KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tujuh Pejabat Dinas Pendidikan Tersangka Korupsi

 
RADAR ONLINE – Kamis, 27/06/2013
 
 Tujuh Pejabat Dinas Pendidikan

 

RadarOnline, Semarang – Kejaksaan Tinggi terus melakukan pengusutan kasus korupsi dana alokasi pendidikakn (DAK) di sejumlah daerah di Jateng membuahkan hasil. Hasilnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng resmi menetapkan sejumlah tersangka dari pejabat dinas pendidikan di sejumlah kabupaten di Jateng.

Sebanyak tujuh orang pejabat dari Dinas Pendidikan ditetapakan sebagai tersangka, meliputi kasus korupsi di Batang, Demak, Brebes, Blora dan Banjarnegara.

Dinasi Pendidikan Batang Penyidik kejati menetapkan dua orang tersangka yakni YW dan ST. YW selaku Kabag Umum Dinas Pendidikan Batang dan ST selaku salah satu Kabid Dinas Pendidikan Batang yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek DAK 2010.

Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, ditetapkan sebagai tersangka yakni AW Kepala Dinas Pendidikan Blora selaku selaku PPK dan Pengguna Anggaran. Sedangkan dari Dinas Pendidikan Demak, diseret sebagai tersangka yakni inisial KH selaku Kabid Dinas Pendidikan Demak dan PPK dalam proyek DAK.

Sedangkan dari Dinas Pendidikan Brebes ada dua orang sementara ini yang diduga kuat telah menyalahhgunakan DAK bidang pendidikan alokasi pengadaan buku ajar ditingkat sekolah dasar dan menengah.

BBK merupakan Kabid di Dinas Pendidikan Brebes sekaligus PPK dan tersangka NBI selaku Direktur CV Delta Mas. Selain itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Dinas Pendidikan Rembang DDS dan Sekretaris Dinas Pendidikan Rembang BJ.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng, Wilhelmus Lingitubun mengatakan bahwa terhadap penetapan tersangka itu, pihaknya akan mulai melakukan penyidikan. “Senin nanti kami akan terjunkan jaksa penyidik kami ke semua daerah untuk melakukan pemerisksaan saksi-saksi maupun tersangka, katanya.

Dikatakannya, bahwa penetapan tujuh tersangka dari pejabat dinas pendiikan kabupaten dan satu dari rekanan itu hanyalah awal penyidikan saja yang telah ditemukan penyidik Kejati. Sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya ada penambahan jumlah tersangka. “Namun hal itu bergantung pada hasil penyidikan nanti,” tuturnya.

Modusnya yang terjadi atas penyelewengan DAK bidang pendidikan itu hampir sama. Pemerintah telah mengucurkan sejumlah DAK yang peruntukannya untuk pengadaan alat peraga, sarana dan prasranana dan pengadaan buku ajar sekolah.

Modus yang dilakukan oleh tiap-tiap dinas pendidikan hampir sama yakni dalam hal pengadaan buku ajar sekolah. Yakni sesuai dengan peraturan, dana tersebut sedianya digunakan untuk pengadaan buku. Buku yang akan dicetak adalah buku-buku yang sudah lolos uji seleksi yang dilakukan Kementrian Pendidikan.

Hal itu untuk menjaga kualitas buku agar memiliki keseragaman dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Namun ternyata temuan kami, dinas pendidikan justru mengambil buku dari yang tidak lolos uji seleksi. Hal ini jelas telah menyalahi aturan,” paparnya.

Ia menyebutkan dengan ditemukannya soal-soal atau bacaan buku untuk sekolah dasar yang mengadung bacaan dewasa atau pornografi yang ditemukan di kabupaten Magelang Mungkid. “Atas temuan itu, nanti tim penyidik kejati juga akan melakukan penyeledikan di Mungkid,” tandasnya.

Selain kabupaten-kabupaten diatas, Kejati Jateng juga akan melalukan penyeledikan terhadap seluruh kabupaten dan kota di Jateng yang menerima DAK. Sebab, ia mencurigai adanya masalah penyimpangan yang motifnya sama. “Jadi kemungkinan nanti aka nada tersangka dari dinas pendidikan di kabupaten lain yang telah kami tetapkan ini,” tambahnya.

Sebelummnya dalam penyidikan DAK ini, awalnya penyidik telah menetapkan menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana DAK di Banjarnegara. Dengan dua tersangka Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Kadispora) Kabupaten Banjarnegara Winarso Wiwit Sukistyo dan Zunus Rosyadi selaku koordinator Unit Lelang Pengadaan (ULP).
Selain itu, Kejati juga telah menyeret kemuka Pengadilan TIndak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, Agus Sutikno dan Direktur CV Wahana Mulia Bersama.

Selain itu ada tersangka berinisial AN yang telah dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menyatakan ada kebocoran dana sebesar Rp 2 miliar.

Aktivis penggerak anti korupsi KP2KKN, Eko menyatakan pihaknya akan meengawal kasus korupsi dana pendidikan. “Kasus korupsi dana pendidikan akan terus kami kawal, dari penyidikan hingga ke Pengadilan TIpikor,” ujarnya.

Menurut Eko, kasus korupsi dana pendidikan ini salah satu tren yang sporadis di lakukan di Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. “Ini salah satu tren korupsi yang hampir sama dengan korupsi dana pendidikan pengadaan Buku Ajar dan dana BOS beberapa tahun lalu,” kata Eko.

Selain itu, korupsi dana pendidikan merupakan Korupsi masa depan bangsa. “Karena korupsi pendidikan sama saja merusak generasi muda, yang berakibat merosotnya kwalitas pendidikan di Indonesia,” pungkas Eko. (bs/tyo/richard)

Sumber : http://www.radaronline.co.id/berita/read/25607/2013/Tujuh-Pejabat-Dinas-Pendidikan-Tersangka-Korupsi

28 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Warga Pertanyakan Pungutan Masuk Sekolah

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Juni 2013

BALAI KOTA – Sejumlah warga mempertanyakan pungutan masuk sekolah di Salatiga. Sebab, sejauh ini warga menilai biaya pendaftaran gratis karena sudah ada dana BOS, tetapi nyatanya tetap ada pungutan. Pertanyaan itu dilontarkan salah satu warga dalam dialog interaktif melalui telepon di RSPD Suara Salatiga dalam tajuk ”Wali Kota Menyapa”, di Balai Kota, Kamis (27/6).

Tema yang diangkat dalam dialog itu adalah Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga. Menaggapi pertanyaan warga itu, Wali Kota Yuliyanto mengatakan, memang ada anggaran pemerintah baik daerah maupun pusat untuk penyelanggaran pendidikan di sekolah-sekolah. Meski begitu, tidak semua anggaran yang dikucurkan pemerintah itu mencukupi 100 persen untuk kegiatan sekolah.

Ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi misalnya untuk keprluan ujian praktek di sekolah tertentu dan juga biaya anak-anak mengikuti lombalomba seperti olimpiade dan lainnya. Kekurangan itulah yang harus dibebankan kepada orang tua siswa. ”Tetapi keseluruhan anggaran pendidikan di Salatiga cukup besar.

Jika dalam APBN alokasi pendidikan itu 20 persen, tetapi di Salatiga APBD yang dialokasikan untuk pendidikan mencapai 30 persen. Jika tidak percaya silakan di cek di rencana anggaran Pemkot Salatiga,” katanya dalam dialog yang dipandu oleh Kabag Humas, Adi Seiarso itu. Wali Kota juga menyinggung bahwa untuk pemerataan pendidikan, pemkot menyediakan layanan pendidikan untuk warga miskin.

Di antaranya dengan pemberian bantuan bagi siswa miskin sebanyak 100 anak dan akan ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Prioritas Pembangunan Adapun target atau prioritas pembangunan di bidang olahraga, wali kota menyebutkan, pada tahun ini akan dibangun trek atau lintasan atletik di stadion Kridanggo Salatiga.

Stadion ini akan dilengkapi lintasan sintetis yang berstandar nasional. Kemudian GOR Salatiga yang mangkrak juga akan dilanjutkan pembangunannya. Juga renovasi Stadion Kridanggo di antaranya rumput yang selama ini dikeluhkan karena gundul, akan diganti dengan rumput yang lebih representatif.

”Meski begitu ada permasalahan di bidang pendidikan di Salatiga yang juga perlu mendapat perhatian, di antaranya masih kekurangan guru kelas sebanyak 46 guru. Juga belum tersedianya tenaga administrasi bagi SD, terbatasnya tenaga administarsi SMP, SMK, dan SMA, serta terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana untuk pengembangan bakat siswa,” katanya. (H32, J21-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/28/229127/Warga-Pertanyakan-Pungutan-Masuk-Sekolah

28 Juni 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Besok, Satreskrim Periksa Sofan

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

  • Bupati Minta Korban Makelar Jabatan Dibina

KLATEN – Satuan Reserse Kriminal (Satreskirm) Polres Klaten berencana memanggil mantan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Klaten Drs Sofan, Jumat (28/6). Sofan akan dimintai keterangan tentang kasus makelar jabatan yang ramai di­beritakan media massa, akhir-akhir ini.

‘’Kami akan mengundang Pak Sofan un­tuk dimintai klarifikasi soal kasus ma­kelar jabatan di kalangan PNS Kabu­paten Klaten. Kami ingin tahu kejelasan ma­salah ini yang sebenarnya, rencana­nya Jumat (28/6) akan kami mintai kete­rangan,’’ kata Kasatreskrim Polres Kla­ten AKP Dhanu Pamungkas, Rabu (26/6).

Dhanu yang mewakili Kapolres Klaten AKBP Y Ragil Heru Susetyo menegaskan, pemeriksaan kepada Sofan merupakan kelanjutan dari pemeriksaan sejumlah saksi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, hingga kini, polisi belum mengambil kesimpulan tentang adanya tindak pidana dalam kasus tersebut. Saat ini, Satreskrim sudah meminta keterang­an dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten Ir Cahyo Dwi Setyanta MSi.

Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari tujuh orang saksi korban yang telah menyetorkan yang kepada Sofan dan Agus Ketoprak yang meng­aku orang dekat Bupati Sunarna. ‘’Memang tujuh saksi korban mengaku sudah menyetorkan uang antar Rp 7,5 juta sampai Rp 35 juta sebagai uang muka kepada Sofan dan Agus. Namun saat mereka diperiksa pekan lalu, uang tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Sofan dibuktikan dengan adanya surat pernyataan,’’ tegas Dhanu.

Tunggu BKD

Sementara itu, Bupati Sunarna telah meminta BKD untuk membina PNS yang menjadi korban penipuan berkedok jual beli jabatan. Orang nomor satu di Klaten yang namanya dicatut dalam kasus makelar jabatan itu, mengaku heran karena masih ada PNS yang mempercayai modus penipuan seperti itu.

‘’Mengapa masih ada PNS percaya pada oknum yang mengaku-ngaku sebagai orang dekat saya yang menjanjikan bisa naik jabatan. Mungkin karena saking pintarnya mereka merayu, atau bagai­mana,’’ kata Sunarna kepada wartawan selesai menghadiri Seminar Motivasi di GOR Gelarsena, Rabu (26/6).

BKD harus membina kalangan PNS yang menjadi korban makelar jabatan karena BKD mempunyai kewenangan untuk membina semua PNS di lingkungan Pemkab Klaten. Hal itu bertujuan agar ke depan tidak ada lagi PNS yang menjadi korban penipuan dengan modus jual beli jabatan.

‘’Proses mutasi pejabat dan promosi jabatan dilakukan dengan selektif sesuai kompetensi yang dimiliki masing-masing PNS. Jadi PNS yang menduduki jabatan tertentu dipilih berdasarkan kemampuannya, pengisian jabatan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang tepat,’’ tegas Sunarna.

Saat ditanya apa benar Agus Ketoprak adalah orang dekatnya, Bupati tak memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya mengatakan kalau sebagai bupati harus dekat dengan semua rakyat Klaten, termasuk para wartawan.(F5-50)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229061/Besok-Satreskrim-Periksa-Sofan

28 Juni 2013 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

14 Tersangka Segera Dilimpahkan

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

  • Pungutan Dana Blockgrant

PEMALANG – Sebanyak 14 tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor) pungutan dana blockgrant 2012 segera dilimpahkan oleh Kejari Pemalang ke Pengadilan Tipikior Semarang. Kajari Pemalang Bambang Supriyambodo SH melalui Kasi Pidsus Marvelous SH mengungkapkan, kini pihaknya sudah selesai memeriksa kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat tersebut. Mengenai lamanya penyidikan disebabkan jumlah tersangka cukup banyak dan membutuhkan ketelitian dalam pengumpulan barang bukti dan saksi. ‘’Kami tinggal menyiapkan pemeriksaan tahap kedua. Setelah itu kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor,’’ ujar Marvelous, kemarin.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap 14 tersangka dimulai pada akhir 2012. Keterangan mereka dicek silang satu dengan lainnya menyangkut pemungutan dana blockgrant yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 28 miliar untuk pembangunan dan rehab lokal kelas Sekolah Dasar (SD).

Dilimpahkan

Ketika ditanyakan kapan akan dilimpahkan, menurutnya, dalam tahun ini kasus tersebut akan dilimpahkan pengadilan untuk disidangkan. Pihaknya tidak menahan ke-14 tersangka yang saat kasus itu terjadi adalah kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK). Sedangkan kini ada yang sudah banyak yang dimutasi bertugas ke tempat lain.

Mengenai mutasi para tersangka ke tempat lain, hal itu tidak masalah. Karena masih ada kaitan hukumnya. Sedangkan mereka tidak ditahan karena tidak akan melarikan diri. Namun dalam pelimpahan kepada Pengadilan Tipikior di Semarang, pihak Kejari disamping menyerahkan berkas dan barang bukti juga menyerahkan ke-14 tersangka sekaligus.

Seperti pernah diberitakan harian ini, kasus itu terungkap ketika terjadi pemungutan dana blockgrant kepada tiap sekolah yang mendapatkannya. Jumlah pungutan masing-masing sekolah tidak sama, tergantung jumlah dana yang diterima. Jika jumlah bantuannya besar maka dana yang dipungut juga besar. (sf-48,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229053/14-Tersangka-Segera-Dilimpahkan

28 Juni 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Pakai Bermacam Perhiasan, Antre BLSM

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Juni 2013

PURWOKERTO – Sebanyak 1.269 warga penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang berasal dari Kecamatan Purwokerto Timur, kemarin mendatangi Kantor Pos Purwokerto. Dari sekian warga yang mengantre, ada salah satu penerima yang terlihat memakai perhiasan berupa gelang, kalung, serta cincin.

‘’Perhiasan ini tabungan untuk kebutuhan mendadak bila saya sakit atau ada keperluan lain,’’ tutur perempuan yang mengaku bernama Sulasih itu. Menurutnya, BLSM sebesar Rp 300.000 yang diterima akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sebab saat ini harga berbagai barang kebutuhan pokok, termasuk sayur-mayur sudah melambung tinggi.

‘’Untuk beli cabai mungkin, sebab sekarang harganya sudah mulai mahal,’’ kata dia. Seperti terlihat di lokasi, meski warga yang dijadwalkan menerima BLSM mencapai ribuan orang, suasana di Kantor Pos Purwokerto tampak tertib. Hal itu disebabkan pihak kantor pos menerapkan mekanisme pembagian dalam waktu berbeda antara satu kelurahan dengan kelurahan lain.

Meski pembagian terlihat tertib, namun sejumlah warga ikut mengeluhkan pembagian yang dinilai kurang tepat sasaran. Ketua RT 3 RW3 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Yatno, mengaku masih banyak warga tidak mampu di wilayahnya yang tak kebagian BLSM.

Menurutnya, pemberian BLSM juga tidak banyak membantu masyarakat miskin, ia justru berharap program lain seperti Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). ‘’Beras satu kilogram saat ini sudah lebih dari Rp 8.000, terus uang Rp 150.000 sebulan apa hanya untuk membeli beras saja? Sudah begitu pembagiannya banyak yang kurang tepat.’’

Seleksi Pemerintah Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banyumas, Gunawan, saat dikonfirmasi perihal adanya BLSM yang tak tepat sasaran mengatakan, BPS memang menyediakan data yang digunakan pemerintah sebagai dasar penentuan penerima. Namun demikian, tidak serta-merta data yang diserahkan BPS langsung digunakan untuk menentukan penerima. ‘’Pemerintah menyeleksi lagi data yang kami beri. Memang data yang kami serahkan tidak seluruhnya masyarakat miskin, ada juga yang berasal dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat golongan tersebut ikut dimasukkan, karena berpotensi menjadi masyarakat miskin,’’ jelasnya.

Hanya saja, ia juga mengaku heran saat ada masyarakat menengah ke bawah yang mendapat BLSM, sementara masih banyak masyarakat miskin yang ternyata justru tidak menerima. ‘’Saya sendiri bingung, padahal data yang kami serahkan itu dilengkapi foto kondisi rumah dari setiap rumah tangga sasaran (RTS) yang kami data. Seharusnya dengan melihat foto itu saja sudah jelas mana yang berhak menerima, mana yang tidak,’’ ungkapnya.( K17-17)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/28/229153/Pakai-Bermacam-Perhiasan-Antre-BLSM

28 Juni 2013 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Jangan Ada Kasus Mangkrak

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Juni 2013

TAJUK RENCANA

Ternyata, masih ada kasus-kasus korupsi yang mangkrak dan belum tertuntaskan. Menurut Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, masih ada 17 perkara yang dinilai mangkrak dengan kerugian negara lebih dari Rp 80 miliar. Dalam semangat memberantas korupsi sampai seakar-akarnya, tentu tidak ada istilah skala prioritas dalam penuntasan kasus-kasus korupsi.

Fakta itu terungkap dalam pertemuan antara Kejati Jateng dan KP2KKN. Ke-17 perkara itu bukan perkara baru, namun kasus lama yang penanganannya tidak terdengar kabarnya lagi. Ke-17 perkara tersebut dibedakan menjadi lima, yakni dugaan korupsi kepala daerah, korupsi APBD, korupsi buku ajar, korupsi dana bantuan sosial (bansos), serta korupsi dana pengadaan barang dan jasa. Kasus yang mangkrak berlawanan dengan semangat antikorupsi.

Dari pihak Kejati, diperoleh klarifikasi bahwa 15 dari 17 kasus itu masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan sementara dua kasus di-SP3. Penjelasan itu menyiratkan, penanganan kasus korupsi masih terus berjalan. Hanya saja, kesan yang muncul dalam persepsi di masyarakat, yang disuarakan oleh KP2KKN, adalah bahwa kasus itu mangkrak atau dikhawatirkan mangkrak. Kekhawatiran itu jangan sampai terjadi.

Kita sangat paham, pemberantasan korupsi yang sudah sedemikian mengakar dan menyebar ke seluruh sel-sel organisasi pemerintah membutuhkan usaha yang ekstra, bahkan sangat ekstra. Tali-temali perkara korupsi sedemikian luas, sangat rawan intervensi politik dan kekuasaan. Namun, satu hal yang akan selalu menjadi modal utama upaya pemberantasan korupsi adalah semangat dan kesadaran kolektif masyarakat yang antikorupsi.

Untuk menjaga semangat ini, pemerintah harus menunjukkan dengan bukti bahwa keseriusan penanganan kasus korupsi tidak pernah kendur atau mengalami jeda. Prinsip dalam hukum juga harus diterapkan dalam penanganan kasus korupsi, yakni penanganan yang cepat dan segera. Proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi tentu bisa sangat rumit, berbelit-belit, dan makan waktu. Kesannya kemudian, perkara itu mangkrak.

Proses yang makan waktu itu bisa membuat masyarakat melupakan suatu kasus. Ketika masyarakat lupa, tidak ada suatu “kekuatan pemaksa” terhadap otoritas untuk tetap konsisten menuntaskan perkara. Kekhawatiran itu perlu direspons dengan keterbukaan proses penanganan. Masyarakat berhak tahu dan well informed atas setiap tahap penanganan kasus sehingga tidak ada kata lelah untuk membongkar tindak korupsi.

(/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/28/229200/Jangan-Ada-Kasus-Mangkrak

28 Juni 2013 Posted by | ARTIKEL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Makelar Politik Masih Bergentayangan

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

TAJUK RENCANA

Penyesalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa mantan presidennya, Lutfhi Hasan Ishaaq, telah menjalin hubungan dengan Ahmad Fathanah dan Yudi Setia­wan yang disebut sebagai makelar mungkin sudah terlambat. Na­mun, penyesalan itu akan semakin tidak berarti bagi masyarakat apabila institusi politik dan institusi sosial tidak segera bangkit untuk memberantas “makelar politik” yang masih bergentayangan.

Ketiga orang itu disebut-sebut terkait dengan soal pengadaan uang Rp 2 triliun dari tiga kementerian untuk kepentingan Pemilu 2014. Kita tidak ingin terlalu jauh mengomentari persoalan yang membelit PKS karena masih ada proses persidangan untuk membuka dan mendudukkan fakta. Fathanah dan Yudi mungkin bisa disebut contoh terbaru tentang keberadaan “makelar politik” yang kenyataannya begitu berperan dalam sistem.

Mengapa harus muncul ma­kelar-makelar politik seperti itu? Praktik “politik permakelaran” tidak hanya terjadi pada dunia politik atau bisnis. Hampir semua ranah aktivitas transaksional di negeri ini membutuhkan jasa ma­kelar, sehingga bertebaranlah makelar bisnis, makelar jabatan, dan makelar-makelar lainnya. Jika dinamika manusia kita pahami sebagai siklus transaksional, boleh dibilang telah terjadi inflasi makelar.

Makelar politik yang bergentayangan mengakibatkan dialektika politik tidak berlangsung secara sehat karena sangat ditentukan oleh politik permakelaran. Ke­munculan makelar politik (power broker) sebetulnya merupakan hal alamiah sebagai akibat dari keterbatasan komunikasi lintasindividu atau lintas kelompok. Ilmu Politik memetakan aktivitas power broker sebagai bagian dari proses politik.
Dalam literatur studi politik, power broker didefinisikan sebagai seseorang yang dapat mempengaruhi orang-orang lain untuk memberikan dukungan atau suara pada seorang politikus dengan imbal balik manfaat politik atau finansial. Praktik itu tentu mengadopsi praktik broker dalam dunia bisnis. Dalam transaksi bisnis, keberadaan broker bisa menjadi perantara untuk menyeimbangkan pihak pembeli dan penjual.

Sudah barang tentu, broker merupakan kebutuhan khusus ketika keseimbangan transaksi tidak berjalan sempurna. Jika semua jenis transaksi harus me­lalui broker, berarti ada “kesalahan sempurna” dalam sistem transaksional yang kita bangun sehingga keberadaan broker justru negatif. Budaya kekerabatan dan mental korup yang selalu diwariskan ikut serta mendorong keberlanjutan politik permakelaran.

(/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229074/Makelar-Politik-Masih-Bergentayangan-

28 Juni 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Penimbun Solar Bersubsidi Jadi Tahanan Rumah

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Juni 2013

SEMARANG – Terdakwa Siti Wororini alias Pipit (47) untuk sementara bisa menghirup udara bebas. Pasalnya majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan permohonan terdakwa dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bulu Semarang menjadi tahanan rumah.

Wanita yang menjadi terdakwa atas perkara penimbunan puluhan ton solar bersubsidi ini hanya diwajibkan untuk melapor sepekan sekali, sebelum persidangan. ‘’Untuk alasannya, bukan kewenangan kami menjelaskan. Itu hak majelis hakim. Jaksa hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh majelis,’’ kata Andrianto salah satu jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Semarang, Kamis (27/6).

Pengalihan status tahanan Kepala Perwakilan PT Pontas Anugrah Khatulistiwa Wilayah Jawa Tengah dan DIY tersebut dilakukan setelah terdakwa mengajukan penangguhan pada 18 Juni lalu. Status tahanan rumah terdakwa berlaku selama 30 hari per 19 Juni, meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memperpanjangnya. Majelis hakim terdiri dari Hakmi Kisworo, Endang Sri Widayanti dan Rusmawati.

Warga Jalan Sawah Besar No 121 RT 3 RW 4, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari itu telah ditahan oleh penyidik sejak 17 April. Masa tahanannya diperpanjang lagi pada 7 Mei, kemudian dirinya menjadi tahanan JPU mulai 13 Juni. Sidang perdana kasus penimbunan solar bersubsidi ini telah digelar di PN Semarang, Rabu (26/6). Dalam dakwaannya, jaksa  menyebut PT Pontas Anugrah Khatulistiwa Wilayah Jawa Tengah dan DIY bergerak di bidang niaga bahan bakar minyak (BBM) dengan izin niaga terbatas. Selain membeli solar resmi dari Petronas dan Pertamina, ternyata terdakwa telah membeli solar bersubsidi dalam rentang waktu 14 Februari-16 April 2013.

Truk Modifikasi

Ada tiga kali transaksi pembelian solar bersubsidi yang menggunakan truk modifikasi. Yakni lima ton solar dari saksi Sugiarto dibeli dengan harga Rp 6.300/liter, lima ton solar dari saksi Budi dengan harga Rp 6.200/liter, dan empat ton solar dari saksi Abdul Wahid dengan harga Rp 5.900/liter. Saat dilakukan penindakan di tempat usahanya juga ditemukan truk Nopol H-1843-DA kapasitas 24 ton, didalamnya ditemukan 10,8 ton solar.
Truk tangki Nopol T-8287-M kapasitas 16 ton berisikan 3,7 ton solar dan truk tangki Nopol H-1937-CH kapasitas 5 ton solar berisi penuh. Ditambah truk bak terbuka Nopol H-1403-PG bermuatan 21 drum berisikan 4,4 ton solar. (H81,H74-90)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/28/229206/Penimbun-Solar-Bersubsidi-Jadi-Tahanan-Rumah

28 Juni 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Pejabat Tinggi Diduga Melindungi

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Juni 2013

  • Kasus Suap Perwira Polda
image

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menduga ada pejabat tinggi yang melindungi Wakil Direktur Sabhara Polda Jateng AKBP ES dan anggota Biro SDM Polda Metro Jaya Kompol JAP.

Lembaga itu juga  menyayangkan tindakan Mabes Polri yang begitu saja melepas dua perwira menengah (pamen) yang diduga akan melakukan suap untuk mendapatkan jabatan tertentu tersebut.
ES dan JAP dilepaskan oleh penyidik Bareskrim Polri, Sabtu (22/6).

Sebab, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan unsur tindak pidana. Mereka ditangkap, Jumat (21/6) pukul 14.00.
Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrahman mengungkapkan, dilepasnya dua pamen tersebut menunjukkan belum ada komitmen Polri untuk berubah ke arah yang lebih baik.

”Upaya bersih-bersih korps secara internal terkesan show saja, namun berakhir ‘86’,” ujar Hamidah.
Dia mengatakan, Kompolnas menduga ada pihak yang sengaja dilindungi oleh Polri dalam kasus tersebut. Padahal, banyak hal yang bisa diungkap dari kehadiran dua anggota tersebut di Mabes Polri, antara lain seputar  uang Rp 200 juta milik ES.  ”Dari mana, hendak ke mana, dan seterusnya.”

”Terhadap ES dan JAP, seharusnya ada rasa malu apalagi sebagi pejabat yang menjadi panutan anggota di bawahnya.” Dia mengatakan, Kompolnas berharap Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Metro Jaya melakukan pembinaan anggotanya sebagai implementasi slogan anti-KKN.

Sanksi

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Boy Rafli Amar mengungkapkan, penangkapan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Polri.
Meski demikian ES dan JAP telah dilepas karena tidak ditemukan bukti tindak pidana yang dilakukannya. ”Belum ditemukan bukti untuk menetapkan tersangka,” ujarnya.

Kendati demikian, Boy menyatakan pihaknya masih mendalami kejanggalan kedatangan ES dan JAP ke Mabes Polri di luar dinas dan membawa uang Rp 200 juta. Keduanya ditangkap penyidik Ditipikor Bareskrim karena gerak geriknya mencurigakan. Mereka ditangkap saat hendak masuk lift di lantai satu Gedung Utama Mabes Polri. Saat tas hitam yang dibawa ES diminta dibuka oleh penyidik diketahui berisi uang tunai pecahan Rp 100 ribu yang diikat dengan benang.

Penyidik mencurigai ES dan JAP karena keduanya bukan anggota yang bertugas di Mabes Polri dan kedatangannya tidak jelas. Namun, dari hasil penyelidikan sementara tidak diketahui motif atas kedatangan keduanya membawa uang tunai tersebut.
Terpisah, Kapolda Jateng Irjen Pol Dwi Priyatno menyatakan atas tindakan tersebut, AKBP ES akan diproses oleh Propam Polda. Dia akan dikenai sanksi disiplin atau penundaan kenaikan jabatan. ”Tentu kami akan beri sanksi disiplin,” katanya di Wonosobo, kemarin.

Dia menjelaskan, selama ini penanganan kasus ES di Mabes Polri. Polda, kata dia, hanya akan menindaklanjuti perintah dari Mabes. ES kini sudah kembali bekerja.
Dwi mengatakan, prinsipnya Polda siap menjalan perintah turunan dari Mabes dalam kasus tersebut.(K24, H67-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/28/229178/Pejabat-Tinggi-Diduga-Melindungi

28 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

DPRD Tersandera Kejati

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Juni 2013

  • Kasus Dana Bansos

SEMARANG – Kalangan DPRD Jawa Tengah merasa tersandera karena Kejaksaan Tinggi (Kejati) tak kunjung menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial.

Sebab, semakin lama penetapan tersangka maka makin buruk citra seluruh anggota Dewan. Untuk itu, Kejati Jateng didesak segera menetapkan tersangka siapa saja yang terlibat menggerogoti APBD 2011 tersebut. ”Kalau memang ada Dewan yang terlibat, segera umumkan. Kan tidak semua, masih banyak yang baik.

Kalau seperti ini, kami semua tersandera, semua Dewan tercitrakan buruk,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Prajoko Haryanto, kemarin. Terkait kasus ini, Prajoko juga akan mengusulkan agar Komisi A mengundang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Tidak hanya untuk menanyakan soal bansos, pihaknya juga ingin mendorong Kejati segera menyelesaikan 16 perkara korupsi lain yang disebut mangkrak oleh KP2KKN.

”Kasus-kasus lain itu juga katanya melibatkan anggota Dewan di daerah. Kami mendukung upaya KP2KKN dan berharap secepatnya segera diagendakan rapat kerja dengan Kajati,” tegasnya. Dibentuk Tim Penyelidikan bansos ini dimulai Kejati pada Juni 2012. Sebuah tim dibentuk untuk menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng yang menyatakan ada indikasi penyimpangan dalam bansos kemasyarakatan APBD 2011. Sebanyak Rp 26,89 miliar dana itu disalurkan tanpa disertai pertanggungjawaban memadai.

Selain tanpa laporan pertanggungjawaban (LPJ), alamat penerima bansos diketahui banyak yang diduga fiktif. Bahkan dari 208 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) yang mendapatkan dana banos, hanya 5 persen yang terdaftar di Badan Kesbangpolinmas Jateng.

Penelusuran Suara Merdeka, banyak penerima bansos yang menggunakan oknum Dewan, staf fraksi, dan PNS sebagai perantara. Sebagai imbalan, dana bansos akan dipotong setelah pencairan. Penyidikan kasus bansos dihentikan sementara ketika penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013. Menurut Kejati, penyidikan kasus yang dimungkinkan melibatkan peserta Pilgub harus dihentikan sementara untuk menghindari intervensi politik.

Hal ini memunculkan spekulasi salah seorang calon gubernur dan wakil gubernur Jateng terlibat. Dikonfirmasi perihal rencana Komisi A, pihak Kejati Jateng belum merespons. Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan, akan menanyakan dahulu pada Kajati. ”Akan saya sampaikan pimpinan dulu,” katanya melalui pesan singkat.(H68,H81,J17-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/28/229180/DPRD-Tersandera-Kejati

28 Juni 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: