KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi APBD Rp4,12 M, Bupati Rembang resmi ditahan

Korupsi APBD

SINDO NEWS.COM – Rabu,  3 Juli 2013 

Korupsi APBD Rp4,12 M, Bupati Rembang resmi ditahan

Bupati Rembang M Salim (dok:Istimewa)

Sindonews.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah akan melakukan penahanan terhadap Bupati Rembang M Salim, tersangka kasus korupsi dana penyertaan modal APBD 2006-2007 senilai Rp4,12 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Mas Guntur Laupe mengatakan, penahanan itu dilakukan karena pihaknya khawatir tersangka akan menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan penyidik.

“Saya pikir perlu melakukan penahanan. Pada perkara ini, yang bersangkutan (Salim) punya peran utama, karena yang memberikan persetujuan,” ungkapnya di Markas Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Jalan Sukun Raya, No.46, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Rabu (3/7/2013).

Mekanisme penahanan, kata dia, harus mengajukan izin Presiden mengingat tersangka adalah pejabat negara. Itupun harus melewati prosedur rekomendasi melalui Bareskrim.

“Nanti hasil pemeriksaan akan jadi rekomendasi. Ini pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Nanti kami tunggu selama 60 hari, jika tidak ada jawaban, berarti (Salim) langsung bisa kami tahan. Aturannya seperti itu,” lanjutnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Rembang, itu hari ini diperiksa penyidik Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah. Tersangka, tiba sekira pukul 09.30 WIB, dan langsung menuju ruang penyidikan setelah mengisi daftar kehadiran di petugas piket.

Pada pemeriksaan itu, kata Guntur, pihaknya juga akan melakukan kroscek, apakah tersangka betul pergi ke Amerika pada pekan lalu. Pasalnya, alasan itu menjadikan tersangka tidak datang pada saat dipanggil penyidik.

“Tentu akan dicek penyidik. Nggak sulit kok, kami bisa cek ke bandara, apa benar melakukan penerbangan ke Amerika atau tidak. Itu bisa jadi pertimbangan majelis dalam menjatuhkan putusan nanti,” tandasnya.

Kasus ini diketahui adalah dana penyertaan modal PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya(RBSJ), merugikan keuangan negara sekitar Rp4,12 miliar. Nominal itu, didapat dari hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah turun, dan diterima Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.

Hasil PKN itu diketahui teregister Nomor 1/S/VII – XIV/02/2013. Dikeluarkan di Jakarta pada 6 Februari 2013. Ditandatangani anggota V Sapto Amal Damandari. Hasil detil PKN, itu adalah Rp4,190.071.100,51.

 

(san)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2013/07/03/22/756900/korupsi-apbd-rp4-12-m-bupati-rembang-resmi-ditahan

Iklan

3 Juli 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Diduga korupsi, besok Bupati Rembang diperiksa Polda Jateng

SINDO NEWS.COM – Selasa,  2 Juli 2013  

 Diduga korupsi, besok Bupati Rembang diperiksa Polda Jateng

Ilustrasi Okezone

Sindonews.com  – Bupati Rembang M Salim, tersangka kasus korupsi dana penyertaan modal APBD 2006 – 2007 senilai Rp4,12miliar, akan memenuhi panggilan penyidik Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah, besok Rabu 3 Juli 2013.

Tersangka sebelumnya tak hadir dengan alasan ada kunjungan kerja di Amerika.

Penasihat hukum tersangka, Eddy Heryanto mengatakan besok kliennya akan memenuhi panggilan.

“Hari ini Pak Salim sudah menginjakkan kaki di tanah air, baru saja, dari Amerika. Sesuai rencana akan datang ke Polda, sekitar jam 9 pagi,” ungkapnya saat dikonfirmasi KORAN SINDO melalui telepon selulernya, Selasa (2/7/2013).

Kondisi orang nomor satu di Kabupaten Rembang itu, kata dia, dalam keadaan sehat. Sehingga akan memenuhi panggilan.

“Setahu saya fisik kesehatan Pak Salim itu kuat, jadi tidak ada masalah. Polda tidak mengirimkan surat panggilan lagi saat Pak Salim berhalangan memenuhi panggilan, karena Pak Salim sendiri yang menghendaki diperiksa pada 3 Juli,” tambahnya.

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Mas Guntur Laupe mengatakan surat panggilan tidak dikirimkan lagi karena dari pihak tersangka yang menjadwalkan sendiri waktu pemeriksaan.

“Kalau tidak datang lagi, baru kami kirimkan panggilan ke dua. Panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka,” timpalnya.

Kasus ini diketahui adalah dana penyertaan modal PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), merugikan keuangan negara sekitar Rp4,12miliar.

Nominal itu didapat dari hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah turun dan diterima Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.

Hasil PKN itu diketahui teregister Nomor 1/S/VII – XIV/02/2013. Dikeluarkan di Jakarta pada 6 Februari 2013. Ditandatangani anggota V, bernama Sapto Amal Damandari. Hasil detil PKN itu adalah Rp4,190.071.100,51.

Dari total kerugian akibat korupsi itu, kata dia, Rp1,8miliar di antaranya digunakan untuk pembelian tanah. Salim ditetapkan tersangka sejak 16 Juni 2010 bersama Direktur PT RBSJ (dulu bernama PT RSM), M Siswadi.

Sejauh ini, tersangka Salim baru dua kali diperiksa Polda dalam kapasitas saksi. Masing – masing pada Kamis 1 November 2012 dan Kamis 8 November 2012.

Terkait nominal kerugian negara itu, sebelumnya BPK sempat memberikan keterangan ada kerugian negara sekitar Rp5,542 miliar dari total anggaran penyertaan modal Rp35 miliar ke PT RBSJ. Angka itu berdasarkan investigasi BPK pada 27 Maret 2009.

Penyimpangan diduga terjadi dalam pembelian tanah di Desa Tireman, Kecamatan Rembang, seluas 8.170 meter persegi dan kerja sama pengadaan kayu untuk penanganan pascagempa di Yogyakarta. Pembelian tanah itu digunakan untuk SPBU.

(lns)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2013/07/02/22/756603/diduga-korupsi-besok-bupati-rembang-diperiksa-polda-jateng

3 Juli 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Rembang Jalani Pemeriksaan

KOMPAS.COM – Rabu, 03 Juli 2013  

SEMARANG, KOMPAS.com — Mengenakan kemeja lurik berwarna coklat muda, Bupati Rembang M Salim tiba di Markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Tengah, di Jalan Sukun Raya Semarang, Rabu (3/7/2013).

Salim datang untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi dana penyertaan modal APBD 2006 – 2007 sebesar Rp 4,12 miliar.

Dia tiba sekitar pukul 09.30 dengan didampingi ajudan dan penasihat hukum. Ia kemudian mengisi daftar hadir di ruang piket dan masuk ke ruang pemeriksaan.

Salim hanya terlihat tersenyum pada sejumlah awak media saat akan memasuki ruangan. Sedianya Salim diperiksa sebagai tersangka pada pekan lalu. Namun, ketika itu ia tidak datang dengan alasan kunjungan kerja ke Amerika.

Hingga siang ini, Salim masih menjalani pemeriksaan. Ia diperiksa di ruang penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Mas Guntur Laupe, mengatakan, tersangka memenuhi panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka.

Kasus ini sempat terhenti lama karena terkendala audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salim juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini sejak 6 Juni 2010.

Seperti yang diberitakan, Salim menjadi tersangka kasus korupsi penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dengan kerugian negara sekitar Rp 4,12 miliar.

Jumlah tersebut merupakan hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah turun dan diterima Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.

Hasil PKN dengan Nomor 1/S/VII – XIV/02/2013 tersebut tertanggal 6 Februari 2013 di Jakarta, dengan hasil detail PKN yakni sebesar Rp 4,190.071.100,51.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2013/07/03/1254215/Jadi.Tersangka.Korupsi.Bupati.Rembang.Jalani.Pemeriksaan.

3 Juli 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Bupati Rembang Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka di Polda Jateng

TRIBUN JATENG.COM – Rabu, 3 Juli 2013 

Bupati Rembang Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka di Polda Jateng

ilustrasi

LAPORAN WARTAWAN TRIBUN JATENG, A PRIANGGORO

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Bupati Rembang Moch Salim datang memenuhi panggilan polisi terkait pemeriksaan sebagai tersangka, Rabu (03/07/2013).

Salim tiba di markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Jalan Sukun Raya sekitar pukul 09.40. Pemeriksaan Salim sebagai tersangka merupakan kali pertama sejak ia ditetapkan status sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pada 3 Juni 2010.

Sebelumnya, mangkir dari pemeriksaan perdana sebagai tersangka korupsi yang sedianya dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Senin (24/6/2013). Alasannya, Salim berdalih sedang mengikuti kunjungan kerja di Amerika.

Saat itu, seorang pengacara Salim, Arifin, yang datang ke Markas Ditreskrimsus Polda Jateng di Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Semarang, mengantarkan surat permohonan penundaan pemeriksaan.

“Perginya ke Amerika baru Senin (24/6/2013) ini. Saya tidak tahu persis apakah beliau (Salim) ke sana terkait urusan kedinasan atau ada urusan lain. Namun yang jelas rencana ke Amerika itu sudah jauh-jauh hari,” kata Arifin saat ditemui di Markas Ditreskrimsus Polda Jateng.

Seperti diberitakan, Bupati Rembang Moch Salim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang tahun anggaran 2006-2007.

Selain Salim, dalam kasus serupa, Polda Jateng juga menetapkan Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera (RBSJ), Siswadi sebagai tersangka. Untuk pemeriksaan Siswadi, kata Agus, sudah rampung. Dia sudah dimintai keterangan sebagai tersangka maupun saksi untuk tersangka Salim.

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2013/07/03/bupati-rembang-jalani-pemeriksaan-sebagai-tersangka-di-polda-jateng

3 Juli 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Korupedia “abadikan” 200 koruptor Indonesia

ANTARA NEWS.com – Jumat, 28 Juni 2013 

Jakarta (ANTARA News) – Situs Korupedia.org yang telah beroperasi selama satu tahun terakhir telah “mengabadikan” dengan mendokumentasikan sebanyak 200 koruptor Indonesia dalam rangka mendukung gerakan antikorupsi di Indonesia.Siaran pers Korupedia yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, menyebutkan Korupedia merupakan inisiatif sukarela relawan dan penggiat sosial di bidang anti korupsi, media sosial, dan teknologi informasi yang sudah jengah dengan ganasnya korupsi di Tanah Air.

Korupedia mendokumentasikan para koruptor dalam situs maya dengan tujuan agar mereka tidak dilupakan dosa-dosanya terhadap Indonesia dan agar memberi pelajaran bagi anak-cucu kita agar para perusak negeri dan masyakaratnya tidak akan pernah akan hilang dari ingatan publik.

Perjalanan satu tahun Korupedia memberikan pembelajaran bahwa upaya untuk memberantas korupsi dan memperluas gerakan antikorupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena dibutuhkan dedikasi dan komitmen untuk melakukannya.

Sumber data Korupedia adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga dapat diketahui profil koruptor dan uraian perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadanya.

Fokus data di Korupedia adalah profil para koruptor dan kasus-kasus korupsi yang mereka lakukan. Data yang masuk diverifikasi secara teliti sebelum memublikasikannya secara daring.

Verifikasi yang dilakukan meliputi keputusan hukum, status koruptor, besaran angka korupsi dan kategori kasus. Sampai dengan hari ini 200 koruptor sudah berhasil abadikan di Korupedia.

Ke depannya, Korupedia berharap bahwa ensiklopedia tentang korupsi ini akan mampu menjadi bahan rujukan bagi gerakan masyarakat sipil dalam melawan korupsi.

Korupedia juga berharap situs maya ini bisa mendorong upaya penegakan hukum di Indonesia lebih progresif dalam memberantas korupsi, khususnya mendorong akselerasi penyelesaian kasus-kasus korupsi yang macet di tangan aparat penegak hukum.

Di usianya yang setahun ini Korupedia mengaktifkan fitur “Kasus Macet” yang dibuat untuk memonitor kasus-kasus korupsi yang berjalan namun pada kenyataannya tersendat-sendat karena dipengaruhi oleh berbagai hal.

Fitur “Kasus Macet” ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi di penjuru Tanah Air untuk terlibat mengawasi proses hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu, Korupedia juga mengembangkan satu aplikasi baru untuk memberikan tempat bagi masyarakat turut serta memberikan pendapatnya mengenai putusan hakim yang dijatuhkan yang dinamakan sebagai “Pengadilan Maya/Public Court”.

Aplikasi ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan pendapat pasca putusan hakim terhadap kasus korupsi.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/382595/korupedia-abadikan-200-koruptor-indonesia

3 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Orang Tua Protes Seleksi SMA

SUARA MERDEKA – Rabu, 03 Juli 2013

  • Nilai Tambah Rugikan Calon Siswa

SEMARANG – Hasil seleksi penerimaan peserta didik (PPD) jenjang SMA diprotes orang tua dan calon siswa yang tidak diterima di sekolah pilihan, Selasa (2/7).

Mereka merasa dirugikan dengan adanya nilai tambah yang berlebihan sehingga menggagalkan calon peserta didik untuk diterima di SMA.

Seperti yang dituturkan Suprapti (45), meski anaknya diterima di SMA 7 Semarang namun dengan adanya kebijakan nilai tambah, merugikan calon siswa lain. ’’Meski sudah berada dari dalam rayon saya pun sempat khawatir dengan posisi nilai anak saya 28,00 yang terdesak oleh pendaftar lain. Sebab, mereka (pendaftar lain) menggunakan nilai tambah baik kemaslahatan ataupun prestasi yang jumlah poinnya terlalu tinggi,’’ ungkap warga Jatibarang.

Menurut dia, kebijakan nilai tambah itu tidak masalah bila diterapkan asalkan jumlahnya logis dan tidak tinggi sehingga calon siswa dapat berkompetisi secara sehat.

Hal serupa juga diungkapkan Ny Diah Bambang, orang tua Adika, calon siswa SMA 1 Semarang. Dia menyatakan kecewa dengan hasil seleksi PPD.

’’Saya kaget ketika tahu dari pengumuman online nilai 32,15 tidak diterima di SMA 1. Maka itu saya pastikan dengan datang ke sekolah untuk mengecek,’’ ungkap warga Jatingaleh yang beberapa bulan ini baru pindah dari luar negeri itu.
Yang membingungkan, kata dia, adalah tentang kebijakan yang dibuat pemerintah tentang nilai tambah di seleksi siswa baru ini. Sebab, nilai tambah yang jumlahnya berlebihan itu mampu mengangkat calon siswa yang sebenarnya memiliki nilai sedikit.

Sementara itu Rini, warga Karangroto, juga kecewa lantaran anaknya tidak diterima di SMA 10. Menurut dia, PPD yang menyertakan pemberian nilai tambah untuk anak guru dan siswa berprestasi jelas merugikan. Mereka yang memiliki nilai tambah, kata dia, mempunyai peluang besar diterima di sekolah tujuan. ’’Nilai tambah sebenarnya tidak perlu ada. Toh semua siswa memiliki hak sama tanpa perlu dibedabedakan,’’ kritiknya.

Kepala SMA 10 Nasikhun mengatakan, PPD sudah dilaksanakan secara transparan. Aturan pemberian nilai tambah tersebut sudah mengacu perwal. ’’Tidak ada keinginan membeda-bedakan siswa, melainkan upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan,’’ katanya.

Dari pantauan di sejumlah SMA yang serentak mengumumkan hasil seleksi pada pukul 09.00 itu memang terlihat sejumlah pemandangan, baik mereka yang senang karena diterima tapi ada juga yang sedih karena tidak diterima.

Seperti Evintrisa dari SMP 13 Semarang, nilainya 26,40 tidak diterima di SMA 7 sebagai pilihan pertama, tetapi terdaftar di pilihan kedua SMA 14. ’’Ya, sedikit kecewa tapi tidak masalah karena yang penting dapat diterima di sekolah negeri,’’ tuturnya saat hendak mencabut berkas di SMA 7, kemarin.

Sementara di SMA 3 Semarang, nilai tertinggi dari siswa DR sejumlah 263 siswa adalah 46,75 dan terendah 24,85. Sementara nilai dari siswa luar rayon (LR) dari 152 siswa tertinggi adalah 46,25 dan terendah 37,55. Siswa luar kota (LK) sebanyak 21 siswa dengan nilai tertinggi 41,85 dan terendah 38,70. “Siswa miskin dari 13 siswa dengan nilai tertinggi sebanyak 38,75 dan terendah 31,75,” kata Sekretaris PPD SMAN 3 Semarang Kamta Agus Sajaka.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang H Bunyamin mengatakan, pemberian nilai tambah bagi  anak guru sudah melalui banyak pertimbangan.  Alasan pemberian nilai merupakan  bentuk empati pemerintah  terhadap kalangan pendidik.

’’Nilai  yang diberikan itu sebenarnya adalah  seleksi.  Dulu  anak guru tanpa seleksi  malahan  langsung  masuk sekolah di mana orangtuanya mengajar. Itu yang kemudian ingin dihindari dalam rangka pembentukan pendidikan yang merata dan berkualitas,’’ tutur Bunyamin.

Pemerintah memberlakukan kebijakan berbeda menghindari asal masuk sekolah. Mereka tetap memberikan perhatian kepada kalangan guru namun sesuai aturan. Seleksi diperketat sehingga tak sembarang anak lolos kompetisi mendapatkan bangku sekolah  bermutu.

Bunyamin menambahkan, nilai tambah anak guru awalnya mencapai 9,0. Jumlah tersebut terus diperkecil hingga tahun ini cukup 6,0.  Bagi anak guru yang nilainya pas-pasan tak akan mudah masuk sekolah yang diminati. Kondisi ini menuntut anak guru harus banyak belajar menuju kompetisi mendapatkan sekolah bermutu.

Alasan serupa diberikan pada siswa berprestasi nonakademik melalui pemberian nilai prestasi (NP).  NP memberikan kesempatan pada siswa berprestasi di bidang nonakademik.

Terkait adanya keluhan tentang penambahan nilai prestasi, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang Fajar Adi Pamungkas menegaskan, pihaknya akan mengkaji hal tersebut.

Diakui, standardisasi piagam (yang biasa digunakan untuk mendongkrak nilai) memang masih rancu. Bahkan, pihaknya masih sering mendengar tentang banyak piagam prestasi abal-abal yang tidak jelas oragnisasi yang mengeluarkan. Karena itu pihaknya berharap, jika ada keluhan atau apapun yang terkait PPD, bisa melaporkan langsung ke DPRD Kota.

“Kami sangat berharap proses PPD bisa berjalan dengan jujur dan fair. Tentang beberapa keluhan itu sudah kami terima, dan nanti akan jadi bahan evaluasi di Komisi D, sehingga di tahuntahun mendatang akan ada proses seleksi yang benar-benar ideal dan adil,” tandasnya. (K3,H41,H7139)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/03/229723/Orang-Tua-Protes-Seleksi-SMA

3 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Dana SPI untuk Beli AC dan Lunasi Utang Sekolah

SUARA MERDEKA – Rabu, 03 Juli 2013

  • Komisi D Coret Pengajuan

UNGARAN – Sejumlah rencana alokasi anggaran dalam proposal Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang diajukan pihak SMA/SMK kepada Dinas Pendidikan dicoret oleh Komisi D DPRD Kabupaten Semarang. Itu dilakukan dewan saat rapat evaluasi penarikan SPI sebagai tindak lanjut pertemuan dengan seluruh kepala sekolah, kemarin.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengatakan, pengajuan SPI SMA 1 Ungaran kepada Dinas Pendidikan senilai Rp 1,736 miliar usai diverifikasi menjadi Rp 1,575 miliar. Dengan begitu, ma­sing-masing siswa baru paling tidak mendapatkan beban SPI Rp 4,5 juta.

“Setelah dilihat, SMA 1 Ungaran mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp 975 juta guna membayar utang pembangunan Gedung E. Ternyata Dinas Pendidikan tidak mengetahui tanggungan pihak sekolah, kami pun mencoret item pengajuan itu, adapun tanggungannya akan diserahkan ke Pemkab Semarang melalui dana BOS dan APBD Kabupaten Semarang,” katanya, Selasa (2/7).

Selain mencoret tanggungan utang, pihaknya juga memangkas rencana tambah daya listrik sebesar 60 ribu watt serta pembelian 40 unit pendingin ruangan yang diajukan pihak sekolah. “Sekolah bukanlah hotel, jadi rencana alokasi untuk penambahan daya listrik dan AC kami evaluasi,” katanya.

Desak Audit

Tidak hanya proposal milik SMA 1 Ungaran saja yang mendapat sorot­an, dewan juga mencermati pengajuan yang dilakukan SMA 1 Amba­ra­wa.

Karena pihak sekolah berencana hendak membangun gedung laboratorium biologi dan bahasa. “Rencana pembangunan gedung laboratorium dapat diusulkan dari alokasi DAK dan APBD Kabupaten Semarang. Terlebih, sebelumnya ada anggaran SPI lebih kurang Rp 400 juta yang belum terserap,” ungkap The Hok.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mendesak agar dilakukan audit independen terkait pembangunan Gedung E SMA 1 Ungaran. “Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung SMA 1 Ungaran harus diaudit apakah sesuai atau tidak. Menurut saya, yang menjadi prioritas itu mutu pendidikannya bukan kualitas fisik gedungnya,” katanya.

Saat dihubungi wartawan, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang belum bersedia memberi keterangan terkait hasil evaluasi dewan. “Maaf mas, kami masih rapat sehingga belum bisa memberikan keterangan,” kata Kabid SMA/SMK Taufiqur Rahman. (H86-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/03/229722/Dana-SPI-untuk-Beli-AC-dan-Lunasi-Utang-Sekolah

3 Juli 2013 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pemdes Tolak Bagikan KPS

SUARA MERDEKA – Rabu, 03 Juli 2013

  • Khawatir Terjadi Kecemburuan

KLATEN – Khawatir terjadi kecemburuan di masyarakat, pe­merintah desa di wilayah Kabupaten Klaten menolak mem­bagikan kartu perlindungan sosial (KPS) untuk penca­iran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). ‘’Ka­mi tidak menolak BLSM tetapi silakan kartu dibagikan kan­tor pos sendiri. Jangan melalui desa,’’ jelas Kades Pun­dungan, Kecamatan Juwiring, Joko Prasetyo, Selasa (2/7).

Menurutnya, desa tidak berani membagikan ke warga, sebab khawatir terjadi friksi di masyarakat. Pasalnya, di desanya hanya ada 108 penerima KPS sesuai pemberitahuan yang disampaikan ke desa. Namun, jumlah warga miskin sampai pekan ini yang terdata desa mencapai 278 keluarga.

Jika desa terlibat membagikan langsung, takut dipersalahkan, padahal pendataan dilakukan oleh pemerintah pusat sepenuhnya. Pada sosialisasi masalah BLSM dua hari sebelumnya, desanya sudah menyatakan angkat tangan ikut campur dalam BLSM. Selain menolak membagikan, desa saat ini mengadakan pendataan keluarga miskin secara mandiri.

Belum Lapor

Data sementara ada 278 keluarga dan jumlah itu akan terus bertambah. Pemerintah desa juga akan menempelkan stiker di rumah keluarga miskin tersebut. Harapannya, jika ada pendataan atau program lain, pemerintah tidak salah sasaran sehingga semua tercakup. Terlebih, di desanya masih ada orang mati masuk daftar.

Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Karanganom, Junaedi Mulyono, menyatakan tidak menolak, tetapi jika mungkin desa tidak akan terlibat membagikan kartu, sebab rawan timbul masalah di masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Klaten Drs Slamet Widodo mengatakan, ma­salah data atau penolakan bisa disampaikan dengan arif. ‘’Pemkab juga tidak terlibat langsung dalam hal ini,’’ terangnya.

Untuk masalah salah data tidak tepat sasaran atau pengaduan, Pemkab belum menerima aduan. Hanya masyarakat diminta melapor ke Tenaga Kesejah­teraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di setiap kecamatan. Sebab, merekalah yang justru terlibat langsung dalam BLSM.

Dikatakan, dari 108.527 RTS penerima, bisa jadi ada yang tidak tepat, sebab data diambil tahun lalu dan pasti ada perubahan. Baik karena meninggal maupun perubahan status miskin. Namun, masyarakat diminta menanggapi secara arif sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat.

Kepala Kantor Pos Klaten, Sugandi, mengatakan, pendistribusian KPS dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak 69.000 KPS telah didistribusikan pada Senin (1/7), sedangkan 39.527 KPS dilanjutkan pada Selasa (2/7). ‘’Soal data, itu bukan kewenangan kantor pos, sebab hanya sebagai fasilitator pencairan BLSM,’’ ujarnya. (H34-85)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/03/229635/Pemdes-Tolak-Bagikan-KPS

3 Juli 2013 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Ramai-Ramai Tagih Sertifikat Tanah Kas

SUARA MERDEKA – Selasa, 02 Juli 2013

  • Warga Geruduk Kecamatan

KLATEN-Puluhan warga Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu mendatangi kantor kecamatan. Mereka menagih janji pengembalian sertifikat tanah kas desa yang diduga dijual kepala desa lama.

”Kami datang untuk meminta sertifikat itu, sebab sebelumnya sudah ada pernyataan,” ungkap Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Yulianto, Senin (1/7). Massa datang pukul 10.00 mengendarai sepeda motor dan berjalan kaki. Mereka semula mendatangi rumah mantan kades, Sunarso, tetapi tidak berhasil menjumpai yang bersangkutan.

Warga kemudian ke balai desa dan melanjutkan ke kecamatan. Sesampai di kecamatan warga diterima camat didampingi Kasi Pemerintahan, Joko Suparjo dan Sekdes Sabrang, Esi. Menurut Yulianto, warga saat datang ke rumah mantan kades tidak berhasil menjumpainya, dengan alasan yang bersangkutan sedang acara resepsi. Keinginan warga hanya menagih janji, sesuai surat pernyataan yang dibuat mantan kades pada 8 Mei.

Sunarso dalam surat menyebutkan, dia bersedia mengembalikan tanah kas desa seluas sekitar 2.000 m2 atas nama Jono Solikhin akhir bulan Juni ini. Namun ditunggu sampai 1 Juli tidak ada kejelasan, karena itu warga ke rumah mantan kades, balai desa, dan kecamatan. Tukar Guling Warga lain, Isnadi mengatakan, dalam pernyataan itu mantan kades bersedia mengembalikan sertifikat dari proses tukar guling yang dikatakan dibatalkan. ”Ada surat pembatalan, tetapi di APBDes 2013 masih muncul aset dijual,” katanya.

Hal itu dinilai tidak logis, sebab jika memang tukar guling dibatalkan, mestinya tidak masuk item penjualan. Jika dibatalkan tetapi di APBDes masih ditulis dijual, wajar dipertanyakan warga. Untuk itu warga meminta sertifikat dikembalikan. Warga meminta Muspika ikut meminta keterangan kepada mantan kades, Sunarso. Sebelumnya ratusan warga menggelar aksi damai menuntut kejelasan aset desa.

Tak puas mendatangi kantor kecamatan, warga menduduki balai desa. (SM/17/4). Menurut Camat, Sri Wahyuni SH, pihaknya tetap akan membantu warga menyelamatkan aset desa. Namun karena Sunarso bukan lagi kades, dia akan meminta bantuan pemerintah desa Sabrang untuk menghadirkan. ”Kecamatan akan meminta melalui desa agar masalah tersebut segera selesai,” jelasnya. Persoalan itu menurutnya harus diselesaikan dengan kepala dingin, agar segera mendapatkan solusi. (H34-26,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/02/229520/Ramai-Ramai-Tagih-Sertifikat-Tanah-Kas

3 Juli 2013 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Penghentian Pendistribusian BLSM Tidak Bijak

SUARA MERDEKA – Rabu, 03 Juli 2013

  • Banyak Sasaran Bantuan Meleset

KUDUS – Meskipun sederet persoalan masih menghantui program pencairan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), namun kebijakan tersebut sepertinya tetap harus dilanjutkan. Pasalnya, hal itu merupakan hak warga yang akan menerimanya. Penghentian dianggap bukan merupakan kebijakan yang baik karena akan memicu masalah baru.

Ketua Persaudaraan Kepala Desa (Persada) Kabupaten Kudus Abdul Rozaq, mengemukakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Selasa (2/7). Ditambahkannya, sebenarnya bila boleh memilih pihaknya meminta agar hal tersebut tidak dicairkan terlebih dahulu.

”Tetapi hal tersebut sepertinya tidak mungkin,” ujarnya.

Disinggung soal potensi konflik di lapangan, diakuinya memang ada. Hanya saja, hal tersebut di Kota Keretek diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak yang mengarah ke hal-hal sangat besar, salah satunya pengerahan massa.

”Kalau protes tetap akan ada tetapi kami memperkirakan tidak sampai memicu hal seperti itu,” paparnya.

Namun begitu, tidak berarti hal tersebut tidak perlu dikritisi. Justru, pengalaman yang terjadi pada pencairan tahap pertama harus menjadi pembelajaran tahap kedua, terutama menyangkut data penerima.

”Saya menilai banyak yang meleset dari sasaran,” ujarnya.

Distribusi

Kades Besito, Kecamatan Gebog itu menyebutkan, banyak warga di desanya yang saat ini mungkin sudah tidak layak lagi menerima BLSM karena tarap penghidupannya yang membaik. Sebaliknya, ada warga miskin yang masih luput dari program tersebut.

”Kami menyimpulkan masih banyak sasaran bantuan yang meleset,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Kantor Pos Kudus, Rusdi Hendra Sanjaya menyatakan, soal data ditegaskannya lagi bukan merupakan kewenangannya. Terkait koordinasi, dia menyebut waktunya memang sangat mepet antara pembagian kartu dan ketentuan untuk segera mendistribusikan bantuan.

”Kami hanya mendistribusikan bantuan saja dan tidak mempunyai kewenangan soal data penerima,” imbuhnya. (H8-42,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/03/229648/Penghentian-Pendistribusian-BLSM-Tidak-Bijak

3 Juli 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: