KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Geledah Rumah Tersangka Kasus Suap Bupati Mandailing Natal

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Juni 2013 

 
JAKARTA, suaramerdeka.com – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggeledah kediaman pengusaha Surung Panjaitan. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap Bupati Mandailing Natal yang dilakukan oleh tersangka.

Hal tersebut dikatakan oleh juru bicara KPK, Johan Budi dalam konferensi pers di kantor KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/6).

Rumah Surung mulai digeledah tim KPK dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Belum diketahui apa saja barang yang berhasil didapatkan tim KPK dari kediaman Surung.

Penggeledahan ini terkait kasus tangkap tangan penyuapan terhadap Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara. Surung dan Hidayat bersama PLT Kadis PU Madina Khairil Anwar Daulay sudah menjadi tahanan KPK.

( dtc / CN37

 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/03/159512/KPK-Geledah-Rumah-Tersangka-Kasus-Suap-Bupati-Mandailing-Natal

3 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Vonis Terpidana Korupsi Dana Hibah KONI Ditunda

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pengadilan Tipikor Semarang urung menjatuhkan putusan pidana atas Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, M Riza Kurniawan.

Sedianya pembacaan vonis atas korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah itu dijadwalkan Senin (3/6). Namun Majelis Hakim yang diketuai Jhon Halasan Butarbutar menyatakan belum siap.

“Putusan belum siap. Sidang ditunda untuk pekan depan, Senin (10/6),” demikian Hakim Jhon dalam sidang, Senin (3/6).

Dalam kasus ini, Riza dituntut delapan tahun penjara. Sebagai Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jateng, Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jateng dan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jateng tahun 2011, Riza dinilai telah mengarahkan penggunaan dana hibah dengan tidak benar.

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 200 juta, setara dengan lima bulan kurungan. Riza juga dituntut dengan pidana tambahan berupa kewajiban pengembalian uang negara sebesar Rp 1,14 miliar setara dengan empat tahun penjara.

Riza sendiri berkeyakinan dirinya bakal bebas. Ia kecewa lantaran tiga kali permohonannya untuk pemeriksaan di tempat ditolak oleh hakim.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/03/159511/Vonis-Terpidana-Korupsi-Dana-Hibah-KONI-Ditunda

3 Juni 2013 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Gara-gara Priyo, Kalapas Sukamiskin Disemprit

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 01 Juni 2013

BANDUNG, suaramerdeka.com – Tak lama setelah dikunjungi Priyo Budi Santoso, Kalapas Sukamiskin, Giri Purbadi mengaku langsung diperingatkan Wamenkumham, Denny Indrayana. Pasalnya, kunjungan Priyo melebihi jam besuk yang sudah ditetapkan.

Priyo mendatangi lapas khusus kasus korupsi tersebut pada Sabtu (1/6) siang. Selama hampir dua jam, Ketua MKGR itu berada di dalam Lapas sebelum meninggalkan lokasi pada Pukul 14.15 Wib.

“Jam besuk Pak Priyo sudah selesai, tapi kunjungan terus dilakukan hingga lewat 15 menit. Harusnya rampung pada jam 14.00,” tandasnya di areal lapas.

Dia menyebut jam kunjungan berlangsung dari Pukul 09.00-14.00 Wib kendati di papan pengumuman menyebutkan kegiatan tersebut antara Pukul 09.00-11.30 Wib. “Itu maksimalnya,” jelasnya.

Dalam komunikasi itu, Denny yang tahu adanya kunjungan itu sempat mengingatkan Giri agar menjaga aturan yang ada. Wamenkumham yang tak senang dengan pelanggaran itu pun langsung memberi wejangan.

“Beliau menasehati, agar ada kesadaran supaya tertib. Saya sendiri mohon maaf, saya berupaya menghormati, karena soal kelebihan jam besuk itu sudah saya jelaskan ke tamu,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso sempat berkomunikasi dengan Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, saksi dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan laboratorium komputer di Mts dan pengadaan Alquran di Lapas Sukamiskin Bandung, Sabtu (1/6).

Hal itu terjadi menyusul kunjungan Priyo ke Lapas khusus kasus korupsi itu seperti diungkapkan Kalapas, Giri Purbadi. Priyo bersama ajudannya datang sekitar Pukul 12.30 Wib.

Selama hampir dua jam, Ketua MKGR itu berada di dalam Lapas sebelum meninggalkan lokasi pada Pukul 14.15 Wib.

Menurut Giri, kedatangan kader Golkar itu bersifat dadakan. Meski menemui banyak warga binaan, Priyo sempat mengutarakan niatnya menemui terpidana kasus korupsi alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah itu ketika melakukan kunjungan.

( Setiady Dwi / CN38 / SMNetwork

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/01/159260/Gara-gara-Priyo-Kalapas-Sukamiskin-Disemprit

3 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Ketua Tim Komite Pengawasan Perpajakan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Tim Komite Pengawasan Perpajakan Erwin Silitonga dalam kasus dugaan suap pegurusan pajak PT Master Steel. Kasus ini menjerat dua petugas pajak Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (3/6).

Dalam kasus ini, KPK pernah memanggil PNS Ditjen Pajak Kusno Utomo dan pihak swasta Teddy Muliawan.

Sebelumnya, KPK langsung melakukan penahanan terhadap dua petugas di Direktorat Jenderal Pajak usai melakukan pemeriksaan atas dugaan suap. Mereka adalah Eko Darmayanto yang ditahan di rumah tahanah Cipinang Jakarta Timur dan Mohammad Dian Irwan ditahan di rutan negara kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK berlokasi di Denpom Guntur. Dua tersangka lain yaitu Teddy Mulyawan ditahan di rutan Salemba dan Effendy Komala ditahan di rutan Polda.

Eko dan Dian Irwan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b dan atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 uu No 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya dengan ancaman pidana penjara 4–20 tahun dan pidana denda Rp200 juta–Rp1  miliar.

Sedangkan Teddy dan Effendy yang merupakan manajer PT The Master Steel disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sehingga bertentangan dengan kewajibannya yang ancamannya penjara 1–5 tahun dan denda Rp50-250 juta.

Tangkap tangan ini berawal pada Selasa (14/5) malam Mohamad Dian Irwan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam diparkir di terminal 3 Bandara Soetta. Kemudian kunci mobil tersebut diberikan kepada orang yang diduga sebagai kurir. Setelah itu mereka pergi dan pihak KPK menduga setelah kunci diserahkan oleh kurir dimasukkan uang 300 ribu dolar Singapura.

Pada Rabu paginya, Mohamad Dian Irwan dan Eko Darmayanto menuju tempat parkir dan disana sudah ada Teddy serta ada uang. Uang itu berasal dari Effendy yang merupakan pegawai perusahaan The Master Steel yang bergerak di bidang baja. Dugaan sementara berkaitan dengan ada wajib pajak perusahaan berinisial The Master Steel diduga ada persoalan pajak.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/03/159433/KPK-Panggil-Ketua-Tim-Komite-Pengawasan-Perpajakan

3 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Petugas Kepolisian dalam Kasus Pajak

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua petugas kepolisian dalam kasus dugaan suap pegurusan pajak PT Master Steel yang menjerat dua petugas pajak Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan. Mereka adalah Kompol Wulestanto dan Johnedy.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (3/6).

Dalam kasus ini, KPK pernah memanggil Jaksa pada Kejati DKI Jakarta Desi Meutia Firdaus dan PNS Ditjen Pajak Kusno Utomo dan pihak swasta Teddy Muliawan.

Sebelumnya, KPK langsung melakukan penahanan terhadap dua petugas di Direktorat Jenderal Pajak usai melakukan pemeriksaan atas dugaan suap. Mereka adalah Eko Darmayanto yang ditahan di rumah tahanah Cipinang Jakarta Timur dan Mohammad Dian Irwan ditahan di rutan negara kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK berlokasi di Denpom Guntur. Dua tersangka lain yaitu Teddy Mulyawan ditahan di rutan Salemba dan Effendy Komala ditahan di rutan Polda.

Eko dan Dian Irwan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b dan atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 uu No 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya dengan ancaman pidana penjara 4–20 tahun dan pidana denda Rp200 juta-Rp1  miliar.

Sedangkan Teddy dan Effendy yang merupakan manajer PT The Master Steel disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sehingga bertentangan dengan kewajibannya yang ancamannya penjara 1–5 tahun dan denda Rp50-250 juta.

Tangkap tangan ini berawal pada Selasa (14/5) malam Mohamad Dian Irwan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam diparkir di terminal 3 Bandara Soetta. Kemudian kunci mobil tersebut diberikan  kepada orang yang diduga sebagai kurir. Setelah itu mereka pergi dan pihak KPK menduga setelah kunci diserahkan oleh kurir dimasukkan uang 300 ribu dolar Singapura.

Pada Rabu paginya, Mohamad Dian Irwan dan Eko Darmayanto menuju tempat parkir dan disana sudah ada Teddy serta ada uang. Uang itu berasal dari Effendy yang merupakan pegawai perusahaan The Master Steel yang bergerak di bidang baja. Dugaan sementara berkaitan dengan ada wajib pajak perusahaan berinisial The Master Steel diduga ada persoalan pajak.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/03/159448/KPK-Panggil-Petugas-Kepolisian-dalam-Kasus-Pajak

3 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Direktur Utama PT Netway Utama Diperiksa Sebagai Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Utama PT Netway Utama, Gani Abdul Gani sebagai tersangka. Dia dijerat dalam kasus korupsi pengadaan outsourcing roll out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN tahun anggaran 2004-2008.

”Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,’’ kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (3/6).

Tersangka Gani diduga telah memperkaya diri sendiri dalam proyek CIS-RISI. Dosen di Politeknik ITB yang kini berganti nama menjadi Politeknik Bandung tersebut juga diduga telah memperkaya sejumlah pejabat di PLN. KPK telah menahan Gani usai diperiksa beberapa waktu lalu.

Masih terkait kasus ini KPK juga pernah memeriksa dua saksi lainnya. Keduanya yakni Ahli Utama PLN, Djoko Tetratmo Pandu Putro dan mantan Manager Bidang Umum PLN, Dodoh Rahmat. Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gani. Dalam kasus ini Gani diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 55 Ayat 1 (1) KUHP.

Mengacu pasal-pasal tersebut, Gani terancam dipidana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun serta denda Rp2 miliar. Pada perkara korupsi proyek CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya Tangerang, mantan Direktur Utama PLN, Eddie Widiono Suwondo telah divonis bersalah. Eddie dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp 500 juta.

( Mahendra Bungalan / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/03/159437/Mantan-Direktur-Utama-PT-Netway-Utama-Diperiksa-Sebagai-Tersangka

3 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Diduga Wakil Menteri Pendidikan Wiendu Terlibat Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Juni 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Wakil Menteri Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti diduga kuat terlibat kasus korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hal tersebut terungkap dari hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terangkum dalam laporan kesimpulan sebanyak tujuh halaman tersebut.

“Wiendu Nuryanti diduga kuat membawa gerbong bisnisnya untuk melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” bunyi laporan yang ditandatangani Inspektur Jenderal Kementerian Haryono Umar itu.

Dalam laporan tertulis tersebut, setidaknya ada empat perusahaan yang ditunjuk melaksanakan kegiatan promosi budaya dengan nilai proyek Rp 27,31 miliar. Kegiatan pertama adalah konferensi Federasi Promosi Budaya Asia di Surakarta, September 2012. Lelang proyek ini dimenangi PT Fokus Konvesindo dengan nilai kontrak Rp 910 juta, menyisihkan dua perusahaan lain dengan tawaran harga lebih rendah.

Hasil investigasi oleh Inspektorat, PT Fokus berafiliasi dengan Yayasan Stuppa Indonesia, organisasi pengelola pertunjukan dan budaya milik Wiendu. Dua karyawan Fokus, yaitu Ilham Derajat dan Dwi Kusumaningsih, membenarkan afiliasi itu. Sedangkan karyawan Divisi Riset Stuppa, Wayan Suweta, mengakui Dwi bekerja di Stuppa sebagai tenaga ahli untuk PT Karma Wi Bangga, perusahaan yang beralamat sama dengan Stuppa di Yogyakarta. “Kami satu angkatan di arsitektur Universitas Gadjah Mada,” kata Wayan.

Proyek lain adalah persiapan World Culture Forum 2013 di Bali senilai Rp 13,85 miliar. Investigasi Inspektorat menyebutkan, PT Patihindo Convex sebagai pemenang lelang tak membayar sewa ruangan di sebelah kantor Wiendu di lantai 2 Gedung A Kementerian Pendidikan. Inspektorat merekomendasikan Kementerian tak membayar sisa pembayaran untuk Patihindo senilai Rp 1,6 miliar.

Hasil investigasi juga menyebutkan pengakuan pejabat Direktorat Promosi Budaya yang ditekan pejabat Yayasan Stuppa agar memenangkan perusahaan-perusahaan afiliasi itu. Inspektorat meminta pejabat yang menuruti tekanan itu diberi sanksi.

Inspektur Jenderal Kementerian, Haryono Umar, mengatakan, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di direktorat itu terkait dengan jasa event organizer yang mengelola beberapa acara Kementerian. “Laporan itu sudah disampaikan ke KPK,” kata Haryono kemarin. Rabu pekan lalu, Menteri Pendidikan M. Nuh menyerahkan hasil investigasi itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wiendu menolak berkomentar. “Saya hormati dan percayakan saja ke KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” katanya melalui pesan pendek. Sebelumnya, Wiendu menyangkal perusahaan pemenang tender berafiliasi dengan Yayasan Stuppa miliknya.

( Tmp / CN19 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/03/159439/Diduga-Wakil-Menteri-Pendidikan-Wiendu-Terlibat-Korupsi

3 Juni 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejari Purwokerto Geledah Rektorat Unsoed

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 01 Juni 2013

PURWOKERTO, suaramerdeka.com – Puluhan penyidik dari Tim Kejaksaan Negeri Purwokerto menggeledah gedung Rektorat dan Pusat Administrasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Jumat (31/5) pagi. Selain menggeledah, tim juga menyita sebuah mobil merek Toyota Hilux yang diduga dibeli dari hasil korupsi kerjasama Unsoed dengan PT Aneka Tambang.

Tim bergerak sejak pukul 08.00. Selain ruang Rektor Unsoed Edi Yuwono, tim juga menyisir ruang Pembantu Rektor II dan IV serta pusat administrasi. Karyawan Unsoed yang sedang bekerja tampak panik dan bingung dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba itu.

“Kami mencari sejumlah dokumen yaitu Rencana Anggaran Belanja 2011 dan 2012, dana DIPA dan menyita mobil Toyota Hilux,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Purwokerto, Hasan Nurodin Achmad, Jumat di sela penyitaan.

Hasan mengatakan, tim juga menyita surat kendaraan Hillux. Mobil tersebut seharusnya diserahkan ke masyarakat Desa Munggangsari Purworejo. Di lokasi itu, Unsoed dan Antam bekerjasama melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan nilai proyek Rp 5,8 miliar. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.

Kepala Seksi Intelejen Sunarwan SH MHum, selaku ketua tim penyidik kasus Unsoed menambahkan, dokumen asli buku laporangan keuangan arus kas disita karena saat pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka sebelumnya belum diberikan. Dokumen itu dalam perkembangan pemeriksaan dibutuhkan. “Dokumen itu yang masih kita butuhkan. Karena dulu belum bisa kita terima, ya kita lakukan penggeldahan,” ujarnya.

Kajari R Dita Prawitaningsih SH MH dalam keterangan pers di kantornya usaia penggeledahan mengatakan, penggeledahan sengaja tidak diberitahukan lebih dulu. Tim baru turun ke Unsoed karena surat izin dari Pengadilan Negeri Purwokerto baru keluar, Kamis (30/5) lalu. “KPK saja kalau mau menggeledah tidak memberi tahu. Kalau dikasih tahu ya mereka sudah mengamankan dulu,” kata Kajari.

Saat ini, kata Kajari timnya masih fokus menyelesaikan tahap penyidikan. Tiga tersangka tetap tidak ditahan karena ada pertimbangan tersendiri. Ia menepis, penanganan kasus itu terkesan lamban karena ada dugaan intervensi dari pihak luar termasuk dari Kejaksaan Agung agar menghentikan kasus tersebut.

( Nugroho Pandhu Sukmoro / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/01/159185/Kejari-Purwokerto-Geledah-Rektorat-Unsoed

3 Juni 2013 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Cegah Gratifikasi, Pemkot Surakarta Bagikan Banner Antikorupsi

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Juni 2013

SOLO, suaramerdeka.com – Sebanyak 58 banner antikorupsi dibagikan Pemkot Surakarta kepada 51 lurah, lima camat dan dua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di halaman Balai Kota, Senin (3/6). Pembagian banner tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik gratifikasi di kantor-kantor pelayanan publik di Kota Solo.

“Banner itu akan dipasang di titik strategis masing-masing kantor. Harapannya, masyarakat paham jika memberikan sesuatu kepada pejabat atau penyelenggara negara dalam kaitan tugas mereka, itu dilarang oleh undang-undang,” terang Wali Kota, FX Hadi Rudyatmo.

Pemasangan banner tersebut menjadi wujud komitmen pemkot dalam menegakkan slogan “Solo Berseri Tanpa Korupsi.” Pengadaan banner merupakan tindaklanjut sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

“Lewat banner ini kami mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan imbalan apapun kepada PNS. Apalagi hukumannya juga sudah diatur, bagi mereka yang memberi atau menerima imbalan,” katanya.

Merujuk UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan pidana bagi PNS yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, yang bersangkutan juga dikenai denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Suharto menambahkan, abdi negara wajib memberikan layanan prima bagi masyarakat tanpa berharap balas jasa. “PNS harus bekerja ikhlas dan menolak semua bentuk pemberian masyarakat,” tandasnya.

( Agustinus Ariawan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/03/159449/Cegah-Gratifikasi-Pemkot-Surakarta-Bagikan-Banner-Antikorupsi

3 Juni 2013 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Terpidana Korupsi Proyek Simpemdes Cilacap Dijatuhi Vonis

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Cilacap dijatuhi vonis pidana, Senin (3/6). Keduanya dinilai terbukti terlibat dalam korupsi proyek Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (Simpemdes) Cilacap.

Mereka adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Cilacap, Dangir Mulyadi dan Staf Pembangunan Bagian Pemerintahan, Suyatmo. Majelis hakim yang diketuai Noor Edyono menjatuhkan pidana dua tahun dan enam bulan penjara.

Sedangkan Majelis hakim yang diketuai Winarto, menghukum Suyatmo dengan pidana empat tahun penjara. Dangir dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Suyatmo dinyatakan melanggar Pasal 2 perundangan yang sama.

“Terdakwa (Dangir – red) terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri,” demikian Hakim Noor Edyono dalam sidang Senin (3/6).

Dangir juga didenda Rp 100 juta setara dnegan dua bulan kurungan. Hakim masih menjatuhkan pidana tambahan kepada Dangir. Yakni mengganti kerugian negara sebesar Rp 150 juta. Namun jumlah itu disesuaikan dengan jumlah uang yang sudah disita jaksa dari tangan Dangir sebesar Rp 150 juta.

Sementara, Suyatmo didenda Rp 200 juta setara dengan dua bulan kurungan. Serta dijatuhi pidana tambahan mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 125 juta setara dengan pidana penjara enam bulan.

Dangir dan Suyatmo dinilai terbukti bekerjasama dengan rekanan dari PT Ekamatra Cipta Mandiri, Harry Karmawan.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/03/159503/Terpidana-Korupsi-Proyek-Simpemdes-Cilacap-Dijatuhi-Vonis

3 Juni 2013 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: