KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Djoko Pekik Diminta Keterangan Terkait Penyelidikan Hambalang

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Deputi Peningkatan Prestasi Olah Raga Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Djoko Pekik Irianto.

Kali ini, Djoko diminta keterangan terkait penyelidikan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Jawa Barat.

“Djoko Pekik dimintai keterangan terkait penyelidikan KPK soal pengadaan peralatan dan sarana Hambalang,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Rabu (12/6).

KPK menemukan keseluruhan nilai proyek Hambalang mencapai Rp2,5 triliun, yakni nilai proyek konstruksi gedung senilai Rp1,175 triliun dan proyek pengadaan senilai Rp1,4 triliun.

KPK terus menelusuri dugaan korupsi dalam pembahasan anggaran dan pengurusan sertifikat tanah. Termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus tersebut.

Sedang, dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka yaitu mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/12/160557/-Djoko-Pekik-Diminta-Keterangan-Terkait-Penyelidikan-Hambalang

12 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Mintai Keterangan Laksamana Sukardi Terkait BLBI

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 11 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi penyelidikan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam lanjutan penyelesaian BLBI melalui pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas).

“Dimintai keterangan terkait penyelidikan SKL BLBI,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat ditanya kedatangan Laksamana ke kantor KPK, Selasa (11/6).

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya juga meminta keterangan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli dan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.

KPK pada 2008 telah membentuk empat tim khusus untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan kejaksaan karena telah menerima SKL, termasuk kasus Sjamsul Nursalim yaitu mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp28,4 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp19,38 triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar.

Mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/11/160418/KPK-Mintai-Keterangan-Laksamana-Sukardi-Terkait-BLBI

12 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Staf Dinas Tata Ruang Kabupaten Bogor

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua staf Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP) Kabupaten Bogor dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian hadiah atau janji dalam pembelian dan perizinan lahan untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka adalah Ade dan Sudar.

“Diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (13/6).

Seperti, diketahui, kasus ini berawal saat KPK menangkap tujuh orang di “rest area” Sentul, Jawa Barat, Selasa (16/4). Dalam penangkapan tersebut KPK menyita uang Rp 800 juta sebagai barang bukti.

Ke tujuh orang tersebut adalah pegawai Pemkab Bogor Usep Jumeno, pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Wely Sabu bersama sopirnya, pihak swasta Nana Supriatna, Imam, dan Sentot Susilo yang merupakan Direktur PT Gerindo Perkasa bersama sang sopir. Ke tujuhnya ditangkap karena terkait pengurusan izin lokasi tanah yang berada di kecamatan Tanjung Sari kabupaten Bogor seluas 100 hektare.

Proses penangkapan dimulai pada sekitar pukul 11.00 WIB, Sentot mencairkan uang senilai Rp 1 miliar di suatu bank. Kemudian Sentot menyepakati untuk bertemu dengan Usep dan Welly di rest area Sentul pada sekitar pukul 15.00 WIB. Sentot bersama Nana dan sopir dalam satu mobil bertemu dengan Usep dan Willy dan sopirnya di Rest Area Sentul, mereka kemudian makan lebih dulu.

Setelah makan, Usep, Sentot, dan Nana kemudian mendatangi mobil Sentot sementara Wely menunggu di dalam mobil lain. Saat Usep keluar dari mobil dengan membawa tas besar berisi uang senilai Rp 800 juta, penyidik KPK menangkap ke enam orang tersebut.

Wely yang juga diduga memiliki hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bogor dan hanya menunggu di mobil juga ikut ditangkap KPK meski tidak ikut ke mobil Sentot sehingga sempat melawan saat ingin ditangkap KPK. Kemudian pada Rabu (17/4) pagi KPK menangkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher bersama seorang asistennya. Namun, KPK kahirnya membebaskan 4 orang dari total 9 orang yang sempat ditangkap. Sedangkan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan.

Usep ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, Listo ditahan di Rutan Cipinang, Nana ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, dan Sentot ditahan di Rutan KPK. Tersangka terakhir yang ditahan adalah Iyus.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/12/160564/KPK-Panggil-Staf-Dinas-Tata-Ruang-Kabupaten-Bogor

12 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tiga Terdakwa Kasus Century Bebas

SUARA MERDEKA.com – Senin, 10 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Tiga terdakwa kasus Bank Century bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tujuh tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Tiga terdakwa tersebut adalah Raden Mas Johanes Sarwono, Stefanus Farok Nurtjahja, dan Umar Muchsin. Ketiganya merupakan terdakwa penjualan tanah Yayasan Fatmawati.

Ketua majelis hakim, Muhammad Asikin membebaskan terdakwa dari semua tuntutan JPU dan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. “Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan. Memerintahkan agar barang bukti bahwa yang disita dari Indira Mayasari dalam perkara Toto Kuncoro berupa uang 20 miliar dari CIMB Jakpus atas nama Yayasan Fatmawati, dikembalikan ke Yayasan Fatmawati,” ujarnya.

Muhammad Asikin yang menggantikan Bagus Irawan tersebut langsung menanyakan sikap JPU atas putusan bebas ketiga terdaka itu. “Kami pikir-pikir yang mulia,” jawab JPU, Mustofa.

Sedangkan kuasa hukum ketiga terdakwa, Hermawi F Taslim menyatakan langsung menerima vonis bebas terhadap ketiga kliennya itu. “Tidak ada tanggapan, kami menerima yang mulya.”

Usai persidangan Hermawi mengatakan, dari vonis bebas majelis hakim tersebut, ada tiga poin yang menjadi fokus kuasa hukum yakni pertama, bukti uang sebesar Rp 20 miliar yang diajukan JPU yang diista dari rekening Yayasan Fatmawati di Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada, Jakarta tidak benar. “Karena, PT GNU setor ke Yayasan Fatmawati di CIMB Niaga Cabang Paletehan dan sudah habis dipakai untuk membangun sejumlah bangunan dan operasional Rumah Sakit Fatmawati sebagai persyaratan terhadap Depkes. Dan barang bukti itu tidak bisa diganti, kalau habis tidak bisa diganti. Ini berarti barang buktinya abal-abal,” ujar Hermawi.

Kedua, lanjutnya, semua tindakan dan langkah yang dilakukan ketiga kliennya, ada basis perjanjian perdatanya. Dan ketiga, “sesuai saksi ahli dari Jember, keberadaan PPATK mutlak, jadi semua perkara pencucian uang, harus ada analisis keuangan dari PPATK. Sementara di kasus ini, tidak ada, dan arus uang tidak bisa lihat, karena mereka (penyidik dan JPU) tidak punya akses, karena yang punya akses ini PPATK,” paparnya.

Atas putusan ini, ucap Hermawi Taslim, maka urusan dengan Departemen kesehatan sudah selesai dan Yayasan Fatmawati tinggal menunggu surat pelepasan aset yang dikeluarkan Departemen Keuangan. “Surat pelepasan aset dari Depkeu diberikan kepada Depkes, kemudian dari Depkes diberikan kepada PT GNU. Atas dasar surat itu, PT GNU akan melunasi pembelian itu (tanah) apabila ada surat pelepasa aset dari Depkes,” ujarnya.

Akibat dari putusan ini, lanjutnya, hubungan perdata PT GNU dengan Yayasan Fatmawati terus berlangsung. GNU akan melunasi semua kewajibannya, yakni membayar sejumlah uang yang belum dilunasi karena adanya syarat perjanjian yang menyebutkan, uang tersebut baru dibayarkan ke Yayasan Fatmawati jika Yayasan Fatmawati sudah menyerahkan surat pelepasan asetnya.

( Nurokhman / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/10/160335/Tiga-Terdakwa-Kasus-Century-Bebas

12 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Saksi Kasus Century di Australia

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi di Autralia dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik. Hari ini, KPK memeriksa staf Bank Indonesia Galoeh Andita Widorini.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (12/6).

Dalam kasus Century KPK baru menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka.

Saat menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, dia diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century. Budi dijerat dengan pasal 3 Undang-undang (UU) 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa setidaknya 30 saksi, diantaranya bahkan ada saksi yang telah diperiksa belasan hingga puluhan kali.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/12/160553/KPK-Periksa-Saksi-Kasus-Century-di-Australia

12 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tuntut Kebijakan Pembagian DBH Migas

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Juni 2013

  • Jika UU 33 Tahun 2004 Belum Direvisi

BLORA – Bupati Djoko Nugroho kembali menyuarakan tuntutan pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak Blok Cepu yang lebih adil untuk Kabupaten Blora.

Tuntutan kali ini disuarakan dalam forum rapat koordinasi (rakor) singkronisasi dan eksekusi pencapaian target produksi minyak dan gas (migas) Blok Cepu di ruang pertemuan Angling Dharmo, Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, kemarin. Rakor tersebut, dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), MCL, Pertamina serta stakeholder terkait penambangan migas Blok Cepu. ”Sampai saat ini, Blora belum mendapat manfaat dari produksinya minyak di Blok Cepu.

Blora sama sekali belum memperoleh bagian DBH minyak Blok Cepu. Padahal sebagian wilayah Blora masuk kawasan Blok Cepu. Tentu ini tidak adil,” tegas Bupati Djoko Nugroho. Bupati menyadari, mengapa Blora tidak mendapatkan bagian DBH minyak Blok Cepu. Yakni karena terkendala peraturan perundang- undangan. Pembagian DBH antara lain didasarkan pada keberadaan mulut sumur daerah penghasil minyak.

Tambang minyak yang berproduksi di Blok Cepu saat ini berada di wilayah Banyuurip, Kabupaten Bojonegoro. Dengan kapasitas produksi minyak Blok Cepu lebih dari 20.000 ribu barel per hari, Bojonegoro memperoleh DBH sebesar Rp 400 miliar. Diperkirakan ketika produksi puncak Blok Cepu pada akhir 2014 sebanyak 165 ribu barel per hari, Bojonegoro bakal mendapat DBH lebih dari Rp 2 triliun. Sedangkan Blora nol rupiah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa selain daerah penghasil, DBH minyak diberikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah satu provinsi dengan kabupaten penghasil minyak.

Hanya saja, Djoko Nugroho yang juga mantan komandan Kodim Rembang menegaskan, semestinya pemerintah pusat melalui kementerian terkait membuat kebijakan antara untuk membagi DBH minyak Blok Cepu yang lebih proporsional. ”Bayangkan saja kabupaten yang berada di Jawa Timur dan lokasinya cukup jauh dengan Bojonegoro mendapatkan dana bagian DBH minyak Blok Cepu, sedangkan Blora tidak dapat apaapa,” tandasnya.

Untuk mempertegaskan argumentasi tuntutannya, dalam rapat yang dipimpin Bupati Bojonegoro Suyoto tersebut, Bupati Blora lantas menunjukkan perumpamaan kawasan Blok Cepu dengan segelas air. Perumpamaan itu ditunjukan kepada seluruh hadirin. ”Ibaratnya gelas ini. Di dalamnya ada minyak. Minyak itu berada di dua kabupaten, yakni 65 persen di Bojonegoro dan 35 persen di Blora.

Tapi mengapa Blora tidak memperoleh bagian DBH minyak, Kalau UU-nya belum akan direvisi, mohon ada kebijakan antara dari kementerian terkait,” tegas Bupati sekali lagi. Dalam kesempatan itu, Djoko Nugroho juga memprotes penyebutan kalimat perkembangan eksplorasi dan produksi minyak di Bojonegoro. ”Semestinya perkembangan penambangan migas di Blok Cepu, bukan Bojonegoro,” kata Djoko Nugroho. (H18-40,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/12/227440/Tuntut-Kebijakan-Pembagian-DBH-Migas

12 Juni 2013 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Kejati Sita Aset PTSAB

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Juni 2013

  • Pengusutan Kasus PT RBSJ

REMBANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) sekitar pukul 14.00 mulai melakukan penyitaan terhadap tak kurang 50 bidang tanah yang mencapai luasan 850 hektare di 15 lokasi milik tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada unit bisnis perkebunan di PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Imam Sujono.

Penyitaan itu merupakan bagian dari penyidikan yang tengah dilakukan Kejati. Dalam penyitaan kemarin, Kejati awalnya mendatangi lahan di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kota. Di Desa Sridadi, Imam Sujono diduga memiliki tak kurang enam petak lahan dengan luas mencapai 33 hektare lebih. Tim Kejati yang berjumlah dua orang dan didampingi dua petugas dari Kejaksaan Negeri, satu regu Satpol PP serta staf PT RBSJ sempat kesulitan untuk menjangkau lahan milik Imam Sujono. Pasalnya, lokasi berada di tengah persawahan dengan akses jalan yang sempit dan becek.

Setelah sampai di lokasi, tim Kejati disaksikan aparat Satpol PPdan staf PTRBSJ melakukan pemasangan tanda. Selain di Sridadi, pemilik PT Sabda Amartha Bumi (SAB) itu, diduga juga menggunakan 13 petak lahan di Desa Sumbersari Kecamatan Kragan seluas 127 hektare, dua petak di Desa Tegalmulyo Kecamatan Kragan seluas 26 hektare, beberapa petak di Desa Sendangmulyo Kecamatan Kragan seluas lebih dari 50 hektare, empat petak di Desa Kalipang Kecamatan Sarang seluas lebih dari 30 hektare dan beberapa desa lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang Sudirman Syarif mengatakan, Kejari hanya sebatas memfasilitasi tim Kejati yang melakukan penyitaaan aset milik tersangka yang berbisnis dengan PTRBSJ. ”Kami membantu tim dari Kejati menunjukkan lokasi yang dimaksudkan.

Kami mengirimkan dua orang staf untuk pendampingan terhadap tim Kejati,” jelas dia. Pengelolaan keuangan pada unit bisnis perkebunan PTRBSJ itu diduga bermasalah mulai tahun 2009. Awalnya, PT RBSJ bekerja sama dengan PT SAB untuk pengelolaan lebih dari 850 hektare lahan tebu. Diduga, pengelolaan lahan tebu itu mandek di tengah jalan.

Semula, hasil panen tebu dari lahan tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pada Pabrik Gula Mini bentukan PT RBSJ. Selain itu juga disetor ke pabrik-pabrik gula di Pati dan Kudus. (H19-32)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/12/227441/Kejati-Sita-Aset-PTSAB

12 Juni 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Kejati Tetapkan Tersangka

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Juni 2013

  • Kasus Proyek di Ciptaruk

JEPARA- Pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) terhadap dugaan penyelewengan sejumlah proyek di Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara sudah masuk ke tahap penyidikan.

Dengan demikian, Kejati sudah menetapkan seorang tersangka bernama Hadlir dari rekanan. Penetapan itu telah dilakukan pada 4 Juni 2013. Hal itu disampaikan Kasi Pidana Khusus Kejari Sunarno, kemarin. Menurut Sunarno, pihaknya baru bisa menjelaskan keterangan itu. ”Kami hanya memfasilitasi tempat untuk proses pemeriksaan. Kalau nanti ada tersangka lebih, kami belum tahu. Kami tegaskan belum ada informasi mengenai adanya tambahan pegawai yang ditahan,” terangnya.

Sunarno menjelaskan kasus di Dinas Ciptaruk itu mengenai tiga paket proyek penataan lingkungan di Cipta Karya. Tiga proyek itu, yakni di Desa Bantrung Kecamatan Batealit, Desa Kendeng Sidialit, dan Desa/Kecamatan Welahan Welahan. ííMeski sudah ada tersangka pemeriksaan dari Kejati terus dilakukan. Pemeriksaan hari ini akan dilakukan tiga hari hingga Kamis (13/6),” ucapnya.

Dia mengatakan pemeriksanaan dilakukan di kantor Kejari untuk memudahkan dan mempercepat proses. Kondisi berbeda akan dialami saksi bisa dipanggil di Kantor Kejati. ”Memang sempat dilakukan pemeriksaan di Kejati. Tapi sekarang di Kejari agar lebih memudahkan,” bebernya. Dia menuturkan penyidik Kejati yang turun sebanyak delapan orang. Total saksi yang akan dimintai keterangan sebanyak 17 orang.

”Dalam waktu tiga hari itu, saya tidak tahu apakah akan maksimal. Semua bergantung proses pemeriksaan, bisa jadi lebih cepat. Dalam pemeriksaan ini, yang memimpin Kasi Penyidikan Kejati Sugeng Riyadi,” jelas Sunarno. Dia juga menginformasikan pemeriksaan terkait kasus di Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (BMPESDM) dengan tersangka Kepala Dinas Edy Sutoyo.

Pemeriksaan saksi itu dilakukan terhadap sepuluh orang yang terkait dengan proyek peningkatan kapasitas jalan dari lapen menjadi hotmik di Banyumanis, Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, dan di Dorang, Mayong. Sementara untuk dugaan korupsi pencairan jaminan sarana dan prasarana, salah satunya ada pada pembangunan talut jembatan di Desa Buaran, Kecamatan Mayong.

”Yang kami tahu, proyek jalan mulai 2009 hingga 2010. Intinya masih terkait proyek yang sudah menjerat tersangka sebelumnya,” ujarnya. Saat ini, sudah enam tersangka yang ditetapkan dan sudah dilakukan penahanan. ”Kalau untuk Edy Sutoyo belum dilakukan penahanan. Mungkin ada pertimbangan tertentu.

Yang jelas Edy Sutoyo kooperatif dalam mengikuti pemeriksaan,” katanya. Hati-hati Sampai kemarin puluhan pegawai di Dinas Ciptaruk masih enggan menangani proyek, karena takut jeratan hukum itu. Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih menyatakan, ada pertemuan dalam pekan ini yang sifatnya internal membahas keengganan pegawai itu.

”Akan dibahas soal keluhan pegawai itu, lalu bagaimana solusinya,” kata dia. Harapan pegawai itu, ada pendampingan dari pemkab terkait kasus hukum yang terjadi. ”Tentu akan ada pendampingan, mulai dari awal pemeriksaan. Nanti akan didampingi dari Bagian Hukum Setda. Kalau terkait anggaran akan ada pendampingan dari Korpri. Terkait kasus yang muncul akhir-akhir ini, Sholih berharap ke depan lebih hati-hati dalam menangani proyek. Baik oleh pihak rekanan maupun pegawai pemkab.

”Salah satu yang akan diberlakukan berupa pemeriksaan laboratorium sebuah proyek oleh pihak independen. Jadi pemeriksaan tidak kasat mata agar lebih terukur kualitasnya, tidak seperti saat ini,” ujar Sholih. Akhir pekan lalu sejumlah pejabat pemkab mengikuti outbound di Kabupaten Semarang untuk penyegaran. Saat dikonfirmasi, Kabag Humas Setda Hadi Priyanto membenarkan. ”Ya, ada outbound diikuti para kepala dinas dan pejabat di bawahnya. Untuk penyegaran,” kata dia. Outbound itu diisi tim dari motivator Ary Ginanjar. (H75,H15-32,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/12/227443/Kejati-Tetapkan-Tersangka

12 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Pungutan Dilarang, Sumbangan Diperbolehkan

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Juni 2013

PURWOKERTO- Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas, Mayangkoro, menyatakan masih memberi toleransi bagi masyarakat yang akan memberikan sumbangan kepada pihak sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). ’’Instruksi yang sudah dikeluarkan Pak Bupati melarang untuk penarikan pungutan.

Kalau sumbangan masih diperkenankan,’’ tegasnya, kemarin. Menurut dia, orang menyumbang tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah. Jadi kapan pun bisa memberikan bantuan.

Sumbangan juga tidak mengikat, namun kalau pungutan sudah dibatasi waktu dan jumlah. Sekda menegaskan, meski ada komite sekolah tetap tidak boleh mementukan jumlah pungutan biaya pendidikan.

Apalagi nilai besarannya sudah ditentukan lebih dulu. Sekretaris Komisi D DPRD, Yoga Sugama, meminta Pemkab harus tegas sejak awal dalam membuat surat edaran atau kebijakan terkait penerimaan siswa baru tahun ini. Untuk penerimaan siswa SD dan SMPsudah ada dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan masuk ke SMA atau SMK sekarang didasarkan hasil nilai ujian plus nilai sekolah dan tambahan poin prestasi tertentu.

Khusus kelas akselerasi di antaranya didasarkan hasil tes pula. Standar penilaian yang sudah diterima banyak pihak itu jangan sampai dikaburkan oleh kebijakan yang bias seperti melarang penarikan pungutan, namun memperbolehkan sumbangan.

’’Beberapa kasus seringkali besaran sumbangan ikut mempengaruhi lolos tidaknya siswa diterima. Jika kebijakannya dibuat mengambang atau tidak tegas, justru celah itu yang dimanfaatkan oleh oknum pihak sekolah dan komite,’’ tandas wakil rakyat dari Gerindra tersebut.(G22,H48-17)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/12/227446/Pungutan-Dilarang-Sumbangan-Diperbolehkan

12 Juni 2013 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Kumpulan Orang Baik

SUARA MERDEKA – Senin, 10 Juni 2013

  • Oleh : Herie Purwanto

POLISI adalah kumpulan orang baik. Kalimat ’’artifisial’’ itu saya dengar langsung dari Chrysnanda Dwi Laksana, doktor bidang Kajian Ilmu Kepolisian dari Universitas Indonesia, tatkala memberi kuliah kepada peserta Sespimma Polri tanggal 14 Mei 2013. Dia menyitir penyataan Profesor Satjipto Rahardjo. Teramat dalam muatan psikologis dari pemaknaan kalimat tersebut.

Bagi polisi yang mempunyai karakter bersih dan ikhlas mengabdi masyarakat, tentu tidak akan gerah. Sebaliknya, polisi yang menyalahi kodrat ’’artifisial’’ kalimat tersebut seharusnya merasa gerah dan risi. Bahkan pantas merasa terasing dari komunitas institusi yang memang seharusnya terdiri atas orang-orang baik. Institusi polisi menjadi bagian dari cermin hukum di negeri ini karena ibarat gerbang pertama penegakan hukum.

Realitasnya, fakta yang menjerat beberapa petinggi polisi hingga bawahan (kasus rekening bengkak Aiptu Labora Sitorus) dalam pusaran kasus hukum, mengantarkan pada kondisi kontraproduktif. Bagaimana dikatakan polisi adalah orang yang baik bila fakta menunjukkan ia menyalahgunakan anggaran kesatuan atau uang negara? Terlebih lagi penyalahgunaan itu dilakukan tatkala Polri bertekad memerangi korupsi. Sebuah ironi yang mengharubirukan polisi lain yang berkomitmen menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa ini.

Saya percaya masih banyak polisi yang baik, yang peduli pada keprihatinan bangsa ini terkait korupsi yang telah menggurita dan menyengsarakan jutaan rakyat. Polisi yang baik itu bisa jadi hidup dalam keterasingan. Ia harus mengalahkan stigma bahwa polisi itu korup, polisi itu sumber masalah, polisi itu suka mencari-cari kesalahan orang. Belum lagi stigma lain, semisal polisi membuat permasalahan mudah menjadi sulit, menjadikan persoalan sepele menjadi rumit, atau berurusan dengan polisi berarti harus sedia uang dan segudang persepsi yang menjelma pada sikap apriori dan skeptis.

Dalam kondisi seperti ini muncul pertanyaan bagaimana menjadi polisi yang baik? Pasalnya tak mudah mengubah mindset yang terbentuk pada masyarakat. Polisi harus memulai dari diri masing-masing mengingat dari semangat reformasi yang berawal 1999, mindset tadi belum berubah. Kalaupun ada perubahan lebih pada sifat instrumental dan struktural. Dalam  hal budaya atau culture, masih ibarat terjebak oyot mimang atau berputar-putar membuang energi namun masih tetap pada titik yang sama.

Tanpa menafikan keberhasilan yang sudah dicapai Polri dalam beberapa bidang, masyarakat belum juga beranjak pada tangga teratas kepercayaan, meskipun publik juga melihat berbagai terobosan yang bersifat human approach. Itulah yang mestinya jadi entry point untuk mengubah mindset yang stagnan dari masyarakat, yaitu masing-masing individu polisi harus berubah, menstransformasikan diri sebagai sosok baik. Untuk menjadi sosok yang baik, kuncinya ada di hati bukan pada institusi.

Membentuk Reputasi

Selama ini, polisi seperti terjebak untuk meraih citra baik dari masyarakat. Padahal citra identik dengan kamuflase atau sebatas retorika. Seharusnya yang perlu dibangun adalah membentuk reputasi. Reputasi lebih pada tindakan nyata, sedangkan membangun citra hanya muncul di permukaan, lebih dangkal dari reputasi. Inilah kekeliruan organisasi Polri yang gencar membangun citra dengan mengabaikan pemaknaan reputasi.

Dalam paradigma membentuk reputasi maka substansinya pun adalah keinginan untuk berubah. Mengubah dari sesuatu yang bersifat hanya lips service menjadi tindakan nyata. Penerapannya adalah tidak perlu memperbanyak slogan, banner, ataupun spanduk dengan rangkaian kata-kata indah namun yang dibutuhkan adalah melaksanakan apa yang menjadi tugas dengan keikhlasan.

Hal nyata yang mudah dilaksanakan oleh polisi tapi berpengaruh besar terhadap reputasi adalah dengan mau membaur di tengah masyarakat, tanpa membeda-bedakan mereka, berdialog, diawali menegur, menyapa sampai akhirnya menjadi sebuah keakraban, sebagaimana dijalankan polisi Jepang. Di Negeri Sakura, polisi membaur dengan komunitas atau masyarakat dengan tinggal di koban atau chuzaiso.

Di tempat tinggal yang sekaligus menjadi kantor tersebut, polisi membuka diri 24 jam untuk menampung semua pengaduan ataupun permasalahan. Kasus penganiayaan ringan antartetangga, saling mengejek, atau pencurian kecil-kecilan, diselesaikan dengan melibatkan solidarity maker atau tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian, secara tidak langsung polisi telah menempatkan diri sebagai problem solver,  yang menjadikan masyarakat membutuhkan kehadirannya.

Kapan konsep seperti itu menjadi roh bagi polisi di negeri ini? Bisakah polisi benar-benar mengaktualisasikan diri sebagai kumpulan orang baik? Kapan memulainya? Sekarang juga, tak ada istilah terlambat ketimbang tidak sama sekali. Siapa yang memulainya? Diri sendiri, diri pribadi polisi itu sendiri. (10)

– Herie Purwanto SH MH, Pemenang Lomba Karya Tulis Populer Nasional untuk Umum pada HUT Bhayangkara Tahun 2011

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/10/227265/Kumpulan-Orang-Baik

12 Juni 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: