KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

5 Orang Ini Divonis 15 Tahun Penjara karena Korup Ratusan Miliar

detikNews – Rabu, 26/06/2013

Jakarta – Perang terhadap kejahatan luar biasa seperti narkotika dan korupsi terus ditabuh Mahkamah Agung (MA). Ada yang diputus ringan, tetapi ada juga yang diputus di atas 10 tahun penjara.

Dalam catatan detikcom, Rabu (26/6/2013), MA telah menjatuhkan vonis 15 tahun kepada mantan Bupati Lampung Timur, Satono dan pembobol BRI Capem Veteran Palembang, Abdul Rasyid dan Amrah Muslimin.

Adapun 2 lagi diberikan kepada mantan Direktur Utama PT Kutai Timur Energi, Anung Nugroho dan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia (Aksrindo), Rene Setiawan.

Dari kelima vonis tersebut memiliki beberapa kesamaan seperti tujuannya murni untuk memperkaya diri sendiri dan uang yang dirampok lebih dari Rp 100 miliar.

Siapa saja mereka?

1. Satono

Satono divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang,Lampung. Namun pada 19 Maret 2012, MA menganulir hukumannya menjadi 15 tahun penjara sebagai hukuman atas korupsi APBD Rp 119 miliar. Putusan ini 3 tahun lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut 12 tahun penjara.

Selain harus menjalani bui, bupati periode 2005-2010 itu juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Satono juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 10.586.575.000. MA menyidangkan perkara ini dengan majelis hakim agung yang terdiri dari 5 orang yakni Djoko Sarwoko, Krisna Harahap, Leopold Hutagalung, Lumme, dan Komariah Sapardjaja.

Sayang, Satono hingga hari ini masih buron. Jaksa belum berhasil menangkap Satono.

2. Duo Pembobol BRI Rp 123 Miliar

MA menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada 2 pembobol BRI Capem Veteran Palembang,Abdul Rasyid dan Amrah Muslimin. Keduanya sukses membobol bank pelat merah tersebut Rp 123.816.000.000 bersama account officer Ishak Suhadi.

Dalam vonis yang diketok 27 Februari 2012 itu, duduk dalam majelis itu Komariah Emong Sapardjaja selaku ketua dan Krisna Harahap serta Surachmin selaku anggota. MA juga menghukum keduanya dengan denda Rp 500 juta. Selain itu, mantan Direktur Utama PT Kelana Prestasi Bersaudara itu wajib mengembalikan kerugian negara Rp 42.475.378.955.

Apabila uang kerugian negara ini tidak dikembalikan meraka berdua harus menjalani hukuman tambahan selama 7 tahun lagi.

Modus mereka menggarong uang negara tersebut yaitu membuat kredit fiktif kategori kredit usaha rakyat dengan KTP palsu. Aksi mereka terungkap saat BPKP Sumsel mengaudit keuangan BRI setempat.

3. Divestasi Saham PT KPC

MA menghukum Direktur Utama PT Kutai Timur Energi,Anung Nugroho 15 tahun penjara dalam perkara korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Putusan ini dijatuhkan pada 20 November 2012 oleh majelis hakim yang terdiri dari Djoko Sarwoko, Krisna Harahap, MS Lumme, Abdul Latif, Sri Murwahyuni.

Putusan MA ini mengubah hukuman Anung yang sebelumnya di Pengadilan Tinggi Samarinda dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Adapun Direktur PT Kutai Timur Energi Apidian Tri Wahyudi dihukum 12 tahun penjara.

Kasus ini berawal saat Awang Faroek yang sebelumnya menjadi Bupati Kutai Timur bersama-sama dengan Direksi PT Kutai Timur Energi diduga turut tersandung dalam perkara yang telah menimbulkan kerugian negara. Dalam hal ini Pemda Kutai Timur sebesar US $ 63 juta atau pada waktu itu setara dengan Rp 576 miliar dengan hilangnya hak membeli saham Pemda Kutai Timur dari PT KPC yang diberi konsesi pertambangan di daerah yang kaya sumber alam itu.

Saat itu, Awang berdalih bahwa Pemda Kutai Timur tidak mampu menyediakan dana untuk menguasai 55.800 lembar saham bernilai Rp 576 miliar tersebut. Sehingga Anung dan Apidian kemudian mengalihkan/menjual hak pembelian saham-saham tersebut kepada PT Kutai Energi sehingga juga memperkaya diri sendiri.

Belakangan, status Awang dicabut oleh Kejaksaan Agung.

4. Kasus PT Askrindo

Jika sebelumnya mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia (Aksrindo), Rene Setiawan divonis 5 tahun, maka majelis kasasi mengubahnya menjadi 15 tahun.

Kasus ini bermula ketika PT Askrindo menjadi penjamin L/C yang diterbitkan PT Bank Mandiri Tbk pada empat perusahaan yaitu PT Tranka Kabel, PT Vitron, PT Indowan, dan PT Multimegah. Belakangan, hal ini berbuah korupsi dan merugikan keuangan negara senilai lebih dari Rp 400 miliar.

Pada 5 Juli 2012, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Rene Setiawan selama 5 tahun penjara. Selain hukuman penjara 5 tahun, Rene juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis ini, Rene mengajukan banding. Namun hukuman malah dinaikan menjadi 11 tahun penjara. Lantas Rene pun tak terima dan mengajukan langkah hukum terakhir yaitu kasasi. Namun apa lacur, hukuman malah diperberat menjadi 15 tahun.

Perkara kasasi yang mengantongi nomor 812 K/Pid.Sus/2013 ini diadili oleh ketua majelis hakim Dr Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Prof Dr M Askin dan seorang hakim ad hoc tipikor pada tingkat kasasi, MLU. Denda dinaikan menjadi Rp 5 miliar dan apabila tidak mau membayar denda maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun.

(asp/try)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/06/26/122414/2284657/10/5-orang-ini-divonis-15-tahun-penjara-karena-korup-ratusan-miliar

4 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gubernur Golkar Tersangka Korupsi Rp 51 Miliar

TEMPO.CO – RABU, 21 APRIL 2010

TEMPO InteraktifJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Syamsul Arifin sebagai tersangka. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan Gubernur Sumatera Utara ini diduga menyelewengkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Langkat, Sumatera Utara, pada 2000-2007.

Korupsi tersebut, menurut Johan, terjadi saat Syamsul menjabat pemimpin daerah di kabupaten tersebut. “Ini soal dugaan penyalahgunaan APBD,” kata Johan di kantornya kemarin. Ia menjelaskan, jumlah dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini semula Rp 102,7 miliar. Tapi, di tengah pengusutan, Syamsul mengembalikan duit sekitar Rp 61 miliar. “Sehingga kerugian negara menjadi Rp 51 miliar,” katanya.

Menurut Johan, kasus korupsi anggaran di Kabupaten Langkat ini ditangani bersama oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Untuk perkara yang ditangani KPK, baru Syamsul Arifin yang ditetapkan sebagai tersangka. Syamsul dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. “Kemungkinan ada tersangka lain,” ujar Johan.

Syamsul, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan sejumlah partai kecil, terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Juni 2008. Tahun lalu ia merapat ke Golkar dan terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sumatera Utara.

Hingga berita ini ditulis, Syamsul belum bisa dimintai konfirmasi. Dihubungi melalui telepon selulernya, panggilan tidak diangkat. Pesan singkat yang dikirim juga belum dibalas. Konfirmasi diperoleh Tempo dari Eddy Sofyan, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Eddy mengatakan, pihaknya belum menerima surat atau pemberitahuan secara resmi soal penetapan status tersangka Syamsul. “Kendati begitu, kami menghormati proses hukum yang berlaku,” ujar Eddy saat dihubungi kemarin.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan kemarin siang masih melihat Syamsul Arifin di tengah rapat kerja para gubernur dan kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Tampaksiring, Bali. “Siang tadi masih, tapi sore ini saya tidak melihat beliau,” kata Gamawan.

Menurut Gamawan, penetapan tersangka oleh KPK itu tak otomatis membuat posisi Syamsul nonaktif sebagai gubernur. “Karena penonaktifan itu dilakukan setelah yang bersangkutan jadi terdakwa,” katanya. Gamawan berencana melaporkan penetapan status tersangka atas Syamsul Arifin itu ke Presiden Yudhoyono.

Selain Syamsul, Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah, yang dulu diusung oleh Golkar, Partai Demokrat, dan PKS, juga berstatus sebagai tersangka, bahkan ditahan KPK di Rumah Tahanan Cipinang. Ismeth tersangkut kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang merugikan negara Rp 5,4 miliar. Namun, selain masih menjalankan fungsinya sebagai gubernur, Ismeth tetap bertekad akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan kepala daerah mendatang.

TOMI | ANTON SEPTIAN | ASWIDITIYO NEDWIKA | DWI RIYANTO 

Sumber :  http://www.tempo.co/read/fokus/2010/04/21/1243/Gubernur-Golkar-Tersangka-Korupsi-Rp-51-Miliar

4 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Wali Kota Magelang Divonis Bersalah Korupsi

TEMPO.CO – SENIN, 24 JUNI 2013

Eks Wali Kota Magelang Divonis Bersalah Korupsi

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.COSemarang – Mantan Wali Kota Magelang Fahriyanto divonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang atas korupsi program asuransi 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang periode 1999-2004 yang disidangkan. Fahriyanto dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsidair, yakni terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Divonis hukuman satu tahun empat bulan kurungan,” ujar ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar-butar yang menyidang Fahriyanto, Senin, 24 Juni 2013. Selain hukuman itu, Fahriyanto diminta membayar denda Rp 50 juta atau ganti kurungan selama 2 bulan.

Menurut majelis hakim, Fahriyanto menyalahgunakan jabatannya karena telah menyetujui asuransi anggota Dewan. Mantan Wali Kota Magelang itu juga dinilai salah karena anggaran asuransi diambilkan dari dana peningkatan pelayanan pemerintahan senilai Rp 1,57 miliar. “Padahal, dana eksekutif tak boleh untuk legislatif yang sudah memiliki anggaran tersendiri,” ujar Jhon.

Dana asuransi itu dialokasikan pada tahun 2002 ketika Ketua DPRD Magelang Trijoko Minto Nugroho mengajukan permohonan asuransi untuk 25 anggota Dewan lewat PT Asuransi Central Asia untuk penjaminan tahun 2002 hingga 2004. Besar anggaran per anggota Dewan masing-masing Rp 20 juta per tahun.

Dalam sidang, hakim juga mengacu pada bukti-bukti, di antaranya audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah. “Yang merekomendasikan alokasi dana asuransi itu keliru,” katanya.

Fahriyanto dinilai telah memperkaya orang lain, yakni Trijoko, Pramono, dan Sutjipto sebagai anggota Dewan yang menerima uang masing-masing sebesar Rp 60 juta. Ketiga orang itu telah diadili dan sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Magelang dengan vonis hingga dua tahun penjara.

Fahriyanto didampingi penasihat hukumnya, M. Zazin SH, menyatakan pasrah dengan vonis yang telah dijatuhkan itu. “Pasrah saja, aku enggak bisa komentar banyak,” kata Fahriyanto.

Meski merasa tak menimati uang korupsi, Fahriyanto menyatakan akan berpikir-pikir untuk mengajukan banding. “Nikmati saja, meski tak menikmati uangnya,” katanya.

EDI FAISOL

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/24/063490807/Eks-Wali-Kota-Magelang-Divonis-Bersalah-Korupsi

4 Juli 2013 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Lewat 10 Orang Ini, Djoko Susilo Samarkan Hartanya

TEMPO.CO – RABU, 03 JULI 2013

Lewat 10 Orang Ini, Djoko Susilo Samarkan Hartanya

Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta – Terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, diduga sudah menyamarkan aset-asetnya saat ia menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri sejak 2005. Dugaan penyamaran aset tersebut terungkap dalam berbagai pemeriksaan sejumlah saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Djoko Susilo didakwa melakukan korupsi pada proyek pengadaan simulator uji kemudi kendaraan roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011 senilai Rp 196 miliar di Korlantas. Dari pengadaan itu, dia didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi sehingga merugikan negara mencapai Rp 144 miliar.

Djoko juga dijerat dengan pasal pencucian uang dengan berupaya menyembunyikan harta hasil korupsi. Dia diduga menyamarkan hasil korupsinya dalam bentuk investasi bisnis, kendaraan, dan tempat tinggal dengan mengatasnamakan para istrinya, dan keluarganya. Seperti rumah yang terletak di Cipete, dan Yogyakarta tersebut.

Sebagai modus menyamarkan hartanya, Djoko Susilo ditengarai salah satunya memanfaatkan identitas istri ataupun sejumlah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan para istrinya. Sedikitnya melalui 12 orang ini, Djoko diduga menyembunyikan hartanya. Hingga kini, KPK diperkirakan telah menyita aset Djoko bernilai Rp 96 miliar. Seperti yang sudah pernah terungkap dalam persidangan, siapa sajakah mereka?

1. Suratmi
Saksi Mustar, perantara pembelian tanah yang dibeli Djoko Susilo, di Depok, Jawa Barat, mengatakan Djoko membeli tanah seluas 3.389 meter persegi seharga Rp 250 juta itu lewat Erick Maliangkay. Belakangan diketahui, Erick adalah notaris kepercayaan Djoko yang dilibatkan dalam sejumlah transaksi pembelian aset.

Mustar menuturkan diminta Erick untuk mencari beberapa bidang tanah milik beberapa warga di Kampung Leuwinanggung, Kelurahan Leuwinanggung, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut, kata Mustar, berupa satu hamparan yang kemudian dibangun villa peristirahatan di atasnya. “Awalnya hanya tanah kosong,” kata dia.

Pembayarannya, kata Mustar, seluruhnya dilakukan oleh Erick ke pemilik tanah. Mustar mengatakan pembelian tersebut berlangsung beberapa kali dan diatasnamakan Anang Widodo Priyanto dan Suratmi, istri pertama Djoko. “Pembelian sejak Juli 2005 diatasnamakan Anang dan Suratmi (istri pertama Djoko),” ujarnya.

Ihwal kesaksian Mustar, Djoko Susilo tidak menanggapinya. Ia akan memberikan keterangan saat persidangan pemeriksaan terdakwa. “Saya tidak kenal dengan saksi dan tidak memberi tanggapan, Majelis,” ujar Djoko tenang.

2. Mahdiana
Saat bersaksi untuk Djoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada 25 Juni 2013, isteri kedua Djoko Susilo, Mahdiana, diketahui 11 kali membeli tanah dalam kurun waktu 9 tahun. Notaris Budiyono yang menangani pembelian dan penjualan tanah Mahdiana sejak 2004 mengatakan, kliennya mulai membeli tanah pada 2003.

Saat ditanya oleh ketua majelis hakim Suhartoyo, Budiyono mengaku hanya tahu harga tanah itu seperti yang tercantum dalam akta jual beli. “Saya tak pernah menanyakan berapa harga aslinya,” katanya saat bersaksi untuk Djoko.

Tanah yang dibeli Mahdiana dalam catatan Budiyono, antara lain tanah seluas 3.201 meter persegi di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp 5 miliar. Selain itu ada sebidang tanah seluas 377 meter persegi di Jalan Cendrawasih Mas, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan seharga Rp 1,8 miliar.

3. Dipta Anindita
Dalam persidangan Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, terungkap dugaan penyamaran harta dari kesaksian keluarga istri-istri Djoko. Dipta disebut memiliki deretan aset berupa rumah tinggal bernilai miliaran rupiah. Salah satu aset Dipta di Jakarta berupa tanah dan rumah seluas 246 meter persegi yang dibeli pada 2011 senilai Rp 6,35 miliar.

Rumah tersebut terletak di Jalan Cikajang Nomor 18 Jakarta Selatan. Dipta juga pernah membeli rumah seharga Rp 14,45 miliar Kebayoran Baru. Notaris Buntario Tigris mengatakan Dipta membelinya pada Desember 2008, saat usianya masih 19 tahun. “Waktu itu masih nona,” katanya saat bersaksi untuk terdakwa Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 21 Juni 2013.

Menurut Buntario, Dipta tak datang ke kantornya sendiri. Dia ditemani Djoko Yuwono, orang yang diberi kuasa oleh Djoko Waskito, ayah Dipta. Djoko Yuwono pula yang meneken akta pembelian rumah seluas 703 meter persegi yang terletak di Jalan Prapanca Nomor 6, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut.

 

4. Eva Susilo Handayani
Saksi Iyan Sopyan mengakui ia diarahkan agar menyebut sebidang kebun milik seorang pengusaha dari Surabaya bernama Candra. Arahan itu, kata Ian, diperintahkan Suryana, majikan yang mempekerjakan dirinya. “Nanti kalau ada yang tanya, katakan tanah ini milik Candra, pengusaha dari Semarang,” kata Iyan mengutip Suryana saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 2 Juli 2013.

Iyan menuturkan ia dipekerjakan Suryana untuk menjaga tanah berupa kebun tanaman kayu albasia seluas 77.405 meter persegi di Jalan Kampung Cirangkong, Desa Cirangkong, Cijambe, Subang, Jawa Barat. Suryana, menurut keterangan Iyan, merupakan orang kepercayaan Djoko Susilo. “Belakangan saya tahu dari Suryana, tanah itu milik Pak Djoko,” kata Iyan.

Dalam persidangan yang sama, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Subang, Hani Ratnatisna Amijaya, mengatakan tanah tersebut terdiri atas enam bidang tanah yang letaknya bersebelahan. Keenam bidang tanah itu terdiri atas enam buah sertifikat dan seluruhnya diatasnamakan Eva Susilo Handayani. “Seluruhnya atas nama Eva Susilo Handayani,” kata Hani.

5. Nopi Indah
Adik ipar Djoko Susilo ini mengakui sejumlah mobil diatasnamakan keluarga Mahdiana, istri kedua Djoko. Nopi mengaku ada sejumlah mobil yang diatasnamakan ayah-ibu Mahdiana, paman, istri, dan adik iparnya. “Saya pernah dipanggil oleh KPK ditanya soal Mobil Toyota Fortuner,” kata Nopi menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Suhartoyo, Jumat, 28 Juni 2013.

Selain ditanya soal Fortuner bernomor polisi B 12 GM Nopi juga ditanyai soal mobil Kijang Innova hitam yang menggunakan nama dirinya. “Semuanya sudah disita KPK,” kata dia. “Saya tidak tahu atas nama saya, kakak saya Mahdiana pernah pinjam KTP saya,” ujar Nopi. Belakangan, Nopi baru mengonfirmasi setelah dipanggil penyidik KPK. “Setelah saya dipanggil, dia (Mahdiana) baru mengiyakan,” ujar Nopi.

6. Zainal Abidin
Nopi juga mengaku ditanya ihwal mobil Toyota Harrier yang sering digunakan oleh Mahdiana. “Mobil itu berkaitan dengan Mahdiana, dia yang sering pakai,” ujar dia. “Saya tahu saat diperiksa Harrier itu atas nama paman saya, Zainal Abidin,” katanya di Pengadilan Tipikor Jakarta Suhartoyo, Jumat, 28 Juni 2013. Dia juga mengungkapkan mobil Avanza yang menjadi kendaraan operasional salon milik Mahdiana CLA Salon. “Itu juga atas nama Muhammad Zaenal Abidin, paman saya,” kata Nopi.

Sedangkan Zainal, paman Nopi, mengaku tidak mengetahui KTP-nya dipinjam untuk membeli mobil oleh Mahdiana. “Dia bilang pinjam dulu, tapi tak bilang untuk apa,” kata dia. Belakangan, mobil yang dibeli atas namamya itu digunakan untuk operasional salon CLA. “Kebetulan saya bekerja sebagai supervisor disana,” kata dia.
7. Bambang Riyan Setiadi
Dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Nopi Indah, adik ipar Djoko, juga mengetahui ada sebuah mobil lain yang diatasnamakan suami Nopi, Bambang Riyan Setiyadi. “Jeep Wrangler itu atas nama suami saya,” kata Nopi. Mobil tersebut, kata Nopi, seringkali dipakai oleh Mahdiana.

Diperiksa dalam kesempatan yang sama, suami mengaku identitasnya pernah dipinjam oleh Mahdiana. “KTP saya pernah dipinjam oleh Mahdiana, tapi tidak tahu untuk apa,” ujar Bambang Riyan, suami Nopi. Dia mengaku tidak pernah melihat surat tanda nomor kendaraan Wrangler yang menggunakan namanya.

8. Siti Maropah
Dalam pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 28 Juni 2013.
Nopi juga mengungkapkan ada mobil lain yang juga dibeli Mahdiana, yaitu KIA Travello. “Itu atas nama ayah saya,” ujar dia. Dalam persidangan, terungkap pula Nissan Serena B 1511 BG diatasnamakan ibu kandung Mahdiana, Siti Maropah.

Di sidang itu, hakim Suhartoyo juga mengkonfirmasi mobil-mobil yang sudah disita oleh KPK kepada Jaksa Penuntut KPK. Jaksa Penuntut yang diwakili Mochamad Rum menyebut ada tiga mobil yang disita oleh KPK. “Yang disita hanya Harrier, Jeep Wrangler, dan Nissan Serena,” ujar Rum. Sedangkan mobil lainnya, kata dia, belum disita.

Djoko sendiri membenarkan kenal dengan Nopi, Bambang dan Zainal, namun dia belum mau mengkonfirmasi masalah mobil yang diduga berasal dari uang tindak pidana korupsi. “Saya mengenal para saksi, soal aset akan saya jelaskan saat saya diperiksa sebagai terdakwa,” ujar Djoko.

9. Erick Maliangkay
Orang ini yang diduga menjadi kunci kepemilikan harta milik Djoko Susilo. Baharatmo Prawiro Utomo, pemilik rumah di Jalan Cikajang Nomor 18 Jakarta Selatan, mengatakan Erick Maliangkay menolak memberitahu nama calon pembeli rumahnya. Belakangan Baharatmo mengetahui pembelinya istri ketiga Djoko Susilo, Dipta Anindita. “Nanti saja. Nanti juga tahu,” kata Baharatmo menirukan jawaban Erick saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 18 Juni 2013.

Baharatmo menjelaskan Erick Maliangkay menyatakan niatnya membeli tanah dan rumah seluas 246 meter persegi melalui proses penawaran sebanyak dua kali di restoran Warung Daun Wolter Monginsidi Jakarta. Setelah pertemuan kedua, kata Baharatmo, terjadi kesepakatan harga senilai Rp 6,35 miliar dengan Rp 100 juta sebagai uang muka.

Dalam surat dakwaan, Erick Maliangkay merupakan notaris yang menerima kuasa dari Dipta Anindita, mantan Putri Solo, dalam beberapa kali pembelian aset bangunan. Kemudian, kata Baharatmo, ia mengetahui Erick Maliangkay merupakan seorang notaris yang menerima kuasa dari Dipta Anindita. “Saya mengetahui nama Dipta setelah akta jual beli selesai,” kata dia.

10. Mudjihardjo
Saksi Krisna Abdulkadir mengatakan pernah didatangi anak buah Inspektur Djoko Susilo, Mudjihardjo. Dia datang untuk membeli tanah dan rumah milik orang tua Krisna di daerah Yogyakarta. Menurut Krisna, saat pertama kali datang, Mudjiharjo tak langsung membeli tanah tersebut. Dia mengaku akan melapor dulu ke orang bernama Djoko perihal harga yang ditawarkan orang tua Krisna.

“Waktu menawar harga, Pak Mudji bilang mau lapor dulu sama atasannya. Kata Mudji atasannya namanya Djoko,” katanya saat bersaksi untuk terdakwa Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 21 Juni 2013. Mudji, kata dia, kembali datang dan menyepakati harga tanah dan bangunan itu Rp 3 miliar. Akta jual-beli itu, kata Krisna, diurus oleh notaris Agus Supraptini.

Krisna mengatakkan awalnya tak tahu bahwa Djoko yang dimaksud Mudji adalah Djoko Susilo. Dia baru paham setelah Mudji kembali mendatanginya lantaran dipanggil oleh KPK. Mudji menjelaskan siapa pembeli tanah sebenarnya. Krisna juga mengaku mendapat panggilan yang sama karena pembelian tanah tersebut. “Saya beritahukan kepada dia, reaksinya agak senewen, panik,” ujarnya.

LINDA HAIRANI | SUBKHAN JUSUF HAKIM | NUR ALFIYAH | FEBRIANA FIRDAUS | BOBBY CHANDRA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/03/078493235/Lewat-10-Orang-Ini-Djoko-Susilo-Samarkan-Hartanya

4 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anas Dibidik KPK untuk Kasus Gratifikasi Lain

TEMPO.CO – RABU, 03 JULI 2013

Anas Dibidik KPK untuk Kasus Gratifikasi Lain

Juru bicara KPK, Johan Budi. ANTARA/Ismar Patrizki

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus gratifikasi lainnya yang terkait mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

“Dari kasus yang diduga dilakukan tersangka AU (Anas Urbaningrum), selain dugaan penerimaan soal mobil itu, juga diduga tersangka AU berkaitan juga dengan proyek-proyek yang lain dalam konteks Hambalang,” kata juru bicara KPK Johan Budi, Rabu, 3 Juli 2013.

Johan tidak menjelaskan bentuk gratifikasi lain  yang sedang diendus oleh KPK. “Saya tidak tahu materinya,” kata Johan.

Hari ini, penyidik KPK memeriksa manajemen dan pegawai The Sultan Hotel terkait kasus Anas. “Mereka diperiksa dalam kaitan untuk tersangka AU,” katanya.

Pada penyelenggaran Kongres Demokrat pada 2010 lalu, tim pemenangan Anas memang bermarkas di Hotel Sultan, Jakarta. Sejumlah pengurus daerah Partai Demokrat pernah bersaksi di pengadilan, mengaku menerima sejumlah uang di hotel itu, sebelum berangkat menuju Kongres Demokrat di Bandung.

Nama Anas Urbaningrum pertama kali terseret dalam pusaran rasuah Proyek Hambalang di Bogor sejak ia disebut-sebut menerima suap sebuah mobil Toyota Harrier dari proyek senilai Rp 1,2 triliun tersebut. Anas berulangkali telah membantah tuduhan itu.

FEBRIANA FIRDAUS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/03/063493327/Anas-Dibidik-KPK-untuk-Kasus-Gratifikasi-Lain

4 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Geledah Kantor Dinas Pendidikan Serang

TEMPO.CO – KAMIS, 27 JUNI 2013

Kejaksaan Geledah Kantor Dinas Pendidikan Serang

Sejumlah narapidana mengikuti ujian nasional kesetaraan tingkat SMA di lembaga Pemasyarakatan Pemuda, kota Tangerang, Banten, (15/4). Sebanyak 18 pemuda mengikuti ujian kesetaraan dengan dikawal petugas lapas serta tim pengawas dari dinas pendidikan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.COSerang-Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang di Jalan KH Ajurum No30, Cipocok Jaya, Kota Serang, digeledah oleh tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Serang, Kamis, 27 Juni 2013. Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laboratorium Bahasa senilai Rp4 miliar, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN 2010 lalu.

Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Serang datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang sejak pukul 14.00 WIB, yang dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Serang Triono Rahyudi, dan dibantu Kasi Intel Kejari Serang M Arief Abdilla bersama belasan penyidik dan staf Kejari Serang.

Tim memeriksa beberapa ruangan yang ada di Kantor Dindik Kota Serang diantaranya, Ruangan Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Program, Kabid Pembinaan SMP, dan ruagan bagian Keuangan. Penyidik yang berada si beberapa ruangan ini, langsung mencari berkas-berkas yang menyangkut proyek pengadaan laboratorium Bahasa untuk SMP senilai Rp4 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang Triono Rahyudi mengatakan, berkas dan dokumen yang dicarinya menyangkut data anggaran, dokumen pengadaan barang dan jasa, dan dokumen lainya yang berkaitan dengan kasus tersebut. “Kami mencari berkas-berkas itu, untuk menguatkan penyidikan yang kami lakukan,” kata Triono , Kamis, 27 Juni 2013.

Triono belum mengungkap tersangka kasus tersebut. Padahal kasus korupsi pengadaan laboratorium Bahasa Rp4 miliar itu sudah dalam penyidikan. “Untuk nama tersangka sabar dulu ya,” ujar Triono.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Urip Henus, mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejari Serang hal yang sah dilakukan. Dia membantah ada  penyimpangan dalam proyek tersebut. “Pelaksanaan proyek laboratorium Bahasa sudah sesuai prosedur,” kata dia.

Hingga pukul 18.00 WIB, tim dari Kejari Serang masih terus melakukan penggeledahan untuk mencari berkas-berkas terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laboratorium Bahasa untuk SMP senilai Rp 4 miliar tahun Anggaran 2010 di Dinas Pendidikan Kota Serang.

Dalam kasus ini, beberapa pejabat dari Dindik Kota serang dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang sudah diperiksa, di antaranya pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan lab bahasa dan anggota panitia pengadaan.

WASIUL ULUM

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/27/058491773/Kejaksaan-Geledah-Kantor-Dinas-Pendidikan-Serang

4 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi di BUMD Batu

TEMPO.CO – JUM’AT, 31 MEI 2013

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi di BUMD Batu

TEMPO/Imam Yunni

TEMPO.COBatu – Kejaksaan Negeri Batu menyelidiki dugaan korupsi di badan usaha milik daerah (BUMD) PT Batu Wisata Resource. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu 2011 sebesar Rp 2 miliar untuk penyertaan modal itu diduga diselewengkan.

“Petugas intelijen mengumpulkan bukti dan keterangan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Meran, Jumat 31 Mei 2013. Kejaksaan juga berkoordinasi dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika ditemukan bukti dugaan korupsi, kasus akan ditingkatkan menjadi penyidikan dan memintai keterangan para saksi.

Sejak dikucurkan, dana bantuan PT Batu Wisata Resource tidak mengirimkan laporan keuangan penggunaan. “Belum ada laporan keuangan sejak 2011,” kata Kepala Bagian Keuangan, Julijanti Wachjuni. Diduga perusahaan tengah dalam ancaman kebangkrutan akibat buruknya sistem manajemen perusahaan yang berdiri dua tahun lalu.

Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Batu Enny Rachyuningsih akan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit. Audit dibutuhkan untuk mengkaji efektivitas dan kondisi kesehatan manajemen untuk menyelesaikan masalah keuangan.

Komisaris PT Batu Wisata Resource, Eddy Antono, mengakui bahwa selama ini belum pernah ada rapat umum pemegang saham (RUPS). “Kami belum pernah menerima laporan keuangan perusahaan.” Bahkan, sejak setahun lalu tak ada aktivitas yang dilakukan salah satu dari dua BUMD milik Pemerintah Kota Batu.

Namun, Direktur PT Batu Wisata Resource, Anton Dwi Martono Aprilianto, mengatakan telah melaporkan seluruh penggunaan anggaran ke Pemerintah Kota Batu. “Semua sudah dilaporkan sejak setahun lalu.”

Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran. Sebab, badan usaha yang mengelola dan memberdayakan pelaku usaha pariwisata di Batu ini tak melaporkan kondisi keuangan perusahaan. “Dana publik harus dipertanggungjawabkan.”

EKO WIDIANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/31/058484744/Kejaksaan-Selidiki-Dugaan-Korupsi-di-BUMD-Batu

4 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Periksa Dugaan Korupsi Hibah Persiba Bantul

TEMPO.CO – SELASA, 04 JUNI 2013

Jaksa Periksa Dugaan Korupsi Hibah Persiba Bantul

Para Pemain Persiba Bantul diarak menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Kamis (26/5). Persiba menjadi Juara Liga Utama PSSI atau Liga Ti Phone setelah dalam final mengalahkan Persiraja Banda Aceh 1-0 di Solo, Rabu (25/5). TEMPO/Muh Syaifullah

TEMPO.CO Yogyakarta:Kejaksaan Tinggi Yogyakarta secara intensif memeriksa orang-orang yang terlibat dalam pengucuran dana hibah untuk Persiba (Persatuan Sepakbola Bantul) Bantul sebesar Rp 12,5 Miliar pada 2011. Tidak hanya pihak pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) maupun Persiba, kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bantul pun diperiksa.

“Ini masih tahap penyelidikan, 28 orang sudah kami periksa, termasuk dari anggota dewan,” kata Abdullah Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Yogyakarta saat ditemui di kantornya, Senin 3 Juni 2013.

Senin, 3 Juni Tim Kejaksaan memeriksa anggota Dewan dari Fraksi PDI P, Purwanto. Sebelumnya, ia ikut menyetujui anggaran yang dihibahkan melalui Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan 2011.

Ia diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga sore hari. Fraksi ini merupakan fraksi yang menyetujui anggaran yang dihibahkan. Sedangkan beberapa fraksi seperti PKS dan Kebangsaan tidak menyetujui pengucuran dana untuk Persiba itu.

Abdullah menambahkan, pihaknya mengumpulkan sampel data dan materi karena penganggaran, penyetujuan dan pengawasan APBD merupakan tugas anggota dewan. Anggota Dewan ada yang setuju dan tidak setuju dalam anggaran Persiba melalui KONI Bantul itu.

“Kesimpulan awal sejak penyelidikan Januari lalu ada penyimpangan administrasi dalam dana hibah Persiba ini,” kata dia.

Untuk nilai kerugian negara, kata dia masih dalam penyelidikan. Jika memang ditemukan ada unsur pidana korupsinya, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan, otomatis ada tersangkanya.

Domain atau kewenangan Dewan adalah legislasi, penganggaran dan pengawasan. Sehingga Kejaksaan menelisik fungsi mereka. Setelah penganggaran apakah pengawasan juga dilakukan dengan ketat dalam penggunaan anggaran itu.

Uniknya, kata Abdullah, Persiba harus hutang ke beberapa pihak untuk menalangi ongkos kegiatan Persiba di musim kompetisi sebelum dana APBD turun. Yaitu pihak perorangan harus meminjam Rp 4,5 miliar ke Bank Bantul. Juga salah satu media cetak terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta meminjami Rp 2,5 miliar untuk kegiatan Persiba.

“Pihak ketiga itu ada pegawai negeri, anggota Dewan, ada juga pihak swasta yang memberi pinjaman,” kata dia.

Purwanto yang ditemui wartawan seusai pemeriksaan mengatakan ia dicecar  sekitar 20 pertanyaan dari tim penyelidik. Anggota komisi C Dewan Bantul ini ini juga mengakui ditanya soal proses dan mekanisme penganggaran, sesuai tugas pokok dan fungsi.

“Saat pembahasan saya tidak hadir, untuk persetujuan saya ikut saat sidang paripurna APBD Perubahan,” kata dia secara singkat.

Pada 2011 Persiba mengajukan bantuan dana hibah ke pemerintah Bantul sebesar Rp 6,4 miliar. Namun disetujui Rp 4,5 miliar. Sebelumnya di APBD telah dikucuri dana Rp 8 miliar. Karena kehabisan dana, maka diajukan anggaran dalam APBD Perubahan.

Dalam perkembangan penggunaan anggaran, ada dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kejaksaan mendapatkan laporan dari banyak elemen masyarakat dalam hal ini. Para aktivis antikorupsi menilai pengucuran dana hibah melanggar Peraturan Menteri dalam Negeri i Nomor 32 Tahun 2011 tentang dana hibah dan bantuan sosial.

MUH SYAIFULLAH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/04/063485605/Jaksa-Periksa-Dugaan-Korupsi-Hibah-Persiba-Bantul

4 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pejabat DKI Diperiksa Terkait Korupsi T-Tower BJB

TEMPO.CO – SELASA, 25 JUNI 2013

Pejabat DKI Diperiksa Terkait Korupsi T-Tower BJB

Bank bjb. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.COJakarta – Kejaksaan Agung memanggil I Putu Ngurah Indiana, Kepala Dinas Pengawas dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta, Selasa, 25 Juni 2013. I Putu dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pembelian gedung T-Tower Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB). ”Dimintai keterangan sebagai saksi,” ujar Setia Untung Arimuladi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dalam siaran persnya, Selasa pagi.

Namun, Setia Untung tak menjelaskan hubungan anak buah Gubernur Joko Widodo itu dengan kasus T-Tower. SumberTempo di Kejaksaan mengatakan pemeriksaan I Putu terkait segala bentuk perizinan pembangunan T-Tower. “Itu ada kaitan dengan apakah lahan T-Tower itu milik rekanan atau bukan,” ujar sumber yang juga penyidik di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.

Kasus ini bermula saat BJB merencanakan pembelian gedung untuk kantor cabang khusus di Jakarta pada 2006. Anggaran yang disetujui Bank Indonesia awalnya Rp 200 miliar. Belakangan, BJB setuju membeli 14 dari 27 lantai pada gedung T Tower yang rencananya dibangun di Jalan Gatot Subroto, Kaveling 93, Jakarta Selatan.

Laporan majalah Tempo menyebutkan tim pembebasan lahan yang dibentuk bank ini lantas bernegosiasi dengan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa, perusahaan informasi dan teknologi yang membuka penawaran pembelian gedung tersebut. BJB pun bertransaksi dengan PT Comradindo senilai Rp 543,4 miliar.

Uang muka pun dikucurkan Rp 217,36 miliar. Sisanya Rp 27,17 miliar dicicil selama setahun. Namun, pembelian lantai gedung ini tak jelas. Tanah yang hendak dipakai diduga milik perusahaan lain. Kejaksaan lantas menetapkan Wawan Indrawan, Kepala Divisi Umum BJB, serta Direktur PT Comradindo Tri Wiyasa sebagai tersangka.

Selain I Putu, Kejaksaan Agung juga memanggil dua saksi dari karyawan BJB. Mereka adalah Aden N. dan Devi F. Nugraha. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, sebelumnya mengatakan lembaganya akan mengembangkan pengusutan kasus ini untuk mencari tersangka lainnya. Bahkan, Kejaksaan mengkaji kemungkinan menyita uang muka cicilan gedung tersebut.

TRI SUHARMAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/25/078491043/Pejabat-DKI-Diperiksa-Terkait-Korupsi-T-Tower-BJB

4 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Direktur Umum dan Fasilitas UI

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 04 Juli 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Umum dan Fasilitas Universitas Indonesia (UI) Donanta Dhaneswara dalam penyidikan kasus proyek pembangunan dan instalasi teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Kamis (4/7).

Seperti diketahui, KPK menetapkan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid, sebagai tersangka kasus proyek pembangunan dan instalasi teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011.

Tafsir diketahui pernah menjabat wakil dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI pada 2003-2007. Saat itu, dekan dijabat Gumilar R Soemantri. Tafsir saat ini menjabat dosen di Jurusan Administrasi FISIP UI. Dia memperoleh gelar doktor dan master di Bidang Administrasi Pajak dari Pascasarjana UI setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi UI.

Terkait penyelidikan proyek teknologi informasi perpustakaan ini, KPK pernah meminta keterangan Demisioner Rektor UI Gumilar R Soemantri.

Tafsir disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

KPK menemukan dugaan penggelembungan harga dari proyek pengadaan senilai Rp 21 miliar tersebut. KPK memastikan pengusutan kasus ini tidak berhenti pada penetapan Tafsir sebagai tersangka.

( Mahendra Bungalan / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/07/04/163272/KPK-Panggil-Direktur-Umum-dan-Fasilitas-UI

4 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: