KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ganjar-Heru belum Mampu Ungguli Persentase Golput

ANTARA JATENG.com – Kamis, 06 Jun 2013 

Oleh : Wisnu Adhi Nugroho
Petugas mempersiapkan kotak suara berisi laporan hasil penghitungan Pilgub Jateng dari 35 kabupaten/kota yang akan dihitung pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di Kantor KPU Jateng, di Semarang, Selasa (4/6). KPU Jateng menetapkan pasangan cagub Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko sebagai pemenang Pilgub Jateng dengan meraih total suara sebesar 6.962.417 suara atau 48,82 persen, sementara pasangan cagub Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo menduduki urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 4.314.813 suara atau 30,26 persen, dan pasangan cagub Hadi Prabowo-Don Murdono berada di posisi terakhir dengan 2.982.715 suara atau 20,92 persen. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ed/mes/13.

Semarang, Antara Jateng – Tahapan demi tahapan perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah selesai diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jateng yang bekerja dengan sejumlah pihak terkait.

Kini, rakyat Jawa Tengah tinggal menanti janji-janji politik sang pemenang dengan melakukan pemantauan sejauh mana Pasangan Gubernur dan Wagub Jateng terpilih Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko merealisasikannya.

Bahkan, sekitar 50 persen dari 27.385.985 yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pun tampaknya perlu pula ikut memantau sejauh mana pasangan itu mewujudkan janji-janji politik dalam kurun waktu 2013–2018.

Sebagaimana diwartakan, pada Pilgub Jateng yang berlangsung pada hari Minggu (26/5), terdapat tiga pasangan, yakni Hadi Prabowo dan Don Murdono; Bibit Waluyo dan Sudijono Sastroatmodjo; Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko.

Pasangan Hadi Prabowo dan Don Murdono yang diusung koalisi enam partai politik, yakni PKS, PKB, Partai Gerindra, PPP, Partai Hanura, dan PKNU mendapat nomor urut 1.

Pasangan Bibit Waluyo dan Sudijono Sastroatmodjo yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PAN mendapat nomor urut 2, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko yang diusung PDI Perjuangan mendapat nomor urut 3.

KPU Provinsi Jateng sebagai penyelenggara Pilgub Jateng telah mendistribusikan 28,5 juta surat suara.

Jumlah surat suara tersebut sesuai dengan daftar pemilih tetap yakni sebanyak 27.385.985 pemilih yang ditambah 2,5 persen surat suara cadangan.

Ketua KPU Jateng Fajar Subhi mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng telah berjalan lancar.

“Secara umum pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar dan mudah-mudahan sampai tahap akhir tidak ada gangguan yang berarti,” katanya.

Berdasarkan keputusan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng yang berlangsung di aula I kantor KPU Jateng, pasangan cagub Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko berhasil memenangi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng periode 2013–2018 dengan total perolehan suara 6.962.417 suara atau 48,82 persen.

Pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo menduduki urutan kedua dalam perolehan suara dengan 4.314.813 suara atau 30,26 persen, sedangkan pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono berada di posisi terakhir dengan 2.982.715 suara atau 20,92 persen.

Suara yang sah sebesar 14.259.945 suara, sedangkan suara tidak sah 1.001.323 sehingga total suara yang masuk pada pemungutan suara Pilgub Jateng mencapai 15.261.268 suara.

Pasangan Ganjar-Heru yang diusung PDI Perjuangan ini menang di 29 kabupaten/kota dan hanya kalah di enam kabupaten, yakni Demak, Kendal, Cilacap, Grobogan, Batang, dan Blora.

Di enam kabupaten tersebut, pasangan Bibit-Sudijono memperoleh suara terbanyak, sedangkan pasangan Hadi-Don kalah di seluruh kabupaten/kota di Jateng.

KPU Provinsi Jateng mengklaim bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen.

“Pada Pilgub 2008 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 55,03 persen. Namun, dengan segala dinamika dan kondisi masyarakat tingkat partisipasi pada pilgub tahun ini naik 0,7 persen menjadi 55,73 persen,” kata anggota KPU Jateng Andreas Pandiangan.

Tingkat partisipasi masyarakat tertinggi pada Pilgub Jateng 2013 terdapat di Kabupaten Temanggung dengan 82,89 persen, sedangkan Kabupaten Pati tercatat dengan tingkat partisipasi terendah, yakni hanya 44,52 persen.

Menurut dia, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub Jateng 2013 cukup melegakan KPU Jateng karena sebelumnya dikhawatirkan akan mengalami penurunan dibandingkan pada pilgub sebelumnya.

“Pada Pilgub Jateng 2013, dari 27.385.985 daftar pemilih tetap (DPT) tercatat sebanyak 12.165.373 pemilih yang terdaftar atau 44,27 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa catatan ketidakhadiran pemilih tersebut diketahui berdasarkan informasi dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dibagi menjadi tujuh kategori, yakni ketidakhadiran karena lain-lain, merantau, bekerja, sekolah, meninggal dunia, dan sakit.

“Ketidakhadiran kategori lain-lain sebesar 48,46 persen, merantau 32,64 persen, bekerja 15,81 persen, meninggal dunia 0,37 persen, dan sakit 0,23 persen,” katanya.

Menurut dia, pada kategori lain-lain terdapat beberapa varian yang salah satunya adalah kategori golongan putih atau golput.

“Golput artinya terdaftar, mengetahui ada pemungutan suara, dan tahu calon gubernur tapi dengan sadar tidak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Pilgub Jateng 2013,” ujarnya.

Terkait dengan masih tingginya jumlah golput tersebut, Andreas mengatakan bahwa KPU Jateng bersama KPU kabupaten/kota akan melakukan kajian mendalam bersama dengan penyelenggara Pilgub Jateng lainnya.

“Kajian yang akan dilakukan ini berkaitan dengan catatan ketidakhadiran pemilih pada saat pemungutan suara,” katanya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang Fitriyah mengatakan bahwa tren partisipasi pemilih dalam pilgub cenderung menurun.

Menurut dia, fenomena tersebut terjadi karena masyarakat menganggap bahwa mereka tidak merasakan langsung dampak dari kebijakan gubernur uang terpilih.

“Jika rakyat tidak merasakan apa-apa, mereka tidak akan terpanggil untuk berpartisipasi dan hal itu berbeda dengan pemilu presiden yang dampak kebijakannya dapat dirasakan langsung,” ujar mantan Ketua KPU Provinsi Jateng itu.

Ia menilai menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam pilgub adalah buah dari pemilihan langsung selama ini yang tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat.

“Pada masa mendatang perlu upaya mengikutsertakan rakyat dalam proses demokrasi dengan melakukan pendidikan pemilih yang baik karena selama ini rakyat berpikir jika cagub yang membutuhkan mereka sehingga terjadi berbagai praktik politik uang dan politik transaksional,” ujarnya.

Kondisi ini akan berbalik, kata dia, ketika pemilih menjadi cerdas dan memiliki kesempatan untuk menyeleksi siapa cagub yang benar-benar baik serta menghukum pemimpin yang buruk.

Terkait dengan tingginya angka golput pada Pilgub Jateng, Badan Pekerja Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Divisi Korupsi Politik Hadi Indrawan Ketaren mengatakan bahwa partai politik seharusnya tidak hanya berorientasi memenangkan calon yang diusungnya.

Ia berpendapat bahwa kesalahan pada paradigma ini telah melahirkan angka golput pada Pilgub Jateng 2013 melonjak hingga 50 persen, sedangkan pada pilgub tahun 2008 angka golput ada di kisaran 40 persen.

“Untuk menghindari golput terus merajai pesta demokrasi, parpol harus melakukan sosialisasi, merekonstruksi, dan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat yang merupakan amanat Undang-Undang tentang Partai Politik,” ujarnya.

Menurut dia, rakyat harus diberi pemahaman bahwa merekalah yang berperan dalam menentukan nasib dan perubahan Jawa Tengah.

“Pilgub bukan hanya kepentingan politik parpol dan elite parpol semata, tetapi bagaimana mampu menjaga kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi kita UUD 1945,” katanya.

Penyelenggara pemilu, kata dia, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Jateng harus mempersiapkan pilgub secara matang.

“Selain itu, semua pihak, baik pihak penyelenggara, parpol, calon gubernur, dan masyarakat juga harus belajar tentang pentingnya budaya hukum karena kesadaran hukum yang lemah membuat pelanggaran pilgub meningkat,” ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jateng Wahyudin Noer Aly juga mengatakan bahwa separuh lebih dari 27.385.985 orang yang namanya masuk dalam daftar pemilih tetap, tidak menggunakan hak pilihnya.

“Angka golput tercatat paling tinggi, jauh mengalahkan suara yang didapatkan calon dengan suara tertinggi Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko,” katanya.

Menurut dia, hal ini menunjukkan masyarakat sudah jenuh dengan pemilukada langsung karena dinilai tidak berpengaruh apa pun terhadap kehidupan masing-masing masyarakat.

“Oleh karena itu, gubernur baru yang terpilih harus mampu membuktikan semua janji-janji yang telah disampaikan pada masa kampanye,” ujarnya.

Ia mengaku prihatin dengan perolehan suara ketiga pasangan cagub yang tidak sampai menyentuh angka 10 juta suara.

“Dengan demikian, golputlah yang keluar sebagai pemenang karena jumlah melebihi perolehan suara ketiga pasangan cagub,” katanya.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=79840#.UbGMk6I3A5g

7 Juni 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejati Diminta Tetap Periksa Bupati Rembang di Semarang

KABAR SEMARANG.COM – Jum’at, 07 Juni 2013

Semarang – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng meminta Kejaksaan tetap memeriksa Bupati Rembang M Salim di kantor Kejaksaan TInggi (Kejati) Jateng, Jl Pahlawan Semarang.

Selasa (4/6) lalu M Salim mangkir dalam pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi koorupsi pengelolaan dana PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

Ketidakhadiran Salim tersebut dengan menyertakan surat dengan alasan tidak dapat hadir karena ada tugas lain. Ia juga meminta Kejaksaan Tinggi agar pemeriksaan dilakukan di Rembang. Menurut Eko Haryanto, dalam meminta keterangan saksi maupun tersangka lebih baik dilakukan di kantor penyidik.

Salim akan dipanggil kembali dan diperiksa sebagai saksi pada Senin mendatang, di Kejati Jateng. Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Siswadi yang merupakan mantan Direktur PT RBSJ (BUMD) dan Direktur PT Sabda Amarta Bumi (SAB), Imam Sujono.

Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi ini, Kejati sudah menyita sekitar 50 bidang tanah di Kabupaten Rembang. Penyidikan ini berfokus pada unit bisnis perkebunan tebu PT RBSJ.

Bisnis tersevut berlangsung sejak 2009 lalu dengan berkerja sama dengan PT Sabda Amarta Bumi (SAB). Kerja sama ini dalam bentuk pengelolaan 850 hektare lahan tebu.

Lahan tebu itu untuk memasok Pabrik Gula Mini yang dibangun oleh PT RBSJ dengan dana dari APBD Rembang 2009 berupa penyertaan modal ke PT RBSJ. Namun hingga 2011 Pabrik Gula mini tersebut tidak kunjung beroprasi.

Selain kasus ini, mantan Direktur PT RBSJ Siswandi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyertaan modal APBD Rembang, selain dia Polda juga menetapkan M Salim sebagai tersangka. (wan)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/kejati-diminta-tetap-periksa-bupati-rembang-di-semarang

7 Juni 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Umar Arsal untuk Tersangka Anas

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Tanggap Darurat Umar Arsal terkait penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek Pembangunan Pusat Olah raga di Hambalang. Umar diperiksa untuk tersangka Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

”Diperiksa untuk tersangka AU (Anas Urbaningrum, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, red),” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Jumat (7/6).

Diketahui, Umar pernah menjalani pemeriksaan pada Selasa 2 Oktober 2010 lalu. Pada pemeriksaan saat itu, Umar mengaku dimintai keterangan soal dana Kongres partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010 lalu. ”Terima kasih kepada KPK karena diminta hari ini, diklarifikasi terkait kongres dulu perlu dijelaskan bukan hambalang. Disuratnya dijelaskan hanya soal kongres demokrat,” ujar Umar saat itu.

Menurutnya, dana yang ada dalam kongres hanya biaya transportasi. ”Tidak benar (ada aliran dana), semua itu fitnah. Dan saya jelaskan, semua yang dikeluarkan itu hanyalah betul-betul (biaya) transportasi, pokoknya sangat wajar,” ujar Umar.

Dia mengaku dirinya yakin tidak ada aliran dana karena dirinya merupakan penanggung jawab tim pemenangan Anas untuk daerah Sulawesi. ”Insya Allah akan kita jelaskan apa adanya, selama ini banyak fitnah soal kongres,” ujarnya.

Nama Umar tersebut sebelumnya pernah disebut dalam persidangan kasus  kasus suap wisma atlet SEA Games dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin yang saat itu menghadirkan saksi mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat Diana Maringka. Diana mengaku dapat uang 7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai
Demokrat berlangsung. Menurut Diana uang diterimanya dari Umar Arsal yang menjadi tim sukses Anas Urbaningrum.

Diketahui, selama ini, Mantan Bendahara Umum partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kerap menuding adanya aliran dana terkait proyek Hambalang. Menurut Nazaruddin, pada April 2010, Anas memutuskan yang menang di proyek Hambalang adalah PT Adhi Karya bukan PT Duta Graha.

Keputusan tersebut berdasarkan laproran mantan Manajer Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang. Mindo menyebut PT DGI tidak dapat membantu Anas untuk memberikan biaya Kongres Partai Demokrat yang membutuhkan biaya sekitar Rp 100 miliar agar Anas dapat memenangkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Nazaruddin menambahkan, pihak yang sanggup memenuhi permintaan Bapak Anas Urbaningrum adalah PT Adhi Karya yang mana PT Adhi Karya dibawa oleh Bapak Mahfud Suroso yang merupakan teman dekat Anas Urbaningrum.

Masih menurut Nazaruddin, dalam proyek Hambalang, Anas juga mendapatkan komisi atau fee 18 persen dari nilai proyek Rp 1,1 triliun. Mengingat, proyek Hambalang dibagi menjadi dua yakni untuk konstruksi gedung senilai Rp1,175 triliun dan proyek pengadaan barang (seperti furniture dll) senilai Rp1,4 triliun.

Kesepakatan dilakukan Mahfud Suroso dan Adhi karya yang disetujui oleh Anas. Dari 18 persen itu dikasih untuk awal Rp 100 miliar. Dan 50 miliar diantaranya untuk memenangkan Mas Anas untuk dibawa kongres di Bandung yang dijadikan uang dolar.

Tidak hanya Anas, uang Rp 20 miliar kemudian dibagi-bagikan untuk sejumlah anggota komisi X DPR RI dan Rp 10 miliar untuk pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Sisanya Rp 20 miliar untuk Andi Malarangeng yang diterima saudara kandungnya, Choel Malarangeng. Dan semua telah direalisasi. Sebaliknya, baik Anas maupun pihak lain yang disebut telah membantah tudingan Nazaruddin.

( Mahendra Bungalan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/07/159932/KPK-Panggil-Umar-Arsal-untuk-Tersangka-Anas

7 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rusli Kembali Diperiksa Sebagai Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Gubernur Riau M Rusli Zainal kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Golkar ini diperiksa sebagai tersangka dalam dua kasus yang menjeratnya. ”Panggilan saja, blum tau saya, apa,” ujar Rusli saat tiba di kantor KPK, Jumat (7/6).

Mengenakan kemeja batik coklat Rusli yang didampingi sejumlah koleganya enggan bicara banyak. Dia memilih langsung masuk ke dalam lobi KPK. Seperti diketahui, Rusli Zainal ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dengan tiga perbuatan dalam dua kasus yang berbeda. Dan pemeriksaan kali ini merupakan pertama kali bagi Rusli sejak ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

Rusli sebagai Gubernur Riau diduga menerima sesuatu dan melakukan pemberiaan yang diduga bertentangan dengan jabatannya. Pertama, Rusli disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b. Atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-undang No 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat satu kesatu KUH Pidana. Dengan dugaan menerima suap terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.

Kedua, Rusli Zainal disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b. Atau Pasal 13 Undang-undang No 31 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHP. Rusli diduga menyuap Anggota DPRD Riau, M Faisal Aswan dan M Dunir, terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.

Ketiga, Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengesahaan Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanaman Industri tahun 2001-2006 di Kabupaten Palelawan, Riau. Rusli disangka melanggar Pasal 2 ayat 1, atau Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHPidana.

( Mahendra Bungalan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/07/159929/Rusli-Kembali-Diperiksa-Sebagai-Tersangka

7 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Makelar Perizinan Anggota DPRD, BK Belum Bertindak

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Juni 2013

SUKOHARJO, suaramerdeka.com – Badan Kehormatan DPRD Sukoharjo sejauh ini belum memanggil oknum DPRD terkait kasus makelar perizinan. Dalam kasus tersebut, salah seorang anggota DPRD dari Fraksi gabungan (Bintang Persatuan Keadilan Nurani) Sunardi disebut-sebut menjadi makelar perizinan untuk pendirian pabrik plastik di Desa Parangjoro, Grogol.

Sunardi sendiri membantah, namun kepala desa maupun pemilik pabrik mengakui jika yang bersangkutanlah yang mengurus perizinan pendirian pabrik. Ketua BK DPRD Sukoharjo Sri Prapti Mulyani ketika dikonfirmasi begitu kasus mencuat mengaku akan menindaklanjutinya usai Pilgub. Hanya saja, meski Pilgub sudah usai, kasus tersebut belum juga ditindaklanjuti.

Anggota BK M Samrodin mengaku sudah menanyakannya pada Ketua BK, kapan akan menggelar rapat menindaklanjuti masalah tersebut. “Sudah saya tanyakan dan diiyakan,” ujar Samrodin.

( Heru Susilo / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/07/159927/Kasus-Makelar-Perizinan-Anggota-DPRD-BK-Belum-Bertindak

7 Juni 2013 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Kepala Dindik Akhirnya Ditahan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Juni 2013

  • Dugaan Pungutan DAK 2012

PURBALINGGA – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Purbalingga, Iskhak akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga, Rabu (5/6), setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, dugaan pungutan kepada sekolah penerima dana alokasi khusus (DAK) SD tahun anggaran 2012. ‘’Penahanan pertama selama 20 hari,’’ kata Kajari Purbalingga, Martini, Rabu sore.

Sebelum ditahan, Iskhak terlebih dulu menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Iskhak datang ke kejaksaan sekitar pukul 09.00. Pemeriksaan berjalan sekitar tiga jam. Setelah selesai pemeriksaan, Iskhak resmi di tahan. Dia diantar ke rumah tahanan (rutan) Purbalingga, sekitar pukul 13.00 menggunakan mobil tahanan milik kejaksaan.

Martini menambahkan, pihaknya melakukan penahanan karena sudah memiliki cukup saksi dan bukti kuat. Penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar tersangka tidak mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, serta melarikan diri.

‘’Pemeriksaan dilakukan secara maraton dan tersangka Iskhak sudah dua kali kami periksa sebagai tersangka,’’ imbuhnya. Setelah Iskhak ditahan, Kejari akan meneruskan penyidikan terhadap tersangka lain.

Sebelumnya, Iskhak telah memenuhi panggilan pertama, Jumat (31/5) sebagai tersangka. Adapun kejaksaan menetapkan Iskhak sebagai tersangka, Kamis (30/5) bersama tiga pejabat Dindik lainnya, yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dindik Kecamatan Bobotsari, Suprapto Kepala UPT Kecamatan Bukateja, Mugi Raharjo dan Kepala UPT Kecamatan Purbalingga, Sahlan.

Jumlah DAK tahun anggaran 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas total Rp 27.650.680.000 untuk 436 ruang kelas di 146 SD dan pembangunan gedung perpustakaan total Rp 4.127.400.000 untuk 40 SD. Tiap kepala sekolah penerima DAK tersebut dimintai 5 persen dari dana DAK yang diterima dengan alasan sebagai dana operasional.

Kejari menjerat mereka dengan Pasal 12 UU Nomor 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) huruf E dan F. Mereka terancam hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Saat dibawa masuk ke mobil tahanan, Ketua PGRI Purbalingga tersebut nampak pasrah. Meskipun demikian, dia bersikeras menyangkal telah melakukan pungutan liar (pungli) kepada sekolah penerima DAK tersebut. ‘’Saya tidak melakukannya,’’ kata Iskhak singkat.

Sebelumnya, dia melayangkan surat permintaan penghentian penyidikan kepada Kejari. Alasannya, saat DAK tersebut bergulir, dia belum menjabat sebagai Kadindik.

Seperti diketahui, empat pejabat Dinas Pendidikan Purbalingga ditetapkan oleh Kejari Purbalingga sebagai tersangka dugaan korupsi, dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana untuk SD di Dindik dengan dana bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2012. (H82-63,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/07/226931/Kepala-Dindik-Akhirnya-Ditahan

7 Juni 2013 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Begitulah Idealnya Itjen Kementerian

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Juni 2013

TAJUK RENCANA

Begitulah idealnya Inspektorat Jenderal (Itjen) suatu kementerian bekerja dan memosisikan diri. Respek patut kita sampaikan kepada Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Haryono Umar dalam pelaporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Wakil Menteri Wiendu Nuryanti, yang sekarang sedang ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita menaruh harapan, kepeloporan Haryono Umar bakal merevitalisasi peran ke-itjen-an. Sebelum itu, Haryono juga melaporkan indikasi korupsi di balik kekarutmarutan Ujian Nasional, tetapi hanya sebagian kecil yang dilaporkan ke masyarakat oleh Mendikbud.

Namun sepak terjang Itjen Kemendikbud ini sudah memberi warna lain ketimbang rekam jejak ke-itjen-an kementerian-kementerian yang cenderung malah menjadi semacam penjustifikasi proyek-proyek yang sedang berjalan. Idealnya, itjen memang “bukan bagian dari jejaring penyelewengan”. Latar belakang Haryono Umar sebagai bekas wakil ketua KPK rupanya menjadi faktor penting performa Itjen Kemendikbud yang menegaskan sebagai lembaga “independen” dan betul-betul mengawasi. Artikulasi tugasnya jelas, memeriksa dan mengawasi kinerja birokrasi; dan ketika kita berharap pada revitalisasi kelembagaan terkait dengan reformasi birokrasi, itjen dengan sikap seperti itulah yang bakal menjadi pendorong menciptakan pemerintahan yang bersih. Selama ini, kita lebih banyak spektis terhadap fungsi ke-itjen-an, termasuk lembaga pengawasan pada tingkat di bawah kementerian.

Keterkooptasian dengan birokrasi membuat lembaga-lembaga itu terkesan lebih banyak “membenarkan”, dan temuan-temuannya tidak pernah bergaung sebagai laporan yang ditindaklanjuti sebagai dugaan penyimpangan. Maka fungsi pemeriksaan dan pengawasan bergerak berputar seperti “diperiksa dan diawasi oleh teman sendiri”. Untuk pembenahan itu, kita membutuhkan tokoh dengan latar belakang seperti Haryono Umar. Dengan anggaran sebesar 20 persen dari total APBN, Kemendikbud memang membutuhkan inspektorat yang kuat dan berintegritas.

Seperti juga di Kementerian Agama — dengan tingkat urusan keumatan yang rumit seperti haji — itjennya dipimpin oleh kolega Haryono di KPK, yakni M Jasin. Dua kementerian ini tampaknya akan menjadi contoh keinspektoratan yang ideal. Pemeriksaan dan pengawasan memuat fungsi pencegahan. Hal demikian juga dicontohkan oleh Itjen Kemendikbud dalam proses lelang UN, walaupun warning itu tidak mendapat tanggapan sehingga akhirnya memunculkan persoalan. Keberadaan tokoh-tokoh dengan keberanian untuk mengubah keadaan, sangat kita butuhkan dalam perbaikan kinerja birokrasi. Dengan kehendak untuk berubah, pola di Kemendikbud dan Kemenag bisa diterapkan di kementerian yang lain.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/07/226997/Begitulah-Idealnya-Itjen-Kementerian

7 Juni 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Dendy Diperiksa 13 Jam

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Juni 2013

  • Peran Priyo Ditanyakan

JAKARTA – Terdakwa kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama, Dendy Prasetya diperiksa 13 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peran Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam kasus tersebut.

‘’Ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan Pak Priyo,’’ ujar putra Zulkarnaen Djabar itu, Rabu (5/6). Dendy menyatakan menjawab pertanyaan penyidik KPK sesuai fakta yang terungkap di persidangan. ‘’Saya sampaikan yang pernah dibicarakan Saudara Fahd saja,’’ tambah Dendy.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman penjara terhadap Dendy, delapan tahun dan sang ayah, Zulkarnaen Djabar, 15 tahun. Hakim juga memberikan hukuman denda masing-masing sebanyak Rp 300 juta atau diganti selama 1 bulan penjara. Hakim juga mewajibkan membayar uang pengganti masing-masing Rp 5,745 miliar. Jika keduanya tak bisa membayar dalam waktu satu bulan, maka jaksa penuntut umum akan menyita seluruh hartanya dan dilakukan lelang.

Majelis hakim menilai keduanya terbukti menerima suap senilai Rp 4 miliar, serta terlibat dalam pembahasan anggaran proyek pengadaan Alquran pada 2011 senilai Rp 20 miliar. Selain itu, dalam proyek pengadaan laboratorium komputer senilai Rp 31 miliar. Fee Dalam sidang terungkap fee dari proyek pengadaan laboratorium komputer 2011 tersebut mengalir ke enam pihak, yakni Senayan (Zulkarnaen) sebesar 6 persen, Vasco Ruseimy atau Syamsu 2 persen, ke kantor 0,5 persen, ke PBS (Priyo Budi Santoso) 1 persen, Fahd 3,25 persen, dan Dendy 2,25 persen.

Dari pengadaan Alquran 2011 disusun pembagian fee dengan rinciannya, sebesar 6,5 persen ke Senayan (Zulkarnaen), Vasco/Syamsu 3 persen, PBS 3,5 persen, Fahd 5 persen, Dendy 4 persen, dan kantor 1 persen. Namun tidak dijelaskan kantor apa yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut. Sementara dalam pemeriksaan, Rabu lalu, Dendy diperiksa untuk tersangka Ahmad Jauhari, saat itu Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Kasus Jauhari ini merupakan pengembangan dari kasus Dendy dan Zulkarnaen. Jauhari merupakan pejabat pembuat komitmen di Ditjen Bimas Islam Kemenag. Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga memanggil Kabag Perencanaan Anggara II Kemenag Sugito dan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Bimas Islam Nur Afwa Sofia. (J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/07/226986/Dendy-Diperiksa-13-Jam

7 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Keterangan Teddy Tak Bisa Ditindaklanjuti

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Juni 2013

  • Kasus Korupsi Simulator SIM

JAKARTA- Keterangan mantan kepala Lelang Pengadaan Alat Simulator SIM, AKBP Teddy Rusmawan, tidak bisa dijadikan dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan anggota DPR, seperti Aziz Syamsuddin, Herman Herry, Desmon J Mahesa, dan Bambang Soesatyo.

Hal itu dikemukakan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/6). Keterangan Berbeda “Kami tidak serta merta menjadikan keterangan Teddy sebagai bukti. Harus didukung dengan bukti-bukti lainnya,” kata Abraham. Teddy Rusmawan memberikan keterangan berbeda dalam dua kali persidangan sebagai saksi untuk mantan kepala Korlantas Polri, Irjen Djoko Susilo.

Pada kesaksian pertama, Teddy menyebutkan, sejumlah nama anggota Komisi III DPR, seperti Dasrul Jabar, Saan Mustopa, Pasek Suardika, Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Herman Herry sebagai penerima dana Simulator. Pada kesaksian kedua pekan lalu, nama anggota DPR dari PD tak pernah disebut. Bahkan, ada nama baru, seperti Desmon J Mahesa dari Gerindra sebagai penerima dana simulator. (ant-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/07/226985/Keterangan-Teddy-Tak-Bisa-Ditindaklanjuti

7 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pimpinan Banggar Dicecar Anggaran Hambalang

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Juni 2013

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, Olly Dondokambey dicecer oleh penyidik KPK terkait pembahasan anggaran dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul. ‘’Pemeriksaan hanya seputar pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tidak ada dana yang mengalir ke Banggar,” kata Olly usai diperiksa KPK, Rabu (5/6). Dia membantah menerima aliran dana terkait proyek tersebut. Begitu juga dengan kabar adanya pertemuan di sebuah hotel.

‘’Tidak ada,’’kata Olly Sebelumnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan fee proyek Hambalang juga mengalir ke pimpinan Banggar DPR dan sejumlah anggota Komisi X DPR. Menurut Nazaruddin, ada uang Rp100 miliar itu adalah kesepakatan Anas Urbaningrum dengan PTAdhi Karya. ‘’Sebanyak Rp 50 miliar untuk Anas, Rp 10 miliar buat Mirwan (Amir) dan Olly (Dodokambey), Rp 10 miliar untuk Mahyuddin, Rp 5 miliar buat Mukhayat (mantan deputi menteri BUMN), Rp 5 miliar untuk Wafid (mantan Sekretaris Menpora), dan Rp 20 miliar untuk Menpora,’’ ujar Nazaruddin saat diperiksa beberapa waktu lalu.

Audit Investigatif Proyek Hambalang pada 2009 diusulkan sebesar Rp 1,25 triliun, sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp 1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak. Dari kebutuhan anggaran Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang disahkan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-Perubahan 2010.

Anggaran ini bahkan bertambah menjadi Rp 2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa. Hasil audit investigatif tahap satu BPK mengungkapkan nilai kerugian negara karena proyek Hambalang mencapai Rp 243,6 miliar. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor. (J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/07/226984/Pimpinan-Banggar-Dicecar-Anggaran-Hambalang

7 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: