KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Awang Farouk Tak Lagi Tersangka

TEMPO.CO – SENIN, 03 JUNI 2013

Awang Farouk Tak Lagi Tersangka

TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.COJakarta – Kejaksaan Agung akhirnya menghentikan penyidikan kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal yang menyeret Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak, menjadi tersangka. Sumber Tempo di Kejaksaan menyatakan bahwa bukti penetapan Awang sebagai tersangka cukup minim.

“Memang ada tindak pidana, tetapi pelakunya diduga kuat bukan Gubernur Awang,” ujar sumber Tempo itu, pada Senin, 3 Juni 2013.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi yang dimintai konfirmasi menyatakan belum mendapatkan informasi tentang penghentian penyidikan kasus tersebut. “Saya masih bertugas di daerah, besok baru kembali ke Jakarta,” kata Setia Untung saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Kasus ini bermula saat PT Kaltim Prima Coal melunasi kewajibannya dengan menjual 18,6 persen sahamnya kepada Pemerintah Daerah Kutai Timur. Namun, pada 10 Juni 2004, hak membeli saham Pemerintah Daerah Kutai Timur dialihkan ke PT Kutai Timur Energy.

Tak sampai di situ, PT Kaltim kembali meneruskan pengalihan hak membeli saham pada perusahaan lain yakni PT Bumi Resources milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Alasannya, PT Kutai tak memiliki uang yang cukup. Setelah PT Bumi melakukan proses pembelian, perusahaan ini diwajibkan membagi 5 persen kepemilikan sahamnya pada PT Kaltim. Padahal, berdasar perjanjian sebelumnya, yang berhak memiliki 5 persen saham adalah Pemda Kutai Timur.

Pada 14 Agustus 2006, Awang yang kala itu menjabat Bupati Kutai Timur mengajukan permohonan kepada DPRD Kutai Timur agar PT Kaltim menjual saham 5 persen tersebut. Dengan dalih sudah mendapat izin, politikus Golkar inibekerjasama dengan PT Kaltim lantas menjual saham tersebut pada perusahaan lainnya PT Kutai Timur Sejahtera seharga Rp 576 miliar. Namun, hasil penjualan saham itu tak dimasukkan ke kas Pemda Kutai Timur.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus akhirnya menetapkan Awang sebagai tersangka. Duit Rp 576 miliar dianggap sebagai kerugian negara. Sejak ditetapkan menjadi tersangka,  Awang hanya sekali diperiksa jaksa.

Menurut sumber, hasil evaluasi penyidikan menyebutkan divestasi saham terjadi sebelum Awang menjabat sebagai Gubernur. Meski dia diduga memiliki peran saat menjabat Bupati Kutai Timur, tetapi Kejaksaan tidak menemukan keuntungan pribadi yang diterima Awang.

Jampidsus Andhi Nirwanto tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Begitu juga dengan Direktur Penyidikan, Adi Toegarisman. Keduanya juga belum terlihat keluar dari ruangannya sejak pagi tadi.

TRI SUHARMAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/03/063485544/Awang-Farouk-Tak-Lagi-Tersangka

6 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Geledah Rektorat Universitas Soedirman

TEMPO.CO – JUM’AT, 31 MEI 2013

Kejaksaan Geledah Rektorat Universitas Soedirman  

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Purwokerto – Puluhan penyidik dari tim Kejaksaan Negeri Purwokerto menggeledah gedung Rektorat dan Pusat Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penggeledahan ini merupakan kelanjutan kasus dugaan penggelapan dalam program pemberdayaan masyarakat, kerja sama Universitas Soedirman dan Antam.Menurut penghitungan BPKP, kerugian mencapai Rp 2 miliar.

Tim menyita mobil Hillux yang diduga dibeli dari hasil korupsi kerja sama Unsoed dengan PT Aneka Tambang. Sebelumnya, tim juga telah menyita empat mobil. “Kami mencari sejumlah dokumen dan menyita mobil Hillux,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Purwokerto, Hasan Nurodin Achmad, Jumat, 31 Mei 2013.

Tim bergerak sejak pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIB. Selain ruang Rektor Unsoed Edi Yuwono, tim juga menyisir ruang Pembantu Rektor IV, Pembantu Rektor II, dan gedung Pusat Administrasi dan Keuangan. Karyawan Unsoed yang sedang bekerja tampak panik dan bingung dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba itu. Tim Kejaksaan menggeledah seluruh ruangan.

Hasan mengatakan, selain dokumen Rencana Anggaran Belanja, tim juga menyita surat kendaraan Hillux atas nama Rektor Unsoed Edy Yuwono. Mobil tersebut seharusnya diserahkan kepada masyarakat Desa Munggangsari, Kecamatan Grabag, Purworejo.

Di lokasi itu, Universitas Soedirman dan Antam bekerja sama menggelar program pemberdayaan masyarakat dengan nilai proyek Rp 5,8 miliar. Kejaksaan sudah menetapkan tiga tersangka kasus ini. Selain Rektor Edy Yuwono, dua tersangka lainnya, yakni Winarto Hadi, Kepala UPT Percetakan Unsoed, dan Suatmadji dari PT Antam.

Hasan menambahkan, penghitungan nilai kerugian negara oleh BPKP sudah selesai. Ia menyebutkan, jumlah kerugian negara sekitar Rp 2 miliar. Kejaksaan berencana mengkonfirmasi jumlahnya kepada Tim 9 atau yang dikenal dengan Kelompok Walisongo. “Pelimpahan berkas paling lambat dua minggu lagi,” katanya.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki Tempo, mobil Hillux dibeli Tim Walisongo pada 14 November 2011. Mobil warna hitam dengan nomor polisi R-1778-GH itu dibeli dengan harga Rp 149,7 juta kepada PT Nasmoco Purwokerto. Rekening yang digunakan yakni Bank Mandiri. Pada kuitansi yang salinannya diperoleh Tempo, mobil tersebut dibeli oleh Winarto Hadi, bendahara Kelompok Walisongo. Mobil itu kini diparkir di halaman Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Anggota tim Non-Litigasi Unsoed yang juga dosen Fakultas Hukum Unsoed, Hibnu Nugroho, mengaku kaget dengan penggeledahan secara tiba-tiba itu. “Ini bisa menurunkan imageUnsoed,” kata dia.

Ia menilai Kejaksaan menggunakan logika yang melompat-lompat dalam mengungkap kasus ini. Menurut dia, seharusnya penggeledahan untuk mencari dokumen itu dilakukan pada awal penyidikan. “Harusnya sudah sejak dulu, mengapa baru sekarang dilakukan?” katanya. Ia menduga Kejaksaan kurang yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki Kejaksaan saat ini. “Ini membuat resah Unsoed,” ujarnya.

ARIS ANDRIANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/31/058484770/Kejaksaan-Geledah-Rektorat-Universitas-Soedirman

6 Juni 2013 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Dituding Korupsi, Berkilah Amankan Uang Negara

TEMPO.CO – JUM’AT, 24 MEI 2013

Dituding Korupsi, Berkilah Amankan Uang Negara

Bangunan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berdiri megah sebagai simbol kota,(9/4). TEMPO/Hari Tri Wasono

TEMPO.COKediri-Wakil Walikota Kediri Abdullah Abubakar membantah melakukan korupsi dan berdalih justru menyelamatkan uang negara saat menarik dana asuransi sebesar Rp4,4 miliar dari AJB Bumiputera. Dana itu, kata Abubakar sebelumnya disetorkan kepada AJB Bumiputera oleh bekas Walikota Kediri HA Maschut yang tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas kerjasama berkedok asuransi itu. “Ketika saya menjabat, segera menarik dana dari Bumiputera,” kata Abubakar kepada Tempo, Jumat, 24 Mei 2013.

Kasus ini terkuak setelah Inspektorat menyidik pada 2009 dan menyatakan kerjasama itu melanggar Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah diminta menarik dana yang terlanjur disetor ke Bumiputera untuk menghindari jerat korupsi.

Saat itu Abubakar bersama Inspektorat, Bagian Hukum, dan sejumlah pejabat pemerintah melakukan negosiasi dengan Bumiputera agar mengembalikan premi yang terlanjur disetor. Perjuangan itu membuahkan hasil ketika Bumiputera mengembalikan dana Rp3,5 miliar ke kas daerah. Sisanya masih “nyantol” di Bumiputera.

Program Asuransi Idaman untuk pegawai negeri sipil, sukarelawan, dan honorer ini ditandatangani mantan Walikota HA Maschut dengan AJB Bumiputera pada 2008. Setelah terpergok audit Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menelisik kerjasama berbau korupsi tersebut. Belakangan diketahui jika Maschut dan dua pejabat Bumi Putera menikmati dana fee kerjasama hingga ratusan juta rupiah.

HARI TRI WASONO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/058483065/Dituding-Korupsi-Berkilah-Amankan-Uang-Negara

6 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dituntut 3,5 Tahun, Terdakwa `Kepruk` Jaksa

TEMPO.CO – SENIN, 03 JUNI 2013

Dituntut 3,5 Tahun, Terdakwa `Kepruk` Jaksa

Ilustrasi. bdeslaw.com

TEMPO.COBandung – Terdakwa korupsi dana beras miskin Kabupaten Tasikmalaya, Odah Aliyah, menangis usai sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin, 3 Juni 2013. Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Taraju ini tak terima dengan tuntutan jaksa: 3 tahun 6 bulan bui.

Sesaat setelah Hakim Heri Sutanto menutup sidang dan majelis hakim meninggalkan ruangan, Odah tetap duduk di kursi terdakwa dengan mata basah. Namun waktu jaksa penuntut Imam Azhar hendak keluar, Odah bangkit. Lalu, “Buk!”, tiba-tiba wanita berkerudung itu memukulkan berkas tuntutan ke lengan Imam yang melintas di dekatnya.

Odah tak cuma memukul Imam. Ia juga meradang. “Hei jaksa, tadi katanya bilang ke pengacara tuntutan cuma dua tahun, tapi kenapa kok 3,5 tahun,” teriaknya sambil menangis.

Tito Panjaitan, pembela terdakwa pun menggeruduk ke arah Imam. Ia menimpali kliennya. “Jaksa ini bagaimana, katanya tuntutan di bawah 2 tahun? Kan terdakwa juga kenanya Pasal 3,” kata dia. Pasal 3 yang dimaksud Tito tercantum dalam Undang-Undang Antikorupsi.

Yang kena semprot, Imam, bergeming. Ia terus saja melenggang ke luar ruang sidang. Ketika dikonfirmasi soal tudingan terdakwa, Imam emoh menanggapi. “Tuntutannya ya 3,5 tahun penjara, denda Rp 30 juta subsider kurungan 3 bulan,” kata dia.

Odah dituntut sesuai dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga menuntut Odah membayar uang pengganti kerugian negara. “Sesuai kerugian negara Rp 935 juta.”

Sementara itu, Odah yang dirubung tim penasehat hukumnya terus meradang. “Kalau ditambah bayar Rp 900 juta berarti sama saja dengan saya dituntut 4,5 tahun,” kata Odah sambil terus menangis.

Odah sendiri mengklaim tak pernah menerima duit hasil korupsi. Kesalahan yang ia lakukan, menandatangani berkas pengeluaran uang. “Yang menikmati duit adalah bendahara, Rani, dan sekretaris PNPM Kecamatan Taraju, Herman. Tapi mereka malah dibiarkan bebas,” kata dia.

ERICK P. HARDI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/03/058485525/Dituntut-35-Tahun-Terdakwa-Kepruk-Jaksa

6 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terlibat Korupsi, Dokter Dituntut Penjara 4,5 Tahun

TEMPO.CO – RABU, 05 JUNI 2013

TEMPO.COKupang – Jaksa penuntut umum Fathur menuntut dokter Lau Fabianus, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit mobil ambulans Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, NTT, Rabu, 5 Juni 2013, jaksa Fathur ketika membacakan berkas tuntutannya mengatakan dokter Lau Fabianus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menurut jaksa Fathur, dokter Lau Fabianus terbukti membantu CV Mercusuar untuk memenangkan tender proyek pengadaan empat unit mobil ambulans tersebut.
Proyek pengadaan empat unit mobil ambulans pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu menggunakan dana Rp 757,6 juta. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan sehingga merugikan keuangan negara Rp 62 juta.

Dokter Lau Fabianus tidak banyak berkomentar berkaitan dengan tuntutan jaksa terhadapnya. “Penasehat hukum kami akan mengurikan bantahan kami terhadap tuntutan jaksa pada saat membecakan pleidoi pada persidangan pekan depan,” ujarnya.
Selain tuntutan hukuman penjara, terdakwa Dokter Lau Fabianus juga diwajibkan membayar denda Rp 200 Juta subsider 3 bulan penjara serta membayar uang penganti kerugian negara Rp 62 juta subsider 6 bulan penjara.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim I Nyoman Somanada didampingi dua hakim anggota, masing-masing Agus Komarudin dan Jul Lombang Gaol. Sedangkan terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Helio Araujo.
YOHANES SEO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/05/058485956/Terlibat-Korupsi-Dokter-Dituntut-Penjara-45-Tahun

6 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Saksi Korupsi Kementerian Agama Mengaku Bohong

TEMPO.CO – KAMIS, 06 JUNI 2013

TEMPO.COMakassar –  Tjipluk Sri Rejeki merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dana block grant di Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Dalam perkara yang sama, ia pun menjadi saksi atas terdakwa Rapi Anci, bekas Kepala Bidang Urusan Agama Islam. Namun di depan majelis hakim, Tjipluk mencabut keterangannya. Menurut dia, keterangan yang disampaikan pada saat pemeriksaan dengan penyidik Kejaksaan tidak benar.

“Tidak ada uang yang mengalir ke pejabat waktu proyek itu dikerjakan,” kata Tjipluk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Rabu, 6 Juni 2013. “Pada saat diperiksa penyidik, pikiran saya sedang kacau Pak Hakim.”

Sebelumnya, dalam berita acara pemeriksaan, Tjipluk mengaku membagikan sejumlah uang kepada beberapa pejabat Kementerian Agama. Pernyataan serupa juga kerap diungkapkan Direktur PT Milenia Perkasa itu. Bahkan ia menyatakan pernah menyerahkan uang ke Kepala Kementerian Agama, Sidrap Ahmad Rusydi, senilai Rp 250 juta. Juga ke Kepala Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Bahri Mappiasse, sebesar Rp 300 juta. Dana ia gelontorkan sebagai kompensasi atas pekerjaan proyek.

Menurut Ketua Majelis Hakim Isjuaedi, Tjipluk telah memberi keterangan palsu. Sebagai saksi, seharusnya Tjipluk memberikan keterangan yang pasti, tidak berubah-ubah. “Keterangan ini tidak akan diabaikan begitu saja. Tapi majelis akan mengkaji berdasarkan fakta-fakta, bukan sekadar kesaksian,” kata Isjuaedi.

Dalam kasus ini, hakim menyidangkan empat terdakwa: Tjipluk; Rapi Anci; Direktur Bila Utara, Salim Razad; dan Kepala Kementerian Agama Sidrap, Ahmad Rusydi. Proyek ini sendiri dikerjakan pada 2007. Di dalamnya ada enam jenis pengadaan. Yakni bantuan peralatan laboratorium bahasa pada madrasah tsanawiyah (MTS), sebesar Rp 1 miliar; bantuan peralatan laboratorium komputer sebesar Rp 1,7 miliar untuk 17 madrasah tsanawiyah; dan bantuan peralatan laboratorium IPA sebesar Rp 2,2 miliar untuk 23 madrasah tsanawiyah.

Ada juga bantuan berupa pengadaan multimedia sebesar Rp 500 juta untuk lima madrasah tsanawiyah; bantuan imbal swadaya sebesar Rp 3 miliar bagi 34 madrasah tsanawiyah; serta bantuan imbal swadaya sebesar Rp 1,9 miliar untuk 18 madrasah ibtidaiyah yang tersebar di Sulawesi Selatan.

ABDUL RAHMAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/06/058486269/Saksi-Korupsi-Kementerian-Agama-Mengaku-Bohong

6 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pelaksanaan DAK Pendidikan Terkendala Juknis

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Juni 2013

MAGELANG, suaramerdeka.com – Pemkab Magelang tetap serius menangani besarnya sisa bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sejak 2010 yang hingga kini belum terserap.

“Tetapi upaya itu terkendala pada petunjuk teknis (juknis) Permendikbud,” kata Bupati Magelang, Ir H Singgih Sanyoto, Kamis (6/6).

Menurut dia, terdapat perbedaan antara Juknis Permendikbud Nomor 57 Tahun 2011 yang pelaksanaannya dengan sistem pelelangan, dan Permendikbud Nomor 61 Tahun 2012 dengan menerapkan sistem swakelola.

Dalam menangani sisa DAK, pemda tetap mengacu pada PMK RI Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Dalam Pasal 29 ayat 3 disebutkan, dalam hal terdapat sisa DAK pada Kas Daerah saat tahun anggaran berakhir. Daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan.

DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya, sesuai petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau tahun anggaran berjalan.

Seperti diketahui, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Magelang 2012 mencapai Rp 296.632.711.632. Dana tersebut termasuk DAK Pendidikan yang sejak 2010 tidak dibelanjakan.

( Tuhu Prihantoro / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/06/159839/Pelaksanaan-DAK-Pendidikan-Terkendala-Juknis

6 Juni 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Ari Sigit Akan Dijemput Paksa

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kepolisian Daerah Metro Jaya berencana menjemput Ari Sigit dan satu orang rekannya terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Dinamika pimpinan Ari Sigit terhadap PT Krakatau Wajatama.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Rabu (5/6), mengatakan bahwa penjemputan itu dilakukan karena keduanya tidak datang ketika dilakukan pemanggilan oleh polisi melalui surat yang dilayangkan beberapa waktu lalu.

“Terhadap AS dengan SY, pada mereka sudah diterbitkan panggilan kedua, diberikan konfirmasi sakit melalui pengacaranya. Nanti dipastikan apakah benar sakit. Kalau memang tidak sakit, akan ditangkap,” ujar Rikwanto.

Rikwanto menambahkan, selain keduanya, polisi juga tengah mencari satu orang tersangka lainnya, yakni Basarudin. Polisi sempat menelusuri keberadaan Basarudin di Lampung hingga ke Cilacap, namun hingga kini belum berhasil ditangkap. Sedangkan satu orang tersangka lainnya, Alung dikabarkan telah meninggal dunia.

Sebelumnya, polisi menyatakan kasus yang melibatkan Ari Sigit telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Namun hingga kini para tersangka belum dilimpahkan ke Kejaksaan.

Ari Sigit yang menjadi komisaris PT Dinamika diduga turut melakukan penipuan dana sebesar Rp6,7 miliar terhadap PT Krakatau Wajatama dalam pelaksaan proyek pengurukan tanah di Cilegon, Banten, sekitar 2 tahun lalu.

( vvn / CN39 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/06/159774/Ari-Sigit-Akan-Dijemput-Paksa

6 Juni 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Diduga Jual Tanah Pemprov, Karyono Dituntut 7 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Terdakwa korupsi tukar guling (ruilslag) tanah Pemprov Jawa Tengah, Karyono dituntut tujuh tahun pidana penjara. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa juga menuntut pidana denda sebesar Rp 100 juta setara dengan tiga bulan kurungan.

Karyono masih dituntut dengan pidana tambahan, berupa kewajiban mengembalikan uang negara sebesar Rp 373 juta, setara dengan 18 bulan penjara. Jaksa menilai Karyono terbukti menjual tanah hak pakai DPU Provinsi Jawa Tengah, tanpa hak.

“Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer,” demikian Jaksa Sri Haryono di hadapan majelis hakim yang diketuai Noor Edyono, Rabu (5/6).

Dalam dakwaan primer, jaksa menjerat Karyono dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Karyono dinyatakan bersama-sama dengan Priyanto Djarot Nugroho menjual tanah seluas 30 ribu meter persegi di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah, kerugian negara atas penjualan hak pakai DPU itu mencapai Rp 2,527 miliar. Sekurangnya Rp 373 juta dinyatakan mengalir ke kantong Karyono. Atas tuntutan itu, Karyono melalui penasihat hukumnya Bagas Sarsito akan mengajukan nota pembelaan pada sidang selanjutnya.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/06/06/159779/Diduga-Jual-Tanah-Pemprov-Karyono-Dituntut-7-Tahun

6 Juni 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

KPK Akan Periksa Mantan Pejabat BI di Australia

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan staf Bank Indonesia, Galuh AW di Australia dalam kaitan kasus skandal bailout Bank Century. Hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Rabu (5/6).

Rancananya, penyidik KPK akan berangkat pada tanggal 10 Juni 2013. Alasan KPK memeriksa Galuh di Australia, karena yang bersangkutan saat ini sedang menempuh pendidikan di negeri kanguru itu.

Dalam rapat dengan tim pengawas Century di DPR, Ketua KPK Abraham Samad memastikan tidak akan tebang pilih untuk menetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana talangan Bank Century.

Menurutnya, penyidk KPK yang sudah memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat, memperoleh hasil yang signifikan dalam pengusutan kasus yang mengucurkan uang negara ke Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Selain Sri Mulyani, KPK juga sudah meminta keterangan dari mantan sekretaris KSSK Raden Pardede, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Anggito Abimanyu dan beberapa saksi penting lainnya.

KPK menetapkan mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya sebagai tersangka kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia itu diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian (FPJP) untuk Bank Century. Budi dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang (UU) 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

( vvn / CN37 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/05/159768/KPK-Akan-Periksa-Mantan-Pejabat-BI-di-Australia

6 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: