KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Didatangi LSM, Sejumlah Sekolah di Solo Resah

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 31 Juli 2013

SOLO, suaramerdeka.com – Sejumlah sekolah di Solo, diresahkan kedatangan pihak yang mengaku dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka meminta data Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun data lain, namun tidak jelas untuk keperluan apa. Semua jenjang sekolah didatangi, dari SD, SMP hingga SMA.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta Etty Retnowati mengaku menerima laporan dari beberapa sekolah yang didatangi sejumlah orang dari LSM.

“Mereka ngakunya LSM dari Jakarta, mendatangi sekolah-sekolah minta data BOS atau DAK. Tidak tahu untuk apa. Tapi sekolah sudah saya minta untuk tidak memberikan data. Jika didatangi orang dari LSM, sekolah kami minta untuk mengarahkannya ke dinas,” kata Etty.

Etty juga bercerita, belum lama ini ada tiga orang mengaku dari sebuah LSM datang ke Dikpora. Sama ketika mendatangi sekolah, mereka juga meminta data BOS dan DAK ke Dikpora.

“Saya katakan pada mereka, data akan diberikan jika Pak Wali (Wali Kota, Red) sudah dhawuh. Mereka saya minta menunjukkan surat izin dari Wali Kota. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan,” tuturnya.

Menurutnya, peristiwa seperti itu sering terjadi belakangan ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dikpora melaporkan kejadian tersebut ke Inspektorat, untuk ditindaklanjuti.

Wali Kota FX Hadi Rudyatmo mengakui, ada sekolah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surakarta yang didatangi sejumlah orang dari LSM.

“Saya mengimbau ke semua sekolah maupun SKPD, untuk tidak menanggapi permintaan atau ajuan apapun dari pihak-pihak yang mengatasnamakan LSM, maupun wartawan yang tidak jelas medianya. Kalau mereka minta data-data, harus izin Wali Kota,” tegasnya.

Dikatakannya, LSM tersebut meminta data BOS, DAK maupun RKA (Rencana Kerja Anggaran) sekolah. “Saya minta sekolah maupun SKPD tidak perlu takut. Pembinaan dan pendampingan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beberapa waktu lalu menegaskan, sekolah dan SKPD tidak perlu takut jika tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan,” tandasnya.

Soal permintaan data, menurut Rudy, tidak bisa serta merta diberikan. Sebab data-data yang mereka minta merupakan bagian dari administrasi negara.

( Irfan Salafudin / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/07/31/166568/Didatangi-LSM-Sejumlah-Sekolah-di-Solo-Resah

31 Juli 2013 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Zaenuri Bebas Bersyarat

SUARA MERDEKA – Rabu, 31 Juli 2013

  • Masih Berstatus PNS

SEMARANG – Setelah menjalani masa hukuman atas kasus suap anggota Dewan terkait pengesahan RAPBD Kota Semarang 2012, mantan Sekda Kota Semarang, Akhmat Zaenuri tanggal 29 Juli akhirnya bebas bersyarat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang, Ibnu Chuldun menyatakan telah menerima surat pembebasan bersyarat atas Zaenuri.

”Kemarin (Senin, 29/7) kami terima surat atas Akhmat Zaenuri. Surat Pembebasan Bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM,” kata Ibnu, Selasa (30/7). Zaenuri telah divonis dua tahun dan enam bulan penjara melalui putusan kasasi Mahkamah Agung. Hukuman itu lebih berat satu tahun dari hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

Menurut Ibnu Chuldun, masa penjara Zaenuri dikurangi potongan remisi tahun lalu. ”Yang bersangkutan dipandang sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapat pembebasan bersyarat,” kata Ibnu. 21 Bulan Hingga mendapat surat pembebasan bersyarat Senin lalu, Zaenuri terhitung sudah menjalani 21 bulan masa penjara. ”Harusnya hanya 20 bulan karena ketentuannya menurut PP 99 tahun 2012, adalah jika menjalani 2/3 dari hukuman berhak mendapat pembebasan bersyarat.

Selain itu perilaku Pak Zaenuri kooperatif sejak penyidikan hingga persidangan jadi berhak dapat bebas bersyarat,” kata penasihat hukum Zaenuri, Umar Ma’ruf, Selasa (30/7). Menurut dia, Zaenuri sudah dijemput keluargaya, Senin (29/7). Perihal Peninjauan Kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung Februari lalu, Umar belum mengetahui apakah akan dilanjutkan atau tidak oleh kliennya.

Senin lalu, pihak Lapas langsung mengantarkan Zaenuri ke Balai Pemasyarakatan Semarang. Setelah sebelumnya meminta pengawasan dari Kejaksaan Negeri Semarang. Kepala Balai Pemasyarakatan Semarang, Budi Yuliarno membenarkan telah menerima Zaenuri sebagai klien mereka. ”Tugas kami adalah melakukan pembimbingan kepada klien.

Seminggu setelah diterima, klien harus melapor. Lalu petugas kami akan melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi klien, sosialisasi dengan keluarga, dan masyarakatnya bagaimana,” kata Budi. Zaenuri dikenakan kewajiban lapor secara berkala. Rentang waktu laporannya akan ditentukan kemudian.

Kendati masa hukuman Zaenuri berakhir tahun 2014 mendatang, namun dia masih menjadi klien Balai Pemasyarakatan hingga 2015. Satu tahun sisanya itu adalah masa percobaan bagi Zaenuri, di mana ia tak diperbolehkan melanggar ketentuan sebagai klien Balai Pemasyarakatan. ”Termasuk ketentuan melanggar pidana yang sama ataupun pidana lain,” kata Budi. Ketika hendak dikonfirmasi Akhmat Zaenuri belum bisa ditemui.

Terpisah, Bambang Kono, Kepala BKD Pemkot Semarang mengatakan, pihaknya sedang memproses status kepegawaian Ahmat Zaenuri. Secara jabatan, yang bersangkutan memang sudah diberhentikan dari jabatan lamanya, Sekda Kota Semarang. ”Tapi secara kepegawaian dirinya masih berstatus pegawai negeri sipil,” katanya. Sebagaimana diketahui, mantan Sekretaris Kota Semarang Akhmat Zaenuri yang menjadi terpidana kasus suap anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD 2012, sempat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas perkaranya. (H71,H35,H89-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/31/232650/Zaenuri-Bebas-Bersyarat

31 Juli 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Tersangka Suap Pengurusan Kasasi Diperiksa

SUARA MERDEKA – Rabu, 31 Juli 2013

JAKARTA – Komisi Pem­­be­rantasan Korupsi (KPK) meme­riksa salah satu tersangka dalam kasus pemberian hadiah kepada pegawai negeri terkait pengurusan kasasi tindak pidana peni­puan atas na­ma Hutomo Wi­joyo Ongo­war­sito di Mahka­mah Agung.

KPK, kemarin, memeriksa staf Pendidikan dan Pelatihan (Dik­lat) Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Mario C Bernardo yang merupakan pengacara di Kantor Hotma Sitompoel.

‘’Djodi Supratman diperiksa sebagai saksi,’’ kata Kepala Ba­gian Pemberitaan dan In­formasi KPK Priharsa Nu­graha, Selasa (30/7).

Djodi yang hadir di kantor KPK sekitar pukul 09.30, enggan ber­komentar soal peme­riksaan­nya. Seperti diketahui, Mario di­duga memberi suap kepada Djodi untuk pengurusan kasasi tindak pidana penipuan atas nama terdakwa Hu­tomo Wijaya Ongo­warsito. KPK terus mengembangkan kasus tersebut, baik dari pihak pemberi maupun penerima.

Uang Komitmen

Diduga ada dana Rp 200 juta disebut-sebut sebagai uang ko­mitmen yang dijanjikan pengacara Mario kepada pegawai Djodi terkait pengurusan perkara di MA. Saat terjadi penangkapan pada 25 Juli, itu  merupakan upa­ya pe­nyerahan kali kedua. Sebe­lumnya Djodi telah menerima Rp 50 juta.

Saat operasi tangkap tangan, Kamis lalu, KPK menemukan uang sekitar Rp78 juta di dalam tas Djodi. Rinciannya, Rp 50 juta 1 bundel, di bawahnya ada lagi uang Rp 28 juta. Saat meng­geledah rumah Djodi, penyidik juga menemukan uang sebesar Rp 50 juta. (J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/31/232680/Tersangka-Suap-Pengurusan-Kasasi-Diperiksa

31 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Petugas Pajak Terima Suap 600 Ribu Dolar Singapura

SUARA MERDEKA – Rabu, 31 Juli 2013

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipi­kor) Jakarta kembali menggelar si­dang kasus suap terkait penanganan perkara pajak yang melibatkan pegawai Di­rektorat Jenderal (Ditjen) Pa­jak Kemen­terian Keuangan.

Kali ini, pemilik sekaligus Di­rektur Keuangan PT The Master Steel Manufactory, Diah Soe­medi, bersama dua anak buahnya, Manajer Akun­tansi Effendy Ko­mala dan Supporting Accoun­ting  Teddy Muliawan didakwa me­nyuap dua pegawai pajak sebesar 600 ribu dolar Singapura (SGD) agar penyidikan perkara pajak PT Master Steel dihentikan.

Dalam surat dakwaan dipaparkan Diah bersama Effendy dan Teddy memberikan uang 600 ribu SGD atau setara dengan Rp 4,8 miliar (nilai jual SGD Rp 8.100) kepada pe­nyidik PNS di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur, Eko Dar­mayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuqisra.

‘’Pemberian uang 600 ribu SGD agar Eko dan Dian mengupayakan penghentian pe­nyidikan perkara pajak PT The Master Steel,’’ ujar jaksa pe­nuntut umum pada KPK, Ahmad Bur­hanuddin membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/7).

Dia mengungkapkan, pada Januari 2011, kantor DJP Jaktim melakukan pemeriksaan pajak PT Master Steel pada 2008 dan menemukan bukti permulaan kesalahan, berupa pelaporan pajak transaksi Rp 1,003 triliun yang dicatatkan sebagai pinjaman dari Angel Sitoh.

Padahal, uang itu merupakan transaksi penjualan kepada pihak ketiga dan seharusnya dicatat sebagai penerimaan.

Diah mengakui kesalahan tersebut dan membayar pajak terhitung ditambah denda 150 persen sebesar Rp 165 miliar pada Juni-Juli 2011.

Setelah ada pembayaran, tim bukti permulaan melapor­kan hasil pemeriksaan kepada Ka­kanwil DJP Jaktim. Kemu­dian meminta dilakukan pengujian transaksi penjualan terhadap dokumen dan proses transaksi.

Menindaklanjuti arahan Ka­kanwil DJP Jaktim, pada De­sember 2012, Eko dan Dian berupaya meminta keterangan, na­mun pihak PT Master Steel tidak bersedia memberi keterangan.

Kanwil Pajak Jak­tim lalu menerbitkan surat perintah pe­nyidikan pada 2 April 2013. Pada 25 April 2013, Diah bertemu dengan Eko, Dian dan Ruben Hutabarat yang menjadi konsultan pajak PT Master Steel.

Janjikan Imbalan

Dalam pertemuan di Res­toran Hotel Borubudur, Diah menjanjikan imbalan Rp 40 miliar. ”Agar pidana perpajakan dihentikan,” kata Bur­hanuddin.

Pemberian uang dilakukan dua kali, yakni 7 Mei 2013 dan 15 Mei 2013, masing-masing sebesar 300 ribu SGD. Diah memerintahkan Effendi Ko­mala, Manajer Akun­tansi PT Master Steel menemui Eko un­tuk menyerahkan uang dengan cara meletakkan uang di kolong jok sopir mobil Honda City milik Eko yang terpakir di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

Penyerahan uang 300 ribu SGD pada 15 Mei 2013 dilakukan Teddy Mulyawan, pe­ga­wai accounting PT Master Steel. Teddy meletakan uang di mobil Avanza B-1696-KKQ di parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Atas dakwaan ini, Diah dan tim penasihat hukumnya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). (J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/31/232679/Petugas-Pajak-Terima-Suap-600-Ribu-Dolar-Singapura

31 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Manajer PLN Jateng-DIY Didakwa Korupsi

SUARA MERDEKA – Rabu, 31 Juli 2013

  • Proyek SUTET Klaten

SEMARANG – Mantan ma­najer Proyek Prokitring PT PLN (Persero) Jateng dan DIY, Bam­bang Supriyanto menghadapi sidang perdana atas kasus korupsi yang menjeratnya. Dalam sidang Selasa (30/7), Bambang mende­ngarkan dakwaan yang dibaca­kan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Bambang diduga terlibat ko­rupsi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstratinggi (SUTET) 500 KV dan 150 KV di Desa Krakitan, Kecamatan Ba­yat, Klaten.

Pada Oktober 2006 hingga Januari 2007 saat Bambang bertugas di wilayah Jateng dan DIY, menyetujui pengeluaran dana pembayaran ganti rugi tanaman warga yang diterjang proyek SUTET. Pembayaran ganti rugi itu sendiri oleh jaksa dinilai menyalahi aturan.

Sebagai manajer proyek, seharusnya Bambang memenuhi ketentuan Pasal 13 UU No 15/­1985 tentang Ketenagaan Listrik. Dalam pembayaran ganti rugi, aturan yang harus dipenuhi adalah Keputusan Menteri Pertam­bangan dan Energi No 975/471/­mpe/­1999 11 Mei 1999 jo Pera­turan Menteri Pertambanggan dan Energi 01.p/47/mpe/­1992 tentang Ruang Bebas Saluran Tegangan Tinggi dan SUTET.

Di dalamnya diatur perihal tanaman yang boleh diganti rugi. Jalur di bawah SUTET harus bebas, sehingga tanaman warga harus diganti, Namun, saat dilakukan survei untuk proyek tersebut, penanaman baru dilakukan. (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/31/232697/Eks-Manajer-PLN-Jateng-DIY-Didakwa-Korupsi

31 Juli 2013 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Berkas Kasasi Titik Masih Diperiksa

SUARA MERDEKA – Selasa, 30 Juli 2013

SIDOREJO – Berkas kasasi yang diajukan Titik Kirnaning­sih saat ini masih dalam proses pemeriksaan tim. Sebagaimana informasi yang dikutip dari Sistem Informasi Adminis­trasi Perkara Mahkamah Agung RI (SIAP-MARI), Senin (29/7), ber­kas perkara kasasi Titik Kir­naningsih binti Mitro Harjono masuk tanggal 19 Juni 2013, dengan nomor register 1296 K/PID.SUS/2013.

SIAP adalah bagian dari Sis­tem In­for­masi Mahkamah Agung RI (SIMARI) yang ber­fungsi mengelola in­formasi data perkara yang ditangani oleh Mah­kamah Agung RI pada ting­kat kasasi atau peninjauan kembali.

Informasi yang disampaikan melalui sistem tersebut merupakan indikasi situasi perkara terkini. MA memperingatkan ada kemungkinan informasi yang ditampilkan berisi referensi atau belum diupdate.

Status berkas kasus Titik yang masih diperiksa tim, berlainan dengan informasi yang berkembang di Salatiga. Dalam beberapa bulan ini, santer terdengar rumor bahwa MA telah memutus perkara Titik dalam tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga tahun 2008, dengan hukuman pidana 3,5 penjara.

Lima Tahun

Dalam kasus tersebut, tanggal 24 Oktober 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sema­rang memvonis istri Wali Kota Salatiga Yuliyanto itu, dengan hukuman lima tahun penjara. Putusan itu dikuatkan Penga­dilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 4 Februari 2013, dengan penambahan perintah penahanan.

Kuasa hukum Titik Dwi Heru Wismanto Sidi mengaku men­dengar rumor bahwa putusan kasasi kliennya sudah turun. Namun ia memastikan rumor itu tidak benar, karena hingga kini dirinya belum menerima salinan putusan MA.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi mengenai rumor tersebut, juru bicara Pengadilan Negeri Salatiga Adhi Satrija Nugroho, juga mengungkapkan hal sama. ”Sampai saat ini kami belum menerima salinan putusan Bu Titik. Nanti kalau sudah turun pasti saya beri tahu,” tuturnya. (J21-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/30/232524/Berkas-Kasasi-Titik-Masih-Diperiksa

30 Juli 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

BeredarParsel Bergambar Caleg

SUARA MERDEKA – Senin, 29 Juli 2013

  • Lakukan Pencegahan

BLORA- Puluhan parcel dalam kardus yang sudah ditempeli stiker dengan gambar salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapel) Jateng III, atas nama Ir J Dwihartanto dari Partai Golkar, terlihat menumpuk di Alfamart Jendral Sudirman, Bangkle, Blora. Parcel serupa juga ada di Alfamart Gatot Subroto, Plotot, Blora.

Kemudian di Alfamart Kunduran dan Alfamart di Cepu. Foto dalam parcel itu sama persis dengan foto dua baliho besar yang dipasang di Pasar Blora dan depan Mal Luwes, serta membuat penasaran semua warga Blora, karena hanya mencantumkan tulisan ”Sopo Leh Iki”. Melihat hal itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Blora mengambil dua kardus parcel itu untuk dijadikan sebagai barang bukti. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan, sebab dengan adanya stiker yang ditempel sudah masuk dalam ranah kampanye.

Namun demikian panwas masih mencari tahu, parcel itu akan dibagikan kepada siapa dan ke mana. “Parcel bergambar caleg itu tersebar di seluruh jaringan Alfamart se Dapil III. Di Blora sendiri, jumlahnya sekitar 303 paket parcel,” kata Anggota Panwaslu Blora Divisi Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Lulus Mariyonan, Kamis (25/7) di Sekretariat Panwaslu Blora. Menurut informasi yang dia dapat dari petugas Alfamart, parcel itu akan diberikan kepada para kepala desa.

Panwas menduga jika memang untuk para kepala desa, tentu hal itu patut dicurigai sebagai bentuk politik uang dan memenuhi unsur pidana. Namun demikian pihaknya tetap akan melihat lebih jauh, siapa saja yang akan menerima parcel tersebut. “Apakah benar untuk kepala desa atau tidak. Karena salah satu pengurus Partai Golkar Blora mengatakan, parcel itu untuk para pengurus ranting,” tandas Lulus.

Ketua Panwaslu Kabupaten Blora Wahono menambahkan, stiker dalam parcel tersebut memang sudah bisa dikategorikan kampanye, karena sudah ada ajakan untuk mencoblos dan ada nama nomor urut serta tanda paku dinomor urut tersebut, termasuk dapilnya. “Hal ini panwas melakukan upaya pengawasan dan pencegahan, serta menelusuri parcel itu akan dibawa ke mana,” tandasnya. (gie-40,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/29/232370/BeredarParsel-BergambarCaleg

30 Juli 2013 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Hukum yang Makin Dimain-mainkan

SUARA MERDEKA – Selasa, 30 Juli 2013

TAJUK RENCANA

Kegeraman Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki tentang hancurnya moral penegakan hukum, mewakili kegeraman kita yang mendamba hukum dan keadilan ditegakkan. Suparman menyampaikan keprihatinan atas penangkapan pegawai nonhakim di Mahkamah Agung yang menerima suap. Moral penegakan hukum, menurutnya hancur lebur sehingga semua orang di semua level berasumsi semua kasus bisa dipermainkan, dengan mindset bisa diperjualbelikan.

Kita sepakat dengan Trimedya Panjaitan dari Komisi III DPR bahwa suap menyuap demi mengamankan sebuah perkara  bukan hal baru bagi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Pola pikir semacam itu belum berubah, dan dalam modus sekarang pola dan bentuknya menjadi makin canggih. Mafia peradilan, dalam segala bentuknya, bukan omong kosong. Bahkan lembaga pema-syarakatan pun kini bisa disulap oleh para penjahat yang berduit dan berakses.

Jika semua orang di lembaga penegak hukum di semua level berasumsi semua kasus bisa diperjualbelikan, maka kepercayaan publik kepada hukum pun membentuk bingkai skeptisitas dengan derajat yang makin tergelontor. Pertanyaan-pertanyaan apakah benar kasus-kasus korupsi ditangani dengan benar dan jujur, apakah tepat vonis seringan itu untuk koruptor kakap? Kok seringan itu vonis untuk gembong narkoba? Skep-tisitas itu penuh dengan aroma ”jangan-jangan”.

Realitasnya, ”jangan-jangan” itu memang terjawab dengan aneka keterkuakan ironi di dunia hukum kita. Sel yang disulap menjadi semewah kamar hotel berbintang, tahanan yang bisa jalan-jalan ke Bali dan Thailand, narapidana yang sering lenggang kangkung keluar penjara, gembong narkotika bisa mengendalikan bisnis dari dalam sel, terpidana mati narkoba yang bisa menggunakan salah satu ruang pejabat LP untuk nyabu ditemani pasangannya, dan berbagai temuan lainnya.

Bagi rakyat yang mendamba keadilan mungkin aneh, tetapi biasa bagi mereka yang berada dalam lingkaran permainan hukum. Moral hukum benar-benar dilecehkan. Doktrin-doktrin ideal tentang penegakan hukum luruh di tangan jejaring yang sulur-sulurnya telah membentuk kultur dan struktur. Dalam kondisi seperti sekarang ini, bagaimana puing-puing kehancuran ini bisa diselamatkan, hukum dikembalikan ke trek wibawanya, dan kepercayaan publik dipulihkan?

Keprihatinan Ketua KY patut kita jadikan shock therapy. Di tengah kemelut hukum ini, kita seperti terlambat untuk memulai, sedangkan jejaring mempermainkan hukum itu menggurita sebagai mind set. Keberadaan lembaga-lembaga seperti KY, Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan pusat-pusat studi kritis di berbagai perguruan tinggi harus kita yakini sebagai ungkapan sikap pendorong perubahan keadaan. Kita coba istikamah di te-ngah skeptisitas ini.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/30/232553/Hukum-yang-Makin-Dimain-mainkan

30 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Korupsi bin Korupsi

SUARA MERDEKA – Selasa, 30 Juli 2013

  • Oleh : Karyudi Sutajah Putra

YAKINKAH Anda bahwa korupsi bisa melahirkan korupsi baru, ‘’korupsi bin korupsi’’? Bila tidak, cermatilah kasus penangkapan Mario C Bernardo, pengacara dari kantor Hotma Sitompoel, usai bertransaksi suap dengan Djodi Supratman, pegawai Mahkamah Agung (MA).
Yakinkah Anda korupsi bisa beranak-pinak? Bila tidak, cermatilah kasus suap pengacara Harini Wijoso, jaksa Urip Tri Gunawan, dan pegawai pajak Gayus Tambunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (25/7), menangkap Djodi di kawasan Monas Jakarta Pusat, dengan barang bukti uang Rp 78 juta, dan Rp 50 juta lagi di rumah Djodi. Mario diduga terlibat korupsi dalam kaitan memberi janji kepada PNS dalam pengurusan kasasi kasus penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongo Warsito di MA. Ada dugaan suap itu juga terkait perkara korupsi simulator SIM dengan terdakwa Djoko Susilo. Bila dugaan itu benar, terbukti bahwa korupsi melahirkan korupsi baru. Bisa jadi, kelak pengacara yang membela Mario dan Djodi hendak menyuap.

‘’Korupsi bin korupsi’’ juga terjadi dalam kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan. Gara-gara memberikan keleluasaan Gayus keluar-masuk bui, Kepala Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok Jawa Barat Kompol Iwan Siswanto dipecat dan dihukum penjara tahun 2010. Iwan menerima Rp 368 juta. Gayus juga memangsa korban lain, yakni jaksa Cirus Sinaga dan pengacara Haposan Hutagalung.

Tidak itu saja, tertangkapnya pengacara Probosutedjo, Harini Wijoso, 30 September 2005, yang memberikan suap kepada lima pegawai MA, yakni Pono Waluyo, Sudi Achmad, Suhartoyo, Sriyadi, dan Malem Pagi Sinuhaji juga membuktikan korupsi melahirkan korupsi baru. Pun tertangkapnya Urip saat bertransaksi suap 660 ribu dolar AS dengan Artalyta Suryani, orang dekat taipan Sjamsul Nursalim, pada 2 Maret 2008, terkait korupsi BLBI yang ditangani Kejaksaan Agung. Sistoyo dari Kejaksaan Negeri Cibinong juga terlibat suap terkait perkara yang ditangani.

Mereka yang tertangkap berasal dari institusi atau unsur penegak hukum. Dari pengacara, selain Mario, Harini, dan Haposan, juga ada Tengku Syaifuddin Popon, pengacara Abdullah Puteh, yang memberikan suap Rp 250 juta kepada dua Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yakni Syamsu Ramadhan Rizal dan M Soleh; dan Adner Sirait, pengacara DL Sitorus, yang berupaya menyuap Ibrahim, hakim PT TUN Jakarta. Penangkapan Popon dan Adner dilakukan KPK pada 2005. Dari kepolisian ada Iwan, dari kejaksaan ada Urip, Cirus, dan Sistoyo, dari MA ada Pono Waluyo, Sudi Achmad, Suhartoyo, Sriyadi dan Malem Pagi Sinuhaji, serta panitera Syamsu Ramadhan Rizal dan M Soleh.

Masih di bawah naungan MA, ada hakim Tipikor Bandung Setyabudi Tedjocahyono, dalam kasus suap perkara bansos yang melibatkan Wali Kota Bandung Dada Rosada; empat hakim Tipikor lain, yakni Kartini Marpaung, Pragsono, Asmadinata (Semarang) dan Heru Kisbandono (Pontianak);  hakim Ibrahim dari PT TUN Jakarta; hakim Syarifudin Umar dari PN Jakarta Pusat yang menerima suap Rp250 juta dari kurator Puguh Wirawan; dan Imas Dianasari, hakim ad hoc Pengadilan Hukum Industrial Bandung.

Putus Mata Rantai

Pendek kata, semua unsur penegak hukum terlibat ‘’korupsi bin korupsi’’, dari pengacara, polisi, jaksa, hakim, hingga panitera bahkan kurator. Namun, semua institusi bersangkutan selalu berupaya memutus mata rantai, melokalisasi dengan pola sama, yakni menyebut yang ditangkap itu sebagai oknum, tak terkait institusi.

Hotma Sitompoel misalnya, menyebut kasus Mario tak terkait kantor pengacara yang dipimpinnya, karena Mario selaku rekan sudah biasa menangani perkara sendiri. Hotma juga menyebut keponakannya itu sedang tidak menangani perkara di MA. Adapun Djodi, apa yang dilakukannya disebut tak terkait MA.

Begitu pun dalam kasus Pono dkk, di mana uang Rp 5 miliar diduga hendak diberikan kepada Bagir Manan, saat itu Ketua MA, juga tidak berlanjut ke petinggi MA. Padahal Djodi dan Pono diyakini sekadar operator lapangan. Kasus Urip pun tak sampai menyeret atasannya, padahal Urip juga diduga sekadar operator.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 3 Huruf (i) menyebutkan, ‘’Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi’’. Apakah Mario, Harini, Haposan, Popon dan Adner sebagai advokat memenuhi ketentuan pasal ini? Tidak!

Di sisi lain, bukankah tugas pengacara dalam membela klien adalah mendudukkan perkara pada proporsi semestinya, agar klien tak dizalimi atau dilanggar hak-haknya, bukan ìmenyulapî klien yang salah menjadi benar, atau sebaliknya? Idealnya demikian. Tapi realitasnya, banyak pengacara membela klien secara membabi-buta. Segala cara pun dihalalkan, termasuk lewat lobi, suap, dan rekayasa.

Fenomena di Indonesia, sehebat apa pun pengacara, bila tak bisa melobi, jangan berharap bisa memenangkan perkara. Lambat-laun pengacara hebat itu kehilangan klien dan jatuh miskin. Sebaliknya, meski keahlian pengacara pas-pasan, kalau ia bisa lobi, akan dapat membebaskan klien, dan success fee pun bertambah besar. Inilah yang antara lain memicu ‘korupsi bin korupsi’ itu. Kasus Mario-Djodi hanyalah fenomena puncak gunung es. (10)

— Karyudi Sutajah Putra, tenaga ahli DPR

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/30/232551/Korupsi-bin-Korupsi

30 Juli 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Punya Harta Rp 12 Miliar, Saud Usman Calon Kapolri Terkaya

SUARA MERDEKA – Selasa, 30 Juli 2013

JAKARTA – Tiga calon kapolri melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Salah seorang di antaranya, Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, memiliki kekayaan Rp 12.661.901.503 dan 100 ribu dolar AS. Dengan harta sebesar itu, Saud merupakan calon kapolri terkaya.

Saud terakhir menyerahkan La-poran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 10 Januari 2013 saat menjabat wakil kepala Badan Reserse Kriminal (Ba-reskrim) Mabes Polri. Tanah dan bangunan yang dia miliki bernilai Rp 9.061.220.000. Mantan kadiv Humas Polri itu memiliki tanah dan bangunan di beberapa tempat, yakni di Medan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Tange-rang, Padang Sidempuan, dan Man-dailing Natal, Sumatera Utara.

Mantan staf ahli Sosial Budaya Kapolri itu memiliki mobil Honda CR-V tahun 2012 senilai Rp 420 juta dan sebuah motor Honda Kharisma tahun 2003 seharga Rp 1 juta. Eks kepala Densus 88 itu juga mengoleksi logam mulia perolehan 1984 sampai 2012 senilai Rp 1.350.000.000, batu mulia senilai Rp 300 juta, barang-barang seni dan antik Rp 1 juta, dan benda bergerak lain senilai Rp 49.700.000.

Harta lainnya berupa giro dan setara kas berjumlah Rp 1.478.981.503 dan 100 ribu dolar AS. Usai melaporkan LHKPN, Saud tidak bersedia berkomentar banyak, termasuk mengenai peluangnya menggantikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. ”Oke ya, baik, baik,” kata Saud sambil masuk ke dalam mobil.

Belum Pernah Lapor

Dua kandidat kapolri lainnya yang kemarin melapor ke KPK adalah Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri Irjen Tubagus Anis Angkawijaya dan Wakil Kepala Bareskrim Irjen Anas Yusuf. Tubagus terakhir melaporkan hartanya pada 20 Mei 2012 ketika menjabat kapolda Sulawesi Tenggara. Total kekayaan yang ia miliki saat itu berjumlah Rp 1.847.868.796, meningkat dari tahun 2005 senilai Rp 799.280.100.

Pada 2012, tanah dan bangunan yang dimiliki Tubagus berjumlah Rp 762.284.000. Harta tidak bergerak itu terletak di Bandung dan Jakarta Timur. Ia juga memiliki mobil Toyota Fortuner tahun 2010 senilai Rp 300 juta. Tubagus juga memiliki logam mulia senilai Rp 25 juta dan harta bergerak lainnya senilai Rp 7 juta. Ia juga punya giro dan setara kas lainnya berjumlah Rp 753.584.796. Pada 2012 Tubagus tercatat tidak memiliki piutang.

Adapun Anas Yusuf tercatat belum pernah melaporkan LHKPN ke KPK, sehingga jumlah hartanya belum diketahui. Anas hanya menyebutkan bahwa hartanya meningkat. Ia enggan membeberkan alasan mengapa belum pernah melaporkan LHKPN ke KPK. ”Ya (ada peningkatan). Nanti rekan-rekan wawancara dengan KPK ya,” kata Anas usai melaporkan LHKPN. (viva-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/30/232564/Punya-Harta-Rp-12-Miliar-Saud-Usman-Calon-Kapolri-Terkaya-

30 Juli 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: