KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Polres Bentuk Penyidik Pembantu Tipikor

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Januari 2013

  • Awasi Lelang dan PL Proyek

GROBOGAN – Dalam rangka optimalisasi penanganan kasus korupsi, awal 2013 ini Polres Grobogan membentuk penyidik pembantu Tipikor.

Penyidik pembantu Tipikor ini beranggotakan tujuh personel pilihan yang telah melalui uji kompetensi ketat oleh Polda Jateng.

“Terkait penanganan kasus korupsi, kami sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pilihan yang nantinya berkonsentrasi khusus terhadap penanganan kasus korupsi. Dalam melaksanakan tugas, penyidik pembantu Tipikor ini didukung anggaran besar, sehingga kami optimistis dapat lebih optimal,” kata Kapolres AKBP Langgeng Purnomo SIK MH didampingi Kasubag Humas AKP Mukid SH, saat ditemui di kantornya, Jumat (18/1).

Personel yang ditunjuk sebagai penyidik pembantu Tipikor tersebut, lanjut Kapolres, beberapa waktu lalu telah melalui sejumlah tes, antara lain tes tertulis, psikotes, pengetahuan hukum, dan wawancara.

Polres saat ini juga tengah mempersiapkan ruang kerja khusus bagi tim penanganan tindak korupsi ini.

Sesuai Prosedur

“Pembentukan tim itu merupakan penanganan kasus korupsi dengan upaya penindakan hukum. Kami juga melakukan upaya preventif, salah satunya melakukan pengawasan pelaksanaan proses lelang proyek sampai dengan proses pelaksanaan pekerjaan. Misal ditemukan dugaan kasus korupsi, maka akan langsung kami proses sedini dan secepat mungkin,” tegas Kapolres.

Kapolres mengimbau kepada instansi terkait yang melaksanakan proses lelang dan penunjukkan langsung, baik itu proyek infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa agar dilaksanakan sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan.

Sebab, hasil pekerjaan yang optimal sesuai dengan prosedur dari proses tersebut sangat diharapkan masyarakat. (K11-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/19/212380/Polres-Bentuk-Penyidik-Pembantu-Tipikor

19 Januari 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Tiga Terpidana Korupsi Dipindah ke Sukamiskin

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Januari 2013

SIDOREJO – Tiga narapidana korupsi yang ditahan di Rutan Klas IIB Salatiga, Jumat (18/1), dipindahkan ke Lapas Sukamiskin Bandung.

Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Salatiga, Saryono, Nugroho Budi Santoso, keduanya terlibat korupsi pembangunan Jalan Lingkar Argomulyo-Sidorejo. Lalu mantan Sekda Salatiga Sutedjo, yang divonis bersalah dalam kasus pengadaan buku ajar Balai Pustaka.

Pada 2010, Saryono dan Nugroho dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Salatiga. Saryono divonis tiga tahun yang dikurangi menjadi 1,5 tahun di tingkat banding. Putusan kasasi MA memperberat hukumannya menjadi empat tahun.

Sementara Nugroho, divonis empat tahun penjara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jateng di tingkat banding. Lalu Sutedjo pada 2011 dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

Sebelum dibawa ke Lapas Sukamiskin, mereka dibawa terlebih dahulu ke Lapas Kedungpane Semarang. Mereka dikumpulkan dengan narapidana korupsi lainnya se-Jateng.

Pemindahan napi ke Sukamiskin juga untuk napi-napi lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.   “Inilah proses hidup, tidak apa-apa, Allah semoga melindungi kami dan keluarga. Ini memang sudah aturan yang harus dijalani,î tutur Saryono sebelum dibawa untuk dipindahkan.

Saryono, Nugroho, dan Sutedjo keluar dari Rutan Salatiga sekitar pukul 13.00 dan dimasukkan mobil menuju Semarang.

’’Meski menjalani hukuman tinggal beberapa bulan lagi, kalau memang aturannya napi kasus korupsi harus pindah ke Sukamiskin, saya siap melakoni. Doakan, semoga saya tetap kuat dan tabah menjalani hukuman. Ini merupakan risiko jabatan yang harus saya tanggung,î kata Sutedjo. (J21, H32-85)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/19/212391/Tiga-Terpidana-Korupsi-Dipindah-ke-Sukamiskin

19 Januari 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Toto Tersangka Korupsi Dana PSISa

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Januari 2013

  • John Diperiksa di Rutan

MAPOLRES – Mantan anggota DPRD Salatiga Toto Suprapto ditetapkan Polres Salatiga sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah untuk Persatuan Sepak Bola Indonesia Salatiga (PSISa). Penetapan status tersangka tersebut telah dilakukan beberapa waktu lalu, sementara penyidikan dilakukan mulai 2 Januari.

Toto merupakan anggota DPRD Salatiga periode 1999-2004 dan 2004-2009. Pada 2009 dia kembali terpilih menjadi legislator dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), namun karena dianggap bermasalah dengan partainya, kemudian dipecat. Pada akhir 2011, dia digantikan Istiko­mah.

Berkaitan dengan perkara yang disangkakan kepada mantan Ketua Dewan Pimpinan Kota PKPI Sala­tiga itu, Jumat (18/1), penyidik Polres Salatiga memeriksa mantan Wali Kota Salatiga yang juga Ketua Umum PSISa John Manop­po sebagai saksi.

Pemeriksaan dilakukan di Rutan Salatiga mulai pukul 8.30 hingga 11.00. ’’Diperiksa di ruang khusus dalam kapasitas sebagai saksi kasus PSISa,’’ tutur Heru Wisman­to, kuasa hukum John, yang mendampingi pemeriksaan.

Sebelumnya sejumlah saksi juga telah diperiksa, di antaranya Sekretaris KONI Salatiga Dance Ishak Palit dan pengurus PSISa.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga Inspektur Satu Andie Prasetyo menuturkan, kasus yang disangkakan kepada Toto adalah penggunaan dana untuk PSISa.

Dana Hibah

Pada 2010, melalui APBD Perubahan, Pemkot Salatiga memberikan hibah kepada PSISa melalui KONI sebesar Rp 100 juta. Dalam APBD 2011, kembali dikucurkan hibah sebesar Rp 200 juta.

Setelah dikucurkan melalui KONI, ternyata dana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Toto, manager PSISa, tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak dapat menunjukkan bukti pembelanjaan.

Atas perbuatan yang disang­kakan, polisi menjerat pria yang kini mendaftar sebagai calon legislatif dari PDIP itu dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polisi juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset Toto yang diduga berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perkara. (J21, H32-85)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/19/212397/Toto-Tersangka-Korupsi-Dana-PSISa

19 Januari 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

SD dan SMP Eks RSBI Dilarang Tarik Sumbangan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Januari 2013

SEMARANG – Satuan pendidikan SD dan SMP eks rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dilarang atau sudah tidak dapat menarik sumbangan pengembangan institusi (SPI) dan SPP. Secara yuridis, satuan pendidikan tersebut bukan RSBI lagi setelah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Nana Storada, kemarin.

Dia mengatakan, meskipun ada kesepakatan dengan orang tua siswa pada awal tahun ajaran baru 2012, pada detik dibubarkannya RSBI sekolah tidak dapat menarik SPI/SPP lagi.

”Kalau yang sudah bayar tentu saja tidak dapat dikembalikan, tetapi bagi orang tua siswa yang belum melunasi sekolah tidak dapat menarik lagi,” ungkapnya.

Pada prinsipnya secara yuridis status RSBI sudah dilepas oleh semua sekolah. Sudah tidak ada lagi label RSBI, tetapi secara de facto pembelajaran masih berjalan hingga Juni 2013.

Kondisi itu, menurut Nana, juga berlaku pada eks RSBI jenjang SMA/SMK, namun kebijakannya berbeda.

”Walaupun eks RSBI SD dan SMP tidak bisa menarik SPP/SPI, namun karena sekolah statusnya sama dengan reguler akan ditanggung dana BOS. Akan tetapi, bagi SMA dan SMK RSBI bisa menarik SPP/SPI, namun nilainya akan dikaji ulang disesuaikan dengan sekolah reguler.”

Kebijakan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang setelah memperhatikan MK, Kemdikbud, DPRD, dan masukan berbagai pihak. Disamping itu, setelah dibubarkan, anggaran dari pemerintah provinsi untuk RSBI untuk sementara ditunda sambil menunggu pedoman lebih lanjut.

”Kami meminta kepada eks RSBI di semua jenjang pendidikan untuk melaksanakan aturan yang ada sembari menunggu kebijakan dari Kemdikbud,” tandasnya. (K3-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/19/212458/SD-dan-SMP-Eks-RSBI-Dilarang-Tarik-Sumbangan-

19 Januari 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejagung Cekal Suwir Laut

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Januari 2013
  • Kasus Penipuan Pajak Asian Agri

JAKARTA – Kejaksaan Agung telah mengajukan surat permintaan pencegahan keluar negeri (cekal) untuk mantan manajer pajak Asian Agri Group, Suwir Laut, ke Direktorat Imigrasi Kemenkumham.

Cekal tersebut diajukan agar Suwir Laut tidak lari dan Asian Agri memenuhi kewajiban membayar denda pajak sebesar Rp 2,5 triliun.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jam­pidum) Kejaksaan Agung, Mahfud Manan, menjelaskan, surat permintaan cekal telah dikirimkan sejak beberapa hari lalu.

”Jadi dari Kejari Jakarta Pusat sudah mengajukan ke Kejaksaan Tinggi DKI, kemudian ke saya. Saya meneruskan ke Jamintel untuk selanjutnya dikirim ke Ditjen Imigrasi,” kata Mahfud, di Jakarta, Jumat (18/1).

Upaya pencegahan dilakukan agar yang bersangkutan membayar denda pajak sebesar Rp 2,5 triliun sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

”Supaya tidak lari dan berkomitmen membayar denda. Dia memiliki waktu untuk melunasi kewajibannya selama setahun,” jelas Manan.

Sementara untuk dua berkas tersangka lain, yakni Linda Rahardja dan Eddy Lukas, belum diserahkan lagi oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Ditjen Pajak ke Kejaksaan Agung. Padahal jaksa telah memberi petunjuk perbaikan.

”Ada sepuluh tersangka dalam perkara ini, tapi karena pertimbangan teknis maka diputuskan perkara Suwir Laut diprioritaskan,” jelasnya.

Di Pengadilan Negeri Jakpus awal tahun 2012, jaksa menuntut Suwir Laut alias Liu Che Sui tiga tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Namun majelis hakim membebaskan terdakwa dengan alasan dakwaan jaksa terlalu prematur karena tidak dilengkapi audit dari Ditjen Pajak.

Rp 2,5 Triliun

Jaksa pun mengajukan kasasi. Dalam vo­nis kasasi, majelis hakim agung yang di­pim­pin Djoko Sarwoko membuat putusan lain, yakni menjatuhkan denda pajak kepada 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group. Total denda yang harus dibayar ada­lah Rp 2,5 triliun.

Asian Agri sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis kasasi MA tersebut. Kuasa hukum Asian Agri dan Suwir Laut, Mu­hammad Assegaf, menilai putusan kasasi MA tidak masuk akal.

Selama periode empat tahun ketika kasus tersebut terjadi, yakni pada 2002-2005, total penghasilan bersih Asian Agri adalah Rp 1,24 triliun. ”Tidak masuk akal jika dihukum untuk membayar pajak setara dengan penghasilan ber­sih. Itu artinya tarif pajak penghasilan pe­rusahaan sebesar 100%,” katanya. (D3-43)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/19/212487/Kejagung-Cekal-Suwir-Laut

19 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pemeriksaan Choel dan Kahar Ditunda

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Januari 2013

JAKARTA- Pemeriksaan Andi Zulkarnaen ‘’Choel’’ Mallarangeng dan Kahar Muzakir sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang diagendakan Jumat kemarin, ditunda.

”Kalau listrik belum menyala, pemeriksaan belum bisa dila­kukan,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di ge­dung KPK Jakarta.

Rencananya, adik mantan Menpora Andi Mallarangeng itu dipanggil KPK bersama anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar Kahar Muzakir.

Namun hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu (16/1) malam hingga Kamis pagi telah mengakibatkan banjir, termasuk di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, lokasi gedung KPK.

Bambang menambahkan, bila ada perubahan jadwal pemanggilan harus dibuat undangan baru. ”Biasanya kalau ada perubahan ada undangan baru. Menurut aturan KUHP harus dua hari, jadi tidak mungkin diperiksa Senin,” ungkap Bambang.

Juru bicara KPK Johan Budi menambahkan, Jumat (18/1) kemarin tidak ada pemeriksaan karena fasilitas khusus yang biasa digunakan untuk penyidikan KPK, seperti CCTV dan perekam, tidak berfungsi akibat listrik mati.

Rp 20 Miliar

Untuk Choel, Bambang berharap ia bersikap jujur. ”Saya tidak tahu (Choel) diperiksa sebagai tersangka atau saksi, biasanya seseorang diperiksa karena diduga tahu tentang kasus itu.”

KPK telah mencegah Choel bepergian ke luar negeri sejak 3 Desember 2012 untuk memudahkan pemeriksaan terkait perkara tersebut.

Keterlibatan Choel dalam kasus itu bermula dari kesaksian mantan anak buah Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, yang mengaku telah memberikan dana Rp 20 miliar untuk mengurus berbagai proyek di Kemenpora.

Duit itu diserahkan kepada mantan Sesmenpora Wafid Mu­harram.

Menurut Rosa, dana itu tadinya akan dibagikan kepada Choel Mallarangeng untuk mengurus proyek di Hambalang, tapi uang tersebut dikembalikan oleh Wafid ke PT Anak Ne­geri, perusahaan milik mantan bendahara umum Partai De­mo­krat M Nazaruddin.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar dan mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Proyek Hambalang awalnya dianggarkan Rp 125 miliar pada 2009. Namun pada 2010, anggaran membengkak menjadi Rp 1,175 triliun.

Anggaran kemudian bertambah lagi menjadi Rp 2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa.

Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara karena proyek Hambalang adalah Rp 243,6 miliar. (ant-43)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/19/212485/Pemeriksaan-Choel-dan-Kahar-Ditunda

19 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tak Ubah Dakwaan Kartini

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Januari 2013

  • Suap Hakim Tipikor Semarang

SEMARANG – Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mengubah dakwaannya terhadap Hakim Ad Hoc (nonaktif) Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Juliana Mandalena Marpaung. Sebelumnya, pihak Kartini keberatan atas dakwaan KPK yang dianggap tidak jelas dan tidak cermat. KPK membantahnya dalam tanggapan yang dibaca pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (18/1).

“Dakwaan jaksa sudah sah menurut hukum. Untuk itu kami memohon majelis hakim melanjutkan persidangan perkara ini,” kata Jaksa KPK, Pulung Rinandoro di hadapan majelis hakim yang diketuai Ifa Sudewi.

Pulung mengatakan, dakwaan terhadap Kartini itu sudah sistematis. Terbukti, saat dakwaan itu selesai dibacakan, terdakwa Kartini mengaku sudah mengerti dan memahami dakwaan.

Dalam nota keberatan, pihak Kartini menyatakan KPK tidak cermat karena tidak menyertakan Muhamad Yaeni sebagai pelaku utama kasus penyuapan hakim itu. Padahal Kartini didakwa menerima suap dari Sri Dartutik (adik Yaeni) melalui Heru Kisbandono, untuk meringankan hukuman Yaeni. Heru Kisbandono adalah Hakim Ad Hoc (nonaktif) di Pengadilan Tipikor Pontianak, kawan Yaeni sejak kuliah yang mengenal Kartini sesama hakim.

Dakwaan KPK menyebut perbuatan Kartini dilakukan bersama-sama dengan Heru Kisbandono dan Pragsono, Ketua Majelis Hakim yang mengadili Yaeni.

Berbeda

Dalam tanggapan KPK kemarin, perbuatan Yaeni tidak sama dengan Kartini. Dalam perkara itu, Yaeni merupakan pemberi suap melalui Sri Dartuti. Adapun, Kartini, Heru Kisbandono dan Pragsono merupakan penerima suap.

“Perbuatan Muhamad Yaeni berbeda dari Kartini JM Marpaung. Muhamad Yaeni tidak dalam satu rangkaian sebagai penerima suap. Jadi keberatan itu tidak tepat dan tidak dapat diterima,” lanjut Pulung.

Pihak Kartini juga menyatakan Pengadilan Tipikor Semarang tidak berhak menyidangkan perkara itu. Namun KPK membantahnya, berdasar Pasal 84 ayat 1 KUHAP menyebutkan pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Jadi perkara Kartini sudah tepat disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Usai mendengar tanggapan jaksa itu, majelis hakim lalu menunda sidang hingga Selasa (22/1) mendatang. Pihak Kartini lalu mengajukan permohonan agar bisa keluar dari penjara untuk berobat. Dalam persidangan kemarin, Kartini mengatakan kondisinya kurang sehat, lantaran penyakit yang menyerang tulang belakangnya kambuh. “Kami mohon kepada majelis agar klien kami bisa berobat di luar rumah tahanan. Karena penyakitnya butuh ditangani dokter khusus,” kata Yohanes.

Namun, Ketua Majelis Hakim, Ifa Sudewi meminta penasihat hukum Kartini agar meminta surat keterangan dari rumah tahanan lebih dulu. Jika memang tidak ada dokter yang bisa menangani penyakit terdakwa di rumah tahanan, maka majelis akan mengizinkan terdakwa berobat di luar. “Kalau ada surat keterangan dari rumah tahanan, kami akan mengizinkannya.” kata Ifa. (H89-77)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/19/212470/KPK-Tak-Ubah-Dakwaan-Kartini

19 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG | Tinggalkan komentar

44 Koruptor Jateng Dioper ke Sukamiskin

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Januari 2013

SEMARANG – Sekurangnya 44 narapidana ko­rupsi dari Jawa Tengah akan dipindah ke Lembaga Pema­syarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung. Mereka me­nyu­sul 30 narapidana korupsi dari Jawa Timur dan 21 napi ko­rupsi dari Jakarta yang lebih dulu dioper ke LP itu.

Pemindahan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadikan LP Sukamiskin sebagai penjara khusus terpidana korupsi. Napi asal Jateng itu akan diberangkatkan melalui jalur darat, Sabtu (19/1) pagi.

Hingga kemarin sore, Kantor Wilayah Kemente­rian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah masih mendaftar nama-nama yang memenuhi syarat untuk dipindah.

“Ini kebijakan pusat. Kami masih menginventarisasi nama-nama narapidana,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Suwarso.

Pembinaan

Pemindahan itu dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan terhadap narapidana korupsi. Syarat narapidana yang akan dipindah salah satunya sudah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap. Napi juga tidak memiliki tanggungan perkara lain atau menjadi saksi dalam perkara lain.

Selain itu, memiliki sisa pidana di atas satu tahun dan terjerat kasus korupsi yang merugikan negara sekurangnya Rp 100 juta.

Ke-44 narapidana itu berasal dari penjara di Semarang, Cilacap, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Slawi, Kendal, Purworejo, dan Demak.

Yaeni Tak Ikut

Kepala Keamanan LP Klas I Ke­dungpane Semarang Wahyu Prasetyo mengatakan, pihaknya telah mendapat pemberitahuan tentang pemindahan tersebut dari Kanwil Kemenkumham Jateng, dua hari lalu.

LP Kedungpane memiliki 120 warga binaan dari kasus korupsi yang menempati blok J, Padepokan Janoko. Sebanyak 50 di antaranya berstatus narapidana, namun yang dipindah hanya 20 orang.

“Yang masih menjadi saksi perkara lain, seperti Muhamad Yaeni, tidak ikut dipindah,” kata Wahyu.

Menurut rencana, ke-44 napi yang sudah dikumpulkan di Kedungpane akan diberangkatkan menggunakan dua bus pukul 08.00. Mereka akan dikawal personel kepolisian dan petugas LP.

Kapolrestabes Kombes Elan Subilan siap mengerahkan berapa pun personel yang diminta LP. “Jumlah personel belum ditentukan, menunggu permintaan LP,” katanya.

LP Sukamiskin memiliki 547 kamar. Tiap kamar direncanakan ditempati seorang narapidana korupsi.

Saat ini 362 kamar sudah terisi, 120 di antaranya ditempati napi kasus korupsi. Sisanya diisi warga binaan kasus lain. (H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/19/212504/44-Koruptor-Jateng-Dioper-ke-Sukamiskin

19 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejagung Akan Sadap Jaksa Nakal

 

Kejagung Akan Sadap Jaksa Nakal

Marwan Effendy. TEMPO/Zulkarnain

TEMPO.CO – JUM’AT, 18 JANUARI 2013

TEMPO.COSurabaya – Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi mengatakan, jumlah jaksa nakal yang dilaporkan masyarakat kian tahun kian bertambah. Pada  2012 saja, kata Marwan, ada sekitar 200 jaksa yang diadukan masyarakat ke bagian pengawasan Kejaksaan Agung.

“Aduannya macam-macam, mulai dari indisipliner, penggelapan barang bukti sampai penyalahgunaan wewenang,” kata Marwan saat berkunjung ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jumat, 18 Januari 2013.

Untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang jaksa, Kejaksaan Agung sudah membentuk Tim Buser (Buru Sergap) di internal kejaksaan. Tim  ini bertugas memelototi kinerja jaksa yang diadukan masyarakat, termasuk memonitor kasus-kasus yang ditangani.

Untuk mendukung tugas pengawasan itu, tambah Marwan, tim ini dilengkapi alat pelacak dan penyadap. Alat penyadap akan dipakai memonitor komunikasi jaksa yang terindikasi bermasalah. “Saya akan secepatnya membahas masalah ini dengan Jaksa Agung Muda Intelijen,” kata Marwan.

“Setelah laporan pelanggaran memang terbukti di lapangan, Tim Buru Sergap diberi kewenangan untuk melakukan tangkap tangan,” ujar bekas Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini.

Untuk sementara, menurut Marwan, Tim Buru Sergap akan dibentuk di Kejaksaan Agung. Namun nantinya kejaksaan-kejaksaan di daerah juga akan didorong untuk membentuk tim serupa. “Personelnya kan perlu dikader dulu,” kata dia.

KUKUH S WIBOWO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/01/18/063455417/Kejagung-Akan-Sadap-Jaksa-Nakal

19 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KY Minta KPK Geledah MA

 

KY Minta KPK Geledah MA

Mantan Hakim Agung Achmad Yamanie. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO – SABTU, 19 JANUARI 2013

TEMPO.COJakarta – Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengatakan Kepolisian bisa melakukan penggeledahan ke Mahkamah Agung seandainya Mahkamah tak akomodatif dalam menuntaskan kasus bekas hakim agung Achmad Yamanie. Sampai saat ini polisi memang mengaku kesulitan mendapatkan barang bukti berupa surat putusan Peninjauan Kembali Hengky Gunawan.

“Polisi dapat meminta terlebih dahulu ke Mahkamah, tapi jika Mahkamah tak akomodatif, lakukan penggeledahan kalau perlu,” kata Imam kepada Tempo, Jumat, 18 Januari 2013.

Markas Besar Kepolisian RI telah meningkatkan pengusutan kasus dugaan pemalsuan dokumen putusan oleh Yamanie, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Meski begitu, Kepolisian belum menetapkan tersangka kasus ini karena belum mendapatkan bukti berupa surat putusan PK Hengky 15 tahun dan surat putusan PK Hengky 12 tahun alias yang telah dipalsukan oleh Yamanie.

Meski menyambut baik peningkatan pengusutan kasus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, tapi Imam mengaku heran kepada Kepolisian RI yang belum juga mendapatkan putusan asli tersebut. “Komisi Yudisial tak mungkin memberikan ke Polri, karena surat putusan itu milik Mahkamah Agung,” kata dia.

Yamanie ialah bekas hakim agung yang ketahuan memanipulasi putusan Peninjauan Kembali terpidana narkoba Hengky Gunawan. Putusan itu, dimanipulasi dengan cara ditulis tangan. Vonis Hengky yang sebelumnya 15 tahun penjara, berubah menjadi 12 tahun penjara karena ulah Yamanie.

Akibat perbuatan tersebut, Yamanie diseret ke sidang etik Majelis Kehormatan Hakim. Akhirnya pada Selasa, 11 Desember 2012, Yamanie dinyatakan dipecat dengan tidak hormat. Berlangsungnya sidang tersebut menciptakan sejarah, yakni seorang hakim agung bisa diseret, dan bahkan dipecat dengan tidak hormat di sidang etik Majelis Kehormatan Hakim.

Jika Mabes Polri jadi menyidik Hakim Yamanie, ini juga akan jadi sejarah. Untuk pertamakalinya polisi menyidik perkara hakim agung.

MUHAMAD RIZKI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/01/19/063455533/KY-Minta-KPK-Geledah-MA

19 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: