KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bekas Staf Ahli Gubernur Segera Disidang Kasus Korupsi Lagi

KABAR SEMARANG.COM – Sabtu, 08 Juni 2012

Semarang – Mantan Staf Ahli Gubernur Jateng, Priyantono Djarot Nugroho, dalam waktu dekat akan didudukkakn kembali di kursi pesakitan sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi.

Berkas penyidikannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tukar guling tanah (ruislag) Nyatnyono telah dirampungkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng dan sudha dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Kasi Penkum Kejati Jateng Eko Suwarni mengatakan, pihaknya saat ini tinggal menunggu jadwal penetapan sidang dari pengadilan untuk membacakan dakwaan.

Dijelaskan Eko Suwarni, dalam perkara ini Djarot yang sebelum tersangkut kasus korupsi bermodus pembobolan dana Bank Jateng itu akan dijerat dengan dakwaan primer Pasal 2 jo Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi No 31/1999 jo UU No 20/2001. Juga dikenakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini karena tindakan penyelewengan dana ruislag yang tidak dilakukan Djarot sendiri, tetapi dilakukan bersama Karyono (swasta), bekas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang M Thoriq, petugas pengukuran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Wimbo Cahyono dan Yudi. Mereka ini sekarang sedang diproses di Pengadilan Tipikor Semarang.

Selain itu, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Desa Nyatnyono, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Haryanto. Juga telah ditetapkan tersangka Komisaris I PT Handayani Membangun-Endang Sri Handayani, mantan pejabat BPN Kabupaten Semarang Rustamadji (buron).

Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp2,527 miliar. Dari hasil jual beli tanah milik pemprov tersebut Karyono terbukti menikmati uang Rp373 juta.

Selain perkara Ruislag, sebelumnya Djarot juga tersangkut kasus pembobolan dana Bank Jateng Smearang yang nilainya mencapai Rp39 miliar. Atas kasus tersebut, Djarot dinyatakan bersalah dan divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang. (wan)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/bekas-staf-ahli-gubernur-segera-disidang-kasus-korupsi-lagi

8 Juni 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kontrak Pengadaan Buku Paling Lambat 10 Juni

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Proses tender pengadaan buku ajar kurikulum 2013 untuk jenjang SD telah selesai, dan para pemenangnya pun telah ditentukan. Akan tetapi, kontrak kerja antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan perusahaan pemenang tender baru bisa dilakukan setelah Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) untuk pelaksanaan  kurikulum 2013 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Tender sudah selesai, dan sudah ada pemenangnya. Harusnya, kalau DIPA sudah keluar, sudah bisa kontrak hari ini (kemarin),” ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim di Gedung Kemdikbud, Jumat (7/6).

Akan tetapi, hingga hari ini, dirinya belum mendapat kabar terbaru terkait dengan DIPA tersebut. “Kalau belum ada DIPA, belum boleh tandatangan kontrak,” jelasnya.

Meski demikian, Ketua tim penyusun kurikulum 2013 itu membantah bahwa anggaran kurikulum tersebut masih diblokir. Alasannya, DPR sebagai pemegang hak budget telah menyetujui usulan anggaran kurikulum yang diajukan oleh Kemdikbud.

“Lambatnya ini kan karena anggarannya berubah, jadi mereka harus bahas lagi. Tapi DPR sudah setuju, jadi di Kemenkeu ini sebenarnya proses, bukan ditahan,” tegas Musliar.

Oleh karena itu, Kemdikbud sangat berharap agar anggaran kurikulum dapat segera dicairkan. Jika tidak, terbuka peluang untuk terjadi keterlambatan, seperti yang terjadi pada saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) beberapa waktu lalu.

“Paling lambat tanggal 10 Juni ini. Karena kalau lewat dari itu, kita agak mepet dalam mencetak buku, dan dikhawatirkan buku akan terlambat lagi,” kata mantan Rektor Universitas Andalas itu.

Musliar yang juga sebagai Plt Dirjen Dikdas itu menambahkan bahwa buku untuk SD nantinya akan dicetak setiap tahunnya. Karena, buku tersebut nantinya akan diberikan dan menjadi hak milik setiap peserta didik. Namun, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi revisi tiap tahunnya.

( Saktia Andri Susilo / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/07/159955/Kontrak-Pengadaan-Buku-Paling-Lambat-10-Juni

8 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Temanggung Tak Dapat Jatah Kuota CPNS

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Juni 2013

Belanja Pegawai Masih di atas 50 Persen
TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Pemkab Temanggung kemungkinan tidak akan mendapat jatah kuota penerimaan Calon Pengawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2013. Pasalnya, belanja pegawai masih di atas 50 persen dari APBD. Padahal hal itu yang menjadi acuan pemerintah pusat untuk memberikan kuota penerimaan CPNS.

“Tahun ini kemungkinan kecil ada penerimaan CPNS. Terakhir, tahun lalu dalam APBD kita total belanja pegawainya masih dikisaran 54-56 persen dari total APBD,” kata Kabid Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Temanggung Sri Haryanto, Jumat (7/6).

Di Temanggung, jumlah total PNS saat ini sekitar 8.500 orang. Jumlah itu secara matematis dinilai masih kurang. Idealnya, harus ada kurang lebih 9.500 sampai 10.000 orang PNS. Kekurangan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2013 ini saja ada 295 PNS memasuki masa pensiun. Dari jumlah itu, 48 orang penjabat struktural, 147 orang fungsional guru, 13 orang fungsional lain, dan 87 orang fungsional umum atau staf.

Pada tahun 2014 berdasarkan perhitungan ada 334 orang PNS memasuki masa pensiun. Jumlah itu terdiri atas 75 orang pejabat struktural, 158 orang fungsional guru, 21 orang tenaga fungsional, serta 80 orang fungsional umum atau staf.

“Kalau yang pensiun banyak, sementara tidak ada rekruitmen CPNS karena belanja pegawai masih tinggi, maka jelas akan timpang. Terutama untuk tenaga guru atau pendidik dan tenaga kesehatan yang sangat kita butuhkan,” tandasnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk tahun 2013 hanya akan dilakukan pengangkatan tenaga honorer K-2. Namun, itu hanya diperuntukkan yang sudah lolos uji publik dan memenuhi persyaratan.

( Raditia Yoni Ariya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/07/159972/Temanggung-Tak-Dapat-Jatah-Kuota-CPNS

8 Juni 2013 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Diperiksa Kali Kedua, Rusli Belum Juga Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Gubernur Riau M Rusli Zainal kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada pemeriksaan kedua sebagai tersangka, politikus Partai Golkar ini belum juga ditahan.

Diperiksa lebih dari 10 jam, Rusli keluar dari Gedung KPK. Dia mengaku ditanya soal sistem penganggaran PON. “Pertanyaan-pertanyaan PON, misal bagaimana sistem penganggaran. Kemudian bagaimana pelaksanaan,” ujar Rusli di gedung KPK, Jumat (7/6).

Seperti diketahui, Rusli Zainal ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dengan tiga perbuatan dalam dua kasus yang berbeda. Dan pemeriksaan kali ini merupakan pertama kali bagi Rusli sejak ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

Rusli sebagai Gubernur Riau diduga menerima sesuatu dan melakukan pemberiaan yang diduga bertentangan dengan jabatannya. Pertama, Rusli disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b. Atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-undang No 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat satu kesatu KUH Pidana. Dengan dugaan menerima suap terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.

Kedua, Rusli Zainal disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang No 31 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHP. Rusli diduga menyuap Anggota DPRD Riau, M Faisal Aswan dan M Dunir, terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.

Ketiga, Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengesahaan Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanaman Industri tahun 2001-2006 di Kabupaten Palelawan, Riau. Rusli disangka melanggar Pasal 2 ayat 1, atau Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHPidana.

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/07/159994/Diperiksa-Kali-Kedua-Rusli-Belum-Juga-Ditahan

8 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Dugaan Korupsi PSISa Tidak Mungkin Dilakukan Sendiri

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 08 Juni 2013

SALATIGA, suaramerdeka.com – Tersangka dugaan korupsi dana hibah untuk Persatuan Sepakbola Indonesia Salatiga (PSISa), Toto Suprapto (63), akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. ”Kami akan menghormati proses yang berjalan,” ucap Handrianus Handyar Rhaditya, kuasa hukum Toto, Jumat (7/6).

Meski begitu, ia menanti perkembangan penyidikan yang dilakukan Polres Salatiga dalam kasus dana hibah itu. Dikatakan, tindak pidana korupsi tidak mungkin dilakukan hanya satu orang. Artinya pengungkapan keterlibatan pihak lain dalam kasus itu kini ditunggu. ”Itu sudah menjadi rumus, tindak pidana korupsi tidak mungkin dilakukan hanya satu orang. Saya melihat keterlibatan pihak lain itu belum seluruhnya dicari penyidik,” ungkap Handri.

Kasus yang menimpa Toto adalah dana hibah APBD Salatiga untuk PSISa sebesar Rp 100 juta tahun 2010 dan Rp 200 juta tahun 2011. Setelah dikucurkan melalui KONI, ternyata dana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai manager, Toto tidak tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak dapat menunjukkan bukti pembelajaan.

Atas perbuatan yang disangkakan, polisi menjerat Toto dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, setiap Senin dan Kamis, mantan anggota DPRD Salatiga itu dikenakan wajib lapor.

Dalam kesempatan sebelumnya, Handri membantah penyalahgunaan dana itu. Setelah Toto menerima dana dari KONI, selanjutnya diberikan kepada Direktur Teknik PSISa Moch Chariri. Hal itu kemudian dibantah Chariri yang menyatakan tidak tahu menahu terkait uang yang dikelola Toto. Menurut Handri, kepada penyidik kliennya telah menyerahkan beberapa kuitansi penggunaan sebagian dana yang dipermasalahkan. Kuitansi lainnya saat ini masih dicari.

Pertengahan Februari lalu, penyidik Polres Salatiga memeriksa Toto sebagai tersangka. Saat itu ia harus menjawab lebih dari 100 pertanyaan. Sejak pemeriksaan itu, hingga kini belum terdengar lanjutan penyelesaian kasus tersebut.

( Wahyu Wijayanto / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/06/08/160026/Kasus-Dugaan-Korupsi-PSISa-Tidak-Mungkin-Dilakukan-Sendiri

8 Juni 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

KPK Akan Dipanggil Kembali Timwas Century

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 08 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali dipanggil Tim Pengawas kasus Bank Century DPR, dalam sebuah rapat tertutup. Pemanggilan ini merupakan bagian dari rapat timwas Century yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, belum lama ini.

Pemanggilan ini merupakan usulan dari sejumlah anggota timwas, menyusul dalam rapat dengan  KPK kali ini tidak bisa terungkap perkembangan terbaru penanganan kasus Bank Century karena sudah terkait teknis penyidikan.  Contohnya, laporan yang sangat ditunggu Timwas adalah hasil pemeriksaan Sri Mulyani di Amerika Serikat, sehingga KPK perlu dipanggil lagi dalam rapat tertutup.

Ada anggota yang mengusulkan Timwas yang datang ke KPK, namun sebagian anggota tetap menginginkan rapat di DPR, akhirnya disepakati dan menjadi kesimpulan rapat bahwa Timwas akan memanggil lagi KPK dalam rapat tertutup.

Sebelumnya anggota Timwas Indra dari Fraksi PKS menyatakan, berbagai kalangan sampai kelompok waria begitu peduli terhadap penyelesaian kasus Century hingga datang ke Timwas Century DPR termasuk nasabah Bank Century yang selalu setia menghadiri rapat Rapat Timwas.

Ditambahkan, seluruh elemen bangsa ini menunggu kerja cerdas dan keberanian KPK . Selain itu kenapa teman Timwas berupaya menghadirkan KPK karena Timwas ditanya publik dan LSM ternyata mereka lebih tahu dibanding DPR. Kenapa KPK lebih “ progresif” laporannya kepada media dibanding kepada DPR yang memiliki hak konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap KPK.

( Andika Primasiwi , RED / CN26 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/08/160025/KPK-Akan-Dipanggil-Kembali-Timwas-Century

8 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lagi, Pegawai Enggan Tangani Proyek

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 08 Juni 2013

JEPARA, suaramerdeka.com – Aksi yang pernah dilakukan sekitar 50 pegawai Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM (DBMP-ESDM) Jepara menolak menangani proyek pada awal 2013, kini diikuti para pegawai di lingkungan Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk). Alasannya sama, yakni khawatir terjerat kasus hukum.

Saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jepara sedang meminta keterangan sejumlah pegawai di Ciptaruk karena menduga ada penyelewengan pada sejumlah proyek. Menurut informasi dari Dinas Ciptaruk yang sumbernya enggan disebutkan namanya, ada 27 pegawai yang bertanda tangan keberatan untuk ikut menangani proyek.

Pegawai itu berada pada posisi sebagai Panitia Pengawas Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). ’’Surat itu sudah diserahkan ke Bagian Pembangunan Setda Jepara pada Rabu (5/6) lalu,’’ jelas sumber itu.

Dia mengatakan pegawai Ciptaruk merasa tidak nyaman dalam bekerja. Apalagi, sudah pernah ada keterangan tidak ada pendampingan hukum terkait pidana. ’’Bantuan yang dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) itu juga terbatas. Karena itu, harapannya itu ada perlindungan,’’ jelas sumber itu.

Adapun Kabid Cipta Karya pada Dinas Cipatruk Jepara Afief Abdul Fatah yang dikonfirmasi membenarkan ada surat penolakan menangani proyek. Tapi, lanjut Afief, itu atas nama personal bukan dari Bidang Cipta Karya maupun Tata Ruang. ’’Saya belum baca utuh suratnya, tetapi pada intinya adalah keberatan untuk ikut menangani proyek,’’ ucapnya.

Afief menambahkan, keberatan itu karena khawatir adanya kasus hukum. Padahal, kerja yang dilakukan itu bukan untuk pribadi. ’’Mereka merasa tidak terlindungi. Semestinya kalau ada perlindungan sejak dari awal pemeriksaan itu langsung ada pengacara yang diberi tugas,’’ ucapnya.

Mengenai perjalanan proyek, Afief mengatakan masih terus berlanjut. Lelang juga sedang proses untuk saat ini. ’’Untuk proyek, terus jalan. Tapi kalau nanti tidak ada pegawai untuk mengawasi tentu tidak bisa jalan. Kalau demikian tentu yang paling dirugikan pemerintah dan umumnya masyarakat,’’ bebernya.

Sementara itu, Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Jepara Winastuti menambahkan, belum membaca surat yang berisi tanda tangan keberatan dari pegawai Dinas Ciptaruk. Dia menerangkan, kalau ada sikap seperti itu harus ada pendampingan. ’’Perlu dikumpulkan untuk diberi penjelasan agar tidak berlanjut,’’ katanya.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara, Abdul Syukur menyatakan dari sisi normatif penolakan tersebut adalah sebuah kesalahan. Sebab mereka secara tidak langsung telah mengingkari sumpah jabatan PNS. Namun dari sisi yang lain, adanya pemanggilan PNS oleh aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan, membuat mereka syok.

Karena itu Pemkab akan segera memanggil mereka seperti halnya PNS di DBMP-ESDM beberapa waktu lalu. Mereka akan diberi motivasi sekaligus pembinaan, agar mereka tetap melaksanakan tugasnya mereka.

( Muhammadun Sanomae / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/08/160020/Lagi-Pegawai-Enggan-Tangani-Proyek

8 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Pemutusan Kontrak Sewa Mobil Perlu Ditinjau Ulang

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 08 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pengamat politik Undip Semarang Muhammad Yuliyanto menyatakan, kebijakan pemutusan kontrak sewa dan pembelian mobil ini yang hendak dilakukan Pemprov Jateng patut ditinjau kembali.

Keputusan ini sebaiknya ditunda sampai menunggu gubernur terpilih Ganjar Pranowo nantinya dilantik. Jika tetap akan direalisasikan, kebijakan ini akan menjadi bom waktu bagi pemprov dan DPRD Jateng. Sebab, ini bisa menciptakan ketegangan hubungan atau disharmoni antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Penarikan mobil dinas tentu tidak akan mudah karena kendaraan kini sedang gencar dimanfaatkan untuk operasional anggota DPRD mendekati Pileg 2014. Penarikan mobil ini juga dapat memperburuk citra gubernur di hadapan DPRD,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Jateng Sri Puryono telah membuat surat pemberitahuan penghentian sewa kendaraan dinas kepada pemenang tender, PT Trans Semarang. Perusahaan ini diminta dapat segera mengambil mobil di kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng.

Sri Puryono menyatakan, sewa kendaraan ini dihentikan karena telah habis masa kontraknya. Terkait pemutusan kontrak sewa mobil, Bibit Waluyo enggan memberikan penjelasan kepada wartawan. Mantan Pangkostrad ini selalu memberikan kesempatan kepada Plt Sekda Sri Puryono untuk menjawabnya.

( Royce Wijaya / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/06/08/160015/Pemutusan-Kontrak-Sewa-Mobil-Perlu-Ditinjau-Ulang

8 Juni 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

SKPD Diminta Percepat Proyek

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Juni 2013

  • 99 Paket Senilai Rp 81,225 M

UNGARAN – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Mas’ud Ridwan meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Semarang segera mempersiapkan berkas proses lelang kegiatan.

Permintaan tersebut menurut Mas’ud cukup beralasan, karena untuk menghindari terjadinya tidak tercapainya target sesuai ketentuan menyusul cuaca saat ini yang sulit diprediksi.

“Saat ini sudah mendekati pembahasan APBD perubahan 2013, terlebih adanya temuan BPK terkait penggeseran belanja modal ke belanja barang dan jasa tentu akan menyita waktu SKPD. Untuk itu, kami meminta segera dilakukan lelang kegiatan agar pekerjaaan segera bisa dilakukan sehingga tidak molor seperti tahun sebelumnya,” ujarnya, Jumat (7/6) siang.

Khusus pembangunan Pasar Projo Ambarawa, pihaknya menyarankan secepatnya dikerjakan tidak perlu menunggu bangunan pasar sementara selesai.  Pasalnya dinilai bisa menghambat pelaksanaan pembangunan tahap pertama. “Anggaran dan lokasi pembangunan kembali Pasar Projo dan pasar sementara kan terpisah, jadi saya rasa tidak mengganggu. Jangan sampai ada kesan ada semacam pengkondisian, karena semua orang tahu sudah ada anggarannya tinggal menunggu proses lelang,” tutur Mas’ud.

Lelang Elektronik

Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Semarang, hingga akhir Mei 2013 ada 99 paket pekerjaan senilai Rp 81.225.372.000 yang dilelang. Dari jumlah tersebut, 18 paket sudah kontrak, sementara 81 paket lainnya masih dalam proses lelang.

Ketua ULP yang juga menjabat sebagai Kabag Administrasi Pem­bangunan Setda Kabupaten Sema­rang, Sunarto mengatakan ada beberapa yang proses lelang melalui lelang elektronik. “SKPD yang me­minta bantuan untuk melalui lelang elektronik di antaranya DPU, Disnakkan, Dinas Koperasi UMKM dan Perindag, Bappeda, Dinas Pen­didikan, DPPKAD, BLH, Dispen­dukcapil, Distan­bunhut, Dinsos­na­kertrans, BPBD, RSUD Ambarawa dan RSUD Ungaran,” paparnya.

Pihaknya menyebutkan, rencana pembangunan kembali Pasar Projo Ambarawa sampai saat ini belum masuk ULP. Padahal berdasarkan pengalaman, proses lelang kegiatan paling tidak membutuhkan waktu minimal satu bulan.

“Alasan Dinas Koperasi UMKM dan Perindag saat itu menyebutkan lebih dikarenakan menunggu pembangunan pasar sementara rampung dahulu. Padahal menurut kami bisa dilaksanakan bersamaan mengingat waktu dan cuaca saat ini,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perin­dustrian dan Perdagangan Kabupa­ten Semarang, Yusuf Ismail pernah menyampaikan bila pemindahan pedagang ke pasar sementara tidak bisa dilakukan secara otoriter di samping harus menunggu pembangunan selesai keseluruhan.

“Setelah jadi, nanti kami tawarkan atau musyawarahkan terlebih dahulu dengan pedagang, kapan mereka mau pindah? Tawaran tersebut ditempuh untuk menghindari penilaian otoriter kepada pemerintah,” kata Yusuf. (H86-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/08/227061/SKPD-Diminta-Percepat-Proyek

8 Juni 2013 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pelindo III Tak Tanggapi Hasil Pertemuan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Juni 2013

  • Kesepakatan Dinilai Melawan Keputusan Menhub

SEMARANG – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Semarang tidak meggubris hasil pertemuan antara asosiasi pengusaha bongkar muat (APBM) dengan sejumlah instansi terkait pada 3 Juni lalu.

Tiga hasil kesepakatan pertemuan tersebut dinilai tidak berkekuatan hukum dan justru melawan keputusan Menteri Perhubungan.

Plh General Manager PT Pelindo III Mohammad Syafiudin melalui kuasa hukum PT Pelindo III Theodorus Yosep Parera menegaskan, PT Pelindo tetap akan melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak akan mengurus izin usaha bongkar muat seperti salah satu poin hasil pertemuan. Izin bongkar muat telah tercantum pada Kepmen Perhubungan No KP 88 Tahun 2011 tentang izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelindo.

Dalam ketentuannya, PT Pelindo diberikan hak melaksanakan usaha pelabuhan dengan kewajiban menyediakan dan memelihara fasilitas pelabuhan utama dan pengumpan.

“Kami tidak akan menanggapi hasil pertemuan itu. Pengusaha tidak memiliki wewenang apapun terhadap BUP. Apa yang mereka lakukan telah menentang keputusan menteri. Saya berharap mereka (pengusaha bongkar muat) membaca dengan teliti KP 88 Tahun 2011,” kata Yosep, Jumat (7/6).

Pertemuan tanggal 3 Juni itu dihadiri sejumlah asosiasi pengusahan bongkar muat Jawa Tengah, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jateng, serta Polrestabes Semarang. PT Pelindo III menolak hadir dengan alasan berpegang pada Kepmen Perhubungan KP88 Tahun 2011.

Siap Menggugat 

Ada tiga keputusan pertemuan yakni men-deadline PT Pelindo III satu bulan untuk mengurus surat izin, tidak boleh ada lagi pungutan dalam bentuk apapun, dan pernyataan dibukanya pelabuhan untuk umum.

Tuntutan tak ada biaya apapun yang dikenakan bagi pengusaha bongkar muat juga ditanggapi santai. Menurutnya, itu adalah kewajiban pengusaha pada BUP PT Pelindo III. Uang pembayaran digunakan untuk penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan.

Meski tidak datang pada pertemuan, namun pihaknya mengaku sudah mengetahui hasilnya. Jika nantinya KSOP mengirimkan surat resmi hasil pertemuan tersebut pada PT Pelindo III maka pihaknya tidak akan segan menggugat. (H81-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/08/227102/Pelindo-III-Tak-Tanggapi-Hasil-Pertemuan

8 Juni 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: