapal itu sudah dipergunakan dan bisa menambah penghasilan nelayan. Kerugian negara juga tidak ada.

BPK dan BPKP tidak pernah melakukan audit secara khusus terhadap perkara ini,” kata Yohanes. Kasus ini bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang menyebutkan adanya pekerjaan yang belum diselesaikan di penghujung tahun 2011. Proyek pembelanjaan kapal itu dikerjakan oleh PT Marintek Jaya Utama dengan kontrak Rp 10,9 miliar dengan batas waktu 18 Desember 2011.

Hingga tenggat berakhir, pekerjaan PT Marintek hanya mencapai 93,54 persen. Pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 706 juta. Fishing Trial Selain itu, belum dilakukan fishing trial senilai Rp 168 juta. Dokumen kapal senilai Rp 175 juta juga belum dilengkapi. PT Marintek belum membayar denda keterlambatan proyek selama 18 hari, sebesar Rp 196,9. Sedianya, jaminan proyek sebesar Rp 550 juta dicairkan dan dimasukkan ke kas daerah.

Namun Bambang dan Direktur PT Marintek, Sunar Wibowo justru membuat adendum secara tidak benar, seolaholah kontrak diperpanjang. Ditegaskan Yohanes, seluruh kekurangan pekerjaan itu telah dipenuhi PT Marintek pada Februari 2012. Pemenuhan dokumen kapal terkendala karena KUB penerima bantuan kapal belum berbadan hukum. Sementara fishing trial serta penyerahan kapal mundur karena kondisi cuaca buruk berdasar data BMKG. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/18/231338/Bambang-Santoso-Minta-Bebas

18 Juli 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: