KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mantan Kepala Kesbanglinmas Pekalongan Segera Disidang

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 24 Maret 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Pekalongan, Sigit Sridoyo segera menghadapi sidang. Berkas perkara korupsi yang menjeratnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Sigit Sridoyo diduga terlibat dalam korupsi pengadaan seragam pertahanan sipil di Kabupaten Pekalongan tahun 2009.

“Kami sudah menerima berkasnya pekan lalu dari Kejaksaan Negeri Pekalongan,” kata juru bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Togar Minggu (24/3).

Berkas perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 35/Pid.Susu/2013/PN.TPK.SMG. Sigit akan disidangkan Selasa (26/3) besok oleh majelis hakim yang diketuai Hakim Karir Suyadi dengan anggota Pragsono dan Robert Pasaribu.

Sigit dijerat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 2 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-undang 20 Tahun 2001, dan Pasal 3 perundangan yang sama.

Dalam kasus ini ada pengadaan 5.912 unit seragam yang dibiayai APBD Kabupaten Pekalongan 2009 sebesar Rp 1,5 miliar. Seragam tersebut diperuntukkan bagi pengamanan pemilihan umum saat itu.

Sigit sendiri adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani kontrak pengadaan dengan rekanan dari PT Marga Raya Sarana. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng mengendus indikasi penyimpangan dana tersebut, lalu menyidik kasus itu pada awal tahun 2012.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menemukan kerugian negara dalam kasus itu, sebesar Rp 171 juta. Dalam kasus ini, Sigit tak sendiri. Direktur PT Marga Raya Sarana, Tri Nurdaryanto juga telah duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang.

( Eka Handriana / CN37 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/24/150298/-Mantan-Kepala-Kesbanglinmas-Pekalongan-Segera-Disidang

25 Maret 2013 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Usai Sidang PK, Pradja Menyerah

SUARA MERDEKA.com – Senin, 25 Maret 2013

SOLO, suaramerdeka.com –  Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Surakarta, Pradja Suminta, yang divonis Mahkamah Agung (MA) bersalah atas kasus korupsi buku ajar 2003, akan menyerahkan diri ke jaksa. Pradja menyatakan siap dieksekusi jaksa usai menjalani sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) di PN Surakarta, Kamis (28/3).

Kuasa Hukum Pradja, M Taufiq Minggu (24/3) menjamin kali ini, kliennya akan datang untuk memenuhi panggilan jaksa. “Tidak akan ada jemput paksa, karena kita akan

memenuhi panggilan,” ucap Taufiq. Namun sebelumnya, Pradja akan mengikuti terlebih dahulu sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK). Karena, berdasar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 2/2012, mengharuskan seorang pemohon PK harus hadir.

Dalam sidang PK pekan lalu, selaku kuasa hukum, Taufiq mengajukan tujuh bukti baru yang dapat menjelaskan bahwa Pradja tidak terlibat dalam kasus buku ajar. Menurut Taufiq, Pradja bukanlah yang mengusulkan proyek buku ajar dan tidak memiliki SK Wali Kota sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) buku ajar.

“Proyek itu ada di belanja pembangunan bukan rutin. Jadi BAP Polisi yg dijadikan bahan dakwaan itu error in subject. Saya berharap setelah sidang PK, ada tersangka baru,” tambahnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surakarta, Erfan Suprapto, saat dimintai tanggapan mengatakan sudah mengetahui bahwa Pradja berencana menyerahkan

diri. “Akhir pekan lalu, Taufiq selaku kuasa hukum Pradja telah bertemu saya. Dia mengatakan Pradja akan menyerahkan diri usai sidang lanjutan PK, Kamis (28/3) mendatang,” ujar erfan.

Namun begitu, pihaknya tidak akan begitu saja menunggu Pradja menyerahkan diri usai sidang PK. Sebab, pelaksanaan eksekusi tidak perlu menunggu sidang PK selesai.

“Putusan MA sudah inkrah, sehingga PK tidak bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jika ingin menyerahkan diri harusnya dari dulu. Dia telah tiga kali mangkir dari panggilan kami. Kami akan koordinasi lagi dengan pimpinan. Apakah akan menunggu penyerahan diri atau akan menjemput paksa di kediamannya untuk selanjutnya ditahan di Rutan Klas I Surakarta,” ujar Erfan.

Diberitakan sebelumnya, mantan Kadisdikpora Kota Surakarta, Pradja Suminta divonis MA empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan atas kasus korupsi pengadaan buku ajar Kota Solo tahun 2003. Putusan Majelis Hakim MA yang diketuai Hakim Imron Amfari, menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surakarta Agustus tahun 2010 yang sebelumnya menjatuhkan hukuman empat tahun penjara. Vonis MA bernomor 2085 K/Pid.Susu/2011 tersebut sekaligus membatalkan vonis Pengadilan Tinggi Semarang Maret 2011 yang hanya menjatuhkan hukuman selama 1,5 tahun.

Kasus korupsi pengadaan buku ajar ini terjadi pada 2003. Saat itu, Pradja masih menjabat sebagai Kadisdikpora Kota Surakarta. Sebagai kepala dinas, Pradja dan

bawahannya Amsori, yang menjadi pimpinan proyek pengadaan buku ajar 2003 di Solo senilai Rp 3,7 miliar, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Di tingkat pengadilan PN Surakarta, Praja dan Amsori dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Keduanya dan JPU lantas naik banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, kemudian divonis 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Masih tidak terima, Praja dan Amsori menempuh upaya hukum selanjutnya yakni kasasi ke MA. Begitu juga dengan JPU. Hingga akhirnya kini Praja divonis MA empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Adapun putusan kasasi MA terhadap Amsori hingga kini belum diterima PN Surakarta.

 

( Muhammad Nurhafid / CN19 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/25/150324/Usai-Sidang-PK-Pradja-Menyerah

25 Maret 2013 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Lespem Minta Bupati Rembang Dijerat Pasal Pencucian Uang

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 19 Maret 2013

REMBANG, suaramerdeka.com – Pegiat anti korupsi di Kabupaten Rembang meminta Polda Jawa Tengah (Jateng) menyertakan pasal pencucian uang dalam mengusut dugaan korupsi APBD 2006/2007 yang menjerat Bupati Rembang Moh Salim.

Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang Bambang Wahyu Widodo mengatakan, pasal tersebut dinilai efektif untuk membuktikan asal-usul kekayaan orang nomor satu di kabupaten itu.

“Polda perlu memberlakukan mekanisme pembuktian terbalik atas seluruh aset dan harta Bupati Salim. Jika tidak bisa dibuktikan, harta harus dirampas negara. Sebab berkali-kali dia membatah menikmati sepeser pun uang yang dimaksud,” katanya, Selasa (19/3).

Menurut Bambang, bukan hal yang sulit bagi Polda untuk menelusuri kekayaan tersangka. Apalagi KPU Rembang pernah mengekspos daftar kekayaan Moh Salim saat hendak maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 lalu.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di-ekspose saat itu, harta kekayaan Moh Salim mencapai Rp 29 miliar.

“Dari data itu bisa ditelusuri dari mana asal-usulnya. Termasuk berapa kekayaan dia sekarang, serta kemungkinan harta itu diatasnamakan orang lain. Jelas bukan hal sulit bagi penyidik Polda untuk menelusurinya,” jelasnya.

( Saiful Annas / CN37 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/19/149660/-Lespem-Minta-Bupati-Rembang-Dijerat-Pasal-Pencucian-Uang

25 Maret 2013 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana Hibah Bencana Kota Semarang: Meninggal, Satu Saksi Gagal Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 23 Maret 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik Kejaksaan Negeri Semarang gagal memeriksa salah satu saksi dalam dugaan korupsi dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kota Semarang tahun 2009. Saksi tersebut bernama Purnomo Sidik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pemberian dana hibah tersebut.

“Yang bersangkutan ternyata sudah meninggal, sudah lama. Nah kami baru tahu sekarang. Ya jadinya kami periksa dua saksi BNPB, sudah diperiksa Rabu (20/3) lalu,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang, ER Chandra, Jumat (22/3).

Dua saksi lain tersebut adalah Bambang Sulistyanto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam program dana hibah itu, dan Ngatini selaku bendahara. Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa 14 saksi dalam kasus tersebut.

Belasan saksi itu berasal dari berbagai unsur, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Dinas Kebakaran Kota Semarang, DPKAD Kota Semarang dan Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang. Selain itu pelaksana proyek dari CV Genesa Semarang dan Ground-Post dari Jakarta juga telah diperiksa.

Diketahui, dana yang dihibahkan BNPB bersumber dari APBN senilai Rp 10,7 miliar. Dana diterima oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebakaran. Saat ini Kejaksaan Negeri Semarang tengah memfokuskan penyidikan pada pengadaan dua unit pompa di Kampung Sedompyong Kelurahan Kemijen, Semarang Timur.

Pengadaan dua unit pompa itu dibiayai dengan anggaran dari dana hibah tersebut. Nilainya mencapai Rp 4,784 miliar untuk dua unit pompa  yang masing – masing berkapasitas 1500 liter per detik. Pengadaan pompa telah selesai pada tahun 2010. Namun dua unit pompa yang sedianya digunakan untuk menanggulangi banjir itu belum masuk dalam daftar aset Pemerintah Kota Semarang. Pompa tersebut juga belum difungsikan hingga saat ini.

( Eka Handriana / CN26 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/23/150086/Meninggal-Satu-Saksi-Gagal-Diperiksa

25 Maret 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kasus Dana Bansos, Polisi Dalami Keterlibatan Pelaku Lain

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 23 Maret 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik Polrestabes Semarang masih mengembangkan penyidikan dan penyelidikan untuk menelusuri keterlibatan pelaku lain terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng tahun 2012 oleh Mario Zuhri (21), mahasiswa semester VI Fakultas Ekonomi Untag Semarang.

Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat sebagai penghubung maupun penyalur dana bansos untuk mengetahui siapa saja yang bertanggungjawab terhadap permasalahan itu. Termasuk memanggil staf outsourcing di Komisi E (DPRD Jateng) berinisial HT yang menjadi salah satu penghubung ke Biro Bina Sosial Provinsi Jateng pada Senin (25/3).

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Elan Subilan melalui Kasat Reskrim AKBP Harryo Sugihartono mengatakan, selain pemanggilan terhadap HT pihaknya juga akan memanggil para pemilik rekening Bank Jateng yang nomor rekeningnya dipakai tersangka Mario untuk pencairan dana bansos. Mereka akan diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi.

”Ada 10 rekening Bank Jateng yang diajukan ke Biro Bina Sosial untuk pencairan dana bansos yang semuanya milik orang lain. Kemungkinan tersangka baru ada dan itu tergantung dari hasil pemeriksaan terhadap HT dan penyelidikan terhadap 45 proposal lain yang sebagian masih kami cari,” kata Harryo.

Diungkapkannya bahwa penyidik masih menelusuri 45 proposal lain yang terindikasi fiktif dan diketahui diajukan oleh sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perorangan. Namun demikian pihaknya mengaku masih kesulitan mencari sebagian proposal tersebut.

”Kami masih melakukan penelusuran dan mencari sebagian proposal tersebut. Pencarian itu bisa dilakukan dengan upaya paksa melalui penggeledahan jika memang diperlukan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Abdul Azis meminta birokrasi lebih selektif menyeleksi proposal kegiatan yang masuk ke kantornya. Hal ini penting supaya proposal fiktif tidak bisa lagi lolos verifikasi sehingga dana hibah bantuan sosial (bansos) tak bisa dicairkan.

“Biasanya semua proposal bansos harus ada tanda tangan mengetahui lurah dan camat. Petugas yang melakukan verifikasi biasanya tahu apabila ada proposal fiktif, meski terkadang ada satu atau dua proposal yang lolos,” tandas anggota Komisi D DPRD Jateng.

( Leonardo Agung / CN34 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/23/150073/Kasus-Dana-Bansos-Polisi-Dalami-Keterlibatan-Pelaku-Lain

25 Maret 2013 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Negeri Siapkan Panggilan Sukawi

SUARA MERDEKA.com – Senin, 25 Maret 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik Kejaksaan Negeri Semarang siapkan panggilan untuk mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip. Panggilan itu untuk pemeriksaan

saksi atas dugaan korupsi dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kota Semarang tahun 2009. Permintaan keterangan dari Sukawi memang dijadwalkan setelah penyidik memeriksa pemberi dana hibah, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami sudah periksa pihak BNPB pekan lalu. Setelah itu kami akan periksa penerima hibah. Dalam nota kesepahaman dana hibah ini, penerimaan hibah ditandatangani oleh Wali Kota Semarang saat itu (Sukawi – red). Panggilan kepada penerima hibah kami layangkan pekan ini,” demikian Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang, ER Chandra, Sabtu (23/3).

Sebelumnya, penyidik memeriksa dua pejabat BNPB, Bambang Sulistyanto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam program dana hibah itu, dan Ngatini selaku bendahara. Sedianya, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan untuk Purnomo Sidik, Kuasa Pengguna Anggaran dari BNPB dalam pemberian dana hibah tersebut. Pemeriksaan gagal, karena Purnomo telah meninggal dunia.

Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa 14 saksi dalam kasus tersebut. Belasan saksi itu berasal dari berbagai unsur, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Dinas Kebakaran Kota Semarang, DPKAD Kota Semarang dan Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang. Selain itu pelaksana proyek dari CV Genesa Semarang dan Ground-Post dari Jakarta juga telah diperiksa.

Diketahui, dana yang dihibahkan BNPB bersumber dari APBN senilai Rp 10,7 miliar. Dana diterima oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebakaran. Saat ini Kejaksaan Negeri Semarang tengah memfokuskan penyidikan pada pengadaan dua unit pompa di Kampung Sedompyong Kelurahan Kemijen, Semarang Timur.

Pengadaan dua unit pompa itu dibiayai dengan anggaran dari dana hibah tersebut. Nilainya mencapai Rp 4,784 miliar untuk dua unit pompa  yang masing – masing berkapasitas 1500 liter per detik. Pengadaan pompa telah selesai pada tahun 2010.Namun dua unit pompa yang sedianya digunakan untuk menanggulangi banjir itu belum masuk dalam daftar aset Pemerintah Kota Semarang. Pompa tersebut juga belum difungsikan hingga saat ini.

 

( Eka Handriana / CN19 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/03/25/150313/Kejaksaan-Negeri-Siapkan-Panggilan-Sukawi

25 Maret 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pemeriksaan Mantan Wali Kota Semarang Terkait Korupsi Dana Bencana Molor

LAWANG SEWU POST – Minggu, 24 Maret 2013

SEMARANG – Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat senilai 10,7 miliar yang diduga melibatkan Mantan Walikota Semarang, Sukawi Sutarip terancam mangkrak.

Pasalnya, Kejaksaan Negeri Semarang belum akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kapasitasnya sebagai walikota yang telah menandatangani dokumen penggunaan dana hibah.

Kepala seksi pidana khusus Kejari, ER Chandra saat ditanya wartawan terkait kasus itu mengatakan masih menunggu waktu. Artinya tidak dalam waktu dekat. Menurutnya, penggilan terhadap Mantan Walikota Semarang tersebut masih belum dibutuhkan.

Meski begitu, ia menjanjikan jika sudah sampai pada waktunya, yang bersangkutan akan segera dipanggil. “Nantilah dipanggil, sekarang masih belum. Kalau sudah waktunya pasti akan kami panggil,” janjinya.

Ditambahkan, ER Chandra juga tidak bisa memastikan akan sampai kapan penanganan kasus ini berlangsung. Dirinya hanya bisa menjelaskan bahwa penyidik bekerja secara profesional. “Yang pasti semua yang terlibat dalam kasus ini akan kita panggil semua. Saya tidak bisa memastikan kapan kasus ini rampung, tapi kita bekerja secara profesional,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto menilai dalam penanganan
dana hibah tersebut akan mempertaruhkan nama bagi kejaksaan. Eko lantas meminta Kejari agar tidak ragu untuk menjadikan seorang sebagai tersangka jika alat bukti terasa sudah cukup. “Kalau bukti sudah cukup tetapkan saja sebagai tersangka, jangan ragu-ragu,” pinta Eko.

Lebih lanjut, KP2KKN mengapresiasi langkah Kejari untuk menuntaskan kasus penggunaan dana hibah tersebut. Kejari juga jangan ragu untuk meminta bantuan kepada BPKP untuk mengaudit penggunaan dana tersebut. “Kami mengapresiasi kejaksaan, tapi apresiasi itu harus berlaku seimbang. Kami minta kasus ini dituntaskan, jangan sampai berhenti, secepatnya di P21,” harap Eko yang mewakili KP2KKN.

Dalam kasus penyelewangan dana hibah ini, Kejari sudah memeriksa 14 saksi, dua diantaranya sudah dijadikan sebagai tersangka. Keduanya adalah pejabat Pemkot Semarang berinisial AR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan PS selaku panitia lelang.

Diberitakan sebelumnya, Kejari akan segera memeriksa Sukawi Sutarip karena dianggap telah mengetahui pencairan dana hibah dari BNPB Pusat ke Pemkot Semarang senilai 10,7 miliar. Sukawi juga dinilai telah menandatangani surat kesepakatan penggunaan dana hibah tersebut.

Kasus ini mencuat dari LHP BPK RI pada satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2010. Kejaksaan tengah menunggu hasil audit laporan kerugian negara dari BPKP atas proyek senilai 10,7 miliar. (zar/LSP)

– See more at: http://www.lawangsewupos.com/2013/03/pemeriksaan-mantan-wali-kota-semarang.html#sthash.VwdNFS1m.dpuf

25 Maret 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Penerima Hibah Akan Diperiksa

SUARA MERDEKA – Senin, 25 Maret 2013

  • Korupsi Dana Bencana

 

SEMARANG – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang akan memanggil mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip. Panggilan itu untuk pemeriksaan saksi atas dugaan korupsi dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kota Semarang 2009.

Permintaan keterangan dari Sukawi memang dijadwalkan setelah penyidik memeriksa pemberi dana hibah, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

”Kami sudah periksa pihak BNPB, pekan lalu. Setelah itu kami akan periksa penerima hibah. Dalam nota kesepahaman dana hibah ini, penerimaan hibah ditandatangani oleh Wali Kota Semarang, yang saat itu dijabat Sukawi. Panggilan kepada penerima hibah kami layangkan pekan ini,” demikian Kasipidsus Kejari Semarang, ER, Chandra, kemarin.

Sebelumnya, penyidik memeriksa dua pejabat BNPB, Bambang Sulistyanto (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam program dana hibah itu, dan Ngatini (bendahara). Sedianya, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan untuk Purnomo Sidik (kuasa pengguna anggaran dari BNPB dalam pemberian dana hibah tersebut). Pemeriksaan gagal karena Purnomo telah meninggal dunia.

Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa 14 saksi dalam kasus tersebut. Belasan saksi itu berasal dari berbagai unsur, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Dinas Kebakaran Kota Semarang, DPKAD Kota Semarang dan Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang. Selain itu, juga memeriksa pelaksana proyek dari CV Genesa Semarang dan Ground-Post dari Jakarta.

Diketahui, dana yang dihibahkan BNPB bersumber dari APBN senilai Rp 10,7 miliar. Dana diterima oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebakaran. Saat ini, Kejari tengah fokus terhadap penyidikan pada pengadaan dua unit pompa di Kampung Sedompyong, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur.

Pengadaan dua unit pompa itu dibiayai dari dana hibah tersebut. Nilainya mencapai Rp 4,784 miliar untuk dua unit pompa  yang masing-masing berkapasitas 1.500 liter per detik.

Pengadaan pompa telah selesai pada 2010. Namun dua unit pompa yang sedianya digunakan untuk menanggulangi banjir itu belum masuk dalam daftar aset Pemerintah Kota Semarang. Pompa tersebut juga belum difungsikan hingga saat ini.

Menurut penyidik Kejari, sarana pendukung pengoperasian pompa tersebut tidak ada. Sarana pendukung itu, di antaranya generator dan saluran air yang memadai. Sebelumnya, di Rumah Pompa Sedompyong itu ada tiga unit pompa berkapasitas 300 liter per detik. Dua di antaranya dipindahkan dan diganti dengan pompa berkapasitas sedot 1.500 liter per detik.

Kasus ini mencuat dari temuan dalam laporah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Koordinator Divisi Monitoring Penegak Hukum Komite Penyelidikan dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengingatkan, agar masyarakat memantau penanganan kasus ini. ”Kejaksaan Negeri juga perlu dipantau agar jangan sampai kasus ini berhenti di tengah jalan. Harus bisa dilimpahkan ke pengadilan,” tandasnya. (H89-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=219564

25 Maret 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Mahasiswa Korupsi, Layak Dipecat

SUARA MERDEKA – Senin, 25 Maret 2013

image

SEMARANG – Komite Pe­nyelidikan Pemberantasan Ko­rupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) menilai Mario Zuhri (21), mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang layak dipecat dari kampusnya. Sebab, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan dinilai mencoreng dunia akademik di perguruan tinggi.

”Pihak kampus harus tegas. Tersangka harus dikeluarkan dari kampusnya,” kata Eko Har­yanto, aktivis pemantau korupsi dari KP2KKN Jawa Tengah, kemarin.

Menurut dia, perilaku korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat pemerintahan saja, tapi sudah merambah ke kalangan mahasiswa.

Mario sendiri diduga terlibat dalam penyimpangan dana bantuan hibah Biro Bina Sosial Pro­vinsi Jateng pada 2012 senilai Rp 100 juta.

Dia berharap, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan terus membongkar kasus korupsi bantuan sosial tersebut. Dite­ngarai kasus Mario ini melibatkan pihak lain. Sebab, Mario mengajukan proposal sampai 10 kali dan dana­nya bisa cair seluruhnya, masing-masing Rp 10 juta.

Dalam proposal tersebut diatasnamakan untuk kegiatan kemasyarakatan, di antaranya kejuaraan tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, seminar, dan sebagainya.

Berdasarkan penyelidikan kepolisian Polrestabes Sema­rang, ke­giatan yang diajukan oleh tersangka itu ternyata fiktif. Tersangka diduga memalsukan tanda tangan sejumlah pejabat untuk mencairkan uang tersebut.

Humas Universitas 17 Agustus 1945 Sema­rang, Bambang Sunarto menyatakan, belum bi­sa melakukan tindakan apa-apa terhadap Mario.

Menurut Bambang, sepanjang masa penahanan itu tidak melampaui masa kuliah, pihak­nya tidak mengeluarkan Mario.

Kasus Mario itu dinilai persoalan pribadi. Ma­hasiswa semester IV, Fakultas Ekonomi itu dibe­ri­kan cuti sementara hingga proses hukum selesai. ”Nanti kalau sudah selesai bisa aktif kembali,” katanya. (H89-71)

25 Maret 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN: Mahasiswa Tersangka Korupsi Layak Dipecat

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 24 Maret 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang bernama Mario Zuhfri (21), layak dipecat dari kampusnya. Hal itu dikatakan oleh aktifis pemantau korupsi dari Komite Komite Penyelidikan Pembrantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto.

Pasalnya, penetapan tersangka korupsi atas Mario tersebut dinilai mencoreng dunia akademik perguruan tinggi.

“Pihak kampus harus tegas. Tersangka harus dikeluarkan dari kampusnya,” kata Eko Haryanto.

Menurut Eko, perilaku korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat pemerintahan saja, tapi juga sudah mulai merambah ke kalangan mahasiswa. Berdasarkan cacatan KP2KKN, tahun 2011 lalu juga ada mahasiswa yang terlibat dalam korupsi bantuan sosial.

Mario sendiri diduga terlibat dalam penyimpangan dana bantuan hibah Biro Bina Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2012  senilai Rp100 juta.

“Mahasiswa sekarang sudah kehilangan daya kritis. Justru pragmatis, hanya pintar secara akademik saja,” lanjut Eko.

Ia berharap, aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan terus membongkar kasus koropsi bantuan sosial tersebut. Ditengarai kasus Mario ini bakal melibatkan pejabat baik legislatif maupun eksekutif.

Sebab, Mario mengajukan proposal sampai 10 kali dan dananya bisa cair seluruhnya., masing-masing Rp 10 juta. Dalam proposal tersebut diatasnamakan untuk kegiatan kemasyarakatan.

( Eka Handriana / CN37 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/24/150290/KP2KKN-Mahasiswa-Tersangka-Korupsi-Layak-Dipecat

25 Maret 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: