KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPU Berniat Terbitkan Peraturan Dana Kampanye

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berniat menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) mengenai dana kampanye untuk para calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2014. Menurut Anggota KPU, Ida Budhiati, Kamis (13/6), regulasi baru tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan dalam proses berdemokrasi.

Dia optimistis peraturan tersebut akan menjadikan proses pemilu di Indonesia menjadi lebih baik. Tidak hanya penyelenggara, dia berharap seluruh pemangku kepentingan, terutama peserta pemilu dan stakeholder pemilu lainnya dapat merasakan manfaatnya.

Selain itu, Ida mengungkapkan aspek positif dari aturan baru tersebut, yaitu memberikan insentif kepada peserta pemilu. Dengan transparansi yang mereka lakukan, secara otomatis masyarakat akan bersikap positif.

Terkait sanksi yang dinilai tidak tegas, karena sekadar pengumuman bagi para caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya, Ida akan membahas secara internal dengan pimpinan KPU lainnya. Dia mengakui bahwa sanksi belum mengarah pada bentuk sanksi administrasi.

( vvn / CN37 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/14/160761/KPU-Berniat-Terbitkan-Peraturan-Dana-Kampanye
Iklan

14 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Selidiki Peran Dada Rosada

SUARA MEREKA.com – Jum’at, 14 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan menyelidiki peran Wali Kota Bandung Dada Rosada dalam kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono yang menjadi hakim terkait perkara dana bantuan sosial di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

”Memang ada usulan terhadap kasus Dada (Rosada, Wali Kota Bandung) ini supaya dilakukan lidik,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Kamis (13/6).

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kasus yang diduga melibatkan Dada.  Setelah dilakukan ekspos atau gelar perkara, akan didiskusikan apakah ada kasus-kasus lain yang menjadi bagian dari suap kepada hakim Setyabudi. Bambang mengaku memiliki alasan sendiri belum menjerat politisi Partai Demokrat itu. ”Kan tidak ada kaitannya langsung,” kata Bambang.

Bambang membandingkan dengan kasus yang menjerat Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Menurut Bambang, setidaknya ada empat peristiwa yang menghubungkan langsung antara Luthfi dan Ahmad Fathanah. ”Ketika AF (Ahmad Fathanah, red) selesai mendapatkan Rp 1 miliar maka komunikasi pertama AF ke siapa? LHI (Luthfi Hasan Ishaaq, red),” ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Sekrtaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswandi mengaku adanya perintah dari Wali Kota Bandung Dada Rosada untuk mengumpulkan uang. ”Ya seperti itulah,” kata Edi ditanya soal adanya perintah mengumpulkan uang, Senin (10/6) lalu.

Dia mengatakan, dirinya diminta untuk berkoordinasi dengan kepala dinas terkait pengumpulan uang terebut. Edi tidak menjelaskan peruntukan uang tersebut. Begitu juga saat ditanya berapa jumlah uang yang dikumpulkannya. ”Tanya saja ke penyidik,” kilahnya.

( Mahendra Bungalan / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/14/160767/KPK-Selidiki-Peran-Dada-Rosada

14 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Bidik Wali Kota Bandung dengan Kasus Lain

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – KPK berencana membidik Wali kota Bandung Dada Rosada dengan kasus lain, karena hingga kini KPK belum menemukan bukti keterlibatan Dada dalam kasus suap Wakil Ketua (Waka) Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tedjocahyono.

Hal itu diketahui dari keterangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jala HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/6).

Kata dia, sudah ada usulan dari penyidik agar pemeriksaan terhadap Dada dikembangkan ke kasus lain yang terkait dengan kasus suap Waka PN Bandung, dan statusnya ditingkatkan ke penyidikan. Sebab, dalam kasus penyuapan itu, Dada tidak ikut tertangkap tangan, dan belum ditemukan bukti adanya keterkaitan antara dia dengan para tersangka kasus itu.

Seperti diketahui, kasus suap Waka PN Bandung menjerat empat tersangka. Selain sang Waka PN sendiri, tersangka lain kasus ini adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat, pengusaha bernama Toto Hutagalung, dan karyawan Toto yang bernama Asep Triana.

( RED / CN37 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/14/160765/KPK-Bidik-Wali-Kota-Bandung-dengan-Kasus-Lain

14 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPU Buka Pengaduan Caleg Bermasalah

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Mulai hari ini, Jumat (14/6), Komisi Pemilihan Umum membuka peluang bagi masyarakat untuk melaporkan para calon legislator dalam daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang diketahui bermasalah.

“Dalam lima hari ke depan, kami berharap masyarakat bisa melihat, meneliti, dan menginformasikan jika ada calon legislator yang rekam jejaknya diragukan,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (13/6).

“Kami akan menyediakan alamat surat elektronik, nomor faksimili, atau masyarakat yang mau mengadu bisa datang langsung ke kantor KPU di Imam Bonjol, Jakarta Pusat,” katanya.

Agar memudahkan pemantauan, pengaduan tersebut diungkapkannya harus dilengkapi identitas lengkap si pelapor. Untuk itu  KPU akan menyertakan riwayat hidup para calon legislator di situs KPU.

Sejak mei lalu Komisi Pemilihan Umum telah merilis daftar calon anggota legislatif sementara hasil verifikasi administrasi. Para caleg dalam daftar inilah yang nantinya ditetapkan ke dalam daftar calon anggota legislatif tetap (DCT) yang tidak bisa diotak-atik lagi.

“Karena itu, sebelum ditetapkan menjadi DCT pada 25 Agustus mendatang, kami mempersilakan masyarakat mencermati,” ujar Ferry.

KPU akan mengklarifikasi laporan masyarakat ke partai politik pengusung caleg pada 28 Juni hingga 4 juni 2013. Jika terbukti ada caleg yang memalsukan datanya, maka dia bisa dicoret dari daftar sementara dan gagal bertarung di pemilu tahun depan.

“Caleg yang sudah dicoret juga tidak bisa diganti oleh orang lain,” Ferry menegaskan. Hal lain yang dapat membatalkan keikutsertaan seorang caleg selain dari laporan masyarakat, adalah jika caleg itu meninggal dunia atau mengundurkan diri.

( Tmp / CN19 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/14/160797/KPU-Buka-Pengaduan-Caleg-Bermasalah

14 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Djohar Bantah Terlibat Proyek Hambalang

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin menjalani pemeriksaan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor.

Deputi Menpora bidang Pemberdayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahrga membantah terkait dalam kasus ini. ”Saya tidak tahu (proyek Hambalang, red),” kata Djohar di kantor KPK, Jumat (14/6).

Dia mengaku tidak tahu menahu mengapa dirinya dipanggil penyidik KPK. Mantan staf Ahli Menpora ini juga membantah pernah memimpin rapat yang menunjuk Deddy Kusdinar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut.

”Saya nggak pernah ikut rapat. Nggak ada urusan saya,” kilahnya. Sebelumnya, setelah penahanan, kuasa hukum Deddy, Rudi Alfonso menilai penetapan kliennya sebagai PPK tunggal dilakukan melalui rapat pimpinan di Kemenpora beberapa waktu lalu. Salah satu yang hadir dalam rapat tersebut, kata Rudy, adalah Djohar Arifin yang sekarang menjadi Ketua Umum PSSI.

( Mahendra Bungalan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/14/160821/Djohar-Bantah-Terlibat-Proyek-Hambalang

14 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ketua Umum PSSI Diperiksa dalam Kasus Hambalang

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum PSSI Djohar Arifin dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor.

”Dia diperiksa untuk tiga tersangka, AAM (Andi Alfian Mallarangeng, red), DK (Deddy Kusdinar, red) TBM (Teuku Bagus Muhammad Noer, red),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat (14/6).

Diketahui dalam kasus Hambalang, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Hanya baru Deddy yang ditahan oleh penyidik KPK. Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Sedangkan Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

KPK juga telah memeriksa Kepala Bidang Sentra Olahraga Pendidikan Adhi Purnomo, Kepala Bidang Perlengkapan di Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Bastaman Harahap, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan Iyan Sudiyana, Kepala Bagian Hukum Sanusi, Kabid Manajemen Industri Olahraga Dedi Rosadi, Kepala Bidang (Kabid) Evaluasi dan Diseminasi di Kemenpora Wisler Manalu, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault.

KPK juga telah memeriksa sejumlah anggota DPR RI dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi X DPR yakni mantan Ketua Komisi X Mahyuddin (Partai Demokrat), Wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar (Partai Golkar), Anggota Komisi X I Wayan Koster (PDIP), Gede Pasek, Kahar Muzakir,  Primus Yustisio, dan X Angelina Sondakh.

KPK juga pernah memeriksa beberapa pejabat atau mantan pejabat Kementerian Keuangan. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, mantan Sekjen Kementerian Keuangan Mulia P Nasution, Kasie II 4 Dirjen Anggaran Kemenkeu Rudi Hermawan, Kasubdit II E Ditjen Anggaran Kemenkeu Sudarto, dan Direktur Anggaran II Kemenkeu Dewi Puji Astuti Handayani.

( Mahendra Bungalan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/14/160805/Ketua-Umum-PSSI-Diperiksa-dalam-Kasus-Hambalang

14 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Mulai Tahan Tersangka Kasus Hambalang

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penahahan terhadap tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Tersangka yang ditahan adalah Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olah raga non aktif Dedy Kusdinar.

”Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari kedepan terhitung sejak hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, di Kantor KPK, Kamis (13/6).

Deddy ditahan usai diperiksa sebagai tersangka sekitar delapan jam. Namun, Deddy yang nampak menggunakan baju tahanan KPK itu enggan berkomentar banyak terkait penahanannnya tersebut. Dia memilih langsung masuk kedalam mobil tahanan yang mengantarkannya menuju ruang tahanannya yang berada di Basement Gedung KPK.

Salah satu kuasa hukum Dedy, Rudy Policarpus mengaku kliennya merasa nyaman menjalani penahanan. Menurut Rudy, sudah sejak dua bulan lalu, Deddy meminta agar diajukan permohonan penahanan kepada KPK. Menurut dia, Deddy sudah siap untuk menjalani pemeriksaan. ”Kalau lihat dia keluar, nampaknya dia lebih nyaman jalani penahanan itu,” kata Rudy.

Diketahui dalam kasus Hambalang, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Adapun Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Sedangkan Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

( Mahendra Bungalan / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/13/160745/KPK-Mulai-Tahan-Tersangka-Kasus-Hambalang

14 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gubernur Rusli Kembali Diperiksa Sebagai Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Gubernur Riau M Rusli Zainal memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Golkar ini diperiksa sebagai tersangka dalam dua kasus yang menjeratnya.

”Belum tahu nanti saya tanya ya,” ujar Rusli saat tiba di kantor KPK, Jumat (14/6).

Mengenakan kemeja batik coklat Rusli yang didampingi sejumlah koleganya enggan bicara banyak. Dia memilih langsung masuk ke dalam lobi KPK. Pemeriksaan ini merupakan kali ketiga bagi Rusli.

Rusli Zainal ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dengan tiga perbuatan dalam dua kasus yang berbeda. Dan pemeriksaan kali ini merupakan pertama kali bagi Rusli sejak ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

Sementara Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pihaknya belum melakukan penahanan kepada Rusli. Menurutnya, penetapan tersangka untuk ditahan tentu sejauh mana penyidik melihat perkembangan penanganan kasus.

”Apakah ada unsur-unsur yang harus dilakukan penahanan. Sampai hari ini tersangka belum perlu ditahan,” ujarnya.

Ditanya soal Rusli yang merupakan pejabat aktif dan bisa menghilangkan barang bukti, Johan mengatakan, kekhawatiran itu belum ada. Dua menjelaskan, masa penahanan ada batas waktunya dan Rusli disangka dengan dua kasus berbeda.

”Tentu penyidik yang tau kapan tepatnya seorang tersangka perlu ditahan. Sekarang atau besok ditahan itu kan tidak mengurangi masa tahanan. Apapun subjektifitas penyidik, ada pertimbangannya,” kata Johan.

Seperti diketahui, Rusli sebagai Gubernur Riau diduga menerima sesuatu dan melakukan pemberiaan yang diduga bertentangan dengan jabatannya. Pertama, Rusli disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b. Atau Pasal 5 ayat 2 atau
Pasal 11 Undang-undang No 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat satu kesatu KUH Pidana. Dengan dugaan menerima suap terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.

Kedua, Rusli Zainal disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b. Atau Pasal 13 Undang-undang No 31 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHP.

Rusli diduga menyuap Anggota DPRD Riau, M Faisal Aswan dan M Dunir, terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012. Ketiga, Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengesahaan Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanaman Industri tahun 2001-2006 di Kabupaten Palelawan, Riau.

Rusli disangka melanggar Pasal 2 ayat 1, atau Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHPidana.

( Mahendra Bungalan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/14/160806/Gubernur-Rusli-Kembali-Diperiksa-Sebagai-Tersangka

14 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Wakil Menteri Agama

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Juni 2013

Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran di Kementerian Agama.

”Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AJ (Ahmad Jauhari, red),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat (14/6). Nasaruddin tiba di kantor KPK sekitar pukul 09.00, dia enggan berkomentar terkait pemeriksaannya.

Seperti diketahui, tersangka Ahmad Jauhari saat kasus ini terjadi merupakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama.

Kasus Ahmad Jauhari ini merupakan pengembangan dari kasus Dendy dan Zulkarnaen. Ahmad Jauhari merupakan pejabat pembuat komitmen di Ditjen Bimas Islam Kemenag.

KPK menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tipikor. Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga memanggil Kabag Perencanaan Anggara II Kemenag Sugito dan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Bimas Islam Nur Afwa Sofia.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dalam proses pengaturan anggaran dalam kaitan dengan pengadaan penggandaan Al Quran di Kementerian Agama. KPK melakukan penyidikan dalam pengadaan Alquran pada tahun anggaran 2011 dan 2012.

Anggaran 2011 nilai proyek pengadaan senilai Rp 20 miliar dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 55 miliar. Dari dua tahun anggaran tersebut total kerugian negara mencapai Rp 14 miliar.

KPK juga telah melarang Ahmad Jauhari dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Abdul Karim bepergian ke luar negeri.

Pencegahan telah dilakukan sejak 16 Januari lalu dan berlaku enam bulan. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putra kandungnya, Dendy Prasetia.

( Mahendra Bungalan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/14/160803/KPK-Periksa-Wakil-Menteri-Agama-

14 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Sebut Dua Tersangka Baru

SUARA MERDEKA – Jum’at, 14 Juni 2013

  • Kasus Proyek Cipta Karya

JEPARA – Jumlah tersangka dugaan korupsi di Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara bertambah. Kalau sebelumnya, disebut satu nama, yaitu Hadlir, dari rekanan, maka dalam proses pemeriksaan hari terakhir kemarin, diinformasikan ada dua tersangka baru. Rinciannya, satu dari rekanan dengan inisial HYT dan satu lagi dari pegawai Dinas Ciptaruk dengan inisial AF.

Itu disampaikan Kepala Kejaksaaan Negeri (Kejari) M Ali Nafiah Pohan melalui Kasi Pidana Khusus Sunarno. Sunarno menjelaskan tiga tersangka sebenarnya ditetapkan di hari yang sama, tetapi dengan surat yang berbeda. ”Kami memang sudah menyebutkan nama satu tersangka. Untuk dua tersangka ini, kami baru bisa menyampaikan inisial. Sebab masih perlu pendalaman untuk keperluan penyidikan,” ucapnya.

Penggeledahan

Sunarno lantas menginformasikan proses penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang dilakukan pada Rabu (12/6) hingga malam hari. Dia menyebutkan ada tiga lokasi yang dituju. Pertama, rumah kontrakan rekanan Hariyanto di Kelurahan Kuwasen, Kecamatan Jepara. Setelah itu, ke rumah Sujarwo, pensiunan Dinas Bina Marga Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (BMP-ESDM) di Desa Mulyoharjo  Kecamatan Jepara.

Lokasi penggeledahan terakhir dilakukan di rumah Kepala Dinas BMP-ESDM Edy Sutoyo di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan. Dalam penggeledahan itu, ada tiga dus yang dibawa Kejati dari Hariyanto. Kemudian dari Sujarwo dan Edy Sutoyo diambil tumpukan dokumen. ”Salah satu yang didapat adalah buku rekening. Itu untuk pemeriksaan aliran dana dalam kasus yang kami selidiki,” ucap Sunarno.

Disinggung waktu pemeriksaan, apakah hanya sampai Kamis (13/6) atau ada lanjutan, Sunarno belum bisa memastikan. (H75,H15-32,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/14/227664/Kejaksaan-Sebut-Dua-Tersangka-Baru

14 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: