KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

ICW Buka Sekolah Anti Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Indonesian Corruption Watch meresmikan Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) di kantonya (Kalibata) Jakarta Selatan pada Senin (24/6).

Koordinator ICW, Danang Widoyoko menyatakan, kalau SAKTI bertujuan agar para peserta mengetahui instrumen antikorupsi dan praktik korupsi di berbagai sektor, mampu menggunakan instrumen antikorupsi dan keahlian khusus dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi, serta mampu melakukan investigasi dan advokasi pemberantasan korupsi.

“Kalau koruptor bisa memunculkan koruptor-koruptor baru, kita harus bisa memunculkan generasi baru antikorupsi,” ujarnya.

Dia menandaskan, ICW berharap para peserta SAKTI dapat menjadi agen-agen baru dalam upaya penegakan pemberantasan korupsi. Menurutnya sejak awal SAKTI dirancang dengan kesadaran bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat parah dan mewabahi semua aspek kehidupan berbangsa.

ICW menyadari bahwa partisipasi masyarakat akan lebih efektif jika memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai soal isu-isu korupsi. “Memberantas korupsi di Indonesia sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara. Masyarakat bisa melakukan kontrol sosial terhadap korupsi,” tegas Danang.

( Budi Yuwono / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/24/162021/ICW-Buka-Sekolah-Anti-Korupsi

25 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Geledah Kantor BI

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 25 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Penggeledahan di kantor Bank Indonesia dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Penyidik KPK tak tanggung-tanggung menggeledah empat ruangan sekaligus.

“Benar, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di BI,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Selasa (25/6).

Penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Penggeledahan kali ini merupakan penggeledahan pertama dalam kasus tersebut.

KPK sejauh ini telah menetapkan dua orang sebagai pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Mereka adalah mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Bank Indonesia, Budi Mulya, serta mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI, Siti Chalimah Fadjrijah. Namun, surat perintah penyidikan untuk Siti belum dikeluarkan, lantaran Siti sakit.

Sementara, KPK mengklaim memiliki bukti baru usai memeriksa Mantan Menkeu sekaligus mantan KSSK Sri Mulyani di Amerika Serikat. Bahkan, KPK mengklaim, keterangan Direktur Bank Dunia itu dapat membongkar aktor intelektual kasus ini.

Diduga, aktor intelektual yang dimaksud mengarah kepada Boediono. Sebab, Boediono saat menjabat Gubernur BI diduga mengetahui dan menyetujui pemberian FPJP dan mengambil kebijakan bailout (dana talangan) Rp 6,7 triliun kepada Bank Century.

( metrotvnews / CN19 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/25/162131/KPK-Geledah-Kantor-BI-

25 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mobilisasi PNS Pada Pilbup Kudus Tak Terbukti

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Sidang untuk kali ketiga sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kudus beragendakan jawaban pihak terkait dan termohon serta konfrontir semua saksi pihak bersengketa. Termohon (KPU Kabupaten Kudus) melalui kuasa hukumnya Umar Ma’ruf mengklarifikasi tentang-tentang dalil-dalil yang diajukan Pemohon.

Dia menandaskan, tidak menunjukan fakta yang sebenarnya kalau pelaksanaan Pemilukada Kabutapen Kudus 2013 diwarnai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara. Umar juga menampik dugaan Pemohon yang berdalil hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU Kudus dihasilkan dari suatu proses yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber dan jurdil.

“Pelaksaan Pemilu di Kudus berjalan aman dan tertib dengan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dan mencapai 79 persen,” tegasnya.

Dr Rosich Attaqi SpB selaku tim pemeriksa kesehatan membantah kalau ada diskriminasi terhadap calon tertentu. “Semua mengacu pada petunjuk yang ditentukan KPU Kudus. Pelayanannya sama,” ujarnya.

Subianto sebagai saksi pihak Pemohon yang menyatakan pencairan APBD tanpa juklak dan juknis dibantah oleh Sekda Kudus Nuryasin sebagai saksi pihak Terkait. Semua Saksi dari pihak Terkait menyangkal adanya mobilisasi masa atas intruksi Bupati.

Iko Jumantoro selaku Bendahara Umum Daerah menyatakan kalau pengucuran dana APBD selalu ada payung hukumnya dan dilakukan pentunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. “Tidak ada intimidasi untuk PNS. Juga semua harus netral. Ini berlaku untuk semua guru dari SD sampai SLTA,” kata Sujatmiko Kadispora Kaliwungu.

Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 4 Mustofa dan Abdul Hamid) melalui kuasa hukumnya Agus Nurudin mendalilkan bahwa dugaan politik uang yang didalilkan Pemohon bukanlah merupakan hal yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini meskipun dua orang Saksi Pemohon yakni Hery Siswanto dan Jalal mendalilkan hal itu terkait pemberian uang Rp 1 juta untuk keduanya agar memenangkan pihak Terkait.

“Pasangan nomor urut 1 justru yang melakukan kesepakatan politik dengan perangkat Desa. Bukti materiilnya pemberitaan Suara Merdeka dan Radar Kudus 23 Mei 2013,” ujar Agus.

Dia juga menyatakan kemutlakan selisih suara pasangan nomor 4 dengan nomor 1 yang mencapai 76 ribu suara atau 16,84 persen. “Perhitungan suara juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kudus sebagai lembaga independen,” tegas Agus.

Agus juga memperingatkan akan kesaksian palsu Subianto tentang masalah APBD yang dinyatakan saksi tanpa juklak dan juknisnya.

Sidang kali keempat akan dilaksanakan pada Rabu (26/6) pukul 08.30 Wib dengan mendengarkan keterangan saksi lanjutan pihak Pemohon Nomor 66. “Setelah sidang itu nanti kesimpulan,”kata Hamdan yang didampingi M Alim dan Arief Hidayat.

( Budi Yuwono / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/24/162051/Mobilisasi-PNS-Pada-Pilbup-Kudus-Tak-Terbukti

25 Juni 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Korupsi Ruilslag Tanah Pempov, Karyono Dihukum 4 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Karyono. Terdakwa korupsi tukar guling (ruilslag) tanah Pemprov Jateng itu juga didenda Rp 200 juta setara dengan tiga bulan kurungan. Hakim menilai Karyono turut serta melakukan korupsi dengan cara menjual tanah Pemprov Jawa Tengah bermodus pemalsuan dokumen.

“Menyatakan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer,” demikian Ketua Majelis Hakim Noor Edyono membacakan putusan, Senin (24/6).

Dalam dakwaan primer, Karyono dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus ini, Karyono terbukti turut menjual tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1984 atas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jawa Tengah di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Karyono bersama Kepala Desa Nyatnyono, Trisyanto dan Kabag TU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Tengah, Priyantono Djarot Nugroho terbukti bersekongkol membuat dokumen palsu diatas tanah seluas 30 ribu m2 itu.

Tahun 2000, Trisyanto memerintahkan pencatatan Leter C atas dua bidang tanah diatas tanah Hak Pakai DPU. Yakni, tanah dengan luas 8.750 m2 dan 21.250 m2. Dua bidang itu diakui oleh Karyono, seolah-olah dibeli dari Slamet dan Sulaiman. Kedua bidang itu dimohonkan sertifikat ke BPN Kabupaten Semarang.

Terbit sertifikat Hak Milik Nomor 872 atas nama Karyono untuk tanah seluas 5.072 m2 dan sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto (Pamong Desa Nyatnyono). Kedua tanah lalu dijual. Dari penjualan tanah dalam sertifikat 872, Karyono mendapat uang Rp 49 juta.

Sedangkan dari sertifikat 1055, Karyono mendapat uang Rp 90 juta. Totalnya mencapai Rp 139 juta. Karenanya, hakim mewajibkan Karyono membayar kerugian negara sebesar Rp 139 juta. Karyono wajib menggantinya dengan hukuman satu tahun penjara jika ia tak menggantinya dan harta bendanya tak mencukupi saat disita.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa menuntut  Karyono dengan hukuman tujuh tahun penjara, dengan denda Rp 100 juta setara tiga bulan kurungan. Uang pengganti yang dituntutkan jaksa lebih besar dari putusan hakim, yakni Ro 373 juta, setara dengan 18 bulan penjara.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/06/24/162056/Korupsi-Ruilslag-Tanah-Pempov-Karyono-Dihukum-4-Tahun

25 Juni 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

6 Persen BLSM Rawan Penyimpangan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 25 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM rawan penyimpangan. Alasannya, data penerima bantuan yang dijadikan acuan adalah sensus penduduk tahun 2011.

Wagub Jateng Rustriningsih mengatakan potensi salah sasaran mencapai enam persen. Angka tersebut bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan secara nasional.

Rentang waktu pelaksanaan sensus penduduk hingga saat ini dinilai cukup jauh dan kemungkinan besar sudah terjadi perubahan perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi Jateng sendiri mengusulkan sebanyak dua juta rumah tangga miskin kepada pemerintah pusat sebagai penerima bantuan.

“Karena data dari sensus 2011, potensi salah sasaran besar kemungkinan terjadi. Ada enam persen yang kemungkinan meleset. Untuk penyalurannya, pemerintah kabupaten/kota agar mengikuti petunjuk teknis yang telah diberikan,” kata Rustri saat ditemui wartawan pada diskusi tentang lansia di Hotel Dafam Semarang, Senin (24/6).

Pada Senin ini, Pemerintah Provinsi juga melakukan sosialisasi kepada sejumlah pihak terkait tentang program-program yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Selain BLSM, juga meliputi Bantuan Siswa Miskin (BSM), beras miskin (Raskin) dan program khusus yang menyangkut pembangunan infrastruktur di bidang irigasi pertanian, jalan pedesaan, dan sarana air bersih.

Sosialisasi dilaksanakan di aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jateng di Jalan Pahlawan Semarang yang dihadiri instansi terkait dari 35 kabupaten/kota di provinsi setempat. Termasuk Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan turut diundang.

Menurutnya, program khusus itulah yang dinilai belum tersosialisasi dengan baik. Meski pelaksanaannya melalui SKPD terkait namun belum diketahui wilayah mana saja yang menjadi sasarannya. “kami masih berkoordinasi dan menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan sosialisasi program-program khusus pemerintah pusat di bidang infrastruktur pertanian,” ujar mantan Bupati Kebumen dua periode tersebut.

( Hanung Soekendro / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/06/25/162072/6-Persen-BLSM-Rawan-Penyimpangan

25 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mangkir Diperiksa, Bupati Rembang Jalan-jalan ke Amerika

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bupati Rembang, Mohamad Salim kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Senin (24/6). Salim tidak datang dari panggilan pemeriksaan dikarenakan sedang berada di Amerika untuk keperluan pribadi.

Kuasa Hukum Mohamad Salim, Eddy Heriyanto membenarkan jika kliennya sedang berada di Amerika lantaran ada keperluan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. “Beliau berada di Amerika hingga 2 Juli mendatang,” ungkapnya, saat dikonfirmasi, Senin (24/6) siang.

Terkait panggilan itu, dia menyatakan sudah menerima surat panggilan pemeriksan setelah kliennya berada di negara Paman Sam.

Namun begitu pihaknya sudah mengirim surat kepada Direkrur Kriminal Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Mas Guntur Laope sebagai permohonan penundaan pemeriksaan. “Kami meminta pemeriksaan ditunda dan dilakukan pada 3 Juli mendatang,” terangnya.

Adapun pemeriksaan itu terkait dugaan tindak korupsi pengelolaan dana PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RSBJ).

Pengelolaan Keuangan pada unit bisnis perkebunan PT RBSJ itu diduga bermasalah. Perkebunan berbasis agribisnis tebu, dilaksanakan mulai tahun 2009.

PT RBSJ bekerjasama dengan PT Sabda Amartha Bumi (SAB) untuk pengelolaan lebih dari 850 hektar lahan tebu. Diduga pengelolaan lahan tebu itu berhenti ditengah jalan.

Semula, hasil panen tebu dari lahan tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pada Pabrik Gula Mini bentukan PT RSBJ. Selain itu juga disetor ke pabrik-pabrik gula di Pati dan Kudus.

Namun hingga tahun 2011 Pabrik Gula Mini yang didanai dengan penyertaan modal dari APBD Rembang itu tak kunjung beroperasi. Akhir tahun 2010 diduga sudah tidak ada tebu dari lahan tersebut yang disetorkan ke pabrik gula di Pati dan Kudus.

Kasus itu disidik sejak Maret 2013. Pada pertengahan April 2013, penyidik menetapkan dua tersangka. Keduanya adalah mantan Direktur PT RSBJ, Siswandi dan Direktur PT SAB, Iman Sujono.

Informasi yang dihimpun, Salim mangkir dari panggilan penyidik bukan kali pertama. Namun bupati aktif itu beberapa kali mangkir dari panggolan penyidik, terakhir dia mangkir dari panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai saksi kasus tersebut pada 1 Nopember dan 8 Nopember 2012.

( Erry Budi Prasetyo / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/24/162013/Mangkir-Diperiksa-Bupati-Rembang-Jalan-jalan-ke-Amerika

25 Juni 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Naik Banding, Hukuman Slamet Sugito Diperberat

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 23 Juni 2013

Korupsi Rehabilitasi Lift GKN II Semarang

SEMARANG, suaramerdeka.com – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang memperberat hukuman mantan Kabag Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara (GKN) II Semarang, Slamet Sugito. Di pengadilan tingkat pertama, Sugito dihukum tiga tahun penjara. Namun hakim tinggi menambahnya menjadi empat tahun penjara.

Namun hakim tinggi tidak menambah hukuman denda dan uang pengganti terhadap Sugito. Yakni denda Rp 100 juta setara dua bulan kurungan dan uang pengganti Rp 85 juta. Hakim tinggi besaran hukuman subsider untuk uang pengganti, dari enam bulan menjadi enam bulan. Slamet dinyatakan terbukti terlibat korupsi rehabilitasi lift GKN II Semarang tahun 2007-2008.

Vonis banding nomor 28/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg itu diputuskan pada 22 Mei 2013 lalu. “Kami sudah menerima salinan putusan dan sudah menyampaikan putusan kepada para pihak. Terkait langkah hukum selanjutnya, itu tergantung para pihak,” kata juru bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Togar, Minggu (23/6).

Dalam kasus ini, Sugito dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pembaruan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek itu, Slamet Sugito dinilai tidak cermat melaksanakan tugasnya. Slamet menandatangani laporan pengerjaan unit lift yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.

Akibatnya, tagihan pekerjaan cair seluruhnya, padahal spesifikasi dibawah kesepakatan. Sugito juga dinilai terbukti memenangkan CV Mutiara Abadi dalam lelang proyek tersebut. Padahal CV Mutiara Abadi milik Setiabudi, tidak menyodorkan dokumen lengkap sesuai persyaratan lelang. Slamet dinilai menerima uang Rp 80 juta dari Setiabudi.

Proyek lift tahun 2007 dikerjakan dengan anggaran Rp 1,28 miliar. Sedangkan tahun 2008 dengan anggaran Rp 1,36 miliar. Namun audit BPKP menemukan harga lift terpasang pada 2007 hanya Rp 352 juta dan pada 2008 hanya Rp 613 juta. Selisih harga itu dinyatakan sebagai kerugian negara.

( Eka Handriana / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/23/161925/Naik-Banding-Hukuman-Slamet-Sugito-Diperberat

25 Juni 2013 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Agus Dituntut 5,5 Tahun dan Hari 7,5 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 25 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pejabat Dinas Pedidikan Kabupaten Banjarnegara, Agus Sutikno tetap dituntut 5,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banjarnegara. juga dituntut denda Rp 200 juta setara dengan enam bulan penjara. Selain itu, Agus masih diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 46,25 juta setara dengan penjara dua tahun dan delapan bulan.

“Pada dasarnya kami tetap pada tuntutan semula,” demikian Jaksa Ari Praptono dalam sidang di Penagdilan Tipikor Semarang, Senin (24/6). Jaksa Ari membacakan replik atau tanggapan atas pembelaan terdakwa yang dibacakan dalam sidang sebelumnya.

Agus dinyatakan terbukti terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengadaan alat peraga pendidikan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2010. Disidang bersamaan dengan Agus kemarin adalah Direktur CV Wahana Mulia, Hari Sudiarto.

Sama halnya dengan Agus, jaksa juga tak mengubah tuntutan Hari. Hari tetap dituntut 7,5 tahun penjara, dengan denda Rp 600 juta setara dengan enam bulan kurungan. Hari juga wajib membayar kerugian negara Rp 1,15 miliar sebanding dengan pidana penjara tiga tahun delapan bulan.

Dalam proyek tersebut, Agus Sutikno berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Sedangkan Hari Sudiarto adalah salah satu pelaksana proyek. Proyek itu berupa pengadaan alat peraga pendidikan, buku ajar untuk 111 Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. CV Wahana mulia sendiri melaksanakan proyek tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp 6,5 miliar.

Namun proyek didanai dengan anggaran 2010 tapi baru dilaksanakan tahun 2011. Ada keterlambatan pelaksanaan proyek yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI jumlah dendanya mencapai Rp Rp 447,3 juta. Kendati penyelesaian proyek terlambat, namun pembayaran sudah dilakukan penuh. Diduga ada penggelembungan harga proyek dan dananya dibagi-bagi.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/25/162077/Agus-Dituntut-55-Tahun-dan-Hari-75-Tahun

25 Juni 2013 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

Tangkap Perwira Polda Jateng Terkait Suap Jabatan, Polri Tuai Apresiasi

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 25 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Penangkapan perwira Polda Jateng oleh Bareskrim Mabes Polri mendapat apresiasi. Hal ini dinilai menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas praktik dalam tubuhnya. Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat, Senin (24/6).

Menurut Martin, praktik pungli yang terjadi dalam tubuh Polri mengharuskan seseorang yang ingin menduduki jabatan tertentu menyetor uang dalam jumlah banyak. Dengan kondisi ini, maka nantinya seseorang yang telah meraih jabatan ini cenderung akan menggunakan jabatannya untuk mengembalikan ‘biaya’ yang dia keluarkan sebelumnya.

Praktik kotor semacam ini tentu harus diberantas. Tindakan Polri dalam kasus suap yang melibatkan perwira Polda Jateng ini dinilai menjadi salah satu wujud niat Polri untuk pemberantasan tersebut.

Tim Bareskrim Mabes Polri menangkap seorang perwira berinisial ES dan menjabat sebagai wakil direktur di salah satu satuan di Polda Jateng. ES ditangkap pada Jumat (21/6) malam di lingkungan Mabes Polri. Bersamanya ditangkap perwira Polda Metro berpangkat komisaris polisi.

Secara terpisah, pihak Polda Jawa Tengah membenarkan ada perwiranya yang ditangkap tim Bareskrim Polri karena diduga hendak melakukan suap terkait jabatan. Uang ratusan juta rupiah disita dalam kasus ini.

Diduga penyuapan ini terkait mutasi di lingkungan Polri. Suap itu diberikan kepada sang komisaris polisi yang diduga sebagai perantara. Tapi sayangnya Mabes Polri belum membeberkan secara transparan soal kasus ini.

( dtc / CN37 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/25/162094/Tangkap-Perwira-Polda-Jateng-Terkait-Suap-Jabatan-Polri-Tuai-Apresiasi-

25 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Polri Harus Transparan Ungkap Kasus Suap Perwira Polda Jateng

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 25 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Seorang perwira Polda Jateng ditangkap polisi karena diduga melakukan suap terkait jabatan. Polri ditantang untuk berani transparan mengungkap kasus ini. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, Selasa (25/6).

Neta mengatakan, kasus penangkapan dua perwira Polri, yakni AKBP ES bersama seorang Kompol, yang diduga terlibat makelar jabatan adalah sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, apalagi terjadi menjelang HUT Polri.

Menurut dia, makelar jabatan bukanlah isu baru di kepolisian. Adanya isu makelar jabatan kerap membuat perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis.

Neta mendesak Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengungkap kasus ini secara transparan. Polisi-polisi yang terlibat makelar jabatan harus disikat sampai habis.

( dtc / CN37 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/25/162096/Polri-Harus-Transparan-Ungkap-Kasus-Suap-Perwira-Polda-Jateng

25 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: