KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Masih Terus Dalami Kasus BLBI

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 02 Mei 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih terus mendalami penyelidikan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam lanjutan penyelesaian BLBI melalui  pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas).

”Penyelidikan belum ada lagi yang diperiksa, tapi memang pendalamannya sedang dilakukan terus-menerus,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kamis (2/5).

Dia menambahkan, pihaknya juga terus melacak dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan informasi secara umum. ”Baru nanti dikaitkan dengan proses-proses selanjutnya yang berkaitan dengan SKL.  Jadi untuk mencari dua alat bukti,” kata Bambang.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah meminta keterangan tiga orang mantan menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode Agustus 2000 – Juni 2011 pada saat Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli.

Kemudian Menteri Keuangan era Presiden Habibie, Bambang Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Kwik Kian Gie era Presiden Megawati Soekarnoputri. KPK juga memeriksa Mantan Kepada Biro Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Achiran Pandu Djajanto.

Saat ini Achiran merupakan anggota Komisaris Bank Negara Indonesia (BNI) dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/02/155352/KPK-Masih-Terus-Dalami-Kasus-BLBI

2 Mei 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Dalami Aliran Dana ke Sejumlah Pihak

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 02 Mei 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terus mendalami kemungkinan adanya aliran dana dalam kasus pencucian uang dalam kasus yang menjerat orang dekat Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah.

“Sekarang kalau soal Tipikor (Tindak Pidana Korupsi, red) sama TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang, red) kira-kira ujungnya di mana. Saya gak bisa bilang itu ada atau tidak ada,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat ditanya soal pemeriksaan artis Ayu Azhari, Kamis (2/5).

Dia menambahkan, penyidik KPK memanggil Ayu untuk melihat ada hubungan dengan kasus yang tengah disidik. Menurut Bambang, memeriksa itu untuk mencermati dan mengklarifikasi sejauh mana Ayu hal yang disangkakan terhadap Ahmad Fathanah. ”Kami sedang kejar ke beberapa pihak-pihak yang lain,” kata Bambang.

Sebelumnya, KPK memeriksa Khadijah Azhari atau yang akrab disapa Ayu Azhari dalam kasus pencucian uang yang menjerat Ahmad Fathanah. Ayu mengaku mengenal Ahmad Fathanah sebelum tahun baru 2013 yakni sekitar November-Desember tahun lalu.Dia mengaku setidaknya dua kali bertemu Ahmad Fathanah.

Menurut Ayu, Ahmad Fathanah menghubungi terkait acara partai dan pilkada.  Namun usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam oleh penyidik, Ayu menyebut, Ahmad Fathanah menghubunginya tidak ada kaitannya dengan partai politik tertentu.

Menurutnya, Ahmad Fathanah menghubunginya secara pribadi dan menjanjikan sejumlah pekerjaan. Meski begitu, dia mengaku perkerjaan yang dijanjikan terkait pilkada. ”Tidak ada hubungannya dengan partai. Dijanjikan pekerjaan saya sebagai performer, nyanyi. Saya dan anak saya,” ujarnya.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/02/155348/KPK-Dalami-Aliran-Dana-ke-Sejumlah-Pihak

2 Mei 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penanganan Perkara Nafisah agar Pertimbangkan Segi Kemanusiaan

KABAR SEMARANG.COM – Senin, 21 Januari 2013

KABARSEMARANG.COM – Putusan hukum terhadap kasus dugaan korupsi yang didakwakan terhadap tokoh Fatayat NU Kab Rembang, Hj Nafisah, diharapkan mempertimbangkan segi kemanusiaan.

Terdakwa yang memimpin beberapa organisasi sosial keagamaan tersebut saat ini sedang hamil delapan bulan dan dalam keadaan sakit. Di samping itu dirinya memiliki anak anak yang masih kecil, sehingga harus menggunakan alat bantu kursi roda.

Anggota Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah Abdul Azis mengungkapkan hal tersebut disela sela memantau jalannya sidang dugaan korupsi program keaksaraan Kabupaten Rembang tahun 2011 di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/1). “Sebaiknya hakim memperhatikan sisi kemanusiaan dalam memutus kasus ini,” ujar dia.

Keterlibatan Nafisah dalam kasus ini, lanjut anggota Komisi D DPRD Jateng ini, dikarenakan lembaga yang dipimpinnya Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) Lasem digunakan untuk pelaksanaan program keaksaraan. Sementara pelaksana programnya pihak lain.

“Bu Nafisah terkena imbas akibat pelaksanaan administrasi program yang tidak benar dan dilaksanakan di tahun anggaran yang berbeda,” jelasnya.

Oleh karena itu, harap Azis, hakim dalam memutus perkara ini memperhatikan fakta hukum tersebut. Selain itu diharapkan pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dengan menelusuri keterlibatan oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang yang diduga “memaksa” agar program ini dilaksanakan YPM.

Sidang kasus Nafisah ini selalu dihadiri oleh ratusan massa pendukungnya dari berbagai daerah seperti Rembang, Demak, Semarang dan Kendal. Hal ini nampak dari sidang yang dilakukan hari ini dihadiri oleh massa yang yang menumpang 14 bis dan puluhan mobil pribadi. (arl/ks)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/penanganan-perkara-nafisah-agar-pertimbangkan-segi-kemanusiaan

2 Mei 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Tinggi Diminta Usut Aktor Lain Dugaan Korupsi Program Keaksaraan Fungsional Rembang

KABAR SEMARANG.COM – Rabu, 01 Mei 2013

Semarang – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendesak Kejaksaan Tinggi supaya segera memeriksa aktor lain kasus dugaan korupsi Program Keaksaraan Fungsional (PKF), Kabupaten Rembang, 2010.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengatakan, mantan Kasi Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Winaryu Kustiyah adalah aktor intelektual di balik kasus yang menjerat Ketua YPM NU Kabupaten Rembang, Durrotun Nafisah.

“Kejati harus segera memeriksa Winaryu. Dia adalah aktor di balik kasus PKF,” ujar Eko dalam rilisnya ke pers.

Dia mengatakan, kesimpulan itu didapat setelah mengkaji laporan hasil eksaminasi terhadap Nafisah.

Desakan terhadap Kejati Jateng itu telah disampaikan KP2KKN melalui surat resmi yang dikirim hari ini. (Tbn/tyo)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/kejaksaan-tinggi-diminta-usut-aktor-lain-dugaan-korupsi-program-keaksaraan-fungsional-rembang

2 Mei 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

Jadi Sekda, HP Lebih Kaya dari Gubernur

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 02 Mei 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com –  Kekayaan Calon gubernur Jateng Hadi Prabowo (HP) meningkat pesat selama lima tahun terakhir. Pundi-pundi uang HP terkerek naik karena menjabat sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah.

Sebab, sebagai Sekda, HP otomatis menjabat Komisaris Utama Bank Jateng. Gaji seorang komisaris itu sekitar Rp 50 juta per bulan. “Ya memang pendapatan sebagai komisaris itu sampai saat ini belum pernah saya ambil atau saya gunakan,” kata Hadi dalam keterangan pers usai Deklarasi LHKPN di Hotel Patra Jasa Semarang, Kamis (2/5).

Hadi mengatakan, gaji komisaris itu memang sengaja disimpan untuk modal dalam mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Hadi kemudian mengundurkan diri dari jabatan sekda dan akhirnya dicopot dari kursi komisaris.

Jumlah harta Hadi Prabowo sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga sudah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 11 Maret 2013 senilai Rp 13,5 miliar.

Adapun pada LHKPN 28 Juli 2010, harta Hadi dinilai sebanyak Rp 5,3 miliar atau mengalami peningkatan sekitar Rp 8,1 miliar dalam tiga tahun. Sedangkan, berdasarkan LHKPN milik Hadi Prabowo tertanggal 15 April 2008, harta Hadi senilai Rp 1,9 miliar.

Dari catatan ini, dapat diketahui jika harta yang dikumpulkan Hadi selama lima tahun terakhir sebanyak Rp 11 miliar lebih. Jumlah itu lebih banyak dibanding yang bisa dikumpulkan Bibit sebagai gubernur.

Awal menjabat Gubernur Jateng pada 2008, harta Bibit diketahui sebanyak Rp 6,1 miliar (tanggal pelaporan 9 April 2008). Pada LHKPN Juni 2012 harta Bibit dinyatakan sebesar Rp 9,5 miliar sedang pada LHKPN Maret 2013 harta Bibit menjadi Rp13,1 miliar. Jadi selama lima tahun, Bibit berhasil mengumpulkan Rp 7 miliar.

Kepala Divisi Monitoring Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto meminta KPK untuk mencermati kenaikan signifikan kekayaan para calon tersebut. “Darimana asal kekayaan jika memang hanya mengandalkan hasil dari gaji jabatan,” katanya.

( Anton Sudibyo / CN26 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/pilkada/2013/05/02/155345/Jadi-Sekda-HP-Lebih-Kaya-dari-Gubernur

2 Mei 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Harta Cagub Hadi Prabowo Naik Rp 8,1 Miliar, dari Mana?

KOMPAS.com – Kamis, 2 Mei 2013
Harta Cagub Hadi Prabowo Naik Rp 8,1 Miliar, dari Mana?
KOMPAS.com/PUJI UTAMI
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyerahkan hasil verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Gubernur Hadi Prabowo di rumahnya Jalan Singotoro Raya Nomor 9 Jomblang, Candisari, Semarang, Selasa (23/4/2013)

 

SEMARANG, KOMPAS.com – Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut satu Hadi Prabowo menjadi calon terkaya dalam pemilihan gubernur kali ini. Hadi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah harta Hadi Prabowo sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga sudah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 11 Maret 2013 senilai Rp 13,5 miliar. Sedangkan pada LHKPN 28 Juli 2010, harta Hadi dinilai sebanyak Rp 5,3 miliar atau mengalami peningkatan sekitar Rp 8,1 miliar dalam tiga tahun. Sedangkan, berdasarkan LHKPN milik Hadi Prabowo tertanggal 15 April 2008, harta Hadi senilai Rp1,9 miliar.

Menanggapi hal itu, Hadi Prabowo mengakui jika memang kekayaannya meningkat sejak menjadi Komisaris Utama Bank Jateng yang dijabatnya mulai awal tahun 2010. “Ya memang pendapatan sebagai komisaris itu sampai saat ini belum pernah saya ambil atau saya gunakan,” katanya dalam keterangan pers usai Deklarasi LHKPN di Hotel Patra Jasa Semarang, Kamis (2/5/2013).

Dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, pendapatan yang diperoleh di atas Rp 50 juta setiap bulannya. Hadi mengatakan, anggaran itu memang sengaja disimpan untuk modal dalam mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Namun, setelah resmi menjadi calon gubernur, Hadi sudah dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama.

Hadi mengaku berminat mencalonkan diri sebagai gubernur karena memang sudah menjadi kemantapan hati untuk mengabdi pada masyarakat. Sebab itu ia mengatakan keinginannya mencalonkan diri tidak berorientasi pada kekuasaan tapi tanggungjawabnya untuk mengabdi. “Dengan komitmen untuk mengabdi, tentu kami juga berkomitmen untuk memberantas korupsi,” tandas Hadi.

Bukan hanya harta Hadi, harta Gubernur petahana Bibit Waluyo yang juga mencalonkan diri pada pilkada kali ini juga meningkat cukup banyak. Dalam satu tahun, harta Bibit tercatat naik sekitar Rp3,6 miliar. Pada LHKPN Juni 2012 harta Bibit dinyatakan sebesar Rp9,5 miliar sedang pada LHKPN Maret 2013 harta Bibit menjadi Rp13,1 miliar.

Sementara itu, Kepala Divisi Monitoring Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto meminta KPK untuk mencermati kenaikan signifikan kekayaan pada calon tersebut. Hal itu perlu diketahui darimana asal kekayaan jika memang hanya mengandalkan hasil dari gaji jabatan. “KP2KKN akan terus memonitor kekayaan calon. Mereka harus jujur dalam melaporkan harta kekayaannya, karena itu bukan termasuk dokumen yang dikecualikan,” kata Eko.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2013/05/02/1543468/Harta.Cagub.Hadi.Prabowo.Naik.Rp.8.1.Miliar.dari.Mana.

2 Mei 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Cegah Korupsi, KPK Kawal Pemilukada Jateng Berintegritas

Diterbitkan KPK pada hari Kamis, 02 Mei 2013 

Semarang, 2 Mei 2013. Sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penyelenggaraan sejumlah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia. Salah satunya dengan bekerja sama kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan pemilukada berintegritas pada pemilihan calon gubernur  dan calon wakil gubernur Jateng periode 2013-2018.

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemilu adalah munculnya praktik korupsi. Menurutnya, potensi korupsi pada proses pemilu dapat terjadi dalam proses pemilu, pada calon yang diusung dan pemilih yang akan menggunakan hak politiknya. “Karenanya, menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang pemilukada yang berintegritas harus dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pemilu yang akhirnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas,” ujar Adnan.

Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tambah Adnan, KPK mengusung slogan kampanye ‘Ingat, Pemilu Bersih!’ Artinya, bersih pemilihnya, bersih calon pemimpinnya, dan bersih proses pemilukada-nya. “KPK berupaya merangkul berbagai pihak, baik dari akademisi, tokoh masyarakat maupun para pegiat untuk mengkampanyekan pemilu bersih yang bebas dari money politics,” tegasnya.

Serangkaian kegiatan pemilukada Jateng berintegritas pun dilakukan. Tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk penyelenggara pemilukada dan pasangan cagub/cawagub. Untuk mendorong transparansi, pada Kamis (2/5), bertempat di Hotel Patra Jasa, Semarang, KPK memfasilitasi deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dibacakan langsung oleh cagub-cawagub. Selain itu, KPK juga memberikan pembekalan kepada seluruh pasangan tentang pelaksanaan konsep good governance yang kelak menjadi modal bagi para cagub-cawagub saat memimpin Provinsi Jateng yang bebas dari korupsi.

Setelah pembacaan LHKPN, ketiga pasang cagub-cawagub Jateng, yakni Hadi Prabowo-Don Murdono, Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo dan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menandatangani Komitmen Berintegritas. Sebuah komitmen untuk menjalankan proses tahapan pemilukada secara berintegritas, transparan dan akuntabel, bersih tanpa politik uang baik langsung maupun tidak langsung, serta berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan tidak melakukan korupsi.

Rangkaian kegiatan pemilukada Jateng berintegritas ini merupakan bentuk komitmen KPK untuk mendukung terwujudnya pemilukada bersih yang jujur, adil dan berintegritas. KPK akan terus mengawal untuk mendorong proses politik yang fair dan bebas dari money politics.

RINGKASAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARACALON GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2013-2018

LHKPN Cakada Jateng

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl HR Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
http://www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1046-cegah-korupsi-kpk-kawal-pemilukada-jateng-berintegritas

2 Mei 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Jateng Urutan Kelima Terkait Tindak Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 02 Mei 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandupraja Jawa Tengah berada pada urutan kelima Indonesia dalam hal tindakan korupsi. Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan materi antikorupsi kepada seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, di Patra Jasa Convention Hall, Kamis (2/5).

“Telah ada 3.014 laporan tindakan korupsi di Jateng. Namun dari data itu dapat dilihat, Jateng paling punya semangat untuk memberantas korupsi,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah harusnya menggunakan prinsip keterbukaan anggaran. “Makin terbuka anggaran, makin kecil peluang untuk melakukan tindakan,” ujarnya.

Selain penindakan, untuk mencegah praktik korupsi, KPK juga telah melakukan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. “KPK menyelenggarakan FGD di sekolah dan universitas, dan sosialisasi antikorupsi dan seminar,” katanya.

Selesai mendengarkan paparan materi, seluruh Cagub dan Cawagub mengikuti Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Penandatanganan Komitmen Berintegritas.

( Maya / CN19 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/05/02/155311/Jateng-Urutan-Kelima-Terkait-Tindak-Korupsi

2 Mei 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Hadi Prabowo Cagub Paling Tajir

ANTARA JATENG.com – Kamis, 02 Mei 2013 

Calon gubernur dan wakil gubernur Jateng dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013, Hadi Prabowo (kiri) dan Don Murdono (kanan) saling berjabat tangan saat akan mendaftar sebagai calon gubernur Jateng periode 2013-2018, di KPUD Jateng, di Semarang, Selasa (5/3) malam. Hadi Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Sekda Provinsi Jateng dan Don Murdono yang merupakan Bupati Sumedang itu didukung oleh Partai Gerindra, PPP, PKB, PKS, Hanura, dan PKNU. FOTO ANTARA/R. Rekotomo/tom/13.

Semarang, Antara Jateng – Hadi Prabowo, calon gubernur Jawa Tengah periode tahun 2013-2018 yang diusung koalisi enam partai politik memiliki kekayaan tertinggi di antara calon lainnya, yakni sebesar Rp13,5 miliar.

Hal tersebut diketahui saat deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan penandatanganan komitmen berintergritas calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018 yang berlangsung di Semarang, Kamis.

Deklarasi LHKPN tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Ketua Komisi Pemilihan Umum Jateng Fajar Subhi, serta tiga pasangan cagub Jateng yakni Hadi Prabowo-Don Murdono, Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo, dan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko.

Saat membacakan daftar kekayaannya sesuai laporan yang dilakukan pada 11 Maret 2013, Hadi Prabowo mengungkapkan bahwa harta tidak bergerak miliknya sebesar Rp5,08 miliar, alat transportasi Rp1,2 miliar, harta bergerak lainnya Rp549 juta, serta giro dan setara kas lainnya Rp,6,6 miliar.

Kekayaan Hadi Prabowo bertambah sekitar Rp8 miliar dibandingkan saat yang bersangkutan melakukan LHKPN pada 28 Juli 2010.

Berbeda dengan itu, Don Murdono, calon wakil gubernur Jateng yang berpasangan dengan Hadi Prabowo justru mengalami penyusutan kekayaan dari Rp3,4 miliar menjadi hanya Rp786 juta berdasarkan LHKPN tahun 2008 dan 2013.

Cagub Jateng Bibit Waluyo menduduki urutan kedua dalam total harta kekayaan yang mencapai Rp13,1 miliar, sedangkan cawagub Sudijono Sastroatmodjo memiliki kekayaan Rp4,7 miliar.

Ganjar Pranowo menjadi cagub Jateng yang memiliki kekayaan paling sedikit yakni Rp3,07 miliar dibandingkan cagub lainnya, sedangkan cawagub Heru Sudjatmiko memiliki kekayaan Rp4,4 miliar.

Setelah pembacaan LHKPN yang dilakukan oleh masing-masing cagub dan cawagub, kecuali Bibit Waluyo, ketiga pasangan cagub Jateng menandatangani Komitmen Berintegritas yang merupakan komitmen untuk menjalankan proses tahapan pemilukada secara berintegritas, transparan, akuntabel, bersih tanpa politik uang, serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan tidak melakukan korupsi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, cagub Jateng Bibit Waluyo tidak menghadiri LHKPN karena harus menghadiri rapat paripurna DPRD Jateng dengan agenda penyampaian laporan akhir jabatan sebagai Gubernur Jateng.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=78102#.UYIPBaI3A5g

2 Mei 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pilgub Jateng, Kekayaan Ganjar Kalah dengan Dua Cagub Lain

SERUU.COM – Kamis, 2 Mei 2013 11:30

Pengumuman Harta Kekayaan cagub-cawagub Jateng (Foto: Prayitno/Seruu.com)

Semarang, Seruu.com – Kekayaan calon gubernur Jateng Ganjar Pranowo (GP) ternyata yang paling kecil dibanding dua cagub lain Hadi Prabowo (HP) dan Bibit Waluyo (BB) Kekayaan HP dan BB nyaris sama yakni Rp 13,5 miliar untuk HP dan Rp13,1 milyar milik BB.

 

Hal itu terungkap pada hasil induksi laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang Poncowati, Hotel Patrajasa, Semarang, Kamis (2/5/2013).

Sementara untuk kekayaan calon wakil gubernur Jateng, Sudijono Sastroatmojo (pasangan BB) sebesar Rp 4.749.334.165. Cawagub Heru Sudjatmoko (pasangan GP) sebesar Rp 4.470.650.695. Sedang pasangan HP, Don Murdono yang kini masih menjabat Bupati Sumedang sebesar Rp 786.829.372.

Kepala Divisi Monitoring Penegak Hukum Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengatakan KPK harus mencermati kenaikan siginfikan kekayaan Hadi Prabowo.

“Dari mana Hadi bisa mendapat penambahan harta sebesar itu jika hanya menyandarkan nafkah dari gaji sekda selama lima tahun?,” ujar Eko.

Tidak hanya Hadi, kekayaan Gubernur Jateng Bibit Waluyo juga meningkat jika pada 2008, hartanya diketahui sebanyak Rp 6.132.819.685 (tanggal pelaporan 9 April 2008) pada hasil pemeriksaan terakhir oleh KPK pada 22 April 2013 di rumah Bibit Jalan Kyai Mojo 35 Cacaban, Magelang, kekayaan Bibit menjadi Rp 13,1 miliar.

“KP2KKN akan terus memonitor kekayaan calon. Mereka harus jujur dalam melaporkan harta kekayaannya, karena itu bukan termasuk dokumen yang dikecualikan,” kata Eko. [Py]

Sumber : http://mobile.seruu.com/kota/semarang-seruu/artikel/pilgub-jateng-kekayaan-ganjar-kalah-dengan-dua-cagub-lain

2 Mei 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: