KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mantan Pejabat Kemenlu Diperiksa dalam Kasus Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Senin, 10 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mantan pejabat Kementerian Luar Negeri dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sidang internasional di Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri). Kali ini Kabag Pelaksana Anggaran Kemlu periode 2003 hingga 2007 I Gusti Putu Adnyana dan mantan PNS Kemenlu Wasrsita Eka.

“Mereka diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (10/6).

Dalam kasus di Kemenlu ini, KPK menetapkan Mantan Sekjen Departemen Luar Negeri sebagai tersangka. Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 18 miliar.

Penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan sejumlah kegiatan di Deplu di antaranya seminar yang digelar dalam kurun waktu 2004-2005. Saat dugaan korupsi itu dilakukan, Hasan menjabat sebagai Menlu. Penyidik KPK menjerat Sudjadnan dengan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam kasus ini, KPK pernah memanggil Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Budi Bowoleksono, Duta Besar RI di Kanada Dienne Dhardianti Mohario, sebagai Duta Besar RI Untuk Rusia, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI dari Partai Hanura Iqbal Alan Abdullah, dan komposer musik Erwin Gutawa.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/10/160280/Mantan-Pejabat-Kemenlu-Diperiksa-dalam-Kasus-Korupsi

10 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

M Thoriq Gugat BPKP

SUARA MERDEKA.com – Senin, 10 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Terdakwa kasus korupsi ruilslag tanah Pemprov Jawa Tengah di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang, M Thoriq  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Gugatan itu ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah atas perbuatan melawan hukum.

Pihak Thoriq mengaku keberatan dengan hasil audit BPKP Jawa Tengah atas kasus Nyatnyono itu. Gugatan atas nama M Thoriq sendiri  terdaftar di PN Semarang sejak 31 Mei 2013 dengan nomor perkara 196/PDT.G/2013/PN.SMG.

BPKP Jawa Tengah, melalui Laporan Hasil Audit Nomor : SR-10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012 menyatakan adanya kerugian negara dalam kasus Nyatnyono sebesar Rp 2,527 miliar. Kerugian itu disebabkan karena tanah pemerintah hilang. Tanah yang dimaksud adalah Hak Pakai Nomor 5 DPU Jawa Tengah di Desa Nyatnyono seluas 30 meter persegi.

Pada tahun 2000 Kepala Desa  Nyatnyono, Trisyanto bersama Kabag TU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Tengah, Priyantono Djarot Nugroho bersepakat menyatakan  tanah tersebut milik Djarot.

Djarot berniat menjualnya dan berhubungan dengan Karyono. Trisyanto lalu mebuat letter C yang menyatakan Karyono atas pembelian dari Slamet dan Sulaiman tahun 1984. tahun 2003, Karyono mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut ke BPN Kabupaten Semarang yang  saat itu dikepalai M Thoriq.

Sertifikat terbit atas tanah tersebut, lalu Karyono bersama Haryanto salah seorang pamong Desa Nyatnyono, menjual tanah tersebut ke pihak lain. Salah satunya kepada PT Handayani Membangun yang lalu mengembangkannya menjadi perumahan. Perumahanpun dijual. PT Handayani kemudian mencarikan pengganti tanah tersebut. Yakni tanah seluas 40 ribu meter persegi di Desa Kalongan Kabupaten  Semarang.

Disisi lain, menurut pihak Thoriq, pada tahun 2005 BPN Kabupaten Semarang telah membatal sertifikat hak milik yang menindih hak pakai DPU itu. “Seluruh aset Pemprov Jawa Tengah telah dikembalikan pada tahun 2005. Berdasar pertemuan pada bulan Juni 2005 yang dihadiri pihak BPN, Kelurahan, Pemprov Jateng,  PT Handayani Membangun dan Haryanto.

Dalam pertemuan itu telah disepakati penyerahan hak tanah kepada  Pemprov Jateng,” kata pengacara M Thoriq, Nicholas Reidi kemarin. Sementara, kata Reidi, ruilslag tanah Desa Nyatnyono dengan Desa Kalongan itu terjadi tahun 2007.

“Kenapa justru kasus ruilslag yang terjadi tahun 2007 ini yang menyeret pejabat BPN. Padahal tanah sudah dikembalikan tahun 2005,” lanjut Reidi. Dalam gugatan, pihaknya meminta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 1,3 miliar.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/10/160210/M-Thoriq-Gugat-BPKP

10 Juni 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi PT RBSJ Rembang, Bupati Salim Diperiksa Empat Jam

SUARA MERDEKA.com – Senin, 10 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Setelah mangkir dari panggilan pertama pekan lalu, Bupati Rembang, Mohamad Salim memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Senin (10/6).

Salim mendatatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang sekitar pukul 10.00. Ia lalu diperiksa penyidik mulai pukul 11.00 hingga 15.00.

“Yang bersangkutan (Salim ) diperiksa sebagai saksi. Ini pemeriksaan sudah selesai dan saksi langsung pulang,” demikian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni, sore ini.

Salim dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi pengelolaan dana PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Pengelolaan keuangan pada unit bisnis perkebunan PT RBSJ itu diduga bermasalah. Perkebunan itu berbasis agribisnis tebu, dilaksanakan mulai tahun 2009.

PT RBSJ bekerjasama dengan PT Sabda Amartha Bumi (SAB) untuk pengelolaan lebih dari 850 hektare lahan tebu. Diduga, pengelolaan lahan tebu itu mandeg ditengah jalan. Semula, hasil panen tebu dari lahan tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pada Pabrik Gula Mini bentukan PT RBSJ. Selain itu juga disetor ke pabrik-pabrik gula di Pati dan Kudus.

Hingga tahun 2011 Pabrik Gula Mini yang didanai dengan penyertaan modal dari APBD Rembang itu tak kunjung beroperasi. Akhir tahun 2010 diduga sudah tidak ada tebu dari lahan tersebut yang disetorkan ke pabrik gula di Pati dan Kudus.

Kasus ini disidik sejak Maret 2013. Pada pertengahan April 2013, penyidik menetapkan dua tersangka. Keduanya adalah mantan Direktur PT RBSJ, Siswadi dan Direktur PT SAB, Imam Sujono.

Selain Salim, penyidik Kejaksaan Tinggi telah memeriksa beberapa mantan pejabat Rembang. Diantaranya mantan Kabag Perekonomian dan mantan Kabag Keuangan. Kejaksaan menilai keterangan dari Mohamad Salim sudah cukup.

“Setelah ini akan ada evaluasi. Jika diperlukan yang bersangkutan (Salim) akan kami undang lagi,” kata Eko Suwarni.

( Eka Handriana / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/10/160341/Korupsi-PT-RBSJ-Rembang-Bupati-Salim-Diperiksa-Empat-Jam

10 Juni 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Putusan Hakim Praperadilan Lampui Kewenangan, MAKI dan KP2KKN Ajukan PK Kasus SP3 Sukawi

KABAR SEMARANG.COM – Senin, 10 Juni 2013

Semarang – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan praperadilan kasus SP3 dugaan korupsi mantan wali kota Semarang Sukawi Sutarip.

PK atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang akan diajukan ke Mahkamah Agung.

Menurut Presidium MAKI, Boyamin Saiman, PK perlu dilakukan mengingat pertimbangan hakim PN Semarang dalam memutus gugatan praperadilan itu dinilai tidak tepat sebab melampui kewenangannya. Amar putusan hakim dinilai sudah memasuki materi pokok perkara.

April 2013 lalu PN Semarang menolak gugatan pra-peradilan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi dana komunikasi APBD Kota Semarang 2004 dengan tersangka Sukawi.

Pertimbangan hakim adalah, karena dalam pengajuan gugatan itu, penggugat tak menyampaikan bukti baru yang membuat kasus Sukawi layak dilanjutkan penyidikannya. Sebelumnya, penghentian kasus Sukawi itu juga pernah digugat praperadilan dan ditolak.

Penolakan sebelumnya itu, dilakukan dengan pertimbangan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat bukanlah pihak yang berkepentingan. Namun Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pihak yang berkepentingan atas suatu perkara.

Dengan adanya putusan MK tersebut, pihaknya mengajukan gugatan praperadilan lagi. Tapi tetap ditolak, pertimbangan hakim yang menangani perkara adalah karena tidak ada bukti baru atau novum.

Padahal, kata Boyamin, yang kami persoalkan adalah digunakannya pendapat ahli sebagai dasar penghentian perkara. Padahal pendapat ahli kan harus diuji di persidangan. “Bukan jaksa yang menentukan kebenaran pendapat ahli, tapi hakim,” papar Boyamin.

Selain itu, Boyamin berpendapat jika bukti baru bukan merupakan ranah praperadilan, namun harus dibuktikan lewat pemeriksaan materi perkara di persidangan Pengadilan Tipikor Semarang. “Jadi keputusan hakim yang menangani perkara telah melampui kewenangannya,” jelas dia.

Dalam perkara ini, Sukawi sendiri telah dinyatakan tersangka kasus tersebut pada tahun 2008. Namun tahun 2010, penyidikan kasusnya dihentikan berdasar pendapat ahli.

Ahli menyatakan dana komunikasi yang dimaksud sudah masuk dalam daftar anggaran satuan kerja (DASK) pada APBD 2004 serta dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) No 10/2003 tentang APBD 2004.

Sedangkan, dana bantuan mobilitas anggota DPRD Semarang senilai Rp 1,8 miliar hanya kesalahan administrasi dan anggota DPRD secara bertahap sudah mengembalikan ke kas daerah Kota Semarang. (KS)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/putusan-hakim-praperadilan-lampui-kewenangan-maki-dan-kp2kkn-ajukan-pk-kasus-sp3-sukawi

10 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

MAKI dan KP2KKN Ajukan Peninjauan Kembali

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 09 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng berencana mengajukan peninjauan kembali atas putusan pra-peradilan kasus mantan wali kota Semarang Sukawi Sutarip. Peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang akan diajukan ke Mahkamah Agung.

Menurut Presidium MAKI, Boyamin Saiman peninjauan kembali perlu dilakukan. Pasalnya, pertimbangan hakim PN Semarang dalam memutus gugatan pra-peradilan itu dinilai tidak tepat. Diketahui, April 2013 lalu, PN Semarang menolak gugatan pra-peradilan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi dana komunikasi APBD Kota Semarang 2004 dengan tersangka Sukawi.

Pertimbangan hakim adalah, karena dalam pengajuan gugatan itu, penggugat tak menyampaikan bukti baru yang membuat kasus Sukawi layak dilanjutkan penyidikannya. Sebelumnya, penghentian kasus Sukawi itu juga pernah digugat pra-peradilan dan ditolak.

Penolakan sebelumnya itu, dilakukan dengan pertimbangan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat bukanlah pihak yang berkepentingan. Namun Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pihak yang berkepentingan atas suatu perkara.

“Nah karena itu kami ajukan gugatan lagi. Tapi tetap ditolak karena tidak ada bukti baru. Padahal yang kami persoalkan adalah digunakannya pendapat ahli sebagai dasar penghentian perkara. Padahal pendapat ahli kan harus diuji di persidangan. Bukan jaksa yang menentukan kebenaran pendapat ahli, tapi hakim,” papar Boyamin, Minggu (9/6).

Selain itu, Boyamin berpendapat jika bukti baru bukan merupakan ranah pra-peradilan. Sukawi sendiri telah dinyatakan tersangka kasus tersebut pada tahun 2008. Namun tahun 2010, penyidikan kasusnya dihentikan berdasar pendapat ahli.

Ahli menyatakan dana komunikasi yang dimaksud sudah masuk dalam daftar anggaran satuan kerja (DASK) pada APBD 2004 serta dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) No 10/2003 tentang APBD 2004.

Sedangkan, dana bantuan mobilitas anggota DPRD Semarang senilai Rp 1,8 miliar hanya kesalahan administrasi dan anggota DPRD secara bertahap sudah mengembalikan ke kas daerah Kota Semarang.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber :

10 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejati Dinilai Ulur Kasus GLA Karanganyar

SUARA MERDEKA.com – Senin, 10 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyelidikan korupsi subsidi Griya Lawu Asri (GLA) Kabupaten Karanganyar tahun 2007-2008 jilid II, tak kunjung membuahkan hasil. Padahal penyelidikan itu dibuka sejak Oktober 2012. Namun hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah belum menyatakan sikap akan meneruskannya ke tingkat penyidikan atau menghentikannya.

“Penyelidikan masih terus berjalan. Masih didalami terus,” begitu keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni kemarin. Namun menurut Komite Penyelidikan dan Pemeberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi sengaja mengulur penyelidikan tersebut.

“Sudah sekian lama diselidiki, dan kasus itu sudah pernah disidangkan bahkan sudah memidanakan tiga orang. Bukti-bukti sudah terpapar pada sidang tiga terpidana. Tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Tinggi untuk tidak menyidik keterlibatan Bupati Rina Iriani, dan menetapkannya sebagai tersangka,” kata aktivis KP2KKN, Eko Haryanto.

Penyelidikan kembali kasus ini telah dua kali diperpanjang. Selain itu, Kejaksaan Tinggi telah memeriksa ulang saksi-saksi dalam perkara tiga terpidana sebelumnya. Kejaksaan juga memeriksa saksi tambahan, termasuk Bupati Karanganyar Rina Iriani yang diperiksa di rumahnya di Karanganyar. Berdasar surat usulan Bupati Rina, Kemenpera mengucurkan dana Rp 15,7 miliar pada tahun 2007 dan Rp 20 miliar pada tahun 2008 kepada KSU Sejahtera. Saat itu suami Rina, Tony Haryono menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Tahun 2007, KSU Sejahtera diketuai oleh Fransiska Riyana Sari dan tahun 2008 oleh Handoko Mulyono. Tony telah dipidana lima tahun 10 bulan penjara, Fransiska dipidana dua tahun penjara dan Handoko empat tahun. Dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tahun Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray atas pidana Tony Haryono, dinyatakan bahwa kerugian kasus tersebut mencapai Rp 18,4 miliar. Kerugian itu dinyatakan telah memperkaya Handoko Mulyono serta Tony Haryono beserta keluarganya.

Dalam sidang Fransiska di Pengadilan Tipikor Semarang, terungkap catatan pemakaian Rina. Diantaranya untuk biaya Rina Center (tim pemenangan Rina dalam Pilkada 2008) sebesar Rp 1,4 miliar. Untuk keperluan lain dalam Pilkada mencapai Rp 2,3 miliar.

Selain itu, dana dipakai untuk biaya kuliah S2, umroh, keperluan lebaran, listrik, telefon, dan pemasangan internet di rumah pribadi Rina, mencapai Rp 2,2 miliar. Untuk bantuan kemasyarakatan mengatasnamakan Rina sebesar Rp 800 juta. Sekurangnya Rp 11 miliar diduga telah dinikmati Rina. Sisanya sebsar Rp 3,2 miliar dan Rp 370 juta masing-masing dinikmati Tony dan Handoko. Sementara Fransiska tak terbukti menerima aliran uang.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/10/160223/Kejati-Dinilai-Ulur-Kasus-GLA-Karanganyar

10 Juni 2013 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: