KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi Mobil Sedot Lumpur, Purwadi Tetap Dihukum 4 Tahun

KABAR SEMARANG – Sabtu, 12/01/2013

 

KABARSEMARANG.COM – Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jateng menjatuhkan empat tahun penjara terhadap terdakwa Bambang Purwadi Widodo, ketua Tim Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mobil sedot lumpur di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tahun 2010.

Putusan terkait upaya banding yang diajukan jaksa penuntut itu sama dengan putusan Pengadilan Tipikor Semarang tersebut sama dengan vonis Pengadilan Negeri Semarang sebelumnya. Demikian disampaikan Humas Pengadilan Negeri Semarang, Togar, saat dihubungi wartawan, Sabtu (12/1).

Terdakwa Bambang, ujar Togar, oleh Pengadilan Tinggi Tipikor dinyatakan terbukti turut serta melakukan korupsi dalam pengadaan mobil sedot lumpur di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang 2010. Selain pidana penjara, terdakwa pun dijatuhi pidana denda sebesar Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

perkara bandinng tersebut ditangani majelis hakim Iskandar Tjakke SH MH (ketua), H Abdul Rochim SH (anggota), dan Dermawan S Djamian SH MH (anggota).

Bambang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang (UU) No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pembrantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1.

Dalam proyek pengadaan mobil sedot lumpur ini, Bambang dinilai teledor dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu tidak melakukan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan PT Sinar Bhumi Yogyakarta (PT SBY), tidak melakukan uji tes fungsi barang, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Lelang proyek tersebut dimenangkan PT SBY dengan nilai kontrak Rp 3,5 miliar dari pagu anggaran Rp 3,8 miliar. Batas akhir pengerjaan yakni 19 Desember 2010. Namun hingga batas akhir waktu perjanjian kontrak kerja, PT SBY tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Lantas PT SBY membuat laporan berita acara serah terima fiktif. Yakni seolah-olah mobil sedot lumpur yang sedianya untuk menanggulangi banjir di Kota Semarang itu telah selesai dikerjakan. Direktur PT SBY Arif Riyanto telah menerima pembayaran uang muka 20 persen dari anggaran.

Bambang sebagai penagwas turut menyetujui berita acara serah terima barang yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 persen. Padahal kenyataannya mobil sedot lumpur itu belum selesai dikerjakan.

Berita acara itu lalu diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Gatot Suhendro dan disetujui oleh Kepala Dinas PSDA saat itu, Fauzi.

Tujuan dari laporan fiktif dan berita acara serah terima pekerajaan itu adalah untuk mencairkan sisa anggaran proyek sebesar 80 persen atau Rp 3,181 miliar. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng menyatakan nilai Rp 2,181 miliar itu sebagai kerugian keuangan negara. (bs/ks)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/korupsi-mobil-sedot-lumpur-purwadi-tetap-duhukum-4-tahun/

14 Januari 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Mantan Kadinas PU Salatiga Tetap Kena 4 Tahun

KABAR SEMARANG.COM – Minggu, 13/01/2013

 

KABARSEMARANG.COM – Pengadilan Tinggi (PT) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jateng mementahkan upaya banding mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Galatia, Saryono.

Saryono 300x191 Mantan Kadinas PU Salatiga Tetap Kena 4 Tahun

Mantan Kepala DPU Salatiga, Saryono, saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan Lingkar selatan (JLS) Kota Salatiga itu tetap dihukum empat tahun penjara. Hukuman itu sama dengan hukuman Pengadilan Tipikor Semarang.

Putusan banding PT Tipikor Semarang tersebut tertuang dalam putusan nomor perkara 60/Pid.Sus/2012/PT.TPK.SMG tertanggal 15 Oktober 2012.

Kahumas Pengadilan Tipikor Semarang, Togar, mengatakan, Saryono juga dijatuhi pidana denda Rp 50 juta subsidier kurungan 3 bulan. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair jaksa penuntut umum (JPU).

Putusan sama sebelumnya juga tertuang dalam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tipikor Semarang. Yakni putusan perkara nomor 107/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. Putusan tersebut dikeluarkan oleh majelis hakim yang diketuai Suyadi pada 30 Agustus 2012 lalu.

Saryono dianggap pengadilan bersalah karena selaku pejabat pembuat komitmen (PPKom) tidak melakukan negosiasi harga sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar yakni sebesar Rp 12,242 miliar. (bs/ks)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/banding-saryono-dimentahkan-pt-tipikor-tetap-dihukum-4-tahun/

14 Januari 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Sri Dartutik Mengaku Uang Suap dari Menjual Mobil Pribadinya

KABAR SEMARANG.COM – Senin, 14/01/2013

 

KABARSEMARANG.COM – Keterangan anggota DPRD Grobogan Heru Sansoso mengenai sumber uang yang dipakai untuk menyuap hakim Pengadilan Tipikor Semarang, berbeda dengan keterangan Sri Dartuti, adik mantan ketua DPRD Grobogan M Yaeni.

Bila Heru Santoso dalam persidangan lanjutan perkara terdakwa Heru Kisbandono (hakim Pengadilan Tipikor Pontianak, nonaktif), Senin (14/1), di Pengadilan Tipikor Semarang, mengungkapkan bahwa uang suap itu bersumber dari patungan bantuan PDIP Grobogan dan anggota DPRD Grobogan, Sri Dartuti mengaku uang Rp 150 juta yang dipergunakan untuk menyuap itu merupakan uang dari hasil dirinya menjual mobil.

Dartutik mengaku menjual mobilnya dengan harga Rp 117 juta, kemudian ia meminjam ayahnya, Sukiman, sebesar Rp 3 juta. “Jadi total Rp120 juta. Sedangkan sisanya Rp30 juta saya tidak tahu uang tersebut berasal dari siapa,” ujar Sri Dartutik, saat dihadirkan sebagai saksi perkara terdakwa Heru Kisbandono, Senin (14/1).

Saksi yang sekaligus terdakwa dalam perkara suap hakim Pengadilan Tipikor Semarang tersebut mengakui, ia telah meminta terdakwa Heru Kisbandono untuk menjadi perantara antara dirinya dengan majelis hakim yang mengadili Yaeni. Sebab, diketahui Kisbandono sendiri profesinya sebagai hakim ad hoc tipikor, dulunya juga merupakan advokat di Kota Semarang.

Sri Dartutik menyatakan, uang suap merupakan permintaan majelis hakim dengan besaran Rp 500 juta. Dengan uang tersebut, ia dijanjikan Kisbandono bahwa kakaknya nantinya akan divonis bebas.

Permintaan Rp 500 juta itu saat kakaknya masih diadili oleh majelis hakim dengan komposisi Lilik Nuraini (ketua majelis), Kartini Juliana Marpaung dan Asmadinata (hakim anggota).

Dartutik berujar, Heru Kisbandono telah mengatakan kalau kakaknya nanti akan divonis bebas, namun dirinya masih nego agar uang permintaan majelis itu bisa dikurangi.

Rencana Gagal
Rencana pembebasan Yaeni gagal karena ketua majelis hakim (Lilik Nuraini) yang menyidangkan perkara M Yaeni diganti, sebab Lilik dimutasi. Ketua majelis diganti hakim Pragsono. Pergantian ini menyebabkan rencana semula gagal dilaksanakan, Pragsono menolak jika Yaeni dibebaskan. Pragsono menyatakan tetapkan memasukkan Yaeni ke penjara.

Dartutik membeber, Kartini kemudian meminta uang ucapan terima kasih (suap) diturunkan menjadi Rp 150 juta. Dengan janji, nanti Yaeni akan divonis ringan. Yakni hukuman minimal dari pasal yang dakwakan jaksa dengan vonis hukuman penjara satu tahun.

Setelah mendapatkan kepastian besaran uang, pada 17 Agustus 2012 Sri Dartutik berangkat dari Purwodadi Grobogan menuju Semarang. Yakni untuk menyerahkan uang kepada Kisbandono. Uang tersebut diserahkan di kantor Bank BCA Jalan Pemuda Semarang.

Setelah penyerahan uang, Sri Dartutik yang diantar oleh Suyatno (sopir pribadi Yaeni), beranjak pulang. Sebelum Sri Dartutik sempat mampir ke Pasar Johar untuk berbelanja. “Namun karena barang yang saya cari tidak ada, saya memutuskan langsung pulang,” tuturnya.

Sialnya, sebelum sempat mobil keluar dari pasar Johar, mobilnya dihadang oleh petugas KPK. “Di situlah saya ditangkap dengan tuduhan telah melakukan upaya suap kepada majelis hakim,” tambahnya. (bs/ks)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/sri-dartutik-mengaku-uang-suap-dari-menjual-mobil-pribadinya/

14 Januari 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Uang Suap Hakim Tipikor Berasal dari Patungan

KABAR SEMARANG.COM – Senin, 14/01/2013

 

KABARSEMARANG.COM – Anggota DPRD Grobogan Heru Santoso mengungkapkan, uang Rp150 juta yang digunakan oleh Sri Dartutik (adik M Yaeni, mantan ketua DPRD Grobogan) untuk menyuap majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang ternyata berasal dari uang patungan.

Kata dia, itu merupakan patungan yang bersumber dari bantuan PDIP dan iuran dari sejumlah anggota DPRD Grobogan. Sentosa dalam kesaksiannya menyebutkan besaran uang yang berasal dari PDIP sebesar Rp135 juta dan Rp15 juta yang berasal dari iuran anggota Dewan. Uang Rp135 juta itu berasal dari Yaeni, katanya berasal dari uang partai, katanya.

Sedangkan uang Rp 15 juta yang ia ketahui berasal dari iuran anggota dewan karena ingin membantu Yaeni. Uang berasal dari fraksi dan komisi-komisi di DPRD Grobogan, juga beberapa pejabat dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi kasus suap dalam perkara terdakwa hakim Pengadilan Tipikor Pontianak (nonaktif) Heru Kisbandoono, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (14/1). Selain menghadirkan Heru Santoso, jaksa KPK juga menghadirkan saksi Sri Dartutik (saudara M Yaeni), penyidik KPK Aminudin, dan Suyatmo (sopir pribadi M Yaeni).

Sentosa menyatakan bahwa dirinya dalam hal ini diminta untuk membantu Yaeni untuk dalam pengurusan uang yang akan diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkaranya dalam kasus korupsi dana perawatan mobil dinas DPRD Grobogan.

Sentosa dalam mengurusi uang-uang tersebut melakukan koordinasi dengan Sri Dartutik yang tidak lain adalah adik kandung dari Yaeni.

Awalnya, kata saksi, dirinya diminta Sri Dartutik untuk menyiapkan uang yang besarnya Rp400-500 juta. Dengan uang sebesar itu, Yaeni nantinya akan mendapatkan vonis bebas. Atau opsi lainnya yakni Rp 250 juta maka Yaeni akan dijatuhi hukuman minimal yakni satu tahun penjara.

“Namun atas permintaan itu, Sri Dartutik katanya masih akan melakukan lobi kepada majelis,” aku dia.

Namun terakhir kabar yang ia dapat dari Sri Dartutik permintaan Rp500 juta itu turun menjadi Rp150 juta, dengan nantinya vonis tetap minimal yakni satu tahun penjara.

Uang-uang itu tadinya akan dititipkan kepada saksi, namun saksi menolaknya dan akhirnya uang dititipkan kepada Sukiman, ayah kandung M Yaeni. (bs/ks)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/uang-suap-hakim-tipikor-berasal-dari-patungan/

14 Januari 2013 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Persempit Penyelewengan APBD, Pemprov Gunakan E-Audit

KABAR SEMARANG.COM – Senin, 14/01/2013

KABARSEMARANG.COM – Pemprov Jateng mulai menggunakan sistem informasi elektronik untuk mengaudit pengelolaan anggaran, yang dikenal dengan nama e-audit.

Pemanfaatan sistem e-audit ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng, mengenai Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data.

Penandatanganan dilakukan di kompleks Gubernuran, Jl Pahlawan Semarang, Senin (14/1). Selain Pemprov, nota kesepahaman juga dilakkukan BPK dengan 13 kabupaten/kota lainnya.

Sekda Jateng Hadi Prabowo mengatakan dengan penggunaan e-audit tersebut dapat mempersempit dan menghilangkan peluang untuk penyelewengan dana APBD. Pasalnya, menurut dia, penggunaan anggaran dan kinerja pemerintah dapat dipantau secara langsung melalui sistem tersebut.

“Kami menyambut baik kesepahaman ini, karen menjadikan kinerja birokrasi lebih akuntabel, transparan dan cepat. Dengan sistem ini bpk dan Pemprov juga bisa bersinergi sehingga bisa saling mengingatkan,” kata Hadi.

Tak Bisa Diubah
Dengan penggunaan sistem tersebut, menurut Sekda, potensi adanya kebocoran dan penyimpangan anggaran negara bisa diperkecil bahkan bisa dihilangkan. Terlebih sistem tersebut mempunyai kelebihan yakni data yang diinput ke dalam sistem tak bisa diubah-ubah kembali.

“Ini akan menekan tindak korupsi dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Korupsi itu muncul karena adanya niat dan kesempatan, jika peluang untuk korupsi dituup maka akan sulit untuk dilakukan,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal BPK RI Hendar Ristriawan mengatakan, kesepakatan ini merupakan lanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah dilakukan untuk sistem audit tersebut. E-audit tersebut menurut dia, salah satu upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi BPK dalam proses audit saat ini.

“Keterbatasan auditor dan waktu menyebabkan BPK menghadapi kendala dalam proses penyelesaian audit. Oleh karena itu, perlu ada teknologi informasi yang dapat mendukung penyelesaian kendala tersebut. Dengan sistem ini, auditor BPK tidak perlu hadir secara fisik di satu tempat untuk mengaudit,” katanya.

Ia memastikan bahwa sistem tersebut akan menjamin kerahasian dan keamanan data yang diperiksa serta dilengkapi dengan sistem keamanan jaringan internet yang aman sehingga tak mudah untuk dibobol. (al/ks)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/persempit-penyelewengan-apbd-pemprov-gunakan-audit/

14 Januari 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Penyuap dan Hakim Tipikor Pernah Bertemu di Dimsum Hotel Horison

KABAR SEMARANG – Senin, 14/01/2013

 

KABARSEMARANG.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aminudin dalam persidangan kasus suap perkara terdakwa Heru Kisbandono (hakim Pengadilan Tipikor Pontianak, nonaktif), Senin (14/1), mengungkapkan, dirinya diperintahkan oleh pimpinan KPK untuk melakukan penyelidikan akan adanya suap hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang dilakukan mantan Ketua DPRD Grobogan M Yaeni.

Dari itulah kemudian ia melakukan penyadapan terhadap nomor-nomor telepon genggam milik orang-orang yang patut diduga terlibat suap. Selain melakukan penyadapan, petugas KPK juga menguntit gerak-gerik Yaeni, Sri Dartutik, Heru Kisbandono dan Kartini Marpaung.

Dalam pengintaiannya Aminudin, melihat adanya sejumlah pertemuan yang dilakukan antara Kisbandono dengan Sri Dartutik mapun Kisbandono dengan Kartini Marpaung.

Salah satu pertemuan tersebut yang dilakukan adalah di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang. Yakni pertemuan antara Kisbandono, Sri Dartutik dan M Yaeni. Dalam pertemuan itu, perbincangan samar-samar karena ramai. “Pertemuan dilakukan pada 16 Agustus 2012,” kata Aminudin.

Paginya, ia mendapatkan kabar dari hasil sadapan yang dilakukan tim KPK bahwa akan ada serah terima uang yang dilakukan Sri Dartutik melalui Kisbandono kepada Kartini Marpaung.

Uang memang sudah direncanakan akan diserahkan di halaman Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Yakni atas permintaan dari Kartini Marpaung agar uang diserahkan sebelum lebaran.

Mengetahui adanya informasi tersebut, pihaknya sebagai ketua tim dilapangan melakukan pengintaian di halaman PN Semarang. Disana ia melihat Heru datang.

Di halaman PN itulah ia melakukan penangkapan terhadap Kisbandono dan Kartini Marpaung. Dari penangkapan ditemukan uang Rp150 juta. Uang tersebut diberikan agar Yaeni mendapatkan vonis minimal. Yakni majelis akan memutus satu tahun penjara dengan putusan dissenting opinion.

Menanggapi kesaksian tersebut, Kisbandono menyatakan putusan disetting opinian itu yakni Kartini Marpaung dan Pragsono akan memutus satu tahun sedangkan Asmadinata akan memutus bebas. (bs/ks)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/penyuap-dan-hakim-tipikor-pernah-bertemu-di-dimsum-hotel-horison/

14 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, GROBOGAN, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Datang ke Kejati, Untung Wiyono Minta Dieksekusi

KABAR SEMARANG.COM – Senin, 14/01/2013

untung wiyono 300x161 Datang ke Kejati, Untung Wiyono Minta Dieksekusi

Mantan bupati Sragen untung Wiyono menjawab pers di lobi kantor Kejaksaan Tinggi Jateng, Senin (14/1).

KABARSEMARANG.COM – Mantan bupati Sragen Untung Wiyono akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi Jateng, Senin (14/1), setelah Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang.

Terpidana kasus korupsi kas daerah APBD 2003-2004 itu tiba di kantor Kejati Jl Pahlawan Semarang pukul 10.00 didampingi HA Dani Sriyanto SH.

Setelah melengkapi berkas administrasi di salah satu ruang di Bidang Pidana Khusus Kejati Jateng selama dua setengah jam, Untung Wiyono langsung diantar menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang.

kepada pers yang menjumpainya di lobi kantor Kejati, Untung Wiyono menolak dikatakan menyerahkan diri ke kejaksaan.

“Saya tidak mau dibilang menyerahkan diri, saya datang sendiri karena saya taat hukum dan atas perintah darilawyer,” katanya.

Untung mengatakan bahwa dirinya mempunyai pengalaman untuk membangun negara ini menjadi lebih baik, di mana saja berada.

“Saya sudah berjuang menjadi bupati selama sepuluh tahun, masak harus jadi seorang pelarian?,” ujarnya.

Dia mengaku terus berkarya sebagai pengusaha dan tinggal di Kota Jakarta setelah tidak menjabat sebagai Bupati Sragen.

Mengajukan PK
Berkenaan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan vonis bebas terhadap dirinya, Untung mengaku belum menerima salinan putusan tersebut secara lengkap.

“Namun saya siap ditahan di Lapas Kedungpane Semarang daripada merepotkan beliau-beliau ini (penyidik Kejati Jateng),” katanya.

Untung mengaku akan mengajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung terhadap dirinya.

Putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan, Untung Wiyono dijatuhi hukuman selama tujuh tahun penjara dengan denda Rp200 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 11 miliar.

Asisten Pidana Khusus Wilhelmus Lingitubun mengatakan bahwa penyerahan diri Untung Wiyono ke Kejati Jateng ini setelah pihaknya menjalin komunikasi aktif dengan terdakwa melalui penasihat hukumnya.

“Dalam komunikasi tersebut, kita katakan sebagai warga negara yang baik marilah kita taat hukum,” ujarnya.

Ia mengaku salut kepada Untung Wiyono karena datang sendiri ke Kejati Jateng tanpa harus dilakukan penangkapan atau eksekusi.

Terkait dengan telah dikirimkannya surat pemanggilan penahanan terhadap Untung Wiyono sebanyak empat kali, Wilhelmus menyebutkan jika surat panggilan tersebut dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Sragen karena tidak ada tanda terimanya.

“Mungkin salah alamat, tapi hal itu tidak penting karena yang bersangkutan saat ini telah menyerahkan diri,”

Sebelumnya, Kejati Jateng secara resmi mengajukan kasasi ke MA terkait dengan vonis bebas mantan Bupati Sragen Untung Wiyono yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 10 April 2012. (wa/ks)

Sumber : http://www.kabarsemarang.com/datang-ke-kejati-untung-wiyono-minta-dieksekusi/

14 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SRAGEN | Tinggalkan komentar

KP2KKN Desak Polda Jateng Usut Tuntas Pejabat DPU Kabupaten Pemalang

 
AKTUAL.CO – Senin, 14 Januari 2013 
 
KP2KKN Desak Polda Jateng Usut Tuntas Pejabat DPU Kabupaten Pemalang

Eko Heryanto (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)
 
“Memohon kepada aparat penegak hukum Polda Jateng untuk bisa mengembangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II dengan bisa menetapkan tersangka Muhamad Arifin, selaku Pejabat Pengguna Anggaran”
 

Semarang, Aktual.co — Divisi Monitoring dan Penegakkan Hukum KP2KKN Jawa Tengah mendesak agar Ditreskrimsus Polda Jateng segera menuntaskan rentetan kasus dugaan korupsi di pembangunan jalan Kabupaten Pemalang, paket I dan II, senilai Rp1.055.455.249 pada tahun anggaran 2010 .

“Memohon kepada aparat penegak hukum Polda Jateng untuk bisa mengembangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II dengan bisa menetapkan tersangka Muhamad Arifin, selaku Pejabat Pengguna Anggaran,” tegas Kooordinator KP2KKN Jateng Eko Haryanto kepada Aktual.co, di Semarang (14/1).

Eko menilai kasus tipikor tersebut tidak hanya melibatkan dua terdakwa saja yakni Ghozinun Najib, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pemalang dan rekanan pelaksana, Sulatip Yulianto. 

“Semestinya pelimpahan berkas (P-19) hasil penyidikan Ditreskrimsus menyangkut tersangka lain, selain dua terdakwa tersebut. Polda Jateng dapat mengembangkan penyidikan ulang terhadap hasil salinan putusan vonis di pengadilan Tipikor, Semarang. Ini Kasus korupsi sehingga berantai. Pastinya melibatkan pengguna anggaran,” ucapnya.

Sementara ditempat terpisah, Kabid Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng, Joko Setyawan mengatakan bahwa penyidikan itu dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur KUHAP Pidana. Apabila tidak ada bukti-bukti baru yang melibatkan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), tentunya tidak bisa.

“Kami dalam menetapkan tersangka lain itu berdasarkan azas pembuktian dan dua orang saksi.
Untuk sementara, tim penyidik tidak menemukan bukti baru yang melibatkan Kepala Dinas DPU Kabupaten Pemalang,” terangnya.

 
Faizal Rizki
Sumber : http://www.aktual.co/nusantara/154041kp2kkn-desak-polda-jateng-usut-tuntas-pejabat-dpu-kabupaten-pemalang

14 Januari 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, PEMALANG | Tinggalkan komentar

Istri Bupati Sleman Diperiksa Penyidik Kejari

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 12 Januari 2013

SLEMAN, suaramerdeka.com – Setelah merampungkan pemeriksaan terhadap Bupati Sri Purnomo, kini giliran istri pejabat nomor satu di Kabupaten Sleman itu diperiksa tim penyidik Kejari.

Kustini Sri Purnomo diperiksa menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sleman di kantor Kejaksaan, Jumat (11/1). Kapasitas Kustini adalah sebagai Ketua cabang olah raga Persatuan Olahraga Wanita Indonesia (Perwosi) Sleman.

Pemeriksaan berlangsung singkat sekitar satu jam. “Perwosi merupakan salah satu cabor penerima dana. Karena itu, istri Bupati selaku ketua, kami mintai keterangan seputar aliran hibah tersebut,” ungkap Kepala Kejari Sleman, Yacob Hendrik Pattipeilohy.

Dalam penyidikan ini, tim fokus pada mekanisme dan penggunaan dana hibah KONI Sleman pada tahun anggaran 2010-2011. Adapun modus tersangka Ketua KONI Sleman, Mujiman adalah dengan pemotongan dana yang semestinya diterimakan utuh kepada cabor.

Dicontohkan, salah satunya kuitansi KONI yang menyebut dana telah dicairkan sebesar Rp 25 juta. Tapi kenyataanya hanya cair Rp 7 juta. Kasus ini hampir terjadi di semua kepengurusan cabor selama dua tahun berturut-turut, dengan nilai kerugian mencapai Rp 1 miliar.

Kejaksaan mensinyalir, hasil pemotongan dana tersebut digunakan oleh tersangka untuk memperkaya diri sendiri. Terkait kemungkinan adanya tersangka lain, Hendrik menyatakan saat ini penyidikan masih terus dikembangkan.

( Amelia Hapsari / CN15 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/01/12/141278/Istri-Bupati-Sleman-Diperiksa-Penyidik-Kejari

14 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Saksi di Sidang Manoppo Cabut Keterangan

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 10 Januari 2013

Korupsi JLS Salatiga

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Koordinator Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga, Suseno Gunawi mencabut keterangan yang dituangkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik.

Hal itu dilakukan Gunawi saat menjadi saksi dalam sidang korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga, STA 1+800 hingga 8+300 tahun 2008. Gunawi bersaksi untuk tersangka John Manuel Manoppo, mantan Wali Kota Salatiga.

Dalam BAP, Gunawi menyatakan, bahwa pemenangan PT Kuntjup-PT Kadi International joint operation adalah perintah Wali Kota Manoppo. Sebelumnya, ULP mengusulkan, PT Bali Pasific Programma untuk menjadi pemenang lelang. Usulan itu berdasar seleksi berlapis yang digelar ULP.

Menjelang pengumuman pemenang lelang yang sedianya dijadwalkan pada 15 Agustus 2008, muncul temuan pemalsuan dokumen PT Bali Pasific. Temuan itu disampaikan oleh anggota tim advisor, Ivan Tulandi kepada Wali Kota.

“Secara detil saya lupa tanggapan Pak Wali Kota (Manoppo – red) saat itu. Namun pada dasarnya, Pak Wali Kota menyepakati masukan tim advisor. Terbukti ada perintah dari Wali Kota untuk memenangkan PT Kuntjup,” demikian keterangan Gunawi pada BAP yang dibacakan jaksa dihadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi, Kamis (10/1).

Berbeda dengan keterangan Gunawi dalam sidang kemarin. Gunawi menyatakan pemenangan PT Kuntjup tidak mengandung intervensi Wali Kota. Diketahui, dalam pemenangan PT Kuntjup, Manoppo mengakui pemberian disposisi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang diduduki Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Salatiga saat itu, Saryono. Saat Manoppo memberikan coretan tepi dalam surat kesimpulan panitia lelang yang disodorkan padanya (19 Agustus 2008), Gunawi menyaksikannya bersama Saryono.

“Waktu akan memberikan disposisi itu, Pak Wali Kota bertanya kepada PPKom, untuk minta pendapat siapa yang akan dimenangkan. PPKom menjawab PT Kuntjup,” jelas Gunawi dalam sidang.

Menjawab pertanyaan hakim, Gunawi menyatakan, bahwa Manoppo tidak menanyakan lebih jauh kenapa PT Kuntjup dimenangkan. Langsung memberikan catatan di pinggir surat sebagai disposisi.

“Sebenarnya disposisi Wali Kota punya format sendiri. Namun ULP minta oret-oretan supaya legal, dari situlah lahirnya disposisi itu,” kata Manoppo menanggapi keterangan saksi.

Hakim anggota Robert Pasaribu mengingatkan Gunawi, bahwa dirinya sudah disumpah dan terancam tujuh tahun penjara jika terbukti memberikan keterangan palsu. “Anda yang tegas, yang benar keterangan yang di BAP atau yang sekarang (dalam sidang – red)?” Kata Hakim Robert. Dengan gagap, Gunawi menerangkan bahwa keterangannya dalam sidang yang diakuinya. Sedangkan keterangan dalam BAP dicabut.

Alasannya, Gunawi mengakui salah menterjemahkan apa yang dimaksud perintah Wali Kota ihwal pemenangan PT Kuntjup. “Awalnya dari telepon Pak Saryono kepada Pak Wali Kota. Wacana pemenangan PT Kuntjup itu disampaikan,” kata Gunawi.

Gunawi mengaku, saat diperiksa penyidik, dia mempersepsikan itu perintah. Belakangan dia menyebut hal itu bukan perintah.

( Eka Handriana / CN15 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/01/10/141131/Saksi-di-Sidang-Manoppo-Cabut-Keterangan

14 Januari 2013 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: