KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Hakim Beda Pendapat Soal Perkara Luthfi Hasan

TEMPO.CO – SENIN, 15 JULI 2013

Hakim Beda Pendapat Soal Perkara Luthfi Hasan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishaaq. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.COJakarta – Dua anggota majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, I Made Hendra dan Joko Subagio, menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion atas penuntutan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq.

Menurut hakim anggota I Made Hendra, jaksa penuntut umum KPK tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara pencucian uang. “Tetapi, yang berwenang menuntut perkara itu adalah jaksa pada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung,” kata I Made Hendra saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 15 Juli 2013.

Namun hakim Nawawi tetap pada putusan menolak eksepsi terdakwa karena tiga hakim lainnya bersikap demikian. “Oleh karena itu, tetap memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan proses pemeriksaan,” ujar Nawawi dalam putusan selanya.
Hakim anggota Joko Subagio menilai perbedaan pendapat itu menjadi sebuah kesatuan dalam putusan sela. Sikap majelis hakim ini terkait eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Ahmad Fathanah, yang pada persidangan sebelumnya, Senin, 8 Juli 2013, mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsinya, mereka menilai bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kliennya tidak berhak diadili oleh Pengadilan Tipikor.

Atas perbedaan pendapat dalam putusan sela itu, jaksa Muhibbudin mengatakan akan mengajukan perlawanan. “Akan kami ajukan perlawanan kami sekaligus dalam surat tuntutan,” kata Muhibbudin.

Selanjutnya, hakim ketua Gusrizal Lubis menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin pekan depan, 22 Juli 2013, dengan agenda pemeriksaan saksi.
Luthfi didakwa menerima duit Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama. Uang itu diberikan untuk pengurusan penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna di Kementerian Pertanian. Menurut jaksa, Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman sebelumnya menjanjikan komisi Rp 40 miliar jika perusahaannya mendapat tambahan impor daging 8.000 ton.

Selain didakwa menerima duit, bekas anggota Komisi Pertahanan DPR itu juga didakwa melakukan pencucian uang. Jaksa menudingnya menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana sejak Luthfi menjabat sebagai anggota DPR pada 2004.

GALVAN YUDISTIRA | FAIZ NASHRILLAH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/15/063496531/Hakim-Beda-Pendapat-Soal-Perkara-Luthfi-Hasan

15 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bu Pur, Perempuan Misterius Hambalang

TEMPO.CO – SENIN, 15 JULI 2013

Bu Pur, Perempuan Misterius Hambalang

Majalah Tempo Edisi 15-21 Juli 2013.

TEMPO.COJakarta – Tak sulit bagi seorang alumnus Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1973 mengenali foto perempuan berkerudung hitam yang separuh mukanya ditutup itu. “Itu istri Purnomo, perwira kepolisian seangkatan saya,” katanya ketika Tempo menunjukkan foto perempuan yang sedang menghindari pertanyaan wartawan setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi akhir Mei lalu.

Majalah Tempo edisi Senin 15 Juli 2013 mengulas soal perempuan misterius dalam kasus Hambalang. Sylvia Sholehah–begitu nama perempuan itu tertera dalam daftar pemeriksaan saksi pada agenda harian komisi antikorupsi–memang populer dengan sapaan “Ibu Pur”. Ia dimintai keterangan dalam perkara korupsi dana proyek sarana olahraga terpadu Hambalang, Bogor. Ketika keluar dari ruang gedung KPK pada pukul 20.40, ia sama sekali tak menjawab pertanyaan. Ia terus menutup mulutnya dengan sapu tangan, lalu bergegas pergi menggunakan taksi.

Pada hari yang sama, KPK juga meminta keterangan Widodo Wisnu Sayoko. Seusai pemeriksaan, ia berlari menerobos kepungan wartawan. Ia berusaha mengelak dan berkata, “Bukan, saya hanya mengantar Ibu.” Melewati jembatan penyeberangan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, tepat di depan gedung KPK, lelaki itu pergi menggunakan ojek. Juru bicara komisi antikorupsi, Johan Budi S.P., menyatakan Sylvia dan Widodo “berasal dari swasta”.

Toh, menurut sejumlah sumber, Sylvia dan Widodo bukan saksi biasa. Mereka berperan banyak dalam perkara korupsi yang mengantarkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka itu. “Mereka orang Cikeas,” ujar seorang tokoh yang mengetahui perkara ini, merujuk pada kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor.

Berbekal keterangan alumnus Akabri 1973 tadi, Tempomengecek daftar alumnus Akademi Kepolisian pada tahun yang sama. Di situ tercatat nama Purnomo D. Raharjo, yang pensiun pada 2005. Dalam kolom keluarga daftar itu, klop, istrinya bernama Sylvia Sholehah. Tertera pula alamat dan nomor telepon rumah mereka.

Menurut informasi lain dari teman-teman angkatannya, Purnomo kemudian banyak membantu keluarga Yudhoyono–juga alumnus Akabri 1973. Koleganya mengetahui Purnomo berperan sebagai “kepala urusan rumah tangga” kediaman Yudhoyono. Bersama istrinya, ia mengatur berbagai keperluan sehari-hari keluarga Cikeas. “Dari urusan dapur sampai mengatur taman,” katanya.

Sylvia juga sering tampil ke permukaan. Ia terlihat berada dalam rombongan Ibu Negara, Ani Yudhoyono, ketika menghadiri sejumlah kegiatan. Di antaranya pada peringatan Hari Olahraga Nasional di gedung Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno, pada September 2010. Bagaimana kiprah perempuan ini dalam kasus Hambalang dan bagaimana kedekatannya dengan keluarga Cikeas? Selengkapnya, simak Majalah Tempo hari ini.

SETRI YASRA, ANTON SEPTIAN, RUSMAN PARAQBUEQ, NUR ALFIYAH, ANANDA BADUDU, FEBRIANA FIRDAUS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/15/078496465/Bu-Pur-Perempuan-Misterius-Hambalang

15 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW: Citra DPR Kian Anjlok Gara-gara Priyo Budi

TEMPO.CO – SENIN, 15 JULI 2013

ICW: Citra DPR Kian Anjlok Gara-gara Priyo Budi

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.COJakarta – Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengecam tindakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso yang mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meneruskan permintaan ratusan koruptor mengenai revisi Peraturan Pemerintah tentang Remisi.

Emerson menganggap upaya Priyo itu merusak citra DPR. “DPR saat ini disorot karena kasus-kasus seperti pemborosan anggaran. Sekarang citra DPR makin merosot di masyarakat karena tindakan Priyo membela koruptor,” katanya saat dihubungi Tempo, Ahad malam, 14 Juli 2013. Dengan kasus ini, kata Emerson, masyarakat bisa menilai DPR berpihak kepada koruptor.

Emerson mempertanyakan Priyo yang tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi. “Ini tidak jelas, dia mewakili siapa? Rakyat atau koruptor,” ujarnya. Ia menganggap janggal perilaku Priyo ini karena surat itu disampaikan setelah dia mengunjungi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Koruptor di Sukamiskin, Bandung. “Ada terpidana yang separtai dengan Priyo di sana, Partai Golkar. Ini bias kepentingan.”

Sebelumnya, sebanyak 109 terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Para terpidana ini mengaku dirugikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Saya menerima surat yang ditujukan ke pimpinan Komisi Hukum maupun dari masyarakat pengadu,” kata Priyo. Surat tertanggal 7 Februari 2013 ini ditandatangani oleh sembilan orang, di antaranya bekas Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, bekas Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin, dan Haposan Hutagalung. “Mereka menyampaikan permohonan pelindungan hukum.”

Priyo menyatakan, sebagai pimpinan dia meneruskan surat ini kepada Komisi Hukum DPR. Selain itu, dia juga meneruskan surat ini kepada Presiden Yudhoyono dengan tembusan instansi terkait agar bisa dicarikan solusi atas permasalahan tersebut. “Bola sekarang terserah Presiden,” kata politikus Partai Golkar ini.

ALI AKHMAD

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/15/063496447/ICW-Citra-DPR-Kian-Anjlok-Gara-gara-Priyo-Budi

15 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengacara Kartini Marpaung Heran Putusan Banding Belum Turun

KABAR SEMARANG – Minggu, 14 Juli 2013

Semarang – Terdakwa kasus suap Kartini Marpaung masih menunggu putusan banding atas perkara suap, sementara dua terdakwa lain kasus yang sama proses bandingnya sudah selesai.

Sahala Siahaan SH, pengacara Kartini Marpaung mengatakan, dirinya mengherankan Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Semarang. “Dua terdakwa lain sudah divonis, masa klien kami belum. Padahal proses bandingnya hanya terpaut jarak hari saja,” katanya kata dia.

Dua terdakwa lain yang dimaksud yakni hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak Heru Kisbandono dan Sri Dartutik. Kartini merupakan salah satu hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang didakwa kasus suap terkait putusan perkara korupsi mantan ketua DPRD Grobogan M Yaeni.

Sahala mengatakan, hingga kini pihaknya masih belum menerima putusan banding. Ia tidak tahu kenapa dengan PT Jateng. “Atau memang perkara klien kami memang dibuat lama,” ucapnya.

Mengenai putusan yang mungkin akan dijatuhkan PT, Sahala mengaku pesimis. Sebab dua terdakwa lain yang sudah turun putusannya naik dari putusan yang sudah dijatuhkan Pengadilan Tipikor Semarang tingkat pertama.

“Sejak semula kasus klien kami ini terkesan menjadi ajang pembalasan oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Seolah terkesan ada disparitas antara hakim ad hoc dengan hakim karir,” katanya.

Sebab itulah, sejak awal ia tidak sepakat kliennya disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang, sebab pati akan ada kepentingan didalamnya.

Ia mencontohkan misalnya dengan keberadaan hakim karir Pragsono. Para hakim yang mengadili Kartini seolah menutup-nutupi keterlibatan Pragsono dalam kasus suap. “Padahal menurut kami, dia jelas terlibat,” paparnya.

Apalagi, ditambah dengan Asmadinata yang diduga terlibat sudah di pecat dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Asmadinata dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik hakim.
Sedangkan Pragsono hanya diberikan sanksi dengan di mutasi saja. “Ini jelas tidak adil dan banyak kepentingan didalamnya,” tegasnya.

Selain itu, Komisi Pembrantasan Korupsi yang berjanji akan mengembangkan kasus suap ini ke Jilid II, hingga kini tidak ada perkembangannnya.

“Sebab, dalam putusan perkara klien kami yang dibuat oleh Pengadilan Tipikor Semarang, nama-nama yang terlibat seperti Pragsono itu dihilangkan. Jadi jelas kasus ini hanyalah ajang pembalasan saja,” tambahnya.

Dalam kasus ini, Kartini mendapatkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp 750 juta atau setara lima bulan kurungan. Sedangkan Heru Kisbandono mendapatkan vonis enam tahun dan oleh PT Tipikor Semarang ditambah menjadi menjadi delapan tahun penjara, dan denda Rp200 juta subsidair empat bulan kurungan.

Selain Heru, pengusaha asal Grobogan Sri Dartutik juga ditambah masa pidananya menjadi enam tahun penjara dari sebelumnya hanya empat tahun penjara saja. (Bus,KS)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/pengacara-kartini-marpaung-heran-putusan-banding-belum-turun

15 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pembacaan Tuntutan Korupsi Pasar Gotong Royong Magelang Ditunda

KABAR SEMARANG – Rabu, 10 Juli 2013

Semarang – Kejaksaan Negeri Magelang hari ini batal membacakan tuntutan perkara terdakwa mantan Wali Kota Magelang Fahriyanto dan mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Magelang Sureni Adi, dalam perkara korupsi dana bantuan pembangunan Pasar Gotong Royong Magelang.

Jaksa Supriyadi dari Kejari Magelang, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (10/7), mengatakan, tuntutan belum siap dan memohon untuk diberi waktu dalam menyusunnya. Di sam ping itu majelis hakim yang diketuai Noor Edyono juga tak lengkap. Maka hakim mennda sidang hingga sepekan pendatang.

Pada kasus ini, Fahriyanto dan Sureni didakwa berperan dalam bocornya bantuan pembelian kios di pasar Gotong Royong. Pada tahun 2007 dilaksanakan proyek pembangunan pasar baru di Pasar Gotong Royong. Selama pembangunan, pedagang lama yang ada di pasar tersebut dialihkan ke penampungan.

Untuk kembali memasuki pasar, mereka harus membeli los dan kios di pasartersebut dengan status hak guna bangunan. Pemerintah Kota Magelang menggelontor bantuan Rp 2,827 miliar untuk subsidi uang muka pembelian los dan kios. Target penerimanya adalah 617 pedagang lama yang akan kembali menempati los dan kios mereka.

Proyek pembangunan itu dilaksanakan oleh PT Yoga Guna Sakti. Dana subsidi uang muka bagi pedagang sedianya baru bisa dicairkan oleh PT Yoga saat pembangunan pasar mencapai 70 persen. Namun, saat PT Yoga Guna Sakti baru menyelesaikan 51 persen bangunan, dana bantuan pedagang itu sudah dicairkan.

Pencairan tersebut berdasarkan nota dinas yang diterbitkan Sureni Adi. Dana dari kas daerah itu dicairkan dalam tiga tahap. Namun, dana yang sudah cair tidak disalurkan kepada pedagang, melainkan ditampung di rekening Bendahara Pembantu, Sudarwastuti. Dari rekening itu dana mengalir kepada Fahriyanto. Ada kuitansi penerimaan atas nama Setyo Raharji yang dibubuhi paraf Fahriyanto. (Bus,KS)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/pembacaan-tuntutan-korupsi-pasar-gotong-royong-magelang-ditunda

15 Juli 2013 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Priyambodo Kerap Bebaskan Lahan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 13 Juli 2013

  • Dugaan Korupsi Tanah Negara

SEMARANG – Tersangka korupsi penyerobotan tanah negara di Perumnas Tlogosari, Priyambodo Prawirohardjo ternyata sering dilibatkan dalam proyek pembebasan lahan di Kota Semarang. Berdasarkan penelusuran Suara Merdeka, sejak tahun 1995 saat bertugas di Dinas Binamarga Kota Semarang, dia kerap dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut.

Priyambodo juga dikenal memiliki akses cukup baik dengan tiga mantan pemimpin daerah, Sutrisno Soeharto, Soekawi Soetarip, dan Soemarmo HS. Beberapa proyek besar seperti pembebasan lahan normalisasi Kali Banger, pelebaran Jalan Woltermonginsidi, pelebaran Jalan Sendangmulyo-Kedungmundu, dan pelebaran Jalan Prof Hamka Ngaliyan melibatkan Priyambodo, baik sebagai panitia maupun pimpinan proyek.

Apakah seluruh pembebasan lahan itu berjalan mulus? Ataukah disinyalir ada dugaan penyimpangan seperti yang terjadi di Tlogosari?
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Program Studi Kenotariatan, Dwi Fratmawati SH teah meneliti pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Prof hamka Ngaliyan. Penelitian itu telah diuji tahun 2006. Di dalamnya disebutkan bahwa pembebasan lahan Ngaliyan tidak sesuai dengan Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasalnya, berdasar keterangan warga, tidak ada panitia pengadaan tanah, tetapi hanya dijumpai adanya tim yang dibentuk oleh Wali Kota. Cara penetapan ganti rugi proyek Ngaliyan itu juga tidak sesuai aturan, karena memakai dasar nilai jual objek pajak. Pada saat proses musyawarah penetapan lebar jalan yang akan dikepras, warga mengetahui siapa yang dihadapi. Musyawarah diketuai langsung oleh Wali Kota Semarang saat itu, Sutrisno Suharto.

Dengan pimpinan proyeknya, Priyambodo Prawirohardjo selaku pelaksana teknis. Dalam kasus dugaan korupsi tanah Perumnas Tlogosari, Priyambodo belum diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Semarang. Namun penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada Priyambodo dan para saksi untuk diperiksa. ’’Kami panggil para saksi dan tersangka untuk diperiksa pekan depan,’’ kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang, ER Chandra, Jumat (12/7).

Mulai Selasa (16/7) pekan depan, penyidik akan maraton memeriksa saksi dan para tersangka. Priyambodo tak sendiri. Rabu (10/7) lalu penyidik juga menetapkan mantan Kepala Unit Perumnas Tlogosari, Muhammad Yusuf dan mantan Lurah Tlogosari, Sri Widodo sebagai tersangka. Priyambodo saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Bertugas di Dinas Binamarga sejak tahun 90-an, lalu pada tahun 2008-2012 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Binamarga.

Ubah Data

Kasus tersebut terjadi pada 1996 hingga 1997. Saat itu, Priyambodo menjadi pimpinan proyek pembebasan tanah untuk Perumnas Tlogosari, yang merupakan proyek pemerintah Kota Semarang. Priyambodo membeli tanah warga yang lokasinya berada di lahan calon Perumnas Tlogosari. Tanah itu milik warga bernama Ngari Siran.

Luas tanah yang dibeli 1.500 meter persegi dengan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Leter C Desa. Namun, tersangka tidak langsung mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut. Jadi, kepemilikan tetap atas nama Ngari Siran. Dikemudian hari, sertifikat terbit menjadi seluas 3.520 meter persegi. Tersangka diduga memerintahkan Muhammad Yusuf dan Sri Widodo untuk mengubah data di buku C Desa ihwal luasan tanah itu. Kelebihan tanah 2.020 meter persegi itulah yang merupakan tanah negara.

Camat Pedurungan Widjaja Trikoranto ketika dimintai keterangan terkait masalah ini, enggan memberikan banyak komentar, termasuk ketika Suara Merdeka menanyakan taksiran harga tanah di wilayah Tlogosari, Kecamatan Pedurungan. “Waduh, saya tidak berani komentar. Nanti malah salah,” katanya.

Sementara Kholison anggota Komisi B Kota Semarang yang tingal di wilayah Pedurungan mengatakan, tanah di daerah Tlogosari kini harganya bisa mencapai Rp 1,5 juta/meter. Bahkan, di wilayah yang berdekatan dengan Jalan Arteri Soekarno Hatta, harganya mencapai Rp 2,5 juta/meter. “Tapi saya tidak tahu persis lokasi lahan yang diduga melibatkan Priyambodo ini. Kalau di wilayah bagian dalam, harganya sekitar Rp 750 ribu/meter. Sebagai perbandingan, sekitar tahun 1996-1997 harganya hanya sekitar Rp 150 ribu/meter,” katanya. (H89,H71-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/13/230788/Priyambodo-Kerap-Bebaskan-Lahan

15 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Ombudsman Minta Klarifikasi Tertulis

SUARA MERDEKA – Sabtu, 13 Juli 2013

  • Kasus Nilai 17,35 Diterima

SEMARANG – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah kasus penerimaan peserta didik (PPD) di SMA 3 Semarang yang menerima siswa bernilai 17,35, Jumat (12/7). ’’Kami diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan investigasi langsung tentang apa yang menjadi sorotan masyarakat khususnya PPD di Jateng. Adapun kedatangan kami ke SMA 3 karena ada keluhan masyarakat (masalah nilai rendah yang diterima), sehingga kami meminta klarifikasi sejauh mana tentang hal itu.’’

Lembaga negara tersebut meminta sekolah untuk membuat klarifikasi secara tertulis mengenai perkara itu. Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Achmad Zaid mengatakan, meskipun akhirnya siswa yang bersangkutan didiskualifikasi atau tidak jadi diterima di SMA 3, tetapi pihaknya meminta sekolah membuat klarifikasi tertulis tentang kasus tersebut.

’’Kami diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bisa melakukan investigasi langsung tentang apa yang menjadi sorotan masyarakat khususnya PPD di Jateng. Adapun kedatangan kami ke SMA 3 karena ada keluhan masyarakat (masalah nilai rendah yang diterima), sehingga kami meminta klarifikasi sejauh mana tentang hal itu,’’ ungkapnya saat ditemui di SMA 3, kemarin.

Kedatangan Achmad Zaid diterima oleh Sekretaris PPD SMA 3 Kamta Agus Sajaka, karena kepala sekolah Bambang Nianto sedang berada di luar kota. Penelusuran Ombudsman dimulai dari penerapan sistem rayonisasi hingga nilai tambah pada Perwal 18/2013 tentang PPD.
’’Menurut pihak sekolah, alasan SMA 3 menerima nilai 17,35 itu karena kuota dalam rayon sebesar 60% itu tidak terpenuhi, sehingga nilai rendah pun bisa diterima. Akan tetapi siswa dengan nilai tersebut merupakan anak guru dan mendapat tambahan 6, kemudian mendapat nilai prestasi 2,25 dari piagam Ganesha Science Olympiad (GSO). Kendati demikian, ada dugaan piagam atau sertifikat yang digunakan bermasalah,’’ katanya.

Berdasarkan data rayonisasi menunjukkan nilai terendah di SMA 3 dalam rayon adalah 24,85, luar rayon 37,55, dan luar kota terendah 38,70. Sementara, total pendaftar di SMA 3 yang melakukan verifikasi ada sekitar 681 peserta, sedangkan daya tampungnya hanya 436 kursi.
Selain meminta klarifikasi secara tertulis dari pihak sekolah, Ombudsman juga akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, terkait Peraturan Wali Kota (Perwal) PPD Nomor 18 Tahun 2013, terutama di lampiran 4 mengenai tambahan poin anak guru. ’’Bagi kami (kebijakan tambahan poin anak guru) mencederai sekali nilai keadilan, di mana anak guru mendapat nilai 6. Apa bedanya dengan anak petani, anak nelayan, anak TNI/Polri, dan anak profesi lainnya yang juga berjasa, kok dibedakan? toh yang sekolah bukan orang tuanya, tapi siswa yang bersangkutan,’’ ujarnya.

Selain tambahan poin, Ombudsman juga menyoal masalah rayonisasi yang dinilai telah menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan. ’’Bagi kami setiap warga negara boleh sekolah di mana pun, tidak ada batasan-batasan itu, tapi dengan adanya sistem kuota rayonisasi menjadi terbatas. Dan, ini faktanya saya melihat dalam rayon tidak memenuhi kuota. Itu kan mubazir karena banyak yang dari luar rayon maupun luar kota takut mendaftar. Kalau menurut saya bebaskan saja yang penting kita awasi. Tidak ada titipan-titipan dari mana pun,’’ tandasnya.

Sekretaris PPD SMA 3 Kamta Agus Sajaka membenarkan jika peserta tersebut telah digugurkan dari daftar siswa yang diterima. ’’Setelah kami undang orang tua dan siswa yang bersangkutan, akhirnya mereka sudah mencabut berkas. Untuk menindaklanjuti, sekolah telah melaporkan ke Dinas Pendidikan,’’ ungkapnya.

Agus menambahkan, terjadinya kasus tersebut karena ada kesalahan verifikasi dan pihaknya sudah menelusuri bahwa piagam yang digunakan tidak sesuai kenyataan. (K3,H41-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/13/230789/Ombudsman-Minta-Klarifikasi-Tertulis

15 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Jumlah Buku Kurang Rekanan Didend

SUARA MERDEKA – Senin, 15 Juli 2013

KLATEN – Rekanan pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB tahun 2012 di Kabupaten Klaten didenda Rp 301 juta. Denda dijatuhkan Pemkab Klaten karena rekanan terlambat dalam mendistribusikan buku ke sejumlah sekolah.

Meski rekanan sudah melengkapi kekurangan buku ke sejumlah SD, namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap merekomendasikan kepada Pemkab agar menjatuhkan denda kepada rekanan Rp 301 juta. Besaran denda ditentukan 5 persen dari nilai proyek. Denda itu ditangani oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ”Denda keterlambatan pendistribusian buku perpustakaan tersebut merupakan rekomendasi BPK.

Lewat pemeriksaan melalui uji petik BPK pada 15-16 April 2013 lalu, ditemukan kekurangan 386 buku untuk empat SD,” kata Kepala Inspektorat Daerah Klaten Eko Medi Sukasto, Sabtu (13/7). Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB tersebut dilaksanakan oleh CV KN dengan perjanjian kontrak nomor 421/5657/11 tertanggal 20 November 2012. Nilai kontraknya Rp 6 miliar dengan jangka waktu pengadaan buku 25 hari. Proyek tersebut harus sudah selesai pada batas waktu terakhir pada 14 Desember 2012.

Eko menambahkan, proyek pengadaan buku perpustakaan itu ditujukan bagi 126 SD/SDLB negeri dan 4 SD/SDLB swasta di Klaten. Dalam kontrak disebutkan, setiap sekolah harus mendapatkan 901 judul buku, terdiri atas 841 judul buku pengayaan, 10 judul buku referensi, dan 50 judul buku panduan pendidik. Berdasar temuan BPK, buku untuk SD 1 Jomboran kurang sebanyak 54 eksemplar, SDN 2 Danguran kurang 103 eksemplar, SD 2 Kajoran kurang 81 eksemplar dan SD 2 Trunuh kurang 148 eksemplar.

CV KN sebenarnya sudah melengkapi kekurangan buku walau melebihi batas waktu dalam kontrak. Efek Jera Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Klaten, Sudirno mengatakan pemberian denda kepada CV KN selaku rekanan pengadaan buku perpustakaan, diharapkan akan memberikan efek jera kepada rekanan yang lain. Ke depan, diharapkan para rekanan pelaksana proyek lebih berhati-hati dan menepati semua isi perjanjian kontrak kerja.

”Sanksi bisa menimbulkan efek jera. Jangan sampai melanggar kontrak, karena setiap pelanggaran ada sanksinya. Saat ini, rekanan sudah mengirimkan kekurangan buku perpustakaan untuk empat SD temuan BPK. Nanti Disdik akan melakukan evaluasi dan pengawasan,” kata Sudirno kepada wartawan. (F5-61,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/15/230919/Jumlah-Buku-Kurang-Rekanan-Didenda

15 Juli 2013 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Ditemukan 419 KPS Dobel

SUARA MERDEKA – Minggu, 14 Juli 2013

 
BREBES – Sebanyak 419 kartu perlindungan sosial (KPS) ganda atau dobel ditemukan di Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan, Brebes. Kartu untuk mencairkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tersebut sementara ini ditahan di kantor pos kecamatan setempat. 

Temuan KPS bermasalah tersebut diungkapkan Camat Paguyangan Drs Hudiyono MSi dalam kegiatan Safari Ramadan Bupati-Wakil Bupati di Masjid Darussalam Dukuh Cigobang, Desa Kedungoleng, Jumat (12/7) malam. “Dari 1.364 KPS yang didistribusikan, sebanyak 419 di antaranya dobel,” katanya. Menurut camat KPS dobel dimaksud tidak saja berupa nama penerima kartu sama melainkan ada  KPS dengan nama beda tapi sebenarnya merujuk pada satu orang. “Sementara waktu KPS tersebut masih ditahan di kantor pos untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.

Ditambahkan, selain ditemukannya KPS dobel, ratusan rumah tangga sasaran (RTS) di Desa Pakujati juga tidak dapat mencairkan BLSM karena belum mendapatkan KPS. “Baru ada 72 rumah tangga yang memperoleh KPS. Padahal kuota penerimanya ada 518 RTS,” katanya. Selain di Pakujati , di Desa Taraban juga kurang 62 KPS dari kuota 1.006 penerima, kemudian di Desa Kedungoleng dan Winduaji masing-masing kekurangan 8 KPS.

62 Persen

Camat menambahkan, penyaluran BLSM di wilayahnya yang telah dilakukan sejak 8 Juli lalu, sampai saat ini baru tuntas dilaksanakan sekitar 62 persen dari jumlah total 10.204 rumah tangga yang menjadi sasaran program. “Data hingga Jumat (12/7) sudah ada 6.323 RTS yang mencairkan BLSM di kantor pos setempat,” katanya.

Adapun penyaluran dana bantuan bagi warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut ditargetkan rampung 15 Juli 2013. Camat mengimbau kepada warga yang mampu atau kaya tetapi menerima KPS agar mengembalikannya ke kantor desa, kecamatan ataupun kantor pos. “Tujuannya agar dapat dialihkan kepada warga yang lebih berhak mendapatkan,” katanya. (H51-68)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/14/230840/Ditemukan-419-KPS-Dobel-

15 Juli 2013 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Orang Mampu Diminta Kembalikan Kartu

SUARA MERDEKA – Minggu, 14 Juli 2013

KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo memerintahkan para camat dan kepala desa agar bermusyawarah dengan penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dipandang kaya atau mampu untuk mengembalikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Perintah Bupati itu disampaikan kepada seluruh camat dan kepala desa Se-Kulonprogo melalui SMS gateway. Saat dikonfirmasi, Bupati Hasto membenarkan hal itu. Selain melalui SMS gateway, pihaknya juga sudah tiga kali mengumpulkan para camat dan kades untuk berkoordinasi terkait BLSM. Menurut Bupati Hasto, saat ini pembagian BLSM di Kulonprogo oleh Kantor Pos mencapai hampir 80% dan sudah muncul masalah-masalah. Pihaknya meminta para camat, kades, dan kepala dusun untuk mengamati di lapangan. Bila ditemukan penerima BLSM salah sasaran agar dilakukan pendekatan persuasif agar secara sukarela mengembalikan KPS. ‘’Saya minta untuk gerilya di lapangan untuk sweeping. Mereka-mereka yang mampu diberikan masukan dengan sukarela untuk mengembalikan KPS. Minggu depan kita akan review lagi camat dan lurah,’’ katanya, Jumat (12/7).

Usulkan Pengganti Setelah didapat data namanama penerima BLSM yang mengembalikan KPS, lanjut Bupati, pihaknya akan mengusulkan pengganti yang lebih berhak kepada pemerintah Pusat. Diharapkan penyaluran BLSM berikutnya bisa diberikan kepada penerima yang benar-benar tepat sasaran. Bupati juga mengimbau orang-orang yang mendapatkan gaji dari pemerintah, seperti perangkat desa, BPD, pensiunan bahkan PNS, bila mendapat BLSM agar sukarela mengembalikan KPS. ‘’Seperti di Kokap nyata-nyata ada dukuh (kepala dusun) mendapat BLSM, dukuh ini langsung diberikan imbauan pendekatan persuasif agar sukarela (mengembalikan),’’ ujarnya. Terkait adanya 759 calon penerima BLSM di Kecamatan Lendah yang kartu KPS-nya belum dibagikan karena diidentifikasi tidak tepat sasaran, Bupati Hasto meminta pihak Kantor Pos mengkomunikasikannya dengan calon penerima KPS bersangkutan. ‘’Kalau kantor pos ragu-ragu menyampaikan, yang punya KPS diundang kemudian dimintai palelah, kepedulian, nurani moralitasnya, keikhlasannya untuk mengembalikan. Kemudian kita catat dan besok kita verifikasi,’’ imbuhnya. Berdasarkan pendataan sementara Pemkab Kulonprogo, hingga Jumat (12/7), tercatat ada 13 orang menolak KPS. Terdiri atas 7 orang menolak saat pembagian oleh Kantor Pos (2 di Kokap, 2 Wates, 3 Temon), dan 6 orang lainnya menolak berdasarkan informasi dari SMS gateway dari para camat dan kades (5 Galur dan 1 Kokap). Sebelumnya, Kepala Kantor Pos Wates, Abdullah mengatakan, pembagian BLSM secara keseluruhan dijadwalkan selesai pada Senin (15/7). Setelah itu pihaknya akan merekap KPS yang tidak terserahkan, baik yang penerimanya telah meninggal, pindah alamat, dan yang mengembalikan. (H87-52)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/14/230849/Orang-Mampu-Diminta-Kembalikan-Kartu

15 Juli 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: