KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Penyediaan Seragam Khusus Diperbolehkan

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

SEMARANG – Belum adanya peraturan tentang pembelian seragam sekolah membuat sebagian pihak sekolah tetap mewajibkan calon siswa baru untuk membeli seragam.

Menurut Kepala Perwakilan Jawa Tengah Ombudsman, Achmad Zaid, seragam dalam sistem pendidikan sebagai penunjang dan tidak terkait langsung dengan kewajiban anak untuk memenuhinya. Saat mengklarifikasi dugaan penarikan uang seragam di MAN 1 Semarang, Selasa (16/7) Zaid mengatakan, sekolah tidak boleh mewajibkan seragam yang dapat ditemui di lokasi penjualan lain.

”Sekolah tugasnya tidak menjual, meskipun modusnya menggunakan koperasi sebagai tangan panjang, tetapi tetap tidak boleh membisniskan pendidikan,” katanya. Penyediaan seragam tetap diperbolehkan ketika menyangkut seragam khusus sekolah, sebab tidak ditemukan di toko atau masyarakat.

Seperti seragam batik atau bahu olahraga sekolah dan atribut atau identitas khusus menyangkut institusi pendidikan. Informasi yang diterima Zaid, seragam telah menjadi bisnis di salah satu sekolah di Sulawesi Selatan dengam keuntungan mencapai Rp 160 juta. Harga seragam sebesar Rp 300 ribu, dijual oleh pihak sekolah Rp 700 kepada 400 siswa.

”Ya kalau dikalikan 400 siswa kan bisa dapat satu mobil keuntungan sergam. Ini yang menjadi titik persoalan sehingga harus diatur,” ujarnya. Pihaknya berencana memberikan rekomendasi kepada beberapa pendidikan yang membahawi sekolah agar mengatur pelarangan pembelian seragam sekolah.

Kepala MAN 1 Semarang, Syaefudin, mengatakan pihaknya tidak semata menarik uang seragam dalam daftar ulang, sebab ada komponen lain.”Hanya seragam khusus saja yang masuk uang pendaftaran, untuk seragam umum siswa dibebaskan pembeliannya,” katanya. (H74-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231212/Penyediaan-Seragam-Khusus-Diperbolehkan

17 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Lawan Korupsi dengan Amanah

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

KENDAL – Korupsi telah sekian lama merajalela dan memasuki hampir semua sendi kehidupan. Korupsi bisa dilawan dengan tiga sifat, yakni amanah (jujur), qanaah (berkecukupan) dan adala (berkeadilan).

Tanpa tiga sifat tersebut, kasus korupsi yang semakin hari semakin merajalela akan sulit dihentikan. KH Agus Sholeh menyampaikan hal itu dalam tausiyah pada acara tarawih keliling anjangsih Forkompinda Kabupaten Kendal putaran kedua yang digelar di Pendapa Kabupaten, Senin (15/7).

Selaku shahibul bait adalah, Kejaksaan Negeri Kendal. Dia mengatakan, korupsi bisa terjadi karena terdapat tiga perkara, yakni kekuasaan, anggaran, dan hukum atau undangundang yang tidak tegas terhadap para koruptor. Menurutnya, mereka yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh besar akan mudah mempermainkan anggaran negara, sehingga terjadi kasus korupsi yang merugikan masyarakat. Menurutnya, jika manusia mampu memegang teguh amanah dalam segala hal, khususnya kekuasaan, maka tinadakan korupsi dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

Hasil telah yang didapatkan disukuri. Dalam penerapannya, kata dia, perlu dukungan penegakan keadilan dan kekuatan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi. ”Untuk menanamkan kesadaran antikorupsi dalam masyarakat, perlu pendidikan budi pekerti sebagai transfer nilai-nilai moral. Tujuannya, agar masyarakat sejak dini mengenal akibat buruk yang ditimbulkan korupsi,” terang dia yang membawakan tausiah dengan tema ”Peran Pendidikan dalam Pemberantasan Korupsi”.

Kajari Kendal, Raimel Jesaya menyambut baik digelarnya tarawih keliling anjangsih tersebut. Dia mengatakan, tarling bisa mempererat tali persaudaraan dalam Forkompinda. Dengan begitu, terwujudlah kerja sama membangun Kabupaten Kendal. ”Toleransi antarumat beragama di Kabupaten Kendal sangat baik,” katanya. (H36-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231174/Lawan-Korupsi-dengan-Amanah

17 Juli 2013 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Hakim Tolak Keberatan Sugiyanta

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

  • Dugaan Pungli Balai Karantina

SEMARANG – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menolak nota keberatan yang diajukan terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) di Balai Karantina Pertanian Kota Semarang, Sugiyanta. Penolakan itu dibacakan dalam sidang putusan sela, Selasa (16/7) siang. Hakim memerintahkan persidangan kasus tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. ”Jika nanti terdakwa tidak puas dengan putusan sela, maka bisa mengajukan banding.

Namun harus diajukan bersamaan dengan pengajuan banding pokok perkara. Dengan begitu, putusan banding atas nota keberatan yang diajukan tidak menghalangi dilanjutkannya persidangan pokok perkara,” demikian dinyatakan Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butarbutar, usai membacakan putusan sela. Sebelumnya, Sugiyanta sebagai kepala (nonaktif) Balai Karantina Pertanian Kota Semarang didakwa memerintahkan dan turut serta dalam pemungutan dana di luar ketentuan resmi di Balai Karantina.

Pungutan dilakukan atas pemeriksaan hewan dan tumbuhan. Dalam nota keberatan, Sugiyanta melalui penasihat hukumnya menyatakan, dakwaan jaksa tidak jelas, tidak memenuhi aturan Pasal 143 KUHAP. Namun hakim menilai, dakwaan jaksa sudah cukup jelas menyebut identitas terdakwa serta tempat dan waktu tidak pidana yang didakwakan. Penasihat hukum Sugiyanta juga menilai, Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Semarang telah salah mendakwa orang (error in persona).

Pokok Perkara Menurut penasihat hukum, Sugiyanta bukanlah orang yang telah menerima hadiah. Penerapan Pasal 12 dan Pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merujuk Pasal 55 KUHPdinilai tidak tepat. Sebab, pasal-pasal itu menerangkan tentang keikutsertaan perbuatan penerimaan atau pemberian hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara, jaksa hanya mendakwa Sugiyanta sebagai penerima hadiah, namun tidak mendakwa seorang pun pemberi hadiah. Menurut hakim, keberatan Sugiyanta itu tidak tepat.

”Sebab hal itu sudah masuk pada pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam pemeriksaan persidangan,” kata Hakim Jhon, dalam putusan sela. Sugiyanta diduga memerintahkan pungutan liar yang terjadi pada Januari 2011 hingga Oktober 2012. Dana Pajak Pendapatan Negara (PPN) dan PNBP telah disetorkan ke kas negara, sisanya disimpan.

Penyidik Kejaksaan Negeri Semarang Cabang Tanjung Emas mengungkapkan, besaran angka pungutan liar selama tempo tersebut mencapai Rp 1,737 miliar. Selain memungut pemohon, terdakwa juga memerintahkan pemungutan kepada perusahaan penyedia jasa instalasi karantina, yakni PT Sentral Logistik Indonesia (SLI) dan PT Ocean Buana Pasific Logistic (OBL). Pungutan liar yang diambil sebesar Rp 35.000 per kontainer barang yang dimohonkan pemeriksaan. (H89-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231204/Hakim-Tolak-Keberatan-Sugiyanta

17 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Revisi Perda Pilkades Diprotes

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

KLATEN- Keputusan Pemkab dan DPRD Klaten merevisi paraturan daerah (Perda) 9/2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kades dan menggantinya dengan Perda 10/2013, berbuah demo.

Warga dari tiga desa yang tergabung dalam Paguyuban Putra Desa memprotes hasil revisi yang dinilai mempersulit pencalonan dalam pilkades tahap dua. ‘’Perda hasil revisi itu penuh kejanggalan dan dipolitisasi,’’ungkap korlap aksi, Prasetyo, Selasa (16/7), di Gedung DPRD. Sebanyak 50 warga datang dengan sepeda motor dan satu mobil bak terbuka. Warga dari Desa Bandungan dan Beteng (Kecamatan Jatinom) serta Desa Jetis (Kecamatan Karangnongko) itu membawa berbagai poster dan spanduk, meminta Perda 10/2013 direvisi lagi.

Warga berorasi di halaman DPRD. Mereka kemudian diterima oleh para mantan anggota Pansus Perda DPRD, Sekda Drs Sartiyasto, Kabag Hukum Bambang Sri Gianto, dan Kabag Tata Pemerintahan Jaka Purwanto SH. Menurut Prasetyo, Pasal 19 Ayat 1 Perda 10/2013 menyebutkan, syarat mencalonkan kades adalah terdaftar sebagai penduduk setempat dibuktikan dengan KTPdan KK yang dimiliki paling sedikit satu tahun sejak dibuka pendaftaran.

Atas Kesepakatan Ketentuan itu memberatkan calon, sebab para calon yang sudah bersiap maju menggunakan KTP berdasarkan Perda 9/2006 yang mensyaratkan minimal hanya enam bulan. Dengan perubahan itu, calon yang sudah siap maju terancam gagal, karena KTP belum genap satu tahun. Ironisnya, ketentuan itu dimunculkan mendadak, dan diketahui masyarakat baru pekan lalu saat sosialisasi di kecamatan.

Ketua Paguyuban Putra Desa, Abi Kusno mengatakan, aturan satu tahun itu mengganjal pencalonan, karena Perda 9/2006 hanya mensyaratkan minimal enam bulan. Perda baru itu juga menghilangkan ketentuan soal putra asli desa. Dengan demikian, putra asli desa setempat tidak ada jaminan lagi. Perda juga mengharuskan minimal tinggal satu tahun. (H34-26)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231196/Revisi-Perda-Pilkades-Diprotes

17 Juli 2013 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Wa Ode Dieksekusi ke LP Pondok Bambu

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

JAKARTA – Status terpidana kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Wa Ode Nurhayati telah berkekuatan hukum tetap. Politikus wanita dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu di eksekusi ke LP Pondok Bambu, Jakarta Timur.

“Hari ini ada eksekusi Wa Ode dari rutan menuju lapas Pondok Bambu,” kata jubir KPK Johan Budi, di gedung Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (16/7).

Permohonan kasasi Wa Ode dan jaksa KPK sama-sama ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Wa Ode Nurhayati dinyatakan sah menjadi terpidana korupsi dalam kasus dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID).

Vonis ini diketok oleh Ketua Majelis Hakim kasasi Dr Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Leopold Luhut Hutagalung dan MLU. Vonis diketok pada 28 Mei 2013 itu   mengantongi nomor perkara 884 K/PID.­ SUS/2013.

Wa Ode selanjutnya divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Dia didakwa menerima suap Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, Fahd El-Fouz, Paulus Nelwan, dan Abram Noach Mambu untuk memuluskan pengalokasian DPID. (J13-80).

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231259/Wa-Ode-Dieksekusi-ke-LP-Pondok-Bambu

17 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Dalami Pembahasan Anggaran Hambalang

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

  • Politikus Golkar Diperiksa

JAKARTA – Komisi Pem­be­rantasan Pembe­rantasan (KPK) kembali memanggil anggota Ko­misi X DPR dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Pusat Pen­di­dikan, Pelatihan dan Sekolah Olah­raga Nasional (P3SON) di Ham­balang, Sentul.

Kemarin,  KPK memeriksa anggota Komisi X dari Partai Golkar Ferdiansyah. Menurut Kepala Biro KPK Johan Budi Sapto Prabowo, penyidik ingin mengetahui proses pembahasan anggaran dalam proyek Ham­balang yang tengah disidik KPK.

”Jadi konteksnya ke sana. Bagaimana Hambalang ini dilihat prosesnya dari awal mulai sertifikasi, pengganggaran hingga pembangunannya. Jadi secara menyeluruh, termasuk yang berkaitan dengan perubahan dari single years ke multi years,” ujar Johan, Selasa (16/7).

Dalam kasus Ham­balang, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Ru­mah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Dalam kasus ini baru Deddy yang ditahan oleh KPK. Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Adapun Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

Sebelumnya, usai diperiksa beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Olly Dondokambey juga mengaku ditanya soal pembahasan ang­garan. Dalam kasus ini, mantan bendahara umum Partai Demo­krat Muhammad Naza­ruddin pernah mengungkapkan bahwa fee proyek Hambalang juga mengalir ke pimpinan Banggar DPR dan sejumlah anggota Komisi X.

Proyek Hambalang pada 2009 diusulkan sebesar Rp1,25 triliun. Pada 2010 meminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu. Da­ri kebutuhan anggaran Rp1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang disahkan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 Rp125 miliar dan tambahan Rp150 miliar melalui APBN-P 2010. (J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231258/KPK-Dalami-Pembahasan-Anggaran-Hambalang

17 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi APBD Sragen Rp 11,2 M: Adi Dwijantoro Dituntut 5 Tahun Penjara

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

SEMARANG – Mantan kepa­la Badan Pengelolaan Ke­uangan Daerah (BPKD) Kabu­paten Sra­gen, Adi Dwijantoro dituntut pi­dana penjara selama lima tahun. Ia juga dituntut hukuman denda sebesar Rp 50 juta, setara dengan tiga bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sragen menilai Adi telah melakukan korupsi secara bersama-sama yang meru­gikan APBD Sragen sebesar Rp 11,2 miliar.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersa­ma-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Un­dang 20 Tahun 2001,” demi­kian JPU Ratna Prawati di hada­pan Majelis Hakim Pengadilan Tipi­kor Semarang yang diketuai Ifa Sudewi.

Adi tak dituntut pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang negara. Sebab, seluruh kerugian negara dalam kasus ini telah dibebankan kepada mantan bupati Sragen Untung Wiyono yang perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus ini, hakim agung meng­hukum Untung Wiyono dengan pidana pokok tujuh tahun penjara. Selain Untung dan Adi, mantan Sekda Sragen Koeshardjono sudah dipidana 4,5 tahun. Mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah Sragen Srie Wahyuni dipidana dua tahun delapan bulan.

Istri Menangis

Kasus ini terjadi dalam kurun waktu 2003 hingga 2010. Ke­terlibatan Adi terjadi pada tahun 2005. Sejak 2003 ada penempatan dana dari APBD Sragen dalam deposito BPR Djoko Tingkir Rp 29,4 miliar. Sertifikat deposito itu lalu dijaminkan untuk utang atas nama beberapa pejabat Sragen termasuk Adi Dwijantoro yang seolah-olah bertindak untuk dan atas nama BPKD.

Pada saat ada penempatan dana APBD dalam deposito, Srie Wahyuni yang seharusnya memasukkan sertifikatnya dalam aset daerah, tidak melakukannya. Dia juga tidak mencatat hasil pinjaman beragunan sertifikat deposito itu ke kas daerah. Hasil pinjaman atas nama Adi dan beberapa pejabat lain termasuk Koeshardjono digunakan untuk kepentingan Untung Wiyono. Di antaranya untuk perjalanan ke luar negeri dan menggelar pertunjukan wayang.

Mendengar tuntutan itu, istri Adi Dwijantoro menangis tersedu-sedu di bangku pengunjung. Sementara, penasihat hukum Adi, Umar Ma’ruf meminta waktu dua minggu untuk menyusun pembelaan kliennya. “Kami minta waktu dua minggu untuk menyiapkan pledoi,” pintanya. hakim mengabulkannya dan menunda sidang hingga Selasa (30/7). (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231257/Adi-Dwijantoro-Dituntut-5-Tahun-Penjara

17 Juli 2013 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Di Balik Sodang: Terinspirasi Ari Wibowo

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

”BETAPA agung keadilan di negeri ini jika penanganan kasus seperti Ari Wibowo itu diterapkan.

Statusnya berubah dari tersangka menjadi korban, karena ditemukan bukti yang mematahkan dugaan yang ditudingkan kepadanya,” begitu papar Agus Sutikno dari bangku terdakwa salah satu ruang sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Agus menarik benang merah dari kasus korupsi pengadaan alat peraga pendidikan yang membelitnya, dengan kasus kecelakaan yang dialami artis Ari Wibowo.

Agus Sutikno adalah pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang didakwa terlibat korupsi pengadaan buku ajar di 111 Sekolah Dasar (SD) setempat.

”Semua saksi sudah diperiksa. Ada beberapa fakta yang diungkapkan mereka yang mematahkan dakwaan terhadap saya. Jadi saya mohon majelis hakim mempertimbangkannya. Saya terinspirasi kasus Ari Wibowo, fakta yang mematahkan tuduhan benarbenar dipertimbangkan,” katanya kepada Hakim Ketua Jhon Halasan Butarbutar.

Saat itu, Agus tengah memberi jawaban jaksa atas pembelaannya.

Proyek Tak Selesai

Dalam proyek pengadaan alat peraga pendidikan itu, Agus berperan sebagai pejabat yang meneken kontrak kesepakatan dengan reka- nan pelaksana proyek. Pro- yek didanai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010, anggarannya sebesar Rp 6,5 miliar.

Namun proyek baru dilaksanakan tahun 2011, itu pun tak selesai. Dalam kondisi proyek yang tak ram- pung itu, justru rekanan menerima pembayaran penuh bahkan tak dikenakan denda. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada denda Rp 447,3 juta yang tak dibayarkan.

Selain itu, masih ada dugaan penggelembungan harga proyek. Hasilnya dipakai untuk bancakan beberapa pihak, termasuk Agus. Ia dituntut 5,5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta dan kewajiban mengembalikan uang negara hingga Rp 46,25 juta.

”Saya mohon keringanan hukuman Majelis Hakim. Karena dengan denda dan kewajiban membayar uang pengganti itu saya tidak mampu. Meski rumah saya dan seisinya dijual, tidak akan cukup,” pungkas Agus Sutikno. Saat ini ia tengah menunggu hukuman baginya. Apakah Agus Sutikno akan seberuntung  Ari Wibowo? (Eka Handriana-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231255/Terinspirasi-Ari-Wibowo

17 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Rp 1,2 Miliar: Kepala Disperindag Bungkam

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

SEMARANG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah enggan memberi penjelasan terkait dugaan penyim­pangan belanja perekrutan dan seleksi peserta pelatihan senilai Rp 1,2 miliar.

”Terkait hal itu saya sudah berkoordinasi dengan jajaran,” kata Kepala  Disperindag Jateng Edison Ambarura di sela-sela kegiatan operasi pasar, Selasa (16/7).

Kasus ini mencuat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laporan Keuangan Provinsi Jateng 2012. BPK menyoroti Balai Pengem­bang­an Sumber Daya Manusia dan Produk IKM pada Disperindag Jateng. Hasil pengujian menunjukkan belanja perekrutan dan seleksi peserta pelatihan senilai Rp 1,2 miliar tidak didukung bukti pengeluaran memadai.

Dijelaskan bahwa pada 2012,  BPSDM dan Produk IKM menggelar 19 pelatihan. Satu angkatan terdiri atas 185 peserta de­ngan biaya per orang Rp 350 ribu (biaya re­krutmen Rp 230 ribu dan biaya seleksi Rp 120 ribu. Maka total selama setahun menjadi (19 x 185 x Rp 350 ribu) Rp 1.230.250.000.

Biaya tersebut dibayarkan kepada PT EM selaku pelaksana pekerjaan. Namun dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan nominal yang harus dibayarkan.

Terlebih dokumen pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi pembayaran dari bendahara BPSDM kepada PT EM. Artinya, tidak ada dasar pengenaan nilai atau bukti pengeluaraan yang mengharuskan BPSDM membayar sejumlah yang dibayarkan.

Bertentangan

Kondisi tersebut dinilai BPK bertentangan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Direktur Riset dan Kebijakan The Jateng Institute Sukarman menilai tidak adanya bukti penggunaan dana sebagai indikasi korupsi. Padahal, PT EM setiap tahun mengajukan dokumen untuk penawaran kerja sama operasional perlatihan SDM Industri siap kerja ke BPSDM dan Produk IKM. Unsur tindak pidana korupsi juga dinilai sudah lengkap, yaitu sesuai dengan Pasal 2 dan 3 UU 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

”Telah terjadi kerugian negara, dan menguntungkan orang lain atau korporasi dalam hal ini PT EM. Maka kami mere­ko­mendasikan agar KPK atau penegak hu­kum di Jateng segera menginvestigasi dan menyelelidiki potensi korupsi rekruitmen fiktif tersebut,” tegasnya.

Terkait hal ini, Kepala BPSDM dan Produk IKM Sumidi tidak bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi, telepon selularnya tidak menunjukkan nada aktif.(H68, J8,J17-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231274/Kepala-Disperindag-Bungkam

17 Juli 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Jumlah Pemilih Sementara Pemilu 2014 Sebanyak 189 Juta

SUARA MERDEKA – Rabu, 17 Juli 2013

  • KPU Luncurkan Online

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara online, Selasa (16/7). Diperkirakan jumlah pemilih pada Pemilu 2014 mencapai sekitar 189 juta.

“Jumlah DPS sejauh ini sekitar 177 juta belum termasuk Sumatera Selatan, Maluku Utara dan Papua. Jadi kalau rekapnya (data manual) sekitar 187-189 juta,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Gedung KPU, Jakarta kemarin.

Husni menuturkan data di website KPU, http://www.kpu.go.id, sudah masuk sebanyak 104 juta pemilih. Ia menjelaskan bagi masyarakat yang namanya belum muncul bukan berarti belum terdaftar.

“Tetapi datanya be­lum masuk ke server KPU,” ujarnya.

Husni mengimbau masyarakat melakukan cek silang apakah sudah masuk atau belum ke DPS di desa/ kelurahan, RT/ RW atau Panitia Pe­mungutan Suara setempat. Jika me­mang belum, ia mempersilakan untuk segera melaporkan diri ke PPS di desa/kelurahan masing-masing untuk mendaftarkan diri. “Dalam proses tanggapan ini, masyarakat harus aktif karena petugas sudah tidak aktif lagi,” katanya.

Seperti diketahui, KPU bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah mengumumkan DPS di de­sa/kelurahan, RT/RW sejak Kamis 11 Juli 2013. Rencananya, pengumuman itu berlangsung hingga Rabu 24 Juli 2013.

Selama masa itu, masyarakat dapat melakukan proses tanggapan, aduan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan soal daftar pemilih, seperti tidak terdaftar sampai dengan Kamis, 1 Agustus 2013.(viva-80).

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231261/Jumlah-Pemilih-Sementara-Pemilu-2014-Sebanyak-189-Juta

17 Juli 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: