KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mark Up Harga Komputer, Rekanan PT Ekamatra Cipta Mandiri Divonis Lima Tahun Penjara

KABAR SEMARANG.COM – Selasa, 04 Juni 2013

Semarang – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan pidana penjara lima tahun terhadap terdakwa Hary Karmawan. Rekanan PT. Ekamatra Cipta Mandiri ini juga dikenakan pidana tambahan berupa denda Rp 200 juta atau setara dengan 3 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 431 juta .

Ketua majelis hakim Suyadi menambahkan bila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti maka, akan ditambahkan pidana penjara selama 2 tahun.

Yohanes Winarto selaku penasihat hukum terdakwa mengatakan putusan pidana pokoknya dianggap terlalu berat. Meski pun demikian Yohanes mengapresiasi putusan majelis hakim yang dinilai obyektif.

Atas putusan ini, baik terdakwa, penasihat hukum dan jaksa menyatakan belum berniat mengajukan banding dan masih pikir-pikir.

Sebelumnya jaksa menuntut terdakwa pidana 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta setara dua bulan ku­rung­an. Selain itu terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan kerugian negara Rp 6,59 miliar setara dengan tiga tahun dan enam bulan penjara.

Terdakwa dijerat JPU dengan dakwaan primer pasal 2 jo 18 UU TIPIKOR jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan subsidair pasal 3 jo 18 UU TIPIKOR jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Dalam amar putusan, majelis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Dalam kasus ini, pelaksanaan program Sispemdes, di Kabupaten Cilacap terdakwa sebagai rekanan, mengajukan proposal kepada Bupati Cilacap Probo Yulastoro melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Cilacap Dangir Mulyadi terkait pelaksanaan program Sispemdes.

Dalam proposal, dicantumkan anggaran per desanya sebesar Rp 38 .100.000 juta per desa. Anggaran yang dibayarkan melalui ADD tersebut bersumber dari APBD Cilacap tahun 2008. Dana sebesar ini untuk membeli perangkat komputer software, hard ware, monitor yang ada hubungannya dengan program Sispemdes.

Namun setelah dilakukan sosialisasi, terdakwa Hary Karmawan diduga melakukan mar up harga dengan menaikan harga menjdi Rp 48.500.000 per desa.

Kasusnya mencuat setelah pihak kepolisian dari Polwil Banyumas melakukan penyelidikan ditemukan perbedaan selisih harga yang dicantumkan dalam proposal pertama dengan yang kedua.

Akibat perbuatan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 6, 7 miliar. (wan/nt)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/mark-harga-komputer-rekanan-pt-ekamatra-cipta-mandiri-divonis-lima-tahun-penjara

5 Juni 2013 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Izin Tugas, Bupati Rembang Mangkir

KABAR SEMARANG.COM – Selasa, 04 Juni 2013

Semarang – Kejaksaan Tinggi Jateng, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Rembang, M. Salim, dalam kasus dugaan korupsi PT RBSJ Rembang pada Selasa (4/6) kemarin.

Namun orang nomor satu di Kabupaten Rembang itu pun batal diperiksa.

Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Wilhemus Lingitubun, penyidik telah mengirim surat pemanggilan kepada yang bersangkutan. Dia dipanggil guna diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan dana PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Rembang.

” Kami sudah panggil, tapi yang bersangkutan tidak datang. Dia mengirim surat izin karena sedang melakukan tugas,” katanya Selasa kemarin.

Dalam surat itu, Bupati M. Salim meminta agar yang bersangkutan diperiksa di wilayahnya di Rembang.

Menanggapi permintaan ini, Wilhemus mengatakan tidak akan memenuhi permintaan itu. Pihak Kejati menolak permintaan itu dengan alasan semua orang sama dimata hukum

Diterangkan, Kejati telah menyiapkan surat pemanggilan kedua untuk M. Salim untuk pemeriksaan ulang di Kejati. Salim bakal diminta keterangannya seputar perannya dalam mengeluarkan uang APBD Rembang sehingga menimbulkan terjadinya dugaan korupsi.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati telah menetapkan dua tersangka dari pihak perusahaan milik daerah itu. Keduanya adalah Siswadi (S) selaku direktur PT RBSJ dan Imam Sudjono (IS), selaku direktur PT Sabda Amartha Bumi (SAB).

Sementara itu, Salim telah ditetapkan tersangka dalam kasus penyertaan modal APBD Rembang yang disidik oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Dalam kasus itu Salim menjadi tersangka bersama Siswadi sejak tahun 2010.

PT RBSJ merupakan holding company milik Pemerintah Kabupaten Rembang yang mengelola beberapa unit usaha. Diantaranya adalah, unit industri, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Penyertaan modal yang disidik Polda adalah pada tahun 2006-2007 sebesar Rp 35 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah telah mengeluarkan hasil audit dan menyatakan penyertaan modal itu merugi Rp 4,1 miliar. Namun penyidikan di Polda sejak tahun 2008 tak kunjung bergulir ke meja hijau hingga saat ini. (wan/nt)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/izin-tugas-bupati-rembang-mangkir

5 Juni 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Penyidikan Korupsi Pajak Online Semarang Rampung

KABAR SEMARANG.COM – Kamis, 30 Mei 2013

Semarang – Kejaksaan Tinggi Jateng telah merampungkan penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

Dua tersangka dalam kasus ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Lilik Purno Putranto dan Direktur PT Adora Intregasi Solusi (AIS).

Aspidsus Kejaksaan Tinggi Wilhelmus Lingitubun mengatakan, penyidik saat ini sudah merampungkan pemeriksaan semua saksi untuk dua tersangka tersebut. “Termasuk tersangka sudah diperiksa,” kata dia.

Tim penyidik sampai sekarang belum dapat melimpahkan berkas perkara berikut dua tersangka kepada penuntut umum. Hal itu, kata Wilhelmus, belum diperolehnya laporan hasil audit (LHA) yang ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng.

Menurutnya LHA dari BPK ini penting, sebab untuk membuktikan adanya kerugian negara yang nyata dari kasus yang diperkirakan telah merugikan Rp3,61 miliar lebih itu. Sehingga saat dihadapkan di muka persidangan nantinya, kedua tersangka dapat mempertanggungjawabkannya untuk memulihkan keuangan negara.

Dalam perkara ini Kejati Jateng telah Lilik dan VW diduga melakukan melakukan kongkalikong untuk mencairkan anggaran sebesar Rp4,17 miliar. Dana tersebut sedianya cair setelah pekerjaan pengadaan aplikasi PBB online selesai dikerjakan. Namun kenyatannya, pekerjaan belum selesai seluruhnya, tapi anggaran sudah dicairkan.

Lilik telah menandatangani berita acara serah terima barang dan laporan hasil pekerjaan yang dinyatakan telah selesai 100 persen. Padahal, hingga masa kontrak sesuai surat perintah pekerjaan (SPK) berakhir pada 15 Desember 2011, proyek masih belum selesai.

Peran Lilik dalam perkara ini adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Dia adalah orang yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap jalannya pekerjaan. Baik dari awal perjanjian kontrak bersama rekanan pelaksana proyek, PT AIS dari Jakarta. (wan)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/penyidikan-korupsi-pajak-online-semarang-rampung

5 Juni 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Memahami UU Pencucian Uang dan Akibat Hukumnya

KORAN SINDO – Rabu, 05 Juni 2013

ROMLI ATMASASMITA Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad)

 

Keberadaan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sejak pertama sampai pada perubahan kedua pada tahun 2010 dilandaskan pada beberapa pertimbangan.

Pertama, dalam aktivitas organisasi kejahatan di beberapa negara, terutama yang bergerak dalam kejahatan serius seperti narkotika, perbankan, pasar modal dan perdagangan manusia serta senjata api, mereka telah terbiasa menempatkan, menyamarkan atau menghibahkan hasil kejahatan tersebut. Hasil kejahatan dipandang sebagai “darah segar” organisasi kejahatan tersebut.

Kedua, perlu ada perubahan strategi baru dalam menumpas kejahatan serius melalui menelusuri aliran dana hasil kejahatan sehingga diharapkan seluruh kaki tangan organisasi kejahatan dan orang yang terlibat ikut menikmati hasil kejahatan dapat diungkap tuntas. Ketiga, keberadaan UU TPPU bertujuan menciptakan ketahanan pada diri setiap orang agar waspada dan berhati- hati melakukan transaksi apa pun, termasuk menerima uang yang tidak jelas asal usul uang tersebut (preventif).

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU 2010 dinyatakan bahwa sepanjang penerima dana tidak mengetahui bahwa dana yang diterima berasal dari transaksi yang melanggar hukum dan tidak terbukti ada keinginan dan tujuan untuk memperoleh dan menikmati dana tersebut, penerima tidak dapat didakwa perbuatan pencucian uang (pasif). ***

Tujuan awal UU TPPU adalah menghentikan kehidupan organisasi kejahatan dengan merampas harta kekayaan yang berasal atau dinikmati dari kejahatan dengan praduga bahwa setiap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana adalah tidak seharusnya dikuasai atau dinikmati oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang bersandar pada praduga bersalah (presumption of guilt) sehingga pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Strategi ini berbeda dengan strategi umum yang berlaku dalam tindak pidana lain seperti korupsi di mana tujuan penghukuman adalah tujuan utama membuktikan kesalahan terdakwa dengan bersandar pada praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Secara teoretis pembuktian terbalik untuk asal usul harta kekayaan dilandaskan pada balanced probability principle. Pendekatan ini membedakan sekaligus menyeimbangkan prinsip praduga tak bersalah terhadap perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan prinsip praduga bersalah terhadap harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari tindak pidana.

Kedua prinsip hukum tersebut tidak boleh digabungkan karena jika langkah hukum tersebut dilakukan melanggar prinsip ne bis in idem dan prinsip non-self incrimination; dan jika prosedur pembuktian tersebut dilaksanakan, langkah hukum tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Jika penyidik mengubah strategi pembuktian semula hendak membuktikan kesalahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian menggunakan strategi pembuktian atas harta kekayaan pelaku yang diduga diperoleh dari tindak pidana, menurut teori di atas pembuktian harta kekayaan tidak dapat digunakan sebagai pembuktian pada perkara tindak pidana asal (predicate crime).

Rambu-rambu pembatas wewenang penyidik dan penuntut khusus KPK tercantum dalam Pasal 63 UU KPK yang memberikan sarana hukum untuk mengajukan keberatan dan gugatan kompensasi atau rehabilitasi melalui pengadilan tipikor dan sekaligus upaya hukum praperadilan.

Dalam hal penyidik dan penuntut menggeser pembuktian pada dugaan tindak pidana pencucian uang, rambu-rambu pembatas tercantum dalam Pasal 11 UU TPPU yang melarang penjabat PPATK, penyidik, penuntut, dan hakim memberikan informasi indikasi pencucian uang kepada publik dan pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana paling lama empat tahun penjara.

Rambu pembatas lain khususnya terhadap hakim dalam perkara tipikor dan perkara TPPU tercantum dalam Pasal 19 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang mengamanatkan prinsip kehati-hatian terhadap hakim dalam memutus dan merampas harta kekayaan yang berasal dari tipikor karena di dalam ketentuan tersebut diberikan hak kepada pihak yang beriktikad baik untuk mengajukan gugatan keberatan ke pengadilan tipikor. ***

Keberadaan UU Tipikor dan UU TPPU dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi rambu-rambu pembatas kewenangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Karena penyusun kedua UU tersebut telah berpegang pada prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas (J.Remmelink) dengan harapan penyidik, penuntut, dan hakim menggunakan kewenangannya dengan teliti berdasarkan prinsip kehati- hatian.

Dengan demikian nantinya tidak mengakibatkan kontraproduktif baik terhadap pelaku maupun korban khususnya dan iklim kehidupan masyarakat pada umumnya. Dalam praktik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan tipikor, tampak praktik hukum yang masih memperlihatkan kecerobohan dan kesewenang – wenangan.

Pertama, kebiasaan penyusunan surat dakwaan yang mencantumkan status terdakwa dalam konteks penerapan Pasal 55 KUHP tanpa terlebih dulu penetapan sebagai tersangka bahkan tidak pernah diperiksa sebagai tersangka. Cara ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan dan potensial digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

Kedua, konten hasil BAP yang tersebar luas di majalah dan koran tertentu yang melanggar prinsip praduga tak bersalah dan sekaligus melanggar ketentuan UU TPPU sebagai lex specialis dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Ketiga, pembentukan opini publik via pers bebas dalam perkara tipikor saat ini telah melampaui batas kepatutan dan kesusilaan. Karena dikesankan seseorang tersangka kasus korupsi secara sosial telah dianggap bersalah dan dalam keadaan sedemikian sangat sulit bagi pengadilan untuk melaksanakan prinsip fair and impartial trial. ●

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/319697

5 Juni 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

KPK Siap Penuhi Panggilan Timwas Century

KORAN SINDO – Rabu, 05 Juni 2013

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan lembaganya akan menghadiri rapat dengar pendapat bersama Tim Pengawas (Timwas) Century DPR.

Rencananya rapat yang sudah dua kali tidak dihadiri lembaga antikorupsi itu digelar hari ini. ”Kami besok (hari ini) akan datang di rapat Timwas Century,” tandas Abraham saat dihubungi di Jakarta kemarin. Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga menyatakan jajaran pimpinan KPK siap menghadiri rapat tersebut. Hanya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas tidak bisa hadir karena sedang menjalani ibadah umrah di Arab Saudi. Johan mengatakan, surat panggilan ketiga DPR ditandatangani langsung Ketua DPR Marzuki Alie.

Isi suratnya, ujar Johan, bukan terkait materi kasus atau konfrontasi dengan pejabat Bank Indonesia (BI). ”Pimpinan akan hadir. Undangan ketiga DPR ini isinya soal Timwas ingin mendapatkan progress report kasus Century, maka KPK hadir,” ungkap Johan. Mengenai dokumen-dokumen yang diberikan anggota Timwas Century Bambang Soesatyo dan kawan-kawan pekan lalu, Johan mengaku sedang dipelajari.

Diapun belum bisa memastikan apakah dokumen yang disampaikan itu baru dan belum pernah muncul di publik sebelumnya, atau memang sudah pernah. Karena itu, telaah dokumen harus dilakukan secara teliti. ”Dokumennya masih dibukabuka. Nanti saya coba cek lagi ke penyidiknya, apakah dokumen itu sama dengan dokumen yang dimiliki KPK atau tidak. Kalau tidak sama dengan di KPK, artinya dokumen itu baru. Kalau sama, berarti dokumen yang diserahkan itu tidak baru,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, penyidik masih melakukan verifikasi terhadap keterangan dan data baru dari mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Namun, Johan belum mengetahui hasilnya. Biasanya dalam pengembangan penyidikan, penyidik akan mengonfirmasi setiap keterangan atau informasi dari seorang saksi atau tersangka ke saksi lainnya. sabir laluhu

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/319702

5 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

BPKP Audit Belanja Kementerian

KORAN SINDO – Rabu, 05 Juni 2013

JAKARTA– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit belanja kementerian atau lembaga negara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi, terutama yang sudah mendapatkan tunjangan remunerasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar menjelaskan, audit ini akan dilakukan mulai Juni. Menurut Azwar, audit belanja barang pada kementerian dan lembaga Penting dilakukan karena untuk penghematan. Selain itu, untuk mengetahui apakah ada honor-honor yang diberikan dari pos belanja barang. “Ada banyak biaya-biaya di luar belanja yang kadang nyempil. Biaya itu seperti honorhonor yang tidak perlu semua akan diaudit BPKP, “ katanya di Gedung Kemenpan dan RB kemarin.

Dia menjelaskan, honorarium tidak boleh diberikan lagi ke PNS yang sudah mendapat tunjangan kinerja. Pasalnya, tunjangan kinerja menjadi pengganti berbagai honor yang sering diterima PNS. Wamenpan dan RB Eko Prasodjo mengungkapkan saat ini sudah ada 36 kementerian/ lembaga yang mendapatkan tunjangan kinerja, di antaranya Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, BPK, MA, Polri, TNI, Kemenpan dan RB, dan BPKP.

Sementara itu, 23 kementerian/ lembaga sedang diproses pemberian tunjangan kinerjanya. Kepastiannya, kata Eko, masih menunggu persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Dari 23 itu di antaranya Kemlu, Kemendag, Kemenhut, BMKG, BIN, Lapan, dan Setjen DPR. “Untuk 23 ini sudah diajukan ke Kemenkeu tentang rekomendasi tunjangan kinerjanya, namun akan dibahas dulu di Rapat KPRBN,” terangnya.

Guru besar FISIP UI ini melanjutkan, sepuluh kementerian/ lembaga sedang dalam proses job gradinguntuk direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan, di antaranya Kementerian ESDM, Kemensos, Basarnas, Setjen Ombudsman, BPN, BNPB, dan Setjen DPD. Sisanya, jelas dia, delapan kementerian/lembaga yang belum melaksanakan proses reformasi birokrasi.

Kedelapannya ialah Kemenag, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kemenpora, Setjen MPR, Setjen MK, Setjen Komnas HAM, dan Setjen KPU. “Meski kedelapan ini belum masuk reformasi birokrasi, mereka juga diminta menghemat anggaran,” tegasnya. Eko menambahkan, efisiensi diharapkan dari proses evaluasi restrukturisasi organisasi yang berjalan saat ini. Restrukturisasi tersebut menghemat anggaran belanja pegawai.

Dari penghitungan yang ada, penghematan ini mencapai 20% dari belanja pegawai di APBN. Namun, jumlahnya diperkirakan akan meningkat karena belum ada perhitungan dari penyederhanaan organisasi di lingkup pemerintah daerah. Pengamat pemerintahan Andrinof Chaniago berpendapat, pengawasan pemakaian anggaran di dalam sistem pemerintahan itu harus dari berbagai sisi.

Ada pengawasan vertikal yang melekat di instansi dan pengawasan horizontal antarlembaga formal dan masyarakat. Dia menambahkan, selain BPKP pemerintah juga harus meminta peranan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). neneng zubaidah

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/319700

5 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SP3 Awang Penuh Kejanggalan

KORAN SINDO – Rabu, 05 Juni 2013

JAKARTA – Berbagai kalangan mempertanyakan putusan Kejaksaan Agung (Kejagung), yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.

Penerbitan SP3 tersangka kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) itu dinilai penuh keganjilan. Anggota Komisi III DPR Desmon J Mahesa menilai, sejak awal dirinya sudah mencium adanya keganjilan atas kasus yang disidik Kejagung itu. ”Sesudah resmi disidik, ada tersangka, kemudian kasusnya tidak jalan-jalan. Saat itu saya sudah mengindikasi jaksanya masuk angin,” tandas Desmon saat dihubungi kemarin.

Keganjilan tampak saat Awang justru mengundang jaksa penyidik ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Pemeriksaan itu tanpa hasil. ”Hasilnya justru SP3 ini,” papar politikus Partai Gerindra ini. Menurut dia, dalam kasus ini sudah ada dua orang yang divonis dan kini menjadi terpidana. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Awang yang justru sebagai pengambil kebijakan lolos dari hukuman penjara. ”Dia itu melakukan pembiaran, anggaran yang seharusnya masuk kas daerah justru digunakan bukan peruntukannya. Mengapa ini bisa terjadi?” tuturnya.

Desmon menduga Kejagung tidak serius menangani kasus ini. Kasus ini, ujarnya, sengaja digantung untuk mempermainkan Awang bahkan bisa jadi untuk memerasnya, meski sulit untuk membuktikannya. Kasus ini disidik sejak 2010 dan terus digantung hingga akhirnya terbit SP3. Dia mendukung publik jika ada yang memerkarakan SP3 Awang Faroek tersebut. ”Saya dengar ada yang akan memperperadilankan. Ini langkah yang tepat, meski saya pesimistis. Tapi memang harus ada gerakan untuk melawan ini, tentunya dengan mekanisme hukum juga,” ujarnya.

Menurut dia, penerbitan SP3 oleh Kejagung sebetulnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Desmon juga menilai Kejagung tidak transparan dalam mengusut kasus ini, sebab Kejagung tidak pernah membeberkan saksi-saksi yang pernah diperiksa. Bahkan, Desmon menduga ada saksi kunci yang justru tidak pernah diambil keterangannya. Selain itu, Desmon menilai putusan Kejagung untuk menerbitkan SP3 sangat politis.

Putusan tersebut terbit saat mendekati pilkada di Kalimantan Timur, di mana Awang kembali mencalonkan diri sebagai gubernur provinsi itu. ”Artinya, di sini ada pengumuman bahwa Awang itu tidak korupsi, ini ada yang aneh. Logika sajalah, tidak usah berpikir terlalu jauh,” tandasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, pihaknya akan mempraperadilankan SP3 Kejagung dengan tergugat jaksa agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah ini dilakukan karena banyak keganjilan dalam putusan tersebut. Menurut dia, dihentikannya penyidikan terhadap Awang Faroek merupakan hal yang aneh. Pasalnya, Awang merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian negara.

Sementara itu Hamzah Dahlan, pengacara Awang Faroek, menilai wajar jika Kejagung memutuskan untuk menghentikan penyidikan kliennya. Menurut dia, kasus itu terjadi pada saat Awang belum menjabat sebagai bupati. krisiandi sacawisastra

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/319701

5 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Politisi PDIP Sebagai Saksi Andi Mallarangeng

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, Olly Dondokambey. Rencananya dia bakal diperiksa sebagai saksi bagi Andi Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp 2,5 triliun pembangunan sport center Hambalang, Jawa Barat

“Ia buat saksi Pak Menteri (Andi Mallarangeng),” kata Olly singkat sebelum masuk ke ruang steril gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/6).

Wakil Ketua Badan Anggaran ini tiba pukul 09.45 WIB. Tampil mengenakan setelan kemeja abu-abu dan dipadu celana panjang abu-abu itu, Olly memilih bungkam saat disinggung kemungkinan ada aliran duit haram proyek Hambalang ke kas PDI Perjuangan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan status tersangka bagi Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenpora, Deddy Kusdinar, dan Ketua Konsorsum proyek dari PT Adhi Karya dan Wijaya Karya, Teuku Bagus M Noor.

Sementara, Anas Urbaningrium ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lain.

( OKZ / CN26 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/05/159699/KPK-Periksa-Politisi-PDIP-Sebagai-Saksi-Andi-Mallarangeng

5 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana BLSM Bukan Bersumber dari Utang

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof Firmanzah PhD menepis anggapan bahwa dana kompensasi untuk masyarakat miskin berasal dari utang lembaga-lembaga donor internasional.

Menurutnya, persiapan sosialisasi dan pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kartu Raskin menggunakan APBN, bukan dari pendanaan lembaga asing.

Adapun pendataan masyarakat miskin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 dengan menggunakan anggaran BPS, sementara sosialisasi BLSM juga menggunakan anggaran APBN.

“Bantuannya sendiri menggunakan APBN, dan nanti penyalurannya Raskin dilakukan PT Pos Indonesia bersama-sama dengan aparat desa,” jelas Firmanzah.

Kalau toh ada bantuan asing, menurut Firmanzah, sebagaimana yang dilakukan saat ini ada technical assistance dari sejumlah lembaga donor asing ke penanggulangan kemiskinan nasional tapi itu bentuknya support bukan implementasi di lapangan.

Bantuan itu, lanjut Firmanzah,  lebih pada knowledge reason, riset, dan pembelajaran internasional. Bantuan itu pun rata-rata dalam bentuk grant, yang tidak mengikat.

“Jadi beberapa lembaga internasional yang melakukan riset, seperti AusAid, World Bank, ILO, UNICEF, UNDP, ADB, dan lain-lain, program-program mereka tidak terkait dengan persiapan sosialisasi dan implementasi BLSM,” jelas Firmanzah.

( Ant / CN33 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/05/159723/Dana-BLSM-Bukan-Bersumber-dari-Utang

5 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kadindik Purbalingga Layangkan Pledoi

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 02 Juni 2013

 
PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Purbalingga, Iskhak yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pungutan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga melayangkan pledoi atas kasus yang menjeratnya.

Surat pledoi bertandatangan dia atas nama Pengurus PGRI Purbalingga dimana ia menjabat sebagai ketua dan Budiman sebagai sekretaris dengan nomor 066/Org/Kab/XX/2013 tertanggal 2 Juni 2013 perihal penjelasan kegiatan DAK dilayangkan kepada Kajari.

Ada 20 butir pernyataan dalam pernyataan tersebut antara lain bahwa ia diangkat dan dilantik menjadi Kadindik oleh Bupati pada 7 September 2012.

Adapun kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana SD untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sebesar Rp 27. 650.680.000 dan pembangunan perpustakaan sebesar Rp 4.127.400.000 ditetapkan oleh keputusan Bupati dan dilelang oleh ULP Pengadaan pada Juli-Agustus 2012 dan sekoah caon penerima DAK ditetapkan oleh SK Bupati tanggal 25 Agustus 2012.

“Saat penetapan, saya belum menjadi kepala dinas. Waktu itu masih dijabat oleh Plt, Pak Yanuar (Yanuar Abidin),” katanya kepada wartawan, Minggu (2/6) sore.

Lebih lanjut, sosialisasi pelaksana DAK dilakukan oleh koordinator DAK, Kabid Dikdas, Sardjono dan Kadindik terdahulu. Dokumen perencanaan dan surat perjanjian pemberian pekerjaan juga dibuat oleh Kadindik lama.

Surat perintah mulai kerja pada 1 September 2012 dikerjakan selama 105 hari dan berakhir 14 Deember 2013. Pencairan termin pertama sebesar 40 persen dari besarnya anggaran rehab tiap sekolah dikeluarkan 1-6 September 2012.

Termin 1 tersebut, oleh Kadindik terhadulu mulai pengejaannya 1 September 2012. Isu kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dindik, lanjutnya, memungut 5 persen sudah mulai beredar pada akhir Agustus 2012 menjelang dimulainya pekerjaan yang disosialisasikan oleh kepala UPT masing-masung atas darar perintah dari Pegurus K3 UPTD dan koordinator, Sahlan (Kepala UPTD Dindik Kecamatan Purbalingga).

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejari Purbalingga, Wawan Kustiawan mengatakan, pihaknya akan kembali memanggil Iskhak untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

“Kita kordinasi dulu dengan pimpinan, rencananya minggu ini, antara Rabu-Jumat,” katanya.

( Ryan Rachman / CN37 / SMNetwork

 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/02/159356/Kadindik-Purbalingga-Layangkan-Pledoi

5 Juni 2013 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: