KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi, Duit Tenriadjeng Mengalir ke 32 Wanita

TEMPO.CO – SENIN, 17 JUNI 2013

Korupsi, Duit Tenriadjeng Mengalir ke 32 Wanita

Wali Kota Palopo Tenriadjeng. TEMPO/Iqbal lubis

TEMPO.COMakassar –  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memperkirakan sekitar Rp 29 miliar dana Wali Kota Palopo Andi Tenriadjeng mengalir ke 32 perempuan. Kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi, Chaerul Amir, duit itu mengalir ke orang-orang yang dikenal oleh kolega Tenriadjeng, Pieter Nieke Dhey. Seperti ke istri Pieter, Susanna Maria Widi.

Perempuan lain yang diduga menerima duit Tenriajeng berinisial VT, senilai Rp 167 juta; AW, Rp 150 juta; VS, Rp 70 juta; WKS, Rp 1,8 miliar; dan El, Rp 38 juta. “Transaksi dilakukan secara pribadi tanpa sepengetahuan Tenriadjeng,” ujar Chaerul, Senin, 17 Juni 2013. Dan rencananya, beberapa orang yang menerima dana itu akan dipanggil bersaksi di pengadilan. “Pekan ini berkasnya dilimpah ke pengadilan,” katanya.

Menurut pengacara Tenriadjeng, Jamaluddin Rustam, sejak awal kliennya tidak mengetahui soal transaksi yang dilakukan Pieter ke sejumlah perempuan. Dia juga membantah jika transaksi itu dilakukan atas perintah Tenriadjeng. “Materi penyidikan sudah telat karena berkas sudah rampung. Penyidik tinggal limpahkan dan kami akan lihat proses pembuktiannya,” kata Jamaluddin yang juga pengacara Pieter.

Aliran dana Tenriadjeng ke Pieter diduga sebesar Rp 49 miliar. Pieter kemudian mengembalikannya lagi ke Tenriadjeng, melalui lima rekening berbeda. Awalnya penyidik hanya bisa melacak sekitar Rp 20 miliar yang dikembalikan Pieter. “Pengembalian itu dalam bentuk uang tunai, mata uang asing, dan emas,” kata Chaerul.
Penyidik mencatat, Rp 1,2 miliar diterima Tenriadjeng untuk mengembalikan sebagian dana pendidikan gratis ke Dinas Pendidikan Palopo. Sementara Rp 3 miliar diterima seorang berinisial IB. Aliran dana juga diterima sebesar Rp 1,5 kepada seseorang berinisial UK.

Tenriadjeng juga menggunakan Rp 11,7 miliar untuk penukaran mata uang asing, Rp 1,5 miliar dibelikan emas 4 kilogram. “Selebihnya tidak diketahui keberadaannya,” kata Chaerul.

ABDUL RAHMAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/063488943/Korupsi-Duit-Tenriadjeng-Mengalir-ke-32-Wanita

19 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tersangka, Kadis Pendidikan Purbalingga Dicopot

TEMPO.CO – SELASA, 18 JUNI 2013

TEMPO.COPURBALINGGA – Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga, Jawa Tengah, Ishak, akhirnya dicopot dari jabatannya karena tersangkut kasus korupsi di daerah itu. Saat ini Ishak ditahan di Rumah Tahanan Purbalingga. “Ishak diberhentikan agar lebih memudahkan proses hukum,” kata Sekretaris Daerah Purbalingga, Imam Subiakto, Selasa 18 Juni 2013.

Ishak menjadi tersangka kasus pungutan liar pembangunan Gedung Sekolah Dasar dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2012. Ia diduga meminta jatah lima persen dari total nilai proyek sebesar Rp 31,7 miliar. Akibat perbuatannya, negara diperkirakan rugi Rp 1,5 miliar.

Imam mengatakan, pemberhentian Ishak didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tadi disebutkan, untuk memudahkan proses penegakkan hukum, tersangka yang dalam masa tahanan diberhentikan sementara dari jabatannya dan statusnya sebagai PNS. “Masih menerima 75 persen gaji, tapi tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai tidak dapat,” kata dia.

Selain alasan penegakkan hukum, pemberhentian juga dilakukan karena Ishak dalam masa tahanan tidak dapat menjalankan tugas sebagai kepala dinas. Untuk mengisi posisinya, sudah ditunjuk pelaksana tugas hingga ada putusan hukum yang tetap.

Kuasa hukum Ishak, Wahyu Widodo meminta kejaksaan juga memproses tiga tersangka lainya yang saat ini belum ditahan. “Jangan ada diskriminasi,” katanya.

Mereka yakni, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Bukateja, Mugi Rahardjo; Kepala UPTD Bobotsari, Suprapto; dan Kepala UPTD Kecamatan Purbalingga, Sahlan. Dalam kasus ini, Sahlan bertugas sebagai pengepul uang pungutan liar dari kepala sekolah yang sekolahnya mendapat dana itu.

ARIS ANDRIANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/058489221/Tersangka-Kadis-Pendidikan-Purbalingga-Dicopot

19 Juni 2013 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Bekas Pejabat Bank Jatim Divonis 12 Tahun Penjara

TEMPO.CO – SELASA, 18 JUNI 2013

Bekas Pejabat Bank Jatim Divonis 12 Tahun Penjara  

Gedung Bank Jatim, Jalan Basuki Rachmad, Surabaya, Jawa Timur. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.COSurabaya – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada bekas Kepala Cabang Bank Jatim Jalan H.R. Muhammad, Surabaya, Bagoes Soeprayogo, serta bekas penyelia pemasaran kredit bank tersebut, Tony Baharawan, Selasa, 18 Juni 2013. Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 15 tahun  penjara.

Kedua terdakwa juga dikenai denda Rp 100 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Yapi menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan jaksa.

Dakwaan yang terbukti adalah subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menyatakan dalam kasus pengucuran kredit Bank Jatim senilai Rp 52,3 miliar itu terdakwa telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan cek silang terhadap para debiturnya, yakni delapan kelompok perusahaan milik Yudi Setiawan.

“Tidak ada penilaian yang seksama kepada debitur. Tidak ada analisis yang jelas dan memadai,” kata Yapi. Dikatakan juga kalau kredit ini diproses dari atas ke bawah tanpa melibatkan analis kredit. “Dilakukan proses seolah-olah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP),” katanya.

Terdakwa, menurut hakim, telah mengabaikan SOP. Berdasarkan fakta persidangan juga diketahui kalau jaminan yang diajukan debitur untuk memperoleh kredit ternyata fiktif. Jaminan itu berupa surat perintah kerja serta surat keputusan pengerjaan proyek Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan di empat kabupaten, yakni Mojokerto, Situbondo, Lamongan, dan Pamekasan.

Terdakwa ternyata tidak melakukan pengecekan di sekolah serta empat kabupaten tersebut serta bagaimana profil perusahaan serta operasional perusahaannya. “Jaminan fiktif berarti tindak pidana korupsi,” kata Yapi.

Perbuatan menyalurkan kredit yang tidak sesuai prosedur itu telah mengakibatkan kerugian negara. Prosedur yang ditabrak terdakwa adalah keputusan direksi Bank Jatim 043/031/KEP/DIR/KRD tertanggal 28 Februari 2005, surat direksi Bank Jatim nomor 043/39/KRD tertanggal 7 Oktober 2005, serta surat keputusan direksi Bank Jatim nomor 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 November 2008 poin 6.4 huruf a (1).

Atas putusan hakim tersebut, kedua terdakwa melalui penasehat hukumnya, Sunarno Edi Wibowo, langsung menyatakan banding. Sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir. Sunarno mengatakan masalah yang dihadapi kliennya adalah perkara perbankan sehingga tidak layak diadili di pengadilan korupsi. “Bukan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus. Ini bisnis,” kata dia.

Sunarno menyayangkan Yudi selaku pembobol Bank Jatim tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Di samping itu, Eko Antono, direksi yang melaporkan kasus itu ke polisi, juga belum pernah bersaksi  di persidangan. Yudi belakangan diketahui terlibat  dalam kasus korupsi Bank Jabar Banten. “Klien saya dikorbankan,” kata advokat kawakan ini.

DAVID PRIYASIDHARTA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/078489284/Bekas-Pejabat-Bank-Jatim-Divonis-12-Tahun-Penjara

19 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Sidik Korupsi Jamkesmas di RS Islam

TEMPO.CO – RABU, 19 JUNI 2013

Kejaksaan Sidik Korupsi Jamkesmas di RS Islam

Aksi unjuk rasa diskriminasi pelayanan rumah sakit terhadap pasien miskin pemegang jamkesmas. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.COKediri – Kejaksaan Negeri Kediri, Jawa Timur terus menelusuri penyimpangan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat  di Rumah Sakit Islam Al Arafah. Saat ini ketua Yayasan Haji Al-Arafah, Nuryasin, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kediri Sundaya mengatakan penyidikan kasus penyimpangan Jamkesmas yang dilakukan pengurus Yayasan Haji Al Arafah sudah hampir rampung. Kejaksaan telah menetapkan Nuryasin sebagai tersangka. “Sementara baru satu orang tersangka saja,” kata Sundaya kepada Tempo, Rabu 19 Juni 2013.

Nuryasin dianggap bertanggungjawab atas  dana Jamkesmas sebesari Rp 400 juta pada  2012 yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Dana untuk biaya pengobatan warga miskin ini justru dipakai untuk kepentingan lain. Meski proses pencairan itu melibatkan sekretaris yayasan dan direktur rumah sakit, namun penanggungjawab pencairan itu adalah Nuryasin. Akibatnya, Kementerian Kesehatan langsung memblokir rekening Jamkesmas di rumah sakit itu dan tetap mewajibkan melayani pasien miskin dengan dana sendiri.

Kejaksaan masih memfokuskan penyidikan ini pada pencairan ilegal sebesar Rp 400 juta tersebut. Sementara beredar informasi bahwa pencairan serupa pernah dilakukan yayasan pada 2011 dengan nilai yang lebih besar, yakni Rp 600 juta. “Kami akan dalami juga kabar itu,” kata Sundaya.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan, Nuryasin tak bisa ditemui. Pria yang tinggal di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto ini beberapa kali menolak menemuiTempo yang berkunjung ke rumahnya dengan alasan pergi.

Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia RSI Al-Arafah Estin Tusyana berharap proses hukum ini membawa kebaikan pada manajemen rumah sakit yang amburadul. Menurut dia sikap pengurus yayasan yang tak profesional itu telah membawa bencana bagi ratusan karyawan yang dirumahkan. Para dokter di rumah sakit itu ramai-ramai mengundurkan diri setelah gaji mereka tak dibayarkan. “Kami berharap rumah sakit ini kembali beroperasi secara sehat,” katanya.

HARI TRI WASONO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/19/058489611/Kejaksaan-Sidik-Korupsi-Jamkesmas-di-RS-Islam

19 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Pantau Aktivitas Bisnis Nazaruddin Dari Dalam Penjara

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 19 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau aktivitas bisnis Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari balik jeruji penjara. KPK pun mengaku akan melakukan koordinasi kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM yang melakkan pengawasan Lembaga Pemasyarakatan.

“Kegiatan bisnis nazar di Lembaga Pemasyarakatan sekarang in itu sesungguhnya bukti ada kelemahan sistem pengamanan,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (19/6).

Sebelumnya diberitakan bahwa terpidana perkara suap Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang, Nazaruddin, selama di penjara diduga telah mendirikan 28 perusahaan baru dan mengendalikan pencarian proyek di kementerian dan lembaga pemerintah.

Perusahaan Nazaruddin yang disebut menjalankan bisnis antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat kesehatan rumah sakit, seperti proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Murjani, Sampit Kalimantan Tengah pada 2012.

Namun, menurut Busyro, hingga saat ini KPK belum menemukan bukti tentang perusahaan-perusahaan yang dibentuk  Nazaruddin di Lembaga Pemasyarakatan. “Belum ada temuan, sampai sekarang belum ada pemikiran untuk memindahkan Nazaruddin ke sini,” kata Busyro.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo menilai, kewenangan untuk mengawasi kegiatan terpidana di tahanan seperti Nazaruddin termasuk kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

“Apakah boleh Nazaruddin menjalankan perusahaannya? Kalau tidak boleh, siapa yang mengawasi, bukan KPK tapi Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menyatakan seluruh nara pidana kasus korupsi sudah dan akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung untuk memudahkan pengawasan.

“Dengan dikonsentrasikan di Sukamiskin pengawasan sudah lebih baik, tapi kalau tetap ada penyimpangan, sanksinya akan sangat tegas kepada napi maupun oknum pegawai yang terlibat, tidak ada toleransi sedikitpun,” tegas Denny.

Lebih lanjut, terkait penanganan perkara Nazaruddin, Busyro menegaskan, pihak terus melakukan penelusuran terhadap tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan KPK, kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin ada yang masih penyelidikan, penyidikan, ada pula yang ditangani penegak hukum lain. Busyro memastikan proses hukum terhadap Nazaruddin tetap berjalan.

“Yang sudah ditangani KPK baru satu kasus suap, tapi kasus lain belum, setelah proses suap sampai ke pengadilan kami melakukan mapping kasus Nazaruddin,” kata Busyro.

Johan menambahkan, ada beberapa kasus terkait Nazaruddin yang ditangani KPK termasuk kasus pembangunan pabrik vaksin flu burung di Bandung, pembangunan laboratorium di di beberapa universitas, kasus TPPU saham PT Garuda.

“Sudah ada aset yang disita KPK misalnya pembekuan saham Garuda sekitar Rp300 miliar, penyitaan pabrik kelapa sawit di Sumatera yang nilainya Rp96 miliar dan ada aset-aset lain,” kata Johan.

( Mahendra Bungalan / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/19/161456/KPK-Pantau-Aktivitas-Bisnis-Nazaruddin-Dari-Dalam-Penjara

19 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Laporan Pelaksanaan BUMDes Wonosobo Diduga Fiktif

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 08 Mei 2012

WONOSOBO, suaramerdeka.com- Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Marongsari, Kecamatan Sapuran dinilai menyalahi aturan. Pasalnya, program yang dianggarkan sejak tahun 2008 sampai 20011 lalu belum direalisasikan. Padahal, program tersebut sudah dialokasikan dana dari ADD untuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin.

Hal itu diungkap oleh Edi Sukoyo (44) warga Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran, Selasa (8/5). Dia mengatakan, karena program BUMDes belum direalisasikan, seharusnya uang pengalokasian itu masih utuh dan harus segera direalisasikan, tetapi sampai saat ini pihak Kades Marongsari belum melakukan hal itu.

Selain itu, dia juga menilai bahwa laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Marongsari terkait dana BUMDes itu fiktif. Kalau programnya belum direalisasikan, seharusnya pemerintah desa tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban tersebut. “Inikan menyalahi aturan,” katanya.

Terpisah, Kades Marongsari Abdul Mutolib membantah hal tersebut. Pihaknya tidak merasa menyelewengkan dana senilai Rp 41 juta tersebut untuk kepentingan pribadi. Bahkan pihaknya menjamin bahwa dana itu saat ini masih ada dan utuh. Dia mengatakan bahwa saat ini pihak Pemerintah Desa Marongsari sedang menggodok Peraturan Desa (Perdes) untuk mengatur kelangsungan BUMDes.

Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan warga untuk membahas masalah tersebut dan menunjukan bahwa uang Rp 41 juta itu masih ada di hadapan warga. “Jika Perdesnya sudah terbentuk maka dana itu akan segera direalisasikan,” ujarnya.

( Rinto Hariyadi / CN34 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/08/117809/Laporan-Pelaksanaan-BUMDes-Wonosobo-Diduga-Fiktif

19 Juni 2013 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Dewan Minta Anggaran Pelantikan Dihemat

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 19 Juni 2013 

 
SEMARANG, suaramerdeka.com – Anggaran pelantikan gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp 1 miliar diminta tidak dihabiskan. Kalangan DPRD menilai sangat tidak bijak jika mengeluarkan biaya besar di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu pascakenaikan harga bahan bakar minyak.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Arif Awaludin mengatakan, biaya pelantikan seharusnya tidak sampai Rp 1 miliar jika pelantikan dilakukan di dalam Gedung Berlian. Sebab di gedung Dewan tersebut sudah tersedia peralatan seperti meja, kursi, dan sound system. Arif meminta Ganjar Pranowo sebagai calon gubernur mampu memberi masukan kebijakan untuk menghemat biaya pelantikan.

“Jangan sampai pelantikan gubernur terpilih justru membebani rakyat dengan biaya besar,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jateng itu mengusulkan, anggaran pelantikan tidak dipakai semuanya. Sehingga sisanya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

“Kalau bisa dihemat ya lebih baik dihemat, apalagi kondisi masyarakat sedang seperti ini dengan adanya kenaikan BBM,” katanya.

Senada, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Istajib AS meminta agar pelantikan gubernur dilakukan secara sederhana. Meski demikian, Istajib tidak mempermasalahkan tempat pelantikan apakah di dalam atau di luar gedung.

“Kalau dilaksanakan diluar maka bisa di halaman gedung atau di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, yang penting tidak terlalu jauh dari gedung DPRD Jateng,” katanya.

Menurut Kepala Bagian Umum Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Tengah Wibowo, anggaran itu telah ditetapkan pada APBD 2013 untuk siapapun gubernur yang terpilih. Jumlah sebesar itu dianggarkan berdasarkan asumsi perkiraan biaya penyelenggaraan, belum merujuk pada konsep acara secara spesifik. “Tidak harus habis juga, kalau sisa ya kembali ke kas,” tukasnya.

Pelantikan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko pada 23 Agustus mendatang memang santer diberitakan akan dilaksanakan di halaman Gedung DPRD.

Namun keputusan apakah pelantikan di dalam atau di luar gedung, menurut Wibowo, bergantung keputusan pimpinan DPRD setelah mendapat petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. “Kami (Sekwan) hanya pelaksana, teknisnya seperti apa tergantung pimpinan Dewan,” tandasnya.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/19/161448/Dewan-Minta-Anggaran-Pelantikan-Dihemat

19 Juni 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Tolak Kunjungan, Kembalikan Uang Saku

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Juni 2013

  • Dinilai Hamburkan Uang

KENDAL – Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Salimun, mengembalikan uang saku kunjungan kerja sebesar Rp 2.780.000. Uang itu dikembalikan kepada sekretaris Dewan (sekwan) seusai mengikuti rapat di DPRD.

Pengembalian uang itu, karena ia menilai kunjungan kerja selama ini, tidak menghasilkan apa-apa dan hanya menghamburkan uang anggaran.
Dia merasa prihatin terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, akhir-akhir ini. Dalam kondisi seperti saat ini, anggota Dewan yang merupakan wakil rakyat, seharusnya bisa mengerti dan memahami kesulitan rakyat kecil.
Persoalan yang terjadi di masyarakat saat ini cukup kompleks dan perlu mendapat perhatian semua anggota DPRD.

Rekomendasi

‘’Kunjungan kerja tidak harus jauh-jauh, supaya tidak menghamburkan uang,’’ kata dia yang juga anggota Badan Kehormatan DPRD Kendal.
Sebagai anggota BK, dirinya telah merekomendasikan ke anggota Dewan supaya tidak terlalu sering melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Sebab, kegiatan itu menghamburkan uang dan tidak menghasilkan keputusan berarti.

Dirinya komit, tidak mengikuti kunjungan kerja, sehingga ‘’haram’’ jika menerima uang saku tersebut. Salimun berharap, keputusan mengembalikan uang saku kunjungan kerja tersebut, bisa diikuti anggota Dewan lainnya. Rekomendasinya digubris anggota Dewan lainnya. ‘’Uang kunjungan kerja bisa dimanfaatkan untuk hal lain, seperti perbaikan jalan rusak.’’

Sementara itu, Sekretaris Dewan, Siti Hindun, mengatakan, akan mengembalikan uang saku Salimun ke kas daerah.
‘’Kunjungan kerja ke Cirebon dan Kuningan, beberapa waktu lalu, diikuti 48 anggota Dewan. Memang, saudara Salimun tidak mengikuti kegiatan itu ke dua daerah itu,’’ terangnya. (H36-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/19/228112/Tolak-Kunjungan-Kembalikan-Uang-Saku

19 Juni 2013 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Tersangka Serahkan Uang Rp 4,3 M

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Juni 2013

  • Korupsi Dana Bencana

SEMARANG – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang menyita uang Rp 4,3 miliar dalam dugaan korupsi dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kota Semarang 2009. Uang itu diserahkan oleh Direktur CV Genesa, Priyono Sanjoyo, salah satu tersangka kasus tersebut.

Sanjoyo menyerahkan uang itu ke kantor Kejari Jalan Abdulrahman Saleh Semarang pada Rabu (12/6) pekan lalu. “Ya saya sendiri yang terima uangnya. Selanjutnya langsung diserahkan kepada bendahara dan sudah kami laporkan kepada pimpinan di Kejaksaan Tinggi,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Semarang, ER Chandra, Selasa (18/6).

Uang miliaran rupiah itu diserahkan dalam bentuk tunai dalam dua pak plastik besar. “Berat sekali, saya ndak kuat bawanya,” kata Chandra.
Menurutnya, uang dalam posisi pengamanan pihaknya. Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah belum menyelesaikan penghitungan kerugian negara, sudah dimohonkan Kejari.

“Belum selesai. Semoga minggu depan sudah bisa selesai,” kata seorang auditor BPKP Jawa Tengah, Ridi Krisnanto yang ditemui di Kantor Kejari.

ER Chandra mengatakan, jika BPKP telah selesai menghitung kerugian negara dan diketahui penyerahan uang Sanjoyo tersisa, maka Kejari akan mengembalikannya. Namun, Chandra menegaskan jika pengembalian uang negara itu tidak menghilangkan perbuatan pidana tersangka.

Tersangka Lain

Priyono Sanjoyo ditetapkan sebagai tersangka kasus ini pada 14 Mei 2013 lalu bersama seorang pengawas proyek bernama Hening Swastiko. CV Genesa milik Sanjoyo adalah pelaksana proyek pengadaan dua unit pompa di rumah pompa Kampung Sedompyong, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur.
Tersangka lain dalam kasus ini adalah Ahdiat Ridho dan Puguh Susilo yang berperan sebagai panitia lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut.

Dua unit pompa berkapasitas 1500 liter per detik itu diadakan dengan biaya Rp 4,784 miliar. Dana tersebut merupakan bagian dari hibah yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Pemerintah Kota Semarang tahun 2009 sebesar Rp 10,7 miliar.
Proyek tersebut telah selesai dilaksanakan tahun 2010. Namun dua unit pompa yang sedianya digunakan untuk menanggulangi banjir itu belum masuk dalam daftar aset Pemerintah Kota Semarang. Pompa tersebut juga belum difungsikan hingga saat ini.

Sarana pendukung pengoperasian pompa tersebut tidak ada. Diantaranya generator dan saluran air yang memadai. Sebelumnya, di Rumah Pompa Sedompyong itu ada tiga unit pompa berkapasitas 300 liter per detik. Dua di antaranya dipindahkan dan diganti dengan pompa berkapasitas sedot 1.500 liter per detik. (H89-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/19/228148/Tersangka-Serahkan-Uang-Rp-43-M

19 Juni 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

PPD SD Tidak Sepenuhnya Online

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Juni 2013

  • Dinustech Maksimalkan Jumlah Server

SEMARANG – Penerimaan peserta didik (PPD) untuk jenjang sekolah dasar (SD) tidak dilakukan sepenuhnya secara online. Sebab, jumlah SD di Kota Semarang yang mencapai 339 satuan pendidikan itu belum memungkinkan untuk melaksanakan pendaftaran online seperti jenjang SMP dan SMA/SMK.

Proses atau mekanisme pendaftaran PPD 2013/2014 untuk jenjang SMP dan SMA/SMK, calon siswa harus mendaftar terlebih dahulu secara online setelah itu baru di hari berikutnya datang ke sekolah untuk verifikasi. Namun untuk jenjang SD, calon siswa diwajibkan datang ke sekolah pilihan pertama untukmelakukan pendaftaran dengan mengisi formulir lalu satuan pendidikan yang akan menginputkan data ke server secara online.

Ketua IT PPD Online Kota Semarang, Muhamad Sidiq mengatakan, karena seluruh SD di Kota Semarang baru pertama kali melakukan sistem online dalam PPD, maka pihaknya akan lebih berhati-hati.

”Kami mengambil langkah pendaftaran online untuk SD tidak seperti jenjang SMP dan SMA/SMK. Calon siswa SD harus mendaftar secara manual terlebih dahulu di sekolah, kemudian operator atau admin sekolah yang akan memasukkan data ke server PPD online,” ungkapnya, Selasa (18/6).

Sementara untuk pelaksanaan PPD online yang akan dibuka mulai 23 Juni 2013 mendatang pada pukul 00.00 untuk jenjang SMA, selanjutnya SMK, TK, SD, dan SMP di hari berikutnya, Dinustech sebagai pengendali server akan menyiapkan bandwidth hingga 90 megabyte.

”Hingga saat ini bandwidth yang disediakan untuk PPD online yaitu sebesar 40 megabyte. Akan tetapi jika dalam perjalanan proses PPD membutuhkan peningkatan jumlah bandwidth Dinustech telah menyiapkan hingga 90 megabyte,” kata Direktur Operasional Dinustech itu.
Selain bandwidth, pihak Dinustech juga menyediakan server lebih banyak dibandingkan dengan PPD tahun 2012 lalu. Untuk tahun 2013 ini jumlah server ditambah dari yang sebelumnya 9 buah menjadi 10 buah.

Adapun, jam operasional pendaftaran online khusus SD akan dimulai pukul 08.00 hingga 13.00, namun jika ada kendala teknis seperti jaringan lambat atau mati listrik waktu registrasi dapat ditambah.

”Admin dinas pendidikan dapat mengatur penambahan jam jika sekolah yang menghadapi kendala melaporkan kejadian tersebut. Namun kami berharap, PPD tahun ini berjalan lancar, masyarakat tidak kesulitan untuk mendaftar dan terlayani dengan baik,” tandasnya.
Kabid Pengembangan dan Monitoring Dinas Pendidikan Kota Semarang, Sujono menjamin pelaksanaan registrasi online akan berjalan sesuai harapan. Registrasi online sekaligus menjadi bentuk transparansi penerimaan peserta didik serta meniadakan praktik KKN. Persiapan, sarana prasarana juga terus dikebut supaya tidak muncul kendala ketika sistem sudah harus dijalankan.

”Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk melaksanakan bimbingan teknis untuk operator dan administrator yang akan bertugas dalam pelaksanaan registrasi online,” tuturnya.
Bimbingan teknis telah dilaksanakan di delapan tempat.  Itu bertujuan mendukung kesiapan penyelenggaraan PPD  terutama tingkat SD yang baru kali pertama masuk dalam sistem online.

Ada 339 SD se-Kota Semarang yang akan berpartisipasi dalam sistem registrasi online. Bimbingan teknis penguatan informasi dan teknologi  sudah terselenggara di beberapa kecamatan mulai dari Kecamatan Pedurungan, Semarang Tengah, Gajah Mungkur hingga Semarang Barat.
Penggunaan sistem online sekaligus memungkinkan para siswa memilih sekolah atau kompetensi kejuruan lebih dari satu pilihan. (K3,H41-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/19/228160/PPD-SD-Tidak-Sepenuhnya-Online

19 Juni 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: