KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sidang Tipikor Hakim Kartini Yuliana Rawan Main Mata

AKTUAL.CO – Sabtu, 05 Januari 2013
Sidang Tipikor Hakim Kartini Yuliana Rawan Main Mata

Eko Haryanto (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)
“Persidangan kasus suap hakim ad hoc tipikor rawan terjadi ketidakmaksimalan dalam putusannya. Majelis Hakim masih ada hubunga secara emosional dan psikologi. Karenanya, rawan terjadi konflik kepentingan, pekerjaan, dan pertemanan”
Semarang, Aktual.co — Sidang kasus dugaan suap senilai Rp150 juta oleh dua terdakwa Hakim ad hoc, Kartini Yuliana dan Heru Subondo di Pengadilan Tipikor Semarang, dinilai rawan terjadi main mata.

“Persidangan kasus suap hakim ad hoc tipikor rawan terjadi ketidakmaksimalan dalam putusannya. Majelis Hakim masih ada hubunga secara emosional dan psikologi. Karenanya, rawan terjadi konflik kepentingan, pekerjaan, dan pertemanan,” kata Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto di kantornya, Lempong Sari, Semarang, (4/1).

Rencananya, sidang akan dipimpin langsung tiga orang yakni Hakim Ifa Sudewi selaku Ketua dan dua orang anggota Hakim, Kalimatul Jumro dan Suyadi. Ketiga hakim ini akan memimpin kasus yang sudah dilimpahkan berkas kasus perkaranya oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Semarang.

KP2KKN Jateng menilai ada pelanggaran Kode Etik Hakim jika hal ini diteruskan karena beberapa hal yakni sesuai keputusan bersama Ketua MA RI dan Ketua komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/ IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tertera nomor 5.2.1.(1) bahwa tidak memperkenankan ada hubungan pribadi dan kekeluargaan.

Sedang di nomor  5.2(2) tentang Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yg berperkara, penuntut, advokat yang menangani perkara tersebut.

Selain itu, masih ada  hubungan pekerjaan. “Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dg perkara pihak yang diadili, saat menjalankan atau profesi lain sebelum menjadi hakim,” ucapnya.

“Seharusnya KPK memberikan surat kepada Mahkamah Agung (MA) untuk melimpahkan kasusnya di Pengadilan Tipikor Jakarta,” tegasnya.

Sumber : http://www.aktual.co/hukum/212535sidang-tipikor-hakim-kartini-yuliana-rawan-main-mata

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Perlu Dicermati Temuan PPATK Soal Penyalahgunaan Dana Bantuan Pendidikan

AKTUAL.CO – Jum’at, 04 Januari 2013
Perlu Dicermati Temuan PPATK Soal Penyalahgunaan Dana Bantuan Pendidikan

Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jawa Tengah, Eko Heryanto (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)
“Jika temuan PPATK mendahului temuan BPK, maka hasil audit BPK 2012 baru dikeluarkan bulan Maret atau April 2013. Sehingga baru perlu dikomparasikan temuan itu agar penindakannya lebih cepat”
Semarang, Aktual.co — Temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus di pos pendidikan, APBD bidang pendidikan (non BOS/DAK) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) perlu dikomparasikan dengan temuan dari BPK.”Jika temuan PPATK mendahului temuan BPK, maka hasil BPK audit 2012 baru dikeluarkan bulan Maret atau April 2013. Sehingga baru perlu dikomparasikan temuan itu agar penindakannya lebih cepat,” kata Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Heryanto di Semarang, Jum at (4/1).Menurut Eko, dugaan kasus penyalahgunaan dana BOS dan hibah di bidang pendidikan cukup besar. Dia tidak percaya apabila kasus penyelewengan ini akan selesai jika ditangani kejaksaan. KPK masih dipercaya sebagai lembaga yang paling kompeten untuk menangani temuan PPATK ini.

“KPK salah satu lembaga yang paling dipercayai kinerjanya dibandingkan lembaga penegak hukum lainya,” ujarnya.

Sementara, Kabag Umum dan Humas Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Suseno menyatakan temuan PPATK itu belum tentu obyektif. “Kalau benar daerah mana saja yang telah menyelewengkan Bansos dan BOS itu. Sepertinya tidak ada yang demikian,” kata Suseno.

Suseno menegaskan bahwa fungsi Dinas Pendidikan Jateng dana Bansos dan BOS hanya menyalurkan bantuan itu kepada pihak sekolah. “Kami tidak memegang rekening. Semua transaksi belanja oleh pihak Kepsek di sekolah. Itu tidak benar risetnya,” katanya.

Sebelumnya diberitakan berdasarkan laporan akhir tahun 2012 Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan terjadi penyelewengan anggaran pada pos pendidikan pos pendidikan dari Dana Alokasi Khusus, APBD bidang pendidikan (non BOS/DAK) dan hibah juga Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Penyalahgunaan anggaran itu dilakukan oleh oknum kepala sekolah, kontraktor, dosen dan kepala dinas pendidikan yang ada di daerah.

Sumber : http://www.aktual.co/nusantara/200945perlu-dicermati-temuan-ppatk-soal-penyalahgunaan-dana-bantuan-pendidikan-

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Lima Kajari di Jateng Dinilai Mandul

AKTUAL.CO – Jum’at, 04 Januari 2013
Lima Kajari di Jateng Dinilai Mandul

Eko Heryanto (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)
  • KP2KKN Jateng menyatakan ada 5 Kajari di Jateng yang mandul dalam tangani tipikor
Semarang, Aktual.co — Lima Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah hukum Kejati Jateng dinilai mandul dalam penanganan tindak pidana kasus korupsi .

Kelimanya adalah Kejari Jepara, Kejari Kota Tegal, Kejari Kota Pekalongan, dan Kejari Cabang Pelabuhan Semaramg.

“Itu data saya ambil selama 12 bulan dari Januari hingga Desember 2012. Ternyata ada lima Kejaksaan Negeri yang sama sekali tidak melimpahkan kasus korupsi ke PN Tipikor Semarang,” kata Eko Heryanto Koordinator KP2KKN Jateng, Jum’at (4/1).

Kejari yang terbanyak menangani kasus korupsi adalah kejari Batang dengan delapan berkas. Disusul Kabupaten Magelang, Brebes, dan Kabupaten Grobogan. Masing-masing menuntut tujuh terdakwa korupsi di PN Tipikor Semarang.

Dihubungi terpisah, Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng, Wilhelmus Lingitubun bantah tudingan KP2KKN Jateng itu.

“Tidak ada yang tidak menangani kasus korupsi. Semuanya menangani hingga di SP3 kan. Namun ada beberapa berkas yang belum dinaikkan kepenyidikan. Sehingga berkas belum P21,” katanya.

Menurut catatan Kajati Jateng, jajaran Kejari di wilayah hukumnya telah menangani kasus sebanyak 117 penuntutan perkara. Sebanyak 107 kasus korupsi masih dalam proses penyidikan.

“Dari penanganan kasus selama tahun 2012, jajaran Kejaksaan berhasil menyelamatakan uang negara sekurang-kurangnya sebesar Rp71 miliar,” bebernya.

Sumber : http://www.aktual.co/nusantara/202325lima-kajari-di-jateng-dinilai-mandul

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

‘Sumbangan Kader untuk Partai Hanya Omong Kosong’

 

'Sumbangan Kader untuk Partai Hanya Omong Kosong'  

Atribut bendera partai politik di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (8/3). Tempo/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO – SABTU, 05 JANUARI 2013

TEMPO.COJakarta – Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasi, tak menampik fakta bahwa uang hasil dari kongkalikong anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat masuk ke kas partai politik.

Dia menyebutkan, berdasarkan beberapa bukti kasus yang terjadi di parlemen, banyak indikasi pelanggaran. “Itu fund raising (pengumpulan dana) bagi partai politik,” kata dia, Jumat 4 Januari 2013.

Achsanul menegaskan, tak ada partai yang (hanya) mengandalkan sumbangan kader, atau pihak ketiga yang tidak mengikat. “Itu omong kosong. Sementara sumbangan juga tak menutup biaya politik yang begitu tinggi,” kata dia.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai sumber kekayaan milik 17 anggota Badan Anggaran DPR. Indikasinya tampak dari jumlah duit ke rekening anggota DPR yang jauh melebihi gaji mereka. “Bisa Rp 200-500 juta sekali transaksi. Digaji pakai mata uang rupiah, kok terima dolar?” kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit mengatakan perilaku korupsi di parlemen bukan salah mekanisme pembahasan, melainkan perilaku individu yang berniat menyelewengkan anggaran. Dia mengakui, dalam setiap pembahasan anggaran, selalu ada orang atau kelompok tertentu yang menguntungkan pihak lain. “Kalau orang sudah punya niat, dia bisa korupsi,” katanya.

Peneliti senior dari Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan Badan Anggaran DPR menjadi celah politikus untuk menggangsir uang negara. Salah satu celah yang memungkinkan mereka “bermain” adalah saat pembahasan anggaran. “Misalnya, dalam pembahasan ada usul baru dinegosiasi. Apalagi proses itu dilakukan tertutup,” ujarnya.

Roy mengakui sulit mendeteksi perilaku korupsi di DPR. Tapi umumnya praktek rasuah terjadi dalam penentuan pendapatan negara. Pada tahap ini, ada trik merekayasa sumber pendapatan negara, terutama di perusahaan yang berafiliasi ke partai politik. “Menurunkan pajak atau target penerimaan negara, misalnya. Hingga kini, itu masih jadi tren.”

Roy menyatakan anggota DPR, baik yang ada di Badan Anggaran maupun di Komisi, memiliki kerentanan yang sama soal korupsi. Menurut dia, anggota DPR saling tahu soal korupsi, walaupun ketika pembahasan tak dilibatkan. “Meski Banggar lebih diendus, tapi bukan berarti non-Banggar tak ada ‘main’. Sebab, mereka semua punya titipan,” ujarnya.

MUHAMAD RIZKI | ARYANI KRISTANTI | BOBBY CHANDRA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/01/05/078452238/Sumbangan-Kader-untuk-Partai-Hanya-Omong-Kosong

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KY Ingatkan Obyektivitas Sidang Hakim Kartini

TEMPO.CO – KAMIS, 03 JANUARI 2013

TEMPO.COJakarta – Komisi Yudisial mengingatkan Pengadilan Negeri Semarang mengenai potensi konflik kepentingan dalam proses sidang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi, Kartini Juliana Magdalena Marpaung. “Ditakutkan ada konflik kepentingan karena berpotensi ditangani teman-teman dekat Kartini,” kata Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh saat dihubungi, Kamis, 3 Januari 2013.

Hakim Kartini akan disidang di PN Semarang setelah KPK melimpahkan berkas perkara ke Pengdilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan nomor register 128/Pid.Sus/2012/P.Tipikor Smg. Sidang tersebut diperkirakan dipimpin rekannya, Ifa Sudewi, dengan dua anggota majelis, Suyadi dan Kalimatul Jumro.

Kartini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang juga menjerat hakim ad hocPengadilan Tipikor Pontianak, Heru Kisbandono, dan seorang pengusaha, Sri Dartuti. Heru menjadi makelar kasus yang diduga menghubungkan Sri Dartuti dengan Kartini. Dalam kasus ini, Kartini tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 Agustus 2012 saat menerima suap Rp 150 juta.

Kartini diduga menerima suap untuk membebaskan tersangka korupsi anggaran perawatan kendaraan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Grobogan tahun 2006-2008 senilai Rp 1,9 miliar, yaitu Ketua DPRD non-aktif Grobogan, M. Yaeni. Tersangka ini sendiri sudah dijatuhi vonis selama dua tahun lima bulan hukuman penjara.

Imam menyatakan, KY mengawal seluruh proses persidangan tersangka kasus suap di pengadilan Tipikor Semarang. KY akan mengirimkan surat resmi kepada Ketua PN Semarang megenai potensi pelanggaran kode etik dalam persidangan kasus Kartini. Proses sidang kelak memang berpotensi tidak obyektif. Kartini yang pernah bertugas di PN Semarang diduga memiliki hubungan dekat dengan beberapa hakim yang mungkin menjadi ketua atau anggota majelis persidangannya.

KY mengklaim pernah menyampaikan kepada Mahkamah Agung untuk memindahkan proses pengadilan di Jakarta untuk menjamin obyektivitas. Akan tetapi, menurut Imam, MA tidak pernah memberikan tanggapan dan tetap menggelar proses hukum hakim Kartini di PN Semarang.

FRANSISCO ROSARIANS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/01/03/063451879/KY-Ingatkan-Obyektivitas-Sidang-Hakim-Kartini

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG | Tinggalkan komentar

MA Akan Hukum Hakim Kasus Bupati Aru

 

MA Akan Hukum Hakim Kasus Bupati Aru  

Hatta Ali. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO.CO – JUM’AT, 28 DESEMBER 2012

TEMPO.COJakarta – Mahkamah Agung menyatakan hakim Pengadilan Negeri Ambon, Arifin Sani, yang menangani kasus perdata Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, melanggar aturan. Ketua MA Hatta Ali mengatakan seharusnya Pengadilan Ambon tak mengabulkan gugatan perdata Theddy. Sebab, Mahkamah Agung sudah memutuskan Theddy bersalah dan bisa dieksekusi. “Kami menilai ada kesalahan yang dilakukan hakim Arifin. Kesalahan itu dari segi teknis,” kata Hatta di kantornya, Kamis, 27 Desember 2012.

Pengadilan Ambon memvonis bebas Theddy, yang didakwa mengkorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006-2007 senilai Rp 42,5 miliar. Di tingkat kasasi, Mahkamah memvonis Theddy 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta membayar kerugian negara Rp 5,3 miliar subsider 2 tahun kurungan.

Di dalam berkas putusan kasasi, Mahkamah tak menyertakan perintah untuk mengeksekusi Theddy. Inilah yang mendorong Theddy bersama pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon. Arifin, yang menangani perkara itu, pun mengabulkan gugatan Theddy. Padahal, saat gugatan berlangsung, Mahkamah telah mengeluarkan surat perintah eksekusi putusan kasasiTheddy berhasil kabur saat akan dieksekusi oleh tim Kejaksaan Agung.

Menurut Hatta, Arifin sudah dikenai sanksi. Mahkamah juga mengawasi sepak-terjang hakim itu. Kalau ada pelanggaran etika, Mahkamah akan menindaknya. “Kami masih menyelidiki. Kalau ada faktor suap, akan ada pelanggaran kode etik.”

Juru bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, mengatakan pemberian sanksi bagi Arifin dapat dilakukan oleh Mahkamah maupun Komisi Yudisial. Ia menegaskan, lembaganya siap ikut menindaklanjuti pelanggaran etika yang diduga dilakukan hakim Arifin. Jika Mahkamah merekomendasikan Arifin melakukan pelanggaran etika berat, Komisi Yudisial akan ikut turun tangan. “Kami dan Mahkamah akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim,” katanya.

IRA GUSLINA SUFA | RUSMAN PARAQBUEQ

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/28/063450850/MA-Akan-Hukum-Hakim-Kasus-Bupati-Aru

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lantik 12 Pejabat, Ketua MA Soroti Perilaku Hakim

 

Lantik 12 Pejabat, Ketua MA Soroti Perilaku Hakim  

Hatta Ali. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO.CO – KAMIS, 27 DESEMBER 2012

TEMPO.COJakarta – Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Kamis siang ini, 27 Desember 2012, melantik 12 ketua pengadilan tinggi. Pelantikan dilakukan di ruang Kusumah Atmaja, Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara. “Saya ucapkan selamat dan semoga menempuh tugas baru dengan amanah,” kata Hatta saat pelantikan.

Dalam sambutannya, Hatta meminta para ketua pengadilan tinggi bisa menerjemahkan dan mengamalkan keputusan dan kebijakan Mahkamah Agung. Ketua pengadilan tinggi juga harus bisa membangun kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan menunjukkan transparansi pengadilan.

Menurut Hatta, pelantikan jabatan baru para hakim yang dimutasi dan dipromosikan merupakan kebijakan strategis Mahkamah Agung untuk meningkatkan jaminan mutu layanan peradilan. “Jabatan baru ini juga merupakan bentuk kepercayaan kami kepada saudara.”

Kepercayaan, kata dia, adalah hal yang mulai langka. Kepercayaan sangat sulit dibangun, namun sangat mudah terhapus. Akhir-akhir ini, ia mengungkapkan, publik sudah disuguhi perilaku beberapa hakim yang tercela sehingga mencederai kepercayaan publik.

Dia mencontohkan Puji Wijayanto, hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang tertangkap sedang berpesta narkoba. “Perilaku ini sungguh berbeda dengan namanya dan perilaku hakim yang seharusnya terpuji.”

Hatta juga menyindir kelakuan mantan hakim agung Achmad Yamanie yang memalsukan amar putusan Mahkamah Agung. Ditambah lagi, pemalsuan ini melibatkan pegawai di lingkungan MA.

“Kejadian ini merupakan tamparan bagi badan peradilan,” ucap dia. Hatta berharap 12 ketua pengadilan tinggi yang baru dilantik bisa membawa perubahan positif di lembaga yang mereka pimpin.

Berikut nama 12 ketua pengadilan tinggi yang baru dilantik:

1. Sugeng Achmad Yudhi, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Muhammad Daming Sunusi, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Dam Dam Bachtiar, Ketua Pengadilan tinggi Banjarmasin;
4. H. Haryanto, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo;
5. I Gede Sumitra, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
6. Sumantri, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
7. Mas’ud Halim, Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
8. A. Dahlan, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo;
9. Hasan Bisri, Ketua Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bambang Angkoso Wahyono, Kepala Pengadilan Militer Medan;
11. Yan Akhmad Mulyana, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;
12. Hazarmein, Kepala Pengadilan Militer III Surabaya.

IRA GUSLINA SUFA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/27/063450673/Lantik-12-Pejabat-Ketua-MA-Soroti-Perilaku-Hakim

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Djoko Sarwoko Mengaku Dilamar Jadi Penasehat KPK

 

Djoko Sarwoko Mengaku Dilamar Jadi Penasehat KPK   

Djoko Sarwoko. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO – SABTU, 29 DESEMBER 2012

TEMPO.COJakarta – Bekas Hakim Agung Djoko Sarwoko mengaku pernah dilamar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi penasehat Komisi. “Waktu itu Pak BW (Bambang Widjojanto) yang menyampaikan,” ujarnya kepada Tempo di kantornya, Jumat, 28 Desember 2012.

Djoko sendiri mengaku belum menjawab pinangan tersebut. “Sampai sekarang pun suratnya belum ada,” kata dia. Namun, jika komisi antirasuah nanti resmi meminta Djoko menjadi penasehat, dia mengaku siap. “Tapi saya akan pertimbangkan lagi tawaran itu.”

Djoko kini tengah memasuki masa pensiun dari Mahkamah Agung. Ketua Kamar Pidana Khusus Mahkamah Agung ini mengaku akan kembali berkarya di dunia akademis usai pensiun. “Saya akan kembali mengajar di almamater saya, UGM,” ujarnya.

Rencananya, Djoko akan mengajar mahasiswa S2 di UGM. Selain mengabdi di almamaternya, Djoko juga diminta mengajar di tempat lain. “Ada beberapa perguruan tinggi swasta yang meminta saya mengajar,” kata dia.

Yang jelas, dia merasa lega sudah pensiun. “Selama menjabat saya banyak dibatasi oleh berbagai etika. Terima tamu pun kadang tak boleh. Kalau sudah pensiun bisa merdekalah jadinya,” katanya.

Sesaat sebelum pensiun, Djoko memutuskan Asian Agri Group milik konglomerat Sukanto Tanoto bersalah dalam kasus penggelapan pajak. “Saya harus memutus itu sebelum ulang tahun saya karena masa pensiun resmi dihitung sejak ulang tahun ke-70,” ujar dia.

Melalui putusan itu, Djoko menjatuhkan denda Rp 2,5 triliun bagi Asian Agri. Dia menghukum mantan manajer pajak perusahaan, Suwir Laut, dengan dua tahun penjara serta masa percobaan tiga tahun. Djoko berharap putusan ini menjadi kaidah hukum baru. “Semoga bisa jadi yurisprudensi bagi hakim lain dalam memutus kasus penggelapan pajak.”

SUBKHAN JUSUF HAKIM

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/29/063451028/Djoko-Sarwoko-Mengaku-Dilamar-Jadi-Penasehat-KPK

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MA: Tak Ada Konflik dalam Sidang Hakim Kartini

 

MA: Tak Ada Konflik dalam Sidang Hakim Kartini  

Tersangka Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, Kartini Mandalena Marpaung keluar dari gedung KPK (4/9). ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO – KAMIS, 03 JANUARI 2013

TEMPO.COJakarta – Mahkamah Agung yakin tidak ada konflik kepentingan dalam proses persidangan hakim ad hoc Kartini Juliana Magdalena Marpaung. Majelis hakim yang akan mengadilinya adalah kolega-kolega Kartini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. Apalagi, Kartini sudah diberhentikan sementara sebagai hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

“Biasa saja. Kita tidak melihat ada yang seperti itu (potensi konflik kepentingan),” kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, saat dihubungi, Kamis, 3 Januari 2013.

Hakim Kartini akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa, 8 Januari 2013. Sidang itu akan dipimpin rekannya, Ifa Sudewi, dengan dua anggota majelis, yaitu Suyadi dan Kalimatul Jumro. Menurut Ridwan, MA berpegang pada modus operandi dan tempat tertangkapnya hakim Kartini di Semarang.

Kartini yang mulai menjadi hakim ad hoc sejak 2009 ini akan diberhentikan tetap bila sudah ada putusan tetap dari pengadilan. “Bisa dilihat nanti putusannya, tentu ada pengawasan,” kata Ridwan.

Proses persidangan Hakim Kartini diduga akan melanggar butir 5.2.1.(2) dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang berbunyi seorang hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara. Hal ini juga telah disampaikan Komisi Yudisial kepada MA dengan memberikan rekomendasi proses persidangan Hakim Kartini di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kartini tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap sebesar Rp 150 juta untuk membebaskan Ketua DPRD non-aktif Grobogan M. Yaeni, tersangka korupsi anggaran perawatan kendaraan dinas anggota DPRD Grobogan Jawa Tengah senilai Rp 1,9 miliar. M. Yaeni sudah dijatuhi vonis dua tahun lima bulan hukuman penjara.

FRANSISCO ROSARIANS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/01/03/063451809/MA-Tak-Ada-Konflik-dalam-Sidang-Hakim-Kartini

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Angie: Tuntutan Jaksa Bagai Petir di Siang Bolong

 

Angie: Tuntutan Jaksa Bagai Petir di Siang Bolong  

Angelina Sondakh. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO – KAMIS, 03 JANUARI 2013

TEMPO.COJakarta – Terdakwa kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Palembang, dan pembangunan fasilitas di sejumlah universitas, Angelina Pingkan Sondakh, menilai tuntutan 12 tahun penjara plus denda Rp 500 juta dan pengembalian uang sebesar Rp 32 miliar tak sesuai dengan fakta persidangan.

Menurut dia, tuntutan ini jauh dari perkiraannya selama ini. “Bagaikan petir di siang bolong, jaksa menuntut saya 12 tahun penjara dan saya harus mengembalikan uang yang tidak pernah saya terima,” ujar Angie–sapaan Angelina–dalam pleidoinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 3 Januari 2013.

Angie, yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, sejak awal pembelaannya membantah semua tuntutan jaksa. Menurut dia, tak satu pun tudingan jaksa yang terbukti. Bahkan, tuntutan jaksa hanya berdasarkan celotehan M. Nazaruddin dan anak buahnya.

“Menurut pandangan saya, pengacara, dan orang tua saya, tuntutan ini sangat aneh, tidak masuk akal karena tidak ada kebenaran ilmiah. Sangat tidak adil jika menuntut hanya berdasarkan hipotesis,” ujarnya.

Angie mengatakan, tudingan jaksa bahwa dirinya menyalahgunakan kewenangan sebagai Koordinator Kelompok Kerja Badan Anggaran Komisi Pendidikan dan Olahraga tidak terbukti. Alasannya, sebagai koordinator, dia tak memiliki kewenangan mengatur proyek apa yang akan diajukan kementerian ataupun mengatur pemenang sebuah proyek.

“Sebagai koordinator pokja, saya hanya sebagai pembawa berita, pelapor semua keputusan rapat tanpa memiliki kewenangan untuk mengubah hasil rapat,” ujarnya.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu juga mengatakan, tudingan jaksa bahwa dirinya menerima aliran dana Rp 32 miliar tidak terbukti. Menurut dia, nilai harta kekayaan yang dimilikinya jauh di bawah nilai tersebut.

“Apakah adil jika saya diminta mengganti uang yang tak pernah saya terima satu rupiah pun?” ujarnya.

FEBRIYAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/01/03/063451750/Angie-Tuntutan-Jaksa-Bagai-Petir-di-Siang-Bolong

5 Januari 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: