KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

DUGAAN PUNGLI : Warga Ngasem Karanganyar Tagih Janji Bupati

SOLO POS.COM – Selasa, 09/7/2013 

Solopos.com, KARANGANYAR – Warga Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu menagih janji Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR agar memberikan skorsing kepada Kades Ngasem, Joko Slamet Hariyadi. Kades Ngasem diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga setempat.

Perwakilan warga Desa Ngasem, Colomadu mendatangi kantor Setda Karanganyar pada Selasa (9/7/2013) sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka langsung ditemui Sekda Karanganyar, Samsi, Kepala Inspektorat Karanganyar, Suprapto, Asisten Bidang Pemerintahan, Any Indrihastuti beserta jajaran Pemkab Karanganyar.

Seorang warga Desa Ngasem, Suwanto, mengatakan selama ini, Kades Ngasem telah melakukan pungli terhadap beberapa warga desa setempat yang terkena proyek jalan tol Solo-Kertosono (Soker), penggelapan dana APBD dan penyewaan tanah kas desa tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngasem.

“Kami telah melakukan audiensi dengan Bupati Karanganyar pada Juni lalu. Dokumen yang berisi bukti pelanggaran administrasi Kades Ngasem telah dilaporkan,” ujarnya, Selasa siang.
Pihaknya menuntut agar Bupati segera mencopot Kades Ngasem lantaran masa tenggat waktu surat peringatan ketiga telah habis pada 26 Juni lalu.

Bila Pemkab Karanganyar tak merespon maka pihaknya tak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan di wilayah Desa Ngasem, Colomadu. “Mengapa hingga sekarang Kades Ngasem belum juga dicopot? Kami tak akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan, sekarang kondisinya panas,” paparnya.

Sementara Sekda Karanganyar, Samsi, menyatakan Kepala Desa Ngasem melakukan pelanggaran administrasi. Dia diwajibkan mengembalikan dana milik dua warga setempat senilai Rp25,1 juta. Dana tersebut merupakan hasil pungli terhadap warga setempat yang terkena proyek tol Soker.

Selama ini, Kades Ngasem telah beritikad baik dengan mengembalikan dana milik warga setempat. Namun, pengembalian dana tersebut ditolak warga dengan alasan belum jelas.
“Sebenarnya sudah dikembalikan, karena ditolak warga maka uangnya dititipkan kepada bendahara desa dan disimpan di Bank Jateng,” jelasnya.

Artinya, permasalahan yang melibatkan Kades Ngasem dianggap rampung setelah dana pungli dikembalikan kepada warga setempat. Kades Ngasem telah memnuhi kewajiban dengan mengembalikan dana milik dua warga setempat senilai Rp25,1 juta. Sementara Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, menyatakan masih menunggu laporan dari BPD Ngasem dan pihak kepolisian.

Sumber : http://www.sragenpos.com/2013/dugaan-pungli-warga-ngasem-karanganyar-tagih-janji-bupati-423940

9 Juli 2013 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Bojonegoro Tarik Uang Korupsi Dewan

TEMPO.CO – KAMIS, 27 JUNI 2013

Kejaksaan Bojonegoro Tarik Uang Korupsi Dewan

Ilustrasi korupsi

TEMPO.COBojonegoro – Kejaksaan Negeri Bojonegoro meminta 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2004-2009 mengembalikan dana Rp 11 miliar dari sisa anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 13,2 miliar  yang dikorupsi  pimpinan Dewan.
Mereka dikumpulkan oleh tim jaksa yang menangani pengembalian dana ini. Jumlah dana yang dikembalikan bervariasi, mulai dari yang terendah Rp 50 juta hingga tertinggi Rp 250 juta.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Bojonegoro Nusirwan Sahrul mengatakan, pengembalian uang itu telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. MA memerintahkan agar sisa dana Rp 11 milar tersebut dikembalikan ke negara. “Kejaksaan yang melaksanakan proses pengembaliannya,” ujar Nusirwan, Kamis 27 juni 2013.
Dana Rp 13,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bojonegoro 2006 – 2007 itu awalnya dikorupsi oleh unsur pimpinan Dewan. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Tamam Saifudin, Maksum Amin, dan Mochtar Setiyohadi. Uang juga mengalir ke Sekretaris DPRD Prihadi serta bekas Bendahara Dewan, Wahyuningsih.
Bekas anggota Dewan, Sunaryo Abumain membenarkan bahwa dirinya telah mengembalikan dana perjalanan dinas. Dari total Rp 166 juta yang pernah ia terima baru Rp 20 juta yang dikembalikan langsung ke Kantor Kas Daerah Bojonegoro. “Sisanya akan saya kembalikan ke kejaksaan. Saat ini yang mampu saya kembalikan hanya sebesar itu,” kata Sunaryo.
Kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD Bojonegoro ini telah menjebloskan Tamam ke penjara selama 3 tahun. Kolega Tamam, Mochtar dan Maksum, masing-masing diganjar hukuman 6 tahun penjara. Prihadi dijatuhi hukuman  5 tahun sedangkan Wahyuningsih, hingga kini masih menunggu putusan MA.
SUJATMIKO 

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/27/058491783/Kejaksaan-Bojonegoro-Tarik-Uang-Korupsi-Dewan

9 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Jember Bantah Punya Rekening Liar

TEMPO.CO – KAMIS, 27 JUNI 2013

TEMPO.COJember – Bupati Jember, Jawa Timur MZA Djalal mengatakan, saat ini tidak ada lagi rekening liar yang menyimpan uang atau anggaran pemerintah Kabupaten Jember. “Saya sudah cek, tidak ada lagi itu (rekening liar),”ujar dia usai sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis petang, 27 Juni 2013.

Djalal tak memungkiri bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jember 2011-2012  ada sejumlah bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyimpan dana di bank. Namun rekening-rekening itu, kata dia, bukan rekening liar. Karena di dalam  aturan, para bendahara memang  tidak diperbolehkan menyimpan uang dalam jumlah tertentu di brankas kantor. “Mungkin tahun 2010-2011 itu, saking takutnya mereka nyimpan di bank,” kata dia.

Sebanyak 14 rekening yang tidak ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) bupati itu, kata dia, sudah dikoreksi pada 2013-2013. Koreksi itu dilakukan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. “Kalau tidak dikoreksi, kita tidak akan dapat WTP Wajar Tanpa Pengecualian pada 2013 ini,”katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Yenny Sucipto, Direktur Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, ada sedikitnya 14 rekening liar di lingkungan Pemkab Jemeber. Salah satu rekening liar itu, kata dia, atas nama bupati dan wakil bupati Jember, dengan nomor rekening 0031014735.

“Liar karena rekening itu dibuka tanpa ditetapkan dengan SK Bupati,” kata dia usai menjadi pembicara sarasehan bertema “Menciptakan Jember yang Bermartabat Melaului Budaya Transparansi” di gedung rektorat Universitas Jember, Rabu, 26 Juni 2013.

MAHBUB DJUNAIDY

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/27/058491777/Bupati-Jember-Bantah-Punya-Rekening-Liar

9 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Menyusul Vonis Bupati Seluma, KPK Tahan Ketua DPRD

TEMPO.CO – JUM’AT, 21 JUNI 2013

Menyusul Vonis Bupati Seluma, KPK Tahan Ketua DPRD

Murman Effendi Bupati Seluma, Bengkulu non aktif, meninggalkan ruangan usai menjalani sidang pembacaan putusan kasus suap anggota DPRD di pengadilan Tipikor, Jakarta, (21/2). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, Bengkulu, Zaryana Rait. Dia ditahan di Rumah Tahanan Guntur, Polisi Militer Kodam Jaya pada Jumat 21 Juni 2013. Zaryana disangka tekait dengan dugaan suap proyek jembatan tahun jamak. “Ini untuk kepentingan penyidikan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, S.P.

Menurut Johan, Zaryana disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada kasus serupa, Bupati Seluma nonaktif, Murman Effendy, sudah divonis dua tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap proyek berbiaya Rp 381 miliar itu.

Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Bengkulu ini juga dikenai denda Rp 100 juta, atau diganti kurungan 3 bulan penjara.  Majelis hakim di persidangan menyebut Murman terbukti memberikan uang dalam bentuk tunai maupun cek kepada 27 anggota DPRD dengan tujuan supaya mengubah Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 2010 menjadi Perda Nomer 2 Tahun 2011 dalam waktu satu hari.

Perda tersebut mengatur tentang peningkatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak, selama lima tahun anggaran. Akibat pengubahan Perda ini, anggaran bertambah sekitar Rp 31,5 miliar.

Total anggaran proyek jalan tersebut menjadi Rp 381,5 miliar. Pengubahan peraturan ini menjadi unsur penyalahgunaan jabatan Murman. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluma, Erwin Panama, dan beberapa anggota DPRD Seluma pun sudah terjerat dalam kasus serupa.

RUSMAN PARAQBUEQ

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/21/063490244/Menyusul-Vonis-Bupati-Seluma-KPK-Tahan-Ketua-DPRD

9 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi BBM, Kepala Dinas ESDM Dituntut 6,5 Tahun

TEMPO.CO – SABTU, 22 JUNI 2013

Korupsi BBM, Kepala Dinas ESDM Dituntut 6,5 Tahun

Pengendara motor membeli bensin eceran di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kehabisan Stok di Jalan Veteran Selatan Makassar, Rabu (13/6). Belasan stasiun SPBU di Makassar sejak dua hari terakhir kehabisan BBM bersubsidi jenis premium karena tidak menerima pasokan dari Pertamina setempat. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.COKupang – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rafael Hadjon dituntut 6 tahun 6 bulan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah itu pada 2010.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana operasional BBM jenis Oli dan Solar di Kabupaten Lembata,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agung Puger saat sidang di Tipikor Kupang, Sabtu, 22 Juni 2013.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu dipimpin majelis hakim, Khairulludin didampingi dua hakim anggota Agus Komarudin dan Hartono.

Selain dituntut 6,5 tahun penjara, Rafael juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 5 bulan penjara. Rafael juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 160 juta lebih subsider 3 bulan penjara. Selain kadis ESDM Lembata, JPU juga menuntut Bendahara Dinas ESDM Lembata, Hendrik Pati, 4 tahun penjara dalam kasus yang sama.

Terhadap tuntutan itu, Kuasa hukum terdakwa, Erik Mamoh menyatakan akan mengajukan pembelaan tertulis. “Kami akan ajukan pembelaan tertulis menanggapi tuntutan JPU,” katanya.

Dana operasional BBM sebesar Rp 1,1 miliar untuk operasional BBM Solar dan Oli bagi delapan PLTD di Lembata, di Kabupaten Lembata tahun 2009-2010 diduga diselewengkan, sehingga merugikan negara Rp 160 juta lebih.

YOHANES SEO

9 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Bantah Wali Kota Terlibat Korupsi Jamkesmas

TEMPO.CO – SELASA, 25 JUNI 2013

TEMPO.CO, Kediri – Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, tidak menemukan keterlibatan Wali Kota Kediri Samsul Ashar dalam pembobolan dana Jamkesmas sebesar Rp 400 juta di Rumah Sakit Islam Al Arafah. Rumah sakit tersebut kolaps setelah ketua yayasannya, Nuryasin, ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Sundaya, mengatakan penyidikan saat ini belum melebar pada keterlibatan Samsul. Bahkan Sundaya mengaku tidak mengetahui jika Samsul terlibat dalam manajemen rumah sakit. “Kami tidak melihat kaitannya dengan Pak Wali,” kata Sundaya kepada Tempo saat dihubungi melalui telepon, Selasa, 25 Juni 2013.

Sundaya yang mengaku tengah berada di Surabaya untuk kegiatan rapat koordinasi ini menyatakan bahwa belum ada perkembangan signifikan dalam penyidikan perkara itu. Penyidik baru menetapkan Nuryasin sebagai tersangka tunggal karena dianggap menjadi inisiator pencairan dana Jamkesmas.

Keterangan Sundaya berbeda dengan penelusuran Tempoyang menemukan nama Samsul sebagai Pejabat sementara (Pjs) Direktur RSI Al Arafah. Hal ini terlihat pada kuitansi pembayaran honor Samsul yang diberikan manajemen RSI Al Arafah sebesar Rp 500 ribu pada Januari 2012. Dalam kuitansi itu tertulis uang tersebut sebagai honor bulan Desember 2011. Saat itu terjadi pengambilan dana Jamkesmas besar-besaran oleh pengurus yayasan.

 

Sesuai ketentuan, pencairan itu hanya bisa dilakukan oleh tiga orang sekaligus, yakni ketua yayasan, sekretaris, dan direktur. “Ada dokumen yang menyebutkan Pak Samsul pernah menjadi direktur, tapi lepas tangan ketika ada persoalan,” kata Direktur RS Herry Subektiono.

Namun hal ini dibantah Kepala Dinas Kesehatan Fauzan Adhima, yang mengatakan tak pernah memberikan SK penetapan Direktur Samsul Ashar di rumah sakit itu. Karena itu keliru jika atasannya dikait-kaitkan dengan kasus ini.

Seperti diberitakan, Nuryasin diketahui bertanggung jawab atas pencairan dana Jamkesmas senilai Rp 400 juta pada tahun 2012 yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Dana untuk biaya pengobatan warga miskin ini justru digelapkan untuk kepentingan lain.

Meski proses pencairan itu melibatkan sekretaris yayasan dan direktur rumah sakit, penanggung jawab pencairan itu adalah Nuryasin. Akibatnya, Kementerian Kesehatan langsung memblokir rekening Jamkesmas mereka dan tetap mewajibkan melayani pasien miskin dengan dana sendiri.

HARI TRI WASONO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/25/058491138/Jaksa-Bantah-Wali-Kota-Terlibat-Korupsi-Jamkesmas

9 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mahasiswa Minta Kejaksaan Kediri Periksa Wali Kota

TEMPO.CO – SENIN, 08 JULI 2013

Mahasiswa Minta Kejaksaan Kediri Periksa Wali Kota

Dok. TEMPO

TEMPO.COKediri – Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur Aliza Rahayu dituntut mundur oleh mahasiswa. Dia dianggap melindungi para koruptor proyek pemerintah senilai Rp 220 milyar. Desakan itu dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kediri dalam aksi unjuk rasa di kantor kejaksaan setempat, Senin, 8 Juli 3013.
Mahasiswa meminta pertanggungjawaban Aliza sebagai kepala kejaksaan atas pengusutan korupsi pembangunan rumah sakit khusus dampak rokok yang menyeret sejumlah pejabat. “Sudah dua tahun kasus ini dipetieskan. Kepala Kejaksaan harus mundur,” kata Mahbuba, koordinator aksi dalam orasinya.
Dia menilai kejaksaan sengaja mengulur waktu pengusutan kasus ini karena melibatkan sejumlah pejabat penting. Selain panitia lelang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan yang ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini juga menyeret Walikota Kediri Samsul Ashar. Namun hingga kini kejaksaan tak kunjung memeriksa Samsul yang pada Agustus mendatang masa jabatannya berakhir.

Menurut Mahbuba, kejaksaan tak pernah serius mengusut keterlibatan Samsul. Alasannya penyidik belum bisa mengetahui nilai kerugian proyek senilai Rp 220 milyar itu karena belum terbitnya hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini selalu menjadi alasan mereka untuk tidak memeriksa Samsul.

Mahbuba menambahkan, desakan yang ia suarakan  tidak ada hubungannya dengan proses pemilu wali kota yang rencananya juga akan diikuti Samsul. Mereka hanya meminta kejaksaan bersikap independen dan tidak disetir menjadi alat pengaman para koruptor. “Ini desakan masyarakat untuk kota Kediri lebih bersih,” kata Mahbuba.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Kediri Sundaya mengaku tak keberatan dengan permintaan ini. Dia berjanji akan menanyakan perkembangan kerugian negara itu ke BPK dan memberikan copy suratnya kepada mahasiswa. “Kami benar-benar menunggu hitungan BPK,” katanya.

Pembangunan rumah sakit khusus yang dibiayai dari dana pengembalian cukai rokok ini dicurigai mengalami mark up. Para pejabat yang telah ditetapkan tersangka mengaku mendapat perintah dari Samsul  atas semua yang dilakukan.
HARI TRI WASONO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/08/058494573/Mahasiswa-Minta-Kejaksaan-Kediri-Periksa-Wali-Kota

9 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala Desa ‘Potong’ BLSM Warga Pamekasan

TEMPO.CO – SELASA, 09 JULI 2013

TEMPO.COPamekasan – Sejumlah warga kurang mampu di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menyatakan Kepala Desa Panglegur, Mista’i, memotong Bantuan Llangsung Sementara Masyarakat (BLSM). “Kami diminta menyumbang Rp 20 ribu,” kata Maimunah, salah seorang penerima BLSM, Selasa, 9 Juli 2013.

Maimunah mengaku BLSM tidak langsung dipotong. Setiap penerima memperoleh utuh BLSM sebesar Rp 300 ribu yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. “Setelah diterima, kepala desa minta sumbangan sukarela dan kami sepakat menyumbang,” ujarnya.

Kepala Desa Panglegur, Mista’i, membantah melakukan pemotongan. “Ini sumbangan sukarela, tanpa paksaan,” katanya.

Bukti bahwa sumbangan dilakukan secara sukarela, Mista’i melanjutkan, besaran sumbangan warga bervariasi mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 20 ribu per orang. Menurut dia, sebelum BLSM disalurkan, pihaknya sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warga. “Sekretaris camat juga tahu,” ujarnya.

Mista’i menambahkan, sumbangan warga itu sedianya bakal digunakan untuk memperbaiki balai desa, membeli kursi desa, dan membuat jembatan ke balai desa.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafi’i, mengecam keras pemotongan BLSM dengan alasan dan tujuan apa pun. “Saya akan panggil kepala desanya,” katanya.

Menurut Syafi’i, selain di Desa Panglegur, pemotongan BLSM juga terjadi di Desa Ambat. Kepala Desa Ambat diduga memotong BLSM dengan alasan pemerataan, yakni sebagian BLSM diberikan kepada warga miskin lain yang tidak masuk daftar penerima BLSM. “Meski niatnya bagus, ini tidak boleh, ini melanggar. Akan ada sanksi kalau terbukti,” katanya tanpa memerinci sanksi yang akan diberikan.

Menurut Syafi’i, jika ada warga miskin di Pamekasan yang tidak masuk dalam daftar penerima BLSM, harap segera dilaporkan ke kecamatan setempat. Daftar ini selanjutnya akan diserahkan ke Badan Pusat Statistik agar segera didata sebagai warga tidak mampu.

MUSTHOFA BISRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/09/058494753/Kepala-Desa-Potong-BLSM-Warga-Pamekasan

9 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Siti Adu Mulut dengan Terdakwa Korupsi Flu Burung

TEMPO.CO – SELASA, 09 JULI 2013

Siti Adu Mulut dengan Terdakwa Korupsi Flu Burung

Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (26/04). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.COJakarta  Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari membantah pernah menemui Ratna Dewi Umar, terdakwa perkara korupsi pengadaan alat kesehatan, untuk memberikan perintah penunjukan langsung perusahaan pengadaan untuk penanganan flu burung.

Metode penunjukan langsung, menurut Siti, merupakan usulan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan, Farid W. Husain. “Saya tidak pernah memerintahkan terdakwa,” kata Siti saat bersaksi untuk Ratna di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 9 Juli 2013

Usulan penunjukan langsung, kata dia, disampaikan oleh Farid terkait dengan laporan korban yang terjangkit virus flu burung pada 2006. Siti lalu menyampaikan laporan tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa menteri terkait.

Siti membantah jika disebut memerintahkan Ratna untuk menggunakan metode penunjukan langsung dan mengarahkan PT Prasasti Mitra milik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo sebagai pelaksana pengadaan. Menurut dia, penunjukan merupakan wewenang kuasa pengguna anggaran, yakni Ratna, selaku Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan. “Penunjukan pelaksanaan merupakan wewenang kuasa pengguna anggaran,” kata dia. (Baca: Siti Fadilah Supari Jadi Tersangka Korupsi?)

Ratna membantah keterangan Siti itu. Perintah penunjukan langsung, kata Ratna, diterimanya langsung dari Siti. Ratna menuturkan, ia menemui Farid sekitar Maret 2006 saat Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) diterima Kementerian.

Atas arahan Farid, Ratna menemui Siti di ruang kerjanya guna menanyakan proyek pengadaan alat kesehatan. “Lakukan dengan penunjukan langsung dan berikan ke Rudi,” kata Ratna mengutip pernyataan Siti. Namun Siti membantah hal tersebut sehingga sempat terjadi adu mulut yang segera dihentikan hakim.

Hakim Nawawi Pono Lango kemudian meminta konfirmasi ihwal penuturan Ratna. Siti menyatakan tetap pada kesaksiannya dan mengatakan penjelasan Ratna tidak benar. “Itu bohong,” ujar Siti.

Dalam kasus ini, Ratna didakwa menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat pembuat komitmen pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung. Selain itu, jaksa mendakwa Ratna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan sisa dana DIPA tahun anggaran 2006, pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit rujukan flu burung, serta pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung tahun anggaran 2007.

Kasus ini bermula pada penunjukan langsung PT Rajawali Nusindo sebagai pelaksana pengadaan dari tiga perusahaan yang lulus prakualifikasi. Jaksa mendakwa Ratna mengetahui Rajawali Nusindo tidak memiliki alat yang dibutuhkan, sehingga seluruh pengadaan dikerjakan oleh PT Prasasti Mitra. Kenyataannya, Kementerian telah membayar Rp 30 miliar kepada Rajawali Nursindo, yang justru mensubkontrakkan seluruh pengadaan ke lima perusahaan lain.

LINDA HAIRANI | NINIS CHAIRUNNISA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/09/063494704/Siti-Adu-Mulut-dengan-Terdakwa-Korupsi-Flu-Burung

9 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Di Kudus, Penerima BLSM Ternyata Bermobil

TEMPO.CO – SELASA, 09 JULI 2013

Di Kudus, Penerima BLSM Ternyata Bermobil

Seorang warga miskin menunjukkan Rp 300 ribu seusai mengantri untuk mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) di Kantor Pos Besar Semarang, Sabtu (22/6). Kantor Pos Semarang mendistribusikan BLSM kepada 1.091 warga di tujuh kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah.(Tempo/ Budi Purwanto)

TEMPO.CO, Kudus – Penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kudus,tak seluruhnya tepat sasaran. Sebanyak 60 dari 237 penerima BLSM di Desa Besito merupakan keluarga berkecukupan. “Bahkan, dua di antaranya memiliki dua unit mobil,” kata Kepala Desa Besito, Kecamatan Gebog Kudus, Abdul Rozaq, di Kudus, Selasa, 9 Juli 2013.

Karena itu, Rozaq menunda pencairan BLSM bagi 15 keluarga di desanya. “Sebab, mereka dalam kategori kaya,” kata dia. Rozaq menjelaskan berdasarkan survei tahun 2011, ada 700-an warga miskin di Besito. Namun, penerima BLSM di sana hanya berjumlah 237 keluarga.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Warga Dukuh Duko, Desa Nglobar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Riyati, 41 tahun, mengeluhkan masih banyak keluarga mampu di desanya menerima BLSM. “Mereka punya mobil dan rumah bagus, tapi masih terima BLSM. Seharusnya jatah itu diberikan kepada yang tidak mampu,” kata Riyati.

BLSM untuk setiap rumah tangga sasaran di Kabupaten Grobogan juga dipotong Rp 50 ribu. “Alasannya untuk pemerataan dan kas desa,” kata Riyati. BLSM diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah memutuskan 15.5 juta rumah tangga sasaran yang menerima BLSM ini.

BANDELAN AMARUDIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/09/058494727/Di-Kudus-Penerima-BLSM-Ternyata-Bermobil

9 Juli 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: