KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Calon DPD Dicoret jika Beri Uang

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

SEMARANG – Dua puluh dua bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng dinyatakan memenuhi syarat sesuai surat KPU Jateng nomor 991/KU Prov-012/II/ VI/2013 tanggal 8 Juni lalu. Meskipun demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng dapat merekomendasikan sebaliknya apabila menemukan calon yang melanggar proses pe­ngumpulan dukungan.

Mereka yang diketahui me­maksa, menyuap, atau menjanjikan memberikan uang dan materi lain dapat dihukum penjara selama tiga tahun. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8/ 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Anggota Bawaslu Jateng Teguh Purnomo menyatakan, calon DPD yang melanggar ketentuan ini juga dapat dikenai denda Rp 36 juta. Karena itu, pihaknya berharap masyarakat Jateng turut mengawal pencalonan anggota DPD. Sebab, mereka nantinya menjadi pejabat negara dengan posisi strategis dalam mengawal kepentingan bangsa dan negara.

“Apabila ada masyarakat yang merasa nama dan tanda tangannya dicatut atau merasa pernah diberi uang, dapat melapor ke Bawaslu dan Panwaslu di 35 kabupaten/kota se-Jateng. Ini termasuk kejahatan sesuai pasal 297 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,” tegasnya.

Apabila menemukan pelanggaran, Bawaslu dapat mere­komendasikan calon DPD tidak memenuhi syarat walaupun KPU sudah menyatakan sebaliknya. Jika rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti KPU, maka itu juga bentuk kejahatan. (J17,­H68-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229095/Calon-DPD-Dicoret-jika-Beri-Uang-

27 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

RUU Ormas Tak Senapas dengan Demokrasi

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

JAKARTA – Kalangan pegiat demokrasi dan HAM Indonesia menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas tak senapas dengan demokrasi. Karenanya bila disahkan, akan menjadi titik balik demokrasi yang mulai tumbuh sejak reformasi.

Mereka berpendapat, DPR seharusnya bukan menunda tapi menolak RUU Ormas. ’’Karena RUU Ormas cenderung membatasi dan mempersulit kegiatan berserikat yang dilakukan masyarakat sipil, DPR harus menolak RUU Ormas,’’ kata Direktur Ek-sekutif Imparsial Poengky Indarti di Jakarta, Rabu kemarin.

Menurutnya, bila tujuan menerbitkan RUU Ormas untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang kerap dilakukan ormas tertentu, maka cukup dengan aturan yang ada dengan ketegasan aparat terhadap ormas yang bersangkutan.

Yang menarik, lanjutnya, dalam RUU Ormas tersebut, ketentuan yang mengarah untuk mencegah dan menindak ormas yang sering melakukan tindak kekerasan tidak tampak.  Justru yang nampak adalah tinggi­nya kendali negara yang terlalu jauh dalam kehidupan berserikat masyarakat.

Dikatakan, bila memang ingin mengawasi organisasi masyarakat sipil dan LSM, maka ada perangkat UU yang telah tersedia. Karena sudah ada KUH-Perdata, KUH-Pidana, UU Anti Pencucian Uang serta statuta SOP organisasi dan LSM itu sendiri.

Imparsial berharap Muhammadiyah, NU, KWI, PGI dan organisasi-organisasi yang keberadaannya terancam dengan RUU ini tetap konsisten pada posisi menolak. ’’Kami juga mendesak Komnas HAM untuk menyampaikan posisinya bahwa dalam RUU ini terdapat Pasal yang melanggar HAM,’’ tandas Poengky.

Ironis

Dihubungi tepisah, Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, kendali pemerintah terhadap ruang gerak masyarakat sipil dalam RUU Ormas akan dilakukan lewat politik pendaftaran dan pembekuan atau pembubaran. Apalagi di dalam RUU itu banyak pasal karet yang bakal menimbulkan persoalan di tataran implementasi.

’’Adalah hal yang ironis dalam suasana menuju kehidupan yang demokratis, maka pemerintah yang katanya dipilih secara demokratis, malah melahirkan aturan yang bertentangan dengan demokrasi dan kebebasan berserikat serta berpendapat,’’ ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya menolak RUU tersebut bukan karena tidak mau diatur. ’’Tapi kami minta pengaturannya harus mengacu kerangka hukum yang tepat yaitu diatur lewat UU Perkumpulan, UU Yayasan atau bahkan UU Koperasi,’’ tegas Araf.

Sementara itu, menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, masalah teknis sosialisasi RUU Ormas bukan merupakan soal utama ditolaknya RUU tersebut. Upaya negara menjamah ke wilayah paling privat kebebasan berserikat, berorganisasi dan berkumpul adalah pokok soal mengapa RUU tersebut dihardik publik.

’’Sosialisasi bukan soal utamanya. Oleh karenanya RUU ini mesti dilengserkan dari agenda legislasi kita dan menggantinya dengan merevisi segera UU Yayasan dan membentuk UU Perkumpulan untuk mengelola secara administratif badan hukum orga­nisasi-organisasi masyarakat,’’ kata Hen­dardi.  (F4-25,80).

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229103/RUU-Ormas-Tak-Senapas-dengan-Demokrasi

27 Juni 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

17 Perkara Korupsi Mangkrak, Kejati Didesak Bertindak

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

SEMARANG – Komite Pe­nye­lidikan dan Pemberantasan Ko­rupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendesak Kejaksaan Tinggi Jateng segera menuntaskan sejumlah perkara ko­rupsi di berbagai kabupa­ten/ko­ta. Ada 17 perkara yang dinilai mang­krak dengan kerugian ne­gara lebih dari Rp 80 miliar.

Hal itu diungkapkan sejumlah aktivis KP2KKN dalam au­diensi dengan Kejati Jateng, Ra­bu (26/6). Mereka yang hadir di an­taranya Koor­dinator KP2KKN Oly Viana Agustine dan Sekretaris Eko Har­yanto. Mereka diterima Wakil Ke­pala Kejati Isno Ihsan, Asisten Tin­dak Pidana Khusus (Aspidsus) Wil­helmus Lingitu­bun,  dan Kasi Pe­nerangan dan Hu­kum Eko Su­warni.

Eko Haryanto mengatakan, 17 perkara tersebut sebenarnya bukan perkara baru, melainkan ka­sus lama yang kabar pena­nganan­nya tidak kunjung terdengar. Ke-17 perkara tersebut dibe­da­kan menjadi lima, yakni du­gaan ko­rup­si kepala daerah, ko­rupsi APBD, korupsi buku ajar, ko­rupsi dana bantuan sosial (ban­sos), serta korupsi dana pengadaan barang dan jasa.

”Khusus dugaan korupsi ke­pa­la daerah, kami meminta ja­ngan sampai di-SP3 (dihentikan dengan Surat Perintah Penghen­tian Penyidikan-Red). Selain nominalnya besar, juga menjadi perhatian masyarakat,” ujarnya.

Kasus Bansos

Ada lima perkara dugaan ko­rupsi yang melibatkan kepala daerah. Tiga di antaranya terjadi di ka­bupaten yang kepala daerahnya masih aktif.

Ketiganya adalah ka­sus du­gaan korupsi pro­yek pembangunan perumahan bersubsidi Gri­ya Lawu Asri (GLA) senilai Rp 15 miliar, du­gaan korupsi Proyek Pemba­ngunan Pasar Kli­won Temang­gung Tahun 2002-2003 senilai Rp 2,5 miliar, dan dugaan korupsi pinjaman dana kas daerah APBD Kab Sragen 2003-2010 yang menyebabkan kerugian negara Rp 11,2 miliar.

KP2KKN juga menanyakan kelanjutan perkara dugaan ko­rupsi Bansos di Pemprov Jateng 2011 de­ngan kerugian  Rp 26 miliar.

”Per­kara ini dihentikan se­lama pilgub. Sekarang pilgub su­dah selesai. Kami minta se­gera ditindaklanjuti dengan pe­manggilan gu­ber­nur selaku pe­nanda tangan, ke­mudian segera tetapkan tersangka,” imbuh Eko.

Menurut Aspidsus Kejati Wil­helmus Lingitubun, 15 dari 17 ka­sus itu masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dua lainnya di-SP3, yakni du­gaan korupsi dana tali asih anggota DPRD 2004 Wonogiri senilai Rp1,8 miliar dan dugaan korupsi APBD 2004 Ke­bumen pada pos tunjangan Dewan senilai Rp 1,3 miliar yang melibatkan tiga pimpinan DPRD Kebumen periode 1999-2004. SP3 dikeluarkan pada 21 Mei lalu.

”Kasus Bansos akan disupervisi di tingkat Kejari. Kelan­jut­annya ditunggu saja. Soal dugaan korupsi GLA Ka­rang­anyar, data masih dikumpulkan,” kata Wilhelmus. (H81-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229110/17-Perkara-Korupsi-Mangkrak-Kejati-Didesak-Bertindak-

27 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Siswadi Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

  • Korupsi Dana PT RBSJ
image

SEMARANG – Setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak tiga bulan lalu, mantan direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RSBJ) Siswadi akhirnya ditahan penyidik Kejati Jateng, Rabu (26/6).

Dia diduga kuat terlibat korupsi dana pengelolaan PT RBSJ senilai belasan miliar rupiah.

Sebelum ditahan, Siswadi menjalani pemeriksaan selama 5,5 jam di kantor Kejati. Dia di­bawa ke Lembaga Pemasya­ra­katan Kedungpane Semarang, se­kitar pukul 17.15. Begitu ke­luar dari lift menuju lobi kantor Ke­jati di Jalan Pahlawan Sema­rang, Siswadi hanya tersenyum saat ditanya wartawan. Ia terus diam, lalu masuk ke mobil ta­han­an.

Kejati menahan Siswadi untuk mempermudah pemeriksaan serta mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

”Dia akan ditahan selama 20 hari. Jika dibutuhkan, bisa di­perpanjang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jateng Eko Suwarni.

Tersangka lain dalam kasus itu adalah Imam Sudjono, direktur PT Sabda Amartha Bumi (SAB). Kejati telah menyita aset ke­duanya, yakni enam bidang ta­nah beserta sertifikat senilai Rp 15 miliar milik Siswadi dan 51 bidang tanah senilai Rp 25 miliar milik Imam.

Kerugian Negara

Puluhan bidang tanah milik Imam itu tersebar di Kabupaten Rembang, Tuban, Karanganyar, dan Kudus. Penyitaan dilakukan lantaran tanah-tanah itu di­te­ngarai dibeli dengan uang ha­sil korupsi.

Namun, jumlah ke­rugian negara akibat dugaan ko­rup­si itu belum bisa dipastikan. Penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara oleh Ba­dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwa­kil­an Jateng.

”Kami akan terus kembang­kan kasus ini. Bisa saja akan ada tersangka baru,” lanjut Eko.

PT RBSJ merupakan holding company milik Pemerintah Ka­bu­paten Rembang yang me­nge­lola beberapa unit usaha, di anta­ra­nya industri, peternakan, per­kebunan, perikanan, dan pari­wisata. Di unit usaha perkebunan, PT RBSJ bekerja sama de­ngan PT SAB mengelola le­bih dari 850 hektare lahan tebu.

Diduga, pengelolaan lahan tebu itu mandek di tengah jalan. Se­mula, hasil panen tebu dari la­han tersebut akan digunakan se­bagai bahan baku pada Pabrik Gula Mini bentukan PT RBSJ. Selain itu juga disetor ke pabrik-pabrik gula di Pati dan Kudus.

Hingga 2011 Pabrik Gula Mini yang didanai dengan pe­nyer­taan modal dari APBD Rem­bang itu tak kunjung ber­ope­­rasi.

Akhir 2010 di­duga sudah ti­dak ada tebu dari la­han tersebut yang disetorkan ke pabrik gula di Pati dan Ku­dus.

Kejati telah memeriksa be­lasan saksi termasuk Bupati Rem­­bang Mochamad Salim dan beberapa bekas pejabat ka­bu­paten itu, di antaranya mantan ka­bag perekonomian dan man­tan kabag keuangan. (H81-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229111/Siswadi-Ditahan-

27 Juni 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Tersandung Korupsi, Parpol Dibubarkan

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

JAKARTA – Terlibatnya petinggi partai politik (parpol) dalam kasus korupsi serta kuatnya sinyalemen parpol mengumpulkan sebanyak-ba­nyaknya dana kampanye dengan cara koruptif, memunculkan wacana agar penyederhanaan (pembubaran) parpol harus dilakukan berdasarkan faktor korupsi.

”Jadi, penyederhanaan partai politik ke depan bukan lagi menekankan pada soal kemampuan parpol membentuk kepengurusan di banyak daerah dan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold), tetapi akan lebih ditentukan oleh seberapa bersih parpol dari praktik korupsi.

Jika kader melakukan korupsi, maka parpolnya harus dibu­bar­kan. Kira-kira begitu rumusan­nya,” kata Koor­dinator Sinergi Ma­syarakat untuk Demokrasi In­do­nesia (Sigma) Said Salahuddin menjawab Suara Merdeka, ke­marin.

Bidikan itu mengarah pada PKS. Se­karang ini partai dakwah itu dirundung masalah, terutama pada tingkat elitenya.

Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terlibat dugaan ka­sus suap impor daging sapi. Pre­siden Anis Matta pun disebut-sebut terima Rp 1,9 miliar. Da­lam dakwaan yang dibacakan jak­sa KPK, Anis diduga menerima uang yang diberikan oleh Fatha­nah berdasarkan perintah Luthfi. Uang Rp 1,9 miliar di­serahkan kepada Anis melalui Yuddy Setiawan.

Dari Yuddy pulalah, PKS be­rencana mengumpulkan dana un­tuk pemilu yang diambilkan dari tiga kementerian Rp 2 triliun. Masing-masing dari Kemen­terian Pertanian ditarget kum­pul­kan Rp 1 triliun, dan Kemen­terian Komunikasi dan Infor­matika serta Kementerian Sosial masing-masing ditarget Rp 500 miliar.

Asal dana itu kuat dugaan dari hasil korupsi. Mengingat tiga menteri yang duduk ke­menterian itu berasal dari kader PKS. Bila terbukti, tentunya PKS harus siap terima sanksi.

Menurut Said, ada tiga ting­katan sanksi yang bisa diberikan ke­pada parpol dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Se­makin tinggi jabatan dan posisi yang  diemban oleh anggota parpol yang melakukan korupsi, ma­ka sanksi yang diberikan ha­rus semakin berat.

Apabila korupsi dilakukan oleh anggota parpol yang menjabat sebagai kepala daerah, ang­gota DPRD, direksi dan komisaris BUMD, serta oleh pengurus yang menjabat sebagai Ketua, Sekreta­ris, dan Bendahara parpol tingkat pro­­vinsi dan kabupaten/ kota, mi­sal­nya, maka dikenakan sanksi pembekuan kepengurusan parpol se­­la­ma 5 tahun di daerah bersang­kutan.

”Apabila korupsi dilakukan oleh anggota parpol yang menjabat sebagai anggota DPR, ang­gota DPD, Menteri, direksi dan ko­misaris BUMN, serta oleh pengurus parpol tingkat pusat, ma­ka wajar jika dikenakan sanksi larangan kepada parpol ber­sangkutan untuk menjadi pe­serta Pemilu berikutnya,” papar dia.

Menteri Dalam Negeri Ga­ma­wan Fauzi tidak mau ge­gabah menyikapi wacana pembubaran PKS. Wacana tersebut muncul terkait keterangan dalam persi­da­ngan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), di­mana PKS disebut-sebut menerima uang dari hasil korupsi untuk kegiatan partai. ”Sebelum pengadilan dapat membuktikan melalui keputusan yang berke­kuatan hukum tetap, maka pe­merintah tidak akan memprosesnya,”katanya di gedung DPR.

Keputusan Pengadilan

Menurutnya, sejauh ini belum ada partai yang terbukti korupsi. Mendagri masih akan menunggu hasil keputusan pengadilan.

”Pemerintah hanya akan bertindak dengan mekanisme dan prosedur, sesuai dengan ke­tentuan perundangan yang ber­laku. Pokoknya saya taat hukum. Apa pun itu, tentu harus me­nung­gu putusan pengadilan dan tidak usah berandai-an­dai,” ujarnya.

Direktur Nasional Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai, mendesak adanya sanksi pembubaran ke­pada parpol jika kader-kadernya terlibat korupsi. ”Karena hal ini penting agar parpol tidak terus-menerus menjadi mesin yang memproduksi koruptor,” kata Ray menjawab Suara Merdeka, kemarin. Oleh karena itu, lanjut Ray, kedepan perlu diatur me­ngenai ketentuan sanksi pembubaran parpol apabila kadernya atau parpol menerima dana haram tersebut.

Menurutnya, ketentuan tersebut bisa dimasukkan dalam revisi UU Partai Politik. Dengan ketentuan itu, lanjut Ray, akan mendorong kontrol internal di elite parpol.

Sementara itu menurut M Afi­fuddin , Koordinator Nasio­nal Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), di dalam UU Pe­milu tidak ada aturan yang me­nya­takan Parpol yg korup ke­mu­di­an langsung dibu­bar­kan. Dia me­ngajak masya­rakat meng­hu­kum parpol-parpol munafik dengan ti­dak memilih mereka pada Pemilu 2014 . (H28,J22,F4-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229113/Tersandung-Korupsi-Parpol-Dibubarkan

27 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Hibah Rp 165 M Tak Jelas

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

  • Hasil Pemeriksaan BPK

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak penerima dana hibah APBD Jateng 2012 yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj). Jumlahnya sangat besar, Rp 165 miliar lebih.

Penanggung Jawab Pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Jateng Hadiya­ti Munawaroh mengemukakan, da­lam laporan hasil pemeriksaannya, jumlah dana hibah 2012 sebanyak Rp 3,12 triliun.

Sebanyak Rp 2,66 triliun di an­taranya adalah hibah dana bantuan ope­rasional sekolah (BOS). Si­sa­nya, Rp 458,7 miliar dibagikan un­tuk enam kategori, yakni hibah untuk ba­dan, lembaga, dan organisasi swasta hibah untuk kelompok dan anggota masyarakat; hibah untuk sarana peribadatan; hibah pendi­dikan; hibah kelompok tani; serta hibah pemberdayaan masyarakat. Pada enam kategori inilah yang bermasalah.

Pada awal pemeriksaan, ditemukan Rp 352,8 miliar yang be­lum dapat dipertanggungja­wab­kan. Pemerintah Provinsi Ja­teng kemudian mengklarifikasi sampai 16 Mei 2013 telah diterima se­banyak 245 berkas LPj. Dari total dana hibah Rp 458,7 miliar, baru sebanyak Rp 293 miliar yang sudah dilengkapi pertanggungjawaban. ”Baru sampai di situ saja, selanjutnya kami belum mendapat susulan LPj lagi. Padahal jumlah yang belum ada laporannya masih besar Rp 165 miliar lebih,” kata Hadiyati, Rabu (26/6).

Hibah yang telah ada LPJ pun dinilai kurang memadai. Seba­gian besar laporan hanya berupa re­sume materi kegiatan, nama peserta, dan keterangan waktu serta tempat kejadian. Laporan semestinya dilengkapi dengan presensi peserta, kwitansi pembelian barang dan jasa, serta foto-foto kegiatan.

Ia melanjutkan, pihaknya telah merekomendasikan gubernur untuk menginstruksikan pada SKPD atau biro pengampu belanja hibah agar meminta LPj pada penerima. ”Penerima yang tidak tertib LPj harus dipertimbangkan untuk tidak diberi dana hibah lagi.”

Anggota DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, sepenge­ta­­­huannya Pemprov sudah me­nyurati para penerima hibah untuk mengirimkan LPj. Dewan juga membantu menyampaikan pa­da penerima hibah yang difa­silitasi DPRD melalui usulan pascareses.

Belum semuanya LPj masuk ke Pemprov, menurut Hadi, ada beberapa alasan. Yakni kendala jarak karena masyarakat penerima harus mengirimkan sendiri ke provinsi. Sebagian sudah ber­usaha mengatasi dengan mengirim laporannya lewat pos, na­mun ternyata tetap tercatat be­lum mengirim. ”Sepertinya ada kendala di administrasi,” katanya.

Politikus PKS itu meminta penerima hibah yang belum menyampaikan LPj tidak buru-buru disebut fiktif. Sebab untuk bisa mencairkan dana hibah harus melewati tiga lapis verifikasi. Yakni verifikasi oleh kepala desa dan camat, dilanjutkan veri­fi­­kasi oleh biro sosial, dan saat pen­cairan juga pihak penerima harus datang sendiri ke Semarang.

”Meski secara aturan tidak ada sanksi, namun dari aspek kepantasan memang harusnya yang tidak tertib LPJ disangsi dengan tidak diberi hibah lagi. Selain itu juga aspek keadilan karena masih banyak masya­rakat lain yg belum menerima,” jelasnya.

Jika dana bantuan sosial di­berikan pada kelompok masya­rakat dalam nilai kecil antara lima hingga 10 juta, dana hibah yang jumlahnya bisa mencapai pu­luhan miliaran rupiah itu dibe­rikan pada instansi mitra pemerintah dan stakeholders.

Kontroversi

Dana hibah sempat menjadi kontroversi karena jumlahnya yang njomplang. Misalnya, hibah KNPI Rp 11,2 miliar dan Pra­muka Rp 3,5 miliar, tapi Legiun Veteran Republik Indo­nesia cuma dapat Rp 80 juta, Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Rp 47,5 juta dan Wayang Orang Panggung Rp 20 juta.

Yayasan Sam Poo Kong yang dapat Rp 10 miliar juga dipertan­yakan, karena pada saat yang sa­ma Masjid Agung Jawa Te­ngah hanya kecipratan Rp 1 miliar.

Terkait dana hibah ini, Pelak­sana Tugas Sekretaris Dae­rah Pro­vinsi Jateng Sri Puryono belum berhasil dikonfirmasi. Ketika dihu­bungi melalui telepon me­nun­jukkan nada aktif namun tidak diangkat.

Berdasarkan catatan BPK, mekanisme hibah di Pemprov Jateng melibatkan biro di lingkungan Sekretariat Daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Yakni Biro Bina Sosial mengampu hibah kelompok dan anggota masyarakat, Biro Bina Mental mengampu hibah sarana peribadatan, Biro Bina Pro­duksi mengampu hibah ke­lompok tani, Dinas Pendidikan mengampu hibah BOS dan hibah pendidikan, serta Badan Pem­berdayaan Masyarakat Desa mengampu hibah pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme permohonan hi­bah diatur dalam Peraturan Gubernur Jateng No 70/2011 tentang Pedo­man Pelaksanaan APBD 2012. Yakni  diawali de­ngan pengiriman proposal kepada gubernur. Setelah mendapat persetujuan, biro dan SKPD terkait memberitahukan pada pemohon untuk melengkapi persyaratan pencairan dana.

Setelah syarat-syarat diteliti dan lengkap, baru Biro Ke­uangan bisa men­transfer dana hibah ke rekening bank para pemohon. Setelah dana digunakan, penerima hibah wajib mengirimkan LPj. Meka­nisme ini menurut BPK terdapat kekurangan, yakni tidak adanya monitoring dan evaluasi atas pembe­rian hibah. ”SKPD dan biro ter­kait juga seharusnya memantau pe­nyelesaian kegiatan yang ber­sumber dari hibah kemudian me­minta LPJ,” tegas Hadi­yati.(H68,J17-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229117/Dana-Hibah-Rp-165-M-Tak-Jelas

27 Juni 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KINERJA JAKSA: KP2KKN Desak Kejati Jateng Tuntaskan 17 Kasus Korupsi

SUARA KARYA ONLINE – Kamis, 27 Juni 2013

SEMARANG (Suara Karya): Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengungkapkan, sedikitnya 17 kasus dugaan korupsi masih mandek di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Untuk itu, KP2KKN mendesak Kejati agar segera menuntaskan kasus-kasus korupsi tersebut.

Ke-17 kasus korupsi yang ditengarai mandek itu terbagi dalam beberapa klasifikasi, seperti korupsi kepala daerah, korupsi APBD, korupsi buku ajar, korupsi bantuan sosial (bansos), serta korupsi pengadaan barang dan jasa.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jawa Tengah, Eko Haryanto, pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak Kejati Jawa Tengah, Rabu (26/6). Dalam audiensi yang ditemui Wakajati Jawa Tengah, Isno Irsan, KP2KKN mempertanyakan nasib sedikitnya 17 kasus korupsi yang hingga kini belum nampak progresnya, meski laporannya sudah sekian lama masuk dan diantaranya telah ditangani.

Pada kasus dugaan korupsi kepala daerah, KP2KKN menyoal sejumlah kasus, seperti dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp 15 miliar yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar, Rina Iriani.

Dalam jawaban tertulis Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Arnold BM Angkouw, disebutkan tidak akan mengeluarkan SP3, mengingat saat ini kasusnya masih dalam tahap pengumpulan data.

“Kejati Jawa Tengah juga perlu menggelar ekspose kembali di Kejagung untuk mendalami kasus tersebut,” ujar Eko Haryanto.

Untuk klasifikasi dugaan korupsi APBD, lanjutnya, KP2KKN juga mempertanyakan progres sejumlah kasus. Antara lain, kasus dugaan korupsi Dana Tali Asih DPRD Kabupaten Wonogiri TA 2004 untuk tersangka Soefi Hartoyo cs. Selain itu, juga kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kabupaten Kebumen pada pos tunjangan dewan senilai Rp 1,3 miliar yang diduga melibatkan tiga pimpinan DPRD Kebumen periode 1999 – 2004.

Serta Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kabupaten Semarang senilai Rp 2,897 mililar yang diduga melibatkan dua unsur pimpinan DPRD periode 1999 – 2004, yaitu Zainal Arifin dan Soma Irianto. Untuk kasus buku ajar, antara lain mencakup pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA TA 2004/2005 Kabupaten Wonosobo senilai Rp 7,3 miliar atas tersangka Idham Cholied cs. (Pudyo Saptono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329421

27 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

JAWABAN KEJATI ATAS AUDIENSI DENGAN KP2KKN 26 JUNI 2013

JAWABAN KEJATI ATAS AUDIENSI DENGAN KP2KKN 26 JUNI 2013

   KORUPSI KEPALA DAERAH  

 

1 Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.15M yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani – (Kejati).Jawaban Kejati :

Kasus Rina tidak akan di SP3-kan, saat ini masih dalam proses pengumpulan data. Kejati perlu melakukan ekspose kembali di Kejagung untuk mendalami kasus tersebut, walaupun Kejati sudah melakukan ekspose di Gedung Bundar (Kejagung).

2 Kasus dugaan korupsi penyimpangan Proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung Tahun 2002 – 2003 senilai Rp.2,5M yang diduga melibatkan Wakil Bupati Temanggung Budiarto – (Kejati).Jawaban Kejati :

Memang dalam surat dakwaan tim Kejari Temanggung dalam kasus ini yang sudah disidangkan di PN Temanggung menyebut-nyebut keterlibatan dari Wakil Bupati Temanggung tersebut. Saat ini kasus tersebut masih dalam supervisi dari Kejati dan saat ini kasus tersebut masih dalam kajian, dengan menggali data.

3 Kasus dugaan korupsi pinjaman dana kas daerah APBD Kab  Sragen 2003-2010 yang menyebabkan kerugian keuangan negara Rp11,2M. Diduga melibatkan Bupati aktif Agus Faturrahman (Kejati).Jawaban Kejati :

Kejati masih menunggu hasil proses persidangan tentang keterlibatan Bupati Sragen dalam kasus tersebut, dimana saat ini PN Tipikor Semarang lagi menyidangkan 2 orang tersangka dalam kasus tersebut.

   KORUPSI APBD

 

4 Kasus dugaan korupsi Dana Tali Asih DPRD TA 2004 untuk tersangka Soefi Hartoyo dkk. Kab. Wonogiri senilai Rp.1,8M – (Kejari Wonogiri).Jawaban Kejati :

Kasus tersebut sudah di SP3, dengan argumen/alasan kerugian keuangan negara telah di kembalikan dan sebagian tersangkanya sudah meninggal dunia.

5 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Kebumen pada pos tunjangan dewan senilai Rp.1,3M yang diduga melibatkan tiga pimpinan DPRD Kebumen periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Budi Utomo (ketua) serta wakil ketua Yusuf Cahyono dan Cholily Ibhar. – (Kejati).Jawaban Kejati :

Kasus tersebut sudah di SP3 oleh Kejati pada tahun 2012, dengan argumen/alasan kerugian keuangan negara telah di kembalikan sebelum proses penyidikan dan sebagian tersangkanya sudah meninggal dunia. Disamping itu dengan mengacu pada PP 10, dan petunjuk dari Kejaksaan Agung dengan pertimbangan keuangan negara sudah dikembalikan.

6 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Semarang senilai Rp.2,897M yang diduga melibatkan 2 pimpinan DPRD periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Zainal Arifin dan Soma Irianto (kedua-duanya Wakil Ketua DPRD Kab. Semarang) – (Kejati).Jawaban Kejati :

Kejari Ambarawa akan di supervisi oleh Kejati untuk ditanyakan perkembangan kasus ini 

   KORUPSI BUKU AJAR

 

7 Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA TA 2004/2005 Kab. Wonosobo senilai Rp.7,3M, untuk tersangka Idham Cholied dkk. – (Kejari Wonosobo).Jawaban Kejati :

Kasus Buku Ajar Kab. Wonosobo. Kejati akan menanyakan terhadap Kejari terkait masih lambatnya penanganan kasus tersebut. Namun kasus tersebut masih bergulir. Dalam hal ini Kejati akan digelar perkara bersama Kejari.

Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI pada Dinas Pendidikan Kab. Pemalang senilai Rp.11,302M, khusus untuk tersangka Agus Sukisno dan  Yohanes Soenaryo yang sampai saat ini belum disidangkan di pengadilan tipikor – (Kejari Pemalang) ; serta dugaan keterlibatan HM Machroes – mantan Bupati Pemalang dalam kasus buku ajar tersebut yang ditangani oleh pihak Kejati Jawa Tengah.Jawaban Kejati :

Kasus Buku Ajar Kab. Pemalang. Kejati akan menanyakan terhadap Kejari terkait permasalahan kasus tersebut. Kejati akan memanggil Kejari sana untuk melakukan gelar perkara di Kejati dan akan melakukan supervisi dalam kasus ini.

 KORUPSI BANSOS

 

9 Kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp.95Jt yang diduga melibatkan tersangka Johan Firdaus (mantan anggota DPRD Jateng) – (Kejari Slawi).Jawaban Kejati :

Kasus tersebut sudah di SP3 (Kejati akan di cek kembali dalam kasus tersebut)

10 Kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp. 252Jt untuk desa tertinggal di Kabupaten Kebumen yang diduga melibatkan tersangka Taraf Kurniawan (mantan Anggota DPRD Prov Jateng periode 2004 -2009) – (Kejari Kebumen).Jawaban Kejati :

Kasus ini sudah ada hasil audit BPKP dan tidak lama lagi kasus ini akan dilimpahkan ke PN Tipikor Semarang.

11  Kasus dugaan korupsi dan Bansos Pemprov Jateng TA 2011 senilai Rp.26M yang hingga saat ini belum juga ditetapkan siapa tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tersebut – (Kejati).Jawaban Kejati :

Kasus tersebut masuk penyidikan tahun 2012, Pihak kejaksaan dengan tim masih menghimpun beberapa bukti dengan di Kejari beberapa daerah

 KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA dan kasus lainnya

 

12 Kasus dugaan korupsi “Mark Up” pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora senilai Rp.1,3M yang bersumber dari dana DIPA APBN TA 2009 2010, yang diduga melibatkan tersangka mantan Hakim PA Blora (panitia pengadaan tanah) – (Kejari Blora)Jawaban Kejati :

Kejati masih menunggu ijin dari Mahkamah Agung untuk memeriksa Hakim Pengadilan Agama Blora.

13 Dugaan kasus korupsi take over (pengambilaihan) pembangunan Pasar Sampang yang merugikan negara Rp 7.5 milyar. Dengan tersangka mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro dan bersama dua tersangka lain yaitu mantan Sekda dan mantan Kepala Dipenda berinisial F dan S – (Kejari Cilacap).Jawaban Kejati :

Kejati menunggu hasil audit dari tim audit teknis dari Polines yang bekerjasama dengan persetujuan BPKP.

14 Dugaan korupsi proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang bersumber dari APBD Kota Semarang TA 2011 senilai Rp.3,1M, yang diduga melibatkan tersangka Lilik Purno Putranto (mantan Kepala Bidang Pajak DPKAD Semarang) dan VW (Direktur Utama PT AIS – Jakarta) – (Kejati).Jawaban Kejati :

Masih menunggu hasil audit dari BPK Jawa Tengah dalam menghitung kerugian keuangan negara, Berkas sudah selesai tinggal di sidangkan di PN Tipikor Semarang dan sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

15 Dugaan korupsi/ kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2009 senilai Rp.5,6M – Kejari Karanganyar, Jawaban Kejati :

Akan dilakukan gelar perkara oleh Kejati dan melakukan supervisi terhadap Kejari Karang Anyar dalam penanganan kasus korupsi ini.

16 Dugaan korupsi proyek pengadaan alat peraga pendidikan (buku Mulok) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK 2010) Kejati dan bereapa Kejari didaerah : Jawaban Kejati :

Rembang, Purbalingga, Banjarnegara (sudah disidangkan di PN Tipikor Semarang), untuk yang di Batang, Brebes, Blora, Demak, Mungkid, Kebumen (Kejati telah menetapkan para PPK dan para penjedia barang dimasing-masing kabupaten tersebut sebagai tersangka dalam kasus DAK 2010 tersebut). Sedangkan untuk yang di Kab. Temanggung dan Kab. Pekalongan pihak Kejati akan melakukan supervisi terhadap kinerja kejari yang dimaksud.

17  Dugaan korupsi pengelolaan dana Perusda – PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Holding Company) atau lebih dikenal dengan nama kasus pengelolaan dana agrobisnis PT RSBJ untuk pengadaan lahan tebuJawaban Kejati :

Kejati sudah menetapkan Siswadi dan Imam Sudjono sebagai tersangka dalam kasus ini dan sudah melakukan penyitaan dan akan terus melakukan penyitaan atas aset-aset PT RBSJ dan aliran dana terkait kasus tersebut. Pada kasus ini Kejati akan lebih memperhatikan mulai dari penyertaan modal dan akan membidik aktor intelektualnya. Kejati menegaskan kepada KP2KKN dalam kasus ini pihaknya akan menyandingkan UU Tipikor dengan UU TPPU dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang sangat besar pada kasus RSBJ tersebut

 

Database KP2KKN Jawa Tengah 26 Juni 2013 – Kasus korupsi yang mangkrak penanganannya di Kejaksaan

27 Juni 2013 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

DAFTAR KASUS MACET KEJAKSAAN (KEJATI)

DAFTAR KASUS MACET KEJAKSAAN (KEJATI)

 

   KORUPSI KEPALA DAERAH  

 

1 Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.15M yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani – (Kejati). 
2 Kasus dugaan korupsi penyimpangan Proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung Tahun 2002 – 2003 senilai Rp.2,5M yang diduga melibatkan Wakil Bupati Temanggung Budiarto – (Kejati). 
3 Kasus dugaan korupsi pinjaman dana kas daerah APBD Kab  Sragen 2003-2010 yang menyebabkan kerugian keuangan negara Rp11,2M. Diduga melibatkan Bupati aktif Agus Faturrahman (Kejati).  
   KORUPSI APBD

 

4 Kasus dugaan korupsi Dana Tali Asih DPRD TA 2004 untuk tersangka Soefi Hartoyo dkk. Kab. Wonogiri senilai Rp.1,8M – (Kejari Wonogiri). 
5 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Kebumen pada pos tunjangan dewan senilai Rp.1,3M yang diduga melibatkan tiga pimpinan DPRD Kebumen periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Budi Utomo (ketua) serta wakil ketua Yusuf Cahyono dan Cholily Ibhar. – (Kejati). 
6 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Semarang senilai Rp.2,897M yang diduga melibatkan 2 pimpinan DPRD periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Zainal Arifin dan Soma Irianto (kedua-duanya Wakil Ketua DPRD Kab. Semarang) – (Kejati).   
   KORUPSI BUKU AJAR

 

7 Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA TA 2004/2005 Kab. Wonosobo senilai Rp.7,3M, untuk tersangka Idham Cholied dkk. – (Kejari Wonosobo). 
Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI pada Dinas Pendidikan Kab. Pemalang senilai Rp.11,302M, khusus untuk tersangka Agus Sukisno dan  Yohanes Soenaryo yang sampai saat ini belum disidangkan di pengadilan tipikor – (Kejari Pemalang) ; serta dugaan keterlibatan HM Machroes – mantan Bupati Pemalang dalam kasus buku ajar tersebut yang ditangani oleh pihak Kejati Jawa Tengah. 
 KORUPSI BANSOS

 

9 Kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp.95Jt yang diduga melibatkan tersangka Johan Firdaus (mantan anggota DPRD Jateng) – (Kejari Slawi). 
10 Kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp. 252Jt untuk desa tertinggal di Kabupaten Kebumen yang diduga melibatkan tersangka Taraf Kurniawan (mantan Anggota DPRD Prov Jateng periode 2004 -2009) – (Kejari Kebumen). 
11  Kasus dugaan korupsi dan Bansos Pemprov Jateng TA 2011 senilai Rp.26M yang hingga saat ini belum juga ditetapkan siapa tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tersebut – (Kejati).
 KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA dan kasus lainnya

 

12 Kasus dugaan korupsi “Mark Up” pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora senilai Rp.1,3M yang bersumber dari dana DIPA APBN TA 2009 2010, yang diduga melibatkan tersangka mantan Hakim PA Blora (panitia pengadaan tanah) – (Kejari Blora) 
13 Dugaan kasus korupsi take over (pengambilaihan) pembangunan Pasar Sampang yang merugikan negara Rp 7.5 milyar. Dengan tersangka mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro dan bersama dua tersangka lain yaitu mantan Sekda dan mantan Kepala Dipenda berinisial F dan S – (Kejari Cilacap). 
14 Dugaan korupsi proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang bersumber dari APBD Kota Semarang TA 2011 senilai Rp.3,1M, yang diduga melibatkan tersangka Lilik Purno Putranto (mantan Kepala Bidang Pajak DPKAD Semarang) dan VW (Direktur Utama PT AIS – Jakarta) – (Kejati).

 

Database KP2KKN Jawa Tengah Juni 2013 – Kasus korupsi yang mangkrak penanganannya di Kejaksaan

27 Juni 2013 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Kejati Tahan Mantan Direktur PT RBSJ

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 26 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Setelah ditetapkan sebagai tersangka semenjak tiga bulan lalu, Kejati Jateng akhirnya menahan mantan Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RSBJ) Siswadi. Dirinya diduga kuat terkait perkara korupsi dana pengelolaan PT RBSJ yang nilainya diperkirakan belasan miliar.

Sebelum ditahan Rabu (26/6), Siswadi menjalani pemeriksaan selama 5,5 jam di kantor Kejati Jateng. Setelahnya digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Kedungpane Semarang sekitar pukul 17.15 Wib. Begitu keluar dari lift menuju lobi Kantor Kejati di Jalan Pahlawan Semarang, dirinya nampak beberapa kali tersenyum saat terkena jepretan kamera wartawan. Namun saat ditanya mengenai penahanannya, ia diam dan langsung masuk ke mobil tahanan.

Kejati menahan Siswadi lebih pada alasan mempermudah pemeriksaan yang bisa saja dilakukan setiap saat. Di sisi lain, sebagai upaya mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

“Akan ditahan selama 20 hari. Jika dibutuhkan maka bisa diperpanjang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jateng, Eko Suwarni.

Siswadi merupakan satu yang ditahan dari dua tersangka yang telah ditetapkan. Satu nama lainnya adalah Imam Sudjono, Direktur PT Sabda Amartha Bumi (SAB). Saat ini Kejati juga telah menyita aset yang dimiliki oleh keduanya. Berupa enam bidang tanah beserta sertifikat senilai Rp 15 miliar milik Siswadi dan 51 bidang tanah senilai Rp 25 miliar milik Imam.

Puluhan bidang tanah milik Imam itu tersebar di Kabupaten Rem­bang, Tuban, Karanganyar, dan Kudus. Penyitaan dilakukan lantaran harta itu ditengarai dibeli dengan uang haram.

Soal berapa nominal kerugian negara akibat dugaan korupsi ini, belum bisa dipastikan. Saat ini penyidik telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jateng untuk melakukan audit kerugian negara.

“Kami akan terus kembangkan. Bisa saja akan ada tersangka baru,” lanjutnya.

( Hanung Soekendro / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/26/162317/Kejati-Tahan-Mantan-Direktur-PT-RBSJ

27 Juni 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: